Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Nego Tarif Trump, Menteri-menteri Prabowo Segera Terbang ke AS

    Nego Tarif Trump, Menteri-menteri Prabowo Segera Terbang ke AS

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia melakukan rapat koordinasi teknis terbatas sebelum terbang ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk bertemu pemerintah AS. Pertemuan itu dalam rangka negosiasi tarif impor 32% untuk Indonesia yang diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ia bersama beberapa menteri yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan pihak Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Menteri Perdagangan AS, Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Keuangan AS.

    “Hari ini kami melakukan rapat koordinasi teknis terbatas. Ini kaitannya dengan posisi Indonesia terhadap tarif yang dikenakan oleh pemerintah AS. Terkait dengan itu, pada tanggal 16-23 nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden kami akan bertemu (pemerintah AS),” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Keberangkatan pemerintah Indonesia ke AS akan berbeda-beda. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono akan berangkat hari ini, disusul keesokan harinya oleh Airlangga, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir dan lainnya.

    “Ibu Menteri Keuangan ini terkait juga dengan Spring Meeting dari IMF-World Bank. Kita pahami Indonesia dikenakan tarif 32% dan sekarang 90 hari dihold,” ucap Airlangga.

    Airlangga menyebut Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington DC, AS. Beberapa hal sudah dibahas dengan kementerian/lembaga untuk mempersiapkan misi negosiasi yang akan dibawa ke AS.

    “Kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap baik itu yang terkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier dan juga terkait dengan investasi, juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama beyond perdagangan,” beber Airlangga.

    Sayangnya Airlangga belum mau membeberkan negosiasi yang dilakukan Indonesia terkait tarif impor 32% apakah ingin dikurangi atau dihapus. “Namanya negosiasi, rahasia,” imbuhnya.

    (aid/rrd)

  • Indonesia Siap Hadapi Tarif Trump, Delegasi Dikirim ke AS

    Indonesia Siap Hadapi Tarif Trump, Delegasi Dikirim ke AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia bersiap merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Dalam rapat koordinasi teknis terbatas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menyampaikan posisi resmi Indonesia kepada otoritas AS.

    Menurut Airlangga, pada tanggal 16 hingga 23 April mendatang, sejumlah menteri akan berangkat ke Washington DC atas penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Delegasi tersebut akan melakukan pertemuan penting dengan berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury).

    “Menteri luar Negeri sudah ke Washington dan besok saya Bu Mari Elka Pangestu serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan bertolak ke Washington juga. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga karana ada pertemuan World Bank,” ujar Airlangga dalam keterangan pers, Senin (14/4/2025).

    Airlangga menambahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang dan berdialog langsung dengan pemerintah AS terkait kebijakan tarif.

    Hal ini terjadi setelah pemerintah Indonesia secara resmi bersurat kepada tiga kementerian terkait di AS, dan telah diberikan tanggapan positif untuk melanjutkan pembicaraan.

    Dalam menghadapi dinamika perdagangan ini, pemerintah tengah mempersiapkan dokumen non-paper yang cukup komprehensif.

    “Dokumen tersebut memuat sejumlah isu strategis, seperti tarif, hambatan non-tarif, investasi, serta usulan kerja sama resiprokal yang diharapkan Indonesia. Semua isu terkait perdagangan, investasi, dan keuangan akan dijawab secara tuntas dalam pertemuan tersebut,” jelas Airlangga.

    Airlangga juga menyinggung pentingnya mengantisipasi dampak dari selisih nilai ekspor dan impor (delta) yang ditimbulkan akibat tarif tersebut, termasuk memastikan perlindungan terhadap perusahaan Indonesia yang berinvestasi di AS maupun sebaliknya.

    “Seluruh keputusan nanti akan bergantung kepada pembicaraan nanti di Washington,” pungkas Airlangga terkait tarif AS.
     

  • Nggak Punya Rumah Itu Miskin? Yuk, Bongkar Faktanya!

    Nggak Punya Rumah Itu Miskin? Yuk, Bongkar Faktanya!

    Jakarta: Punya rumah memang jadi impian banyak orang. Tapi kalau belum punya, masa langsung dibilang miskin? Yuk, kita bahas bareng seperti yang telah dirangkum dari Ruang Menyala.
     
    Belum lama ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan hal yang cukup bikin heboh. 
     
    Dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri, ia menyebut bahwa orang yang belum punya rumah sebaiknya dimasukkan dalam kategori miskin.

    “Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin,” kata Maruarar 
     
    Ia membandingkan usulannya dengan definisi miskin versi Bank Dunia yang berbasis konsumsi kalori harian. Menurutnya, kalau seseorang belum punya tempat tinggal tetap, apakah pantas dibilang sudah sejahtera hanya karena makannya cukup?
     

    Tapi… kata BPS, belum punya rumah bukan berarti miskin
    Kalau menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), status miskin ditentukan oleh pengeluaran per kapita per bulan, bukan soal punya rumah atau nggak.
     
    Dalam laporan Profil Kemiskinan Maret 2024, disebutkan bahwa:
     
    – Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan
    – Terdiri dari kebutuhan makanan (Rp443.433) dan non-makanan (Rp151.809)
     
    Artinya, selama pengeluaranmu masih di atas garis tersebut, secara statistik kamu belum dikategorikan miskin meskipun belum punya rumah sendiri.
    Anak muda banyak yang belum punya rumah
    Kalau kita lihat tren sekarang, banyak milenial dan Gen Z yang belum punya rumah, tapi itu bukan berarti mereka miskin. Kenapa?

    1. Harga rumah tinggi, gaji jalan di tempat

    Harga properti naik terus, tapi gaji naiknya pelan. Beli rumah jadi terasa makin jauh dari jangkauan.

    2. Lebih pilih sewa untuk fleksibilitas

    Pindah-pindah kerja, cari tempat yang dekat kantor, atau belum pengin menetap—bikin sewa rumah jadi opsi yang lebih realistis.

    3. Bukan prioritas utama

    Buat sebagian orang, dana lebih baik dipakai buat investasi, pengembangan diri, atau kebutuhan lain yang lebih mendesak.

    Beli rumah vs kontrak
    Keputusan punya rumah sendiri atau menyewa itu balik lagi ke kebutuhan dan kondisi keuanganmu. Ini beberapa hal yang bisa jadi bahan pertimbangan:
     
    Kalau Beli Rumah:
    – Jadi aset jangka panjang
    – Bisa diwariskan atau dijual
    – Ada biaya besar di awal (DP, notaris, pajak)
    – Kurang fleksibel kalau sering pindah
     
    Kalau Sewa Rumah:
    – Biaya awal lebih ringan
    – Fleksibel kalau harus pindah
    – Tapi uang sewa hangus tiap bulan
    – Tidak punya aset jangka panjang
     
    Jadi nggak segampang itu dibilang miskin Bro! Meski usulan dari Menteri menyebut belum punya rumah bisa jadi indikator miskin, kenyataannya nggak sesederhana itu. 
     
    Selama pengeluaranmu cukup untuk hidup layak, punya pekerjaan, dan bisa menabung, kamu belum tentu masuk kategori miskin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM

    RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia. (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)

    RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Saya bekerja erat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan. Ini bukan hal yang mudah, terutama karena ini adalah isu yang kompleks dan perlu ditangani secara simultan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/4).

    Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

    “Kami berharap ini hanya respons jangka pendek,” tambah Sri Mulyani.

    Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.

    Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS.

    Kondisi ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian akibat perang dagang AS-China akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN sehingga inisiatif integrasi sektor keuangan dan perekonomian ASEAN perlu dipercepat.

    “Indonesia terus akan mempercepat dan meningkatkan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri, dan sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia dan kepentingan bersama dunia,” ujar Menkeu.

    Forum khusus para Menteri Keuangan membahas berbagai kerja sama pada sektor keuangan, termasuk kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur melalui ASEAN Infrastructure Fund (AIF), pembiayaan risiko bencana, serta kepabeanan dan perpajakan.

    Dalam kesempatan ini, Indonesia melaporkan perkembangan dua forum yang diinisiasi dalam Keketuaan Indonesia pada 2023, yaitu pembentukan ASEAN Treasury Forum (ATF) serta revitalisasi wadah kolaborasi lintas sektor. Saat ini kolaborasi lintas sektor sudah berjalan untuk pembiayaan risiko bencana dan kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan.

    Pada akhir sesi diluncurkan Rencana Aksi AIF 2025-2028 yang di dalamnya memuat rencana peningkatan kapasitas pembiayaan AIF dan komitmen mendukung pembiayaan proyek hijau bersama di ASEAN seperti ASEAN Power Grid untuk pencapaian target perubahan iklim ASEAN.

    Dalam AFMGM juga dibahas perkembangan berbagai inisiatif, di antaranya versi 4 Taksonomi ASEAN sedang dikembangkan untuk memberikan cakupan yang komprehensif dari enam fokus Taksonomi ASEAN dan tiga sektor pendukungnya.

    Forum AFMGM juga menyepakati usulan Malaysia yang melanjutkan inisiatif Indonesia untuk menyederhanakan proses kerja sama di jalur keuangan dengan melihat keterkaitan substansi antar komite kerja, serta inisiatif ASEAN Power Grid Financing Facility (APGFF) yang melibatkan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia.

    Sri Mulyani dan Thomas juga melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan Menteri/Wakil Menteri dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, dan ADB.

    Dalam pertemuan tersebut para delegasi saling bertukar pandangan terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, serta potensi pengembangan kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara mitra.

    Dengan ADB, Menkeu menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia, area prioritas Pemerintah, dan komitmen kerja sama pembangunan dengan ADB.

    Sumber : Antara

  • Arsitektur Baru Lanskap Keuangan Nusantara, Perkuat Inklusi Digital – Halaman all

    Arsitektur Baru Lanskap Keuangan Nusantara, Perkuat Inklusi Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Layanan digital perbankan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat. 

    Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi digital banking pada September 2024 tumbuh 54,89 persen secara tahunan (year-on-year), mencapai Rp 7.492,93 triliun dari Rp 4.837,57 triliun pada tahun sebelumnya. 

    Jumlah transaksi pun meningkat dari 1.373,63 juta menjadi 1.929,33 juta, atau naik 40,45 persen.

    Pertumbuhan ini turut didorong oleh peningkatan adopsi teknologi, perubahan perilaku konsumen pascapandemi, serta dukungan regulasi dari otoritas keuangan. 

    Survei We Are Social dan Hootsuite menunjukkan bahwa 212 juta warga Indonesia telah terhubung ke internet, dengan penetrasi mencapai 74,6 persen. Jumlah koneksi seluler bahkan menembus 356 juta, atau 125 persen dari total populasi (285 juta).

    Perubahan ini secara signifikan mengubah lanskap industri keuangan nasional. 

    Menurut McKinsey & Company, industri perbankan digital di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh 11 persen per tahun hingga 2025, dengan Indonesia sebagai pasar utama. Kolaborasi antara bank konvensional dan platform digital mendorong efisiensi dan inklusi keuangan.

    Bank Dunia mencatat, biaya transaksi digital 70 persen lebih rendah dibandingkan metode konvensional. 

    Hal ini mendorong bank-bank untuk mengadopsi transformasi digital melalui layanan seperti pinjaman mikro berbasis teknologi, asuransi digital, hingga layanan wealth management yang lebih terjangkau.

    Di sisi lain, inklusi keuangan menjadi target strategis nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 oleh OJK, indeks inklusi keuangan telah mencapai 75,02 persen.

    Sementara indeks literasi keuangan berada di angka 65,43 persen. OJK menargetkan inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2025, dengan literasi keuangan sebesar 90 persen.

    Tantangan Inklusi Keuangan

    Salah satu tantangan utama dalam mencapai target ini adalah menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dengan akses internet terbatas. 

    Menanggapi tantangan tersebut, Krom Bank hadir melalui program “Krom untuk Desa”, menyediakan layanan digital berbasis agen di lebih dari 500 desa dan menargetkan perluasan ke 1.000 desa hingga akhir 2024.

    Didirikan pada 2021, Krom Bank telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna aktif dan mencatat rata-rata transaksi harian sebesar Rp 500 miliar. 

    Aplikasi andalan mereka, Krom Mobile, menawarkan berbagai fitur mulai dari transfer, pembayaran tagihan, hingga investasi.

    Inovasi Krom Bank juga mencakup fitur pinjaman digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memproses pengajuan pinjaman dalam waktu kurang dari lima menit. 

    Fitur ini telah membantu lebih dari 100.000 UMKM mengakses pembiayaan secara cepat dan mudah.

    Tak hanya berfokus pada inovasi produk, Krom Bank juga aktif mendorong literasi keuangan. 

    Hingga kini, bank ini telah menyelenggarakan lebih dari 100 workshop dan seminar, berkolaborasi dengan pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat untuk mengedukasi UMKM dan generasi muda.

    Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas layanan dan mendorong inovasi.

    “Kami siap terus berekspansi, menghadirkan inovasi progresif, dan memperkuat konektivitas digital guna mewujudkan visi perusahaan, sekaligus memperkokoh posisi Krom sebagai platform keuangan digital terpercaya yang menghubungkan nasabah dengan solusi finansial yang seamless, relevan, dan bernilai tambah,” ujarnya.

    Di sisi regulasi, Bank Indonesia terus mendukung transformasi digital sektor perbankan. 

    Salah satu langkahnya adalah melalui peluncuran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang memungkinkan transaksi digital lintas platform.

    Dengan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan teknologi yang terus berkembang, masa depan perbankan digital Indonesia diyakini akan semakin inklusif dan berkelanjutan.

    (*)

  • Ekonom Unand perkirakan daya beli naik setelah pencabutan kuota impor

    Ekonom Unand perkirakan daya beli naik setelah pencabutan kuota impor

    konsumen dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bersaing sehingga bisa memicu daya beli masyarakat

    Padang (ANTARA) – Ekonom Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar), Efa Yonnedi memperkirakan daya beli masyarakat akan meningkat menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis.

    “Dengan pencabutan kuota impor ini artinya konsumen dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bersaing sehingga bisa memicu daya beli masyarakat,” kata dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand itu di Padang, Jumat.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo meminta Kabinet Merah Putih untuk menghapus kuota produk-produk impor dengan tujuan memperlancar para pengusaha Indonesia terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Jadi, kalau konsumen diuntungkan maka daya beli di masyarakat akan lebih meningkat,” ujar eks Konsultan Bank Dunia tersebut.

    Meskipun demikian, Efa mengingatkan kebijakan penghapusan kuota impor bisa saja berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tanah air, terutama produk yang hampir sama dengan barang impor.

    Untuk mengantisipasi dampak atau kemungkinan terburuk terhadap pelaku UMKM, Efa yang juga Rektor Unand tersebut menyarankan Presiden atau pengambil kebijakan terus memantau serta melakukan evaluasi berkala.

    Namun demikian, ia tetap optimistis kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menguntungkan konsumen di tanah air karena bisa mendapatkan harga yang baik atau bisa bersaing.

    Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah yang serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Negara Paling Sengsara di Dunia, Mana Saja? – Page 3

    Daftar Negara Paling Sengsara di Dunia, Mana Saja? – Page 3

    Zimbabwe secara konsisten menempati peringkat atas dalam beberapa indeks kesengsaraan ekonomi, terutama karena inflasi yang sangat tinggi dan pengelolaan ekonomi yang buruk. Inflasi yang tak terkendali membuat harga barang dan jasa melambung tinggi, sehingga daya beli masyarakat menurun drastis. Tingkat inlfasi di Zimbabwe pernah mencapai 635,3 persen.

    Venezuela juga sering berada di peringkat atas karena inflasi tinggi dan krisis ekonomi berkepanjangan. Krisis ini telah menyebabkan kekurangan pangan, obat-obatan, dan layanan kesehatan dasar, yang semakin memperburuk kesengsaraan penduduk. Tingkat inlfasi di Venezuela pernah mencapai 59,6 persen.

    Sudan mengalami inflasi tinggi dan ketidakstabilan politik yang berdampak negatif pada perekonomian. Konflik dan pergolakan politik seringkali mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi, memperparah kondisi ekonomi yang sudah buruk. Tingkat inlfasi di Sudan pernah mencapai 200,1 persen.

    Lebanon sedang menghadapi krisis ekonomi yang parah, yang digambarkan oleh Bank Dunia sebagai krisis ekonomi terburuk di zaman modern. Krisis ini telah menyebabkan penurunan tajam dalam nilai mata uang, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial. Tingkat inlfasi di Sudan pernah mencapai 221 persen.

  • Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme

    Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 15:08 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips Vermonte menyatakan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Turki akan mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui kerja sama strategis yang mendukung prinsip multilateralisme.

    “Dunia saat ini telah bergerak ke arah bilateralisme, yang sebagian didorong oleh rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China,” kata Philips dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Meski bilateralisme dapat membantu dua negara merespons ketidakpastian dan dampak rivalitas geopolitik, kata Philips, dunia ini terlalu kompleks untuk ditangani hanya oleh dua negara.

    Dikatakan Philips, Indonesia dan Turki memiliki modal kuat untuk terus mengedepankan semangat multilateralisme di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Alasannya, kedua negara dikenal konsisten dalam mendorong penyelesaian damai, dialog, dan inklusivitas, menjadikan keduanya mitra dalam memperkuat kerja sama internasional.

    “Seperti, Developing Eight (D-8) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendorong aksi kolektif dalam agenda pembangunan, serta menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara berkembang,” ujarnya.

    Sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh, kata Philips, kedua negara memiliki suara yang diperhitungkan dalam isu reformasi PBB, Bank Dunia, IMF, dan berbagai lembaga multilateral lainnya.

    Selain itu, Indonesia dan Turki juga memiliki hubungan strategis dengan negara-negara sehaluan, termasuk partisipasi aktif dalam forum MIKTA untuk merealisasikan sistem internasional yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara berkembang.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4), sekitar pukul 18.58 waktu setempat.

    Kepala Negara dijadwalkan berpidato di Parlemen Turki pada Kamis siang di Ankara sebagai agenda pertama kunjungannya. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Turki dan disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Keduanya akan menggelar pertemuan empat mata, memimpin pertemuan bilateral, serta menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman kerja sama.

    Prabowo dan Erdogan juga akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan.

    Sumber : Antara

  • Menteri LH Wanti-wanti Pelaku Industri Jabodetabek Atasi Kenaikan Polusi Udara di Musim Kemarau   – Halaman all

    Menteri LH Wanti-wanti Pelaku Industri Jabodetabek Atasi Kenaikan Polusi Udara di Musim Kemarau   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan arahan kepada para pelaku usaha industri se-Jabodetabek dan Karawang, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/4/2025). 

    Di hadapan para pelaku usaha industri, ia menjelaskan mengenai langkah pencegahan polusi udara khususnya untuk area Jabodetabek jelang memasuki musim kemarau.

    Pasalnya ketika musim kemarau tiba di mana intensitas hujan menipis, aerosol atau partikel yang melayang di udara akan banyak terjebak di gedung – gedung yang banyak menjulang tinggi di Jakarta. 

    Partikel ini yang ketika musim penghujan ikut turun bersamaan dengan turunnya hujan ke tanah. 

    “Kemudian pada saat musim kemarau ini (polutan) tidak ada yang menurunkan,” kata Hanif.

    Ia menyatakan, berdasarkan hasil penelitian dari World Bank, ada lima komponen utama sumber polutan pencemar udara di Jakarta dan sekitarnya.

    Diantaranya, penggunaan BBM yang berasal dari alat transportasi kendaraan bermotor, polusi dari pembakaran ketel uap yang dihasilkan dari pabrik-pabrik industri, kemudian pembakaran terbuka, konstruksi bangunan, dan aerosol atau polutan yang berputar di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

    “Jadi kelima hal ini yang menyebabkan kualitas udara di Jakarta memburuk terutama di musim – musim kemarau,” jelasnya.

    Khusus untuk kegiatan pembakaran terbuka atau open burning, KLH memantau lewat citra satelit ada 120 titik ilegal di Jabodetabek yang melakukan praktik tersebut. 

    Sejauh ini ada tiga pabrik pengolahan besi yang menggunakan penggunaan tungku terbuka sudah dilakukan penegakan hukum.

    KLH menyatakan tidak segan untuk menutup pabrik industri yang berkontribusi dalam peningkatan polusi udara, dan tidak patuh terhadap ketentuan pengendalian polusi udara.

    Untuk menanggulangi potensi polusi udara meningkat saat kemarau, KLH sudah menyusun beberapa skenario.

    Selain operasi modifikasi cuaca di Jakarta dan sekitarnya, KLH juga akan mengutamakan kontrol terhadap gas buang industri, dengan cara beralih ke bahan bakar gas dari bahan bakar batu bara.  

    Perusahaan gas negara disebutnya juga sudah siap untuk mendistribusikan pasokan – pasokan gas ini kepada para pelaku industri.

    “Penggunaan gas kami sinyalir berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, memiliki tingkat polusi udara yang paling kecil,” ungkap Hanif.

     

     

     

  • PCO: Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme

    PCO: Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips Vermonte menyatakan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Turki akan mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui kerja sama strategis yang mendukung prinsip multilateralisme.

    “Dunia saat ini telah bergerak ke arah bilateralisme, yang sebagian didorong oleh rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China,” kata Philips dalam keterangannya di Ankara, Turki, Kamis.

    Meski bilateralisme dapat membantu dua negara merespons ketidakpastian dan dampak rivalitas geopolitik, kata Philips, dunia ini terlalu kompleks untuk ditangani hanya oleh dua negara.

    Dikatakan Philips, Indonesia dan Turki memiliki modal kuat untuk terus mengedepankan semangat multilateralisme di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Alasannya, kedua negara dikenal konsisten dalam mendorong penyelesaian damai, dialog, dan inklusivitas, menjadikan keduanya mitra dalam memperkuat kerja sama internasional.

    “Seperti, Developing Eight (D-8) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendorong aksi kolektif dalam agenda pembangunan, serta menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara berkembang,” ujarnya.

    Sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh, kata Philips, kedua negara memiliki suara yang diperhitungkan dalam isu reformasi PBB, Bank Dunia, IMF, dan berbagai lembaga multilateral lainnya.

    Selain itu, Indonesia dan Turki juga memiliki hubungan strategis dengan negara-negara sehaluan, termasuk partisipasi aktif dalam forum MIKTA untuk merealisasikan sistem internasional yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara berkembang.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4), sekitar pukul 18.58 waktu setempat.

    Kepala Negara dijadwalkan berpidato di Parlemen Turki pada Kamis siang di Ankara sebagai agenda pertama kunjungannya. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Turki dan disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Keduanya akan menggelar pertemuan empat mata, memimpin pertemuan bilateral, serta menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman kerja sama.

    Prabowo dan Erdogan juga akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025