Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Bank Dunia dan IMF Kompak Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI ke 4,7%

    Bank Dunia dan IMF Kompak Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI ke 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua lembaga keuangan internasional, Bank Dunia dan IMF, kompak menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini.

    Bank Dunia (World Bank) dalam laporan terbaru bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dari awalnya 5,1% menjadi 4,7%.

    Bank Dunia menilai bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas akan berdampak negatif ke kinerja perekonomian Indonesia dan kepercayaan investor. 

    Hanya saja, Bank Dunia melihat stimulus fiskal hingga reformasi yang direncanakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dapat mengimbangi dampak negatif dari tekanan eksternal. Sejalan dengan itu, investasi diharapkan meningkat secara bertahap seiring terbentuknya Danantara.

    “Pertumbuhan konsumsi swasta akan tetap tangguh, dengan sedikit moderasi karena kurangnya lapangan kerja yang berkualitas,” dikutip dari laporan proyeksi Bank Dunia tersebut pada Jumat (25/4/2025).

    Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan tingkat kemiskinan akan turun ke 11,5% pada tahun 2027. Pada 2024, Bank Dunia mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 15,6%.

    Inflasi masih diperkirakan tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia yaitu 2,3% pada 2025.

    Defisit APBN 2025 diproyeksikan melebar ke 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) akibat belanja untuk mengakomodasi program prioritas pemerintahan baru. Sebagai perbandingan, defisit fiskal sebesar 2,3% dari PDB pada tahun lalu.

    Sedangkan, utang pemerintah akan stabil di sekitar 40,1% dari PDB hingga 2027 berdasarkan proyeksi Bank Dunia, dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi mendorong pembayaran bunga utang menjadi 19% dari total penerimaan negara. 

    “Di tengah kondisi keuangan global yang ketat dan langkah-langkah kebijakan perdagangan, defisit transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar menjadi 1,7% dari PDB pada tahun 2027, di bawah tingkat sebelum pandemi,” lanjut laporan tersebut.

    Bank Dunia melihat investasi asing masih akan tetap menjadi sumber pendanaan utama, yang sebagian besar diarahkan untuk hilirisasi industri.

    Proyeksi ekonomi Indonesia 2025 dari World Bank, berdasarkan laporan East Asia and the Pacific Macro Poverty Oulook edisi April 2025. / dok. Bank Dunia

    Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 4,7%

    Dalam laporan berbeda, International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional juga merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7%. 

    Dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025, revisi tersebut sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di negara Asean 5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dari 3,6% (2024) menjadi hanya 3% untuk 2025. 

    Terlebih, proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,8% untuk keseluruhan tahun 2025, akibat implementasi tarif resiprokal Trump.

    Proyeksi untuk Indonesia tersebut juga jauh lebih rendah dari World Economic Outlook (WEO) edisi Januari 2025, di mana Indonesia sebelumnya diyakini mampu tumbuh sebesar 5,1%.

    Director Research Department IMF Pierre‑Olivier Gourinchas menyebutkan bahwa ketegangan perdagangan ini akan sangat berdampak pada perdagangan global.

    IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan perdagangan global akan terpangkas lebih dari setengahnya dari 3,8% tahun lalu menjadi 1,7% tahun ini.

    Sementara bagi mitra dagang, tarif sebagian besar bertindak sebagai guncangan permintaan eksternal yang negatif. Melemahkan aktivitas dan harga, meskipun beberapa negara bisa mendapatkan keuntungan dari pengalihan perdagangan.

    Kondisi tersebutlah yang membuat IMF merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi berbagai negara untuk 2025.

    Dirinya memandang bahwa semua negara terkena dampak negatif dari lonjakan ketidakpastian kebijakan perdagangan, karena bisnis memangkas pembelian dan investasi, sementara lembaga keuangan menilai kembali eksposur peminjam mereka.

    “Ketidakpastian juga meningkat karena gangguan sektoral yang kompleks akibat tarif yang dapat menyebabkan naik turunnya rantai pasokan, seperti yang kita lihat selama pandemic,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari IMF, berdasarkan World Economic Outlook edisi April 2025. / dok IMF

  • 5 Poin Hasil Negosiasi Sri Mulyani dan Menkeu AS, Proposal RI Diterima Trump Cs?

    5 Poin Hasil Negosiasi Sri Mulyani dan Menkeu AS, Proposal RI Diterima Trump Cs?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah poin penting hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent, dalam Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC. Simak selengkapnya!

    1. Komitmen AS dalam Lembaga Global

    Dalam pertemuan tersebut, AS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi pemain utama dalam lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Jumat, 24 April 2025.

    2. Arah Kebijakan Baru AS: Perdagangan Resiprokal

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa AS tengah mendorong sistem perdagangan baru yang lebih bersifat resiprokal atau saling menguntungkan.

    Hal ini menjadi penting karena bisa berdampak langsung pada kerja sama dagang dengan Indonesia.

    “Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.

    3. Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia

    Untuk merespons arah kebijakan tersebut, Indonesia memperkuat pendekatan melalui diplomasi ekonomi.

    Langkah ini dilakukan melalui jalur-jalur strategis seperti USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Kementerian Perdagangan AS, dan Departemen Keuangan AS.

    4. Respons Positif AS terhadap Proposal Indonesia

    Sri Mulyani menyebut bahwa proposal yang disampaikan tim Indonesia mendapat sambutan positif dari pemerintah AS. Proposal itu dinilai komprehensif dan visioner.

    “Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.

    5. Tahap Awal Negosiasi dan Target Waktu

    Indonesia resmi menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025, menandai dimulainya fase awal negosiasi tarif. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara pertama yang masuk tahap ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat rampung dalam dua bulan.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Jakarta –

    Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan mematikan terhadap para turis di Kashmir yang dikuasai India pada Selasa lalu (22/04). New Delhi menyalahkan kelompok militan yang disebutnya mendapat dukungan Pakistan.

    Sejak Rabu (23/04) India telah menurunkan hubungan diplomatik dengan Pakistan, menutup salah satu perbatasan utama kedua negara, dan menyatakan akan menangguhkan perjanjian pembagian air hingga “Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas.”

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada Kamis (24/04) menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan dalam serangan yang menewaskan 26 orang di dekat kota Pahalgam.

    “India terus-menerus aksi permainan saling menyalahkan. Jika ada bukti keterlibatan Pakistan dalam insiden Pahalgam, kami mendesak mereka untuk memberikannya kepada kami dan komunitas internasional,” ungkap Dar.

    Sementara, Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya pada Kamis mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris serta para pendukungnya.”

    Serangan ini mengejutkan India karena menyasar wisatawan sipil, dan menjadi sebuah eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya di Kashmir yang dikuasai India yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan.

    Menurut laporan media lokal India, terdapat lima hingga enam penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di tiga titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan.

    India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir di utara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kenyataannya, masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah itu. Inilah yang membuat Kashmir jadi daerah yang rawan konflik. Selama puluhan tahun, kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh kelompok-kelompok ini didukung oleh Pakistan, tapi Pakistan membantah tuduhan itu.

    Pakistan: Pemblokiran air adalah ‘tindakan perang’

    Setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi pada Kamis (24/04), Pakistan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus, maka hal itu akan dianggap sebagai “tindakan perang.”

    Perjanjian Air Indus ditengahi oleh Bank Dunia dan ditandatangani oleh India dan Pakistan pada 1960. Sejak itu, perjanjian ini tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara.

    Dalam perjanjian tersebut mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak sungainya. Pakistan sangat bergantung pada aliran air dari Kashmir yang dikuasai India. Selama bertahun-tahun, Pakistan juga khawatir bendungan yang dibangun India bisa mengurangi aliran air ke wilayahnya.

    Menurut kantor berita Reuters, penangguhan perjanjian ini tidak akan berdampak langsung terhadap aliran air ke Pakistan karena India tidak memiliki kapasitas penyimpanan air yang cukup untuk menahan aliran sungai. Namun, penangguhan ini bisa mempengaruhi pertukaran informasi terkait kondisi air.

    “Perjanjian Air Indus mungkin memang merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan, terutama karena perubahan iklim,” kata Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan kepada DW.

    “Namun, dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral dari perjanjian, tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak.” Ungkapnya.

    “Tahun ini curah hujan dan salju di Pakistan sangat rendah, dan jika India, secara sepihak dan ilegal menangguhkan perjanjian ini dan memutuskan untuk mengurangi aliran air, maka akan terjadi situasi kekeringan yang dahsyat dan krisis pangan,” tambah Malik.

    Selain itu, pejabat India yang juga menyebut kemungkinan serangan militer yang menyebabkan kekhawatiran di Pakistan semakin meningkat. Siaran televisi di sana banyak diisi oleh pengamat militer yang mengingatkan soal dampak tak terduga jika ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir ini makin memanas.

    Setelah serangan pada 2019 terhadap pasukan keamanan di Kashmir yang dikuasai India—yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Islamis berbasis di Pakistan—India melakukan serangan udara ke wilayah Pakistan, yang nyaris memicu perang terbuka antara kedua negara.

    Maria Sultan, analis pertahanan yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa penangguhan perjanjian air oleh India adalah bentuk “Strategi yang berbahaya.”

    “Air adalah hal yang krusial, dan pelanggaran terhadap Perjanjian Air Indus atau upaya apa pun untuk mengurangi pasokan air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” ujarnya.

    Mungkinkah ketegangan India-Pakistan mereda?

    Warga dari kedua negara yang berbicara kepada DW menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan konflik bersenjata.

    Rahul Sharma, warga India di Delhi, mengatakan bahwa perang antara India dan Pakistan bisa membuat kedua negara mundur secara ekonomi selama puluhan tahun.

    “Apa yang sudah dilakukan pemerintah India saat ini sudah cukup tegas, tak perlu melangkah lebih jauh,” kata Sharma.

    Saad Ali, warga Pakistan dari Islamabad, mengatakan bahwa “kami tidak mampu menghadapi perang dan mempertaruhkan nyawa masyarakat. Kedua pihak seharusnya menahan diri dan membiarkan masyarakat hidup damai serta menyelesaikan masalah melalui dialog.”

    Soulat Pasha, warga Pakistan dari Provinsi Sindh, sedang mengunjungi Negara Bagian Uttar Pradesh di India bersama istrinya untuk menemui kerabat setelah 20 tahun tidak bertemu. Ia mengatakan khawatir dengan situasi yang semakin memanas antara kedua negara. Mereka berharap bisa segera kembali ke Pakistan.

    Maleeha Lodhi, analis hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS, PBB, dan Inggris, mengatakan kepada DW bahwa per Kamis (24/04) bahwa kedua pihak sudah menyampaikan sikap masing-masing.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah menghindari eskalasi lebih lanjut dan segera membentuk jalur komunikasi belakang untuk menurunkan ketegangan. Namun, jika India mengambil tindakan militer, maka semua akan berubah dan hal itu berisiko memicu krisis besar karena Pakistan pasti akan membalas,” ujarnya.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan bahwa India sedang “melakukan perang intensitas rendah terhadap kami, dan jika mereka meningkatkan intensitasnya, maka kami siap. Untuk melindungi tanah kami, kami tidak akan tunduk pada tekanan internasional mana pun.”

    Madiha Afzal, peneliti dari Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini “berpotensi menjadi sangat berbahaya.”

    “Tindakan-tindakan punitif yang diambil India, terutama penangguhan Perjanjian Air Indus, sangat signifikan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun. Sehingga, hanya satu serangan saja bisa memicu eskalasi besar,” ungkap Afzal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya Rahman

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bahas Tarif Resiprokal dengan AS, Sri Mulyani: Ini Keuntungan Taktis

    Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bahas Tarif Resiprokal dengan AS, Sri Mulyani: Ini Keuntungan Taktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesia bergerak cepat dalam merespons pengumuman kebijakan tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pada 2 April 2025.

    Sebagai salah satu negara pertama yang membuka pembahasan dengan AS, Indonesia mendapatkan posisi strategis dalam proses negosiasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa proposal tarif yang disusun Indonesia mendapat pengakuan positif dari Pemerintah AS.

    Proposal tersebut dinilai sebagai salah satu yang paling menyeluruh dan memiliki visi jangka panjang. Selain itu, AS juga mengapresiasi langkah proaktif Indonesia yang membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural di dalam negeri.

    “Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring pada Jumat, (25/4/2025).

    Dalam rangkaian pertemuan di Washington, DC, Sri Mulyani juga bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas tarif, tetapi juga memperkuat kerja sama bilateral dan membicarakan arah kebijakan global yang dijalankan AS melalui peran aktifnya di lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” kata Sri Mulyani.

  • Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

    Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

    PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali terasa setelah serangan mematikan di wilayah Pahalgam, Jammu, dan Kashmir. Insiden yang terjadi pada Selasa itu menelan korban jiwa sebanyak 25 wisatawan asal India dan satu warga lokal. Pelaku penyerangan hingga kini belum teridentifikasi, tetapi dampaknya telah memicu reaksi keras dari kedua negara bertetangga yang memiliki sejarah konflik panjang.

    Sebagai respons atas insiden tersebut, India mengambil serangkaian langkah drastis, termasuk menangguhkan Indus Waters Treaty (Perjanjian Air Indus), yang telah berlaku sejak tahun 1960. Perjanjian yang dimediasi oleh Bank Dunia tersebut mengatur pembagian air dari enam sungai utama di Cekungan Sungai Indus antara India dan Pakistan. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, di mana India secara sepihak menangguhkan perjanjian tersebut.

    Perdana Menteri India, Narendra Modi, memimpin rapat darurat Komite Keamanan Kabinet sebelum mengumumkan penangguhan perjanjian tersebut. Tak hanya itu, India juga mengusir penasihat militer Pakistan dari kedutaan Islamabad di New Delhi, mengurangi jumlah staf diplomatik Pakistan, dan menghentikan sementara layanan visa bagi warga negara Pakistan, termasuk visa dalam kerangka kerja Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC).

    Pemerintah India bahkan meminta seluruh warganya yang sedang berada di Pakistan untuk segera pulang dan menutup satu-satunya perlintasan darat legal di perbatasan Wagah-Attari.

    Di sisi lain, Pakistan merespons cepat dengan langkah serupa. Pemerintah di Islamabad menyatakan bahwa tidak ada klausul dalam Perjanjian Air Indus yang memungkinkan penangguhan sepihak, dan menyebut tindakan India sebagai “ceroboh” serta memperingatkan bahwa setiap upaya pengalihan atau pemblokiran aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai ‘tindakan perang’.

    Langkah yang tak kalah signifikan adalah keputusan Pakistan untuk menangguhkan Perjanjian Simla tahun 1972, yang selama ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara bilateral dan menjaga penghormatan terhadap Garis Kontrol (Line of Control) di wilayah Kashmir yang disengketakan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Keamanan Nasional Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh seluruh pimpinan militer.

    Selain mengusir atase pertahanan India dan mengurangi staf diplomatik di kedutaan India di Islamabad, Pakistan juga menutup perlintasan di sisi perbatasan Attari-Wagah, menangguhkan seluruh perdagangan bilateral dan bisnis pihak ketiga melalui wilayahnya.

    Islamabad juga menghentikan layanan visa bagi seluruh warga negara India di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC, kecuali bagi peziarah Sikh, serta menutup wilayah udara Pakistan bagi semua pesawat milik atau dioperasikan oleh India.

    Ketegangan antara kedua negara nuklir ini semakin memperburuk situasi di kawasan Asia Selatan, yang selama bertahun-tahun telah diwarnai oleh konflik berkepanjangan terkait wilayah Kashmir. Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali, dan dua diantaranya terkait Kashmir.

    Pengamat hubungan internasional menilai bahwa penangguhan perjanjian-perjanjian bilateral yang telah lama menjadi pilar kerja sama terbatas antara kedua negara dapat memperburuk instabilitas regional dan memicu reaksi dari komunitas internasional. Terutama, penangguhan Indus Waters Treaty dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sektor pertanian dan ketersediaan air di Pakistan, yang sangat bergantung pada aliran sungai dari wilayah India.

    Sejauh ini, belum ada klaim tanggung jawab atas serangan di Pahalgam. Namun, India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut—klaim yang kerap dilontarkan dalam insiden serupa sebelumnya. Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen.

    Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan agar kedua negara menahan diri dan kembali ke meja perundingan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun dengan ditangguhkannya perjanjian-perjanjian penting dan saling pengusiran diplomat, jalan menuju deeskalasi tampaknya masih panjang.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bank Dunia, IMF dan BI Kompak Ramal Ekonomi RI Tumbuh 4,7% di 2025

    Bank Dunia, IMF dan BI Kompak Ramal Ekonomi RI Tumbuh 4,7% di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,7% pada tahun ini. Proyeksi ini dirilis dalam laporan Regional Economic Update 2025, hari ini, Jumat (25/4/2025). Proyeksi untuk Indonesia ini lebih rendah dibandingkan proyeksi awal tahun ini, sebesar 5,1%.

    Proyeksi ini didasarkan oleh situasi global yang tidak menentu sehingga menghambat investasi dan konsumsi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, pembatasan perdagangan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara Asia Timur.

    “Pembatasan perdagangan diperkirakan akan berdampak terhadap tingkat ekspor Asia Timur dan Pasifik, sementara pertumbuhan global yang melambat kemungkinannya akan menurunkan permintaan eksternal lebih jauh,” tulis Bank Dunia.

    Proyeksi Bank Dunia ini sama dengan proyeksi BI dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pada Selasa lalu (22/4/2025), IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI akan mencapai 4,7% pada 2025.

    IMF memangkas pertumbuhan ekonomi RI cukup tajam menjadi 4,7% pada 2025 dan 2026. Proyeksi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan ramalan di Januari 2025. Saat itu, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1%.

    Penurunan proyeksi ini serupa dengan perlambatan ekonomi secara global akibat perang tarif dagang yang tinggi, yang pertama kali diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara mitra dagang utamanya, dan dibalas China dengan tarif resiprokal yang juga tinggi.

    “Jika terus berlanjut, kenaikan tarif yang tiba-tiba dan ketidakpastian yang menyertainya akan memperlambat pertumbuhan global secara signifikan,” kata Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas saat konferensi pers Selasa malam (22/4/2025) waktu Indonesia.

    Senada dengan IMF, Bank Indonesia (BI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melemah pada tahun ini, imbas perang tarif antara negara mitra dagang utama Amerika Serikat dan China.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perang dagang yang menghambat aktivitas perdagangan internasional hingga investasi itu akan membuat ekonomi akan bergerak di kisaran bawah titik tengah 4,7%-5,5%.

    “Sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7%-5,5% dipengaruhi tarif AS yang menurunkan ekspor Indonesia ke AS dan penurunan permintaan ekspor dari negara lain,” tegas Perry saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi BI untuk titik bawah yang sebesar 4,7% ini serupa dengan proyeksi IMF terhadap potensi perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun ini hingga 2026 yang juga di kisaran 4,7%.

    (haa/haa)

  • Sri Mulyani ungkap hasil pertemuan dengan Menkeu AS

    Sri Mulyani ungkap hasil pertemuan dengan Menkeu AS

    posisi AS tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC.

    Dalam pertemuan tersebut, selain membahas hubungan bilateral Indonesia-AS, kedua belah pihak juga menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring di Jakarta, Jumat.

    Posisi AS dalam institusi global tersebut menjadi penting untuk dicermati karena dapat berdampak pada struktur perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia.

    Dalam memahami sudut pandang AS, Sri Mulyani mengatakan bahwa Negeri Paman Sam itu saat ini tengah mendorong tatanan perdagangan baru yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan.

    Dalam konteks itulah, lanjut Menkeu, Indonesia memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS.

    Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi negosiasi tarif resiprokal yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

    “Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa proposal yang disampaikan Indonesia melalui tim delegasi telah mendapat pengakuan sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner.

    Pemerintah AS disebut memberikan apresiasi terhadap respons aktif Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.

    “Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.

    Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025.

    Proses ini menandai masuknya Indonesia ke fase awal negosiasi tarif, menjadikannya salah satu dari 20 negara pertama yang masuk ke tahap tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Negosiasi Tarif, Sri Mulyani Bakal Temui Menteri Keuangan AS Scott Bessent

    Negosiasi Tarif, Sri Mulyani Bakal Temui Menteri Keuangan AS Scott Bessent

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk membahas soal tarif Trump. 

    Menurut Sri Mulyani, dia dan jajarannya akan menemui Scott Bessent pada Kamis (24/4/2025) waktu AS, sebagai upaya negosiasi tarif Trump. Sri Mulyani juga mengaku terus berkoordinasi dengan Asean dalam menyikapi tarif respirokal.

    “Sekarang saya di dalam proses untuk menegosiasikan agar kita tidak terkena direct impact yang besar atau signifikan dengan melakukan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025). 

    Untuk diketahui, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sedang berada di Amerika Serikat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral G20 serta IMF-World Bank Spring Meetings. 

    Sementara terkait pertemuan Indonesia dengan US Trade Representative (USTR) maupun Secretary of Commerce, Sri Mulyani menyebutkan bahwa perkembangan terkini akan disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Sri Mulyani turut ambil bagian dalam proses negosiasi tarif dengan AS dengan melakukan berbagai langkah konsultasi, termasuk bersama The United States–Indonesia Society (USINDO).

    Dirinya turut bertemu dengan American Chambers of Commerce yang menyampaikan bahwa dunia usaha di AS sendiri akan terus berusaha berkomunikasi dengan pemerintah AS terkait kebijakan tarif. 

    “Kadin” versi AS tersebut juga menunjukkan minatnya untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam hal perdagangan maupun investasi. 

    “Perkembangan tarif yang sekarang ini terjadi dan diharapkan bisa suatu saat bisa di deeskalasikan,” tutur Sri Mulyani. 

    Dalam hal untuk meyakinkan para pemilik modal di tengah ketidakpastian, Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut memberikan penjelasan mengenai kondisi terkini di Tanah Air. 

    Pasalnya, perilaku risk aversion atau penghindaran risiko membuat aliran keluar modal dari negara berkembang, berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uang. 

    Termasuk Indonesia, di mana pelemahan rupiah sempat terjadi hingga menembus Rp17.000 per dolar AS saat operasi moneter masih libur karena momen Idulfitri. 

    Perry menjelaskan pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatat net outflows US$2,8 miliar akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS. 

    Perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada SBN, sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik.

    “Langkah yang kami lakukan bersama Ibu Menteri Keuangan di New York ketemu para investor dan saya juga di Washington DC, untuk memberikan penjelasan. Secara umum para investor global memiliki risk appetite yang sangat tinggi. Mereka masih lebih suka ke safe haven asset dan countries,” jelas Perry. 

    Adapun, saat ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih berada di AS untuk memimpin jalannya negosiasi. 

    Terkini, Airlangga yang sejak Selasa (15/4/2025) telah bertolak ke AS tersebut telah bertemu dengan US Trade Rrepresentative Ambassador Greer dan Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk pertemuan teknis lanjutan antara Tim Teknis RI dengan Tim Teknis USTR, pada Rabu (23/4/2025). 

    Dalam pertemuan teknis lanjutan sekarang ini, telah dilakukan penandatanganan Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia, regarding the Treatment of Information Related to Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment and Economic Security.

    Dengan ditandatanganinya dokumen ini, secara resmi mulai dilakukan proses negosiasi tingkat teknis untuk membahas posisi kedua negara dalam isu Tarif Resiprokal Amerika Serikat ini.

    Kedua belah pihak sepakat untuk segera membahas isu-isu teknis dalam perundingan yang rencananya akan dimulai pembahasan substansi teknis dalam waktu dua pekan mendatang. 

    Hasil-hasil perundingan tingkat teknis ini akan dituangkan dalam suatu framework agreement yang nantinya akan memuat hal-hal yang akan disepakati kedua belah pihak.

  • China Tak Bergeming! Tolak Negosiasi dan Desak AS Hapus Tarif Impor

    China Tak Bergeming! Tolak Negosiasi dan Desak AS Hapus Tarif Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – China menuntut Amerika Serikat (AS) untuk mencabut semua tarif sepihak dan mengatakan tidak ada pembicaraan atau perundingan untuk mencapai kesepakatan perdagangan.

    Melansir Bloomberg, Kamis (24/4/2025), juru bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong menepis spekulasi bahwa telah ada kemajuan komunikasi bilateral antara kedua negara.

    “AS harus menanggapi suara-suara rasional di komunitas internasional dan di dalam perbatasannya sendiri dan secara menyeluruh menghapus semua tarif sepihak yang dikenakan pada China, jika benar-benar ingin menyelesaikan masalah,” kata He Yadong.

    Dia juga mengatakan setiap laporan tentang perkembangan dalam pembicaraan tidak berdasar, dan mendesak AS untuk menunjukkan ketulusan jika ingin membuat kesepakatan.

    Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komentar Presiden Donald Trump minggu ini yang mengisyaratkan bahwa dia dapat menurunkan tarif pada China yang saat ini mencapai 145% untuk sebagian besar barang tidak akan cukup untuk meredakan ketegangan. 

    Pemimpin AS tersebut sebelumnya mengatakan bahwa semuanya aktif ketika ditanya apakah dia terlibat dengan China dan bahwa Beijing “akan baik-baik saja” setelah pembicaraan selesai.

    China telah menanggapi langkah tarif Trump yang tidak menentu dengan hati-hati. Pada satu titik, Beijing menyebut tingkat pungutan yang tinggi tidak berarti. 

    Otoritas China juga telah memperingatkan negara-negara lain agar tidak membuat kesepakatan dengan AS yang dapat merugikan kepentingannya, sebuah contoh bagaimana ketegangan perdagangan dapat merusak kepercayaan antarnegara.

    Pernyataan Kementerian Perdagangan itu muncul beberapa jam setelah Pan Gongsheng, gubernur People’s Bank of China (PBOC), memperingatkan tentang ancaman ketegangan yang sedang berlangsung terhadap kepercayaan pada sistem ekonomi global.

    “Semua pihak harus memperkuat kerja sama dan berupaya mencegah ekonomi global tergelincir ke jalur ‘gesekan tinggi, kepercayaan rendah,” kata Pan pada pertemuan G20 di Washington, menurut unggahan media sosial oleh stasiun penyiaran pemerintah China Central Television (CCTV).

    Pan adalah salah satu anggota utama delegasi China yang menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia minggu ini di ibu kota AS, tempat diskusi yang melibatkan AS, Uni Eropa dan anggota G20 lainnya juga berlangsung.

    Peristiwa tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan pertama bagi pejabat ekonomi China untuk bertemu dengan tim Trump secara langsung sejak dia menaikkan tarif impor China secara drastis awal bulan ini, sebelum adanya negosiasi formal untuk meredakan ketegangan perdagangan.

    Namun, tidak ada pihak yang mengumumkan adanya pertemuan bilateral meskipun Trump telah melunakkan nadanya terhadap tarif yang diperkirakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Tidak ada pemenang dalam perang dagang dan China akan tetap terbuka terhadap dunia luar dan dengan tegas mendukung perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral, kata Pan, menurut laporan tersebut.

  • IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sejalan dengan proyeksi IMF. Ia berkenyakinan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tetap tumbuh di atas 5 persen meski ada gejolak ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif perdagangan.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar lima persen,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 akan tetap positif meksi ada ketidakpastian perekonomian global. 

    Sebab menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap baik didukung oleh belanja pemerintah terutama dalam bentuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial dan berbagai insentif jelang Idul Fitri 1445.

    “Selain itu keberlanjutan dari proyek-proyek strategi nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi,” jelas dia.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025, dengan World Bank memperkirakan 5,1 persen dan OECD di angka 4,9 persen. 

    Pemerintah RI Terlalu Optimis

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,  Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berisiko jatuh ke angka 4,2 persen bila tim ekonomi tidak cukup adaptif terhadap perubahan geopolitik global. 

    Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia tampaknya terlalu percaya diri. Dalam berbagai pernyataan resmi, target pertumbuhan ekonomi tetap diklaim realistis di atas 5 persen.

    Namun, kenyataannya menunjukkan tren yang berbeda. Ekonomi Indonesia terus menurun secara struktural. 

    “Ketergantungan terhadap harga komoditas, lemahnya permintaan domestik, dan lambatnya diversifikasi industri menjadi bukti bahwa narasi optimisme tidak cukup untuk menopang kinerja ekonomi,” ujar Achmad.

    Ia menyampaikan, kebijakan ekonomi saat ini lebih berpihak pada kepentingan elite dan investor besar daripada memperkuat kelas menengah. 

    Di mana, janji-janji untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sejalan dengan kenyataan dibukanya kran impor berbagai produk secara agresif. 

    “Industri dalam negeri justru dipukul mundur oleh barang impor murah. Dalam situasi ini, kelas menengah justru terhimpit di tengah tekanan harga, stagnasi pendapatan, dan minimnya perlindungan kebijakan,” katanya.

    Ia melihat, Indonesia butuh strategi ekonomi baru yang lebih berani dan adaptif. 

    Pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus ditingkatkan secara cerdas, bukan proteksionis buta. 

    “Pemerintah perlu menyasar substitusi impor untuk produk-produk strategis dan menciptakan ekosistem inovasi berbasis teknologi domestik,” tuturnya.

    Kedua, pendekatan fiskal harus lebih progresif dan selektif. Alih-alih memperluas subsidi konvensional, pemerintah harus mendorong belanja berbasis produktivitas seperti pendidikan vokasi, memperkuat UMKM, dan insentif bagi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

    Ketiga, pemerintah harus berani mengambil langkah pro-kelas menengah. 

    “Kelas ini adalah motor konsumsi dan stabilitas ekonomi. 
    Dengan memberikan stimulus pajak penghasilan, pembiayaan pendidikan murah, dan akses perumahan terjangkau, konsumsi domestik bisa kembali digenjot secara berkelanjutan,” ujar Achmad.

    Keempat, pemerintah harus mulai melakukan restrukturisasi utang jangka panjang dan mengevaluasi ulang proyek-proyek infrastruktur yang tidak produktif. 

    Fokus harus dialihkan pada proyek berbasis kebutuhan rakyat, seperti transportasi publik, sanitasi, dan energi terbarukan.

    Kelima, Indonesia perlu mendesain ulang insentif investasi dengan target yang jelas: investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan transfer teknologi. 

    “Pengawasan terhadap investasi yang hanya bersifat spekulatif harus diperketat,” ucapnya.