Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Daftar Ekonom Paling Berpengaruh di Dunia, Ada dari Indonesia

    Daftar Ekonom Paling Berpengaruh di Dunia, Ada dari Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – International Economic Association (IEA) menganugerahkan penghargaan tertinggi kepada 10 tokoh terkemuka dalam bidang ekonomi pada tahun ini. Penghargaan itu adalah IEA Fellow Award 2024.

    Dari daftar 10 penerima penghargaan terselip satu ekonom senior Indonesia, M. Chatib Basri. Mantan menteri keuangan periode 2013-2014 ini mendapat menerima penghargaan ini atas kontribusinya yang signifikan di dalam bidang ekonomi dan telah menjalankan misi IEA dalam keterlibatan global untuk pembangunan.

    “Kami senang sekali mengabarkan kepada Anda bahwa Anda telah terpilih dalam IEA Fellow award untuk 2024. Ini adalah pengakuan atas kerja luar biasa dan ini dianugerahkan kepada 10 individu utama di dunia,” ungkap surat yang diteken oleh IEA President Elhanan Helpman dan Past President Chair of the Nominating Commitee Dani Rodrik, dikutip Senin (23/12/2024).

    Dalam surat itu, IEA juga meminta Chatib sebagai IEA Fellow agar tetap berkontribusi dalam mempromosikan kerja, tujuan, dan aktivitas IEA. Assosiasi ini juga mendorong adanya komunikasi regular antara IEA dan IEA Fellow dalam hal kebijakan, tujuan, aktivitas serta pencapaian dari IEA.

    Berikut ini, daftar 10 IEA Fellow:

    Oriana Bandiera, LSE
    Chatib Basri, University of Indonesia
    Ishac Diwan, American University of Beirut
    Samuel Kortum, Yale University
    Hanan Morsy, UN Econ Commiss for Africa
    Yaw Nyarko, NYU
    Silvana Tenreyro, LSE
    Lucrezia Reichlin, London Business School
    Beatrice Weder di Mauro, Geneva Graduate Institute
    Yao Yang, Peking University

    Chatib Basri saat ini tercatat aktif menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia. Di sela-sela kesibukannya sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, Chatib masih menjalankan tugasnya sebagai Co-Chair Pandemic Fund Board.

    Chatib tercatat pernah menjadi Senior Fellow di Harvard Kennedy School, Harvard University dan Profesor tamu di Australian National University dan Nanyang Technological University Singapore.

    Dia pun pernah menjadi konsultan di World Bank, USAID, AUSAID, OECD, dan UNCTAD, Asian Development Bank serta menjadi anggota Asia and Pacific Regional Advisory Group dari International Monetary Fund.

    Karier Chatib juga tercatat sukses ketika menjabat sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2012-2013. Selain itu, ia pernah memimpin Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) pada tahun 2004-2009. LPEM mencatat keahlian utama Chatib ada di bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik.

    Saat ini,Chatib menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dikepalai olehLuhut B.Panjaitan. DEN adalah lembaga yang memberikan nasihat kepada Presiden Republik Indonesia dalam bidang ekonomi.

    (haa/haa)

  • Prabowo & Sri Mulyani Benar! Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

    Prabowo & Sri Mulyani Benar! Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah blak-blakan menilai aktivitas ekonomi global pada 2025 akan suram.

    Keduanya menegaskan kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja, membuat prospek pertumbuhan ekonomi global akan berjalan stagnan pada tahun depan. Bahkan, berpotensi anjlok.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menjelaskan penyebab sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi global pada 2025 menyeruak di Kabinet Merah Putih.

    Ia mengatakan, sentimen ini muncul saat para menteri keuangan dunia menghadiri acara pertemuan tahunan World Bank-IMF Annual Meeting pada Oktober 2024 silam.

    Dalam pertemuan itu, Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill dan dan Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mewanti-wanti peserta rapat aktivitas ekonomi akan turun pada 2025.

    “Kalau kita melihat level global growth sekarang yang di sekitar 3%, ya mereka mengatakan paling banter hanya di sekitar 3% itu. Bahkan mereka khawatir bisa di bawah 3%,” kata Bambang dalam program Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Senin (23/12/2024).

    Ketika prospek pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh di level 3%, Bambang menekankan, artinya masyarakat dunia sulit mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara pasar berkembang atau emerging markets, termasuk Indonesia, sulit tumbuh tinggi atau bahkan di atas 5%.

    “Negara maju itu tumbuhnya di bawah 2%, emerging market ini yang tumbuhnya mendekati 5%, sehingga kalau dibuat rata-rata ya 3% itu sebagai pertumbuhan global,” tegas Bambang.

    Masalahnya, prospek terbaru kondisi ekonomi global ini kata Bambang muncul sebelum jelasnya hasil Pemilu AS 2024. Maka, ketika hasil pemilu telah resmi keluar pada November 2024 bahwa Donald Trump kembali menang sebagai Presiden AS, prospek ekonomi global makin suram.

    Trump yang sudah pernah menjadi Presiden AS pada 2017-2021 dikenal dengan kebijakan proteksionismenya, yang membuat aktivitas perdagangan dunia menjadi tidak sehat karena kebijakan pemberlakuan tarif perdagangan yang tinggi.

    Yang menjadi masalah, kini kebijakan proteksionismenya makin menjadi, karena akan dikenakan terhadap aliansinya sendiri dalam kelompok perdagangan bebas North American Free Trade Agreement atau NAFTA, yakni Kanada dan Meksiko. Bukan lagi terhadap rival ekonominya, yaitu China.

    “Dalam tanda petik kalau bahasa gaulnya, raja teganya itu adalah ketika dia secara tanpa alasan yang jelas ingin menerapkan tarif yang tinggi untuk Kanada dan Meksiko,” ungkap Bambang.

    “Padahal kalau kita ingat spirit dari free trade atau globalisasi di masa lalu adalah dimulai dari North American Free Trade Agreement yang melibatkan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada,” tegasnya.

    Permasalahan itu, kata Bambang, menjadi penambah beban akumulasi yang membuat ekonomi global penuh ketidakpastian pada tahun depan. Sebab, perang bersenjata atau konflik geopolitik juga tak kunjung berakhir, seperti antara Rusia dan Ukraina, hingga Israel dengan Palestina, Suriah, dan Lebanon.

    “Jadi barangkali itu yang membuat atau dirangkum sebagai kesimpulan 2025 sangat menantang. Sehingga wajar kalau ada yang mengatakan ini benar-benar gelap karena belum kelihatan di mana sinar terangnya yang bisa muncul karena belum ada memang,” ucap Bambang.

    Kondisi ini terjadi saat negara-negara dunia baru saja ingin sembuh dari luka dalam akibat krisis Pandemi Covid-19. Hingga kini, saat terlepas dari Pandemi, dunia dihadapkan oleh tingginya tekanan inflasi, hingga membuat arah kebijakan suku bunga acuan bank sentralnya menjadi sangat tinggi.

    “Tingkat bunga tinggi akhirnya agak melemahkan pertumbuhan ekonomi baik di negara-negara yang mengalami tingkat bunga tinggi itu maupun negara-negara yang menjadi partner dagang atau investasi dari negara-negara maju tersebut, sehingga akhirnya dampaknya global,” tutur Bambang.

    (arj/haa)

  • Mempertanyakan Usul Rakyat Tak Punya Rumah Masuk Kategori Miskin

    Mempertanyakan Usul Rakyat Tak Punya Rumah Masuk Kategori Miskin

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan untuk memasukkan rakyat yang belum memiliki rumah ke dalam kategori masyarakat miskin.

    “Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin,” ujar pria yang akrab disapa Ara dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/12).

    Ia kemudian membandingkan kriteria masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, di mana konsumsi batas kalori harian tertentu saja sudah dianggap keluar dari kategori masyarakat miskin.

    “Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin. Sementara dia belum punya rumah?” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu juga, Ara mengusulkan tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu.

    Ia mengaku telah menyampaikan usulan tersebut ke Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Tanah Air.

    “Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa juga kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat,” tuturnya.

    Kementerian PKP di bawah komando Ara memang tengah menggeber pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang kini menjadi program prioritas Prabowo.

    Ia bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahkan sepakat untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk MBR guna mempercepat realisasi program tersebut.

    Lantas, tepatkah usulan Ara memasukkan rakyat yang belum punya rumah ke kategori masyarakat miskin?

    Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira khawatir usulan ini akan membuat penyaluran program perumahan rakyat maupun subsidi rumah untuk penerima MBR tidak tepat sasaran.

    Ia mempertanyakan apakah nantinya kelompok orang yang tidak punya rumah, tetapi tercatat punya harta, akan dikategorikan sebagai rakyat miskin oleh pemerintah.

    Contoh saja, seperti anak-anak orang kaya yang masih menumpang di rumah orang tua, atau orang yang tak punya rumah, tapi tinggal di apartemen dengan harta cukup besar.

    Oleh karena itu, Bhima menilai tetap perlu ada kriteria pengeluaran individu yang jelas sebagai batasan garis kemiskinan bagi mereka yang berhak mendapatkan program perumahan rakyat.

    “(Wacana ini) kurang tepat ya. Maksudnya kurang tepatnya adalah perlu lebih spesifik lagi batasan kriterianya,” ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/12).

    Bhima berpendapat seharusnya pemerintah lebih fokus kepada masyarakat kelas menengah yang rentan dan miskin untuk merenovasi rumah yang mereka miliki menjadi lebih layak tinggal.

    “Kalau punya rumah, punya tanah, tapi kondisi rumahnya tidak layak, itu harusnya tetap diprioritaskan untuk program renovasi rumah,” tutur dia.

    Ia pun menilai jika pemerintah benar-benar mengakomodir usulan Ara ini, hal ini malah berpotensi dimanfaatkan oleh oknum yang sebenarnya mampu membeli rumah untuk menjadi pendapatan pasif.

    “Risikonya kalau cuma kriterianya yang belum punya rumah masuk program itu, ya nanti banyak orang yang sebenarnya mampu membeli rumah tanpa bantuan program rumah subsidi, rumah rakyat pemerintah, dia akan membeli rumah program pemerintah dan menyewakan kepada orang lain sehingga menjadi pendapatan pasif,” tuturnya.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Risiko Menyesatkan

    Senada, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai usulan Ara mengkategorikan orang tak punya rumah sebagai masyarakat miskin merupakan wacana yang misleading alias menyesatkan.

    Menurutnya, ada alasan orang miskin dikategorikan berdasarkan pendapatan masing-masing individu. Namun hal ini tidak terhitung berdasarkan kepemilikan properti orang tersebut.

    “Ini agak lucu sebenarnya. Karena kategori orang miskin itu biasanya based on income, berdasarkan pendapatan. Makanya ada garis kemiskinan. Itu tidak terhitung properti atau bukan, ini kan konsep yang saya pikir akan misleading. Akan menyesatkan di satu sisi secara ekonomi,” tutur Ronny.

    Selain itu, usulan ini secara otomatis akan membuat banyak orang Indonesia masuk ke dalam kategori miskin. Secara fakta, masih banyak sekali orang yang belum memiliki rumah, namun bukan berarti mereka orang yang tidak mampu.

    “Mungkin tidak mampu untuk beli rumah, tapi mampu untuk hidup layak. Ini juga kan harus kita lihat juga disitu. Belum beli rumah tapi mampu untuk hidup layak, karena pendapatannya ada di atas UMR dan lain-lain,” jelasnya.

    Ronny menilai jika wacana ini benar-benar diimplementasikan pemerintah, hal ini bisa menjadi legitimasi bagi Kementerian PKP serta pengusaha-pengusaha di belakangnya untuk berjualan. Maka itu, ia berpendapat hal ini menjadi tantangan untuk program 3 juta rumah.

    “Itu kan rumah tidak gratis walaupun ada subsidi-nya. Sementara kenadap backlog perumahan itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah tidak mampu untuk membeli rumah, selain masalah lainnya, misalkan tidak ada fasilitas yang lebih murah, bunga yang masih tinggi, dan lain-lain,” katanya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Oleh sebab itu, ia menilai wacana ini menyesatkan dan tidak perlu ditanggapi. Ronny berharap kategorisasi masyarakat miskin tidak dilakukan secara melenceng, yang di mana akhirnya berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan.

    Hal ini juga dikhawatirkan dapat membebani fiskal negara di mana seseorang yang terdata tak punya rumah bisa mendadak dikategorikan miskin. Padahal, kondisi fiskal Indonesia juga sedang bermasalah mengingat tingginya beban utang dan risiko pelebaran defisit.

    “As we know, fiskal negara ini lagi bermasalah. Itu menurut saya imbas yang harus dipikirkan. Jadi ini misleading dan itu tidak perlu kita ikuti. Jangan sampai kira curigai bahwa orang-orang ini ngebet pingin bangun rumah banyak tapi dibiayai oleh negara. Ini larinya akan menyeret fiskal negara yang cukup besar,” jelas Ronny.

  • Menteri Ara Usul Rakyat Belum Punya Rumah Masuk Kategori Miskin

    Menteri Ara Usul Rakyat Belum Punya Rumah Masuk Kategori Miskin

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mewacanakan penduduk yang belum memiliki rumah dimasukkan dalam kategori masyarakat miskin.

    “Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin,” ujar pria yang akrab disapa Ara ini dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/12).

    Ara lantas membandingkan kriteria masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yakni konsumsi batas kalori harian tertentu saja sudah dianggap keluar dari kategori masyarakat miskin.

    “Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin. Sementara dia belum punya rumah?” ucapnya.

    Pada saat yang sama, Ara juga mengusulkan tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu.

    Ia mengaku telah menyampaikan usulan itu ke Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ara mengatakan program itu akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

    “Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa juga kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat,” ucap Ara.

    (mnf/sfr)

  • Laporan Bank Dunia: 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Ogah Bayar Pajak

    Laporan Bank Dunia: 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Ogah Bayar Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa satu dari empat perusahaan Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak. 

    Hal ini menunjukkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia akibat lemahnya kepatuhan, terutama terkait penghindaran pajak yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan formal. 

    “Penghindaran pajak lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir, perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar dan perusahaan yang menghadapi persaingan informal yang kuat,” tertulis dalam Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2024, dikutip pada Selasa (17/12/2024). 

    Fakta yang terungkap, bahwa sekitar setengah dari perusahaan melaporkan menyebutkan bahwa mudah untuk menghindari pembayaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara banyak yang menganggap kepatuhan terlalu rumit, terutama di kalangan usaha kecil. 

    Tantangan ini dinilai mencerminkan kelemahan dalam administrasi pajak dan kurangnya insentif untuk kepatuhan sukarela, yang disebabkan oleh kompleksitas dan rendahnya kesadaran pajak (tax morale).

    Untuk itu, lembaga internasional tersebut mendorong administrasi perpajakan Indonesia yang memiliki peluang besar dalam memperkuat penegakan kepatuhan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

    Menurutnya, sistem keuangan formal membantu melacak aktivitas, mendeklarasikan aset, dan mengurangi penghindaran pajak. 

    Di Indonesia, di mana sektor keuangan masih terbatas, perluasan akses terhadap kredit dan instrumen keuangan dapat meningkatkan kepatuhan. Perusahaan yang menggunakan pembiayaan bank formal untuk setidaknya 50% dari kebutuhan mereka merasa lebih sulit untuk menghindari PPN atau PPh Badan. 

    Namun, ketidakpercayaan terhadap sistem formal membuat dunia usaha enggan menggunakan transfer perbankan yang pada akhirnya membuat upaya penegakan menjadi lebih sulit. 

    Selain itu, pengembangan sektor keuangan di Indonesia dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan transparansi informasi dan mendorong formalisasi. 

    “Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan pasar keuangan yang maju mengumpulkan lebih banyak pajak,” lanjut Bank Dunia. 

  • LaNyalla bahas strategi penguasaan negara pada buku “Prahara Bangsa”

    LaNyalla bahas strategi penguasaan negara pada buku “Prahara Bangsa”

    Surabaya (ANTARA) – Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membahas strategi penguasaan negara dunia ketiga lewat pertemuan Bretton Woods pada tahun 1944 dalam bedah buku “Prahara Bangsa” karya Ichsanuddin Noorsy di Kadin Jatim, Selasa.

    “Dalam buku ini mencakup pembentukan Bank Dunia untuk pinjaman pembangunan, International Monetary Fund (IMF) untuk stabilitas moneter, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) untuk perdagangan global dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk politik internasional,” kata LaNyalla.

    Menurut LaNyalla, Presiden Soekarno di era orde lama menolak strategi tersebut karena bertentangan dengan Pancasila dan memilih bergabung dengan blok ekonomi COMECON.

    “Sebaliknya, di era orde baru, pendekatan developmentalisme Presiden Soeharto membuka pintu bagi lembaga-lembaga tersebut. Puncaknya, Indonesia menandatangani Letter of Intent dengan IMF saat krisis moneter,” ujarnya.

    Sehingga, lanjutnya, Indonesia semakin terjebak dalam utang luar negeri dan kebijakan asing saat terjadi kemenangan kapitalisme-imperialisme di Indonesia yang terjadi pada era Reformasi dengan amandemen konstitusi pada 1999-2002.

    “Dimana selama dua dekade ini, Indonesia sudah masuk semakin dalam jebakan hutang luar negeri dan jebakan kebijakan yang harus kita patuhi dan ratifikasi,” ucapnya.

    Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya kembali ke sistem demokrasi Pancasila sesuai rumusan pendiri bangsa, sebagaimana disepakati dalam sidang paripurna DPD RI pada Juli 2023.

    “Saat ini Indonesia punya harapan untuk mewujudkan gerakan tersebut, mengingat kita memiliki presiden yang di dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya, Pak Prabowo Subianto telah menuliskan bahwa bangsa ini harus kembali ke Pancasila,” ujar Ketua DPD RI ke-5 itu.

    LaNyalla berharap, melalui buku yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto semua pihak harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan asing.

    “Semoga apa yang ditulis di dalam buku tersebut, mampu diwujudkan oleh Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    TRIBUNJATIM.COM – Simak siapa saja pekerja padat karya yang akan bebas pajak penghasilan di 2025.

    Diketahui pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk para pekerja di sektor padat karya yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta, mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    Adapun penetapan PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Dari Rp 4,8 juta–Rp 10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah sektor padat karya.

    Pasalnya, kondisi daya beli dari masyarakat kelas menengah dalam beberapa waktu ke belakang juga sedang menurun.

    Lantas, siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok pekerja padat karya yang dibebaskan PPh pada 2025?

    Kelompok pekerja padat karya yang bebas PPh

    Istilah “padat karya” mengacu pada suatu proses atau industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasanya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, sektor padat karya yang dimaksud mencakup industri, seperti:

    Industri tekstil dan pakaian jadi
    Industri furnitur
    Industri alas kaki atau sepatu dan sebagainya.

    Dia menegaskan, rincian lengkap mengenai industri yang akan menerima fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan.

    Tak hanya memberikan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), pemerintah juga memberi insentif berupa pembiayaan industri padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut diberikan dengan tujuan untuk revitalisasi mesin guna mendukung produktivitas dengan subsidi bunga 5 persen.

    Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada sektor padat karya selama enam bulan.

    Ilustrasi gaji. (Tribunnews.com)

    Diketahui kenaikan PPN 12 persen disoroti sejumlah media asing.

    Dalam konferensi pers pada Senin (16/12/2024), pemerintah Indonesia mengumumkan tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Kompas.com, Senin.

    Lantas, apa kata media asing soal tarif PPN 12 persen di Indonesia?

    Reuters: PPN tidak jadi hanya untuk barang-barang mewah

    Melalui artikel berjudul “Indonesia presses ahead with VAT hike across the board, not only luxury goods”, Reuters menyoroti langkah pemerintah yang tetap melanjutkan rencana kenaikan tarif PPN.

    “Secara hukum, tarif PPN dijadwalkan naik satu poin persentase menjadi 12 persen mulai 1 Januari, tetapi ada tekanan publik yang semakin besar untuk menundanya, sehingga mendorong anggota parlemen untuk mengusulkan kenaikan PPN selektif,” tulis Reuters.

    Namun, pemerintah Indonesia tidak jadi memberlakukan kenaikan tarif PPN selektif hanya pada barang-barang mewah saja, melainkan di seluruh sektor.

    Bahkan, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk pertama kalinya PPN akan dikenakan pada makanan dan layanan berkualitas premium, termasuk sekolah internasional dan rumah sakit kelas atas.

    Guna meringankan dampak kenaikan tarif PPN, kantor berita dunia itu menuliskan, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Beberapa di antaranya adalah pembebasan PPN atas properti tertentu, perluasan insentif pajak kendaraan elektronik, dan pembebasan pajak penghasilan bagi masyarakat dengan gaji di bawah Rp 10 juta.

    Selain itu, pemerintah Indonesia turut menurunkan tarif listrik hingga 50 persen selama dua bulan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Bloomberg: Kenaikan PPN dilanjut di tengah pelemahan daya beli dan PHK

    Media Bloomberg juga menyoroti kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen dalam artikel bertajuk “Indonesia to Hike VAT Next Year, Offers Perks to Soften Blow”.

    Kantor berita yang berpusat di New York, Amerika Serikat ini mengungkapkan, Indonesia akan melanjutkan kenaikan PPN pada 2025, sembari menawarkan sejumlah insentif untuk mengurangi dampaknya terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Keputusan untuk meneruskan kenaikan PPN ini muncul di tengah-tengah reaksi publik dan politik dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang melawan pelemahan daya beli dan serentetan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur,” tulisnya.

    Bloomberg menyebutkan, protes publik juga meningkat saat pemerintah melontarkan gagasan amnesti pajak atau kebijakan pengampunan pajak baru.

    Hal itu memicu persepsi bahwa kebijakan pajak hanya membebani kelas bawah dan menengah, dan berpihak pada orang-orang superkaya.

    “Kita harus menjaga APBN tetap sehat, sehingga menjadi sumber solusi, bukan sumber krisis,” tulis media asing tersebut, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia, konsumsi menyumbang lebih dari separuh produksi domestik Indonesia dan merupakan mesin pertumbuhan penting bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

    Pertumbuhan produk domestik bruto pun merosot ke level terendah dalam satu tahun, sebesar 4,95 persen pada kuartal ketiga.

    Sementara itu, inflasi merosot ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun pada bulan November.

    “Namun, menangguhkan kenaikan pajak secara langsung akan berisiko mengikis pendapatan negara, dengan PPN menyumbang lebih dari 25 persen dari total penerimaan pajak tahun lalu,” kata Bloomberg.

    Di sisi lain, menurut estimasi Kementerian Keuangan, putaran terbaru dari pembebasan dan insentif diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp 40 triliun dari pendapatan negara, dan meningkatkan total biaya menjadi Rp 445,5 triliun atau 1,83 persen dari PDB pada 2025.

    Meski demikian, mengutip Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Indonesia dapat mempertahankan target defisit anggaran sebesar 2,53 persen dari PDB untuk tahun depan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Ekonomi Digital di Indonesia Menguat, BNI Fokus pada Keamanan Siber

    Ekonomi Digital di Indonesia Menguat, BNI Fokus pada Keamanan Siber

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyoroti peran penting keamanan siber dalam ekonomi digital. Perhatian ini diberikan karena data Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 75 persen sebagian besar masyarakat Indonesia telah memanfaatkan teknologi digital, terutama terkait kebutuhan keuangan.

    “Keamanan data dan transaksi digital adalah prioritas utama kami di BNI. Kami terus memperkuat sistem keamanan berlapis dengan teknologi terkini untuk memastikan keamanan setiap transaksi,” kata SEVP Technology and Operations BNI Victor Korompis. 

    Victor menyampaikan hal tersebut saat menjadi salah satu pembicara dari Wholesale Digital Workshop 2024 bertajuk “Digital Ekonomi di Indonesia: Tren, Regulasi, dan Tantangan Keamanan Siber” yang digelar di Ballroom Menara BNI Pejompongan, Selasa (10/12/2024). 

    Diskusi kali ini menjadi lanjutan dari kegiatan Wholesale Digital Workshop yang digelar pada Mei 2024, dengan fokus meningkatkan inklusi keuangan para pelaku bisnis dalam rangka mendukung persiapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030. Wholesale Digital Workshop kali ini bertujuan mempersiapkan para pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi digital serta menjaga keamanan siber. BNI menghadirkan acara ini sebagai usaha nyata dalam mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.

    Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menyampaikan sambutan pada acara Wholesale Digital Workshop 2024 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. – (BNI/Istimewa)

    Sementara itu, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengatakan digitalisasi kini menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring dengan perkembangan digitalisasi ekonomi, BNI berupaya mendukung transformasi digital melalui platform BNIdirect.

     “Platform dengan teknologi terkini ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah dengan menyediakan solusi lengkap dan terintegrasi. Semua ini dilakukan agar para pelaku usaha Indonesia dapat beradaptasi dan berkembang di pasar digital yang semakin dinamis,” ujarnya.

    Merujuk data Google Temasek dan Bain Company (2024), pada tahun 2024, sekitar 35% pangsa ekonomi internet ASEAN ada di Indonesia. Selain itu, ekonomi internet Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 360 miliar dolar AS pada tahun 2030.

    Managing Director and Partner Boston Consulting Group Nerijus Zemgulys mengungkapkan meskipun ekonomi digital Indonesia diproyeksikan terus tumbuh, kesenjangan dengan negara-negara ASEAN lainnya masih signifikan. Berdasarkan data World Bank 2022, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan sekitar 12 persen, sementara Singapura menyumbangkan sebesar 37 persen, Malaysia 25 persen, dan Thailand 14 persen.

    Pemerintah pun menyadari hal ini. Analis Kebijakan Ahli Madya, Asisten Deputi Ekonomi Digital, Deputi IV, Kemenko Perekonomian Bayu Anggara Silvatika mengatakan tanpa adanya pemahaman memadai dari konsumen dan pelaku usaha, maka potensi teknologi digital tidak dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, Bayu mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis guna mendukung perkembangan ekonomi digital di Tanah Air. Salah satunya dengan merancang digital economy framework yang terdiri dari lima pilar: 1) Infrastruktur, 2) Sumber Daya Manusia, 3) Iklim Bisnis dan Keamanan Siber, 4) Riset, Inovasi, dan Business Development, serta 5) Pendanaan dan Investasi.

    “Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan strategi untuk mengimbangi laju inovasi tersebut. Untuk itu, kami berupaya untuk bergerak secara paralel dalam masing-masing pilar. Dua pilar yang paling mendasar adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi digital,” ujar Bayu.

    Selain itu, Bayu menjelaskan pemerintah juga berupaya menciptakan regulasi yang dapat mengikuti laju inovasi tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital.

    “Kami juga fokus pada penguatan regulasi yang terkait dengan keamanan siber, untuk melindungi data pribadi dan transaksi digital di Indonesia,” ujarnya. 

    SEVP Technology and Operations BNI Victor Korompis memberikan pemaparan perihal pentingnya keamanan dalam bisnis pada acara Wholesale Digital Workshop 2024 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. – (BNI/Istimewa)

    Pada kesempatan ini, Nerjius turut memberikan saran bagi para pelaku bisnis. 

    “Dengan munculnya generasi yang melek teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan yang dipersonalisasi, sangat penting bagi perusahaan untuk memulai transformasi digital. Adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau GenAI, Internet of Things (IoT) dan Data, serta Augmented Reality (AR) akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan perusahaan dan menjaga daya saing di pasar,” katanya.

    Nerijus menekankan peran penting perbankan dalam mendorong digitalisasi pelaku bisnis, khususnya UMKM.

    “Bank berperan sebagai anchor yang membantu pengusaha melakukan digitalisasi layanan, terutama dalam rantai pasokan. Dengan demikian, pengusaha dapat memproses layanan lebih cepat dan konsumen lebih mudah mengakses kebutuhan mereka,” tutup Nerijus.

  • APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia – Halaman all

    APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjajaki peluang kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam rangka merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

    Ketika bertemu delegasi World Bank, ia menyatakan bahwa tidak cukup bila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja untuk merealisasikan program tersebut.

    “Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

    Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

    Jika hanya teknis saja, Ara menilai pihaknya akan gagal karena bedasarkan anggaran, mereka hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah.

    Sementara itu, target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada pihaknya adalah membangun sebanyak tiga juta rumah, di mana satu juta di perkotaan dan dua juta di pedesaan.

    “Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” ujar Ara.

    Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyatakan bahwa penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam program ini.

    Pemangku kepentingan itu mulai dari sektor publik, privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

    “Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” kata Carolyn.

    Carolyn menjelaskan bahwa bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan tidak hanya dalam bentuk pinjaman atau pemodalan.

    Namun, juga bisa dalam bentuk kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data seperti pengumpulan dan pengkajian.

    Kerja sama analitis juga bisa berupa perumusan berbagai pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

    “Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini,” ujar Carolyn.

    Selain itu juga dalam bentuk analitis penyusunan sistemnya.

    Seba, kata Carolyn, ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. 

  • Refleksi Global Digelar di Bali, Cari Solusi Modern Bangun Masa Depan Berkelanjutan

    Refleksi Global Digelar di Bali, Cari Solusi Modern Bangun Masa Depan Berkelanjutan

    Bali: Sejumlah pemimpin global, tokoh spiritual, dan seniman berkumpul di Pantai Kura Kura Bali untuk berefleksi dan mencari solusi modern mengatasi tantangan global yang mendesak. Presiden Yayasan Upaya Indonesia Damai, Tantowi Yahya, mengungkapkan refleksi ini merupakan upaya membangun masa depan lebih baik lewat konsep Tri Hita Karana Universal Reflection Journey (THK U) yang dianut masyarakat Bali.

    “Bukan hanya sekedar acara melainkan sebuah gerakan yang mengajak kita untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, berdasarkan prinsip-prinsip harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas,” ujar Tantowi dalam keterangannya, Sabtu, 14 Desember 2024.

    Ia mengungkapkan sejumlah tokoh berkumpul dalam forum ini baik secara luring maupun daring. Seperti Paus Fransiskus, Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar, peraih Penghargaan Hollywood Michelle Yeoh, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan pendiri Bridgewater Ray Dalio. Ada juga pemimpin spiritual Deepak Chopra, filantropis Susan Rockefeller, dan pemerintah Indonesia.

    Pertemuan ini disebut berfungsi sebagai platform yang kuat untuk membahas dan menangani masalah kritis seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan perdamaian global. Dengan menggabungkan kearifan kuno dengan inovasi modern, para peserta berharap dapat menginspirasi gerakan global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil.

    “Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk perubahan yang lebih besar. Bersama-sama kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan,” ujarnya.
     

    Kegiatan in juga diisi pameran seni yang menyoroti dampak perubahan iklim. Dipimpin oleh seniman terkenal Lance M. Fung, pameran tahunan ini mempertemukan dua belas seniman baru yang mewakili berbagai negara kepulauan di seluruh dunia. 

    “Melalui instalasi dan lukisan yang menggugah pikiran, para seniman ini menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak krisis air terhadap masyarakat dan ekosistem,” ungkapnya.

    Ia mengungkapkan Forum Tri Hita Karana turut berkomitmen mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan ini berupaya menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 

    “Dengan melibatkan aktif para pemimpin tri-sektor, mengembangkan kebijakan inovatif, dan memperkuat kemitraan global, THK U terus bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua,” ungkapnya.

    Bali: Sejumlah pemimpin global, tokoh spiritual, dan seniman berkumpul di Pantai Kura Kura Bali untuk berefleksi dan mencari solusi modern mengatasi tantangan global yang mendesak. Presiden Yayasan Upaya Indonesia Damai, Tantowi Yahya, mengungkapkan refleksi ini merupakan upaya membangun masa depan lebih baik lewat konsep Tri Hita Karana Universal Reflection Journey (THK U) yang dianut masyarakat Bali.
     
    “Bukan hanya sekedar acara melainkan sebuah gerakan yang mengajak kita untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, berdasarkan prinsip-prinsip harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas,” ujar Tantowi dalam keterangannya, Sabtu, 14 Desember 2024.
     
    Ia mengungkapkan sejumlah tokoh berkumpul dalam forum ini baik secara luring maupun daring. Seperti Paus Fransiskus, Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar, peraih Penghargaan Hollywood Michelle Yeoh, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan pendiri Bridgewater Ray Dalio. Ada juga pemimpin spiritual Deepak Chopra, filantropis Susan Rockefeller, dan pemerintah Indonesia.
    Pertemuan ini disebut berfungsi sebagai platform yang kuat untuk membahas dan menangani masalah kritis seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan perdamaian global. Dengan menggabungkan kearifan kuno dengan inovasi modern, para peserta berharap dapat menginspirasi gerakan global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil.
     
    “Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk perubahan yang lebih besar. Bersama-sama kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan,” ujarnya.
     

    Kegiatan in juga diisi pameran seni yang menyoroti dampak perubahan iklim. Dipimpin oleh seniman terkenal Lance M. Fung, pameran tahunan ini mempertemukan dua belas seniman baru yang mewakili berbagai negara kepulauan di seluruh dunia. 
     
    “Melalui instalasi dan lukisan yang menggugah pikiran, para seniman ini menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak krisis air terhadap masyarakat dan ekosistem,” ungkapnya.
     
    Ia mengungkapkan Forum Tri Hita Karana turut berkomitmen mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan ini berupaya menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 
     
    “Dengan melibatkan aktif para pemimpin tri-sektor, mengembangkan kebijakan inovatif, dan memperkuat kemitraan global, THK U terus bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)