Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Bank Dunia Kucurkan Rp 34 T ke RI, Buat Apa Saja?

    Bank Dunia Kucurkan Rp 34 T ke RI, Buat Apa Saja?

    Jakarta –

    Bank Dunia (World Bank) menyetujui dua bentuk dukungan paket pembiayaan ke Indonesia dengan total senilai US$ 2,128 miliar atau setara Rp 34,62 triliun (kurs Rp 16.271). Investasi ini ditujukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan akses energi bersih.

    “Reformasi dan investasi yang kami dukung dengan paket pembiayaan gabungan yang berjumlah lebih dari US$ 2 miliar mendukung pelaksanaan prioritas utama pemerintah dan memajukan tujuan Bank Dunia untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses pada energi di Indonesia yang merupakan salah satu perekonomian terbesar dan paling dinamis,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Manuela V Ferro dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Pembiayaan ini terdiri dari pinjaman senilai US$ 1,5 miliar untuk program reformasi kebijakan atau Indonesia Productive and Sustainable Investment Development Policy Loan, yang diarahkan untuk memperkuat sektor keuangan melalui perluasan layanan digital, mengurangi kendala infrastruktur kredit, memperluas pasar modal, serta menyesuaikan risiko iklim dan bencana alam.

    “Program ini juga akan mendukung berkurangnya hambatan dalam pengadaan teknologi energi terbarukan dengan mengurangi persyaratan konten lokal; menyelaraskan kebijakan kawasan industri dengan standar praktik baik internasional terkait lingkungan dan iklim; serta menerapkan mekanisme land value capture (penangkapan nilai lahan) untuk menarik modal swasta dalam pembangunan infrastruktur,” jelas Manuela.

    Selain itu, program keuangan gabungan untuk Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2) menerima pembiayaan senilai US$ 628 juta untuk mendukung adanya akses listrik bagi 3,5 juta orang serta pembangunan pembangkit tenaga surya dan angin sebesar 540 megawatt (MW). Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi biaya pembangkitan listrik sebesar 8% dan emisi gas rumah kaca sebesar 10% di Kalimantan dan Sumatra.

    Dukungan pendanaan untuk ISLE-2 terdiri dari IBRD senilai US$ 600 juta, hibah senilai US$ 12 juta dari IBRD Surplus-Funded Livable Planet Fund, serta hibah senilai US$ 16 juta dari mitra yang dimobilisasi di bawah Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI), termasuk hibah senilai US$ 6 juta dari Kerajaan Inggris Raya (United Kingdom) melalui Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) Bank Dunia dan US$ 10 juta dari Green Climate Fund SRMI-2.

    Skema ini menjadi uji coba pertama terkait produk dukungan keuangan bertahap (step-up loan product) Bank Dunia, yang struktur pembiayaannya menawarkan suku bunga yang baik bagi Indonesia selama sembilan tahun dengan insentif bawaan untuk menarik modal swasta dalam beberapa waktu. Hal ini menyediakan suku bunga yang lebih rendah selama fase implementasi proyek dan peluang efisiensi biaya setelah proyek selesai.

    “Hal ini adalah bagian dari program Energi Regional Bank Dunia untuk menciptakan jaringan energi nasional dan regional yang tangguh dan saling terhubung,” pungkas Manuela.

    (aid/ara)

  • Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Jakarta –

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Ia menekankan kolaborasi antara infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif merupakan elemen strategis pembangunan nasional.

    “Ekosistem kolaboratif dari infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif bisa bekerja sama sebagai pilar kemajuan perekonomian nasional. Kami meyakini masa depan ekonomi kreatif Indonesia akan tumbuh dari fondasi infrastruktur yang kuat, dengan dukungan talenta terampil, dan ekosistem yang inklusif,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam sesi tematik International Conference on Infrastructure (ICI) bertajuk ‘Enabling Innovation: Developing Infrastructure for Education and Creative Economy’ yang digelar di Plenary Hall JICC, Kamis (12/06) beberapa waktu lalu.

    Sesi tersebut secara khusus membahas pentingnya infrastruktur dalam penguatan sektor pendidikan dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui transformasi digital, peningkatan akses, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    Riefky juga memaparkan berbagai strategi melalui program unggulan ASTA EKRAF yang fokus pada penguatan kapasitas talenta ekonomi kreatif, pengembangan teknologi baru, konsolidasi ekosistem konten kreator, hingga perluasan ruang-ruang kreatif.

    “Salah satu upaya strategis yang kami lakukan yaitu memperluas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Nongsa di Batam dan Singasari di Jawa Timur, yang fokus pada subsektor animasi,” imbuhnya.

    “Infrastruktur ekraf terkait erat dengan pendidikan dan pengembangan bakat. Ruang fisik memungkinkan pembelajaran praktis dan kewirausahaan untuk mendukung bakat serta inovasi subsektor ekonomi kreatif,” jelas Riefky.

    Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku tuan rumah ICI 2025, menyatakan konferensi ini menjadi wadah pertukaran ide dan penguatan kolaborasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

    Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

    Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bank Dunia Kucurkan Rp 34 T ke RI, Buat Apa Saja?

    Bank Dunia Ungkap Alasan Beda dengan BPS Hitung Angka Kemiskinan RI

    Jakarta –

    Bank Dunia (World Bank) menjelaskan garis kemiskinan terbaru yang berdampak pada lonjakan jumlah orang miskin di Indonesia. Ukuran garis kemiskinan itu berbeda dengan standar nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Penjelasan ini tertuang dalam Lembar Fakta atau Factsheet bertajuk ‘The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia’ yang rilis pada 13 Juni 2025. Garis kemiskinan internasional diubah menyesuaikan standar paritas daya beli atau purchasing power parities (PPP) 2021, dari sebelumnya PPP 2017.

    “Ini dirancang untuk membandingkan negara-negara dengan standar global dan memantau kemajuan di seluruh dunia dalam pengentasan kemiskinan. Garis-garis tersebut direvisi secara berkala untuk memastikan bahwa pengukuran mencerminkan kondisi global,” tulis Lembar Fakta Bank Dunia itu, dikutip Senin (16/6/2025).

    Dengan PPP 2021, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem sebesar US$ 3,00 per hari (sekitar Rp 546.400 per bulan setelah memperhitungkan biaya hidup di Indonesia). Sebelumnya, dengan standar PPP 2017 ialah senilai US$ 2,15.

    Selain garis kemiskinan ekstrem, juga ada garis kemiskinan untuk standar negara berpendapatan menengah ke bawah atau LMIC sebesar US$ 4,20 per hari (sekitar Rp 765.000 per orang per bulan), dan negara berpendapatan menengah atas atau UMIC US$ 8,30 per hari (sekitar Rp 1.512.000 per orang per bulan).

    Menurut garis kemiskinan ekstrem internasional yang baru itu, Bank Dunia menganggap 5,4% penduduk Indonesia miskin pada 2024 dari total penduduk 285,1 juta jiwa, 19,9% miskin menurut garis kemiskinan LMIC, dan 68,3% miskin menurut garis kemiskinan untuk negara UMIC.

    Indonesia telah dikategorikan sebagai negara UMIC oleh Bank Dunia pada 2023 setelah pendapatan per kapitanya menembus US$ 4.810 pada tahun itu. Dengan demikian Bank Dunia menganggap jumlah orang miskin di Indonesia pada 2024 setara 68,3% dari total penduduk atau 194,72 juta jiwa, naik dibandingkan standar PPP 2017 sejumlah 171,91 juta jiwa.

    “Sebagai akibat dari ambang batas yang lebih tinggi, sebagian besar negara mengalami peningkatan dalam angka kemiskinan internasional mereka, seperti halnya Indonesia,” tulis Bank Dunia.

    Alasan Bank Dunia Buat Standar Garis Kemiskinan Beda dengan BPS

    Bank Dunia mengaku sengaja membuat ukuran kemiskinan yang berbeda dari definisi kemiskinan nasional yang digunakan oleh sebagian besar pemerintahan dunia. Pasalnya, tujuannya digunakan untuk hal yang berbeda.

    “Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena digunakan untuk tujuan yang berbeda,” tulis Bank Dunia dalam Lembar Faktanya.

    Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah dan dikhususkan untuk konteks kondisi negaranya sendiri. Garis kemiskinan itu biasanya digunakan untuk menerapkan kebijakan di tingkat nasional, seperti menargetkan dukungan bagi masyarakat miskin.

    Sedangkan standar garis yang dibuat Bank Dunia ditujukan untuk membandingkan negara-negara dengan standar global dan memantau kemajuan di seluruh dunia dalam pengurangan kemiskinan.

    “Garis kemiskinan nasional Indonesia tetap menjadi ukuran yang paling relevan untuk diskusi kebijakan khusus negara, sementara ukuran kemiskinan global yang baru dimaksudkan untuk membandingkan Indonesia dengan negara lain,” tulis Bank Dunia.

    Bank Dunia menegaskan tidak ada definisi tunggal tentang kemiskinan yang dapat memenuhi semua tujuan. Garis kemiskinan internasional yang diterbitkan oleh Bank Dunia sesuai untuk pemantauan kemiskinan global dan membandingkan Indonesia dengan negara lain atau standar global.

    “Untuk pertanyaan tentang kebijakan nasional di Indonesia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah yang paling tepat,” tulis Bank Dunia.

    (aid/ara)

  • AHY Bakal Akselerasi Pembangunan Lewat Project Facilitation Office

    AHY Bakal Akselerasi Pembangunan Lewat Project Facilitation Office

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan akselerasi Project Facilitation Office bakal melibatkan kerja sama dengan kementerian serta lembaga terkait infrastruktur dan investasi. Adapun pembentukan Project Facilitation Office untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

    Adapun Project Facilitation Office diluncurkan AHY dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    “Implementasinya, kami akan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga BKPM serta kementerian lainnya untuk membentuk semacam Project Facilitation Office sebagai pusat akselerasi investasi infrastruktur,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    AHY menjelaskan inisiatif ini terinspirasi dari berbagai praktik di dunia seperti yang diterapkan di Singapura, Hong Kong, dan Australia.

    Dia mengatakan pembentukan Project Facilitation Office merupakan bagian dari prioritas kelima dalam agenda strategis infrastruktur nasional yaitu Financing Reform for Sustainable Infrastructure.

    AHY menyampaikan bahwa arahan Presiden PrabowoSubianto adalah menggeser paradigma pembangunan dari model birokratis ke arah kolaboratif dengan menekankan peran sektor swasta dan pembiayaan inovatif.

    Terkait Konferensi ICI 2025, AHY mengatakan acara itu mengusung tema ‘Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration’ yang sejalan dengan filosofi pembangunan Presiden Prabowo.

    “Tema ini bukan hanya relevan tetapi mencerminkan filosofi pembangunan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang menggabungkan keadilan sosial, kedaulatan nasional dan juga keberlanjutan,” tuturnya.

    “Kami tidak sekedar mengundang investasi tapi mengundang kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong royong global. Khusus Pesisir Utara Jawa, utamanya Jakarta,” tutup AHY.

    Sebagai informasi tambahan, Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

    Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kekayaan Alam Melimpah, Indonesia Justru Peringkat 4 Penduduk Miskin Terbanyak Versi Bank Dunia

    Kekayaan Alam Melimpah, Indonesia Justru Peringkat 4 Penduduk Miskin Terbanyak Versi Bank Dunia

    GELORA.CO – Mengejutkan. Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, berdasarkan data terbaru dari Bank Dunia.

     

    Dalam laporan yang dirilis pekan ini, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3 persen atau sekitar 171,8 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebesar 6,85 dolar AS per hari (dalam paritas daya beli/PPP 2017). 

     

    Setelah dilakukan pembaruan standar menjadi PPP 2021 dengan garis kemiskinan sebesar 8,3 dolar AS per hari, angka tersebut melonjak menjadi 193,5 juta penduduk atau setara 68,3 persen dari total populasi Indonesia.

    Posisi Indonesia hanya lebih baik dari tiga negara lainnya: Afrika Selatan (63,4%), Namibia (62,5%), dan Botswana (61,9%). 

     

    Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat lebih buruk dibandingkan sejumlah negara lain seperti Guatemala dengan angka 57,3 persen.

     

    Kemudoan Armenia (51%), Fiji (50,1%), bahkan Vietnam (17,9%) yang masih dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah bawah.

    Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih belum mencapai standar hidup layak menurut ukuran internasional. 

     

    Hal ini menimbulkan keprihatinan serius di tengah klaim Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

     

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai kondisi ini sebagai ironi yang memprihatinkan. 

     

    “Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun kenyataannya mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan,” ujarnya.

     

    Menurut Budiawan, tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

     

    Ia juga menyebut bahwa situasi ini mengarah pada kegagalan negara jika tidak ada perubahan besar dan menyeluruh.

    Bank Dunia secara berkala menyesuaikan garis kemiskinan internasional untuk merefleksikan kondisi ekonomi global yang aktual. 

     

    Pada 2022, Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan dari 5,5 dolar AS (PPP 2011) menjadi 6,85 dolar AS (PPP 2017). 

     

    Kini, angka tersebut kembali naik menjadi 8,3 dolar AS (PPP 2021), meningkatkan jumlah penduduk miskin di banyak negara, termasuk Indonesia.

     

    Kenaikan garis kemiskinan ini memperlihatkan tantangan yang semakin besar bagi negara-negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

     

    Budiawan menegaskan bahwa untuk keluar dari jurang kemiskinan, Indonesia membutuhkan reformasi struktural yang menyeluruh, termasuk langkah konkret dalam memberantas korupsi.

     

    “Selama elite politik dan pejabat publik masih terjerat korupsi, upaya pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi slogan kosong,” tegasnya.

     

    Perlu dicatat bahwa angka kemiskinan yang dirilis Bank Dunia menggunakan standar internasional yang jauh lebih tinggi dibanding garis kemiskinan nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). 

     

    BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 berada di angka 9,4 persen.

     

    Perbedaan ini mencerminkan jurang antara standar kesejahteraan minimum global dengan realitas pengukuran nasional yang lebih rendah.***

  • RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (kanan), dan pejabat lainnya saat menghadiri The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 yang berlangsung 9-13 Juni 2025, di Nice, Prancis. ANTARA/HO-Humas KKP

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis
    Luar Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Republik Indonesia (RI) mengenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi pertama di dunia dalam ajang The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 di Nice, Prancis, sebagai upaya menjaga kelestarian laut melalui skema pembiayaan berkelanjutan.

    “Indonesia memperkenalkan inovasi pendanaan kelautan terbaru melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada ajang UNOC yang berlangsung pada 9–13 Juni 2025 di Prancis,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan inisiatif itu menjadi langkah konkret menuju target 30 persen kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah tersebut juga upaya menjembatani kekurangan pendanaan konservasi sebesar 100–200 juta dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan utang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ujar Trenggono.

    Instrumen pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Terdapat tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi, yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor.

    “Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut,” kata Trenggono.

    Trenggono juga mengajak komunitas global berkolaborasi menjaga terumbu karang, sebab tanggung jawab pelestarian tidak bisa dibebankan pada satu negara saja dan perlu dukungan investasi dari swasta, filantropi, serta masyarakat luas.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto turut hadir dalam ajang itu, menyebut pengenalan Coral Reef Bond sebagai tonggak penting dalam inovasi keuangan konservasi.

    Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan regulasi, agar inisiatif seperti ini dapat terus tumbuh dan memberi dampak nyata.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno yang memfasilitasi jalannya diskusi menegaskan Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    Side event ini juga menghadirkan panelis internasional dari berbagai lembaga, seperti UN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan UNESCO-IOC. Mereka membahas peluang dan tantangan pembiayaan konservasi, serta strategi menggerakkan pendanaan sektor swasta untuk mendukung kelestarian laut.

    Side event ini dihadiri sekitar 180 peserta dari berbagai negara dan instansi, baik pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan swasta serta pihak terkait lainnya.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Buka Suara soal Heboh Beda Data Angka Kemiskinan Bank Dunia vs BPS

    Pemerintah Buka Suara soal Heboh Beda Data Angka Kemiskinan Bank Dunia vs BPS

    Jakarta –

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) buka suara soal heboh perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data terakhir Bank Dunia menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa sesuai hitungan baru Bank Dunia pada Juni 2025.

    Namun, angka ini nampak jauh berbeda dengan hitungan kemiskinan yang terakhir kali dirilis BPS. Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024, dalam rilisan BPS, hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.

    Jubir PCO Dedek Prayudi mengatakan perbedaan data ini sebetulnya tak harus dipertentangkan. Sebab, dia mengatakan dua data tersebut sifatnya saling melengkapi karena tujuan dan desain datanya pun berbeda.

    “Karena pada hakikatnya, dua data tersebut itu saling melengkapi, complementing each other. Karena tujuannya sudah berbeda, desainnya juga sudah berbeda,” sebut Dedek dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram resmi PCO, Minggu (15/6/2025).

    Menurutnya, data Bank Dunia didesain untuk komparasi internasional, untuk pemeringkatan, dan untuk mengidentifikasi global extreme poverty.

    Data Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang sama untuk semua negara yang berada di dalam satu grup. Kemudian dari garis kemiskinan tersebut lah dihitung jumlah orang miskin dalam suatu negara.

    Dia menilai data Bank Dunia tidak bisa menangkap karakteristik lokal kemiskinan di sebuah negara. Sebab, harga-harga yang digunakan dalam perhitungannya ditetapkan lewat satu standar. Jelas harga-harga di tiap negara berbeda karena banyak faktor, mulai dari inflasi hingga kondisi geografis.

    “Nah, data Bank Dunia tersebut akan tetapi tidak bisa menangkap lokal karakteristik atau bahkan tidak bisa memotret profil kemiskinan di sebuah negara. Ini yang jadi kelemahan data Bank Dunia,” sebut Dedek.

    Di sisi lain, sebetulnya dalam rilisan laporan resminya, Bank Dunia juga sudah memberikan peringatan perbedaan data kemiskinan dengan hitungan resmi setiap negara.

    Dedek menjelaskan dalam rilisnya, Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan nasional suatu negara jauh lebih tepat untuk mendukung dialog kebijakan atau menargetkan program dalam menjangkau masyarakat termiskin.

    “Jadi, Bank Dunia sendiri juga sudah mengatakan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan terutama untuk membuat kebijakan,” beber Dedek.

    Di sisi lain, Dedek menjelaskan Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan dengan tujuan untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia. BPS punya dua komponen untuk memperhitungkan hal tersebut.

    Komponen pertama adalah dengan menghitung garis kemiskinan makanan. Standarnya, per hari orang Indonesia harus bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari, bila tidak maka dianggap masuk dalam kategori miskin.

    “Jadi, dianggap orang yang tidak bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari itu orang miskin,” tutur Dedek.

    Selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen garis kemiskinan non-makanan. Komponen ini mengukur akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, juga tempat atau hunian yang layak.

    “Nah, dua komponen ini kemudian dilebur, di-merge, di-combine, lalu di-konversi menjadi nominal menggunakan harga di Indonesia. Maka lahirlah kemudian garis kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan atau dirilis oleh BPS. Maka kemudian mereka yang pengeluarnya di bawah garis kemiskinan dianggap miskin dan kita keluar dengan angka 8%,” papar Dedek.

    (acd/acd)

  • Rosan Pastikan Danantara Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional

    Rosan Pastikan Danantara Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pihaknya mengupayakan adanya investasi strategis untuk menghadirkan lapangan kerja baru. Hal ini untuk menjawab tantangan bonus demografi dengan dua juta kelahiran bayi setiap tahun di Indonesia.

    “Karena ini tantangan untuk Indonesia bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dan menciptakan pekerjaan adalah prioritas utama di Indonesia,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025). Hal tersebut diungkapkan oleh Rosan saat menjadi pembicara di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6).

    Rosan berharap Danantara menjadi magnet bagi investor global untuk menanamkan modal ke Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur dan industri hilirisasi yang kemudian dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi generasi muda.

    Dia pun menyoroti tantangan demografi, di mana dua juta bayi lahir setiap tahun, menuntut penciptaan peluang kerja secara berkelanjutan sebagai prioritas utama pembangunan jangka panjang yang inklusif dan produktif.

    Dia pun menjelaskan peran gandanya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, sebuah badan baru yang mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) lintas berbagai sektor strategis nasional.

    Dia menyebut seluruh BUMN yang kini berada di bawah kendali Danantara, akan dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah melalui konsolidasi, privatisasi, serta kolaborasi erat dengan pelaku usaha swasta dalam maupun luar negeri.

    “Tak mungkin membangun semua proyek besar sendirian, sehingga keterlibatan swasta menjadi kunci penting untuk menggarap berbagai potensi ekonomi nasional,” ungkapnya.

    Dia menyebutkan saat ini Danantara membawahi 50 BUMN serta 889 anak perusahaan, dan seluruhnya diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi maksimal melalui efisiensi, inovasi, dan kemitraan strategis lintas negara.

    Melalui Danantara, Rosan membuka peluang investasi bersama mitra internasional di berbagai sektor, dengan keyakinan bahwa kolaborasi ini akan mendatangkan keuntungan bersama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Danantara punya peran strategis dalam pembangunan infrastruktur.

    “Kami berharap ada kolaborasi yang baik,” tutup AHY.

    Sebagai informasi, ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara sahabat, anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Kepala Daerah, pimpinan dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan.

    Lebih dari 7.000 peserta tercatat mengikuti kegiatan ini, berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    Konferensi ini juga dihadiri oleh investor dan lembaga pembiayaan internasional terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (akd/ega)

  • Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Jakarta –

    Menteri Keluatan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan langkah konkret menuju target 30% kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah ini sebagai upaya untuk menalangi kekurangan dana untuk kawasan konservasi laut sekitar US$ 100-200 juta atau setara Rp 3,2 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun.

    Inovasi pendanaan tersebut, yakni Coral Reef Bond atau obligasi terumbu karang. Menurut Trenggono, sumber pendanaan tersebut bukan berasal dari pemerintah dan juga utang.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan hutang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Trenggono menjelaskan instrumen pendanaan ini digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Sementara itu, ada tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor. Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut.

    “Upaya menjaga terumbu karang tidak dapat dibebankan pada satu negara saja. Saya mengundang sektor swasta, filantropi, dan masyarakat untuk berinvestasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang,” ujar Trenggono.

    Trenggono memperkenalkan inovasi pendanaan ini melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada acara The Third United Nations Ocean Conference (UNOC) yang berlangsung pada 9-13 Juni 2025 di Nice, Prancis.

    Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    (kil/kil)

  • Begini Penjelasan Beda Data Kemiskinan Versi RI dan Bank Dunia

    Begini Penjelasan Beda Data Kemiskinan Versi RI dan Bank Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memiliki data yang berbeda soal kemiskinan di Indonesia. Penyebabnya adalah perbedaan cara mengukur untuk garis kemiskinan.

    Bank Dunia memperbarui adopsi ukuran purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli terbaru. Lembaga itu menggunakan PPP 2021 dari sebelumnya PPP 2017.

    Jumlah standarnya juga naik dari sebelumnya. PPP 2021 dengan US$3,00 per hari, sementara PPP 2017 sejumlah US$2,15 per hari.

    Dalam laporan terbaru, dengan nilai tukar PPP 2024 sebesar Rp 6,071 per dolar AS, garis kemiskinan menjadi Rp 18.213 per hari atau Rp 546.400 per bulan.

    Hal ini membuat kemiskinan ekstrem Indonesia versi Bank Dunia pada 2024, naik menjadi 5,44% dari total penduduk sebanyak 285,1 juta. Sebelumnya jumlah itu 1,26% dari total warga Indonesia.

    Dengan begitu, jumlah kemiskinan setara 15,5 juta orang atau naik dari sebelumnya 3,59 juta jiwa.

    Artinya berdasarkan ukuran terbaru, jumlah orang miskin di tanah air bertambah 12 juta orang tambahan.

    Sementara BPS pada September 2024. Lembaga itu mencatat kelompok miskin sebanyak 8,57% atau 24,06 juta jiwa.

    Sebagai contoh untuk data versi BPS, misalnya garis kemiskinan per kapita pada September 2024 di DKI Jakarta sebesar Rp 846.085 per bulan. Jadi jika satu rumah berisi lima anggota, artinya garis kemiskinan sebesar Rp 4.230.425 per bulan.

    (npb/haa)

    [Gambas:Video CNBC]