Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Marak Pencurian, Bagaimana Strategi Fintech Amankan Data Pribadi Pengguna? – Page 3

    Marak Pencurian, Bagaimana Strategi Fintech Amankan Data Pribadi Pengguna? – Page 3

    Aksesibilitas menjadi faktor penting karena terbatasnya akses masyarakat unbanked dan underbanked terhadap pinjaman tunai, di antaranya karena ketiadaan riwayat kredit ataupun kurangnya modal atau jaminan sebagai syarat meminjam.

    Sementara itu, kebutuhan pinjaman di kalangan ini masih terbilang tinggi. Kondisi ini seringkali menjadi salah satu penyebab maraknya praktik pinjol ilegal.

    Di sisi lain, likuiditas juga memegang peran kunci supaya industri pinjaman daring yang berizin dan diawasi OJK dapat terus menyalurkan pinjaman dana tunai kepada masyarakat yang tidak terlayani sektor keuangan konvensional, sehingga terhindar dari praktik pinjol ilegal.

    “Untuk dapat melayani segmen ini, diperlukan nilai manfaat ekonomi yang sehat dan stabil bagi pemberi dana, serta ruang bertumbuh bagi platform Pindar untuk meningkatkan inovasi layanan agar tingkat inklusi keuangan dapat terus bertumbuh dan menjangkau berbagai demografi masyarakat yang membutuhkan,” tambah Nucky.

    Sebagai gambaran, berdasarkan data Bank Dunia per tahun 2021, segmen masyarakat unbanked dan underbanked di Indonesia, termasuk pemilik UMKM di Indonesia mencapai 48% dari populasi. Selain itu, segmen ini memiliki kontribusi sekitar 60% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Meskipun demikian, terdapat kesenjangan pendanaan bagi UMKM yang mencapai sekitar 234 miliar dolar AS. Seluruh hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pinjaman daring diperlukan untuk meningkatkan jangkauan dan kemudahan akses terhadap produk keuangan guna menjaga likuiditas masyarakat, membuka ruang investasi asing, serta mendukung perluasan inklusi keuangan.

     

  • Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Juga Diterapkan di Negara G20

    Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Juga Diterapkan di Negara G20

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani upaya Indonesia untuk menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki banyak contoh nyata.

    Penyebabnya, bendahara Negara itu mengatakan bahwa mayoritas anggota forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara G20 telah menerapkan kebijakan serupa di pemerintahan masing-masing.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

    “Ternyata di G20 semua leaders menyatakan banyak yang sudah membuat program makan bergizi gratis terhadap murid-murid,” katanya kepada wartawan.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun juga mengamini bahwa pemerintahan Indonesia yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke lima Negara pun ikut belajar kepada negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan makan bergizi gratis.

    “Sehingga kami bisa belajar dan melaksanakan secara baik dan memberikan dampak terhadap perekonomian yang juga maksimal,” katanya.

    Apalagi, kata Sri Mulyani, ada banyak kesamaan kepentingan antara Indonesia dengan sejumlah negara anggota G20, yaitu keinginan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Sehingga program makan bergizi gratis menjadi kesamaan ide Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya.

    “Beberapa priority program yang disampaikan seperti food security, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana prioritas terhadap beberapa hal yang berkaitan dua agenda itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya terkait makan bergizi gratis kepada sejumlah investor dan pengusaha dalam setiap pertemuan di negara-negara yang dikunjungi, misalnya saat KTT APEC di Peru hingga saat mereka tiba di Inggris.

    Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu minat bagi para investor untuk menanam modal di Indonesia selain dengan energi terbarukan, infrastruktur hingga kesehatan.

    “Area yang menjadi prioritas terutama banyak yang tertarik di bidang energy transition, renewable, food dalam dalam hal ini some infrastruktur dan kemudian hari ini banyak sekali menonjol terkait masalah kesehatan dan pendidikan terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkas Sri Mulyani.

  • Kalau Aja Kualitas BBM di Indonesia Lebih Baik, Dampak Positifnya Banyak

    Kalau Aja Kualitas BBM di Indonesia Lebih Baik, Dampak Positifnya Banyak

    Jakarta –

    Sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama polusi udara di Indonesia. Sebab, bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dinilai masih berkualitas rendah. Indonesia membutuhkan BBM yang lebih berkualitas untuk menangani polusi udara yang semakin menjadi-jadi.

    Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank di bidang energi terbarukan dan lingkungan, bersama Center of Reform on Economics (CORE Indonesia), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) meluncurkan kajian “Analisis Dampak Kebijakan Pengetatan Standar Kualitas BBM pada Aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi.”

    Kajian ini menunjukkan, jika standar kualitas BBM diperketat hingga setara Euro IV, maka dapat berdampak terhadap pengurangan polusi udara, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta menurunkan biaya sosial dan ekonomi yang diakibatkan karena peningkatan biaya kesehatan, hilangnya kesempatan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Pengetatan kualitas bahan bakar juga mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa sekitar 45 persen polusi udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi. Fabby mengungkapkan bahwa mayoritas BBM di pasar Indonesia, seperti Pertalite dan Pertamax, memiliki kualitas rendah. Hal itu diindikasikan dari kandungan sulfur mencapai 150-400 ppm, jauh di atas standar Euro IV.

    Untuk diketahui, sulfur merupakan komponen alami minyak mentah yang terdapat pada bensin dan diesel. Saat dibakar, sulfur menghasilkan emisi berupa sulfur dioksida (SO2). Untuk itu, Fabby mendorong penurunan kandungan sulfur dengan memperketat standar kualitas BBM, seperti menerapkan Euro IV yang membatasi sulfur maksimal 50 ppm.

    “Polusi udara menyebabkan kerugian perekonomian yang meningkatkan biaya kesehatan, menurunkan produktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.Berdasarkan laporan Bank Dunia, polusi udara di Indonesia mengurangi PDB negara sekitar US 220 miliar atau sekitar 6,6 persen per tahun.Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo, maka pemerintah perlu sungguh-sungguh mengatasi masalah polusi udara ini,” kata Fabby dikutip dari siaran persnya.

    Ketua RCCC UI Prof. Budi Haryanto menuturkan, di Jakarta total kasus penyakit akibat polusi udara, seperti ISPA, asma, radang dan infeksi paru-paru, mencapai 175 ribu hingga 599 ribu kasus pada periode 2016-2021. Total biaya pengobatan yang diklaim melalui BPJS pada periode yang sama mencapai Rp 191 juta hingga Rp 1,8 milar pada periode yang sama. Dengan penerapan BBM yang lebih berkualitas sehingga udara lebih bersih, maka biaya pengobatan akibat polusi udara bisa dihemat.

    “Kualitas udara yang lebih bersih akan mengurangi risiko rawat inap dan biaya pengobatan terkait penyakit akibat polusi. Dengan mempromosikan kualitas BBM yang lebih tinggi, maka dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi beban ekonomi yang disebabkan oleh biaya pengobatan jangka panjang,” kata Prof Budi.

    (rgr/dry)

  • G20 Usulkan Reformasi Bank Dunia agar Lebih Bermanfaat untuk Negara Berkembang

    G20 Usulkan Reformasi Bank Dunia agar Lebih Bermanfaat untuk Negara Berkembang

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Forum Group of Twenty atau G20 mengusulkan reformasi terhadap sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia agar lebih bermanfaat untuk negara-negara berkembang dan emerging countries.

    Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah resmi ditutupnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Airlangga menyebut banyak aspirasi negara berkembang yang mengusulkan adanya reformasi di tubuh lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi multilateral seperti Bank Dunia.

    “Dan ini sangat terkait dengan transisi energi, terkait dengan climate di mana dengan peran World Bank yang berbeda, saat dengan didirikan sekitar puluhan tahun yang lalu sehingga kebutuhan terhadap negara-negara emerging countries itu jauh meningkat,” kata Airlangga saat ditemui di Hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Airlangga pun menyampaikan bahwa Indonesia diminta untuk menyuarakan hal tersebut oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurutnya, suara Indonesia didengar.

    “Terutama Indonesia dianggap sebagai middle power, dan juga sebagai negara demokratik yang transisi politiknya berjalan secara baik,” imbuh Politisi Partai Golkar itu.

    Adapun mengenai pembiayaan iklim atau transisi energi, Presiden Prabowo Subianto pada Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara menyampaikan sejumlah potensi energi terbarukan di Indonesia.

    Prabowo, kata Airlangga, menyampaikan kepada forum bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk energi terbarukan sampai dengan 75 gigawatt dalam 15 tahun ke depan.

    Selain itu, RI disebut berkomitmen untuk menjadi leading sector di sejumlah energi non-fosil seperti hidro, geothermal, solar, dan tidal wave.

    “Dan juga memikirkan untuk masuk ke small modular reactor. Dan Indonesia juga memiliki potensi di bidang thorium. Dan ini sejalan dengan yang dibicarakan oleh berbagai negara yang lain,” tuturnya.

    Negara Berkembang Pimpin G20

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyoroti bahwa negara berkembang kini telah memimpin forum ekonomi terbesar dunia sejak 2022.

    Untuk diketahui, ada empat negara berkembang yang memimpin G20 dari 2022 sampai 2025. Mulai dari Indonesia pada 2022, India pada 2023, Brasil pada 2024 serta dilanjutkan oleh Afrika Selatan pada 2025.

    “Indonesia, India, Brasil dan sekarang Afrika Selatan membawa sudut pandang yang merupakan kepentingan dari mayoritas populasi dunia,” ujar Lula pada sesi penutup KTT G20 yang diselenggarakan di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Adapun KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia diselenggarakan di Bali, sedangkan G20 India di New Delhi. Kemudian, puncak Presidensi oleh Brasil diadakan di Rio de Janeiro.

    “Dimulai di Bali, melewati New Delhi dan sampai di Rio de Janeiro, kami berusaha untuk mempromosikan langkah-langkah yang bisa memiliki dampak konkret di hidup masyarakat,” ujarnya kepada forum.

    Adapun Presidensi G20 Brasil, terang Lula, memiliki tiga pilar utama. Pertama, Global Alliance Against Hunger and Poverty (Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan).

    Kedua, reformasi tata kelola global. Ketiga, transisi energi serta perubahan iklim.

    Ketiga isu pilar utama Presidensi G20 Brasil itu dibahas dalam tiga sesi pertemuan pemimpin negara yang digelar 18-19 November 2024. Ketiganya juga sudah diadopsi ke Leaders’ Declaration sejak hari pertama KTT.

  • Mencari Perusahaan Teknologi, Telekomunikasi, dan Ventura Terbaik

    Mencari Perusahaan Teknologi, Telekomunikasi, dan Ventura Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia memproyeksi ekonomi global tumbuh 2,6% pada 2024 atau sama dengan 2023. Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 3,2% tahun ini.

    Pertumbuhan ini diproyeksi akan didukung oleh ekonomi digital melalui pesatnya inovasi perusahaan telekomunikasi dan teknologi, hingga ventura, yang mendukung tumbuhnya perusahaan rintisan-rintisan baru. Bukan hanya di tingkat global saja, di Indonesia ekonomi digital dan inovasi teknologi diprediksi akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia.

    Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar stakeholder untuk menciptakan inovasi serta terobosan baru yang dapat memperkuat ekonomi digital tanah air. Hal ini mengacu pada riset World Economic Forum yang menyebut kolaborasi dapat membantu korporasi dalam memasuki pasar baru, sementara perusahaan teknologi dapat mengembangkan produk serta skala bisnisnya.

    Kini, kolaborasi antara perusahaan teknologi dan korporasi sudah sering ditemui berkat berbagai program akselerasi yang digagas Corporate Venture Capital (CVC). Hal ini pun membuat kolaborasi di bidang teknologi semakin ‘erat’ dan bersinergi.

    Melihat inovasi dan perkembangan terkini dari perusahaan teknologi , media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia akan menggelar Road To Awards: Best Telco, Digital & Venture Capital untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan teknologi, telekomunikasi, dan venture capital.

    Apresiasi untuk perusahaan teknologi terbaik akan diberikan pada ajang Best Telco, Digital & Venture Capital yang menjadi rangkaian dari Road to CNBC Indonesia Awards. Acara ini akan digelar pada Rabu, 20 November 2024.

    Sebelum penghargaan diberikan, akan dilakukan dialog secara eksklusif yang mengupas tuntas tentang peran perusahaan teknologi dan telekomunikasi di era ketidakpastian ini. Dialog eksklusif ini juga akan dipandu secara langsung oleh anchor CNBC Indonesia, bersama dengan narasumber yang kompeten.

    CNBC Indonesia Awards adalah ajang penghargaan kepada pelaku di berbagai industri yang berhasil beradaptasi di tengah kondisi yang penuh tantangan. Adapun dalam rangkaian perhelatan ini, sebelumnya akan disajikan wawancara menarik setiap minggunya pada program Profit, Power Lunch, hingga Closing Bell yang menghadirkan narasumber ternama.

    Jangan lupa saksikan CNBC Indonesia Award secara langsung di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com.

     

    (rah/rah)

  • Geber Infrastruktur Air Minum, Wamen PU Mau Tarik Pinjaman ke Bank Dunia

    Geber Infrastruktur Air Minum, Wamen PU Mau Tarik Pinjaman ke Bank Dunia

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengejar target pemenuhan akses air bersih dan air perpipaan mencapai 100% pada tahun 2030. Untuk merealisasikannya, pihaknya mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan membuka opsi penarikan pinjaman (loan) dari Bank Dunia (World Bank).

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan World Bank untuk memperoleh dukungan pembiayaan proyek air minum melalui National Urban Water Supply Project (NUWSP) mulai tahun 2018 s.d November 2024.

    Kerja sama yang telah berjalan selama 6 tahun ini mencatatkan jumlah pinjaman mencapai US$ 100 juta atau setara Rp 1,58 triliun (kurs Rp 15.800) yang bersumber dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Diana membuka opsi untuk kembali melanjutkan program serupa.

    “Saya juga berharap nggak ada salahnya ya kalau misalnya World Bank melanjutkan program NUWSP ini. Entah nanti skemanya lebih baik, entah skemanya seperti apa, tapi kalau dilanjutkan mungkin akan lebih baik,” kata Diana, dalam acara Closing Loan NUWSP di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).

    Meski demikian, ia memastikan bahwa evaluasi akan terlebih dulu dilakukan terhadap pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan oleh Pemda dan BUMD air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pihaknya juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur air minum ini, lanjut Diana, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga akan tetap terus berjalan.

    Tak Bisa Andalkan APBN

    Di sisi lain, Kementerian PU akan mendorong skema B2B dalam realisasi proyek-proyek air minum dan sanitasi. Sebab, menurutnya pemerintah tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak harus semuanya dengan APBN. Kalau APBN yang diharapkan, saya khawatir nanti tidak tercapai-tercapai. Karena APBN ini banyak yang harus diurusin. Tapi kalau bisa B2B, silahkan dengan B2B,” ujar Diana.

    Diana mengatakan, saat ini tercatat ada sebanyak 21 pemerintah daerah (pemda) yang sudah memanfaatkan pembiayaan non public untuk pengembangan infrastruktur air minum di daerahnya.

    Selain peran pemda sendiri, pihaknya juga mendorong untuk dilakukannya penyehatan bagi PDAM yang juga punya peran penting dalam hal penyaluran. Salah satu upaya penyehatan ini terlihat dari keberhasilan 78 BUMD minum itu dalam mencapai full cost recovery.

    “Bagaimana supaya daerah tidak dibebankan dengan adanya kenaikan-kenaikan tarif, ini kita upaya bersama. Karena kalau tidak ada tarif, nggak ada upaya. Air itu kan tidak bisa pindah dengan sendirinya. Kalau dipindahkan, mesti butuh pompa, listrik, orang, operator dan sebagainya. Berarti ada tarif yang harus digunakan untuk melakukan pengelolaan, tapi semuanya harus kita atur dengan baik,” katanya.

    Lihat juga video: Menteri PU Cek Kesiapan Ruas Tol Solo-Jogja untuk Mudik Nataru

    (shc/rrd)

  • LAPORAN dari KTT G20 BRASIL: Kelaparan, Gaza dan Janji Jumbo dari Amerika

    LAPORAN dari KTT G20 BRASIL: Kelaparan, Gaza dan Janji Jumbo dari Amerika

    Bisnis.com, RIO de JENEIRO – Para pemimpin negara dengan ekonomi terbesar di dunia alias G20 memfokuskan pembahasan awal pada penderitaan yang disebabkan oleh konflik-konflik di Gaza dan Ukraina, sambil menyerukan kerja sama dalam hal perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan kebijakan pajak.

    Komunike awal ini merupakan kemajuan karena para pemimpin G20 mampu mencapai kesepakatan awal yang fokus mengenai perang Ukraina dan secara ringkas berfokus pada penderitaan manusia dan dampak ekonomi dari konflik tersebut.

    Para pemimpin menyatakan keprihatinan mendalam mengenai situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza dan menyerukan dengan segera bantuan dan perlindungan yang lebih banyak untuk warga sipil serta gencatan senjata yang komprehensif.

    AS juga telah mencabut mengenai penggunaan senjata buatan AS oleh Ukraina untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghadiri KTT G20 dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

    Melansir Reuters, Selasa (19/11/2024), diskusi dalam KTT G20 juga mencakup perdagangan, perubahan iklim, dan keamanan internasional akan berhadapan dengan perubahan kebijakan AS yang tajam yang dijanjikan oleh presiden terpilih Donald Trump, mulai dari tarif hingga janji solusi bagi perang di Ukraina.

    Kesepakatan diraih setelah para diplomat melakukan negosiasi selama akhir pekan untuk menyelesaikan pernyataan bersama tersebut, dengan perdebatan mengenai kebijakan iklim yang berlangsung hingga dini hari pada hari Minggu, menurut orang-orang yang terlibat dalam perundingan tersebut.

    Sebagai tuan rumah pertemuan G20 tahun ini, Brasil memperluas fokus kelompok ini pada kemiskinan dan kelaparan ekstrem, sambil memperkenalkan tentang kerja sama untuk mengenakan pajak yang adil bagi negara-negara terkaya di dunia.

    Aliansi Lawan Kelaparan & Kemiskinan

    Saat yang sama Presidensi G20 Brasil meluncurkan inisiatif berupa Aliansi Global untuk Melawan Kelaparan dan Kemiskinan (Global Alliance Against Hunger dan Poverty), pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Senin (18/11/2024). Aliansi itu menargetkan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan pada 2030.

    Untuk diketahui, isu kelaparan dan kemiskinan merupakan di antara isu yang menjadi fokus Presidensi G20 Brasil. Pada pembukaan KTT G20, aliansi global itu diluncurkan dengan melibatkan 148 anggota, termasuk 82 negara. Indonesia termasuk salah satunya.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula dan Silva mengatakan bahwa kelaparan dan kemiskinan merupakan simbol dari tragedi bersama. Dia menyoroti bahwa masih ada 733 juta orang yang mengalami malnutrisi.

    “Ini seperti populasi gabungan dari Brasil, Meksiko, Jerman, Inggris, Afrika Selatan dan Kanada mengalami kelaparan di dunia yang menghasilkan hampir 6 miliar ton makanan per tahunnnya. Ini tidak bisa diterima,” ujar Presiden Lula pada sambutannya di pembukaan KTT G20 2024, di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Senin (18/11/2024).

    Adapun komitmen dari inisiatif tersebut adalah untuk membuat program pemberian transfer tunai ke 500 juta orang di negara-negara berpenghasilan rendah serta menengah ke bawah pada 2030.

    Alinasi itu juga bertujuan untuk memperluas pemberian makan bergizi untuk tambahan 150 juta anak sekolah di negara-negara yang mengalami kemiskinan anak serta kelaparan.

    Program itu nantinya diharapkan bisa didanai melalui kredit maupun hibah melalui bank pembangunan multilateral.

    Lula menjelaskan, peluncuran aliansi itu di Forum G20 bukan tanpa alasan. Pasalnya, forum ekonomi tersebut meliputi negara-negara anggota yang mewakili 85% dari PDB dunia sebesar US$110 triliun.

    Tidak hanya itu, Forum G20 juga berisi 75% dari US$32 triliun dari perdagangan barang dan jasa serta dua per tiga dari populasi dunia sebesar 8 miliar jiwa.

    “Hal ini berada di kehendak mereka yang duduk di meja ini untuk melaksanakan tugas mendesak dalam mengakhiri momok memalukan bagi kemanusiaan,” papar politisi yang berasal dari anak buruh tani itu.

    Nantinya, aliansi global tersebut akan mengartikulasi rekomendasi internasional, kebijakan publik yang efektif serta sumber pembiayaan guna mewujudkan target pemberantasan kelaparan dan kemiskinan di 2030.

    Aliansi itu juga akan fokus kepada tiga pilar untuk mencapai tujuannya yaitu nasional, finansial serta pengetahuan. Nantinya, aliansi tersebut akan menggelar konferensi secara reguler serta nantinya didukung oleh Organisasi Pangan dan Agrikultur atau FAO.

    Keanggotaan aliansi tersebut terdiri dari 84 negara serta entitas kewilayahan. Salah satunya yakni Indonesia yang juga merupakan negara anggota G20.

    Kemudian, terdapat anggota yang berasal dari 24 organisasi internasional, 9 lembaga keuangan internasional serta 31 yayasan filantropi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

    Janji Amerika Serikat

    Saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan kontribusi sebesar US$4 miliar untuk dana Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) milik Bank Dunia bagi negara-negara termiskin di dunia.

  • Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu untuk perekonomian berkelanjutan

    Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu untuk perekonomian berkelanjutan

    Kembang semangkok merupakan salah satu produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang merupakan tanaman obat-obatan dengan banyak khasiat misalnya untuk menyembuhkan panas, obat batuk akut, radang tenggorokan, hingga dipercaya dapat meningkatkan kesuburan. (ANTARA/HO-Misriadi)

    Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu untuk perekonomian berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 18 November 2024 – 07:52 WIB

    Elshinta.com – Hutan Indonesia adalah salah satu anugerah alam yang tidak ternilai harganya. Di dalamnya tersimpan tidak hanya kekayaan ekologi yang menjaga keseimbangan bumi, tetapi juga potensi ekonomi yang luar biasa.

    Tak terkecuali di hutan di wilayah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit VIII Hilir Sarolangun, Provinsi Jambi, yang mengelola hutan seluas 110.372 hektare.

    Wilayah ini terdiri dari berbagai jenis tutupan lahan, termasuk hutan sekunder yang sempat mengalami penurunan luas sebesar 8.576 hektare (7,77 persen) antara tahun 2000 hingga 2019.

    Untuk mengatasi penurunan jumlah tutupan dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dapat dilakukan salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

    HHBK ini menjadi peluang besar bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

    Pengelolaan HHBK di wilayah ini pun bisa menjadi salah satu contoh nyata bahwa hutan Indonesia tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga berbagai produk bernilai ekonomi tinggi yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar dan menambah devisa negara.

    Keanekaragaman HHBK di wilayah Sarolangun mencakup produk-produk seperti minyak kepayang, madu hutan, garam gunung, kembang semangkok, rotan, bambu, serai wangi, dan minyak sengkawang.

    Setiap produk ini memiliki nilai tersendiri, baik sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat lokal maupun sebagai simbol kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga.

    Salah satu unggulannya adalah minyak kepayang, yang dikenal sebagai minyak goreng tanpa kolesterol, kaya omega-3 alami, dan bebas pestisida. Selain itu, minyak ini diolah menjadi produk turunan seperti sabun, lotion, dan minyak urut “Kepayang Message,” yang membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

    Selain kepayang, masyarakat lokal juga memproduksi garam gunung dari air asin alami yang kaya yodium. Meski masih menggunakan metode tradisional, garam ini telah dipasarkan hingga Pulau Jawa. Dukungan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksinya.

    Pemanfaatan madu hutan dari lebah Apis dorsata di kawasan ini juga mendukung keberlanjutan ekosistem. Madu hutan yang dipanen secara lestari telah menjadi produk unggulan dengan kualitas yang tinggi.

    Rotan dan bambu turut berkontribusi melalui berbagai kerajinan tangan hasil kelompok tani hutan, seperti tikar dan miniatur kapal pesiar. Usaha ini melibatkan ibu rumah tangga, sekaligus menjaga kelestarian hutan.

    Serai wangi dan minyak sengkawang menjadi komoditas lain dengan nilai ekonomi tinggi. Serai wangi diolah menjadi minyak atsiri untuk produk kecantikan, sedangkan minyak sengkawang dijual dengan harga tinggi, mencerminkan keanekaragaman potensi hutan Indonesia yang mendukung ekonomi berkelanjutan.

    Namun, keberhasilan pengelolaan HHBK di Jambi juga memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk salah satu inisiatif yang melibatkan KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun sebagai unit pelaksana program yakni
    BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL).

    Program yang didanai Bank Dunia ini mengupayakan pendekatan komprehensif dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

    Pengurangan emisi

    Program BioCF ISFL di Jambi bertujuan untuk mendukung pengelolaan hutan dan lanskap secara berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat.

    Dalam konteks pengelolaan HHBK di KPHP Hilir Sarolangun, program ini bisa menjadi contoh konkret terkait pelibatan berbagai pihak untuk mewujudkan inisiatif positif, misalnya dari sisi adanya pendampingan teknis dan pelatihan untuk masyarakat lokal.

    Program ini menyediakan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas produk HHBK, seperti minyak kepayang, madu hutan, dan rotan. Pendampingan ini mencakup teknik produksi berkelanjutan, pengemasan, hingga strategi pemasaran.

    Selain itu, ada dukungan infrastruktur dan transfer teknologi dimana program yang melibatkan KLHK sebagai Komisi Teknis Nasional ini membantu meningkatkan efisiensi produksi, dari sisi penyediaan alat-alat modern untuk penyulingan minyak atsiri, teknologi pengolahan madu, dan pengolahan garam gunung. Dengan teknologi ini, masyarakat mampu meningkatkan hasil produksi dan kualitas produk.

    Melalui program ini pula berbagai produk HHBK dari Jambi, seperti madu hutan dan minyak kepayang, telah diperkenalkan ke pasar nasional dan internasional. Misalnya, madu hutan dari kawasan ini sempat dipamerkan dalam ajang-ajang pameran produk kehutanan.

    Kelompok tani hutan di wilayah ini juga menerima pelatihan manajemen usaha, sehingga mereka mampu menjalankan usaha HHBK secara lebih profesional dan berkelanjutan.

    Melalui program ini juga ada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Pendekatan ini memastikan bahwa pemanfaatan HHBK dilakukan tanpa merusak ekosistem, seperti melalui teknik panen madu yang lestari.

    Program-program serupa ini ke depan perlu lebih banyak dikembangkan sebagai bentuk nyata kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan dalam mengimplementasikan intervensi strategis untuk mendukung HHBK.

    Ke depan juga sudah saatnya dikembangkan perencanaan lanskap berbasis data sebab pemetaan potensi HHBK yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi geospasial dapat lebih presisi dalam menentukan wilayah prioritas pengembangan HHBK yang lestari.

    Berbagai program inisiatif pengurangan emisi juga harus diarahkan untuk mendorong investasi hijau melalui kemitraan dengan sektor swasta, seperti perusahaan yang membeli produk HHBK langsung dari petani atau kelompok tani hutan.

    HHBK juga harus diintegrasikan dalam strategi mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dari deforestasi, yang juga memberi manfaat tambahan berupa insentif keuangan kepada masyarakat lokal.

    Keberhasilan intervensi melalui program-program pengurangan emisi di hutan Jambi pada akhirnya akan terlihat dari berbagai parameter penting di antaranya meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

    Dengan meningkatnya pendapatan dari HHBK, masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik.

    Selain itu, pendekatan yang mengintegrasikan pengelolaan lanskap hutan dan pengembangan ekonomi akan menjadi bukti efektivitas program dalam menekan laju deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

    Maka ke depan diharapkan hutan Jambi bisa memberikan contoh konkret bahwa potensi HHBK dapat dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan.

    Sumber : Antara

  • Jutaan Kelas Menengah Turun Kasta hingga Disorot Media Asing, Begini Kriterianya

    Jutaan Kelas Menengah Turun Kasta hingga Disorot Media Asing, Begini Kriterianya

    Jakarta –

    Media asal Qatar, Al Jazeera menyoroti jumlah kelas menengah di Indonesia yang terus susut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah turun dari 57,3 juta pada tahun 2019 menjadi 47,8 juta pada tahun 2024 atau menyusut 9,5 juta jiwa.

    Lantas, siapa saja yang termasuk kelas menengah dan bagaimana kriterianya?

    Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti pernah mengatakan kelas menengah di Indonesia didominasi oleh kalangan penduduk usia produktif seperti Gen X 24,77%, Milenial 24,60%, Gen Z 24,12% dan Gen Alpha 12,77%. Sisanya golongan boomers 12,62% dan pre-boomers 1,12%.

    Selain itu, mereka adalah penyumbang utama konsumsi yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumlah kelas menengah yang sebanyak 47,85 juta jiwa setara dengan 17,3% populasi masyarakat Tanah Air.

    “Kalau kita lihat usia dari penduduk kelas menengah, sekitar 1 dari 3 penduduk kelas menengah itu merupakan generasi Z dan generasi Alpha,” kata Amalia beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Lebih dari separuh penduduk kelas menengah (62,24%) berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi. Sekitar 40,99% penduduk menuju kelas menengah juga berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi.

    Mayoritas penduduk kelas menengah (72,89%) tinggal di wilayah perkotaan. Sementara lebih dari separuh penduduk menuju kelas menengah (58,68%) juga tinggal di wilayah perkotaan.

    Dari segi pekerjaan, mayoritas kelas menengah memiliki pekerjaan di sektor formal. Meski begitu, jumlah pekerja di sektor formal pada kelompok kelas menengah mengalami penurunan dari 57,33 juta penduduk pada 2019 menjadi 47,85 juta penduduk pada 2024.

    “Dalam 5 tahun terakhir proporsi pekerja kelas menengah yang berstatus formal mengalami penurunan sedikit,” ujar Amalia.

    Sebagai informasi, ukuran pengelompokan kelas juga didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

    Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Untuk menuju kelas menengah 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

    Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

    (acd/acd)

  • Hadir di COP29, PLN Siap Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030 – Page 3

    Hadir di COP29, PLN Siap Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) siap mewujudkan target penambahan kapasitas terpasang EBT hingga 75 Gigawatt (GW) pada 15 tahun mendatang yang dicanangkan pemerintah.

    Oleh karena itu, PLN mengajak semua pihak untuk kolaborasi dalam penyediaan pendanaan hijau untuk membangun pembangkit energi bersih yang berkelanjutan dalam rangka menurunkan emisi karbon.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, mengatakan pencapaian target energi baru dan terbarukan (EBT) membutuhkan investasi yang signifikan, serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.

    “Kami tengah mempersiapkan sejumlah rencana untuk melakukan dekarbonisasi sejalan dengan target net zero emissions pada tahun 2060. Salah satunya dengan rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 70.000 kilometer yang akan mendistribusikan listrik hijau ke pusat demand, tetapi proses ini memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, dukungan finansial dari berbagai pihak sangat diperlukan,” ujar Evy, dalam sesi diskusi panel di World Bank Pavillion COP29, Baku, Azerbaijan, ditulis Minggu (17/11/2024).

    Solusi Pendanaan

    Evy menekankan pendanaan dari sektor swasta dan lembaga internasional dapat menjadi salah satu solusi utama untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ini. Kolaborasi melalui skema pendanaan hijau, seperti Green Bond dan pinjaman berkelanjutan, dianggap krusial untuk mempercepat pengembangan infrastruktur EBT di Indonesia.

    Selain itu, Evy juga menjelaskan meskipun Indonesia kaya akan sumber daya EBT, tantangan geografis menjadi faktor penghambat. Banyak sumber daya EBT terletak di pulau-pulau terpencil, sementara pusat permintaan energi berada di perkotaan.

    “Kami menghadapi tantangan yang unik karena negara kami terdiri dari banyak pulau. Beberapa pulau memiliki sumber daya tetapi tidak ada demand listrik, sementara pulau lainnya memiliki demand, namun sumber dayanya terbatas. Itulah mengapa kami membutuhkan interkoneksi antar pulau serta pembangunan jaringan transmisi yang panjang,” jelas Evy.

    Evy juga menekankan pentingnya dukungan regulasi yang stabil dan kemitraan strategis untuk memastikan kelancaran transisi energi di Indonesia.

    “Kami mengajak semua pihak, baik sektor swasta, lembaga keuangan, maupun pemerintah, untuk berkolaborasi mencapai tujuan ini. Pendanaan hijau dan kemitraan yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan transisi energi di Indonesia,” ujarnya.