Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Anggaran 2025 Dipangkas, KKP Kembangkan Sumber Pendanaan dari Investor

    Anggaran 2025 Dipangkas, KKP Kembangkan Sumber Pendanaan dari Investor

    JAKARTA – Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2025 dipangkas Rp2,12 triliun dari pagu awal Rp6,22 triliun. Dengan adanya pemangkasan itu, KKP mendorong diversifikasi skema pendanaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Kusdiantoro menyebut, pihaknya terus mengembangkan strategi inovatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

    Salah satunya melalui Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.  

    “Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kami untuk lebih kreatif melakukan kolaborasi dan berinovasi dalam menjalankan program, termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 1 Maret.

    Kusdiantoro menilai, pendanaan inovatif seperti Impact Bond memungkinkan investasi yang lebih terarah. Di antaranya untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan serta melestarikan sumber daya laut. 

    Di samping itu, kata dia, konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial serta mitigasi perubahan iklim. 

    Meski begitu, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. 

    Saat ini KKP menargetkan perlindungan 30 persen wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045.

    “Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektare, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektare serta menambah 10 juta hektare wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM,” ucapnya.

    Untuk mencapai target tersebut, menurut Kusdiantoro, dibutuhkan pendanaan signifikan. Untuk menutup kesenjangan pembiayaan, lanjut dia, pihaknya terus mendorong inovasi pendanaan alternatif, termasuk penerapan debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.

  • Anggaran Dipangkas, KKP Kejar Sumber Pembiayaan dari Investor

    Anggaran Dipangkas, KKP Kejar Sumber Pembiayaan dari Investor

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini dipangkas Rp 2,12 triliun dari pagu awal Rp 6,22 triliun. Sejalan dengan itu, KKP mendorong diversifikasi skema pendanaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro menyampaikan pihaknya terus mengembangkan strategi inovatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

    Salah satunya melalui Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.

    “Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kita untuk lebih kreatif melakukan kolaborasi dan berinovasi dalam menjalankan program termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi,” kata Kusdiantoro dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

    Menurut Kusdiantoro, pendanaan inovatif seperti Impact Bond memungkinkan investasi yang lebih terarah. Di antaranya, untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta melestarikan sumber daya laut.

    Lebih lanjut, konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial, serta mitigasi perubahan iklim. Meski begitu, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan, dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

    “Saat ini, KKP menargetkan perlindungan 30% wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045. Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektar, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektar, serta menambah 10 juta hektar wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM,” tambah Kusdiantoro.

    Untuk mencapai target tersebut, Kusdiantoro menilai dibutuhkan pendanaan yang signifikan. Karenanya untuk menutup kesenjangan pembiayaan, KKP terus mendorong inovasi pendanaan alternatif, termasuk penerapan debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat dan penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.

    (hns/hns)

  • Tantangan Digitalisasi dan Kesenjangan di Indonesia

    Tantangan Digitalisasi dan Kesenjangan di Indonesia

    Jakarta: Revolusi Industri 5.0 menghadirkan era baru yang menggabungkan otomatisasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. 
     
    Namun, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan digital hingga kurangnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan ini.
     
    Dalam The 22nd Economix International Seminar yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada 11 Februari 2025, para pakar dari World Bank Group, International Telecommunication Union (ITU), serta pemangku kepentingan membahas dampak digitalisasi terhadap ekonomi global tersebut.
    Kesenjangan digital jadi hambatan besar 
    Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses dan literasi digital. Senior Digital Development Analyst dari World Bank Group, Jonathan Marskell menyatakan, peran digitalisasi bukan hanya bagian dari pembangunan infrastruktur. Data World Bank menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan akses dan sosial yang menghambat perkembangan digital Indonesia, seperti e-KTP.

    “Bertujuan untuk mengatasi keterbatasan kepercayaan dalam transaksi daring, verifikasi identitas saat ini yang tidak efisien dan mahal, serta risiko keamanan dalam verifikasi identitas saat ini,” ujar Marskell dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Februari 2025.
     
    Selain itu, UMKM juga kesulitan beradaptasi dengan perdagangan digital. Senior Officer Ekonomi Digital di Sekretariat ASEAN, Hazremi Hamid mengungkapkan dalam perdagangan digital, infrastruktur dan konektivitas sudah cukup kuat namun keamanan siber yang belum merata menghambat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ini.
     

    Krisis talenta digital
    Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Fahrurozi, mengungkapkan bahwa Indonesia kekurangan talenta digital. 
     
    Saat ini, hanya 19 persen pekerja memiliki keterampilan digital dasar, sementara tenaga kerja dengan keterampilan digital tingkat lanjut hanya 6 persen.
     
    “Indonesia menghadapi kekurangan 3 juta talenta digital pada 2030, yang berdampak pada daya saing global. Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan pentingnya keseimbangan keterampilan teknis, kognitif, dan interpersonal,” jelas Fahrurozi.
     
    Sementara itu, Direktur Negara untuk Kegiatan ILO di Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh menambahkan, bahwa otomatisasi dapat menggantikan jutaan pekerjaan. Namun, dengan strategi yang tepat, teknologi justru bisa menciptakan peluang baru.
    Bagaimana Indonesia menyikapi tantangan ini?
    Dalam diskusi panel yang dipandu oleh Direktur Lembaga Demografi UI, I Dewa Gede Karma Wisana berbagai pakar membahas strategi menghadapi tantangan digitalisasi. Ilham Akbar Habibie, Presiden International Indonesia Chamber of Commerce, menekankan perlunya kebijakan pemerintah yang responsif.
     
    Niall Saville, Senior Advisor di Tony Blair Institute, menyoroti pentingnya regulasi perlindungan data dan perdagangan digital.
     
    “Negara dengan regulasi digital yang kuat lebih siap menghadapi perubahan. Indonesia harus proaktif dalam keamanan digital dan inovasi,” ujar Saville.
     

    Seminar The 22nd Economix FEB UI: Mencari Solusi untuk Revolusi Industri 5.0 diadakan di Balai Purnomo Prawiro, FISIP UI, dan dihadiri oleh tokoh nasional serta internasional. Acara terbagi dalam dua sesi utama yang membahas tantangan dan peluang dalam transformasi digital.
     
    Selain seminar, acara ini juga menghadirkan kompetisi internasional dan Model United Nations (MUN) yang melibatkan mahasiswa serta akademisi dari berbagai negara. Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 5.0.
     
    Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk memastikan digitalisasi yang inklusif. Hasil seminar ini diharapkan bisa diterapkan dalam kebijakan nyata guna menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di era digital.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Dana Rekonstruksi IMF dan Bank Dunia untuk Lebanon Bergantung pada Normalisasi dengan Israel – Halaman all

    Dana Rekonstruksi IMF dan Bank Dunia untuk Lebanon Bergantung pada Normalisasi dengan Israel – Halaman all

    Dana Rekonstruksi IMF dan Bank Dunia untuk Lebanon Bergantung pada Normalisasi dengan Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia berupaya untuk menghubungkan dana rekonstruksi Lebanon dengan “normalisasi” dengan Israel dan “pelucutan senjata” Hizbullah, menurut sumber informasi yang berbicara dengan Al-Akhbar .

    Dalam pertemuan baru-baru ini antara penjabat gubernur Banque du Liban (BDL) Wassim Mansouri dan kepala IMF Kristalina Georgieva, pejabat barat tersebut dilaporkan mengindikasikan bahwa “akses Lebanon terhadap pendanaan dari IMF dan negara-negara donor akan … dikaitkan dengan langkah-langkah dan prosedur spesifik dengan kerangka waktu dan tujuan spesifik.”

    “Menurut mereka yang mengetahui masalah ini, langkah-langkah ini bertepatan dengan tekanan politik yang diharapkan dengan judul ‘normalisasi’ dan ‘pelucutan senjata’,” harian Lebanon itu melaporkan pada tanggal 26 Februari.

    Sehari sebelumnya, Steve Witkoff, utusan khusus AS untuk Asia Barat, menyatakan bahwa ia “melihat potensi” bagi Lebanon dan Suriah untuk bergabung dalam kesepakatan normalisasi dengan Israel.

    “Lebanon, omong-omong, sebenarnya bisa memobilisasi dan ikut serta dalam Perjanjian Damai Abraham, seperti juga Suriah. Jadi, begitu banyak perubahan mendalam yang sedang terjadi,” kata Witkoff pada hari Rabu dalam sebuah acara di Washington untuk Komite Yahudi Amerika.

    Pada tahun 2022, IMF dan Lebanon mencapai kesepakatan tingkat staf untuk Fasilitas Dana Tambahan (Extended Fund Facility/EFF) selama empat tahun yang bernilai sekitar $3 miliar, bergantung pada reformasi menyeluruh di sektor keuangan. 

    Akan tetapi, kesepakatan ini belum berjalan karena krisis yang sedang berlangsung di Lebanon dan korupsi yang mengakar.

    Awal bulan ini, Menteri Keuangan Lebanon Yassin Jaber mengumumkan bahwa Bank Dunia telah menyiapkan ” rencana awal ” untuk proyek rekonstruksi senilai $1 miliar guna membangun kembali infrastruktur dan membersihkan puing-puing dari perang Israel di Lebanon. Proyek tersebut mencakup komitmen pendanaan awal sebesar $250 juta untuk Beirut.

    Menurut sumber Al-Akhbar , perwakilan Bank Dunia telah meminta agar prosedur yang diperlukan dipercepat untuk menyetujui dana tersebut pada pertemuan Dewan Eksekutif Bank Dunia pada tanggal 25 Maret, bergantung pada tuntutan Barat untuk reformasi keuangan dan politik.

    Uni Eropa juga telah mensyaratkan pendanaan untuk Lebanon pada “kebutuhan untuk merestrukturisasi sistem perbankannya,” menunda pencairan bantuan sebesar 500 juta euro yang merupakan bagian dari kesepakatan tahun 2024 yang ditandatangani antara Beirut dan Brussels untuk mengurangi arus pengungsi ke Eropa.

    Setengah dari uang itu telah dibayarkan Agustus lalu. Namun, sisanya akan tunduk pada “beberapa persyaratan,” kata Komisaris Uni Eropa untuk Mediterania Dubravka Suica saat berkunjung ke Lebanon.

    “Prasyarat utamanya adalah restrukturisasi sektor perbankan… dan kesepakatan yang baik dengan Dana Moneter Internasional,” katanya setelah bertemu dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun.

    Setelah perang brutal Israel di Lebanon, perkiraan mengatakan negara itu saat ini membutuhkan sekitar $ 6-7 miliar untuk rekonstruksi skala penuh.

    Perlawanan Lebanon sejauh ini telah menyediakan sebagian besar dana untuk membangun kembali Beirut selatan dan desa-desa selatan Lebanon, mengalokasikan sekitar $650 juta untuk perumahan dan restorasi—di mana sekitar $250 juta dicairkan menyusul pertikaian mengenai larangan penerbangan Iran dari bandara Beirut.

    Namun, kemampuan Hizbullah untuk mencairkan dana telah berulang kali terhambat, dengan tekanan AS yang kuat terhadap Lebanon dan Irak untuk menghentikan aliran dana bagi perlawanan.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Duet Tony Blair & Ray Dalio Kawal Danantara, Ini Sepak Terjangnya

    Duet Tony Blair & Ray Dalio Kawal Danantara, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diresmikan Prabowo Subianto bakal memiliki pengawas top berkelas internasional. Dua tokoh internasional telah masuk radar Danantara untuk dijadikan Dewan Pengawas.

    Eks PM Inggris Tony Blair dan investor kawakan Amerika Serikat Ray Dalio santer dikabarkan bakal bergabung menjadi pengawas utama Danantara. Posisi Dewan Pengawas sendiri sudah diisi Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dan ditemani Muliaman Hadad sebagai wakilnya.

    Muliaman sempat buka-bukaan alasan pihaknya mengajak Tony Blair dan Ray Dalio bergabung, dia mengatakan Danantara saat ini ingin ada eksposur dari dunia internasional yang sangat kuat. Sosok macam Tony Blair dan juga Ray Dalio dapat menjadi sorotan global untuk Danantara, makanya diajak ikut bergabung.

    “Saya kira siapapun dia, yang paling penting kan exposure internasional Danantara harus kuat. Iya, (Tony Blair dan Ray Dalio) mewakili global view,” kata Muliaman ketika ditemui di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Soal kepastian Tony Blair dan Ray Dalio menjadi Dewan Pengawas, Muliaman meminta semua pihak sabar. Nantinya akan ada pengumuman resmi secara langsung soal struktur lengkap Danantara oleh CEO Rosan Roeslani.

    “Nanti akan diumumkan resmi oleh Pak Rosan,” tegas Muliaman singkat.

    Lantas siapa sebenarnya Tony Blair dan juga Ray Dalio? ini sosoknya:

    Tony Blair

    Tony Blair dikenal sebagai eks Perdana Menteri Inggris. Dia memiliki karier cemerlang di dunia politik. Semua dimulai ketika Tony Blair bergabung dalam Partai Buruh. Pada tahun 1983, Tony terpilih menjadi anggota parlemen untuk daerah pemilihan Sedgefield di County Durham.

    Pada tahun 1994, Blair memenangkan pemilihan pimpinan Partai Buruh. Ia membawa misi untuk memulai perubahan citra partai yang dikenal sebagai “Partai Buruh Baru”.

    Puncak karier politiknya adalah ketika diresmikan sebagai Perdana Menteri Inggris pada 2 Mei 1997. Tony Blair menjadi perdana menteri termuda abad ke-20 dan memimpin Inggris selama 10 tahun. Dia juga merupakan perdana menteri terlama kedua dalam sejarah Inggris pasca perang setelah Margaret Thatcher.

    Setelah tak lagi menjabat, Tony Blair diangkat menjadi utusan Timur Tengah untuk PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia. Blair juga mendirikan Tony Blair Associates, sebuah badan yang memberikan nasehat-nasehat politik, ekonomi, dan reformasi pemerintahan.

    Jejak Tony Blair di Indonesia sudah cukup banyak. Dia pernah berkutat pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru di Indonesia. Tony pernah ditunjuk menjadi dewan pengarah pembangunan IKN pada 2020 silam.

    Kemudian, di tahun 2022, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Tony Blair untuk mempromosikan IKN ke dunia internasional. Jokowi sempat mengundang Tony Blair untuk berkunjung di Istana Negara, dia kala itu didampingi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Dalam keterangannya usai mendampingi presiden, Luhut mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai perencanaan pemindahan IKN. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.

    “Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022) yang lalu.

    Ray Dalio

    Ray Dalio memang bukan sosok sembarangan. Namanya dikenal malang melintang di sektor keuangan Amerika Serikat. Dalio merupakan pendiri dan Mentor CIO, Bridgewater Associates, perusahaan manajemen investasi raksasa asal negeri Paman Sam.

    Dalam catatan detikcom, menurut situs resmi Bridgewater Associates, Dalio merupakan lulusan Sarjana bidang Keuangan dari C.W. Post College pada 1971 lalu. Kemudian ia memperoleh gelar MBA (Master of Business Administration) dari Harvard Business School pada 1973.

    Dua tahun kemudian atau sekitar tahun 1975, baru lah Ray Dalio mendirikan Bridgewater Associates di sebuah apartemen dua kamar miliknya di New York City (NYC). Pada awalnya, Ray hanya membantu para investor institusional melalui konsultasi dan pengelolaan aset mereka secara aktif, terutama di pasar komoditas dan berjangka.

    Dia juga membagikan pemikiran investasinya dalam laporan riset harian ‘Bridgewater Daily Observations’ yang dikirim kepada klien perusahaan melalui Telex. Seiring berjalannya waktu, kualitas laporan yang ditulis Ray ini menarik minat para investor hingga Bridgewater berhasil mendapatkan kucuran dana institusional pertama untuk dikelola secara langsung pada 1985 lalu.

    Tidak tanggung-tanggung, dana investasi pertama yang dipercaya kepada Ray senilai US$ 5 juta dari Bank Dunia. Sejak saat itu banyak investor institusional lainnya yang kemudian ikut menitipkan dana investasi untuk dikelola secara langsung oleh Bridgewater.

    Di bawah kepemimpinan Ray, Bridgewater akhirnya menjadi perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia versi majalah Fortune. Selain itu hingga saat ini Bridgewater Daily Observations masih menjadi salah satu laporan pasar paling dicari investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.

    Namun pada 2017 lalu Ray secara resmi mengundurkan diri dari jabatan CEO, yang kemudian beralih menjadi CIO. Hanya berselang 3 tahun, pada 2020 ia kemudian mengalihkan jabatannya sebagai CIO untuk fokus pada posisinya sebagai pendamping Komite Investasi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evolusi strategi investasi Bridgewater.

    Proses peralihan jabatan CIO ini rampung pada September 2022 lalu, dan sejak itu Ray Dalio hanya bekerja sebagai mentor bagi para CIO dan Komite Investasi perusahaan. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Operasional, dan sebagai investor senior Bridgewater Associates.

    Menurut perhitungan Forbes, Ray Dalio memiliki kekayaan mencapai US$ 14 miliar atau sekitar Rp 229,6 triliun. Hartanya itu membuat dirinya bertengger di posisi 167 orang terkaya di dunia.

    Di Indonesia, jejaknya mulai terasa setelah Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi banyak ‘berguru’ dengan Ray Dalio untuk pembentukan Family Office di Indonesia. Luhut bahkan beberapa kali melakukan pertemuan empat mata dengan Ray Dalio.

    (hal/kil)

  • Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    CEO Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjawab pertanyaan awak media seusai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Harianto

    CEO: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa investasi Danantara akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara transparan serta berintegritas.

    Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan investasi yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

    Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip good governance akan menjadi dasar dalam setiap langkah investasi yang diambil oleh BPI Danantara, dengan mengutamakan transparansi dan integritas.

    “Dalam menjalankan investasi ini arahan dari Bapak Presiden kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik,” kata Rosan.

    Ia mengungkapkan bahwa dia dan timnya bekerja keras, termasuk dengan dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir, untuk memastikan bahwa BPI Danantara bisa berjalan dengan lancar sehingga berhasil diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa BPI Danantara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, memiliki 99 persen saham yang dimiliki oleh badan itu, sementara 1 persen saham lainnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai saham seri A.

    Menurut Rosan, meskipun hanya 1 persen, saham seri A itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan BPI Danantara dan berperan penting dalam mencapai tujuan investasi yang lebih strategis.

    Sebagai badan investasi yang diamanahkan oleh pemerintah, BPI Danantara bertugas untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

    Investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan untuk generasi mendatang.

    “Tidak hanya saat ini, tapi juga saat ke depan karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita,” ucap Rosan.

    Dia menambahkan bahwa tujuan investasi Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2029.

    Dia juga mencatat bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2 hingga 5,3 persen, sesuai dengan prediksi Bank Dunia dan OECD mengenai kondisi ekonomi Indonesia ke depan.

    “Tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5 persen sudah sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan kita 5 persen kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3 persen, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita,” kata Rosan.

    Sumber : Antara

  • Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

    “Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat,” kata Fahri di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

    “Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia,” katanya.

    Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

    Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

    Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

    “Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan,” kata Claudia.

    Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengenal Ray Dalio, Investor Kawakan AS yang Diajak Awasi Danantara

    Mengenal Ray Dalio, Investor Kawakan AS yang Diajak Awasi Danantara

    Jakarta –

    Sosok investor kawakan asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio santer dikabarkan akan masuk dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalio disebut-sebut akan menjadi calon Dewan Pengawas Danantara.

    Dia adalah tokoh internasional kedua yang dikaitkan dengan Danantara, sebelum Dalio, ada eks PM Inggris Tony Blair yang juga dikabarkan akan masuk Dewan Pengawas Danantara.

    Ray Dalio memang bukan sosok sembarangan. Namanya dikenal malang melintang di sektor keuangan Amerika Serikat. Dalio merupakan pendiri dan Mentor CIO, Bridgewater Associates, perusahaan manajemen investasi raksasa asal negeri Paman Sam.

    Dalam catatan detikcom, menurut situs resmi Bridgewater Associates, Dalio merupakan lulusan Sarjana bidang Keuangan dari C.W. Post College pada 1971 lalu. Kemudian ia memperoleh gelar MBA (Master of Business Administration) dari Harvard Business School pada 1973.

    Dua tahun kemudian atau sekitar tahun 1975, baru lah Ray Dalio mendirikan Bridgewater Associates di sebuah apartemen dua kamar miliknya di New York City (NYC). Pada awalnya, Ray hanya membantu para investor institusional melalui konsultasi dan pengelolaan aset mereka secara aktif, terutama di pasar komoditas dan berjangka.

    Ia juga membagikan pemikiran investasinya dalam laporan riset harian ‘Bridgewater Daily Observations’ yang dikirim kepada klien perusahaan melalui Telex. Seiring berjalannya waktu, kualitas laporan yang ditulis Ray ini menarik minat para investor hingga Bridgewater berhasil mendapatkan kucuran dana institusional pertama untuk dikelola secara langsung pada 1985 lalu.

    Tidak tanggung-tanggung, dana investasi pertama yang dipercaya kepada Ray senilai US$ 5 juta dari Bank Dunia. Sejak saat itu banyak investor institusional lainnya yang kemudian ikut menitipkan dana investasi untuk dikelola secara langsung oleh Bridgewater.

    Di bawah kepemimpinan Ray, Bridgewater akhirnya menjadi perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia versi majalah Fortune. Selain itu hingga saat ini Bridgewater Daily Observations masih menjadi salah satu laporan pasar paling dicari investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.

    Namun pada 2017 lalu Ray secara resmi mengundurkan diri dari jabatan CEO, yang kemudian beralih menjadi CIO. Hanya berselang 3 tahun, pada 2020 ia kemudian mengalihkan jabatannya sebagai CIO untuk fokus pada posisinya sebagai pendamping Komite Investasi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evolusi strategi investasi Bridgewater.

    Proses peralihan jabatan CIO ini rampung pada September 2022 lalu, dan sejak itu Ray Dalio hanya bekerja sebagai mentor bagi para CIO dan Komite Investasi perusahaan. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Operasional, dan sebagai investor senior Bridgewater Associates.

    Menurut perhitungan Forbes, Ray Dalio memiliki kekayaan mencapai US$ 14 miliar atau sekitar Rp 229,6 triliun. Hartanya itu membuat dirinya bertengger di posisi 167 orang terkaya di dunia.

    Perlu diketahui juga, posisi Dewan Pengawas sendiri sudah diisi Erick Thohir sebagai Media Dewan Pengawas dan ditemani Muliaman Hadad sebagai wakilnya.

    Ketika dikonfirmasi soal kabar Ray Dalio masuk dalam jajaran Dewan Pengawas, Muliaman meminta semua pihak sabar. Nantinya akan ada pengumuman resmi secara langsung soal struktur lengkap Danantara oleh CEO Rosan Roeslani.

    “Nanti akan diumumkan resmi oleh Pak Rosan,” tegas Muliaman singkat ketika ditemui di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) kemarin.

    Lihat juga video: Akhiri Paradoks Indonesia, Pemerintah Bentuk Danantara

    (kil/kil)

  • 3 Tahun Perang, RDNA4 Perkirakan Biaya Rekonstruksi Ukraina Mencapai 524 Miliar Dolar AS – Halaman all

    3 Tahun Perang, RDNA4 Perkirakan Biaya Rekonstruksi Ukraina Mencapai 524 Miliar Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama tiga tahun sejak 24 Februari 2022.

    Penilaian Cepat Kerusakan dan Kebutuhan (RDNA4) yang dirilis oleh Pemerintah Ukraina, Kelompok Bank Dunia, Komisi Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa total biaya rekonstruksi dan pemulihan Ukraina mencapai 524 miliar dolar Amerika dalam dekade berikutnya (10 tahun ke depan).

    Perkiraan ini sekitar 2,8 kali lipat dari estimasi PDB nominal Ukraina untuk tahun 2024, seperti yang dikutip dari laman resmi PBB.

    Pada 2025, pemerintah Ukraina, dengan dukungan dari donor internasional, telah mengalokasikan 7,37 miliar dolar Amerika untuk sektor-sektor prioritas, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, energi, transportasi, pasokan air, penjinakan ranjau, dan perlindungan sipil.

    Komisaris Uni Eropa untuk Perluasan, Marta Kos, menyatakan bahwa Uni Eropa berperan dalam mendukung rekonstruksi Ukraina dengan memobilisasi investasi swasta melalui Kerangka Investasi Ukraina, serta membantu integrasi negara tersebut ke dalam Pasar Tunggal Uni Eropa.

    Namun, masih ada kesenjangan pembiayaan sebesar 9,96 miliar dolar Amerika yang perlu dipenuhi untuk pemulihan dan rekonstruksi.

    Matthias Schmale, Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB di Ukraina, menekankan bahwa biaya perang sebenarnya tidak hanya diukur dari kerusakan fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan dan mata pencaharian rakyat Ukraina.

    Dikutip dari The Guardian, Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal, mengungkapkan bahwa meskipun serangan Rusia terus berlanjut, pemulihan tetap menjadi fokus utama pemerintah Ukraina.

    Ia mengapresiasi dukungan dari Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB dalam proses ini.

    Tahun ini, pemerintah akan melanjutkan program pemulihan cepat, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur energi dan pembangunan perumahan bagi keluarga Ukraina yang terdampak perang.

    Laporan RDNA4 mencatat bahwa kerusakan yang terjadi di Ukraina hingga 31 Desember 2024 sudah mencapai 176 miliar dolar Amerika.

    Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan 152 miliar dolar Amerika yang tercatat dalam laporan RDNA3 pada Februari 2024. Ini menunjukkan bahwa kerusakan akibat perang di Ukraina terus bertambah.

    Sektor-sektor yang paling terdampak adalah perumahan, transportasi, energi, perdagangan, industri, dan pendidikan.

    Sekitar 13 persen dari total persediaan perumahan telah hancur, yang berdampak pada lebih dari 2,5 juta rumah tangga.

    Sektor energi juga mengalami kerusakan signifikan, dengan peningkatan 70 persen pada pembangkit listrik, transmisi, infrastruktur distribusi, dan pemanas distrik.

    Sektor perumahan menjadi yang paling membutuhkan rekonstruksi, dengan total biaya yang diperkirakan mencapai hampir 84 miliar dolar Amerika, diikuti oleh sektor transportasi (78 miliar dolar Amerika), energi (68 miliar dolar Amerika), perdagangan dan industri (64 miliar dolar Amerika), serta sektor pertanian (55 miliar dolar Amerika).

    Biaya pembersihan dan pengelolaan puing-puing mencapai hampir 13 miliar dolar Amerika.

    Penilaian ini juga menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam pemulihan fisik dan ekonomi serta reformasi yang ambisius di Ukraina.

    Lebih dari 13 miliar dolar Amerika dari kebutuhan rekonstruksi telah dipenuhi melalui bantuan dari pemerintah dan sektor swasta.

    Pada 2024, sekitar 1,2 miliar dolar Amerika telah dicairkan untuk pemulihan sektor perumahan, dengan lebih dari 2.000 kilometer jalan yang telah diperbaiki.

    Sektor swasta telah berperan penting dalam proses pemulihan ini, dengan perusahaan-perusahaan mulai berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur dan solusi energi terdistribusi, seperti pembangkit listrik tenaga gas dan panel surya.

    Sektor swasta diperkirakan dapat memenuhi sepertiga dari total kebutuhan pemulihan, memberikan pelengkap yang penting bagi investasi publik.

    Pemulihan harus memperhatikan penciptaan peluang kerja yang bermartabat, pendidikan, perawatan kesehatan, dan inklusi sosial untuk kelompok rentan.

    RDNA4 juga menyoroti pentingnya investasi dalam pemulihan dan rekonstruksi untuk mendukung Aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan ketahanan jangka panjang.

    Pemulihan ini bukan hanya untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh invasi Rusia, tetapi juga untuk membangun kembali negara dengan solusi dan reformasi inovatif yang sesuai dengan standar Uni Eropa.

    Temuan RDNA4 ini sejalan dengan Rencana Reformasi Ukraina untuk tiga tahun ke depan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Rosan: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Rosan: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa investasi Danantara akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara transparan serta berintegritas.

    Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan investasi yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

    Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip good governance akan menjadi dasar dalam setiap langkah investasi yang diambil oleh BPI Danantara, dengan mengutamakan transparansi dan integritas.

    “Dalam menjalankan investasi ini arahan dari Bapak Presiden kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik,” kata Rosan.

    Ia mengungkapkan bahwa dia dan timnya bekerja keras, termasuk dengan dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir, untuk memastikan bahwa BPI Danantara bisa berjalan dengan lancar sehingga berhasil diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa BPI Danantara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, memiliki 99 persen saham yang dimiliki oleh badan itu, sementara 1 persen saham lainnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai saham seri A.

    Menurut Rosan, meskipun hanya 1 persen, saham seri A itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan BPI Danantara dan berperan penting dalam mencapai tujuan investasi yang lebih strategis.

    Sebagai badan investasi yang diamanahkan oleh pemerintah, BPI Danantara bertugas untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

    Investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan untuk generasi mendatang.

    “Tidak hanya saat ini, tapi juga saat ke depan karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita,” ucap Rosan.

    Dia menambahkan bahwa tujuan investasi Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2029.

    Dia juga mencatat bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2 hingga 5,3 persen, sesuai dengan prediksi Bank Dunia dan OECD mengenai kondisi ekonomi Indonesia ke depan.

    “Tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5 persen sudah sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan kita 5 persen kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3 persen, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita,” kata Rosan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025