Xcloud.id

NGO: World Bank

  • UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

    UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

    UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pascaperang di Gaza dengan AS dan Israel
     

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah berdiskusi dengan Israel dan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara Gaza pascaperang.

    Rencana ‘cawe-cawe’ UEA di Gaza itu disebutkan akan berlangsung hingga Otoritas Palestina (PA) yang direformasi mampu mengambil alih, tulis laporan Reuters menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut, Selasa (7/1/2025).

    “Diskusi di balik layar, tersebut mencakup kemungkinan UEA dan Amerika Serikat (AS), bersama dengan negara-negara lain, untuk sementara waktu mengawasi tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi Gaza setelah militer Israel mundur dan sampai pemerintahan Palestina (PA) mampu mengambil alih,” tulis laporan berlabel eksklusif Reuters.

    Sebagai latar belakang, UEA merupakan mitra keamanan dekat AS. Selain itu, tidak seperti kebanyakan pemerintah Arab, Abu Dhabi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 

    Faktor kedekatan ini memberi negara Teluk itu pengaruh terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    “Setelah lebih dari setahun berperang, Israel tetap enggan menguraikan visinya sendiri untuk Gaza dan masyarakat internasional telah berjuang untuk merumuskan rencana yang layak,” kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena percakapan tersebut bersifat pribadi, lansir Reuters.

    Laporan, rencana ikut campurnya UEA di pemerintahan Gaza pasca-Gaza masih kurang rinci dan belum dituangkan dalam rencana tertulis formal, maupun diadopsi oleh pemerintah mana pun.

    “Dalam pembicaraan di balik layar, Abu Dhabi menganjurkan Otoritas Palestina (PA) yang direformasi untuk memerintah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur di bawah negara Palestina yang merdeka,” kata sumber tersebut – sesuatu yang ditentang secara terbuka oleh Israel.

    “UEA tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang gagal mencakup reformasi signifikan Otoritas Palestina, pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina,” kata seorang pejabat UEA kepada Reuters, menanggapi pertanyaan tentang diskusi tersebut.

    “Elemen-elemen ini – yang saat ini masih kurang – sangat penting bagi keberhasilan rencana pasca-Gaza,” tambahnya menyoroti kalau PA dinilai tidak mewakili entitas Palestina sepenuhnya.

    Personel keamanan Otoritas Palestina. Dalam beberapa pekan belakangan, Otoritas Palestina terlibat bentrokan bersenjata dengan sejumlah milisi perlawanan Palestina seperti Brigade Al-Quds di Jenin dan Brigade Martir Al-Aqsa. (khaberni/tangkap layar)

    PA Kurang Berpengaruh

    PA didirikan tiga dekade lalu berdasarkan Perjanjian Oslo 1993-1995, yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, dan diberi kewenangan terbatas atas Tepi Barat dan Gaza.

    PA masih menjalankan sebagian pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi diusir dari Gaza pada tahun 2007 oleh Hamas setelah perang saudara singkat.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters bahwa telah ada pembicaraan dengan beberapa mitra, termasuk UEA, mengenai opsi untuk pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi, dan bahwa berbagai rancangan proposal, rencana, dan ide telah diajukan oleh para mitra.

    “Ini merupakan diskusi yang terus berlanjut, sembari kami mencari cara terbaik untuk maju,” kata juru bicara tersebut, menolak berkomentar lebih jauh mengenai “percakapan diplomatik pribadi”.
     
    Kantor Perdana Menteri Israel menolak berkomentar mengenai lapoaran ini. Otoritas Palestina tidak menanggapi pertanyaan Reuters.

    Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

    Usulkan Penggunaan Pasukan Militer Swasta

    Selain mereformasi PA, empat diplomat dan pejabat Barat mengatakan kalau pejabat UEA telah mengusulkan penggunaan kontraktor militer swasta sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian pascaperang di Gaza.

    Sumber-sumber lain mengonfirmasi kalau mereka diberi pengarahan tentang apa yang mereka gambarkan sebagai usulan pascaperang Emirat, yang mencakup kemungkinan penggunaan pasukan semacam itu.

    Para diplomat dan pejabat Barat mengatakan setiap pengerahan kontraktor semacam itu akan memicu kekhawatiran di antara negara-negara Barat.

    Kontraktor militer swasta, yang dipekerjakan oleh Amerika Serikat dan pemerintah lain, punya citra negatif dengan seabrek catatan dan rekam jejak penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan berlebihan, di antara tuduhan lainnya, termasuk di Irak dan Afghanistan.

    Pejabat UEA tidak menanggapi pertanyaan tentang penggunaan kontraktor militer.

    Dua siluet bocah Palestina menyaksikan kehancuran Jalur Gaza karena pemboman Israel. (anews/tangkap layar)

    Rekonstruksi Gaza Butuh Waktu Bertahun-tahun

    Membangun kembali Gaza, termasuk lembaga-lembaga politiknya, diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya puluhan miliar dolar.

    Selain itu, rekonstruksi Gaza memerlukan dukungan internasional yang besar, setelah 15 bulan operasi militer Israel menghancurkan tiap sendi kehidupan wilayah tersebut.

    Meski UEA telah mengkritik perilaku militer Israel dan Netanyahu sendiri, Israel tetap masih menginginkan negara kaya minyak itu terlibat di Gaza pascaperang, menurut dua mantan pejabat Israel, yang menolak disebutkan namanya.

    Seperti Israel, negara Teluk itu menentang Hamas, kelompok pembebasan Palestina yang dilabeli AS sebagai ‘grup teror.

    Hamas, sebagai respons aksi represif dan penindasan Israel selama bertahun-tahun, memimpin serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang.

    “Abu Dhabi memandang Hamas dan kelompok Islamis lainnya sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas,” kata ulasan Reuters. 

    Pejabat UEA juga telah menyatakan kekhawatiran secara terbuka atas dampak perang terhadap stabilitas di Timur Tengah dan terhadap upaya menuju integrasi regional dan pembangunan ekonomi yang lebih besar.

    Hamas: Gaza Harus Bebas dari Intervensi Asing Pasca-Perang

    Ketika ditanya apakah Hamas mengetahui proposal yang dibahas oleh UEA, Basem Naim, salah satu pejabat senior organisasi tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa setelah perang, Gaza harus menjadi “wilayah Palestina yang khas” dan tanpa “intervensi asing”.

    Washington bersama mediator Mesir dan Qatar, tengah mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Adapun Israel dan Hamas saling menyalahkan pada akhir Desember atas keterlambatan dalam mencapai gencatan senjata – yang menurut kedua belah pihak tampaknya sudah dekat bulan lalu.

    Pada Senin (6/1/2025), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington ingin melihat kesepakatan gencatan senjata diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

    Ketika ditanya tentang masa depan Gaza, Brian Hughes, juru bicara tim transisi Donald Trump, mengatakan presiden terpilih AS – yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari – akan bekerja sama erat dengan mitra Arab dan Israel “untuk memastikan bahwa Gaza suatu hari nanti dapat makmur”.

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Reformasi Otoritas Palestina

    UEA mengatakan mereka hanya akan mengirim pasukan ke misi multinasional pasca perang atas undangan Otoritas Palestina dan dengan keterlibatan AS.

    Namun, Netanyahu mengatakan dia menentang Otoritas Palestina dalam bentuknya saat ini yang memerintah Gaza, dengan mengutip keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah PA, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    UEA telah meminta perdana menteri baru untuk memimpin Otoritas Palestina, yang sering dikritik oleh pejabat Emirat sebagai lembaga yang korup dan tidak kompeten selama pembicaraan tertutup, kata para diplomat dan pejabat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, yang menjabat pada bulan Maret, telah berjanji untuk melaksanakan reformasi di dalam Otoritas Palestina yang keuangannya telah kacau selama bertahun-tahun karena negara-negara donor telah memotong pendanaan hingga korupsi dan pemborosan ditangani.

    Para pejabat Emirat telah menyebut mantan Perdana Menteri Salam Fayyad, seorang mantan pejabat Bank Dunia berpendidikan AS, sebagai tipe orang yang dapat dipercaya untuk memimpin Otoritas Palestina yang dirombak, menurut para diplomat dan pejabat.

    Fayyad menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2007 hingga mengundurkan diri pada tahun 2013 setelah berselisih dengan Presiden Mahmoud Abbas, yang masih menjabat.

    “Reuters tidak dapat menghubungi Fayyad untuk dimintai komentar,” bunyi disclaimer laporan tersebut.

     

    (oln/rtrs/*)

  • Cek Kekuatan Ekonomi BRICS, Lebih Kuat Mana Dibanding G7?

    Cek Kekuatan Ekonomi BRICS, Lebih Kuat Mana Dibanding G7?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia resmi menjadi anggota penuh blok ekonomi BRICS.

    Hal itu disampaikan oleh pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025 dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/1).

    “Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South,” kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

    BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Nama BRICS sendiri diambil dari nama negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Dilansir laman resmi Council on Foreign Relation, BRICS ini berfungsi untuk mengoordinasikan dan memuluskan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka agar berada sejajar dengan negara-negara maju.

    Blok ekonomi ini bukanlah organisasi formal seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), melainkan blok ekonomi non-Barat yang mengoordinasikan upaya ekonomi dan diplomatik untuk mencapai tujuan bersama.

    Negara-negara BRICS berupaya membangun alternatif terhadap dominasi sudut pandang Barat dalam kelompok multilateral utama, seperti Bank Dunia, dan G7.

    Sementara itu, G7 adalah Group of Seven merupakan organisasi internasional yang terdiri atas para pemimpin beberapa negara ekonomi terbesar di dunia. A Anggota G7 terdiri atas negara besar dengan ekonomi yang maju yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Lantas, lebih besar ekonomi BRICS atau G7?

    Melansir berbagai sumber, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mencatat BRICS menyumbang 37,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global pada 2024. Sedangkan G7 menyumbang 30 persen terhadap PDB global.

    IMP memproyeksi negara-negara BRICS akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global di masa depan. Prakiraan terbarunya menunjukkan bahwa China sendiri akan menyumbang 22 persen dari pertumbuhan global selama lima tahun ke depan.

    Jumlah tersebut melampaui kontribusi gabungan semua negara G7.

    Sementara itu, Goldman Sachs memperkirakan BRICS akan melampaui G7 dalam hal PDB pada 2050, bahkan tanpa anggota baru.

    Apakah proyeksi ini akan terwujud atau tidak masih belum dapat dipastikan, tetapi dengan BRICS yang berniat menambah lebih banyak anggota, blok ini kemungkinan akan melampaui PDB G7 dalam beberapa dekade mendatang.

    Sementara itu, untuk ekspor BRICS juga masih lebih unggul. Pada 2000 hingga 2023, BRICS+ meningkatkan pangsa ekspor barang globalnya dari 10,7 persen menjadi 23,3 persen. Sementara itu, pangsa G7 turun signifikan dari 45,1 persen menjadi 28,9 persen.

    (fby/sfr)

  • Ini Keuntungan Indonesia jadi Anggota BRICS – Page 3

    Ini Keuntungan Indonesia jadi Anggota BRICS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Hal ini usai Brasil, yang memegang posisi kepresidenan BRICS untuk tahun 2025, mengumumkan pada Senin (6/1/2025) bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh blok tersebut. Sebelumnya, status Indonesia adalah sebagai negara mitra BRICS.

    Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan bahwa para pemimpin BRICS telah menyetujui pencalonan Indonesia pada Agustus 2023. Namun, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini baru secara resmi bergabung setelah terbentuknya pemerintahan baru tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut bergabungnya Indonesia dalam BRICS,” demikian pernyataan resmi dari Brasil seperti dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (7/1).

    “Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen dengan negara-negara anggota BRICS lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global, serta berkontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan.”

    Keuntungan Bergabung dengan BRICS

    Apa saja keuntungan Indonesia menjadi anggota BRICS?

    Bergabung dengan BRICS atau OECD membawa berbagai keuntungan bagi negara anggotanya, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sosial.

    Pertama, dari sisi kerja sama ekonomi dan investasi. BRICS menyediakan platform bagi negara anggotanya untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan proyek pembangunan. Melalui lembaga seperti New Development Bank (NDB), negara anggota dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan tanpa ketergantungan pada institusi keuangan barat seperti Bank Dunia atau IMF.

    Penguatan posisi di arena internasional. Negara-negara BRICS dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk menyeimbangkan pengaruh negara-negara maju dalam politik global dan keuangan internasional. Misalnya, BRICS sering mendorong reformasi dalam institusi seperti IMF agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.

    Keuntungan lainnya, adalah inovasi dan teknologi. Negara-negara BRICS sering bekerja sama dalam bidang riset dan inovasi. Misalnya, kerja sama dalam proyek kesehatan, teknologi, dan energi dapat memberikan akses pada pengetahuan dan teknologi baru yang mungkin tidak tersedia secara lokal.

    Kelompok ini juga memiliki pasar yang lebih luas. Bergabung dalam BRICS membuka akses ke pasar negara berkembang lainnya, memungkinkan peningkatan ekspor dan perdagangan antarnegara anggota. Dengan populasi besar dan pertumbuhan konsumsi di negara-negara BRICS, ini menjadi peluang besar untuk ekspansi bisnis.

     

  • Ramai soal PPN 12 Persen, Apa Dampaknya ke Penerimaan Negara? – Page 3

    Ramai soal PPN 12 Persen, Apa Dampaknya ke Penerimaan Negara? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi menetapkan kenaikan PPN darı 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah. Sebelumnya direncanakan kenaikan PPN menjadi 12 persen juga terjadi pada beberapa barang lain, tetapi pemerintah kembali menetapkan untuk barang dan jasa mewah.

    Terkait ini, Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat, massive layoff di industri padat karya dan deflasi. 

    “Memang, negara yang memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya justru melakukan ekspansi fiskal dengan memotong pajak, alih-alih meningkatkannya,” kata Krisna dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

    Krisna menambahkan peningkatan tarif PPN, atau lebih luasnya permasalahan di penerimaan negara, telah menjadi isu lama. Sejak 2019, Kementerian Keuangan memiliki  fokus pada kondisi fiskal, baik di sisi penerimaan maupun pembiayaan. 

    Menurut press release World Bank, rencana perbaikan dari sisi penerimaan ini, diantaranya adalah, rasionalisasi keringanan pajak, mendorong pajak karbon, dan meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

    “Bahkan kenaikan tarif PPN sebenarnya sudah diinisiasi pada April 2022, di mana ketika itu tarif PPN naik dari 10 persen ke 11 persen,” ujarnya.

    Dampaknya pada Penerimaan Negara

    Krisna menjelaskan meskipun nilai PPN selama ini ada di angka 10 persen dari nilai tambah, namun penerimaan melalui PPN dan Pajak Pertambahan nilai untuk Barang Mewah (PPnBM) selalu berada di sekitar 3,5 persen PDB nominal. 

    Adapun pada 2022 dan 2023 adalah 3,51 persen dan 3,55 persen, masih dalam jangkauan 1 simpangan baku. Krisna melanjutkan, hal ini menunjukkan peningkatan PPN 11% pada 2022 belum berhasil mendorong penerimaan. 

    “Memang kenaikan tarif pajak secara teori berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, meskipun tarifnya naik, nilai penerimaan belum tentu ikut naik jika aktivitas ekonomi menurun,” ujarnya.

     

  • Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp159 Triliun di 2024, Naik 30%

    Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp159 Triliun di 2024, Naik 30%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran ketahanan pangan menembus Rp159,1 triliun atau melonjak 30% pada 2024.

    Sri Mulyani mengatakan lonjakan anggaran ketahanan pangan termasuk untuk penyediaan pupuk bersubsidi, subsidi bibit, pembangunan infrastruktur, hingga investasi dana internasional.

    “[Sejak pandemi] Kita jadi makin serius. Pangan dan ketahan pangan adalah luar biasa penting. Presiden Prabowo menempatkan ini sebagai prioritas paling tinggi. Tahun ini [2024] kita menaikkan anggaran ketahanan pangan Rp159 triliun, naik 30% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp115 triliun,” kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram resmi @smindrawati, Sabtu (4/1/2025).

    Mantan Direktur Bank Dunia itu juga menjelaskan alokasi anggaran digunakan untuk pupuk bersubsidi sebanyak 7,2 juta ton dengan anggaran Rp47,7 triliun kepada petani. Selain itu pemerintah juga memberikan subsidi bibit berbagai macam tanaman budidaya serta hewan ternak.

    “Pupuknya tidak ada atau subsidi tidak tersedia. Makanya bantuan pupuk ditingkatkan harusnya 9 juta atau 7 juta ton. Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 7,2 juta ton dengan Rp47,7 triliun,” jelasnya.

    Selain memberikan bantuan langsung kepada petani, Sri Mulyani juga menyebutkan pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur seperti bendungan dan irigasi hingga alat-alat mekanisasi pertanian. Langkah tersebut dilakukan karena ketahanan pangan tidak hanya padi melainkan secara keseluruhan.

    Adapula investasi dana pembangunan pertanian sebesar Rp63,1 miliar seperti keamanan stok melalui ID Food yang disebut Sri Mulyani dilakukan sebagai bantuan below the line.

    Sementara itu, pada 2025, anggaran yang dibutuhkan pemerintah mewujudkan swasembada pangan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp139,4 triliun.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran jumbo untuk swasembada pangan tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

    “Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Zulhas menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan senilai Rp139,4 triliun ini menyebar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang salah satunya diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi. Dari anggaran tersebut, senilai Rp44 triliun adalah untuk perusahaan pelat merah Pupuk Indonesia Holding Company.

    Anggaran ketahanan pangan lainnya juga diperuntukkan untuk penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak merinci secara detail anggaran yang akan diterima BRIN.

    Kemudian, pemerintah mengalokasikan anggaran swasembada pangan melalui dana desa senilai Rp16,25 triliun. Di samping itu, Zulhas menyampaikan bahwa ada anggaran ketahanan pangan melalui pemerintah daerah hampir mencapai Rp20 triliun.

  • Tarik Ulur Perubahan PPN, Bagaimana Dampaknya Pada Penerimaan Negara? – Halaman all

    Tarik Ulur Perubahan PPN, Bagaimana Dampaknya Pada Penerimaan Negara? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya kepada barang tertentu. Bagaimana dampaknya pada penerimaan negara?

    Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menerangkan, pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat, masifnya PHK di industri padat karya dan deflasi.

    “Memang, negara yang memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya justru melakukan ekspansi fiskal dengan memotong pajak, alih-alih meningkatkannya,” ujar Krisna saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (4/1/2025). 

    Sebenarnya menurut Krisna, peningkatan tarif PPN, atau lebih luasnya permasalahan di penerimaan negara, telah menjadi isu lama. Sejak 2019, Kementerian Keuangan memiliki  fokus pada kondisi fiskal, baik di sisi penerimaan maupun pembiayaan. 

    Menurut press release World Bank, rencana perbaikan dari sisi penerimaan ini, diantaranya adalah, rasionalisasi keringanan pajak, mendorong pajak karbon, dan meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Bahkan kenaikan tarif PPN sebenarnya sudah diinisiasi pada April 2022, di mana ketika itu tarif PPN naik dari 1 persen ke 11 persen.

    Apakah peningkatan tarif PPN dapat mendorong penerimaan negara? Meskipun nilai PPN selama ini ada di angka 10 persen dari nilai tambah.

    “Namun penerimaan melalui PPN dan Pajak Pertambahan nilai untuk Barang Mewah (PPnBM) selalu berada di sekitar 3,5 persen PDB nominal. Sementara itu, angka di 2022 dan 2023 adalah 3,51 persen dan 3,55 persen, masih dalam jangkauan 1 simpangan baku,” terangnya.

    Krisna melanjutkan, hal ini menunjukkan peningkatan PPN 11 persen pada 2022 belum berhasil mendorong penerimaan.

    Memang kenaikan tarif pajak secara teori berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, meskipun tarifnya naik, nilai penerimaan belum tentu ikut naik jika aktivitas ekonomi menurun.

    Inefisiensi penerimaan PPN juga diakibatkan oleh pengecualian untuk beberapa barang dan jasa. Tapi yang lebih penting, PPN hanya dikenakan untuk usaha-usaha yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang kemungkinan juga tidak mendominasi pengusaha di Indonesia. 

    Di samping itu, semakin tinggi PPN, semakin tinggi pula insentif untuk menjadi pengusaha non-PKP.

    “Mereka yang tergolong PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak  atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya,” tutur Krisna. 

    “Pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak yang sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” tambah Krisna.

    Krisna melihat menurunkan batasan dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk mendorong munculnya PKP. 

    Namun batasan ini juga perlu memperhatikan fenomena dimana banyak UMKM memilih untuk membuka usaha lain ketimbang meningkatkan usahanya untuk mencapai nilai tertentu.

    “Mendorong semakin banyak usaha untuk menjadi usaha PKP harus menjadi prioritas. Peningkatan tarif PPN berarti melakukan penarikan pajak pada subjek pajak yang selama  ini sudah patuh membayar pajak,” ucap Krisna.

    Dia melanjutkan, jika tarif pajak meningkat, maka semakin sedikit alasan untuk terus menjadi PKP. Karena itu, ekstensifikasi untuk menambah jumlah PKP harus diutamakan, alih-alih melakukan intensifikasi melalui peningkatan tarif.

    “Pemerintah juga dapat mendorong ekstensifikasi penerimaan negara dengan dengan  meningkatkan kemudahan berusaha, mengurangi restriksi pasar, dan membangun ekosistem kewirausahaan yang sehat agar mendorong pertumbuhan UMKM,” kata Krisna.

  • Kepala BPOM: Silent Pandemic Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Serius Nasional 4 Januari 2025

    Kepala BPOM: Silent Pandemic Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Serius Nasional 4 Januari 2025

    Kepala BPOM: Silent Pandemic Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Serius
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (
    BPOM
    ) Republik Indonesia (RI) Prof dr
    Taruna Ikrar
    , PhD, MBiomed mengingatkan bahaya
    silent pandemic
    atau
    resistensi antibiotik
    pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh antimikroba.
    Hal tersebut disampaikan Taruna saat menyampaikan orasi ilmiah di Ballroom Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan, Sumatera Utara, Sabtu (4/1/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Taruna menerima penghargaan sebagai ilmuwan berpengaruh di Indonesia dari Unpri Medan yang diserahkan langsung Rektor Prof Dr Crismis Novalinda Ginting, MKes.
    Acara tersebut turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Agtas, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, dan sejumlah rektor perguruan tinggi.
    Taruna menerangkan, resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, kebal terhadap obat antimikroba. Akibatnya, mikroorganisme tersebut mampu bertahan hidup, bahkan berkembang biak. Menurutnya, fenomena ini bukan kejadian yang terisolasi, melainkan proses evolusi yang melibatkan seleksi alam dan adaptasi genetik.
    “Setiap kali mikroorganisme terpapar agen antimikroba, terjadi seleksi ketat di mana organisme yang memiliki keunggulan genetik untuk bertahan akan melangsungkan kehidupan dan reproduksi,” terang alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Spektrum mikroorganisme yang berpotensi menjadi resisten, lanjut Taruna, sangatlah luas. Setiap kelompok memiliki karakteristik unik dalam menghadapi tantangan antimikroba.
    “Bakteri merupakan contoh paling nyata dengan kemampuan horizontal gene transfer yang memungkinkan mereka berbagi informasi genetik resistensi antarspesies. Proses ini memungkinkan penyebaran cepat kemampuan bertahan melawan antimikroba, bahkan di antara bakteri yang secara taksonomi berbeda,” jelasnya.
    Taruna menjelaskan, sejak penemuan antibiotik pertama oleh Alexander Fleming pada 1928, manusia telah mengalami revolusi dalam kemampuan mengatasi penyakit infeksius (menular).
    Namun, tonggak penting dalam pemahaman resistensi antimikroba baru terjadi pada 1962, ketika para ilmuwan mulai memahami mekanisme transfer gen resistensi antarbakteri melalui plasmid.
    Mekanisme tersebut memungkinkan mikroba untuk saling berbagi informasi genetik sehingga bertahan dari serangan antimikroba, bahkan lintas spesies. Hal ini semakin memperumit dinamika penyebaran resistensi.
    “Bakteri dapat mengalami mutasi genetik dalam hitungan menit. (Proses ini) memungkinkan (mikroorganisme tersebut, termasuk virus, jamur, dan parasit) secara cepat mengembangkan mekanisme pertahanan melawan zat antimikroba yang semula efektif membunuh,” kata Taruna.
    Ia membeberkan, resistensi mikroorganisme terhadap obat antimikroba sangatlah beragam dan canggih. Bakteri, misalnya, dapat mengembangkan pertahanan dalam tiga strategi genetik.
    Pertama
    , memodifikasi struktur molekul yang menjadi target obat sehingga antimikroba tidak lagi mampu berikatan atau mengganggu fungsi sel bakteri.
    Kedua
    , mengembangkan enzim yang mampu merusak struktur molekul obat sebelum obat tersebut dapat memberikan efek.
    Ketiga
    , mengembangkan pompa efluks untuk mengeluarkan molekul obat dari dalam sel sebelum obat dapat memberikan efek terapeutik.
    Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, resistensi antimikroba berkembang menjadi ancaman global dengan munculnya
    multidrug resistant
    (MDR)
    strain
    , seperti
    Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
    (MRSA) dan kuman tuberkulosis resisten obat. Ini menjadi bukti nyata bahwa mikroorganisme telah memiliki mekanisme pertahanan yang sangat canggih.
    Meski awalnya dianggap sebagai terobosan medis revolusioner, dalam waktu singkat bakteri
    Staphylococcus aureus
    telah menunjukkan resistensi terhadap penisilin. Masalah ini kian serius ketika
    penggunaan antibiotik
    secara masif dalam bidang kedokteran dan peternakan meningkat pada dekade 1940-an dan 1950-an.
    Organisasi Kesehatan Dunia (
    WHO
    ) pun mengategorikan resistensi antimikroba sebagai salah satu masalah
    kesehatan global
    terbesar mengingat potensinya yang dapat mengacaukan sistem pengobatan modern.
    Fenomena itu tidak hanya memengaruhi kemampuan medis dalam menangani penyakit menular, tetapi juga mengancam seluruh arsitektur kemajuan pengobatan yang telah dibangun selama satu abad terakhir.
    Resistensi antimikroba pun telah berkembang menjadi krisis kesehatan global yang mengancam fundamental sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Setiap spesies mikroba yang menjadi resisten tidak hanya mengancam individu yang terinfeksi, tetapi juga menciptakan reservoir genetik yang berpotensi berbahaya bagi seluruh populasi.
    “Dampak paling parah akan terjadi di negara-negara berkembang, dengan potensi jatuhnya jutaan penduduk ke dalam lingkaran kemiskinan akibat biaya pengobatan yang membengkak dan hilangnya produktivitas tenaga kerja,” ujar Taruna.
    Rumah sakit dan fasilitas kesehatan pun, lanjutnya, akan dipaksa mengembangkan protokol pengobatan alternatif yang jauh lebih mahal dan kompleks.
    “Prosedur medis yang saat ini dianggap rutin, seperti operasi
    caesar
    , penggantian sendi, atau kemoterapi, akan menjadi prosedur berisiko tinggi dengan potensi komplikasi infeksi yang signifikan,” katanya.
    Dampak ekonomi dari resistensi antimikroba juga diprediksi sangat signifikan. Bank Dunia memperkirakan pada 2050, kerugian ekonomi global dapat mencapai 100 triliun dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan hilangnya sekitar 3,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) global.
    Lebih mengkhawatirkan lagi, WHO memproyeksikan, 10 juta nyawa akan hilang akibat infeksi resisten setiap tahun setelah periode yang sama. Angka ini bahkan melampaui kematian akibat kanker.
    Angka-angka tersebut, menurut Taruna, bukan sekadar prediksi statistik, melainkan peringatan keras tentang potensi keruntuhan sistem kesehatan global. Setiap tahun penundaan penanganan serius akan semakin memperbesar risiko bencana kesehatan global.
    Taruna menuturkan, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, baik dalam bidang kesehatan manusia maupun peternakan, menjadi pendorong utama resistensi antimikroba.
    “Pemberian antibiotik dalam dosis subterapi, praktik pengobatan mandiri, serta penggunaan antibiotik spektrum luas telah memberikan keuntungan selektif bagi mikroorganisme resisten untuk berkembang dan menggantikan populasi yang sensitif,” tuturnya.
    Situasi itu, lanjut Taruna, diperparah oleh globalisasi, perpindahan penduduk, dan perdagangan global yang semakin mempercepat penyebaran strain resisten lintas wilayah dan benua.
    Untuk mengatasi krisis resistensi antimikroba, dibutuhkan kolaborasi lintas negara, sektor, dan disiplin ilmu. Tidak hanya diperlukan riset pengembangan obat baru, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam praktik penggunaan antimikroba di bidang kesehatan, pertanian, dan peternakan.
    Khusus untuk Indonesia, resistensi antimikroba memiliki dimensi kompleks yang dipengaruhi oleh faktor geografis, demografis, dan sistem kesehatan.
    “Sebagai negara dengan keragaman ekologis dan praktik kesehatan yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengendalikan penyebaran mikroorganisme resisten. Dibutuhkan strategi nasional yang adaptif, berbasis riset, dan mempertimbangkan konteks lokal,” ujar Taruna.
    Meski demikian, ia optimistis penelitian di bidang resistensi antimikroba akan semakin difokuskan pada pendekatan inovatif. Salah satunya melalui terapi fago, yaitu terapi menggunakan bakteriofage yang dapat membunuh bakteri secara spesifik.
    Taruna Ikrar merupakan ahli farmakologi, ilmuwan kardiovaskular, dan pakar neurosains terkemuka Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala BPOM RI sejak Agustus 2024.
    Perjalanan pendidikannya dimulai dengan meraih gelar dokter dari Unhas pada 1997. Ia melanjutkan Magister Biomedik spesialisasi Farmakologi di UI yang diselesaikan pada 2003.
    Taruna kemudian meraih gelar PhD dalam bidang Kardiofarmakologi dari Niigata University, Jepang. Setelah itu, ia menjalani program
    post-doctoral
    di University of California, Irvine, dengan fokus neurofarmakologi dan pengembangan obat pada 2008-2013.
    Karier akademiknya terus menanjak dengan menjadi Research Scholar di Harvard University pada 2014. Ia juga menjadi profesor di Pacific Health Sciences University dan akademik spesialis di University of California, Irvine.
    Sebelum menjabat sebagai Kepala BPOM, Taruna memimpin Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2024. Saat ini, ia masih menjabat sebagai Direktur Konsil Kedokteran Internasional (IAMRA) periode 2021-2025.
    Sejak 2023, Taruna diangkat sebagai Adjunct Professor di Universitas Pertahanan RI. Ia juga menjadi Penasehat di THIAMSI dan Staf Ahli di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.
    Dalam dunia penelitian, karya-karya Taruna mencakup bidang farmakologi, kardiovaskular, neurosains, elektrofisiologi, genetika, dan terapi sel punca. Ia telah menghasilkan lebih dari 100 publikasi ilmiah, termasuk di jurnal NATURE. Total sitasinya mencapai 1.763 melalui Scopus dan Google Scholar, dengan
    H-Index
    17 dari Scopus dan 24 dari Google Scholar.
    Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar itu juga telah menulis beberapa buku teks penting dalam bidang kedokteran dan neurosains. Atas dedikasinya, ia meraih predikat Outstanding Scientist dari Pemerintah AS pada 2014 dan UKP-Presidential Award kategori Innovator and Scientist pada 2017.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Daya Beli, China Bakal Subsidi Pembelian Smartphone – Halaman all

    Dorong Daya Beli, China Bakal Subsidi Pembelian Smartphone – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Pemerintah China mengumumkan rencana pemberian subsidi bagi warganya untuk membeli smartphone, tablet, jam tangan pintar dan berbagai perangkat elektronik, mulai Jumat (3/1/2025).

    Subsidi ini merupakan lanjutan dari program tukar tambah nasional berupa potongan harga untuk pembelian peralatan rumah tangga dan mobil, yang sebelumnya telah dijalankan pemerintah China. Namun di tahun 2025, program ini diperluas mencakup perangkat pribadi.

    Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya China untuk menghidupkan kembali pasar ponsel pintar di China, menggenjot penjualan Industri teknologi dalam negeri seperti Huawei Technologies hingga Xiaomi.

    Selain itu, cara ini bertujuan untuk mengimbangi potensi dampak tarif baru dari AS terhadap ekspor China, yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan.

    “Pemerintah akan secara signifikan meningkatkan penjualan obligasi khusus jangka panjang untuk mendanai perluasan program tersebut,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Yuan Da, dikutip dari Techinasia.

    Pemerintah China pada Juli 2024 telah berkomitmen untuk menyediakan dana 300 miliar yuan yang dikumpulkan dari obligasi khusus untuk mendukung program subsidi tukar tambah barang.

    Tak tanggung-tanggung, China bahkan berkomitmen meningkatkan penjualan obligasi khusus jangka panjang untuk mendanai program tersebut.

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi China, dilaporkan tumbuh pada laju paling lambat sejak dalam tiga bulan hingga akhir September. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini melambat karena disebabkan beberapa faktor.

    Diantaranya penurunan properti yang berkepanjangan, serta ketidakamanan lapangan kerja yang menghambat pemulihan, sehingga terdapat ekspektasi bahwa pemerintah perlu mengeluarkan lebih banyak stimulus.

    Tak hanya itu perlambatan juga terjadi imbas pertumbuhan penjualan ritel yang lesu, mencapai titik terendah dalam 18 bulan karena tekanan deflasi. Hal ini memaksa dunia usaha memangkas harga mulai dari mobil, makanan, hingga pakaian.

    Kondisi tersebut menurunkan kepercayaan konsumen dan menghambat kemampuan pemerintah daerah yang terlilit utang untuk menghasilkan dana segar melalui penjualan tanah.

    Bank Dunia bahkan memperkirakan ekonomi China tumbuh 4,5 persen pada 2025. Angkanya melambat dibandingkan prediksi laju ekonomi tahun ini, 4,9 persen.

    Mengantisipasi perlambatan ekonomi yang semakin mendalam, para pemimpin China berjanji dalam pertemuan kebijakan utama bulan ini untuk meningkatkan defisit, menerbitkan lebih banyak utang.

    Serta melonggarkan kebijakan moneter untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah juga baru-baru ini berjanji untuk meningkatkan dukungan fiskal langsung kepada masyarakat dan meningkatkan jaminan sosial.

  • Inflasi Terkendali dan Sektor Manufaktur Menguat, Menko Perekonomian: Cerminkan Ketahanan Ekonomi Indonesia

    Inflasi Terkendali dan Sektor Manufaktur Menguat, Menko Perekonomian: Cerminkan Ketahanan Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, inflasi yang stabil dan indeks PMI manufaktur yang kembali menunjukkan ekspansi pada Desember 2024, mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia.

    Ia menjelaskan, inflasi tahunan sebesar 1,57% (yoy) berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5% ±1%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Desember 2023 yang mencapai 2,61%. Selain itu, PMI manufaktur mencapai level ekspansif di angka 51,2 setelah sebelumnya berada di zona kontraksi.

    “Hal ini menunjukkan sektor manufaktur memiliki prospek yang cerah, dengan banyak perusahaan mempersiapkan diri menghadapi lonjakan permintaan pada 2025,” ungkap Airlangga di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Stabilitas inflasi dan kinerja positif PMI mencerminkan optimisme dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional ke depan. Hal ini sejalan dengan proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen pada 2024 dan 5,2 persen di tahun berikutnya.

    Lebih jauh, Airlangga menekankan, pemerintah terus berupaya memperkuat sektor manufaktur melalui optimalisasi bahan baku lokal, pemberian insentif, perlindungan industri dalam negeri, serta pengembangan kerja sama internasional.

    Untuk menekan biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dibandingkan impor. Langkah ini diwujudkan melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

    Selain itu, berbagai insentif fiskal, kemudahan perizinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan riset serta inovasi terus digalakkan untuk mendukung pengembangan industri nasional.

    Sebagai bagian dari insentif, pemerintah menyediakan program PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor otomotif dan pembiayaan bagi industri padat karya, seperti tekstil, pakaian jadi, furnitur, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman. Langkah ini juga mencakup subsidi bunga untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas.

    Pemerintah terus memperluas akses pasar ekspor melalui berbagai kerja sama dagang, termasuk negosiasi bergabung dengan CP-TPP dan mempercepat perundingan Indonesia-EU CEPA, untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Latin dan Eropa.

    “Pemerintah juga mempercepat penerapan kebijakan perlindungan industri dalam negeri, seperti penerapan safeguard dan antidumping untuk menghadapi persaingan tidak sehat dari produk impor,” jelas Airlangga.

    Namun, beberapa tantangan tetap ada. Kenaikan harga komoditas global, seperti emas, kopi, dan CPO, serta fluktuasi harga minyak mentah dunia dan penguatan dolar AS, memberikan tekanan pada biaya produksi dalam negeri.

    Inflasi sepanjang 2024 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan domestik, termasuk kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Dari sisi domestik, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT), curah hujan tinggi, dan momen hari besar keagamaan nasional turut memengaruhi inflasi.

    Komponen inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) pada Desember 2024 tercatat sebesar 2,04% (mtm) dan 0,12% (yoy), mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan tetap di bawah 5% sebagaimana disepakati dalam HLM TPIP 2024.

    “Kolaborasi antara pemerintah dan Bank Indonesia kendalikan inflasi melalui TPIP dan TPID berhasil menjaga stabilitas harga, menciptakan fondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan pasokan pangan, kestabilan harga, serta pemulihan sektor vital, seperti manufaktur, konstruksi, dan pertanian,” tutup Airlangga.

  • Inflasi Terkendali dan Sektor Manufaktur Menguat, Menko Perekonomian: Cerminkan Ketahanan Ekonomi Indonesia

    Kinerja Ekonomi Tangguh karena Insentif Pemerintah dan Hilirisasi Industri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kinerja perekonomian Indonesia memasuki 2025 tangguh karena insentif pemerintah dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Ketangguhan kinerja ekonomi Indonesia terlihat dari inflasi yang terkendali dan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia yang berhasil rebound pada Desember 2024 dan kembali mencatatkan level ekspansif pada angka 51,2.

    Kondisi tersebut, kata Airlangga, juga tercermin dari outlook World Bank pada Desember 2024 yang memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,1% pada 2024 dan 5,2% pada tahun 2025.

    “Kondisi ini sekaligus mencerminkan prospek positif sektor manufaktur, dengan banyak perusahaan yang bersiap menghadapi peningkatan permintaan pada 2025,” ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Pemerintah, kata Airlangga terus berupaya meningkatkan sektor manufaktur nasional melalui penggunaan bahan baku lokal, pemberian insentif, perlindungan industri dalam negeri, dan kerja sama ekonomi internasional. Menurut dia, dorongan penggunaan bahan baku lokal dalam negeri untuk mengurangi beban biaya produksi akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan antara lain melalui akselerasi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

    “Sementara itu, pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan riset dan inovasi merupakan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mendorong industri nasional,” tutur Airlangga.

    Pemerintah, kata Airlangga, juga telah memberikan insentif PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) untuk sektor otomotif. Termasuk, kata dia,  menyediakan pembiayaan industri padat karya di antaranya sektor pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas, dengan skema subsidi bunga.

    Dikatakan juga, pemerintah terus berupaya memberikan akses pasar yang lebih baik bagi produk ekspor nasional melalui berbagai kerja sama perdagangan. Pemerintah saat ini berupaya bergabung dalam kesepakatan CP-TPP dan mempercepat perundingan Indonesia-EU CEPA untuk meningkatkan penetrasi produk ekspor nasional di Amerika Latin dan Uni Eropa.

    “Pemerintah juga mengakselerasi penerapan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dari banjirnya produk impor melalui safeguards dan praktik impor yang tidak fair (dumping) melalui antidumping,” jelas Airlangga terkait ekonomi Indonesia.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan capaian inflasi sepanjang 2024 tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari eksternal maupun domestik, serta keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi yang dikoordinasikan oleh tim pengendalian inflasi nasional. Faktor eksternal terkait fluktuasi harga komoditas global, seperti emas, kopi, CPO dan minyak mentah, mendorong kenaikan harga komoditas dalam negeri.

    “Sementara dari dalam negeri, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT), tingginya curah hujan serta momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) menjadi driver utama pergerakan inflasi,” jelas dia.

    Diketahui, inflasi komponen harga bergejolak (volatile food/VF) pada Desember 2024 tercatat sebesar 2,04% (mtm) dan 0,12% (yoy). Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP (tim pengendali inflasi pusat) dan TPID (tim pengendali inflasi daerah) dalam pengendalian harga pangan tetap di bawah 5% sebagaimana hasil kesepakatan HLM TPIP 2024.

    Sementara itu, inflasi komponen harga diatur pemerintah (administered price/AP) masih tetap stabil, yakni 0,03% (mtm) dan 0,56% (yoy). Secara keseluruhan, inflasi ini masih terjaga dalam rentang target 2,5%±1% didukung kenaikan pada komponen inti, yakni 0,17% (mtm) dan 2,26 (yoy).

    Inflasi VF secara tahunan mengalami penurunan, meskipun beberapa komoditas tetap mengalami peningkatan seperti beras, bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras.

    “Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID telah berhasil menjaga stabilitas harga dan memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus memastikan pasokan pangan yang cukup, menjaga kestabilan harga, dan mendorong pemulihan sektor-sektor vital seperti industri manufaktur, konstruksi dan pertanian,” pungkas Airlangga.