Xcloud.id

NGO: World Bank

  • MBG Program Mulia, tapi Dikritik Berkepanjangan

    MBG Program Mulia, tapi Dikritik Berkepanjangan

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” ucap Misbakhun.

    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. “Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” imbuh dia.

    Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

    Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

    Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

    “Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi,” ujarnya.

    “Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, ‘Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar’,” lanjut Prabowo.

    (maa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Krisis Landa Negara Ini: Inflasi 38.5%-Upah Setara Harga Jagung

    Krisis Landa Negara Ini: Inflasi 38.5%-Upah Setara Harga Jagung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis ekonomi terus melanda sejumlah negara dunia. Terbaru, Malawi menjadi negara yang memberikan sinyal adanya krisis, yang telah mempengaruhi kegiatan warga di negara itu.

    Mengutip AFP, Senin (22/3/2025), inflasi pangan mencapai 38,55 pada bulan Februari secara year-on-year. Harga sekantong jagung seberat 50 kg, yang makanan pokok negara tersebut, telah naik hampir tiga kali lipat sejak bulan Desember, menjadi 110.000 kwacha (Rp 1 juta).

    Ini sebanding dengan upah minimum bulanan sebesar US$ 52 (Rp 852 ribu), yang saat ini bahkan mulai turun menjadi US$ 26 (Rp 429 ribu) per bulan untuk pekerja rumah tangga.

    “Kenaikan harga yang dimulai pada bulan Januari? Sama sekali tidak realistis,” kata ketua asosiasi pedagang pasar, Steve Magombo.

    Krisis yang terjadi ini telah membawa sebuah nuansa baru dalam peta politik negara Afrika itu. Berpakaian rapi dan dengan aura berwibawa, Magombo, yang memimpin asosiasi pedagang, memimpin pawai protes 5.000 pedagang ke parlemen akhir bulan lalu dalam demonstrasi terbesar di ibu kota selama bertahun-tahun.

    Demonstrasi ini diikuti oleh protes di sedikitnya empat kota di sepanjang Malawi. Hanya beberapa bulan menjelang pemilihan umum bulan September, protes tersebut merupakan yang terbesar sejak demonstrasi tahun 2019 yang mengantarkan Presiden Lazarus Chakwera ke tampuk kekuasaan, yang akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

    Masalah ekonomi akut

    Malawi sejatinya merupakan negara yang memiliki persoalan ekonomi yang besar. Dalam data Bank Dunia, 75% negara berpopulasi 21 juta ini hidup dalam kemiskinan.

    Pakar kebijakan yang berbasis di Inggris, James Woods, mengatakan bahwa saat ini Malawi menderita krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade. Hal ini ditandai inflasi telah melonjak hingga dua digit hingga menggerogoti pendapatan rumah tangga. Komoditas dasar telah menjadi kemewahan yang tidak terjangkau bagi banyak orang.

    “Kwacha Malawi telah jatuh bebas, kehilangan lebih dari setengah nilainya sejak 2022 setelah serangkaian devaluasi tajam. Bagi negara pengimpor neto, jatuhnya kwacha telah menjadi bencana besar, memicu biaya impor dan selanjutnya memicu inflasi dalam lingkaran setan,” tuturnya.

    Konfederasi Kamar Dagang dan Industri Malawi juga mengatakan bahwa saat ini kelangkaan mata uang asing masih terus melanda negara itu. Mereka khawatir hal ini dapat berpengaruh buruk bagi kelangsungan hidup para warga.

    “Kelangkaan mata uang, khususnya, menimbulkan ancaman kritis terhadap operasi, membatasi kemampuan bisnis untuk mengimpor barang-barang penting, membayar pemasok, dan mempertahankan kelangsungan hidup,” kata asosiasi itu.

    Untuk menopang cadangan mata uang asing, pemerintah telah melarang impor barang-barang tertentu termasuk beberapa sayuran seperti kentang Irlandia, tepung jagung, susu segar, selai kacang, dan produk daging. Tetapi hanya sedikit yang yakin bahwa Pemerintah sudah menangani krisis ini dengan tepat.

    “Pemerintah tampaknya tidak tahu bagaimana mereka dapat mengembalikan perekonomian ke jalurnya,” kata Gift Trapence, pemimpin Koalisi Pembela Hak Asasi Manusia, yang memimpin protes tahun 2019 yang berfokus pada tuduhan kecurangan pemilu.

    “Krisis ini harus ditangani dengan segera karena masih ada beberapa bulan lagi hingga pemilu. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi dan membalikkan keadaan ekonomi.”

    (sef/sef)

  • Istana Pastikan Sri Mulyani Resign Kabar Hoaks Semata

    Istana Pastikan Sri Mulyani Resign Kabar Hoaks Semata

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menegaskan bahwa kabar Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) RI adalah hoaks semata. Hal ini disampaikan Juru bicara Presidential Communication Office (PCO) Hariqo Satria.

    Hingga saat ini diketahui belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Untuk itu, dalam video yang diunggah akun Instagram PCO RI, Hariqo memastikan bahwa kabar itu sama sekali keliru.

    “Kami ingin menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai kemunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah tidak benar alias hoaks. Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi sebagaimana disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya, dilihat Rabu, 19 Maret 2025.

    Hariqo melanjutkan, Sri Mulyani masih bertugas seperti biasa hingga kini. Maka, ia mengingatan semua pihak agar tidak mudah terhasut informasi simpang-siur semacam ini.

    “Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi,” kata dia.

    “Dan kami meyakini, kami mempercayai masyarakat kita tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang jelas-jelas belum terverifikasi. Mari bijak bermedia sosial dan selalu saring sebelum sharing,” ucapnya menambahkan.

    Profil Sri Mulyani Nama lengkap: Sri Mulyani Indrawati TTL: Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962 Pekerjaan: Ekonom, Ahli Moneter, Peneliti, Teknokrat Riwayat pendidikan Sri Mulyani SMP Negeri 2 Bandar Lampung: 1975-1978
    SMA Negeri 3 Semarang: 1978-1981 Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, Amerika Serikat Karier Sri Mulyani 2002-2004: Direktur Eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara 2004-2005: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2008-2009: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2010-2016: Direktur Pelaksana Bank Dunia 2016-2019: Menteri Keuangan 2019-2024: Menteri Keuangan 2024-sekarang: Menteri Keuangan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Nasional

    4 Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Nasional

    Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Keuangan
    Sri Mulyani
    Indrawati menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir karena munculnya isu bahwa ia bakal mundur dari jabatannya sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
    Isu itu berkelindan setidaknya selama seminggu belakangan, di tengah efisiensi anggaran dan polemik Coretax yang menjadi bidang pekerjaan Kementerian Keuangan.
    Ketika isu ini pertama kali muncul, Sri Mulyani tidak berkomentar sama sekali, ia hanya tersenyum saat ditanya soal kabar tersebut seusai bertemu dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    Bendahara Negara kala itu memang irit bicara, termasuk saat ditanya soal laporan apa saja yang disampaikan kepada Prabowo dan konferensi pers APBN Kita periode Januari 2025 yang sempat mundur dirilis.
    “Ya melaporkan aja, mengenai APBN,” kata Ani singkat sembari berjalan menuju mobil dinas.
    Kabar mundurnya Sri Mulyani segera dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
    Dasco mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah mengenai masalah ini dan mendapat kepastian tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat.
    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
    “Dan saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana
    reshuffle
    . Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani, juga saya belum sempat,” sambungnya.
    Menurut Dasco, jika melihat pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo beberapa waktu lalu, keduanya penuh akan keakraban.
    Maka dari itu, Dasco menegaskan, isu Sri Mulyani mundur dari Menkeu tidak berdasar.
    “Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” imbuh Dasco.
    Pada Selasa (18/3/2025) kemarin, Dasco lagi-lagi membantah kabar yang menyebut Sri Mulyani akan mundur ketika bursa saham mendadak rontok.
    Hal ini disampaikan Dasco ketika ditanya soal pengaruh isu mundurnya Sri Mulyani terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok.
    “Mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur,” ujar Dasco di Bursa Efek Indonesia.
    “Dan fiskal kita kuat,” kata dia menambahkan.
    Pihak Istana Kepresidenan juga membantah kabar mundurnya Sri Mulyani.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hariqo Satria Wibawa mengatakan, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.
    Ia menyebut, Sri Mulyani masih melaksanakan tugas hingga kini. “Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan,” ucapnya.
    Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
    “Dan kami meyakini, kami mempercayai masyarakat kita tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang jelas-jelas belum terverifikasi. Mari bijak bermedia sosial dan selalu saring sebelum
    sharing
    ,” jelas Hariqo.
    Setelah diliputi misteri selama satu pekan, Sri Mulyani akhirnya angkat bicara mengenai kabar yang menerpa dirinya.
    Eks bos Bank Dunia ini memasikan bahwa ia tetap bekerja sebagai Menteri Keuangan.
    “Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Bendahara negara itu mengungkapkan, dirinya akan tetap menjaga keuangan negara dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Pasalnya, kinerja APBN sebagai instrumen keuangan negara sangat penting dijaga untuk keberlangsungan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
    “Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” ucap dia.
    Lalu, mengapa mundurnya seorang Sri Mulyani menjadi perhatian? Apa yang akan terjadi bila pada akhirnya Sri Mulyani benar-benar mundur?
    Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini mengungkapkan, mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri dengan kewenangan mengelola APBN tentu akan menimbulkan gejolak.
    Tak hanya di Indonesia, kemunduran Menkeu sebuah negara juga akan menggejolakkan negara tersebut, utamanya ketika faktor kepercayaan publik perlahan menurun.
    “Mundurnya Menkeu di negara manapun yang dalam kondisi seperti Indonesia saat ini, pasti akan menimbulkan gejolak, menambah spekulasi dan ekspektasi negatif,” kata Hendri saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (19/3/2025).
    Ia mengamini, saat ini faktor penyebab ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan dan tren
    ekonomi Indonesia
    cukup banyak dan beragam.
    Namun, respons pihak Istana Kepresidenan dalam memulihkan dan membangun kepercayaan publik harus tepat.
    Penilaian yang tidak tepat justru akan memperburuk keadaan.
    “Kalau memang (mundurnya menteri) terjadi, kembalikan peristiwa mundurnya pejabat publik sebagai dinamika umum sebuah pemerintahan. Yang paling penting adalah respons Istana. Tidak hanya bantahan tetapi kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menghindarkan dampak negatif dan untuk memperbaiki keadaan,” ucap Hendri.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, isu mundurnya Sri Mulyani bisa saja disebabkan oleh penerimaan pajak yang menurun akibat Coretax, atau efisiensi belanja pemerintah yang mengarah pada penghematan berisiko ke layanan publik.
    Menurut Bhima, isu mundur ini bisa saja disambut positif pasar jika penggantinya lebih baik.
    “Implikasi mundurnya Sri Mulyani dan Airlangga bisa disambut positif pasar asalkan penggantinya lebih kompeten. Kalau yang gantikan Sri Mulyani keponakannya Prabowo, market pasti bereaksi negatif karena kental nepotismenya,” kata Bhima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Haidar Alwi Sebut Kedatangan Dasco Selamatkan IHSG yang Sempat Anjlok – Halaman all

    Haidar Alwi Sebut Kedatangan Dasco Selamatkan IHSG yang Sempat Anjlok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengapresiasi kesigapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025).

    Pada perdagangan sesi I, IHSG sempat anjlok hampir 7 persen pada saat Bursa Asia melesat di zona hijau.

    Hal itu memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah pembekuan sementara untuk mencegah penurunan yang lebih tajam.

    “Kesigapan Dasco mendatangi BEI berhasil menyelamatkan IHSG. Terbukti secara perlahan IHSG mulai rebound pada perdagangan sesi II,” kata R Haidar Alwi, Selasa (18/3/2025) malam.

    Menurutnya, pernyataan Dasco bahwa kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan Sri Mulyani tidak akan mundur dapat menumbuhkan kembali kepercayaan investor di tengah kekhawatiran pasar akibat berbagai isu dalam dan luar negeri.

    “Dasco tidak hanya sigap tapi juga tegas. Dalam situasi demikian, ketegasan diperlukan untuk meredakan kekhawatiran pasar,” tutur R Haidar Alwi.

    Terlepas dari berbagai spekulasi tentang penyebab anjloknya IHSG, R Haidar Alwi menekankan pentingnya kesigapan dan ketegasan pihak-pihak terkait dalam merespon berbagai isu yang dapat menjadi sentimen negatif.

    Misalnya, isu soal mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bergulir sejak pekan lalu.

    Harus diakui bahwa Sri Mulyani menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arus keluar-masuk modal asing di pasar. 

    Sebab, kredibilitasnya di dunia keuangan sudah diakui dunia dan investor asing percaya dengan kinerja mantan Direktur Bank Dunia tersebut.

    “Ketika ditanya wartawan tentang rumor mundur, harusnya Sri Mulyani menjawab dengan tegas. Bukan malah senyam-senyum yang kemudian memicu ketidakpastian dan kekhawatiran. Semoga jadi pelajaran ke depannya,” ungkap R Haidar Alwi.

    Selain itu, dirinya juga meminta agar Kejaksaan Agung tidak overclaim dalam menyatakan potensi kerugian negara suatu kasus korupsi. Terutama kasus-kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Karena di satu sisi kesannya memang “Wah!” untuk kinerja Kejagung. Tapi di sisi lain juga menggerus kepercayaan publik terhadap BUMN yang berimbas pada anjloknya harga saham di pasar,” tutup R Haidar Alwi.

  • Pakar Apresiasi Gerak Cepat Dasco Respons IHSG yang Sempat Anjlok – Page 3

    Pakar Apresiasi Gerak Cepat Dasco Respons IHSG yang Sempat Anjlok – Page 3

    Terlepas dari berbagai spekulasi tentang penyebab anjloknya IHSG, R Haidar Alwi menekankan pentingnya kesigapan dan ketegasan pihak-pihak terkait dalam merespon berbagai isu yang dapat menjadi sentimen negatif.

    Misalnya, isu soal mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bergulir sejak pekan lalu. Harus diakui bahwa Sri Mulyani menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arus keluar-masuk modal asing di pasar. Sebab, kredibilitasnya di dunia keuangan sudah diakui dunia dan investor asing percaya dengan kinerja mantan Direktur Bank Dunia tersebut.

    “Ketika ditanya wartawan tentang rumor mundur, harusnya Sri Mulyani menjawab dengan tegas. Bukan malah senyum yang kemudian memicu ketidakpastian dan kekhawatiran. Semoga jadi pelajaran ke depannya,” ungkap R Haidar Alwi.

  • Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Tembus Rp7.000 Triliun, Pinjaman Terbesar dari Singapura

    Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Tembus Rp7.000 Triliun, Pinjaman Terbesar dari Singapura

    “ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy),” kata Ramdan dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    Perkembangan ULN dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,”

    Sumber Utang Luar Negeri Indonesia

    Dari transaksi utang, ULN Indonesia paling banyak dari China. Sementara utang dari negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS) cenderung menurun.

    Namun secara angka, Indonesia paling banyak berutang pada Singapura. Nilai Utang Luar Negeri Indonesia dari Singapura mencapai USD 55,7 miliar.

    Kemudian ULN Indonesia dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD 27,6 miliar, dan Cina USD 23,2 miliar.

    Sementara pengelompokan ULN Indonesia berdasarkan lembaganya, utang paling besar dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, anak usaha Bank Dunia.

    Total utang mencapai USD20,99 miliar pada Januari 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 21,45 miliar.

    Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dibandingkan 30,5 persen pada Desember 2024. ULN juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN. (fajaronline)

  • Prabowo Diharapkan Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia

    Prabowo Diharapkan Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia

    loading…

    Riset LSI Denny JA pada Maret 2025 menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan berhasil membawa Indonesia jadi negara maju jika mampu menaikkan Indeks CGI mencapai 70,00 dan jadi Bapak Pemberantasan Korupsi. Foto/Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju jika dalam lima tahun mampu menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (CGI) mencapai 70,00. Syarat lain juga Prabowo harus berhasil menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi.

    Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel. Saat ini CGI Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).

    “Jika dalam lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil menaikkan GGI dari 53,17 ke 70,00, Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju,” kata Denny JA dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    Ia menjelaskan, untuk mengukur Good Governance Index (GGI) ada enam pilar utama yang masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia. Pertama, efektivitas Pemerintahan (25%) yang diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, serta kualitas layanan publik.

    Kedua, pemberantasan korupsi (20). Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara. Indeks ini mencerminkan seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, digitalisasi pemerintahan (15%). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Digitalisasi mempercepat layanan publik dan menutup celah korupsi.

    Keempat, demokrasi (15%). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat. Kelima, pembangunan manusia (15%). Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Negara maju tidak diukur dari PDB-nya saja, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup rakyatnya.

    Keenam, keberlanjutan lingkungan (10%). Diukur oleh Yale University melalui Environmental Performance Index (EPI) sejak 2006, mencakup 180 negara. Pembangunan tanpa keberlanjutan hanyalah perampokan masa depan.
    “Jika GGI Indonesia bisa naik dari 53,17 ke 70, maka pemerintahan akan lebih bersih, rakyat lebih sejahtera, dan sejarah akan mencatatnya sebagai era reformasi sejati,” katanya.

    Denny menjelaskan, negara yang gagal dalam tata kelola pemerintahan akan gagal membangun negara yang kuat. Negara yang gagal memberantas korupsi juga akan gagal mencapai apa pun secara maksimal. Tak peduli seberapa besar sumber daya yang dimiliki, jika pemerintahan lemah, maka kebocoran anggaran, lambannya birokrasi, dan korupsi sistemik akan menghancurkan fondasi negara.

  • Pengembangan Proyek Gas Nasional Jadi Hambatan Indonesia Lakukan Transisi ke Energi Terbarukan – Halaman all

    Pengembangan Proyek Gas Nasional Jadi Hambatan Indonesia Lakukan Transisi ke Energi Terbarukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia memiliki cadangan gas yang besar dengan kebutuhan biaya pengembangan infrastruktur mencapai 32,42 miliar dollar AS.

    Meski demikian, laporan terbaru dari debtWATCH dan Trend Asia menemukan bahwa pengembangan proyek gas mampu menghambat Indonesia memenuhi komitmen Perjanjian Paris. 

    Sebab emisi dari penggunaan gas, khususnya metana memiliki dampak signifikan pada kerusakan iklim, menghambat upaya Indonesia bertransisi ke sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan terus mendorong ketergantungan pada bahan bakar fosil. 

    Pembiayaan proyek gas melibatkan lembaga keuangan layaknya Multilateral Development Banks (MDBs) seperti Asian Development Bank (ADB), Asia Infrastructure International Bank (AIIB), dan World Bank Group. 

    Meski demikian, sokongan tersebut mencerminkan ambiguitas pemenuhan komitmen iklim bank-bank tersebut. 

    Sebab, mereka telah mengeluarkan kebijakan daftar pengecualian pendanaan untuk energi kotor, termasuk gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). 

    “Kami melihat pendanaan LNG adalah bagian dari strategi global yang menunda transisi energi sejati dan mempertahankan kontrol korporasi terhadap sumber daya alam Indonesia. Dengan ekspansi LNG, Indonesia diarahkan untuk tetap menjadi eksportir gas bagi negara maju, bukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Ini bukan kedaulatan energi, tetapi eksploitasi ekonomi yang dikemas dalam retorika transisi energi,” jelas Peneliti debtWatch Indonesia, Diana Gultom dalam pernyataannya, Minggu(16/3/2025).

    Pemerintah terus berencana untuk mengembangkan infrastruktur gas sejak gas cair kali pertama digunakan di Indonesia pada 1960-an, apalagi saat ini pemerintah mempromosikan penggunaan gas sebagai upaya transisi energi. 

    Pemerintah mencanangkan pengintegrasian gas sebagai bagian transisi energi dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang pemanfaatannya dalam bauran energi primer akan terus meningkat hingga 2060. 

    “Dalam forum internasional pemerintah memoles citra dengan menyatakan akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, namun dalam kebijakan nasional pemerintah justru memasukkan gas dalam kerangka kebijakan transisi energi sebagai ‘jembatan transisi’ yang akan membawa kita semakin jauh dari target pencapaian penurunan emisi,” ujar Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia, Novita Indri Pratiwi.

    Hal tersebut berpotensi mencekal upaya dekarbonisasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Apalagi emisi metana dari pembakaran bahan bakar fosil bertanggung jawab sekitar 30 persen atas naiknya temperatur global sejak revolusi industri. 

    SKK Migas mencatat Indonesia memiliki cadangan gas terbukti sebesar 54,76 Trilliun Standard Cubic Feet (TSCF). 

    Laporan bertajuk “Investasi LNG Indonesia, Jalan Mundur Komitmen Iklim” mencatat ada 18 proyek gas dengan berbagai tahapan operasional yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta beberapa proyek PLTG. Berikut beberapa proyek gas LNG dengan estimasi investasinya: 

    1. Proyek Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat yang dioperasikan oleh British Petroleum (BP) Indonesia menerima investasi dari ADB, JBIC, dan IFC dengan estimasi investasi sekitar 8 miliar USD. Tangguh LNG merupakan proyek LNG terbesar di Indonesia yang memproduksi dan mengekspor gas cair. 

    2. Bontang LNG di Kalimantan Timur, dioperasikan oleh Pertamina, menerima dana dari ADB, HSBC dengan estimasi investasi 4 miliar USD. Proyek ini merupakan salah satu fasilitas pengolahan LNG terbesar di dunia.

    3. Proyek LNG Abadi (Blok Masela) di Laut Arafura, Maluku oleh Inpex Corporation memiliki estimasi investasi 19,8 miliar USD dari JBIC dan KEXIM. Proyek ini masih dalam tahap perencanaan dan perizinan. Blok Masela merupakah salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia dengan fasilitas LNG darat. 

    4. PLTG Arun di Aceh dan Bangkanai, Kalimantang Tengah yang dikelola PLN menerima dana pembangunan proyek dari Bank Standard Chartered senilai 160 juta Euro atau setara Rp2,6 triliun. 

    Kapasitas masing-masing PLTG sebesar 184 MW dan 155 MW. Masing-masing menggunakan 19 mesin dan 16 mesin berbahan bakar LNG. 

    “Jika pemerintah masih membuka ruang untuk terus mengeksploitasi gas maka trajektori pelepasan emisi akan semakin melonjak hingga dekade mendatang. Selain itu akan menyisakan sedikit ruang energi terbarukan berkembang,” tegas Novita. 

    Paradoks Emisi

    Emisi metana sepanjang rantai pasok penggunaan gas menjadi paradoks dengan komitmen beberapa bank tersebut yang sempat menyatakan akan menyelaraskan Perjanjian Paris dalam pendanaan proyek energi untuk membantu negara ketiga, seperti Indonesia. 

    WBG menargetkan penyelarasan 100 persen pada operasi barunya per 1 Juli 2023. Anak usaha dari WBG, IFC dan MIGA, masing-masing menargetkan penyelarasan 85 persen pada operasi barunya per 1 Juli 2023 dan 100 persen untuk operasi barunya pada 1 Juli 2025. 

    ADB menargetkan penyelarasan penuh untuk pendanaan publik pada 1 Juli 2023 dan 85 persen untuk penyelarasan pendanaan privat 1 Juli 2023. AIIB menyatakan penyelarasan pendanaan secara penuh pada pertengahan Juli 2023. 

    Kebutuhan biaya yang besar untuk pengembangan infrastruktur gas kerap diiringi dampak buruk, seperti korupsi dan inefisiensi tata kelola dalam pembangunan proyek, sengketa geopolitik, pelanggaran HAM di wilayah eksplorasi, dan pencemaran lingkungan yang merugikan ekosistem maupun masyarakat setempat. 

    Nilai investasi miliaran dolar untuk proyek gas juga membuka celah praktik korupsi yang besar.

    Sebelumnya, KPK sempat menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG pada periode 2011-2021. 

    Alih-alih mengalirkan dana untuk proyek energi yang mengunci Indonesia pada penggunaan energi kotor, dana tersebut dapat ditujukan untuk pengembangan proyek berbasis energi terbarukan. 

    “Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi energi bersih dan terbarukan. Air, matahari, angin, laut, dll adalah sumber yang tidak akan habis dijadikan sumber energi. Kita harus berani keluar dari skema pengadaan energi fosil dan berorientasi bisnis dan mega-proyek semata. Pengelolaan energi yang berorientasi pada kebutuhan warga dan kelestarian lingkungan hidup penting dan genting untuk dilakukan saat ini,” tegas Diana Gultom.

  • 4 Negara Terkecil Ketiga Dunia Buka "Lowongan" Kewarganegaraan, Segini Biayanya Internasional

    4 Negara Terkecil Ketiga Dunia Buka "Lowongan" Kewarganegaraan, Segini Biayanya Internasional

    Negara Terkecil Ketiga Dunia Buka “Lowongan” Kewarganegaraan, Segini Biayanya
    Tim Redaksi
    NAURU, KOMPAS.com
    –
    Nauru
    , negara kepulauan kecil di Samudera Pasifik, menawarkan kewarganegaraan bagi siapa saja yang bersedia membayar 105.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,7 miliar.
    Langkah ini merupakan bagian dari strategi
    negara terkecil ketiga di dunia
    tersebut untuk menghadapi ancaman lingkungan akibat perubahan iklim.
    Dengan paspor Nauru, pemegangnya bisa menikmati akses bebas visa ke 89 negara, termasuk Inggris, Hong Kong, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
    Program ini juga diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi negara yang kini menghadapi tantangan besar akibat kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan badai yang semakin parah.
    Dulu, Nauru sempat berjaya sebagai negara kaya fosfat. Namun, eksploitasi sumber daya alam secara masif membuat sebagian besar wilayahnya tidak lagi layak huni.
    Tambang fosfat telah mengikis 80 persen daratan pulau itu, menyisakan lanskap berbatu yang tidak subur.
    Dengan habisnya cadangan fosfat, Nauru berusaha mencari sumber pendapatan lain, termasuk dengan menjadi pusat penahanan luar negeri bagi pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia.
    Negara ini bahkan pernah menarik perhatian pengusaha kripto yang kini dipenjara, Sam Bankman-Fried, yang berencana membeli Nauru sebagai tempat berlindung dari kiamat.
    Kini, Nauru mencoba solusi lain dengan meluncurkan program
    golden passport
    sebagai langkah konkret menghadapi ancaman perubahan iklim.
    Pemerintah berharap dana yang diperoleh dari penjualan kewarganegaraan ini bisa digunakan untuk memindahkan sekitar 90 persen dari 12.500 penduduknya ke daerah yang lebih tinggi dan lebih aman.
    Menurut estimasi pemerintah, program ini bisa menghasilkan sekitar 5,6 juta dollar AS (Rp 91,5 miliar) pada tahun pertama, dan berpotensi meningkat hingga 42 juta dollar AS (Rp 686 miliar) per tahun. Angka ini setara dengan 19 persen dari total pendapatan negara.
    Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Pemerintah Nauru menegaskan bahwa seleksi calon penerima paspor akan dilakukan secara ketat.
    Paspor tidak akan diberikan kepada individu dengan catatan kriminal tertentu atau mereka yang berasal dari negara-negara berisiko tinggi menurut PBB, seperti Rusia dan Korea Utara.
    Selain itu, Nauru juga menggandeng Bank Dunia dan organisasi internasional lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program ini.
    Meski menjadi peluang ekonomi, program
    golden passport
    sering kali menuai kontroversi.
    Banyak pihak khawatir paspor semacam ini bisa disalahgunakan oleh individu dengan kepentingan tersembunyi.
    Namun, bagi negara berkembang seperti Nauru yang kesulitan memperoleh dana untuk mengatasi dampak perubahan iklim, langkah ini bisa menjadi solusi.
    “Saat dunia masih memperdebatkan perubahan iklim, kami harus mengambil langkah nyata untuk mengamankan masa depan negara kami,” kata Presiden Nauru David Adeang kepada
    CNN
    .
    Di tengah ketidakpastian global terkait krisis iklim, strategi Nauru ini menjadi contoh bagaimana negara-negara kecil berusaha bertahan dengan sumber daya yang mereka miliki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.