Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Bagaimana Ekonomi Suriah yang Hancur Setelah Perang Saudara?

    Bagaimana Ekonomi Suriah yang Hancur Setelah Perang Saudara?

    Jakarta –

    Ekonomi Suriah bernilai $67,5 miliar pada tahun 2011 ketika protes besar-besaran meletus menentang rezim Presiden Bashar al Assad, yang memicu pemberontakan yang kemudian meningkat menjadi perang saudara besar-besaran. Negara itu berada di peringkat ke-68 dari 196 negara dalam peringkat Produk Domestik Brutoo (PDB) global, setara dengan Paraguay dan Slovenia.

    Tahun lalu, ekonomi Suriah tercatat anjlok ke peringkat 129, setelah menyusut sekitar 85% menjadi hanya $9 miliar, demikian menurut perkiraan Bank Dunia. Situasi tersebut membuat negara itu secara ekonomi setara dengan negara-negara seperti Chad dan Palestina.

    Hampir 14 tahun konflik, sanksi internasional, dan eksodus 4,82 juta orang — lebih dari seperlima populasi negara itu — telah berdampak buruk pada Suriah, yang sudah menjadi salah satu negara termiskin di Timur Tengah.

    Sebanyak tujuh juta warga Suriah lainnya, lebih dari 30% dari populasi, masih mengungsi di dalam negeri hingga Desember ini, demikian menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA).

    Konflik telah menghancurkan infrastruktur negara tersebut, menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pasokan listrik, transportasi, dan kesehatan. Beberapa kota, termasuk Aleppo, Raqqa, dan Homs, telah mengalami kerusakan yang meluas.

    Konflik tersebut menyebabkan devaluasi yang signifikan pada mata uang Pound Suriah, yang mengakibatkan penurunan daya beli yang sangat besar.

    Tahun lalu, negara tersebut mengalami hiperinflasi — inflasi yang sangat tinggi dan terus meningkat, menurut Pusat Penelitian Kebijakan Suriah (SCPR) dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Juni. Indeks harga konsumen (CPI) meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dua pilar utama ekonomi Suriah — minyak dan pertanian — hancur akibat perang. Pada tahun 2010, ekspor minyak menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan pemerintah. Produksi pangan memberikan kontribusi yang sama terhadap PDB.

    Rezim Assad kehilangan kendali atas sebagian besar ladang minyaknya, yang direbut oleh kelompok pemberontak, termasuk ke tangan Islamic State (ISIS) dan kemudian juga ke pasukan yang dipimpin Kurdi.

    Sementara itu, sanksi internasional sangat membatasi kemampuan pemerintah untuk mengekspor minyak. Dengan produksi minyak yang menyusut drastis, hingga kurang dari sekitar 20.000 barel per hari di wilayah yang dikuasai rezim, negara tersebut menjadi sangat bergantung pada impor dari Iran.

    Seberapa cepat perekonomian Suriah dapat dibangun kembali?

    Sebelum tugas berat membangun kembali kota-kota, infrastruktur, minyak, dan sektor pertanian yang rusak dapat dimulai, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai pemerintahan Suriah yang akan datang.

    Beberapa pengamat Suriah telah memperingatkan,dibutuhkan waktu hampir 10 tahun bagi negara itu untuk kembali ke tingkat PDB seperti di tahun 2011, dan dua dekade untuk sepenuhnya dibangun kembali. Mereka juga khawatir prospek Suriah dapat memburuk jika terjadi ketidakstabilan politik lebih lanjut

    Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas kelompok yang terkait dengan Al-Qaida yang memimpin perebutan ibu kota Suriah, Damaskus, pada akhir pekan, mengatakan bahwa mereka kini tengah berupaya membentuk pemerintahan baru.

    Namun, sanksi internasional yang ketat terhadap Suriah masih berlaku. HTS juga dikenai sanksi internasional sebagai bagian dari penetapan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara Barat dan Arab khawatir, kelompok tersebut kini mungkin berupaya mengganti rezim Assad dengan pemerintahan Islam garis keras.

    Ada seruan langsung agar sanksi terhadap HTS dicabut atau dilonggarkan, tetapi hal itu bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan.

    Delaney Simon, yang merupakan analis senior di International Crisis Group, menulis pada hari Senin di media sosial X, bahwa Suriah adalah “salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia,” seraya menambahkan, membiarkan pembatasan itu tetap berlaku sama saja dengan “menarik karpet dari Suriah saat negara itu mencoba berdiri.”

    Tanpa langkah untuk melonggarkan pembatasan tersebut, investor akan terus menghindari negara yang dilanda perang itu dan lembaga-lembaga bantuan mungkin akan berhati-hati untuk turun tangan guna memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi penduduk Suriah.

    Pada Minggu (08/12) malam, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa Suriah menghadapi periode “risiko dan ketidakpastian” dan Amerika Serikat akan membantu semampunya.

    “Kami akan terlibat dengan semua kelompok Suriah, termasuk dalam proses yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membangun transisi dari rezim Assad menuju “Suriah” yang independen dan berdaulat dengan konstitusi baru,” katanya.

    Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump di jaringan Truth Social pada hari Minggu (08/12) mengatakan, Washington seharusnya “tidak terlibat.”

    Kantor berita Associated Press melaporkan pada hari Senin (09/12), pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan apakah akan menghapus HTS sebagai kelompok teroris, dengan mengutip dua pejabat senior Gedung Putih. Salah satu pejabat mengatakan, HTS akan menjadi “komponen penting” dalam masa depan Suriah dalam waktu dekat.

    Juru bicara Uni Eropa Anouar El Anouni hari Senin (09/12) mengatakan , “Brussels saat ini tidak terlibat dengan HTS atau para pemimpinnya sama sekali” dan bahwa blok tersebut akan “menilai tidak hanya kata-kata mereka tetapi juga tindakan mereka.” Prioritas lain dalam rekonstruksi Suriah adalah wilayah timur Deir el-Zour, yang memiliki sekitar 40% cadangan minyak Suriah dan beberapa ladang gas. Provinsi ini saat ini berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS.

    Apa yang akan segera terjadi?

    Pimpinan HTS Mohammed al-Jolani dari Minggu malam hingga Senin dinihari berunding dengan mantan perdana menteri dan wakil presiden Assad untuk membahas pengaturan “pengalihan kekuasaan.”

    Setelah jam malam nasional diberlakukan, sebagian besar toko di seluruh Suriah tetap tutup pada hari Senin (09/12). Kantor berita Reuters mengutip sumber bank sentral Suriah dan dua bankir komersial melaporkan, bank dibuka kembali pada Selasa (10/12) dan staf telah diminta untuk kembali ke kantor. Mata uang Pound Suriah akan terus digunakan, demikian kata sumber tersebut.

    Kementerian perminyakan meminta semua karyawan di sektor tersebut untuk kembali ke tempat kerja mereka mulai Selasa, dan menambahkan perlindungan akan diberikan untuk memastikan keselamatan mereka.

    Kepala bantuan PBB Tom Fletcher menulis pada hari Minggu di X bahwa lembaganya akan “merespons di mana pun, kapan pun, [dan] apa pun yang kami bisa, untuk mendukung orang yang membutuhkan, termasuk pusat penerimaan — makanan, air, bahan bakar, tenda, selimut.”

    Ketika beberapa negara Eropa mengatakan mereka akan menghentikan sementara klaim suaka bagi warga negara Suriah, badan pengungsi PBB, UNHCR, menyerukan “kesabaran dan kewaspadaan” terkait masalah pemulangan pengungsi.

    Austria melangkah lebih jauh daripada kebanyakan negara Uni Eropa dengan menyatakan, pemerintah di Wina tengah mempersiapkan “program pemulangan dan deportasi yang tertib” bagi warga Suriah.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    Tonton juga video: PM Suriah Setuju Serahkan Kekuasaan ke Organisasi Pemberontak

    (ita/ita)

  • Memperkuat komunikasi Pemerintah, membangun stabilitas sosial

    Memperkuat komunikasi Pemerintah, membangun stabilitas sosial

    Tangkapan layar – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan pernyataan Istana di Jakarta, Rabu (4/12/2024), terkait klarifikasi atas pernyataan viral pejabat Utusan Preseiden Gus Miftah kepada pedagang es teh bernama Son Haji yang sempat viral di media sosial. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Memperkuat komunikasi Pemerintah, membangun stabilitas sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Komunikasi yang konsisten antara pemerintah dan rakyat adalah pilar utama demokrasi modern. Di negara-negara demokratis, komunikasi yang jelas, terarah, dan transparan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial.

    Hanya saja, di Indonesia saat ini, komunikasi antara pemerintah dan rakyat seringkali menjadi sumber kebingungan daripada solusi. Pernyataan yang saling bertentangan dari pejabat publik menunjukkan lemahnya koordinasi di tingkat pemerintah, yang secara langsung memengaruhi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

    Masalah komunikasi ini tampak semakin parah dengan kehadiran media sosial sebagai platform komunikasi para pejabat publik. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk menjangkau masyarakat dengan lebih efektif, sering disalahgunakan.

    Tidak sedikit pejabat yang mengungkapkan pandangan pribadi di media sosial, tanpa mengklarifikasi apakah pernyataan tersebut merupakan kebijakan resmi atau opini pribadi. Akibatnya, masyarakat sulit membedakan antara kebijakan resmi pemerintah dan komentar informal pejabat.

    Ketidaksinkronan ini jauh berbeda dibandingkan dengan masa Orde Baru, ketika komunikasi pemerintah lebih terpusat dan terkontrol. Pada masa itu, Menteri Penerangan berfungsi sebagai satu-satunya juru bicara resmi pemerintah, memastikan bahwa semua informasi telah dikonsolidasikan, sebelum diumumkan kepada publik.

    Harmoko, Menteri Penerangan era Orde Baru, meskipun kerap dikritik karena pendekatannya yang searah, mampu menghadirkan kepastian dalam komunikasi pemerintah. Masyarakat tahu bahwa informasi yang disampaikan berasal dari sumber resmi dan dapat diandalkan.

    Sejak era reformasi, pendekatan ini berubah secara drastis. Setiap pejabat pemerintah, termasuk para menteri, memiliki kebebasan untuk berbicara kepada media tanpa koordinasi yang memadai. Bahkan, saat ini, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali harus meluruskan pernyataan dari para menterinya yang saling bertentangan atau tidak sesuai dengan arah kebijakan resmi pemerintah.

    Salah satu contohnya adalah pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait pelanggaran HAM masa lalu.

    Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM,  Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyebut peristiwa Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini memicu kritik tajam dari aktivis HAM dan keluarga korban, yang merasa pernyataan itu menghambat proses pengungkapan kebenaran dan keadilan.

    Komnas HAM pun menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mendukung penyelesaian kasus tersebut secara transparan. Hal ini menciptakan polemik yang memperkeruh citra pemerintah dalam mengelola isu HAM sensitif di awal masa jabatan mereka.

    Dalam konteks ini, teori komunikasi kebijakan dari Harold Lasswell menjadi sangat relevan. Lasswell menyatakan bahwa tujuan utama komunikasi pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas untuk membangun pemahaman dan kepercayaan. Ketika komunikasi pemerintah tidak konsisten, masyarakat kehilangan arah dan kepercayaan terhadap pemerintah pun terkikis.

    Denis McQuail, pakar komunikasi massa, menambahkan bahwa pesan dari otoritas publik harus kredibel dan bebas dari kontradiksi. Ketidakhati-hatian dalam menyampaikan informasi, terutama di era digital ini, dapat memperbesar keresahan sosial dan memperburuk citra pemerintah.

    Lemahnya koordinasi komunikasi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga pada dunia internasional. Investor asing kerap mengamati komunikasi pemerintah sebagai indikator stabilitas kebijakan.

    Sebagai contoh, menurut laporan Bank Dunia tahun 2023, Indonesia sempat mengalami penurunan investasi langsung sebesar 8 persen akibat kekhawatiran atas inkonsistensi kebijakan di bidang perpajakan yang diperburuk oleh pernyataan kontradiktif dari pejabat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak konsisten dapat berdampak signifikan pada ekonomi nasional.

    Di sisi lain, lemahnya komunikasi ini juga mencerminkan kurangnya para pejabat dalam memahami pentingnya strategi komunikasi yang terarah. Tidak jarang para pejabat berbicara tentang isu-isu yang sebenarnya tidak mereka kuasai secara mendalam. Stephen P. Robbins, seorang pakar manajemen, menegaskan bahwa “Komunikasi yang buruk tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga membuka peluang untuk salah tafsir yang berbahaya”.

    Salah tafsir ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia. Contoh dalam kasus ekonomi, dimana pemerintah menghadapi tekanan atas kebijakan perpajakan baru, seperti rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen dan implementasi program Tapera.

    Kebijakan ini, meski bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara, memunculkan kritik dari kelas menengah yang merasa terbebani. Komunikasi yang kurang efektif dalam menjelaskan manfaat program ini memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah harus memprioritaskan reformasi komunikasi di berbagai tingkatan. Salah satu langkah strategis adalah mematuhi norma dan etika berkomunikasi yang baik.

    Pejabat publik harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan akuntabilitas dalam setiap pernyataan yang mereka sampaikan. Kejujuran dalam komunikasi menunjukkan integritas, sedangkan konsistensi antarpejabat menciptakan kejelasan bagi masyarakat. Kesopanan dan keterbukaan untuk mendengarkan aspirasi rakyat juga penting untuk menciptakan dialog yang konstruktif.

    Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi komunikasi. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah membangun platform resmi yang menjadi rujukan utama masyarakat mengenai kebijakan pemerintah.

    Platform ini dapat diakses oleh semua pihak, termasuk media, sehingga informasi yang disampaikan lebih terstruktur dan terjamin keakuratannya. Selain itu, platform ini juga dapat menjadi kontrol internal bagi pejabat sebelum mereka memberikan pernyataan kepada publik.

    Selain itu, pelatihan dan standar komunikasi bagi pejabat publik harus menjadi prioritas. Pejabat perlu memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan dan opini publik yang positif. Mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain bisa menjadi langkah yang bijaksana. Singapura, misalnya, memiliki sistem komunikasi terpusat di mana juru bicara pemerintah menjadi satu-satunya sumber informasi resmi.

    Sementara itu, di Jerman, setiap pernyataan menteri selalu dirujuk pada kebijakan yang telah disepakati bersama oleh kanselir. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada kemampuan negara untuk berbicara dengan satu suara yang terarah dan konsisten.

    Jika pemerintah mampu memperbaiki pola komunikasi mereka, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, tetapi juga memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai negara yang stabil dan terpercaya. Langkah-langkah sederhana, seperti membangun platform informasi resmi, melatih pejabat publik dalam berkomunikasi, dan menegakkan disiplin komunikasi di tingkat kabinet, dapat menjadi awal dari perubahan besar yang sangat dibutuhkan.

    Dengan demikian, komunikasi yang terarah dan konsisten akan menjadi pilar utama untuk membangun stabilitas sosial dan demokrasi yang lebih kokoh di Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Lonjakan PMI Non Prosedural Picu Kekhawatiran, Banyak Terjebak Jadi Scammer Online

    Lonjakan PMI Non Prosedural Picu Kekhawatiran, Banyak Terjebak Jadi Scammer Online

    JABAR EKSPRES – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri melalui jalur non prosedural terus menjadi perhatian serius. Salah satu dampak mencoloknya adalah tren peningkatan PMI yang dipekerjakan sebagai scammer online di luar negeri.

    Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya pada Disnaker Jawa Barat, Halijah, mengungkapkan bahwa fenomena ini sangat memprihatinkan.

    “Itulah yang sangat kami sayangkan, karena kalau mereka mempunyai skill dan pendidikannya tinggi, harus lebih berhati-hati, terutama terhadap ajakan bekerja melalui media sosial,” ujarnya pada awak media, Jumat (6/12/24).

    BACA JUGA: UMP Naik 6,5 Persen, Menperin Siapkan Solusi Ini untuk Industri

    Halijah menjelaskan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Disnaker, dan BP3MI untuk menangani kasus-kasus PMI non prosedural.

    Salah satu upaya Satgas adalah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat agar calon PMI memilih jalur prosedural saat bekerja ke luar negeri.

    “Jadi, boleh bekerja di luar negeri tetapi menempuh jalur prosedural. Yang sangat kami sayangkan yang menempuh jalur non prosedur itu ke Arab Saudi dengan bekal pendidikan rendah,” sambung Halijah.

    BACA JUGA: Ingin Lahirkan Bibit-Bibit Atlet Indonesia, Menpora Minta Guru Olahraga Terus Perbaharui Materi

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendaftar melalui pemerintah setempat jika ingin bekerja di luar negeri.

    Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan dan Penanganan Kasus BP3MI Jawa Barat, Neng Wefi, mencatat pada 2023 terdapat 1.103 PMI yang mereka tangani, di mana 80 persen di antaranya berangkat secara non prosedural.

    Wefi menyebutkan bahwa keberangkatan ilegal ini kerap membawa dampak buruk, termasuk menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    BACA JUGA: Tanggapi Kekhawatiran Publik, PPN 12 Persen akan Dikaji Ulang

    “Hingga saat ini, di Myanmar yang mengadu pada kami ada 14 orang, 10 sudah pulang. Tapi itu yang mengadukan pada kami, tetapi berdasarkan keterangan dari KBRI dan Kemlu ada 3.000 warga Indonesia yang ada di Myanmar,” ungkapnya.

    Data dari World Bank mencatat bahwa sembilan juta PMI tersebar di berbagai negara penempatan, sementara data BP3MI menunjukkan hanya 4,5 juta yang tercatat resmi.

  • Alasan Apple Ogah-ogahan Investasi di Indonesia

    Alasan Apple Ogah-ogahan Investasi di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Produk teranyar Apple, iPhone 16 Series, tak kunjung masuk Indonesia karena masalah investasi raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) tersebut.

    Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyebut ada beberapa hambatan yang membuat perusahaan asing, termasuk Apple, enggan berinvestasi di Indonesia. Hambatan tersebut mulai dari sektor ketenagakerjaan, inovasi, pembiayaan, kepastian hukum, hingga tingkat korupsi.

    Riefky juga menyebut proses administrasi di Indonesia lebih panjang dibandingkan negara tetangga, misalnya Vietnam.

    “Menurut World Bank, ada 11 dokumen untuk memulai usaha di Indonesia sedangkan di Vietnam hanya 8. Bahkan jumlah dokumen perpajakan di Indonesia ada 26 sedangkan Vietnam hanya 6. Belum lagi durasi untuk melengkapi dokumen ekspor impor di Indonesia bisa berhari-hari, sedangkan di Vietnam hanya hitungan jam,” ujar Riefky dalam acara Selular Business Forum di Jakarta, Kamis (5/12).

    “Itu baru dengan Vietnam, dan Indonesia masih jauh lagi tertinggal dari negara-negara lain seperti China, Arab Saudi bahkan Singapura,” tambahnya.

    Menurutnya, hal tersebut yang membuat Apple akan berpikir dua kali untuk memasukkan uangnya untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Mungkin 20 tahun lalu, kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia lebih unggul dari Vietnam, tetapi kini dan beberapa tahun ke depan akan terbalik,” tuturnya.

    Riefky menyebut Indonesia menjadi negara yang paling tertutup untuk penanaman modal asing (PMA) di antara negara G20. Jika dibandingkan dengan negara peers, Indonesia hanya memiliki skor restrictiveness index yang lebih terbuka dari Filipina.

    Kemudian masalah hukum juga menjadi salah satu isu yang menghambat investasi asing ke Indonesia. Data World Bank menunjukkan Indonesia mendapatkan Indeks Supremasi Hukum dengan nilai 42,31 di bawah rata-rata negara Eropa dan Asia Tengah, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika Utara.

    Indeks Supremasi Hukum sendiri mengukur persepsi terkait kepatuhan terhadap hukum dan aturan oleh masyarakat, penegakan kontrak, hak milik, baik oleh polisi maupun kejaksaan, serta kemungkinan kriminalitas.

    “Jadi kalau mau investasi tapi misalnya perizinannya enggak keluar-keluar, regulasi perdagangannya itu berubah cukup sering. Kepastian hukum yang enggak ada yang membuat investor itu jadi mempertanyakan untuk investasi di negara A ketimbang negara B,” kata Riefky.

    Ia mencontohkan bagaimana di awal tahun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait impor berubah beberapa kali hanya dalam jangka waktu tiga bulan.

    “Itu ada yang pernah hitung itu regulasi yang paling cepat dan sering berubah di dunia sepanjang sejarah. Bayangkan Apple melakukan investasi di sini enggak tahu bulan depan apakah mereka bisa impor bahan baku yang mereka butuhkan atau enggak,” tuturnya.

    (lom/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Korsel usulkan tiga pilar untuk dijadikan fondasi lembaga IDA

    Korsel usulkan tiga pilar untuk dijadikan fondasi lembaga IDA

    Ekspansi ke sektor swasta akan membantu mengalirkan modal swasta ke upaya pembangunan,

    Jakarta (ANTARA) – Korea Selatan mengusulkan tiga pilar untuk dijadikan sebagai fondasi salah satu lembaga Bank Dunia, yakni International Development Association (IDA) ke depan.

    First Vice Minister of Economy and Finance Korea Beomseok Kim mengajukan tiga usulan itu agar dibahas saat pertemuan final replenishment International Development Association ke-21 (IDA21) di Seoul, Korea Selatan pada 5-6 Desember 2024.

    “Usulan ini bertujuan memperkuat peran IDA dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik, dan ketahanan pangan,” kata Beomseok Kim saat menyampaikan pidatonya dalam IDA21 Final Replenishment Meeting dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Adapun usulan pilar pertama, yaitu orientasi pada kinerja. Beomseok Kim menekankan pentingnya pendekatan berbasis kinerja dalam program IDA. Ia memuji pergeseran IDA dari awalnya berfokus pada output menuju pada hasil.

    “Alokasi berbasis kinerja IDA dapat mendorong reformasi di negara-negara penerima, membongkar sistem dan praktik yang tidak efisien, serta mentransformasi negara-negara tersebut menjadi ekonomi berpenghasilan tinggi,” ujarnya.

    Menurutnya, dengan sumber daya yang terbatas, IDA harus memastikan dana dialokasikan untuk area dengan dampak terbesar.

    Pilar kedua, keberlanjutan keuangan IDA. Ia menyoroti mekanisme pendanaan unik IDA, di mana setiap dolar dari pendonor dapat dikonversi menjadi empat dolar untuk membantu negara-negara berkembang. Karena itu, ia menegaskan agar Bank Dunia tetap menjaga keberlanjutan keuangan IDA.

    Pilar ketiga, kemitraan sebagai dasar operasional. Beomseok Kim menjelaskan dalam menghadapi kesenjangan pembiayaan pembangunan global yang meningkat dari 2,5 triliun dolar AS sebelum pandemi, menjadi 4,2 triliun dolar AS saat ini, diperlukan adanya keterlibatan sektor swasta.

    “Ekspansi ke sektor swasta akan membantu mengalirkan modal swasta ke upaya pembangunan,” jelasnya.

    Pertemuan ini memiliki makna khusus bagi Korea yang memulai perjalanan bersama IDA sebagai negara penerima pada 1962. Dengan dukungan IDA sebesar $116 juta, Korea membangun infrastruktur seperti jalur kereta api dan jalan raya, yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Kini, Korea telah menjadi salah satu ekonomi maju dunia.

    “Kisah pembangunan Korea adalah contoh nyata dari visi dan nilai IDA untuk kemakmuran bersama,” kata Kim.

    Adapun IDA21 atau International Development Association’s 21st Replenishment merupakan proses penggalangan dana ke-21 untuk Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) milik Bank Dunia. IDA adalah lembaga di bawah Bank Dunia yang memberikan pendanaan berbunga rendah atau tanpa bunga, serta hibah, kepada negara-negara berpenghasilan rendah untuk mendukung pembangunan dan pengurangan kemiskinan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Peran Aktif BRI Dukung Ketahanan Pangan, Salurkan Kredit Senilai Rp199,83 Triliun di Sektor Pertanian

    Peran Aktif BRI Dukung Ketahanan Pangan, Salurkan Kredit Senilai Rp199,83 Triliun di Sektor Pertanian

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan komitmennya dalam berperan aktif mendukung ketahanan pangan nasional. Hingga akhir September 2024, BRI (bank only) telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp199,83 triliun kepada sektor pertanian, kehutanan dan pertanian.
     
    Langkah ini sejalan dengan visi BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
     
    Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
    “Kami memahami bahwa sektor pertanian bukan hanya tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga kunci dalam memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami terus memperluas akses pembiayaan kepada para pelaku di sektor ini, termasuk petani, UMKM, dan pelaku agribisnis lainnya,” ujar Sunarso.
     

    Direktur Utama BRI Sunarso. (Foto: Dok. BRI)
     
    Kredit yang disalurkan BRI mencakup berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan perikanan. Pendekatan yang diambil BRI tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga mencakup pemberdayaan petani melalui program pendampingan, pelatihan, dan digitalisasi sektor pertanian.
     
    Sunarso mengungkapkan bahwa BRI akan terus berkomitmen dalam mendukung ketahanan pangan, karena melalui ketahanan pangan Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). 
     
    “Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen terpenuhi,” kata Sunarso. 
     
     

     
    Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas USD4.465 (sumber: World Bank). Terkait hal tersebut, Sunarso mengungkapkan dalam kajian BRI bahwa faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor. 
     
    Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan. “Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,” ujar Sunarso.
     
    Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sunarso mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.
     
    “Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,” jelasnya. 
     
    Ketiga, adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.
     
    “Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,” ujar Sunarso.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Tanggal 4 Desember 2024 Memperingati Hari Apa? Nasional 3 Desember 2024

    Tanggal 4 Desember 2024 Memperingati Hari Apa? Nasional 3 Desember 2024

    Tanggal 4 Desember 2024 Memperingati Hari Apa?
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Tanggal 4 Desember 2024 jatuh pada hari Rabu Tanggal ini diperingati sebagai Hari Artileri Nasional.
    Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 4 Desember 2024.
    Tanggal 4 Desember 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Artileri Nasional.
    Artileri merupakan bentuk persenjataan berat yang bisa menjangkau musuh dalam jarak jauh. Artileri menjadi salah satu persenjataan paling efektif dan mematikan yang dimiliki suatu negara. 
    Indonesia termasuk negara yang memiliki artileri lengkap. Jenis artileri ada banyak seperti Meriam, howitzer, roket dan peluru kendali.
    Tujuan adanya Hari Artileri Nasional ini adalah untuk mengingatkan peran sekaligus perkembangan persenjataan artileri di Indonesia.
    Hari ini juga sekaligus dijadikan momen penting untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
    Melansir situs Indonesia Defence, penggunaan senjata artileri di Indonesia sendiri dimulai dari masa penjajahan Belanda terus berlanjut hingga masa penjajahan Jepang. Namun saat Jepang menyerahkan diri pada 16 Agustus 1945, para pemuda Indonesia langsung mengambil alih persenjataan artileri milik Jepang.
    Latar belakang adanya Hari Artileri yaitu setelah Pertempuran Surabaya, Letnan Jendral Urip Soemohardjo meresmikan Markas Artileri.
    Markas ini merupakan bagian dari jawatan persenjataan Markas Besar Tentara (MBT) yang berkedudukan di Yogyakarta pada 4 Desember 1945. Inilah yang menjadikan tanggal 4 Desember diperingati sebagai Hari Artileri Nasional.
    Hari Bank Internasional peringatannya berbeda dengan Hari Bank Dunia. 
    Hari Bank Dunia diperingati setiap tanggal 1 April, sedangkan Hari Bank Internasional diperingati setiap 4 Desember. 
    Keduanya sama-sama diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Hari Bank Internasional didirikan untuk mengakui pentingnya bank dan perannya dalam stabilitas keuangan dan pembangunan dunia.
    Berbicara tentang bank tidak luput dari sejarahnya. Merujuk National Today, Bank merupakan lembaga keuangan yang sudah hadir sejak era Renaisans.
    Kala itu keluarga-keluarga kaya Italia mendirikan lembaga-lembaga yang menjadi basis perbankan modern, dan lembaga-lembaga ini tersebar di seluruh Eropa.
    Sebelum uang kertas ada, para pedagang menyimpan emas mereka pada para bankir dalam jumlah banyak.
    Saat ini, bank sudah banyak berkembang dan menjalankan banyak fungsi atas nama kliennya, seperti pribadi, perusahaan, investasi, transaksi, asuransi, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan perdagangan.
    Setiap tanggal 4 Desember diperingati sebagai
    Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia
    .
    Hari ini bertujuan untuk membuat banyak orang sadar akan pentingnya menghadapi permasalahan yang mengancam keseimbangan keanekaragaman hayati satwa liar.
    Seperti kita tahu bahwa di era modern saat ini masih ada upaya perdagangan hewan liar yang ilegal. Meskipun manusia mendapat keuntungan namun tentu kebiasaan itu mengganggu ekosistem alami dunia telah berlangsung selama berabad-abad.
    Melansir National Today, pada tanggal 8 November 2012, Hillary Clinton yang masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, menyerukan tindakan untuk meningkatkan kesadaran dan melibatkan para konservasionis dan penggemar satwa liar melalui Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia.
    Dia juga menguraikan strategi Gedung Putih untuk mengatasi masalah global perdagangan satwa liar.
    Dengan adanya hari ini diharapkan bisa melestarikan dan melindungi satwa liar guna menjamin keberlangsungan hidup mereka dan melestarikan ekosistem kehidupan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mampukah G20 Wujudkan Ambisi Mengentaskan Kemiskinan?

    Mampukah G20 Wujudkan Ambisi Mengentaskan Kemiskinan?

    Jakarta –

    Apakah komunitas global masih memiliki setidaknya satu kesamaan? Kabar baiknya: Ya.

    Saat ini, tampaknya kesamaan tersebut adalah inisiatif “Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan” yang baru-baru ini diluncurkan pada KTT G20, di mana perwakilan pemerintah dari negara-negara industri dan negara-negara berkembang yang paling berpengaruh di dunia berkumpul.

    Brasil memulai inisiatif baru ini, yang kini mencakup 82 negara, Uni Eropa, dan Uni Afrika.

    Selain itu, 24 badan internasional, termasuk Bank Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), serta 31 organisasi non-pemerintah, terlibat dalam inisiatif ini.

    Jerman termasuk salah satu negara pertama yang memberikan dukungan. Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze, menggabungkan inisiatif baru ini dengan Aliansi untuk Ketahanan Pangan Global, yang didirikan dua tahun lalu sebagai bagian dari kepresidenan G7 Jerman.

    Bank Pembangunan Inter-Amerika (IDB) berkomitmen menyediakan hingga $25 miliar (sekitar Rp375 triliun) untuk mendukung kebijakan dan program yang dipimpin oleh negara presidensi guna mengakhiri kemiskinan dan kelaparan.

    Tujuannya adalah untuk mengangkat 500 juta orang dari kemiskinan pada 2030.

    Kelaparan, ancaman bagi kemanusiaan

    Awalnya didirikan pada 2008 sebagai respons terhadap krisis keuangan Asia pada 1990-an, kelompok ini telah menjadi format di mana negara-negara Global North dan Global South, G7, dan negara-negara BRICS berkumpul.

    “Dunia memproduksi lebih dari cukup makanan untuk menghapus kelaparan,” demikian pernyataan dalam deklarasi akhir KTT G20.

    Tidak ada kekurangan pengetahuan, melainkan kekurangan “kemauan politik untuk menciptakan kondisi akses yang lebih baik terhadap pangan,” tambah pernyataan tersebut.

    Meski begitu, Flavia Loss de Araujo, seorang pakar hubungan internasional dari Brasil, menganggap presidensi G20 Brasil, yang akan berpindah ke Afrika Selatan pada 1 Desember, sebagai sebuah keberhasilan.

    “Brasil mendapat dukungan pada isu-isu paling penting yang diusulkan: kelaparan dan kemiskinan, isu-isu yang selalu diabaikan oleh negara-negara kaya,” tulisnya dalam sebuah artikel untuk platform daring The Conversation, sebuah forum pertukaran antara akademisi dan jurnalisme.

    ‘Banyak anggaran untuk pertahanan dan transisi energi’

    Namun, Claudia Zilla, seorang pakar Amerika Latin dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan (SWP), memperingatkan agar tidak memiliki ekspektasi tinggi.

    “Saat ini, banyak uang mengalir dari negara-negara industri ke sektor pertahanan dan transisi energi,” katanya kepada DW.

    Meskipun transisi energi dan krisis iklim juga disebutkan dalam deklarasi akhir G20, hal ini hanya dalam bentuk pernyataan niat yang abstrak.

    Negara-negara tersebut “menegaskan kembali” komitmen mereka untuk “membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat” dan mengumumkan bahwa mereka akan “meningkatkan pendanaan iklim dari miliaran menjadi triliunan,” kata Claudia.

    Dari Rio ke Belem

    Hasil yang mengecewakan dari Konferensi Perubahan Iklim PBB terbaru di Baku menunjukkan bahwa Brasil memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan bahkan setelah akhir presidensi G20-nya.

    Bagaimanapun, konferensi iklim berikutnya, COP30, akan berlangsung di Belem, Brasil, pada November 2025.

    Brasil juga akan mengambil alih presidensi negara-negara BRICS pada 2025.

    Kemungkinan besar, pengganti Brasil di G20, Afrika Selatan, akan melanjutkan topik perubahan iklim selama masa kepemimpinannya, meskipun dengan penekanan yang berbeda.

    Keringanan utang untuk perlindungan iklim?

    Menurut Magalie Masamba, seorang pakar utang dari Universitas Pretoria, pendanaan untuk langkah-langkah perlindungan iklim dapat dikaitkan dengan beban utang yang terus meningkat di banyak negara di wilayah tersebut.

    “Partisipasi yang bermakna akan membutuhkan upaya bersama untuk mendefinisikan dan memperjuangkan isu-isu yang kritis bagi Afrika, seperti restrukturisasi utang yang adil, mobilisasi pembiayaan iklim, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tulisnya dalam sebuah artikel untuk Africa Policy Research Institute (APRI).

    “Peran kepemimpinan ini menawarkan kesempatan untuk mengatasi krisis utang kedaulatan Afrika dengan cara yang mempromosikan stabilitas ekonomi jangka panjang dan kesetaraan, sambil mendorong solusi pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan adaptasi iklim,” lanjutnya.

    Pajak untuk orang super-kaya

    Sementara itu, ide Brasil untuk menerapkan ambang minimum pajak global untuk orang super-kaya, mungkin hanya akan muncul dalam deklarasi akhir untuk sementara waktu. Padahal insiatif ini dapat digunakan untuk mendanai langkah-langkah perlindungan iklim dan program sosial untuk melawan kelaparan dan kemiskinan.

    Koordinator G20 Brasil, Gustavo Westmann, petugas hubungan internasional presiden Brasil, mengatakan bahwa ia puas dengan langkah kecil itu untuk saat ini.

    Dia mengatakan kepada DW bahwa saat ini, “kami telah berhasil menjadikan pajak untuk orang super-kaya sebagai isu, tetapi tidak lebih dari itu.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • BPS Laporkan Beras Alami Deflasi 0,45% Jelang Natura 2024

    BPS Laporkan Beras Alami Deflasi 0,45% Jelang Natura 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas beras mengalami deflasi pada November 2024. Deflasi beras mencapai 0,45% dengan andil deflasi hingga 0,02% pada November 2024.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan deflasi komoditas beras ini terjadi di 26 provinsi, terdalam di provinsi Papua Pegunungan yang deflasi komoditas berasnya mencapai 4,46%

    “Secara historis tekanan komoditas inflasi beras di November turun dibandingkan Oktober, Ini terjadi pada 3 tahun terakhir, 2022 sampai 2024,” kata Amalia dalam rilis BPS, Senin (3/12/2024).

    Adapun, harga beras di Indonesia telah turun sejak Agustus lalu. Harga beras di Indonesia telah di bawah Rp 15.000 per kilogram, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024. Jumlah konsumsinya per bulan oleh masyarakat Indonesia sebanyak 2,58 juta ton.

    Sebelumnya, Direktur Bank Dunia (World Bank) menyebut harga beras di Indonesia disebut jadi yang termahal di ASEAN.

    Mengutip laporan Departemen Pertanian AS (USDA) edisi 6 Agustus 2024, harga beras RI memang di atas harga beras Thailand dan Vietnam.

    Sebagai catatan, kedua negara ini adalah termasuk negara pemasok beras ke Indonesia. Vietnam dan Thailand tercatat jadi negara asal impor beras RI tahun 2023-2024.

    Tercatat, pada periode Januari-Mei 2024, harga beras di Indonesia jenis IR 64 ada di atas Rp14.000 per kg. Sedangkan harga beras Thailand jenis broken 25% dan untuk harga beras Vietnam jenis broken 25% ada di bawah Rp10.000 per kg.

    Dari data itu juga terungkap, harga beras di Indonesia, Thailand, dan Vietnam kompak terus menanjak sejak tahun 2022 dan kini mulai turun setelah sempat pecah rekor di Januari-Februari tahun 2024.

    (haa/haa)

  • BRGM Targetkan Rehabilitasi 6.000 Hektar Lahan Mangrove di Sumut Tuntas 2027

    BRGM Targetkan Rehabilitasi 6.000 Hektar Lahan Mangrove di Sumut Tuntas 2027

    Jakarta –

    Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan rehabilitasi lahan mangrove seluas 6.000 hektar di Sumatera Utara (Sumut) tuntas pada 2027. Percepatan rehabilitasi penanaman itu dilakukan melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).

    “Kalau 6.000 kita jenjang sampai tahun 2027 ya, jenjang daya manusia itu sendiri, dari tahun 2024,” kata Asisten Rehabilitasi Mangrove PPIU M4CR Sumatera Utara, Sigit Prasetyo di Swiss-Belinn Hotel, Medan, Sumatera Utara, Minggu (1/12/2024).

    Sigit mengatakan target rehabilitasi 6.000 hektar lahan mangrove itu merupakan data indikatif. Dia menuturkan pihaknya masih berupaya mencapai target tersebut hingga tahun 2027.

    “Untuk target M4CR sendiri seperti yang kita tahu sejak awal, untuk di Sumatera Utara berdasarkan data indikatif di angka 6.000 (hektar). Perlu kita ketahui bersama juga bahwa data ini merupakan data indikatif sebelum dilakukan identifikasi dan inventarisasi sehingga untuk sampai detik ini, kita masih berprogres untuk menuju angka yang sudah ada,” ujarnya.

    Dia mengatakan percepatan rehabilitasi mangrove di Sumut dilakukan dengan penambahan kurikulum mangrove di tingkat SMA. Kemudian, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi secara formal dan informal, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyusun rancangan kegiatan.

    “Dan untuk progress tersebut kita melaksanakan beberapa strategi pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di Sumut. Mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui penambahan kurikulum mangrove tingkat SMA, sosialisasi baik formal dan informal, kita juga melaksanakan kerja sama dengan universitas dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan untuk pencapaian target kita, juga baru-baru ini coba membentuk tim rehabilitasi mangrove dengan rekan-rekan yang ada di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) utamanya untuk wilayah konservasi,” tuturnya.

    “Kerusakan mangrove sendiri banyak mempengaruhi mulai dari mata pencarian dari nelayan dan yang lain, mempengaruhi juga kepada banjir rob karena seperti yang kita tahu mangrove sendiri menjadi benteng utama atau penahan dari arus-arus banjir rob. Apabila sistem mangrove itu hilang akan mempengaruhi permukiman yang berada di sekitar pesisir,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) adalah program konservasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan World Bank. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi ribuan hektar mangrove yang terdegradasi di 4 fokus lokasi yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

    Program ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam aksi iklim global. Tujuannya yakni untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam melalui pendekatan konservasi yang terpadu.

    (mib/idn)