Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Bank Dunia: Negara Berkembang Siap-Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

    Bank Dunia: Negara Berkembang Siap-Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia memperingatkan negara berkembang akan menghadapi tahun-tahun yang lebih sulit di masa mendatang. Pertumbuhan global yang terlalu lambat untuk meningkatkan standar hidup dan iklim ketidakpastian kebijakan yang tinggi akan menghalangi investasi negara maju di negara berkembang.

    Berdasarkan laporan Global Economic Prospects yang dirilis Bank Dunia, Jumat (17/1/2025), prospek pertumbuhan jangka panjang untuk negara-negara berkembang adalah yang terlemah sejak awal abad ini. Bank Dunia menyebut, jumlah negara yang akan naik dari status berpenghasilan rendah ke status berpenghasilan menengah dalam 25 tahun ke depan akan sangat rendah.

    Hal tersebut berarti ratusan juta orang akan tetap terperosok dalam kemiskinan ekstrem, kelaparan, dan kekurangan gizi.

    “Negara-negara berkembang, yang memulai abad ini dengan lintasan untuk menutup kesenjangan pendapatan dengan negara-negara terkaya, sebagian besar sekarang semakin tertinggal,” ujar kepala ekonom Bank Dunia, Indermit Gill, dalam laporan itu dikutip dari Bloomberg.

    Bank Dunia memproyeksikan perekonomian dunia tumbuh 2,7% pada 2025 dan 2026, tidak berubah dari prospek sebelumnya pada bulan Juni. Catatan tersebut di bawah rata-rata 3,1% sebelum pandemi Covid-19 — terlalu lemah untuk membantu negara-negara miskin mengejar ketertinggalan dari negara-negara kaya.

    Bank Dunia menyebut, sebagian besar negara berkembang menghadapi tantangan termasuk investasi yang lemah dan peningkatan produktivitas, populasi yang menua, dan krisis lingkungan. Perekonomian global menghadapi tantangan lebih lanjut dari pergeseran kebijakan perdagangan dan ketegangan geopolitik.

    Perang Rusia di Ukraina sejak 2022 dan perang Israel melawan Hamas dan Hizbullah sejak tahun lalu telah berdampak pada ekonomi global melalui gangguan pada komoditas dan rantai pasokan, sementara meningkatnya persaingan antara AS dan China telah menciptakan tekanan dalam perdagangan global.

    Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump telah berjanji untuk mengenakan sejumlah tarif, yang mengancam akan mengubah pola perdagangan dan berpotensi memicu inflasi.

    Bank Dunia menyebut, negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang — yang meliputi China, India, dan Brasil — menyumbang sekitar 60% pertumbuhan global sejak tahun 2000, dua kali lipat dari kontribusi mereka pada tahun 1990-an. Namun, mereka kini menghadapi ancaman eksternal dari langkah-langkah proteksionis dan fragmentasi geopolitik, serta hambatan dalam menerapkan reformasi struktural.

    Sementara itu, laju pertumbuhan negara-negara berpendapatan rendah — negara-negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita sekitar US$3 per hari — untuk mencapai status negara berpendapatan menengah telah terhenti.

    Meski 39 negara tercatat ‘naik kelas’ sejak 2000, masih ada 26 negara yang mengalami stagnasi akibat pertumbuhan yang lemah, kekerasan dan konflik, serta dampak perubahan iklim yang meningkat.

    “Negara-negara ekonomi berkembang seharusnya tidak memiliki ilusi tentang perjuangan yang akan datang, 25 tahun ke depan akan menjadi perjuangan yang lebih berat daripada 25 tahun terakhir,” ujar Gill.

  • Fundamental Ekonomi Menguat, Pasar Asuransi di Tanah Air Diprediksi Tumbuh Signifikan – Halaman all

    Fundamental Ekonomi Menguat, Pasar Asuransi di Tanah Air Diprediksi Tumbuh Signifikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi RI di rentang 5,1 persen hingga 5,5 persen pada 2025. 

    Sedangkan Bank Dunia dalam World Bank East Asia and The Pacific Economic Update memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2025.

    Optimisme terhadap perekonomian Indonesia juga diyakini oleh pelaku industri asuransi di Tanah Air. 

    Presiden Direktur Sun Life Indonesia Teck Seng Ho optimistis pasar asuransi di Tanah Air akan tumbuh signifikan pada tahun 2025 seiring dengan membaiknya ekonomi Indonesia. Karena itu, Sun Life yakin bisa meraih pertumbuhan signifikan di tahun ini.

    “Kami targetkan pertumbuhan penjualan sebesar 100 persen atau mengalami peningkatan dobel dibanding tahun lalu,” tutur Presiden Direktur Sun Life Teck Seng Ho, Kamis (16/1/2025).

    Berdasarkan data penjualan pada kuartal ketiga 2024, Sun Life Indonesia membukukan penjualan sebesar 58,3 juta dolar AS atau sekitar Rp 874,5 miliar. Jumlah ini naik 41 persen selama dekade terakhir. Peningkatan tersebut terjadi karena penetrasi pasar dan densitas asuransi di Indonesia yang kembali menggeliat belakangan ini.

    Kendati demikian, penetrasi pasar asuransi di Indonesia berdasarkan data 2023 masih tertinggal dari negara-negara lain. Contohnya Malaysia yang sudah mencapai 4,8 persen, Singapura 11,4 persen, Australia 3,3 persen.

    Kondisi tersebut memberikan keyakinan dan optimisme yang besar kepada Sun Life untuk menargetkan penjualan premi dua kali lipat atau naik 100 persen pada tahun 2025 ini dibanding tahun 2024.

    Penetrasi pasar asuransi di Indonesia yang masih kecil itu menurut President & Chief Executive Officer Sun Life, Kevin D. Strain merupakan peluang yang besar bagi Sun Life untuk menggarapnya. Karena itu, dia sangat mendukung kebijakan OJK untuk memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat.

    Dia menegaskan pasar Indonesia memegang peranan sangat penting bagi Sun Life di Asia dan global. Apalagi, pasar asuransi di Indonesia masih terus berkembang dari waktu ke waktu.

    Sementara itu, Presiden Sun Life Asia Manjit Singh menambahkan, Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah negara di Asia yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan Sun Life. Indonesia, kata dia, seperti juga Filipina dan Hong Kong memiliki potensi sangat besar untuk bertumbuh.

    Selain itu, Sun Life juga memanfaatkan berbagai saluran distribusi seperti memaksimalkan kerja sama dengan berbagai pihak, penguatan kapasitas agen, dan berinvestasi pada saluran digital seperti WhatsApp Client Services.

    Pada kuartal ketiga 2024, Sun Life Indonesia mencatat Risk Based Capital (RBC) untuk asuransi konvensional sebesar 586 persen dan asuransi Syariah sebesar 256 persen, yang semuanya berada di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah yakni 120 persen.

    Sedangkan total aset tercatat sebesar Rp 19,7 triliun atau tumbuh 41 persen dari pendapatan premi selama satu dekade terakhir. Saat ini, Sun Life Indonesia melayani lebih dari 553.852 polis asuransi.(Kontan)

    artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Fundamental Ekonomi Menguat, Sun Life Bidik Pertumbuhan Tinggi Tahun Ini

  • Data BPS: Orang Indonesia Miskin Karena Beras, Mayoritas Impor dari Thailand

    Data BPS: Orang Indonesia Miskin Karena Beras, Mayoritas Impor dari Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara umum kemiskinan memang turun. Persentasenya di angka 8,57%.

    Turunnya angka kemiskinan, tidak serta merta disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sejahtera. Apalagi, jika dicermati, naik turunnya angka kemiskinan itu dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah baseline yang digunakan BPS untuk menentukan orang itu miskin, menengah, atau berpenghasilan tinggi. 

    BPS mematok baseline pengeluaran masyarakat yang masuk kategori hidup di garis kemiskinan senilai Rp566.655 untuk wilayah pedesaan dan Rp615.763 di perkotaan per kapita per bulan. Alhasil, nilai rata-rata garis kemiskinan per September 2024, sebesar Rp595.242. Angka itu naik 2,11% dibandingkan Maret 2024 yang hanya tercatat sebesar Rp582.932.

    Namun demikian, jika memakai standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, sebesar US$2,15 per hari, angka kemiskinan Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan yang dipaparkan oleh BPS belum lama ini. 

    Sekadar ilustrasi, jika menerapkan standar Bank Dunia di angka US$2,15. Warga Indonesia yang memiliki pengeluaran di bawah US$65,39 atau Rp1,04 juta seharusnya masuk kategori kemiskinan ekstrem. Itu artinya, jumlah orang yang masuk kategori miskin akan lebih banyak lagi dibanding angka versi BPS. Ada yang bilang 40% dari populasi.

    Terlepas dari standar mana yang dipakai, BPS juga memaparkan fakta bahwa makanan menyumbang kemiskinan dibandingkan barang non makanan. Di perkotaan, misalnya, masyarakat miskin menghabiskan 73,5% dari total pengeluarannya untuk makanan. 

    Sementara itu, orang pedesaan persentasenya lebih banyak lagi. Mereka menghabiskan lebih dari 75% dari total pengeluarannya untuk makanan. 

    Perbesar

    Adapun beras adalah komoditas makanan yang paling banyak menyumbang kemiskinan. Di perkotaan, masyarakat yang hidup di garis kemiskinan mengalokasikan 21,01% pengeluarannya untuk membeli beras. Sedangkan di pedesaan lebih tinggi lagi, sebanyak 24,93%.

    Beras adalah makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Data itu menginformasi bahwa mayoritas pengeluaran orang yang hidup di garis kemiskinan digunakan untuk mengonsumsi kebutuhan pokok.

    Konsumsi Beras Thailand 

    Adapun sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan, Indonesia setidaknya telah memasok beras impor sebanyak 4,52 juta ton sepanjang 2024. Volume tersebut mengalami peningkatan sebesar 47,7% dibanding impor beras tahun lalu yang mencapai 3,06 juta ton.

    Tercatat, total 4,52 juta ton beras impor tersebut didominasi oleh semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed, other than hs code 10063030 to 10063091 di mana komoditas dengan HS 10063099 ini tercatat masuk ke Indonesia sebanyak 3,9 juta ton. 

    “Impor beras sepanjang 2024 adalah sebesar 4,52 juta ton pada 2024,” kata Plt Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Rabu (15/1/2025).

    Berdasarkan paparan yang disampaikan Amalia, impor beras di 2024 merupakan yang tertinggi sejak 2019. BPS mencatat di 2019, impor beras hanya mencapai 444.510 ton. Jumlah tersebut turun menjadi 354.290 ton di 2020.

    Meski sempat menurun, impor beras sedikit mengalami peningkatan di 2021 menjadi 407.740 ton dan terus naik di 2022 yang tercatat sebesar 429.210 ton.

    Di 2023, impor beras melonjak. Tercatat, impor beras di 2023 mencapai 3,06 juta ton atau naik 613% dari tahun sebelumnya yang hanya 429.210 ton. Jumlah itu terus meningkat di 2024.

    Menurut asal negaranya, Amalia mengungkap bahwa Thailand menjadi negara utama importir beras ke Indonesia pada 2024 dengan volume mencapai 1,36 juta ton atau mencakup 30,19% dari total impor beras.

    Di bawah Thailand, ada Vietnam dengan volume impor beras mencapai 1,25 juta ton sepanjang 2024 atau 27,62% dari total impor beras. Posisi selanjutnya, ada Myanmar dan Pakistan di mana masing-masing melakukan importasi sebanyak 832.380 ton dan 803.840 ton di 2024.

    Posisi kelima adalah India di mana sepanjang 2024, BPS mencatat bahwa volume impor beras ke Indonesia mencapai 246.590 ton atau mencakup 5,46% dari total impor beras.

  • Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai ekspor barang dari Indonesia ke China mengalami penurunan selama 2024. Padahal, setidaknya sejak 2020, ekspor ke China selalu meningkatkan secara tahunan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor ke China mencapai US$62,43 miliar selama 2024. Jumlah tersebut berkurang 3,84% dari realisasi nilai ekspor Indonesia ke China pada 2023 yaitu US$64,93 miliar.

    Ini menjadi penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pertama setidaknya dalam lima tahun terakhir. Secara tahunan, realisasi ekspor Indonesia ke China yaitu US$27,96 miliar pada 2019, US$31,78 miliar pada 2020, US$53,76 miliar pada 2021, US$65,83 miliar pada 2022, US$64,93 miliar pada 2023, dan US$62,43 miliar pada 2024.

    Singkatnya, penurunan hanya terjadi pada 2024. Secara lebih terperinci, penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pada 2024 disebabkan oleh tiga komoditas utama yaitu besi dan baja, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak nabati.

    Tiga komoditas tersebut merupakan barang yang paling banyak diekspor Indonesia ke China selama 2023. Kendati demikian, nilai menurunnya selama 2024.

    Nilai ekspor besi dan baja mencapai US$18,33 miliar pada 2023; menurun 12,35% menjadi US$16,33 miliar pada 2024.

    Kemudian nilai ekspor bahan bakar mineral sebesar US$14,97 miliar pada 2023; menurun 7,27% menjadi US$13,88 miliar pada 2024.

    Terakhir nilai ekspor lemak dan minyak nabati mencapai US$6,07 miliar pada 2023; menurun 16,14% menjadi US$5,09 miliar pada 2024.

    Sebagai catatan, notabenenya berat ekspor barang Indonesia ke China meningkat pada 2024 dibandingkan 2023. Total, berat ekspor ke Indonesia mencapai 264,35 juta ton pada 2023; naik 7,11% menjadi 283,14 juta ton pada 2024.

    Penurunan nilai ekspor meski beratnya meningkatkan bisa terjadi karena sejumlah faktor seperti penurunan harga komoditas, perubahan kurs mata uang, hingga perjanjian. Artinya, dinamika perekonomian global sangat berpengaruh.

    Ketergantungan ke China

    Data BPS juga mengungkapkan, ekspor barang Indonesia memang sangat tergantung kepada China. Selama 2024, total nilai ekspor barang non migas Indonesia mencapai US$248,82 miliar.

    Dari jumlah tersebut, nilai ekspor non migas Indonesia paling banyak ke China yaitu mencapai US$60,22 miliar (24,2% dari total nilai ekspor non migas). Sementara itu, di posisi kedua ada Amerika Serikat (AS) dengan nilai ekspor non migas sebesar US$26,31 miliar (‘hanya’ setara 10,57% dari nilai total).

    Data tersebut menunjukkan ketergantungan Indonesia ke China. Oleh sebab itu, jika tren penurunan nilai ekspor ke China—seperti yang terjadi selama 2024—berlanjut maka akan menjadi alarm untuk perekonomian Indonesia.

    Masalahnya, ke depan perekonomian China menghadapi ketidakpastian. Belakangan, China dibayang-bayangi oleh perang dagang dengan AS hingga Uni Eropa.

    Presiden terpilih AS Donald Trump misalnya yang telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% untuk barang-barang impor China. Sementara itu, Uni Eropa memberlakukan tarif baru yang lebih tinggi hingga mencapai 45% untuk kendaraan listrik asal China.

    Tak heran apabila banyak lembaga internasional yang menilai pertumbuhan ekonomi China akan melambat pada 2025. Bank Dunia alias World Bank misalnya.

    Dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and The Pacifix Economic Update October 2024, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi China tumbuh 4,3% pada 2025. Angka tersebut lebih rendah daripada proyeksi pada 2024 yaitu 4,8%.

    Oleh sebab itu, tidak heran sejumlah pihak mewanti-wanti pemerintah agar ke depannya mengurangi ketergantungan kepada China ketika perekonomian Negeri Panda tersebut sedang gonjang-ganjing. Pemerintah sendiri sadar betul akan ancaman tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa banyak tantangan eksternal ke depan. Indonesia, sambungnya, tidak imun dari dampak negatif ketidakpastian perekonomian global.

    Oleh sebab itu, agar tidak terlalu bergantung kepada satu pihak, Indonesia ingin bergabung ke sebanyak mungkin blok ekonomi multilateral.

    “Sehingga dengan demikian dalam kesulitan global kita sudah kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Dia mencontohkan Indonesia sudah diterima di blok ekonomi BRICS. Saat ini, sambungnya, pemerintah juga sedang melakukan aksesi agar masuk ke OECD.

  • Luhut Tersinggung World Bank Samakan Kepatuhan Pajak Indonesia dengan Nigeria

    Luhut Tersinggung World Bank Samakan Kepatuhan Pajak Indonesia dengan Nigeria

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersinggung mendengar pernyataan World Bank yang menyebut kepatuhan pajak Indonesia setara dengan Nigeria. Pernyataan itu disampaikan World Bank saat bertemu dengan Luhut beberapa waktu lalu.

    “Waktu World Bank datang ke kantor saya tiga pekan yang lalu mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” ujar Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sebagai respons atas kritik tersebut, pemerintah tengah mengupayakan perbaikan ekosistem pelayanan dan kepatuhan pajak melalui implementasi sistem digital bernama Coretax. Sistem ini akan disinkronkan dengan teknologi pemerintahan berbasis digital, GovTech, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

    Luhut meminta masyarakat untuk bersabar dalam masa awal implementasi Coretax. “Ya tentu dalam satu bulan pertama, orang pastilah ada yang kurang sana-sini. Terus orang kritik, jangan buru-buru kritik,” katanya.

    Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, jika Coretax dijalankan dengan optimal, potensi peningkatan penerimaan pajak diperkirakan mencapai 6,5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan sekitar Rp 1.500 triliun.

    Selain itu, sistem ini juga akan memberikan dampak signifikan pada penegakan pajak. Masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya akan menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting di lembaga pemerintahan.

  • Luhut Semprot Pengkritik Pemerintah: Jangan Banyak Cerewet-Ribut

    Luhut Semprot Pengkritik Pemerintah: Jangan Banyak Cerewet-Ribut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kepada berbagai pihak agar bisa sama-sama mendorong penggunaan produk dalam negeri. Sebaliknya Ia merasa bingung dengan pengamat yang mengkritik tanpa data yang jelas.

    “Covid yang begitu sulit aja masih bisa kerja apalagi keadaan tenang gini, yang penting jangan terlalu banyak cerewet, terutama pengamat-pengamat itu cerewet aja, nggak ada datanya, ribut aja, jadi kita duduk lihat,” kata Luhut dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024).

    Luhut terlihat heran dengan pihak-pihak yang melemparkan kritikan tanpa dasar, apalagi kepada mantan pejabat yang dulunya sempat berada di pemerintahan. Ia pun membandingkan capaian kinerjanya dulu dengan kritikan yang terlontarnya saat ini.

    Foto: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    “Kita perlu kritik, tapi kalau kritik nggak jelas kadang saya suka lihat orang ini dulu di pemerintah, tapi kau dulu kerja apa kau ribut? Jadi jangan cepat-cepat ribut, kerjain aja, kalau mau sempurna di surga aja sempurna, kita masih di dunia ya udah lah kita kerjain, tapi kita sendiri yang harus jelas, kita harus bekerja dalam sistem yang benar, sistem yang kita bangun supaya holistik,” sebut Luhut.

    Lebih lanjut Luhut juga membahas program pemerintah lain yakni Core Tax yang baru berjalan. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan pajak lewat administratif yang lebih rapi. Namun Luhut melihat tetap ada kritikan pada program ini.

    “Nanti pembayar pajak nasional akan semakin luas dan itu disampaikan oleh World Bank, kalau koleksi pajak bisa dilakukan dengan benar maka angka penerimaan negara bisa bertambah Rp 1.500 triliun, dan ini angka besar sekali. Kita harus bersama-sama untuk bekerja, jadi jangan ada yang cepat-cepat kritik sini, kritik sana, wong baru jalan, kasih waktu,” ujar Luhut.

    (fys/wur)

  • Ketimpangan Masyarakat Miskin dan Kaya di Indonesia Semakin Parah

    Ketimpangan Masyarakat Miskin dan Kaya di Indonesia Semakin Parah

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya di Indonesia pada akhir 2024 semakin parah. Pernyataan itu berdasarkan angka gini ratio sebesar 0,381 pada September 2024, lebih besar dari Maret 2024, yaitu 0,379.

    Plt Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, tingkat ketimpangan diukur melalui gini ratio. Nilai gini ratio di antara 0 dan 1, semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin tinggi juga ketimpangan yang terjadi.

    “Pada September 2024, terjadi ketimpangan sebesar 0,381 atau meningkat sebesar 0,002 basis poin dari Maret 2024,” kata Amalia saat konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Secara spesifik, BPS menyebut ketimpangan masyarakat miskin dan kaya di kota lebih besar dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Gini ratio di perkotaan pada September 2024 adalah 0,402. Sementara gini ratio di daerah pedesaan pada September 2024 sebesar 0,308.

    Hal itu dibuktikan dengan data bahwa ketimpangan terbesar terjadi di Jakarta dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pada September 2024, terdapat 31 provinsi dengan tingkat ketimpangan di bawah rata-rata nasional. Sementara, tujuh provinsi memiliki tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional,” ujar Amalia.

    Selain gini ratio, indikator yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan masyarakat miskin dan kaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk yang memiliki pendapatan terendah, atau kelompok 40% terbawah apabila mengikuti penyebutan Bank Dunia.

    Berdasarkan indikator ini, BPS menyebut, ada peningkatan ketimpangan orang miskin dan kaya di Indonesia karena persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah 18,41% meningkat 0,01% poin dibandingkan kondisi Maret 2024 yang sebesar 18,40%.
     

  • Bandung Masuk Daftar Kota Termacet di Dunia, Warga Harus Bagaimana?

    Bandung Masuk Daftar Kota Termacet di Dunia, Warga Harus Bagaimana?

    Liputan6.com, Bandung – Kota Bandung menjadi salah satu kota termacet di dunia menurut TomTom Traffic Index 2024. Dalam laporan tersebut, Kota Bandung menduduki peringkat ke-12 dari 500 kota di dunia.

    Dengan demikian, Bandung dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia, mengalahkan Jakarta yang berada di peringkat ke-90.

    Sebagai informasi, daftar tersebut mencakup 62 negara dan 6 benua. Sementara peringkat yang disematkan pada Kota Bandung diperoleh berdasarkan waktu tempuh rata-rata dan tingkat kemacetan.

    Terkait itu, Pj Wali Kota Bandung A. Koswara menyebut rendahnya penggunaan transportasi umum menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Menurut data dari World Bank, hanya 13 persen masyarakat Kota Bandung yang memanfaatkan moda transportasi umum. 

    Dia pun mengimbau masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Koswara berharap, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah guna mengurangi kemacetan.

    “Persoalan di Bandung ini adalah penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu tinggi. Untuk itu, program utama kami adalah meningkatkan dukungan terhadap transportasi umum,” katanya di Balai Kota Bandung pada Sabtu, 11 Januari 2025.

    Mulai tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan membangun sarana transportasi umum, termasuk Bus Rapid Transit (BRT) atau yang kini telah diubah namanya atau rebranding menjadi Metro Jabar Trans (MJT).

    Meski nantinya akan ada pengurangan akses jalan untuk kendaraan pribadi, dia berharap masyarakat tetap mendukung program tersebut.

    “Kalau terus bentrok dengan kepentingan kendaraan pribadi, kapan Bandung akan lepas dari kemacetan? Pola pergerakan masyarakat harus diubah dengan mulai menggunakan transportasi umum,” ucapnya.

    Menurut Koswara, pembangunan sarana transportasi massal seperti MJT diklaim menjadi langkah strategis agar Kota Bandung tak lagi terkepung kemacetan.

    “Ini adalah solusi untuk kita semua. Kalau masyarakat ingin Bandung tidak lagi masuk daftar kota termacet dunia, kesadaran dan dukungan penuh dari masyarakat sangat diperlukan,” ungkapnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    Detik-Detik Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang – Video Amatir

  • Luhut Sidak Kantor Ditjen Pajak, Cek Implementasi Coretax

    Luhut Sidak Kantor Ditjen Pajak, Cek Implementasi Coretax

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan pada Selasa (14/1/2025).

    Dalam kesempatan itu, Luhut bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia ingin menekankan dukungan penuh terhadap penerapan Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan.

    Luhut tidak menampik masih ditemukan permasalahan usai Coretax dioperasikan pada 1 Januari 2025. Kendati demikian, dia meyakini sistem Coretax lambat laun akan beroperasi dengan baik.

    “Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan [helpdesk] selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

    Pensiunan perwira TNI itu meyakini penerapan Coretax akan menambah penerimaan pajak cukup signifikan. Menurutnya perhitungan Bank Dunia, sambungnya, implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2% poin dari kondisi saat ini serta menutup tax gap sebesar 6,4% dari produk domestik bruto (PDB).

    Total, diproyeksi Coretax membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan. Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem digital pemerintahan yang lain untuk memperkuat interoperabilitas data antar instansi. 

    “Melalui implementasi Coretax, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan,” tutup Luhut.

    Sebelumnya, banyak wajib pajak yang mengeluh soal permasalahan yang didapat di aplikasi Coretax. Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya telah melakukan perbaikan tiga proses bisnis.

    Pertama, perbaikan gagal masuk, pengiriman one-time password (OTP), serta pembaruan profil termasuk perubahan data penanggung jawab (PIC) perusahaan dan karyawan selain PIC.

    Kedua, perbaikan pembuatan faktur pajak yang disampaikan dalam bentuk *.xml. Ketiga, perbaikan proses penandatanganan faktur pajak menggunakan kode otorisasi Ditjen Pajak ataupun sertifikat elektronik.

    Oleh sebab itu, ujar Dwi, terjadi peningkatan cukup signifikan dalam penerbitan faktur pajak. Per 13 Januari 2025 pukul 10.00 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak sebanyak 53.200 dengan jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan sebanyak 1.674.963.

    Sementara itu, faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 670.424. Sedangkan wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital/sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 167.389.

    “Ditjen Pajak terus melakukan perbaikan dengan harapan tidak ada lagi masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengakses layanan Coretax,” kata Dwi dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Sebagai perbandingan, pada 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak sebanyak 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan 845.514. Artinya, selama empat hari, jumlah faktur pajak yang terbit meningkat dua kali lipat.

  • Luhut yakin Coretax krusial dalam upaya reformasi perpajakan

    Luhut yakin Coretax krusial dalam upaya reformasi perpajakan

    Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

    Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

    “Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

    Sistem Coretax pun hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

    “Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua DEN.

    Di samping meningkatkan pelayanan pajak, Luhut juga menilai Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

    Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.

    Langkah tersebut berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

    Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

    Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025