Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Pekerja Migran Ilegal Masih Marak, Pemerintah Indonesia Tekan Arab Saudi

    Pekerja Migran Ilegal Masih Marak, Pemerintah Indonesia Tekan Arab Saudi

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdaftar di luar negeri mencapai lebih dari 5,2 juta orang, hampir mendekati 5,3 juta orang. Namun, menurut data Bank Dunia pada 2017, ada sekitar 4,3 juta PMI yang tidak terdaftar atau berangkat secara ilegal.

    “Yang tidak terdaftar atau berangkat secara ilegal menurut Bank Dunia itu ada sekitar 4,3 juta orang di tahun 2017,” ujar Karding dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

    Kementerian P2MI meminta pemerintah Arab Saudi untuk menolak PMI nonprosedural setelah moratorium kerja dengan negara tersebut dicabut. “Kita tekan dengan perjanjian ini. Arab Saudi juga harus punya komitmen untuk tidak melayani orang-orang pekerja ilegal yang dari Indonesia,” katanya.

    Berbeda dengan data Bank Dunia, Karding menyebut saat ini sekitar 500.000 pekerja migran Indonesia berangkat ke Timur Tengah tanpa melalui prosedur resmi. “Asumsi kita yang lewat lain-lain itu yang tidak pakai visa kerja, dan masih ada sekitar totalnya semuanya itu ada 500.000,” ujarnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana menandatangani nota kesepakatan pengiriman PMI ke Arab Saudi pada 20 Maret 2025. “Insya Allah dalam waktu dekat ini penandatanganan MoU akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” tuturnya.

    Rencana pengiriman PMI ini mencakup 600 ribu orang, dengan 60 persen bekerja di sektor domestik dan 40 persen di sektor formal. Kerjasama ini akan disahkan melalui perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.

    Dalam kesepakatan tersebut, PMI akan menerima upah minimum sebesar 1.500 Riyal Saudi atau sekitar Rp6,3 juta. Selain itu, mereka juga mendapatkan perlindungan berupa asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan, serta pembagian jam kerja, jam lembur, dan waktu istirahat.

    Karding menjelaskan bahwa selama perjanjian ini berlangsung, seluruh PMI akan memiliki integritas data resmi yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. “Berikutnya, dengan terintegrasi data ini maka yang awalnya tidak prosedural, maka jadi prosedural,” katanya.

    Selain itu, Karding menyoroti kontribusi besar pekerja migran terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Pada 2024, jumlah remitansi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp251 triliun.

    Sementara itu, permintaan tenaga kerja dari luar negeri cukup tinggi, mencapai 1,7 juta job order, tetapi Indonesia baru mampu memenuhi 297 ribu. “Tahun depan kami targetkan 425 ribu penempatan dengan estimasi remitansi sekitar Rp439 triliun,” ujarnya.

    Menurut Karding, peningkatan pengiriman PMI secara resmi dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. “Secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi kita dengan asumsi 1 persen menyerap 800 ribu itu 0,61 persen dan mengurangi pengangguran sekitar 6,1 persen,” jelasnya.

    Untuk mendukung kesiapan tenaga kerja migran, Karding mendorong pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia untuk terlibat dalam pelatihan dan sertifikasi pekerja. Ia menilai Kadin bisa berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia agar tenaga kerja Indonesia lebih kompetitif di luar negeri.

    “Jadi kita isi 1,7 juta ini kira-kira 1,3 yang tidak bisa kita isi. Hari ini kita sedang dalam isu banyak pengangguran, banyak PHK. Saya kira ini kesempatan Kadin sekali-sekali agak serius masuk ke hal-hal yang berbau untuk kepentingan mendapatkan keberkahan,” ujarnya.

    Selain itu, Karding menekankan pentingnya pemberdayaan PMI setelah mereka kembali ke tanah air. Pemerintah bertanggung jawab melindungi pekerja migran dalam tiga tahap, yakni sebelum penempatan, saat bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke Indonesia. “Purna ini butuh pendampingan usaha, butuh akses modal, butuh integrasi atau reintegrasi,” jelasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KemenPANRB dan TBI perkuat kolaborasi wujudkan pemerintahan digital

    KemenPANRB dan TBI perkuat kolaborasi wujudkan pemerintahan digital

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Tony Blair Institute (TBI) memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan digital di Jakarta (14/3).

    Dalam pertemuan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan prioritas pemerintahan digital yang saat ini dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit pembangunan.

    “Untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dijalankan untuk akselerasi mewujudkan prioritas tersebut,” kata Rini, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia menyebutkan pada pertemuan dengan tim TBI, pihaknya memperkuat kolaborasi khususnya pada pemerintahan digital.

    Kedua pihak membahas bagaimana pemerintahan digital nantinya dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan serta pembahasan transformasi digital pemerintah yang sedang dan akan dilakukan, salah satunya terkait inklusi keuangan.

    Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus prioritas pemerintahan digital dalam pembangunan saat ini.

    Adapun strategi yang dilakukan pemerintah melalui digitalisasi dalam pembangunan di antaranya penurunan kemiskinan melalui dukungan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penerimaan negara yang berkaitan dengan sistem perpajakan, layanan digital untuk perizinan berusaha, serta administrasi pemerintahan melalui pengembangan layanan digital.

    “Strategi ini diharapkan mendorong birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ucap dia.

    Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes atau hasil bersama untuk meningkatkan efektivitas, rekonstruksi, dan sinergi antarprogram.

    Disebutkan bahwa terdapat dua hasil bersama yang menjadi fokus, yaitu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan transformasi digital pemerintah.

    Dirinya berharap kerja sama dengan TBI dapat berlanjut dan berperan dalam akselerasi transformasi digital di sektor pemerintahan dengan perhatian pada beberapa hal.

    Beberapa hal dimaksud, antara lain penguatan kolaborasi dan pendampingan strategis melalui pengembangan praktik terbaik global dalam adopsi platform digital pemerintah yang berkelanjutan (INA Pas, INA Ku, dan INA Gov).

    TBI, kata dia, juga dapat melakukan sinergi dengan lintas pemangku kepentingan serta memfasilitasi akses dan kolaborasi dengan mitra pembangunan, termasuk peluang pendanaan dari lembaga donor global seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), dan Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP).

    Untuk itu, ia berharap Kementerian PANRB bersama TBI juga dapat menyusun peta jalan dan visi kolaborasi yang berkelanjutan, mencakup indikator keberhasilan transformasi digital guna memastikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola berbasis teknologi.

    Sementara itu, Country Director TBI Shuhaela Haqim mengaku siap melanjutkan kolaborasi bersama Kementerian PANRB dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia.

    TBI dan pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dalam bidang pemerintahan digital sejak tahun 2023.

    “Tentunya TBI mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Kementerian PANRB bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia,” kata Shuhaela dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Februari 2025. 

    Merespons hal itu, Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya itu adalah sinyal agar Indonesia kembali menambah utang.

    “Ketika SPG World Bank dan IMF memberikan sinyal agar segera berhutang kembali pada lintah darat,” kata Nicho Silalahi dikutip akun X pribadinya, Sabtu, ,(15/3/2025). 

    Diketahui, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF sebagai perwakilan 12 negara Asia Tenggara (ASEAN) pada awal Oktober 2002.

    Selain itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia.

    Lebih lanjut, Nicho Silalahi mempertanyakan kemana uang sitaan dari koruptor dan dana pemotongan anggaran setiap kementerian dan lembaga.

    Selain itu dia juga mempertanyakan pengauditan seluruh utang yang ditimbulkan Mantan Presiden Joko Widodo.

    “Yang jadi pertanyaan, kemana uang sitaan dari koruptor? Kemana dana pemotongan anggaran di setiap kementrian dan lembaga? Kapan diaudit seluruh utang yang ditimbulkan rezim Jokowi?,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen tetap menjaga angka defisit hingga akhir tahun sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 2,53% terhadap PDB.

    “Dari total keseimbangan, terjadi defisit Rp 31,2 triliun di akhir Februari 2025 atau 0,13 persen dari PDB. Defisit ini masih dalam target desain APBN,” jelas Sri Mulyani. (*)

  • Wapres Gibran Sebut Hilirisasi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Middle Income Trap – Halaman all

    Wapres Gibran Sebut Hilirisasi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Middle Income Trap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan hilirisasi bisa membantu Indonesia keluar dari middle income trap.

    Di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Gibran meminta mereka terus mendukung hilirisasi industri.

    “Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi,” kata Gibran dalam acara Buka Bersama Kadin Indonesia di Jakarta International Convention Center, Jumat (14/3/2025).

    Menurut dia, hilirisasi bisa mendatangkan berbagai manfaat seperti mengeluarkan Indonesia dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

    “Dengan hilirisasi, kita bisa membuka lapangan pekerjaan, keluar dari middle income trap, bisa juga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Gibran.

    Meski demikian, ia menekankan agar hilirisasi tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan.

    Sebab, belakangan ini, kata Gibran, dampak dari perubahan iklim sudah terlihat di depan mata.

    “Dampak-dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut, ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata,” ucap Gibran.

    Lantas, apa yang dimaksud middle income trap?

    Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, middle income trap adalah jebakan pendapatan kelas menengah.

    Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

    Istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada medio 2006 lalu.

  • Akses Internet Indonesia Belum Merata, Menkomdigi Gaet Bank Dunia

    Akses Internet Indonesia Belum Merata, Menkomdigi Gaet Bank Dunia

    Jakarta –

    Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah berupa kesenjangan akses internet di era digital. Persoalan itu kemudian dibahas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan perwakilan Bank Dunia saat menyambangi Kantor Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Menkomdigi dan Bank Dunia membahas strategi pemerataan internet, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. Pertemuan ini menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.

    Disampaikan Meutya bahwa transformasi digital di Indonesia membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini,” ujar Meutya Hafid beberapa waktu lalu.

    Kebijakan broadband yang dikembangkan bersama Bappenas menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.

    Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet. Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.

    “Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses,” tambah Menkomdigi.

    Sementara itu, Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, menjelaskan India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa. India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.

    “Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini,” ujar Jonathan Marskell.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif. Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Komdigi akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih maju, berdaya saing, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

    (agt/fay)

  • Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?

    Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merilis data kinerja APBN selama dua bulan sekaligus atau Januari-Februari 2025 pada konferensi pers APBN KiTa yang rencananya digelar esok hari, Kamis (13/3/2025). 

    Sekadar informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui belum menerbitkan data kinerja APBN Januari 2025 yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan maupun belanja negara.

    Data itu seharusnya diterbitkan pada Februari 2025 lalu. Namun karena penerimaan Januari jeblok, pemerintah seolah mengulur-ulur waktu untuk mengumumkan ke publik.

    Menariknya, Sri Mulyani justru menyebut pengumuman data APBN itu akan dirapel untuk dua bulan sekaligus yakni Januari-Februari 2025, pada Maret 2025 ini. 

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Sri Mulyani pun enggan memerinci lebih lanjut mengenai data APBN yang akan dirilis nantinya. Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkap bahwa kedatangannya ke Istana sore ini untuk membahas laporan kinerja APBN dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ya melaporkan saja terkait APBN,” katanya kepada wartawan. 

    Tidak lama kemudian, Sri Mulyani langsung menaiki mobil yang telah menunggunya dekat Pilar Istana Kepresidenan, dan bergerak menuju keluar Kompleks Istana. 

    Sebelumnya, Sri Mulyani juga enggan menanggapi soal data penerimaan pajak Januari 2025 yang anjlok menjadi Rp88,89 triliun atau 41,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. 

    Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak di bulan yang sama pada tahun lalu atau Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.

    Adapun data APBN KiTa Januari 2025 itu tertuang dalam dokumen Kemenkeu yang sempat diunggah di situs resmi. Data itu sebelumnya sempat tidak dirilis pada Februari 2025 lalu, sehingga menyebabkan publik dan investor menunggu. 

    “Besok saja di konferensi pers saya ya,” katanya kepada wartawan setibanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Sebelumnya, dokumen APBN KiTa untuk data APBN Januari 2025 muncul di situs resmi Kemenkeupada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 12.15 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

    Pada pekan lalu, Jumat (7/3/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan data kinerja APBN itu setelah melakukan sejumlah penyesuaian. 

    “Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Saat ditanya mengenai alasan ditundanya APBN KiTa Januari 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memerinci lebih lanjut.

    “Tadi kan sudah dijawab. Terima kasih, ya,” ujarnya sambil berjalan menuju mobil yang telah menunggunya.

  • Komdigi Libatkan Bank Dunia Percepat Pemerataan Internet

    Komdigi Libatkan Bank Dunia Percepat Pemerataan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama dengan Bank Dunia membahas strategi pemerataan internet, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. 

    Pertemuan ini menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa transformasi digital di Indonesia membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini,” kata Meutya di Jakarta dikutip, Rabu (12/3/2025).

    Meutya mengatakan, kebijakan broadband yang dikembangkan bersama Bappenas menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.

    Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet. 

    Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.

    “Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses,” ujarnya.

    Di sisi lain, Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, menyampaikan bahwa India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa. 

    India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.

    “Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini,” ujar Jonathan Marskell.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif. 

    Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

  • Mendagri: 2025 jadi tahun penting untuk tentukan Indonesia naik kelas

    Mendagri: 2025 jadi tahun penting untuk tentukan Indonesia naik kelas

    Jadi, 20 tahun kedepan kita akan melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang, dan ini masa yang sangat kritis karena sangat menentukan apakah Indonesia mampu untuk naik kelas menjadi negara maju seperti yang diprediksi oleh banyak lembaga interna

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa 2025 menjadi tahun penting untuk menentukan Indonesia dapat naik kelas menjadi negara maju.

    Selain itu, Tito mengatakan bahwa 2025 menjadi tahun penting karena dimulainya rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-20245.

    “Jadi, 20 tahun kedepan kita akan melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang, dan ini masa yang sangat kritis karena sangat menentukan apakah Indonesia mampu untuk naik kelas menjadi negara maju seperti yang diprediksi oleh banyak lembaga internasional,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan dari Jakarta, Rabu.

    Ia mengemukakan bahwa sejumlah lembaga internasional yang memperkirakan Indonesia dapat menjadi negara maju atau sekelas dengan Amerika, Jerman, hingga Jepang pada saat ini adalah Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, McKinsey & Company, hingga Gallup International.

    “Mereka pasti punya dasar untuk studi, riset yang cukup dalam memperkirakan Indonesia akan menjadi negara maju,” ujarnya.

    Sementara itu, Mendagri mengatakan bahwa terwujudnya Indonesia menjadi negara maju dapat diartikan sebagai Indonesia Emas.

    “Jadi, Indonesia Emas ini adalah, kita harus sepakat teman-teman semua, adalah Indonesia yang diperkirakan akan menjadi first tier country, negara maju, dimana masyarakat Indonesia income per capita-nya (pendapatan per kapita) diperkirakan 12 ribu dolar AS per tahun. Ya, kalau dikali Rp16 ribu, hitung sendiri ya,” kata Tito kepada perwakilan pemerintah daerah yang menghadiri Rakortekrenbang 2025.

    Adapun dia menjelaskan bahwa pada saat ini Indonesia merupakan negara dengan pendapatan menengah ke atas. Kemudian, pendapatan per kapita Indonesia pada 2024 mencapai 4.960 dolar AS per tahun.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • AI Bisa Jadi Penggerak Mesin Pertumbuhan Ekonomi RI

    AI Bisa Jadi Penggerak Mesin Pertumbuhan Ekonomi RI

    Jakarta –

    Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) diperkirakan akan menjadi salah satu game-changer dalam bisnis berbasis teknologi, dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Saat ini, berdasarkan data dari Oliver Wyman 2023, hanya 13% bisnis di Indonesia yang telah berada pada tahap adopsi AI advanced, lebih dari 80% bisnis telah mulai berinvestasi atau menggunakan AI dalam operasional mereka.

    Menurut laporan McKinsey Global Institute (2023), AI diprediksi akan berkontribusi hingga USD 13 triliun terhadap ekonomi dunia pada 2030, setara dengan kenaikan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar 1,2% per tahun. Laporan PwC bahkan menyebutkan bahwa AI dapat memberikan dampak hingga USD 15,7 triliun di tahun yang sama.

    Dari kedua prediksi tersebut, World Economic Forum (WEF) menyoroti AI sebagai kekuatan utama di era Revolusi Industri 4.0 yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan baru. Bank Dunia juga menilai AI bermanfaat bagi negara berkembang, karena berpotensi mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inovasi di sektor vital seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

    Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS mengatakan bahwa adopsi AI yang tumbuh pesat di sektor finansial dan ekonomi digital menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi ekonomi.

    “Dengan dukungan strategi pemerintah, kolaborasi industri, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, AI dapat memberdayakan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Nailul dalam diskusi Forum Wartawan Teknologi (Forwat) di Jakarta.

    Nvidia sebagai pelaku industri di bidang AI mengatakan bahwa kedaulatan AI bukan lagi wacana. Disampaikannya, teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia.

    “Kedaulatan AI artinya kontrol penuh atas data, efisiensi dan akselerasi digital,” kata Adrian Lesmono, Country Lead Business Nvidia.

    Penerapan AI di Indonesia perlu disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Upaya ini mulai dilakukan, salah satunya melalui pembentukan Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika) yang bertujuan menjembatani kesenjangan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas publik.

    Mengungkapkan potensi AI sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Sri Safitri, Sekjen Partnership Korika, menuturkan meski berpotensi mendorong transformasi besar, pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

    Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Hingga saat ini, jumlah individu yang memiliki keahlian dalam bidang AI masih sangat sedikit. Bahkan, program studi khusus AI di Indonesia baru dimulai.

    “Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan besar. Kemudian, kurangnya pendanaan dan riset & pengembangan (R&D). Dari sisi regulasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan kebijakan terkait AI. Terakhir, keterbatasan akses terhadap teknologi,” ungkap dia.

    Pemerintah berperan strategis dalam mendorong pengembangan AI di tingkat nasional, melalui regulasi yang mengatur AI dan tata kelolanya guna memaksimalkan manfaat besar AI sekaligus meminimalkan risikonya.

    Insaf Albert Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan, diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional yang dapat berfungsi sebagai blueprint panduan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI.

    “Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama dengan mitra global, mencakup transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama. Kolaborasi semacam ini akan mempercepat adopsi teknologi canggih, membuka akses ke sumber daya global, dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Benarkah AI Bisa Bantu Capai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen? Ini Kata Ekonom dan NVIDIA – Page 3

    Benarkah AI Bisa Bantu Capai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen? Ini Kata Ekonom dan NVIDIA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menilai perkembangan teknologi (salah satunya artificial intelligence/AI) bisa bantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan teknologi tersebut, diharapkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen akan dapat tercapai,” kata Meutya dalam acara Indonesia AI Day, beberapa Waktu lalu.

    Benarkah demikian? Ekonom CELIOS Nailul Huda, menyebut bahwa World Bank dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,1 persen year on year (yoy) pada 2025 dan 2026.

    “Namun demikian, AI memungkinkan untuk mem-boosting pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Huda dalam acara diskusi panel bertajuk ‘Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?’ yang digelar Forum Wartawan Teknoologi (Forwat), Senin (10/3/2025).

    Ia menuturkan, AI tidak cuma ChatGPT atau DeepSeek. Kini AI sudah ada di sebagian besar platform atau aplikasi, misalnya AI berfungsi untuk memprediksi kebiasaan pengguna.

    Hal senada juga disampaikan Country Consumer Business Lead NVIDIA, Adrian Lesmono. Ia menyebut teknologi AI sudah masuk ke level mass market.

    “AI bukan cuma chatbot, tapi teknologi ini juga bisa mendukung kreativitas. Jadi, AI itu cuma tools untuk menghasilkan output yang lebih besar. AI hanya alat pendukung untuk meng-enhance kreativitas kita dalam menghasilkan karya,” ucap Adrian yang juga dikenal sebagai pemerhati AI.

    Adrian pun menegaskan bahwa kedaulatan AI di Indonesia bukan lagi sekadar wacana.

    “Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia. Artinya, kontrol penuh atas data, efisiensi, dan akselerasi digital,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Huda memaparkan pasar AI global diproyeksikan bakal tumbuh pesat di semua wilayah di dunia.

    “Di antara semua teknologi AI, Machine Learning (ML) diprediksi akan memimpin dalam hal value adopsi, mencapai USD 503,4 miliar pada tahun 2030, jauh melampaui kategori lainnya (robotics, computer vision, autonomous, dan natural language processing),” ia memaparkan.

    Pertumbuhan ML, menurut Huda, didorong oleh aplikasinya yang luas dalam analisis prediktif, otomatisasi, dan pengambilan keputusan tingkat lanjut.