Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Modal Menuju Keluar dari Zona 5.0

    Modal Menuju Keluar dari Zona 5.0

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan kinerja pertumbuhan ekonomi (PDB) selama kuartal III/2025 sebesar 5,04% (YoY) atau sebesar 5,01% (c-to-c) selama 9 bulan pertama 2025.

    Dengan kinerja selama 9 bulan tersebut, penulis memiliki keyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh setidaknya 5% selama 2025. Ini mengingat, pada kuartal IV/2025, ekonomi Indonesia memiliki peluang tumbuh lebih tinggi dibanding tiga kuartal sebelumnya. Bila ini terjadi, kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut akan melampaui proyeksi sejumlah lembaga seperti IMF dan World Bank yang memperkirakan ekonomi Indonesia selama 2025 tumbuh di bawah 5%.

    Bagaimana potret pertumbuhan pada kuartal III/2025? Kemudian, bagaimana potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025?

    Penulis menyebut kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebagai capaian yang “optimal”. Disebut demikian, mengingat belum seluruh mesin pertumbuhan bekerja. Konsumsi rumah tangga yang menjadi mesin pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran hanya tumbuh 4,89% (YoY) terendah sejak kuartal I/2024. Kita memahami mengapa pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2025 tersebut rendah.

    Selama kuartal III/2025, ekonomi kita dihadapkan pada kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif. Berbagai indikator terkait daya beli konsumen cenderung lemah sebagaimana terlihat pada indikator indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks penjualan riil (IPR), termasuk kinerja perkreditan yang terkait dengan konsumen.

    Selama kuartal III/2025, praktis hanya konsumsi pemerintah dan ekspor yang mencatatkan kinerja melebihi “optimal”. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49% (YoY) tertinggi sejak Q2/2024 serta mampu membalikan kurva yang sebelumnya negatif (kontraktif) selama dua kuartal. Demikian halnya ekspor. Di tengah berlakunya tarif impor di Amerika Serikat (AS) secara efektif sejak Agustus 2025, ekspor tetap tumbuh tinggi, sebesar 9,91% (YoY) meski lebih rendah dibanding kuartal II/2025 yang tumbuh 10,95% (YoY).

    Kinerja investasi meski kurang optimal masih relatif baik, tumbuh 5,04% (YoY). Dari sisi sektoral ekonomi, mesin pertumbuhan juga belum banyak mengalami perubahan. Sumber pertumbuhan masih mengandalkan pada sektor-sektor yang kemampuan serapannya terhadap tenaga kerja relatif terbatas. Pada kuartal III/2025, industri pengolahan tumbuh 5,54% (YoY) lebih rendah dibandingkan kuartal II/2025 yang tumbuh 5,68% (YoY), di mana sumber pertumbuhannya masih ditopang oleh industri makanan dan minuman serta industri logam dasar (smelter).

    PURBAYA EFFECT

    Memasuki kuartal IV/2025, perubahan lingkungan eksternal dan internal terjadi. Dari sisi eksternal, optimisme terhadap kinerja ekonomi global mulai membaik. Hal itu antara lain tecermin dari sejumlah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik. Pada Oktober 2025, IMF mengoreksi naik outlook pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dari sebelumnya 3% (outlook Juli 2025) menjadi 3,2%.

    Sementara itu, dari sisi internal, terjadi perubahan arah kebijakan ekonomi seiring dengan pergantian tampuk kepemimpinan di sektor fiskal. Pergantian Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa telah mengu-bah konstelasi kebijakan fiskal yang turut memengaruhi arah kebijakan moneter dan industri keuangan.

    Tentunya, berbagai perubahan ini dapat memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 dan selanjutnya. Kebijakan fiskal yang longgar, yang dimulai dengan penempatan dana pemerintah ke perbankan, diperkirakan akan mendorong kinerja ekonomi Indonesia khususnya pada sisi investasi dan konsumsi rumah tangga ke arah yang lebih kuat.

    Pada kuartal III/2025, “Pur baya Effect” sebenarnya telah memberikan dampak pada kinerja ekonomi Indonesia, meskipun sangat terbatas. “Purbaya Effect” tersebut khususnya terjadi pada sisi investasi. Hal ini antara lain terlihat dari kinerja pertumbuhan kredit perbankan. Pada September 2025, kredit perbankan tumbuh 7,18% (YoY) meningkat dibanding posisi Agustus 2025 yang tum buh 7,05% (YoY).

    Kenaikan pertumbuhan kredit tersebut praktis ditopang oleh kredit kepada debitur BUMN. Per September 2025, kredit kepada debitur BUMN tumbuh 9,72% (YoY) naik signifikan dibanding posisi Agustus 2025 yang baru tumbuh 1,69% (YoY). Hampir dapat dipastikan bahwa lonjakan pertumbuhan kredit kepada debitur BUMN ini berasal dari kredit yang disalurkan bank-bank BUMN.

    Yang perlu memperoleh perhatian adalah di tengah lonjakan pertumbuhan kredit kepada debitur BUMN, pertumbuhan kredit kepada debitur swasta justru turun. Pada September 2025, pertumbuhan kredit kepada debitur swasta tumbuh 7,01% (YoY) melambat dibanding Agustus 2025 yang tumbuh 7,23% (YoY). Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor swasta masih struggle, tetapi sekaligus menjadi potensi bagi sumber pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 dan selanjutnya.

    Dengan catatan, yaitu apabila transmisi penempatan dana pemerintah ke perbankan dapat berlangsung meluas. Itu artinya, penempatan dana pemerintah ke bank-bank BUMN perlu didorong agar berpengaruh pada peningkatan dana murah yang dapat dirasakan perbankan secara menyeluruh. Nah, tantangannya adalah bagaimana menciptakan agar transmisi tersebut terjadi.

    Dalam konteks ini, penulis mengusulkan beberapa hal. Pertama, perlu dibangun pemahaman bahwa penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN tidaklah berhenti menjadi likuiditas bank BUMN. Mekanisme perpindahan likuiditas dari bank BUMN ke bank lainnya perlu diciptakan agar perbaikan struktur dana perbankan terjadi secara meluas.  Sehingga, pertumbuhan kredit bank swasta pun, yang biasanya menjadi tempat debitur swas-ta memperoleh kredit, ikut meningkat.

    Kedua, kebijakan dovish melalui peningkatan likuiditas, perlu diimbangi dengan penyelesaian hambatan teknis (debottlenecking) di sektor riil. Tujuannya, untuk mempercepat efektivitas kebijakan pelonggaran likuiditas. Dalam konteks ini, seyogyanya instrumen fiskal, moneter, dan sektor keuang-an (khususnya perbankan) dapat menjadi trigger bagi percepatan debottlenecking di sektor riil.

    PENGUATAN KOORDINASI

    Beberapa waktu yang lalu, Menkeu Purbaya turun menemui pelaku usaha industri rokok dalam rangka “belanja masalah” sekali-gus menunjukkan bukti dukungannya kepada industri.

    Seyogianya, langkah ini direplikasi lebih luas dan strategis ke sektor-sektor lainnya.

    Penguatan koordinasi dan kerja sama antara para pemegang otoritas di sektor keuangan dengan para pemangku kepentingan di sektoral seperti para menteri teknis serta pelaku usaha akan turut menentukan efektivitas transmisi kebijakan di sektor keuangan ke pertumbuhan sektor riil.

    Penulis berpendapat, bila berbagai langkah di atas dapat berjalan simultan, potensi tumbuh lebih tinggi pada kuartal IV/2025, katakanlah sebesar 5,2% (YoY), bukan sesuatu yang mustahil. Kita memiliki peluang untuk memperbaiki pertumbuhan sektoral ekonomi, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi.

    Sementara itu, pertumbuhan Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tetap tinggi pada kuartal IV/2025. Sedangkan pertumbuhan ekspor diperkirakan relatif sama dengan kuartal III/2025. Dengan berbagai perbaikan ini, bukan tidak mungkin, selama 2025, ekonomi Indonesia bisa tumbuh sekitar 5,1% dan keluar dari zona 5,0% (5.0).

  • Kunjungan Bersejarah Presiden Suriah Usai Dihapus dari Daftar Hitam AS

    Kunjungan Bersejarah Presiden Suriah Usai Dihapus dari Daftar Hitam AS

    Washington DC –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa akan melakukan kunjungan bersejarah dengan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Kunjungan dilakukan Sharaa sehari setelah AS menghapusnya dari daftar hitam terorisme.

    Dilansir AFP, Minggu (9/11/2025), Sharaa, yang pasukan pemberontaknya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat.

    Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan presiden Suriah ke AS sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Pemimpin sementara Suriah itu sebenarnya telah bertemu Trump di Riyadh, Arab Saudi, pada Mei lalu.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan Sharaa ‘diharapkan’ akan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan aliansi internasional pimpinan AS melawan ISIS. AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus ‘untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel’.

    Keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus Sharaa dari daftar hitam sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan pemerintahan Sharaa telah memenuhi tuntutan AS, termasuk berupaya menemukan warga AS yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    “Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah kepergian Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad,” kata Pigott.

    Juru bicara tersebut menambahkan penghapusan daftar hitam oleh AS akan mendorong ‘keamanan dan stabilitas regional serta proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah’. Kunjungan Sharaa ke Washington dilakukan setelah kunjungan bersejarahnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan pertamanya ke tanah AS. Sharaa juga presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York.

    Pada Kamis (6/11), Washington memimpin pemungutan suara oleh Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi PBB terhadapnya. Kelompok Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda juga telah dihapus dari daftar kelompok teroris oleh Washington pada bulan Juli.

    Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah berupaya melepaskan diri dari masa lalu mereka yang penuh kekerasan. Mereka berupaya menampilkan citra moderat yang lebih dapat ditoleransi oleh rakyat Suriah dan kekuatan asing.

    “Kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti lebih lanjut atas komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut, yang dengan demikian menandai langkah selanjutnya dalam transformasinya yang menakjubkan dari pemimpin militan menjadi negarawan global,” ujar Direktur Program AS International Crisis Group, Michael Hanna.

    Sharaa diprediksi akan mencari dana untuk pembangunan ulang Suriah setelah 13 tahun perang saudara yang brutal. Pada Oktober lalu, Bank Dunia menetapkan ‘perkiraan terbaik konservatif’ untuk biaya pembangunan kembali Suriah sebesar USD 216 miliar.

    Lihat juga Video ‘Ancaman Trump ke Nigeria: Setop Bantuan hingga Operasi Militer’:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/rfs)

  • Presiden Suriah Bakal Lakukan Pertemuan Bersejarah dengan Trump di AS

    Presiden Suriah Bakal Lakukan Pertemuan Bersejarah dengan Trump di AS

    Washington DC –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa tiba di Amerika Serikat (AS) untuk kunjungan resmi bersejarah. Hal itu dilakukan Sharaa sehari setelah Washington menghapusnya dari daftar hitam terorisme.

    Dilansir AFP, Minggu (9/11/2025), Sharaa, yang pasukan pemberontaknya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat.

    Ini adalah kunjungan pertama presiden Suriah ke AS sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Pemimpin sementara Suriha tersebut telah bertemu Trump pertama kalinya di Riyadh, Arab Saudi, selama kunjungan regional Presiden AS pada Mei lalu.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan bahwa Sharaa ‘diharapkan’ akan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan aliansi internasional pimpinan AS melawan ISIS. AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus ‘untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel’.

    Keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus Sharaa dari daftar hitam sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, mengatakan pemerintahan Sharaa telah memenuhi tuntutan AS, termasuk berupaya menemukan warga Amerika yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    “Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah kepergian Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad,” kata Pigott.

    Juru bicara tersebut menambahkan penghapusan daftar hitam oleh AS akan mendorong ‘keamanan dan stabilitas regional serta proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah’. Kunjungan Sharaa ke Washington dilakukan setelah kunjungan bersejarahnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan pertamanya ke tanah AS. Sharaa juga presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York.

    Pada Kamis (6/11), Washington memimpin pemungutan suara oleh Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi PBB terhadapnya. Kelompok Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda juga telah dihapus dari daftar kelompok teroris oleh Washington pada bulan Juli.

    Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah telah berusaha melepaskan diri dari masa lalu mereka yang penuh kekerasan dan menampilkan citra moderat yang lebih dapat ditoleransi oleh rakyat Suriah dan kekuatan asing.

    “Kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti lebih lanjut atas komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut, yang dengan demikian menandai langkah selanjutnya dalam transformasinya yang menakjubkan dari pemimpin militan menjadi negarawan global,” ujar Direktur Program AS International Crisis Group, Michael Hanna.

    Sharaa diperkirakan akan mencari dana untuk Suriah, yang menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan kembali setelah 13 tahun perang saudara yang brutal. Pada bulan Oktober, Bank Dunia menetapkan ‘perkiraan terbaik konservatif’ untuk biaya pembangunan kembali Suriah sebesar USD 216 miliar.

    Lihat juga Video ‘Presiden Suriah soal Trump Akan Cabut Sanksi: Keputusan Bersejarah!’:

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Kholid Syeirazi Ungkap Bank Dunia Pernah Bersurat Larang Indonesia Bangun Kilang Minyak

    Kholid Syeirazi Ungkap Bank Dunia Pernah Bersurat Larang Indonesia Bangun Kilang Minyak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menyebut Pertamina malas karena tidak bangun kilang minyak hingga kini masih jadi pembahasan.

    Salah satunya dibahas oleh Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi.

    Melalui tayangan Program TO THE POINT AJA! di akun YouTube SINDOnews, Kholid Syeirazi mengungkapkan bahwa Singapura memiliki kapasitas kilang minyak yang sangat besar, sekitar 1,3 juta barel per hari.

    Padahal, kata Kholid, kebutuhan konsumsi dalam negerinya hanya sekitar 300 ribu barel per hari.

    “Siapa off taker-nya itu kalau bukan kita (Indonesia), 1 juta barel. Jadi Singapura sangat mengandalkan market share dari Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Kholid Syeirazi, situasi tersebut juga menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak membangun kilang baru. Ada faktor geopolitik yang melatarbelakanginya.

    “Bahkan World Bank menulis surat kepada Menteri Keuangan, yang intinya pemerintah nggak usah membangun kilang,” bebernya.

    Sebelumnya, pada awal Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya kepada PT Pertamina (Persero), perihal persoalan pembangunan kilang.

    Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah ini tak memiliki kilang baru, sebagai cara Indonesia memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

    Purbaya menjabarkan, bahwa sampai sekarang Indonesia tidak memiliki kilang baru. Padahal, di tahun 2018, ia sempat meminta Pertamina untuk membangun kilang baru.

    “Mereka (Pertamina) janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang kan tidak ada satu pun. Jadi bapak (Komisi XI DPR) tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol,” katanya.

  • Pemegang Saham Tesla Setujui Paket Gaji Rp16.000 Triliun untuk Elon Musk

    Pemegang Saham Tesla Setujui Paket Gaji Rp16.000 Triliun untuk Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham Tesla Inc. akhirnya menyetujui paket kompensasi monumental senilai US$1 triliun untuk CEO Elon Musk, menjadikannya salah satu kesepakatan pembayaran terbesar dalam sejarah korporasi dunia.

    Nilai tersebut hampir setara dengan produk domestik bruto (PDB) Polandia yang mencapai US$915 miliar pada 2024, menurut data Bank Dunia.

    Sebagai perbandingan, nilai kompensasi Musk dua kali lebih besar dari PDB Bangladesh dan hanya 20 negara di dunia yang memiliki ekonomi lebih besar dari jumlah tersebut.

    Paket gaji itu akan diberikan secara bertahap selama 10 tahun, bergantung pada pencapaian sejumlah target ambisius yang telah ditetapkan Tesla. Rencana ini jauh melampaui remunerasi eksekutif lainnya di perusahaan publik besar AS.

    Dalam pidatonya di depan layar bertuliskan “sustainable abundance”, Musk menegaskan kembali visi Tesla untuk menciptakan “kelimpahan berkelanjutan” melalui teknologi ramah lingkungan, mobil swakemudi, dan robotika.

    “Kami bersemangat dengan misi terbaru Tesla, yaitu sustainable abundance,” kata Musk dalam pertemuan tersebut dikutip melalui Reuters, Jumat (7/11/2025)

    Namun, keputusan ini menuai kritik dari kalangan investor institusional. Thomas P. DiNapoli, Pengawas Keuangan Negara Bagian New York, menilai hasil pemungutan suara mencerminkan melemahnya akuntabilitas dan tata kelola di Tesla.

    “Pemungutan suara ini menunjukkan seberapa jauh tata kelola Tesla telah menyimpang dari akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak pemegang saham,” ujar DiNapoli.

    Dia menuduh Musk memperkuat kendali pribadi dengan membeli hampir US$1 miliar saham menjelang tanggal pencatatan suara, sehingga “menentukan hasil pemungutan suara demi kepentingannya sendiri.”

    Menurutnya, paket gaji tersebut bukanlah “pembayaran atas kinerja, melainkan pembayaran atas kekuasaan tanpa batas.”

    Usulan untuk mengubah anggaran dasar perusahaan guna menghapus ambang batas gugatan derivatif 3% juga gagal disetujui oleh para pemegang saham.

    Selain membahas kompensasi, Musk juga menyinggung proyek robot humanoid Optimus, yang menurutnya suatu hari dapat memiliki kesadaran manusia.

    “Saya kira teknologi itu akan mungkin tercapai dalam waktu kurang dari 20 tahun,” ujar Musk.

    Dia bahkan menyebut kemungkinan manusia mentransfer kesadaran ke tubuh robot.

    “Tentu saja, kamu tidak akan menjadi orang yang sama persis, tetapi cukup mirip. Lagi pula, apakah kamu orang yang sama seperti lima tahun lalu? Tidak juga, banyak yang sudah berubah,” tandas Musk.

  • Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jelang penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025 mendatang, ramai petisi yang ditandatangani untuk menolak gelar tersebut diberikan kepada mantan Presiden RI ke-II Soeharto.
    Namun ternyata, ada juga petisi yang mendukung pemberian gelar, meski jumlahnya jauh lebih sedikit.
    Di situs
    change.org
    , penolakan gelar pahlawan untuk
    Soeharto
    ditandatangani oleh belasan ribu masyarakat. Adapun petisi tersebut dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025 lalu mendapatkan dukungan sebanyak 12.849 tanda tangan.
    Selain itu, petisi lain yang menolak Soeharto memperoleh gelar pahlawan juga dibuat pada 25 Oktober 2025, dan memperoleh 909 tanda tangan.
    Ada juga petisi pada 22 Oktober 2016 dengan perolehan dukungan sebanyak 1.806 tanda tangan.
    Di sisi lain, dukungan juga muncul dalam petisi yang dibuat pada 27 Oktober 2022 dengan jumlah dukungan sebanyak 143 tanda tangan.
    Lalu, petisi dukungan gelar pahlawan untuk Soeharto juga dibuat pada 2 Mei 2025 dengan jumlah dukungan hanya 9 tanda tangan.
    Kemudian, pada 14 April 2025 dukungan gelar pahlawan juga ditandatangani oleh 13 tanda tangan.
    Akademisi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa meskipun mendiang Presiden Soeharto memiliki sejumlah jasa besar bagi bangsa, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
    Magnis mengakui, Soeharto merupakan sosok yang berperan penting membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin serta berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru.?
    “Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi setelah tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin,” ujar Romo Magnis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia juga mengakui, di masa Soeharto, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara.
    “Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia, dan sebaliknya menjadikan Indonesia bagian dari ASEAN yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Magnis.
    Dalam petisi yang dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025, disebutkan bahwa Soeharto melakukan tindakan pelanggaran berat diantaranya Peristiwa Pulau Buru (1965-1966), Peristiwa ‘Petrus’ 1981-1983, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1987, Kebijakan DOM (Aceh 1989-1998 dan Papua 1963-2003), dan Peristiwa 27 Juli 1996.
    Hal ini berdasarkan temuan Tim Kajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim Kajian, Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro-yustisia sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    Penyelidikan pro-yustisia telah dilakukan atas berbagai peristiwa yang di antaranya turut mencakup peristiwa yang dikaji oleh Tim Kajian dan telah ditemukan adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan No. 140 PK/Pdt/2015 dan diwajibkan membayar uang sebesar 315 juta dollar AS dan Rp 139,4 miliar kepada Negara.
    Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan Stolen Asset Recovery (StAR) pada 2007 yang menyebutkan Soeharto sebagai pemimpin dunia paling korup di dunia di abad ke-20.
    Soeharto menduduki peringkat pertama dengan jumlah aset yang dikorupsinya sebesar 15-35 Miliar Dollar AS.
    Meskipun Soeharto tidak pernah dipidana, hal ini tidak berarti bahwa Soeharto tidak bersalah. Pasalnya, proses hukum tersebut dihentikan pada 2006 akibat kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk.
    Romo Magnis menilai, rekam jejak kelam Soeharto di bidang hak asasi manusia dan korupsi sistematis membuatnya tidak pantas dianugerahi
    gelar pahlawan nasional
    .
    “Dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” tegasnya.
    Magnis menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan massal 1965–1966, yang disebut sebagai salah satu tragedi genosida terbesar di dunia pada abad ke-20.
    “Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto paling bertanggung jawab atas genosida setelah 1965–1966. Antara 800.000 sampai 3 juta orang menjadi korban. Itu mengerikan sekali,” ujarnya.
    Selain pelanggaran HAM, Romo Magnis juga menilai Soeharto telah melakukan korupsi besar-besaran selama 32 tahun berkuasa.
    “Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” katanya menegaskan.
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengonfirmasi bahwa seluruh nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah memenuhi kriteria dasar untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” kata Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Dari total 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
    Fadli menjelaskan bahwa daftar nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat keputusan akhir.
    “Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa penentuan calon pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan berlapis.
    Sebanyak 40 nama yang diusulkan Kemensos berasal dari usulan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Setelah itu, nama-nama tersebut dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan GTK,” ujar Fadli.
    Ia menambahkan, proses penetapan juga melibatkan diskusi publik dan seminar akademik untuk menilai kiprah dan kontribusi para tokoh sebelum nama mereka diserahkan kepada Presiden.
    “Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan GTK,” tegas dia.
    Presiden pelajari usulan 40 tokoh yang dapat gelar pahlawan
    Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sempat menjadi menantu Soeharto, disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, nama-nama tersebut sedang dipelajari oleh Presiden RI.
    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    “Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan,” lanjut Prasetyo.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Puan menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jelang penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025 mendatang, ramai petisi yang ditandatangani untuk menolak gelar tersebut diberikan kepada mantan Presiden RI ke-II Soeharto.
    Namun ternyata, ada juga petisi yang mendukung pemberian gelar, meski jumlahnya jauh lebih sedikit.
    Di situs
    change.org
    , penolakan gelar pahlawan untuk
    Soeharto
    ditandatangani oleh belasan ribu masyarakat. Adapun petisi tersebut dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025 lalu mendapatkan dukungan sebanyak 12.849 tanda tangan.
    Selain itu, petisi lain yang menolak Soeharto memperoleh gelar pahlawan juga dibuat pada 25 Oktober 2025, dan memperoleh 909 tanda tangan.
    Ada juga petisi pada 22 Oktober 2016 dengan perolehan dukungan sebanyak 1.806 tanda tangan.
    Di sisi lain, dukungan juga muncul dalam petisi yang dibuat pada 27 Oktober 2022 dengan jumlah dukungan sebanyak 143 tanda tangan.
    Lalu, petisi dukungan gelar pahlawan untuk Soeharto juga dibuat pada 2 Mei 2025 dengan jumlah dukungan hanya 9 tanda tangan.
    Kemudian, pada 14 April 2025 dukungan gelar pahlawan juga ditandatangani oleh 13 tanda tangan.
    Akademisi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa meskipun mendiang Presiden Soeharto memiliki sejumlah jasa besar bagi bangsa, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
    Magnis mengakui, Soeharto merupakan sosok yang berperan penting membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin serta berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru.?
    “Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi setelah tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin,” ujar Romo Magnis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia juga mengakui, di masa Soeharto, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara.
    “Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia, dan sebaliknya menjadikan Indonesia bagian dari ASEAN yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Magnis.
    Dalam petisi yang dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025, disebutkan bahwa Soeharto melakukan tindakan pelanggaran berat diantaranya Peristiwa Pulau Buru (1965-1966), Peristiwa ‘Petrus’ 1981-1983, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1987, Kebijakan DOM (Aceh 1989-1998 dan Papua 1963-2003), dan Peristiwa 27 Juli 1996.
    Hal ini berdasarkan temuan Tim Kajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim Kajian, Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro-yustisia sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    Penyelidikan pro-yustisia telah dilakukan atas berbagai peristiwa yang di antaranya turut mencakup peristiwa yang dikaji oleh Tim Kajian dan telah ditemukan adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan No. 140 PK/Pdt/2015 dan diwajibkan membayar uang sebesar 315 juta dollar AS dan Rp 139,4 miliar kepada Negara.
    Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan Stolen Asset Recovery (StAR) pada 2007 yang menyebutkan Soeharto sebagai pemimpin dunia paling korup di dunia di abad ke-20.
    Soeharto menduduki peringkat pertama dengan jumlah aset yang dikorupsinya sebesar 15-35 Miliar Dollar AS.
    Meskipun Soeharto tidak pernah dipidana, hal ini tidak berarti bahwa Soeharto tidak bersalah. Pasalnya, proses hukum tersebut dihentikan pada 2006 akibat kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk.
    Romo Magnis menilai, rekam jejak kelam Soeharto di bidang hak asasi manusia dan korupsi sistematis membuatnya tidak pantas dianugerahi
    gelar pahlawan nasional
    .
    “Dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” tegasnya.
    Magnis menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan massal 1965–1966, yang disebut sebagai salah satu tragedi genosida terbesar di dunia pada abad ke-20.
    “Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto paling bertanggung jawab atas genosida setelah 1965–1966. Antara 800.000 sampai 3 juta orang menjadi korban. Itu mengerikan sekali,” ujarnya.
    Selain pelanggaran HAM, Romo Magnis juga menilai Soeharto telah melakukan korupsi besar-besaran selama 32 tahun berkuasa.
    “Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” katanya menegaskan.
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengonfirmasi bahwa seluruh nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah memenuhi kriteria dasar untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” kata Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Dari total 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
    Fadli menjelaskan bahwa daftar nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat keputusan akhir.
    “Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa penentuan calon pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan berlapis.
    Sebanyak 40 nama yang diusulkan Kemensos berasal dari usulan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Setelah itu, nama-nama tersebut dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan GTK,” ujar Fadli.
    Ia menambahkan, proses penetapan juga melibatkan diskusi publik dan seminar akademik untuk menilai kiprah dan kontribusi para tokoh sebelum nama mereka diserahkan kepada Presiden.
    “Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan GTK,” tegas dia.
    Presiden pelajari usulan 40 tokoh yang dapat gelar pahlawan
    Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sempat menjadi menantu Soeharto, disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, nama-nama tersebut sedang dipelajari oleh Presiden RI.
    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    “Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan,” lanjut Prasetyo.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Puan menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 atau periode Oktober-Desember menjadi yang tertinggi di tahun ini.

    “Kalau berbagai program pemerintah dijalankan secara optimal maka kami yakin kuartal IV akan menjadi yang tertinggi selama tahun ini,” kata Airlangga di Jakarta, dikutip Antara, Selasa, 4 November.

    Program yang dimaksud oleh Menko Airlangga yakni program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21, Bantuan Pangan Oktober-November, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja, tambahan manfaat perumahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, deregulasi perizinan dan peningkatan kualitas permukiman.

    Selain itu, program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.

    Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2025, akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/11) pukul 11.00 WIB.

    “Pertumbuhan ekonomi di kuartal II sebesar 5,12 persen, kuartal III tunggu pengumuman besok jam 11, di kuartal IV saya yakin lebih tinggi dari 5,12 persen,” ucap dia.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin konsumsi rumah tangga bakal mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal IV-2025.

    “(Pertumbuhan konsumsi rumah tangga) Sekitar 5,5 persen atau lebih sedikit,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

    Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 dapat mencapai 5,67 persen, seiring menguatnya konsumsi masyarakat dan dampak stimulus pemerintah yang mulai berdampak di akhir tahun.

    Ia menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8 persen tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang sedang terjadi.

    Salah satu indikator perbaikan ekonomi ia soroti, terlihat dari peningkatan konsumsi rumah tangga. Proporsi belanja masyarakat untuk konsumsi mencapai 75,1 persen pada September 2025, naik dari 74,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan dana Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan sejak 13 September 2025.

    Sebagaimana diketahui, rincian penempatan dana dilakukan di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing sebesar Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

  • Cak Imin Resmi Canangkan Program 10.000 Hunian bagi Pekerja

    Cak Imin Resmi Canangkan Program 10.000 Hunian bagi Pekerja

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) resmi mencanangkan Program 10.000 Hunian Pekerja dengan melakukan groundbreaking pembangunan Griya Pekerja Pasar Minggu, Jakarta, hari ini. Ia menjelaskan program ini dikoordinasikan oleh Kemenko PM bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu para pekerja memiliki hunian pertama.

    “Langkah kita ini adalah upaya bersama mewujudkan komitmen kita bagi mayoritas pekerja untuk memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

    Cak Imin menegaskan bantuan ini akan memangkas beban pengeluaran pekerja, termasuk biaya transportasi yang selama ini cukup tinggi karena jarak tempat tinggal dan lokasi kerja yang jauh.

    “Upaya mengurangi pengeluaran biaya hidup pekerja kita ini bagian dari Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025,” tuturnya.

    Diketahui, saat ini rata-rata biaya transportasi di Indonesia masih lebih tinggi dari standar Bank Dunia yang menetapkan pengeluaran transportasi tidak lebih dari 10% dari gaji pekerja.

    “Paling tidak mengurangi jumlah pengeluaran, meningkatkan jumlah pendapatan, meningkatkan akses ketersediaan bagi sarana dan pelasarana menuju sehat dan produktif,” sambungnya.

    Ia pun berharap para pekerja dapat memiliki hunian pertama mereka setelah tiga tahun menerima bantuan pemerintah tersebut.

    Selain di Pasar Minggu, pembangunan hunian untuk 10.000 pekerja ini juga akan dilakukan secara bertahap di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, hingga Jababeka Cikarang yang ditargetkan rampung pada 2029 mendatang.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program tersebut di seluruh lokasi yang direncanakan.

    “Kami akan menyiapkan pengembangan Griya Pekerja tidak hanya di Jakarta saja, tapi termasuk kelima titik lainnya,” ungkapnya..

    Ia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola tiga lokasi Griya Pekerja lainnya yang berlokasi di Pulau Batam, yakni Muka Kuning, Lancang Kuning, dan Kabil.

    “Sebagai update, sampai dengan hari ini kami sudah mengelola tiga titik Griya Pekerja di Pulau Batam (yaitu) di Muka Kuning, Lancang Kuning, dan Kabil,” pungkasnya.

    (akd/ega)

  • Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045

    Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045

    Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Auditorium Unsri Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (3/11/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Tito selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unsri memaparkan peran penting pendidikan tinggi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
    Menurutnya, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar momentum seratus tahun kemerdekaan RI, melainkan sebuah harapan, target, sekaligus proyeksi bahwa Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju pada 2045.
    Keyakinan tersebut juga sejalan dengan berbagai prediksi lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), McKinsey, dan World Bank.
    “Dengan
    trajectory
    pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang baik, Indonesia akan melompat. Tahun 2040 sampai 2045 menjadi kekuatan ekonomi dominan nomor empat atau nomor lima terbesar di dunia,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin.
    Ia optimistis, proyeksi tersebut dapat diwujudkan. Keyakinan ini dilandasi oleh banyaknya potensi Indonesia, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kuat.
    Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi dari sisi struktur sosial-ekonomi, khususnya tumbuhnya kelas menengah.
    Tito menilai, dominasi kelas menengah yang terdidik dan terlatih akan menjadi pendorong utama Indonesia menuju negara maju.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tercatat 17,13 persen penduduk Indonesia merupakan kelas menengah, sedangkan 49,22 persen merupakan masyarakat menuju kelas menengah.
    “Artinya, ada harapan untuk kita menjadi negara maju yang didominasi kelas menengah,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, keyakinan lain terhadap terwujudnya Indonesia sebagai negara maju didasarkan pada dua hal, yakni perubahan paradigma pertarungan dunia dari realisme ke liberalisme dan konstruktivisme, serta studi empiris personal.
    Pada aspek
    pertama
    , Tito menjelaskan bahwa paradigma realisme melihat negara sebagai aktor utama dalam politik global.
    Pandangan tersebut kemudian bergeser ke paradigma liberalisme yang menekankan peran aktor non-negara sebagai tokoh sentral.
    Saat ini, dinamika itu berkembang ke paradigma konstruktivisme yang memuat norma-norma yang mengatur negara maupun aktor non-negara.
    Pada aspek
    kedua
    , Tito menceritakan pengalamannya menyaksikan sejumlah negara yang mengalami kemajuan pesat.
    Ia mencontohkan transformasi China, yang semula negara berkembang, namun kini menjadi kekuatan ekonomi dunia berkat optimalisasi sumber daya manusia (SDM).
    “Kalau sumber daya manusianya hebat, sumber daya alamnya juga hebat, dikelola baik (kita akan) melompat ke negara (maju). Kunci (kita) adalah pendidikan, untuk menjadi tenaga kerja yang unggul, maka angkatan kerja kita harus terdidik dan terlatih, serta sehat,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Rektor Unsri Taufiq Marwa, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, dan Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet.
    Hadir pula para sivitas akademika Unsri, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Provinsi Sumsel, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.