NGO: World Bank

  • Hadir di COP29, PLN Siap Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2040 – Page 3

    Hadir di COP29, PLN Siap Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2040 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) siap mewujudkan target penambahan kapasitas terpasang EBT hingga 75 Gigawatt (GW) pada 15 tahun mendatang yang dicanangkan pemerintah.

    Oleh karena itu, PLN mengajak semua pihak untuk kolaborasi dalam penyediaan pendanaan hijau untuk membangun pembangkit energi bersih yang berkelanjutan dalam rangka menurunkan emisi karbon.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, mengatakan pencapaian target energi baru dan terbarukan (EBT) membutuhkan investasi yang signifikan, serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.

    “Kami tengah mempersiapkan sejumlah rencana untuk melakukan dekarbonisasi sejalan dengan target net zero emissions pada tahun 2060. Salah satunya dengan rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 70.000 kilometer yang akan mendistribusikan listrik hijau ke pusat demand, tetapi proses ini memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, dukungan finansial dari berbagai pihak sangat diperlukan,” ujar Evy, dalam sesi diskusi panel di World Bank Pavillion COP29, Baku, Azerbaijan, ditulis Minggu (17/11/2024).

    Solusi Pendanaan

    Evy menekankan pendanaan dari sektor swasta dan lembaga internasional dapat menjadi salah satu solusi utama untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ini. Kolaborasi melalui skema pendanaan hijau, seperti Green Bond dan pinjaman berkelanjutan, dianggap krusial untuk mempercepat pengembangan infrastruktur EBT di Indonesia.

    Selain itu, Evy juga menjelaskan meskipun Indonesia kaya akan sumber daya EBT, tantangan geografis menjadi faktor penghambat. Banyak sumber daya EBT terletak di pulau-pulau terpencil, sementara pusat permintaan energi berada di perkotaan.

    “Kami menghadapi tantangan yang unik karena negara kami terdiri dari banyak pulau. Beberapa pulau memiliki sumber daya tetapi tidak ada demand listrik, sementara pulau lainnya memiliki demand, namun sumber dayanya terbatas. Itulah mengapa kami membutuhkan interkoneksi antar pulau serta pembangunan jaringan transmisi yang panjang,” jelas Evy.

    Evy juga menekankan pentingnya dukungan regulasi yang stabil dan kemitraan strategis untuk memastikan kelancaran transisi energi di Indonesia.

    “Kami mengajak semua pihak, baik sektor swasta, lembaga keuangan, maupun pemerintah, untuk berkolaborasi mencapai tujuan ini. Pendanaan hijau dan kemitraan yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan transisi energi di Indonesia,” ujarnya.

     

  • TPST Mondalan Bantul Diresmikan, Kapasitas Penanganan Sampah Capai 50 Ton Per Hari

    TPST Mondalan Bantul Diresmikan, Kapasitas Penanganan Sampah Capai 50 Ton Per Hari

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemkab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta resmi mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mondalan dengan kapasitas penanganan sampah 49 ton per hari. Tahun depan, Pemkab Bantul menyiapkan Rp3,8 miliar anggaran untuk operasionalnya. TPST Mondalan yang berada di Desa Banguntapan, Banguntapan merupakan kedua setelah TPST Dingkikan, di Kecamatan Sedayu. Pemkab Bantul direncanakan mengelola tiga TPST, yang terakhir TPST Bawuran di Kecamatan Pleret.

    “Dibangun di lahan seluas 3.100 meter persegi, TPST Modalan dapat mengelola sampah sebesar 49 ton per hari dengan cakupan wilayah Kecamatan Banguntapan dan Sewon. TPST ini berhasil menyerap 46 tenaga kerja lokal,” kata PJs Bupati Bantul, Adi Bayu Kristanto, Jumat (15/11/2024).

    Pembangunan TPST Modalan dengan anggaran sebesar Rp20,8 miliar dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY menggunakan dana Loan Bank Dunia Dalam Project Management Support Pariwisata Borobudur Yogyakarta Prambanan (PMS BYP) dari 2023 hingga 2024. Bayu menyatakan peresmian TPST Mondalan ini akan diikuti evaluasi bertahap. Dengan beroperasinya dua TPST dan TPS3R di berbagai wilayah, Bayu optimis target Bantul Bersih 2025 terealisasi.

    Sekretaris Daerah Pemkab Bantul, Agus Budiraharja menegaskan bahwa ke depan TPST Mondalan akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan harapan mampu menemukan core bisnisnya. “Saat ini di awal beroperasinya, TPST Mondalan akan ditangani UPT di Dinas Lingkungan Hidup. Tim BLUD dibentuk agar lebih luwes dan fokus menyelesaikan persoalan sampah di Bantul,” tegasnya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Bambang Purwadi menyatakan penganggaran biaya operasional TPST melalui APBD 2024 sebesar Rp2 miliar. Anggaran untuk tenaga kerja, listrik, alat pelindung diri, dan sarana maupun prasarana pendukung lainnya. “Selanjutnya Pemda Bantul berkomitmen menganggarkan anggaran operasional sebesar Rp3,8 miliar di 2025,” terangnya.

    Sampah yang datang ke TPST Mondalan akan melewati proses pemilahan bagi sampah layak jual. Kemudian masuk ke mesin pencacahan dengan ukuran lebih kecil dan pemilahan, sampah organik maupun anorganik. Sampah kayu, kaca, pakaian, dan benda keras lainnya dilarang masuk mesin pencacah.

    Meski belum maksimal, sampah organic yang tercacah dan terpilah kemudian dijadikan pupuk kompos.Tahap terakhir sampah kemudian dibakar di insinerator (incinerator) berkapasitas 50 ton per hari yang beroperasi 24 jam. Insinerator mampu mereduksi sampah hingga 95 persen. “Sampah yang masuk ke dalam incinerator akan diproses dan menjadi abu residu sebanyak 5 persen. Abu residu kami rencanakan sebagai bahan campuran paving block atau penggempur tanah taman hias,” tambahnya.

    Bambang menegaskan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah DIY ke Bantul pada tahun ini memberi dampak positif yaitu adanya peningkatan jumlah bank sampah dan kapasitas daur ulang. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 354 bank sampah yang mampu mendaur ulang sampah sebanyak 1,70 ton per hari. Sementara pada tahun 2024, jumlah bank sampah meningkat menjadi 534 dan mampu mendaur ulang sampah 2,51 ton per hari.

  • OPINI: Mimpi Indonesia, Mimpi Prabowo

    OPINI: Mimpi Indonesia, Mimpi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom University of California, Los Angeles, Mariko Sakakibara (2000) mengukur intensitas research and development (R&D) dari dua sisi, yaitu besarnya alokasi anggaran publik dan privat untuk R&D pada sisi input dan jumlah pendaftaran paten pada sisi output.

    Intensitas R&D negara berpendapatan menengah, baik menengah atas maupun bawah masih rendah, seperti Vietnam mengalokasikan 0,43% dari Gross Domestic Product (GDP) untuk R&D, Turkiye 1,40%, Thailand 1,21%, Indonesia 0,30%, dan Afrika Selatan 0,60% pada 2021 (World Bank, 2023).

    Sementara negara-negara maju intensitas R&D-nya sangat tinggi, seperti Amerika Serikat mengalokasikan 3,46% dari GDP untuk R&D, Inggris 2,91%, Swiss 3,36%, Korea Selatan 4,93%, Jepang 3,30%, dan Jerman 3,14% tahun 2021.

    Akibatnya, pendaftaran paten di negara berpendapatan menengah sangat rendah. Inovasi teknologi lambat. Efisiensi ekonomi rendah yang tercermin pada nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dalam 10 tahun terakhir. ICOR Indonesia termasuk tertinggi sebesar 7,05% tahun 2015 dan 6,33% pada 2023. Jauh dari nilai ideal sekitar 3%.

    Di tengah rendahnya intensitas R&D Indonesia membuat mimpi Prabowo untuk menjadikan Indonesia negara maju pada 2045 semakin berat. Perekonomian Indonesia harus tumbuh 8% per tahun dalam 20 tahun ke depan berbasis pada inovasi dan peningkatan produktivitas.

    Akselerasi pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5% menjadi 8% pada 2026—2027 membutuhkan pergeseran model pertumbuhan ekonomi nasional dari exogenous growth model menjadi endogenous growth model.

    Exogenous growth model diperkenalkan oleh Robert Solow, peraih Nobel ekonomi 1987. Pendekatan Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi tinggi meningkatkan productivity growth yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Namun, pendekatan itu menempatkan teknologi yang digunakan dalam suatu perekonomian bersumber dari luar perekonomian bersangkutan. Kemajuan teknologi tidak bersumber dari kekuatan internal perekonomiannya.

    Sementara endogenous growth model yang diinisiasi oleh Paul M. Romer, penerima Nobel ekonomi 2018. Romer menyatakan bahwa investasi dan tenaga kerja berdampak temporer pada pertumbuhan. Efeknya hanya dalam jangka pendek.

    Pendekatan ini menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan pertumbuhan produktivitas harus bersumber dari kekuatan internal suatu per­ekonomian. Kemajuan teknologi ditunjang oleh kemampu­an inovasi, tingginya in­­­­ten­­­­­sitas R&D dan ketersedia­­an tenaga kerja terampil.

    Kemampuan inovasi suatu perekonomian bergantung pada stock of knowledge (banyaknya pengetahuan) dalam perekonomian bersangkutan. Hal ini tercermin pada jumlah pendaftaran paten dalam perekonomian bersangkutan.

    Selama ini terdapat kesenjangan pendaftaran paten antara negara maju dan berkembang. Berdasarkan publikasi World Intelectual Property Rights Organisation (WIPO), sekitar 80% – 90% pendaftaran paten dilakukan oleh negara maju sejak tahun 2010. Sementara hanya 10% – 20% berasal dari EMEs.

    Menjadi Kaya

    Mimpi Indonesia dan Prabowo untuk menjadikan Indonesia negara kaya pada 2045 terwujud jika mampu mentransformasi ekonominya dari factor driven economy ke perekonomian yang digerakkan oleh inovasi (innovation driven economy).

    Salah satu negara yang sering menjadi rujukan karena sukses bertransformasi menjadi negara kaya dalam jangka 50—60 tahun adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea konsisten menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% atau lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 1980-an hingga saat ini.

    Pemerintah Korea mendirikan research university sebagai sarana mengadopsi dan mengadaptasi teknologi baru dari negara maju. Institusi pendidikan Korea menyerap technology inflow dan sekaligus menciptakan teknologi baru. Kebijakan pendidikan Korea membuat keterkaitan kuat antara pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi.

    Ketersediaan tenaga kerja terampil dan berkualitas dalam jumlah besar menjadi modal dasar pemerintah Korea mengadopsi dan mengadaptasi teknologi terbaru dari negara maju. Bahkan, tenaga kerja Korea juga dapat memprediksi arah pengembangan teknologi manufaktur terbaru di negara maju.

    Tingginya proporsi tenaga kerja terampil dan pesatnya perkembangan sektor manufaktur membuat jumlah kelas menengah Korea, sejak 1990-an hingga saat ini, lebih dari 53% populasi. Kelas menengah berpendidikan tinggi menjadi basis dalam mengembangkan knowledge-based economy.

    Dalam rangka mewujudkan mimpi Prabowo, ada baiknya kita belajar dari Brasil dan Korea. Sejak 1965—1980, Brasil tumbuh rata-rata 5,6% dengan PDB per kapita US$7.600 tahun 1980. Tetapi Brasil tidak sukses menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita US$12.500 karena intensitas R&D-nya rendah dan pekerja profesional berpengetahuan tinggi (kelas menengah) rendah.

    Hal berbeda dengan Korea yang tumbuh 6,5% selama periode 1965–1980 memiliki pendapatan per kapita US$7.700 tahun 1986. Gini ratio yang rendah, membuat kelas menengah Korea lebih dari 53% populasi sejak 1990-an. Pekerja terampil yang besar menjadi penggerak utama inovasi Korea hingga mencapai pendapatan per kapita US$12.500 (2003).

    Akhirnya, kata kunci kemajuan ekonomi Korea yang perlu kita adopsi adalah tingginya intensitas R&D, besarnya persentase pekerja terampil dan berpengetahuan tinggi (kelas menengah). Modal ini yang memudahkan Korea mengadopsi, mengadaptasi dan menciptakan teknologi manufaktur terbaru dengan produk manufaktur yang sangat kompetitif di pasar ekspor.

  • COP29, Negara-Negara Berjibaku Kumpulkan US Triliun untuk Pendanaan Iklim

    COP29, Negara-Negara Berjibaku Kumpulkan US$1 Triliun untuk Pendanaan Iklim

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara yang menghadiri KTT COP29 berupaya mencapai kemajuan mengenai cara mengumpulkan hingga US$1 triliun pendanaan iklim bagi kelompok paling rentan di dunia.

    Pembicaraan tersebut dilakukan ditengah  ketegangan politik yang membayangi perundingan itu dan mundurnya delegasi Argentina dari KTT tersebut yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan.

    Keberhasilan KTT iklim PBB tahun ini bergantung pada apakah negara-negara dapat menyepakati target pendanaan baru yang akan dilaksanakan setiap tahun oleh negara-negara kaya, pemberi pinjaman pembangunan, dan sektor swasta. Negara-negara berkembang membutuhkan setidaknya $1 triliun per tahun pada akhir dekade ini untuk mengatasi perubahan iklim, kata para ekonom dalam pembicaraan di PBB.

    Banyak negara mengatakan bahwa dana tersebut sangat penting dalam menetapkan tujuan iklim mereka yang ambisius menjelang COP30 2025 di Brasil. Namun, mencapai kesepakatan bisa jadi sulit pada pertemuan puncak tahun ini, karena suasana telah memburuk karena ketidaksepakatan publik dan pesimisme mengenai perubahan dalam politik global.

    Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden telah membuat peran Amerika Serikat di masa depan dalam perundingan perubahan iklim menjadi diragukan, dan ketegangan antara negara-negara maju dan berkembang telah muncul ke permukaan di panggung utama dan di ruang perundingan.

    “Para pihak harus ingat bahwa waktu terus berjalan,” kata Ketua Negosiator COP29 Yalchin Rafiyev pada konferensi pers dikutip dari Reuters, Jumat (15/11/2024).

    Target pemenuhan pendanaan tahunan sebelumnya sebesar US$100 miliar akan berakhir tahun ini. Namun negara-negara kaya baru memenuhi janji tersebut secara penuh mulai 2022.

    Sebuah laporan dari Independent High-Level Expert Group on Climate Finance mengatakan bahwa target angka tahunan perlu ditingkatkan menjadi setidaknya US$1,3 triliun per tahun pada 2035 jika negara-negara gagal mengambil tindakan sekarang.

    Di balik layar, para perunding sedang mengerjakan rancangan naskah, namun dokumen tahap awal yang diterbitkan oleh badan iklim PBB menunjukkan pandangan seputar perundingan masih sangat berbeda.

    Banyak negara Barat yang datang ke Baku enggan menjanjikan dana dalam jumlah besar. Kemungkinan penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan pendanaan di masa depan akan meningkatkan tekanan pada para delegasi untuk mencari cara lain guna mengamankan dana yang dibutuhkan.

    Diantaranya adalah bank pembangunan multilateral dunia seperti Bank Dunia, yang didanai oleh negara-negara kaya dan sedang dalam proses reformasi sehingga mereka dapat memberikan pinjaman lebih banyak.

    Sepuluh negara terbesar mengatakan mereka berencana untuk meningkatkan pendanaan iklim mereka sekitar 60% menjadi US$120 miliar per tahun pada  2030, dengan setidaknya tambahan US$65 miliar dari sektor swasta.

    Zakir Nuriyev, ketua Asosiasi Bank Azerbaijan, mengatakan 22 bank di negaranya akan memberikan hampir US$1,2 miliar untuk membiayai proyek-proyek yang membantu transisi Azerbaijan ke ekonomi rendah karbon.

    Perpecahan

    Adapun, banyak pemimpin global yang memutuskan untuk tidak ikut serta pada Konferensi COP29. 

    Sejauh ini, COP29 lebih banyak  ditandai dengan perpecahan dibandingkan persatuan, salah satunya adalah mundurnya delegasi Argentina secara tiba-tiba pada hari Kamis (14/11/2024) mengikuti perintah dari Buenos Aires.

    Juru bicara kepresidenan negara tersebut mengatakan langkah tersebut akan memungkinkan Gerardo Werthein, menteri luar negeri yang baru, untuk menilai kembali situasi dan merenungkan posisinya.

    “Menteri menarik delegasi berdasarkan keseluruhan reformasi yang akan dilakukan menteri. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan,” kata juru bicara Manuel Adorni pada konferensi pers di Buenos Aires.

    Presiden Argentina Javier Milei, yang sebelumnya menyebut pemanasan global sebagai hoaks, pekan ini dijadwalkan bertemu Trump, yang juga seorang penyangkal perubahan iklim.

    Ketika ditanya apakah Argentina akan menarik diri dari Perjanjian Paris, Ana Lamas, wakil menteri lingkungan hidup Argentina, yang memimpin delegasi negara tersebut di COP29, mengatakan negaranya hanya menarik diri dari COP29.

    Para pengamat mengkritik penarikan dana yang dilakukan oleh pemerintah sayap kanan Argentina, dan mengatakan hal itu dapat merugikan harapan negara tersebut dalam mengumpulkan dana tunai untuk perubahan iklim di masa depan.

    “Hal ini akan membuat Argentina, yang selama ini merupakan tokoh penting dalam bidang lingkungan hidup, terlihat kurang kredibel dan kurang dapat diandalkan di pasar internasional dan komunitas internasional,” kata Oscar Soria, ketua kelompok masyarakat sipil Top Social.

    Presidensi COP29 Azerbaijan menggambarkan hal ini sebagai masalah antara Argentina dan PBB.

    Seorang perunding dari negara maju mengatakan sejauh ini mereka belum melihat tanda-tanda bahwa negara lain akan mengikuti jejak Argentina dan keluar dari perjanjian tersebut.

    Sehari sebelumnya, Menteri Iklim Prancis Agnès Pannier-Runacher membatalkan perjalanannya ke COP29 setelah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuduh Prancis melakukan kejahatan di wilayah luar negerinya di Karibia.

    Prancis dan Azerbaijan telah lama memiliki hubungan yang tegang karena dukungan Paris terhadap saingan Azerbaijan, Armenia. Tahun ini, Paris menuduh Baku ikut campur dan bersekongkol dalam kerusuhan di Kaledonia Baru.

    “Terlepas dari perselisihan bilateral apa pun, COP harus menjadi tempat di mana semua pihak merasa bebas untuk datang dan bernegosiasi mengenai aksi iklim,” kata komisioner iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra sebagai tanggapannya, dalam sebuah postingan di X.

    Hal ini menyusul pidato pembukaan Aliyev di konferensi tersebut yang menuduh Amerika Serikat dan UE bersikap munafik karena memberi kuliah kepada negara-negara mengenai perubahan iklim namun tetap menjadi konsumen dan produsen utama bahan bakar fosil.

  • Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih penghargaan UN Women Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs Awards) 2024 untuk kategori Community Engagement and Partnership. Penghargaan tersebut diperoleh BRI atas upaya perseroan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Diluncurkan oleh UN Women pada 2020, Penghargaan WEPs mengakui tindakan sektor swasta yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar dan masyarakat. Acara penganugrahan itu dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta pada Selasa, (29/10/2024).

    Semua penerima penghargaan ditentukan panel juri ahli yang dibentuk dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, badan PBB, masyarakat sipil, organisasi pendukung bisnis dan akademisi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Fauzi mengatakan pencapaian kesetaraan gender tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, media, dan masyarakat.

    Arifatul menuturkan sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan sektor swasta menyumbang lebih dari 90 persen lapangan kerja di Indonesia yang mendorong tenaga kerja nasional.

    Pejabat yang bertanggung jawab untuk perwakilan negara UN Women Indonesia, Dwi Faiz, memuji sektor swasta yang merangkul kesetaraan gender sebagai nilai-nilai yang melampaui profit. Dia mengatakan kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup.

    “Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatangan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan untuk dunia yang setara gender,” ujar Dwi. 

    “Ini disebut kolaborasi Pentahelix dan harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” kata Arifatul saat menyampaikan sambutan. 

    BRI meraih keberhasilan di kategori Community Engagement and Partnership, perseroan dianggap mampu mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya dengan melibatkan masyarakat maupun kemitraan.

    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa BRI terus berupaya berkontribusi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    “Selama ini kami banyak melakukan inisiasi dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan prinsip ESG,” ujarnya.

    Misalnya, program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang dilakukan melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas ini mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan bersama.

    Program BRINita melibatkan kaum wanita untuk membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil peran untuk meningkatkan nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebanyak kurang lebih 615 perempuan telah mendapatkan pelatihan komprehensif terkait urban agriculture.

    Selain itu, melalui keberadaan Holding Ultra Mikro menyediakan berbagai layanan diantaranya PNM Mekaar yang menawarkan pembiayaan dengan skema khusus diperuntukkan bagi kelompok Perempuan. Program tersebut telah memberdayakan lebih dari 15,1 juta nasabah perempuan sehingga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals terutama SDG 5 kesetaraan gender dan SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera.

  • Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Womens Empowerment Principles Awards 2024

    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Womens Empowerment Principles Awards 2024

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih penghargaan UN Women Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs Awards) 2024 untuk kategori Community Engagement and Partnership. Penghargaan tersebut diperoleh BRI atas upaya perseroan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
     
    Diluncurkan oleh UN Women pada 2020, Penghargaan WEPs mengakui tindakan sektor swasta yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar, dan masyarakat. Acara penganugerahan itu dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta pada 29 Oktober 2024.
     
    Semua penerima penghargaan ditentukan panel juri ahli yang dibentuk dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, badan PBB, masyarakat sipil, organisasi pendukung bisnis, dan akademisi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Fauzi mengatakan pencapaian kesetaraan gender tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, media, dan masyarakat.
    Arifatul menuturkan sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan sektor swasta menyumbang lebih dari 90 persen lapangan kerja di Indonesia yang mendorong tenaga kerja nasional.
     
    Pejabat yang bertanggung jawab untuk perwakilan negara UN Women Indonesia, Dwi Faiz, memuji sektor swasta yang merangkul kesetaraan gender sebagai nilai-nilai yang melampaui profit. Dia mengatakan kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup.
     
    “Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatangan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan untuk dunia yang setara gender,” ujar Dwi.
     
    “Ini disebut kolaborasi pentahelix dan harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” kata Arifatul saat menyampaikan sambutan. 
     
     

     
    BRI meraih keberhasilan di kategori Community Engagement and Partnership, perseroan dianggap mampu mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya dengan melibatkan masyarakat maupun kemitraan.
     
    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa BRI terus berupaya berkontribusi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
     
    “Selama ini, kami banyak melakukan inisiasi dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan prinsip ESG,” ujarnya.
     
    Misalnya, program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang dilakukan melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas ini mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan bersama.
     
    Program BRINita melibatkan kaum wanita untuk membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk agar dapat mengambil peran untuk meningkatkan nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebanyak kurang lebih 615 perempuan telah mendapatkan pelatihan komprehensif terkait urban agriculture.
     
    Selain itu, melalui keberadaan Holding Ultra Mikro menyediakan berbagai layanan, di antaranya PNM Mekaar yang menawarkan pembiayaan dengan skema khusus diperuntukkan bagi kelompok Perempuan. Program tersebut telah memberdayakan lebih dari 15,1 juta nasabah perempuan sehingga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals terutama SDG 5 kesetaraan gender dan SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pemerintah Sebut KUR Bantu Masyarakat Lepas dari Pinjol

    Pemerintah Sebut KUR Bantu Masyarakat Lepas dari Pinjol

    Jakarta

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut bahwa hasil studi dari World Bank menyatakan bahwa kredit usaha rakyat (KUR) menjangkau banyak peminjam pemula. Kemudian, membantu mereka memasuki sektor keuangan formal.

    Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya mengatakan bahwa KUR dapat menggantikan pinjaman komersil hingga pinjaman online (pinjol).

    “Mudah-mudahan nanti juga kalau ini bisa dilakukan dengan baik, barangkali nanti yang namanya pinjol mudah-mudahan juga bisa kita bantu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya,” ujar Edy dalam diskusinya di KUR Meets The Press, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Edy membeberkan, peraturan pedoman dan pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan inklusivitas dan perlindungan konsumen.

    “KUR di masa COVID-19 juga sangat besar artinya. Data statistik menunjukkan bahwa rata-rata dari pencapaian KUR adalah 95%. Kecuali di tahun 2023 itu memang hanya sekitar 83-85%,” papar Edy.

    Ia melanjutkan, pada saat itu pihaknya sedang menyesuaikan dengan kebijakan yang berubah sangat cepat atau sangat signifikan. Edy mengungkapkan, di tahun ini pencapaian KUR bisa menuju angka 98%.

    “Realisasi kita 98%. Atau sekitar di angka Rp 270 sampai Rp 280 triliun. Ini mudah-mudahan bisa dicapai,” tandasnya.

    Sebagai informasi, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 246,58 triliun hingga Oktober 2024. Angka realisasi ini baru mencapai 88,06% dari target penyaluran KUR 2024 sebesar Rp 280 triliun.

    Lihat juga Video: Alasan KUR Tidak Masuk Program Pemutihan Kredit UMKM

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Minta Wamen Anggito Kejar Potensi Pajak dari Shadow Economy

    Sri Mulyani Minta Wamen Anggito Kejar Potensi Pajak dari Shadow Economy

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta wakilnya, Anggito Abimanyu, untuk mengurus potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor yang tidak terdeteksi oleh fiskus dan mendistorsi ekonomi alias shadow economy.

    Sebagaimana beberapa kali disebut oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalan Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Menteri Keuangan, shadow economy yang disoroti, termasuk persoalan judi online (Judol). 

    Sri Mulyani menuturkan keberadaan tambahan wakil menteri keuangan dari Prabowo memang dimaksudkan untuk mengejar hal-hal tersebut. 

    “Saya sudah minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu, dalam tujuan Pak Prabowo waktu itu minta ‘ini sisi penerimaan banyak sekali’ yang dianggap belum bisa di-capture baik karena nature-nya ilegal, infromal, underground, shadow, apapun namanya yang grey grey tadi,” ungkapnya, Rabu (13/11/2024). 

    Bendahara Negara tersebut menyampaikan pihaknya kini sedang merumuskan langkah-langkah untuk menjaring kegiatan ekonomi yang tidak terpantau radar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

    Sebagai infromasi, shadow economy atau ekonomi bayangan adalah ekonomi ‘bawah tanah’ yang tidak terdeteksi oleh pemerintah dan mendistorsi kinerja pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). 

    Akibatnya, ratusan triliun pendapatan masyarakat yang tak terlilhat dalam radar tersebut turut hilang dalam kas negara karena tidak melaporkan pajaknya dan berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak. 

    Pemerintah pun telah menyadari bahwa keberadaan ekonomi ini sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal. 

    Pada kesempatan yang sama, Anggito—yang bertanggungjawab atas penerimaan negara—menyampaikan pihaknya sedang mencari sumber pendapatan negara untuk memenuhi belanja yang rencanakan semakin besar. 

    Untuk tahun ini saja, belanja direncanakan senilai Rp3.325,1 triliun. Sementara tahun depan, belanja untuk pemerintahan Prabowo disiapkan senilai Rp3.621,3 triliun atau naik Rp296,2 triliun. 

    “Kami juga mencari sumber lain yang disebut kegiatan ekonomi tidak tercatat, yang di bawah tanah maupun bayang-bayang. Jadi, kita akan coba membuat roadmap yang lebih utuh dengan memutakhirkan apa yang sudah ada sebelumnya,” tuturnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari PDB. 

    Senada, berdasarkan estimasi dari World Bank, sektor informal di Indonesia menyumbang sekitar 36% dari total PDB antara tahun 2011 hingga 2019. Selain itu, menurut penelitian Schneider et al. (2010), besaran shadow economy di negara-negara berkembang bisa mencapai 35%—45% dari PDB.

    Maka dari itu, praktik ekonomi bawah tanah ini menjadi sorotan untuk menambah sumber-sumber penerimaan negara. 

  • PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepatJakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) memaparkan strategi pembiayaan transisi energi guna mendukung visi swasembada energi di tanah air, dengan menggalang dana investasi hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral hingga swasta.

    Dalam Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di COP29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11), Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly memaparkan berbagai inisiatif pendanaan hijau untuk mendukung proyek yang berkaitan dengan transisi energi di tanah air.

    “Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami punya ratusan daftar proyek mulai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi, termasuk juga smart grid,” ujar Sinthya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dalam konteks ini, PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, salah satunya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).

    PLN menargetkan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan sebesar 75 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS hingga 2033.

    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana.

    Beberapa partner institusi keuangan yang memberikan dukungan untuk transisi energi PLN di antaranya World Bank, Asian Development Bank (ADB) hingga Just Energy Transition Partnership (JETP).

    “Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar 2,9 miliar dolar AS, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar 4,8 miliar dolar AS. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar 46,9 miliar dolar AS,” kata Sinthya.

    Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) guna merangkul berbagai negara berkembang untuk berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi. Sejak diluncurkan di KTT G20, GBFA telah diikuti oleh beberapa negara seperti Perancis, Kanada dan Kenya.

    “GBFA bertujuan untuk membantu pembiayaan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim dan SDGs. Perkiraan (pembiayaan) untuk aksi iklim saja berkisar antara 1-2 triliun dolar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs ke dalamnya, jumlahnya akan mencapai sekitar 6 triliun dolar AS,” ujar Mari.

    Dalam hal ini, lanjut Mari, negara berkembang termasuk Indonesia harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut.

    Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan sekitar 280 miliar dolar AS untuk seluruh aksi iklim Indonesia hingga tahun 2030 yang hanya sekitar 30 persen bisa didanai anggaran negara, sehingga sisanya akan bersumber dari swasta dan sumber lainnya.

    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA), adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan,” ucap Mari.

    Baca juga: Emisi karbon global capai rekor tertinggi, RI tunjukkan tren penurunan
    Baca juga: Indonesia tegaskan akan lanjutkan semua komitmen tingkatkan aksi iklim

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 November 2024

    Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024

    Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (
    PLN
    ) Sinthya Roesly menjelaskan bahwa PLN sebagai penyedia utama kelistrikan di Indonesia akan terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana
    investasi hijau
    .
    “Komitmen ini bertujuan untuk mendukung visi pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada energi yang berkelanjutan,”  ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (13/11/2024).
    Dalam rangka itu, PLN aktif menggalang
    pembiayaan hijau
    dari berbagai sumber, termasuk lembaga publik, bilateral, multilateral, hingga sektor swasta.
    Pernyataan tersebut disampaikan Sinthya dalam acara Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di Conference of the Parties (COP) ke-29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
    Untuk memastikan pendanaan yang tepat guna, ia mengungkapkan bahwa PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, di antaranya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).
    Kedua kerangka tersebut bertujuan untuk menarik pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip investasi hijau, yang mendukung pengembangan proyek
    energi terbarukan
    di Indonesia.
    Sinthya menyebut bahwa PLN menargetkan pengembangan pembangkit listrik dengan 75 persen dari sumber energi terbarukan hingga 2033.
    Untuk mencapai target tersebut, kata dia, dibutuhkan dana yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
    Sinthya menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan, PLN harus memastikan proyek-proyek energi terbarukan yang direncanakan sudah siap dengan perencanaan yang matang.
    “Untuk memperoleh pembiayaan
    transisi energi
    , yang paling utama adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami memiliki ratusan proyek yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan juga
    smart grid
    ,” ujarnya.
    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal, untuk memastikan transisi energi dapat berjalan sesuai rencana.
    Beberapa mitra institusi keuangan yang telah mendukung PLN dalam transisi energi ini antara lain adalah World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Just Energy Transition Partnership (JETP).
    Dalam dua tahun terakhir, kata Sinthya, PLN telah berhasil mengumpulkan sekitar 2,9 miliar dollar AS untuk proyek-proyek transisi energi.
    “Saat ini, PLN tengah berdiskusi dengan ADB untuk memperoleh pembiayaan tambahan sekitar 4,8 miliar dollar AS. Selain itu, kami juga tengah bernegosiasi dengan beberapa investor lainnya, dengan total potensi pendanaan yang sudah diperoleh mencapai sekitar 46,9 miliar dollar AS,” jelasnya.
    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) sebagai platform untuk merangkul negara-negara berkembang berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi.
    Inisiatif tersebut diluncurkan pada KTT G20 dan sudah diikuti oleh beberapa negara, seperti Perancis, Kanada, dan Kenya.
    Mari menjelaskan bahwa GBFA bertujuan untuk mendukung pembiayaan dalam rangka mengurangi perubahan iklim dan mencapai Sustainable Development Goals (
    SDGs
    ).
    “Perkiraan pembiayaan untuk aksi iklim saja berkisar antara 1 hingga 2 triliun dollar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs, jumlahnya bisa mencapai sekitar 6 triliun dollar AS,” imbuhnya.
    Mari juga menekankan pentingnya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk merancang strategi guna menutupi kekurangan pendanaan tersebut.
    Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS untuk seluruh aksi iklim hingga 2030.
    Namun, hanya sekitar 30 persen yang dapat didanai melalui anggaran negara, sehingga sisanya harus berasal dari sektor swasta dan sumber pembiayaan lainnya.
    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim Djojohadikusumo (Utusan Khusu Presiden RI untuk
    COP 29
    ) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan pemerintahan baru akan melanjutkan agenda pembangunan yang sudah digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Dan GBFA adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat terus berlanjut,” kata Mari.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.