Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Ramalan Bank Dunia: Negara Ini Bisa Jatuh ke Jurang Krisis pada 2025

    Ramalan Bank Dunia: Negara Ini Bisa Jatuh ke Jurang Krisis pada 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank memperkirakan, sejumlah negara akan mengalami kontraksi atau kemerosotan ekonomi pada 2025. Hal ini terungkap dalam laporan rutin Bank Dunia, Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2025.

    Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Indermit Gill mengatakan, perekonomian sejumlah negara akan mengalami pelemahan serius pada tahun ini sebagai imbas terus melambatnya pertumbuhan ekonomi global tiga dekade terakhir.

    Ekonomi global yang terus melemah laju pertumbuhannya itu akibat kompleksitas tekanan perekonomian, mulai efek konflik geopolitik, perang tarif dagang, menurunnya produktivitas, populasi yang menua, hingga level utang yang tinggi.

    Pertumbuhan di negara berkembang telah menurun selama tiga dekade dari 6% per periode 2000-an menjadi 5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 4% pada 2020-an. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan perdagangan global yang menurun dari rata-rata 5% pada 2000-an menjadi sekitar 4,5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 3% pada 2020-an.

    “Di luar Asia, dunia berkembang sedang berubah menjadi zona tanpa pembangunan,” kata Indermit Gill, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Adapun daftar negara yang ekonominya berpotensi minus pada 2025 ini terletak di empat kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Timur tengah dan Afrika Utara, serta Sub-Saharan Afrika.

    Asia Timur dan Pasifik

    Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya mulai terkontraksi pada 2025 ialah Myanmar mencapai minus 2,5% dari perkiraan sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 masih mampu tumbuh 2%. Ekonomi Myanmar menurut Bank Dunia akan pulih pada 2026 dengan prediksi pertumbuhan di level 3%.

    Tekanan ekonomi terhadap Myanmar ini kata Bank Dunia dipicu oleh konflik bersenjata yang terus terjadi, hingga bencana alam seperti gempa magnitude 7,7 pada Maret 2025.

    “Konflik bersenjata yang terus-menerus dapat semakin menekan aktivitas ekonomi di Myanmar, termasuk menyebabkan inflasi melonjak, sentimen bisnis melemah, dan perpindahan penduduk,” ungkap Bank Dunia.

    Lalu, negara yang ekonominya akan anjlok di kawasan ini kata Bank Dunia adalah Vanuatu dengan kontraksi mencapai minus 1,8% dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar tumbuh 1,5%. Ekonomi Vanuatu mulai membaik ke level 2,3% pada 2026, lebih baik dari perkiraan pada Januari yang hanya tumbuh 2,1%.

    Tekanan ekonomi yang dialami Vanuatu menurut Bank Dunia juga dipicu oleh rentannya negara ini terhadap bencana alam.

    “Kerentanan terhadap bencana alam juga menimbulkan risiko negatif, seperti yang ditegaskan oleh kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa bumi dahsyat di Myanmar dan Thailand pada akhir Maret, serta Vanuatu akhir tahun lalu.” ucap Bank Dunia.

    Amerika Latin dan Karibia

    Foto: Seorang pria duduk di belakang truk saat penduduk lingkungan Delmas 30 meninggalkan rumah mereka karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti, 25 Februari 2025. (REUTERS/Jean Feguens Regala)

    Di kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya akan terkontraksi atau anjlok pada 2025 ialah Haiti menjadi minus 2,2% dari sebelumnya pada proyeksi Januari 2025 masih mampu tumbuh 0,5%. Sedangkan pada 2026, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Haiti akan tumbuh 2% atau naik dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar 1,5%.

    “Prospek ekonomi Haiti masih rapuh dan penuh ketidakpastian di tengah ketidakstabilan politik dan tantangan keamanan yang terus berlanjut, dengan ekonominya diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,2% pada 2025,” kata Bank Dunia.

    Timur Tengah dan Afrika Utara

    Untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Bank Dunia mencatat, negara yang ekonomi terkontraksi pada 2025 yakni Iran, Tepi Barat dan Gaza, serta Yaman.

    Iran ekonominya Bank Dunia perkirakan minus 0,5% dan akan pulih ke level 0,3% pada 2026. “Prospeknya lebih lemah dibandingkan bulan Januari, sebagian mencerminkan berkurangnya permintaan minyak dari Tiongkok, kekurangan energi, dan meningkatnya ketidakpastian yang membatasi aktivitas non-minyak.,” ucap Bank Dunia.

    Untuk Tepi Barat dan Gaza, kontraksinya mencapai 1,6% pada 2025 akibat kerusakan peperangan dengan Israel, dan berpotensi naik pesat pada 2026 menjadi tumbuh 4% pada 2026.

    “Di Tepi Barat dan Gaza, pertumbuhan diperkirakan menguat menjadi 4% pada tahun 2026 dan 16% pada 2027 setelah kontraksi sebesar 1,6% pada 2025, dengan asumsi rekonstruksi dimulai pada 2026,” kata Bank Dunia.

    Sedangkan untuk Yaman, kontraksi ekonominya mencapai minus 1,5%, dan pulih sedikit pada 2026 menjadi 0,5%. “Mengingat situasi keamanan, PDB di Republik Yaman diperkirakan akan kembali mengalami kontraksi tahun ini,” ucap Bank Dunia.

    Sub-sahara Afrika

    Di kawasan Sub sahara Afrika, Bank Dunia hanya memperkirakan satu kawasan yang ekonominya akan minus pada 2025, yakni Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea dengan minus 3,1%. Tapi, pada 2026, Bank Dunia perkirakan ekonominya akan membaik menjadi 0,6% meski kembali kontraksi pada 2027 menjadi minus 1,1%.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada 2025 dan di level 4,8% pada 2026. Ramalan pertumbuhan terbaru ini memangkas proyeksi sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 yang sebesar 5,1% untuk 2025 dan 2026.

    Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mampu kembali ke level 5% pada 2027. Meski, masih jauh lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5,3%.

    Bank Dunia juga menyatakan gejolak ketegangan dagang yang dipicu oleh perang tarif tinggi maupun ketidakpastian kebijakan pemerintah dunia saat ini telah menyebabkan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi di hampir 70% negara di seluruh kawasan dan kelompok pendapatan.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bank Dunia Sepakati Hibah untuk Proyek Jaringan Listrik ASEAN – Page 3

    Bank Dunia Sepakati Hibah untuk Proyek Jaringan Listrik ASEAN – Page 3

    Selain reformasi kebijakan, paket pinjaman baru Bank Dunia juga mencakup program keuangan gabungan untuk Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2) dengan dana senilai USD 628 juta (Rp 10,2 triliun).

    Program ini bertujuan mendukung akses listrik bagi 3,5 juta orang, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau.

    ISLE-2 juga akan mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin dengan kapasitas total 540 megawatt (MW).

    Bank Dunia memperkirakan, inisiatif tersebut dapat mengurangi biaya pembangkitan listrik hingga 8% dan menekan emisi gas rumah kaca sebesar 10% di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

    Dukungan pendanaan untuk ISLE-2 ini diraih dari berbagai sumber, termasuk IBRD (Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan) senilai USD 600 juta, hibah senilai USD 12 juta dari IBRD Surplus-Funded Livable Planet Fund, serta hibah senilai USD 16 juta dari mitra yang dimobilisasi di bawah Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI).

    Kontributor SRMI termasuk hibah senilai USD 6 juta dari Kerahan Inggris Raya melalui Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) Bank Dunia, dan USD 10 juta dari Green Climate Fund SRMI-2.

    Bank Dunia mengatakan, skema ini menyediakan suku bunga yang lebih rendah selama fase implementasi proyek dan peluang efisiensi biaya setelah proyek rampung.

     

     

     

  • Bank Dunia Kucurkan Bantuan untuk Yaman, Segini Nilainya – Page 3

    Bank Dunia Kucurkan Bantuan untuk Yaman, Segini Nilainya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui hibah baru senilai USD 30 juta atau Rp 492,01 miliar (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.400) untuk Yaman.

    Hibah atau bantuan itu untuk memperkuat infrastruktur keuangan digital dan mempertahankan akses pendidikan dasar keuangan digital. Selain itu mempertahankan akses pendidikan dasar bagi anak-anak di sebagian besar wilayah yang kurang beruntung.

    Pembiayaan tersebut mendukung dua operasi baru yang bertujuan meningkatkan akses ke layanan penting sekaligus memperkuat ketahanan kelembagaan.

    Mengutip laman worldbank.org, ditulis Jumat (20/6/2025), hibah pertama sebesar USD 20 juta atau Rp 327,97 miliar untuk membiaya proyek infrastruktur dan inklusi pasar keuangan Yaman yang dilaksanakan oleh the United Nations Development Programme (UNDP).

    Hibah kedua sebesar USD 10 juta atau Rp 163,97 miliar untuk mendukung proyek the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    Setelah lebih dari satu dekade konflik berlangsung, Yaman tetap menjadi salah satu negara paling rapuh dan termiskin di dunia. Krisis itu telah sangat menganggu penyediaan layanan publik, memecah belah lembaga dan berkontribusi terhadap modal.

    Saat ini, lebih dari 60% rumah tangga melaporkan konsumsi makanan yang tidak memadai, dan akses ke pendidikan berkualitas dan layanan keuangan formal masih terbatas terutama bagi perempuan dan penduduk pedesaan. Dukungan Bank Dunia untuk Yaman memprioritaskan penyediaan layanan penting sekaligus membangun fondasi pemulihan jangka menengah.

    “Operasi baru ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk mendukung masyarakat Yaman dalam memenuhi kebutuhan mereka paling mendesak,” ujar World Bank Group Country Manager for Yaman, Dina Abu-Ghaida.

     

     

  • Wamenperin dorong industri alkes substitusi impor dan tingkatkan P3DN

    Wamenperin dorong industri alkes substitusi impor dan tingkatkan P3DN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mendorong industri alat kesehatan (alkes) domestik untuk memperkuat substitusi impor, menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi transfer teknologi, dan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

    Dirinya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan kebutuhan alat kesehatan dalam negeri diproyeksikan terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan penduduk, dinamika epidemiologi, serta ekspansi fasilitas layanan kesehatan. Namun saat ini alat tersebut masih didominasi produk impor.

    Seperti halnya produk ventilator yang saat ini termasuk dalam 10 besar alat kesehatan dengan nilai impor tertinggi, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 68,4 juta dolar AS atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hal ini mengindikasikan tantangan besar kemandirian sektor kesehatan nasional, sekaligus melihat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri alkes.

    Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi peluncuran fasilitas produksi ventilator yang dilakukan oleh PT Dräger Indonesia di Bekasi, Jawa Barat pada 19 Juni.

    “Saya mengucapkan selamat kepada PT Dräger Indonesia, karena investasi yang dilakukan tidak hanya menunjukkan kepercayaan terhadap potensi pasar Indonesia, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat pondasi kemandirian industri alat kesehatan nasional,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan kinerja sektor industri manufaktur Indonesia saat ini menunjukkan capaian yang positif. Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dunia dan ke-5 di ASEAN.

    Sementara itu, berdasarkan data BPS, sektor industri pengolahan non-migas mencatatkan kontribusi sebesar 17,50 persen terhadap PDB pada triwulan I tahun 2025, naik sebesar 17,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Data ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia juga tetap tercatat sebagai sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kinerja ekspor nasional.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seberapa Genting Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Seberapa Genting Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas mencoba sejumlah cara untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Terbaru, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah mengadakan joint programme alias program bersama antar lembaga di Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara. Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak membangun sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax untuk membuat basis data perpajakan.

    Hanya saja, hasil dari sejumlah taktik itu belum juga terlihat. Sejak awal tahun, penerimaan pajak terus turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Data terbaru, Sri Mulyani melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Jika ditarik lebih jauh ke belakang maka terlihat rasio pajak terhadap PDB juga selalu di bawah 11% sejak 2014. Bank Dunia bahkan mencatat rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah di antara negara-negara setara lainnya.

    Sejumlah pakar pun menilai perlunya perbaikan menyeluruh dari sistem perpajakan Indonesia. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara pun kembali mencuat ke permukaan sebagai solusi untuk meningkatkan rasio pajak.

    Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana menilai langkah pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri menunjukkan semakin gentingnya realisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara.

    Haula menekankan bahwa dari sisi tata kelola kelembagaan, sebuah Satgassus bersifat ad-hoc alias tidak permanen dan tak memiliki struktur resmi. Oleh sebab itu, dia tidak meyakini kerja-kerja Satgassus bisa lebih efektif daripada institusi atau lembaga yang resmi atau permanen. 

    Apalagi, sambungnya, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara akan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak hingga Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Artinya, ada kerja sama lintas institusi.

    Padahal, Haula mengingatkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah pernah menyelenggarakan program bersama antarlembaga di Kemenkeu untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. Hanya saja, hasilnya belum sesuai harapan karena rasio pajak masih cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

    “Jadi semuanya ini harus dikembalikan kepada tadi, sekali lagi, bahwa ini adalah ad-hoc. Karena ad-hoc, tentu saja mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Apalagi ini lintas institusi,” ujar Haula kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Adapun, program bersama antara Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan Kemenkeu akan berfokus untuk memaksimalkan potensi pajak ataupun PNBP dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) dan ekonomi bawah tanah (underground economy) seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan sebagainya.

    Pemusnahan rokok ilegal. / dok Bea Cukai

    Hanya saja, Haula menilai bahwa permasalahan shadow economy tidak hanya bisa diatasi dari sisi penegakan hukum sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri. 

    “Bukan masalah dari sisi hukum saja, tetapi kita sendiri itu sistem perpajakannya belum siap,” jelasnya.

    Profesor perempuan bidang perpajakan pertama di Indonesia ini menjelaskan dua alasan utama wajib pajak tak patuh. Pertama, kebijakan perpajakan yang menyusahkan wajib pajak.

    Kedua, administrasi perpajakan yang belum kredibel hingga basis datanya belum relevan. Akibatnya, otoritas tak bisa memberi pelayanan dan sistem pengawasan perpajakan yang maksimal.

    Oleh sebab itu, daripada membentuk Satgassus yang bisa memperumit adminstratif dan birokrasi, Haula mendorong realisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto.

    “BPN itu bukan hanya sekedar kelembagaan, tapi juga ada transformasi baik dari sisi kebijakan maupun transformasi dari segi administrasinya,” nilai Haula.

    Senada, Guru Besar Hukum Politik Perpajakan Nasional Universitas Islam Sultan Agung Edi Slamet Irianto menyampaikan bahwa shadow economy dan underground economy muncul akibat rumitnya peraturan antar lembaga dan banyaknya penguatan yang dibebankan kepada pelaku ekonomi.

    Edi tidak yakin pendekatan hukum seperti yang ditawarkan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bisa memaksimalkan potensi penguatan shadow economy. Dia mencontohkan, lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang sudah lama berdiri dengan bermacam nama tidak mampu mengeliminasi aktivitas ekonomi ilegal.

    “Harus ada pendekatan secara komprehensif dan holistik, terutama pada lembaga pemegang kewenangan perizinan dan pemungutan penerimaan negara,” ujar Edi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Dia meyakini Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) yang berada di luar Kementerian Keuangan bisa menjadi jawabannya. Menurutnya, BOPN bisa memberikan kepastian hukum karena aturan dan kebijakan pemungutan tersentralisasi.

    Dengan begitu, sambungnya, pemerintah maupun masyarakat dapat menghitung berapa beban yang harus dipikul oleh masyarakat kepada negara. Diharapkan, masyarakat dapat menghitung dan merencanakan secara lebih baik pembayaran pajak/PNBP kepada negara.

    “Bila ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka rakyat akan lebih percaya kepada negara yang ujungnya penerimaan negara akan meningkat,” katanya.

    Oleh sebab itu, Edi menjelaskan tujuan utama pembentukan BOPN bukan untuk meningkatkan penerimaan negara secara langsung melainkan peningkatan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Peningkatan penerimaan negara merupakan hasil sampingan dari tumbuhnya kepercayaan dan kepatuhan masyarakat.

    Selain itu, mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu berpendapat bahwa BOPN juga bisa mempersingkat atau memperpendek birokrasi. 

    Wacana Badan Penerimaan Negara Ciptakan Ketidakpastian

    Pendapat berbeda disampaikan oleh Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar. Dia mengingatkan bahwa satu tahun belakangan muncul banyak ketidakpastian bagi pelaku usaha mulai dari pergantian pemerintahan hingga kebijakan tarif resiprokal AS.

    Dia mengatakan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) hanya meningkatkan ketidakpastian yang sudah ada bagi pelaku usaha. Padahal, menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memastikan tidak ada pembentukan BPN.

    “Menurut saya hal ini tidak baik bagi dunia usaha,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/6/2025).

    Apalagi, sambungnya, pembentukan BPN membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pemerintah tidak perlu buru-buru membentuk BPN di tengah ketidakpastian yang belum pulih.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara belum menjadi prioritas pemerintah.

    Dia menambahkan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah memperkuat sistem dan kinerja instansi yang sudah ada, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan.

    “Bahwa dimungkinkan kita membentuk badan itu, iya. Tapi manakala memang diperlukan. Kalau tidak ya [tidak dibuat],” ujar Prasetyo sambil menggelengkan kepala beberapa kali di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025).

    Ketika ditanya apakah badan semacam itu sudah mendesak untuk dibentuk, Prasetyo menjawab tegas belum dibutuhkan. 

    Sementara itu dalam dokumen internal bertajuk Operasionalisasi Program Hasil Terbaik Cepat yang diterima Bisnis, tampak detail rancangan struktur organisasi BOPN.

    Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan Edi Slamet Irianto mengungkapkan bocoran struktur BOPN itu yang sudah dicek Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan struktur BOPN itu sudah disusun dalam masa kampanye Pilpres 2024. Meski sudah dicek Prabowo, Edi mengungkapkan struktur BOPN tersebut masih bisa berubah. 

    “Bisa berubah, tergantung situasi nanti ya. Kan organisasi itu akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan,” ujar Edi di Kantor PBNU, Rabu (11/5/2025).

    Bocoran Struktur Organisasi Badan Otorita Penerimaan Negara:

    Menteri Negara/Kepala BOPN, berada langsung di bawah Presiden RI
    Dewan Pengawas, yang diduduki Ex Officio Menko Perekonomian, Ex Officio Panglima TNI, Ex Officio Kapolri, Ex Officio Kejaksaan Agung, Ex Officio Kepala PPATK, dan 4 orang Independen.
    Dua wakil kepala: Wakil Kepala Operasi BOPN dan Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN.
    Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN dibantu dua pejabat yaitu Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama Badan
    Menteri Negara/Kepala BOPN juga akan dibantu enam deputi yaitu:

    Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, yang berisi: Direktur Perencanaan Penerimaan; Direktur Potensi Penerimaan; Direktur Peraturan PPh; Direktur Peraturan PPN; Direktur Peraturan Cukai; Direktur Peraturan GST, Potput dan Final; Direktur Fasilitas dan Insentif Investasi; Direktur Kerjasama Perpajakan Internasional
    Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, yang berisi: Direktur Penerimaan Pajak SDA; Direktur Penerimaan Pajak Industri dan Perdagangan; Direktur Penerimaan Pajak Telematika; Direktur Penerimaan Pajak Sektor Jasa, Keuangan & Bank; Direktur Penerimaan Cukai; Direktur Pemeriksaan Pajak & Cukai
    Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP, yang berisi: Direktur Peraturan Perencanaan dan Pengawasan PNBP; Direktur Peraturan PNBP Pengelolaan Dana; Direktur Peraturan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan; Direktur Peraturan PNBP Harta Milik Negara; Direktur Peraturan PNBP SDA dan Kekayaan Laut dst.
    Deputi Pengawasan Kepabeanan/Custom, yang berisi: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Audit Kepabeanan, Direktur Informasi Kepabeanan, Direktur Penindakan Kepabeanan, Direktur Interdiksi Narkotika, Direktur Kerjasama Kepabeanan Internasional, Direktur Kapal dan Patroli
    Deputi Penegakan Hukum, yang berisi: Direktur Perencanaan dan Evaluasi Gakum; Direktur Pemeriksaan Terintegrasi; Direktur Keberatan, Banding & PK; Direktur Penagihan dan Lelang; Direktur Penyidikan; dan Direktur Penuntutan
    Deputi Intelejen, yang berisi: Direktur Intelijen Luar Negeri; Direktur Transaksi Keuangan; Direktur Intel Sumber Daya Alam; Direktur Intel Telematika & Cyber; Direktur Industri Mamin & Air; Direktur Obat dan Petro Kimia; Direktur Industri Textile & Garmen; Direktur Intel Sawit dan Perkebunan lainnya

    Di bawah deputi, ada dua lembaga lagi yaitu:

    Pusat Data Sains dan Informasi, yang berisi Divisi Data Analitik; Divisi Block Chain; Divisi Artificial Intelligence; Divisi Hardware & Software; Divisi Cyber Security; dan Divisi Info Grafis
    Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai, yang berisi Divisi Dik Pajak; Divisi Dik Kepabeanan; Divisi Riset Kebijakan; Divisi Latsar pegawai; Divisi Lat Keahlian Khusu; dan Divisi Pelatihan Komando

    Wakil Ketua Operasi BOPN dibantu Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat eselon 1b
    5 Staf Ahli (Sahli) yang berisi Sahli Analis Intelijen Ekonomi; Sahli Komunikasi Politik; Sahli Telematika; Sahli Ekonomi Syariah; dan Sahli Hukum Kekayaan Negara.

  • Sri Mulyani ‘Bingung’ WTO Letoy

    Sri Mulyani ‘Bingung’ WTO Letoy

       

    Oleh: Sefdin Alamsyah*

    MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyebut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sangat tidak berguna di era sekarang. Itu dikatakan perempuan berdarah Kebumen yang lahir di Lampung itu, dalam forum CNBC Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2025, yang dilansir banyak media.

    “Hari ini negara-negara besar tidak mempercayai lembaga multilateral karena merasa tidak terwadahi interest-nya. Sehingga negara-negara yang kuat merasa; ‘That I have to solve my own problem, without using those multilateral institution’,” tegas Ani.

    Masih kata Ani, saat ini era sudah bergeser ke unilateral. Ini utamanya terjadi imbas Amerika Serikat (AS) yang selalu merasa sebagai korban globalisasi. Padahal, lanjut Ani, WTO dan organisasi global lain awalnya dibentuk oleh AS bersama negara G7.

    Ani juga menyinggung negara di dunia sekarang lebih memilih mengamankan kepentingan masing-masing. Ini yang akhirnya melanggengkan persaingan politik, ideologi, militer, keamanan, sampai ekonomi.

    “Coba kita lihat akhir-akhir ini, dalam dua bulan terakhir. Negara terbesar, Amerika Serikat, terkuat, ekonominya terbesar yang merasa menjadi victim dari globalisasi yang merupakan sistem yang diadvokasi oleh Amerika Serikat sendiri,” sambung Ani.

    Pernyataan Ani ini seperti menunjukkan kebingungan. Karena tidak ada teori yang bisa menjawab situasi saat ini. Padahal, teorinya sederhana: Karma. Negara-negara yang dulu mengimpor mazhab pasar bebas, ekonomi neoliberal dan globalisasi sekarang sedang terkena karmanya sendiri.

    AS sekarang APBN-nya suffering. Karena harus menanggung biaya social safety net yang begitu besar. Akibat dari industri manufakturnya yang jeblok. Karena perusahaan di AS yang sudah diberi ruang oleh globalisasi melalui model ekonomi pasar bebas, memindahkan pabrik-pabriknya ke Asia-Afrika yang biaya buruhnya lebih murah. 

    Celakanya, hasil keuntungan mereka tidak lagi masuk ke AS. Tapi parkir dan diinvestasikan lagi di beberapa negara di luar AS. Hasilnya? Pajak yang masuk ke AS mengecil. Akibatnya: APBN negara Paman Sam itu “keringat dingin”. Karena harus membiayai penduduknya yang menjadi pengangguran dan angkanya meningkat.

    Skenario Trump menggunakan senjata hambatan tarif sejatinya adalah upaya untuk melakukan Reshoring. Untuk memindahkan kembali operasi produksi perusahaan AS dari luar negeri ke AS. Tapi rupanya doktrin ekonomi liberal dan globalisasi lebih menarik perusahaan AS untuk melakukan offshoring. Alias memindahkan operasi produksi ke luar negeri untuk mengurangi biaya produksi.

    China, sejak 40 tahun yang lalu, sebagai negara yang paling banyak menerima tamu perusahaan-perusahaan asing, cerdik mengelola. China sadar. Dirinya dituju karena upah buruh yang murah. Bukan karena persahabatan. Tapi karena buruh yang pekerja keras. Tidak banyak istirahat. Apalagi merokok sambil kerja. 

    Sekarang tiba-tiba Trump marah-marah ke China. Rupanya Trump terlambat menbaca buku ‘Globalization and Its Discontents’ karya Joseph E. Stiglitz. Yang membahas kritik terhadap dampak negatif globalisasi. Terutama dalam hubungannya dengan negara berkembang. 

    Trump rupanya juga lupa sejarah. Bahwa gagasan globalisasi melalui pendirian World Bank, IMF, GATT yang dilahirkan dalam pertemuan di Bretton Woods juga inisiasi AS. Hakikat tujuan pertemuan itu adalah agar kolonialisme tetap dapat dilanjutkan tanpa harus melakukan pendudukan fisik. 

    Rupanya dunia harus mulai sadar. Sistem pasar bebas yang menyerahkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar: gagal. Sekarang saatnya kita kembali menengok sejarah. Menengok pikiran para hikmat yang dulu di Indonesia pernah ada. Mereka bersidang di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

    Mereka menawarkan sistem Negara Sosialisme yang Berketuhanan melalui Lima Sila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Sebelum diobrak-abrik dalam Amandemen pada tahun 1999 hingga 2002. 

    Negara dengan sistem Sosialisme yang Berketuhanan ini adalah penjabaran dari lima Sila di dalam Pancasila. Sila Pertama, Ketuhanan yang berarti ekonomi harus mendasarkan kepada moral, karena pemilik sejati adalah Tuhan. 

    Sila Kedua, Kemanusian yang Adil dan Beradab, artinya ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil, dengan menganggap sama semua manusia. Satu dengan yang lain tidak boleh ada yang memiliki kedudukan atau hak yang lebih tinggi untuk melakukan penghisapan kepada yang lemah. 

    Lalu Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, adalah wujud dari nasionalisme ekonomi, sehingga semua kebijakan harus sejalan dengan nasionalisme. Contoh teranyar: Jangan membuat gaduh dengan memindahkan hak atas pulau-pulau kecil. 

    Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, adalah prinsip demokrasi ekonomi. Setiap orang, meskipun dia miskin atau lemah, tetap harus diikutsertakan melalui perwakilan yang utuh dan perwakilan yang mewakili mereka dalam setiap pembuatan kebijakan. 

    Dan yang terakhir, Sila Keadilan Sosial adalah tujuan dari semuanya itu. 

    Kalau diperas: Sila Pertama dan Kedua adalah dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan. Sila Ketiga dan Keempat adalah caranya. Dan Sila Kelima adalah tujuannya.

    Jadi, wajar kalau Sri Mulyani bingung melihat situasi global hari ini. Tapi kata Gus Baha: Bingung itu perlu. Katanya: Barokahnya bingung orang tidak menjadi sombong dan tidak merasa paling tahu. Karena segala sesuatu harus dipikirkan dan dikaji dulu secara mendalam. 

    *(Penulis adalah pendiri Pusat Studi Pembangunan berbasis Pancasila. Kandidat Doktor Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.)

  • Video: Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus-Bank Dunia Guyur Rp 34,7 T

    Video: Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus-Bank Dunia Guyur Rp 34,7 T

    Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT meletus pada Selasa sore kemarin disertai dengan awan panas ke segala arah. Letusan dahsyat ini menyemburkan abu vulkanik setinggi 10 Km di atas puncak.

    Sementara itu, Bank Dunia menyetujui dua investasi besar senilai total 2,13 Miliar US Dollar atau sekitar Rp 34,7 Triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja serta memperluas akses energi bersih di Indonesia.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (18/06/2025).

  • Iran Vs Israel Makin Panas, RI Mulai Antisipasi Dampaknya

    Iran Vs Israel Makin Panas, RI Mulai Antisipasi Dampaknya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dampak perang antara Iran dan Israel perlu langsung diantisipasi. Apalagi, salah satu dampak yang langsung terjadi yakni kenaikan harga minyak dalam satu hari mencapai 8%.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan untuk langkah antisipasi, pemerintah terus melakukan disiplin fiskal guna menjaga perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan menjaga Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap menarik bagi investor.

    “SBN kita 10 tahun, year to date dari Januari sampai sekarang itu bukan naik suku bunganya, justru turun. Kenapa? Artinya dari sekian banyak pilihan emerging economy instrument yang bisa dipilih oleh investor global, Indonesia mengalami capital inflow instead of capital outflow,” kata dia dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    “Nah ini adalah lagi-lagi kita menjaga disiplin fiskal kita di tengah kondisi yang tidak pasti kita jaga resiliensinya,” tambahnya.

    Disiplin fiskal yang dilakukan ini juga untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar negara mampu menghadapi ketidakpastian global. Febrio tidak menutup mata bahwa peperangan global ini akan berdampak pada perekonomian nasional.

    “Ketika kita dihadapkan pada kondisi tidak pasti, indikator yang langsung kita hadapi adalah IMF dan World Bank yang secara langsung merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Tadi sudah ditunjukkan pagi-pagi oleh Bu Menteri kita direvisi salah satu yang direvisi menjadi 4,7% turun 0,4% dibandingkan koreksi sebelumnya,” ungkapnya.

    Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan stimulus bagi masyarakat Indonesia agar tidak mendapat dampak langsung dari ketidakpastian global. Salah satu langkah menjaga perekonomian nasional, pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat sebesar Rp 24,4 triliun.

    Paket stimulus yang diberikan pemerintah juga sebagai langkah menjaga ekonomi masyarakat yang akan terdampak langsung dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Adapun stimulus yang diberikan pemerintah di antaranya diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, diskon iuran JKK, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan tambahan bansos.

    “Nah dengan tantangan yang berat secara global ini kita harapkan kita bisa pertahankan resiliensi ekonomi kita dalam jangka pendek sambil nanti tetap akan tidak lose sight terhadap jangka menengah, jangka panjang yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Butterfly Effect Data Semu Perekonomian

    Butterfly Effect Data Semu Perekonomian

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang kembali marak di berbagai sektor pada 2024 dan awal 2025 bukanlah peristiwa biasa. Ini merupakan refleksi dari krisis struktural dalam sistem ketenagakerjaan dan perekonomian nasional.

    PHK sering dianggap keputusan logis atas tekanan pasar dan perlambatan ekonomi global. Namun, jika dicermati lebih dalam, gelombang PHK massal tidak berdiri sendiri. Kondisi ini datang bersamaan dengan tren yang jauh lebih mengkhawatirkan: penurunan produktivitas tenaga kerja dan tingginya rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yang menandakan rendahnya efisiensi investasi nasional.

    Kita tengah menghadapi kombinasi masalah sistemik yang membentuk bom waktu sosial-ekonomi. Jika tidak segera ditangani, ketiga indikator ini akan mengikis daya tahan nasional secara perlahan, memicu kemiskinan struktural, ketimpangan yang memburuk, dan bahkan potensi instabilitas keamanan.

    Produktivitas Menurun, Daya Saing Terancam

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asian Productivity Organization mencatat bahwa pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada akhir 2024 mengalami kontraksi –1,55 persen secara tahunan (YoY). Ini menjadi sinyal serius bahwa tenaga kerja kita, khususnya di sektor industri dan jasa, belum mampu beradaptasi terhadap tantangan dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Dalam jangka panjang, tren ini akan menurunkan daya saing nasional.

    Selama hampir satu dekade terakhir, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia stagnan di kisaran 2,5 persen per tahun. Bandingkan dengan Vietnam yang mampu mempertahankan laju produktivitas di atas 5 persen.

    Lemahnya pertumbuhan ini antara lain disebabkan tingginya proporsi pekerja informal, rendahnya kualitas pendidikan vokasi, serta kurangnya reskilling dan upskilling yang adaptif terhadap teknologi baru.

    Investasi Mahal, Pertumbuhan Lambat

    Sementara itu, ICOR Indonesia pada awal 2025 masih berada di kisaran 6. Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, dibutuhkan investasi hingga enam persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini menunjukkan investasi yang digelontorkan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, belum menghasilkan output ekonomi yang optimal.

    Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Vietnam dan Thailand memiliki ICOR di kisaran 4–5. Tingginya ICOR Indonesia mencerminkan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek publik, tumpang tindih kebijakan sektoral, serta minimnya adopsi teknologi dalam proses produksi.

    Produktivitas yang stagnan ditambah ICOR yang tinggi menciptakan paradoks pembangunan. Kita berinvestasi besar, tetapi pertumbuhan yang dihasilkan kecil. Sementara tekanan terhadap pembiayaan negara dan sektor keuangan semakin berat, terlebih dengan melambatnya penerimaan pajak dan meningkatnya belanja sosial.

    Gejala dan Dampak Domino

    PHK massal tidak hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan. Namun, mencerminkan dari gagalnya sistem produksi dalam menyerap dan mempertahankan tenaga kerja secara berkelanjutan. Akibatnya, beban negara meningkat karena harus menyalurkan bantuan sosial, tunjangan pengangguran, dan subsidi kebutuhan dasar.

    Pada Maret 2025, BPS mencatat bahwa angka kemiskinan naik menjadi 8,57 persen, namun dan Bank Dunia mengumumkan laporan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 68,3% (lebih baik dari Zimbabwe). Sebagian besar berasal dari rumah tangga dengan anggota usia produktif yang kehilangan pekerjaan tetap. Di sisi lain, PHK menimbulkan tekanan psikososial—stres, kecemasan, bahkan konflik keluarga—yang bisa menjalar menjadi masalah sosial yang lebih kompleks.

    Dalam skenario ekstrem, ketidakpuasan sosial akibat pengangguran dan ketimpangan ekonomi bisa menjadi lahan subur bagi radikalisasi, kriminalitas, dan konflik horizontal. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menggoyahkan stabilitas sosial dan keamanan nasional.

    Peningkatan Produktivitas dan Inklusivitas

    Kita membutuhkan perubahan pendekatan. Pertama, pemerintah harus memperbesar investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri. Reskilling dan upskilling tenaga kerja, terutama korban PHK, harus menjadi prioritas nasional.

    Kedua, efisiensi investasi publik harus ditingkatkan. Proyek-proyek besar harus dievaluasi tidak hanya dari sisi serapan anggaran, tetapi juga dari kontribusinya terhadap produktivitas dan nilai tambah ekonomi.

    Ketiga, insentif fiskal dan regulasi perlu diarahkan untuk mendorong perusahaan mempertahankan pekerja, misalnya melalui skema kerja fleksibel, pengurangan jam kerja, atau pelatihan internal. PHK seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan pertama.

    Keempat, pemerintah daerah perlu mengembangkan diversifikasi ekonomi lokal yang berbasis potensi wilayah. Ketergantungan pada satu sektor atau industri membuat daerah rentan terhadap krisis. Sektor pertanian modern, perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis budaya, dan ekonomi digital dapat menjadi alternatif penciptaan lapangan kerja yang berdaya saing.

    Mengatasi Government Failure

    PHK massal, produktivitas yang melemah, dan ICOR yang tinggi adalah tiga gejala dari satu penyakit: rapuhnya struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada pertumbuhan nominal dan kurang peduli pada kualitas pertumbuhan. Indonesia tidak bisa selamanya berharap pada ekspansi investasi dan konsumsi semata. Kita harus beralih ke strategi pembangunan yang produktif, efisien, dan inklusif.

    Pada Q1-2025 menjadi bukti adanya kegagalan Pemerintah (Government Failure) dalam mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh sebesar 4,87% YoY. Berdasarkan berbagai perlambatan tersebut, tidak adanya seasonal event seperti hari raya keagamaan dan panen raya serta sebanyak 16 hari libur maka pada Q2-2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak pada rentang 4,65 – 4,8%.

    Apabila Pemerintah tetap nyaman dengan rasionalisasi data perekonomian maka dapat dipastikan akan terjadinya butterfly effect pada perekonomian nasional ditengah dunia yang sedang bergejolak. Maka insentif yang lebih pro-pasar, dukungan pada inovasi, dan menciptakan kepastian dalam ekosistem perindustrian nasional sangat dibutuhkan. 

  • Sri Mulyani Ungkap Ancaman Stagflasi Nyata

    Sri Mulyani Ungkap Ancaman Stagflasi Nyata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dampak mengerikan akibat perang tarif dan perang senjata yang saat ini terjadi. Adanya perang tarif dan perang senjata menurut Sri Mulyani membuat dunia menghadapi ancaman stagflasi.

    Paling dekat dampaknya dari ancaman stagflasi adalah sikap bank sentral dunia yang maju mundur untuk memangkas suku bunga. Sri Mulyani mengatakan bank sentral dunia saat ini menghadapi dilema akibat ancaman stagflasi tersebut.

    “Growth melemah (PDB) tapi inflasi naik. Dilema ini akan dihadapi banyak bank sentral di dunia,” ucap Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di gedung Kementerian Keuangan pada Selasa (17/6/2025).

    Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa awalnya bank dunia diperkirakan akan menurunkan tingkat suku bunga yang tinggi pada tahun ini. Akan tetapi tertahan karena adanya ketidakstabilan ekonomi yang bisa membuat inflasi melonjak karena adanya disrupsi dari sisi pasokan.

    “Suku bujga akan tetap tinggi padahal kitai perkirakan 2025 akan ada penurunan. Tapi tertahan karena perang dagang tarif bisa sebabkan disrupsi supply. Ditambah perang di timur tengah” ungkapnya.

    Akibat dari disrupsi supply yang dikatakan Menteri Keuangan tersebut adalah kenaikan harga barang dan jasa sehingga potensi inflasi meningkat semakin tinggi.

    “Disrupsi di sisi suplly side sangat nyata. Harga akan melonjak tinggi. Ini yang akan menyebabkan bank sentral harus itung kembali kecepatan dan arah kebijakan suku bunga,” ucapnya.

    Stagflasi sendiri adalah kondisi di mana inflasi melonjak sementara ekonomi melemah.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]