Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Pemerintah Guyur Bantuan Subsidi Upah Kepada 277 Ribu Guru, Anda Termasuk?

    Pemerintah Guyur Bantuan Subsidi Upah Kepada 277 Ribu Guru, Anda Termasuk?

    “Ini menggambarkan bahwa sekarang mulai masuk dampak global itu terhadap pertumbuhan komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Menkeu.

    Untuk itu, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi ke-2 di Triwulan II-2025. Menkeu mengatakan, paket stimulus ini ditujukan untuk beberapa aktivitas yang diperkirakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

    Diskon transportasi diberikan untuk diskon tiket kereta, tiket pesawat, dan tiket angkutan laut selama periode libur sekolah di Juni-Juli 2025 dengan anggaran Rp0,94 triliun.

    Diskon tarif Tol juga diberikan pada periode libur sekolah dengan anggaran Rp0,65 triliun non-APBN. Penebalan bantuan sosial dberikan untuk tambahan kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan dan bantuan beras pangan 10kg per bulan dianggarkan Rp11,93 triliun.

    Kemudian, bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji dibawah Rp3,5 juta atau UMP kabupaten/kota, kepada 288 ribu guru Kemendikdasmen dan 277 ribu guru Kemenag dianggarkan Rp10,72 triliun. Lalu, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja sektor padat karya sebesar Rp0,2 triliun non-APBN.

    “Dengan stimulus ini kita harapkan memitigasi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang memang terus menerus didera tekanan dari global dengan bisa meng-compensate. Sehingga dampak terhadap tarif Presiden Trump yang oleh IMF World Bank untuk Indonesia disebutkan akan menurunkan growth kita ke level 4,7%,” pungkas Sri Mulyani. (Pram/fajar)

  • Pakar UGM Minta Pemerintah Segera Revisi Standar Garis Kemiskinan RI

    Pakar UGM Minta Pemerintah Segera Revisi Standar Garis Kemiskinan RI

    Liputan6.com, Yogyakarta – Mempertimbangkan adopsi ukuran paritas daya beli terbaru Bank Dunia atau World Bank menaikkan garis kemiskinan dunia yang menyebabkan sebesar 68,3% atau 194,72 juta jiwa penduduk Indonesia masuk dalam garis kemiskinan. Dosen Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM Nurhadi, mendukung usulan pemerintah yang berencana merevisi garis kemiskinan nasional. “Kalau kita lihat, memang garis kemiskinan yang digunakan saat ini sudah kurang relevan,” kata Nurhadi di Kampus UGM Rabu 25 Juni 2025.

    Alasan utama kurang relevan menurutnya yakni pertama, tidak lagi mencerminkan harga-harga aktual di masyarakat, Kedua, karena diperlukan penyesuaian agar data Indonesia kompatibel dengan standar global. Ketiga, karena pendekatan pengukuran kemiskinan yang digunakan selama ini sudah saatnya diperbarui.

    Guna merevisi garis kemiskinan nasional ini ia menekankan pentingnya menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi yang mengukur kemiskinan bukan hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga berdasarkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perumahan. Metode ini menurutnya, memberikan gambaran lebih utuh. “Misalnya, ada rumah tangga yang secara ekonomi cukup, tapi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan sangat terbatas, mereka seharusnya juga termasuk dalam kategori miskin,” katanya.

    Nurhadi menggarisbawahi usulan revisi ini juga memunculkan sejumlah kekhawatiran, salah satu kekhawatiran utama adalah potensi lonjakan angka kemiskinan secara statistik. Berdasarkan standar Bank Dunia, jika Indonesia menggunakan kategori lower middle-income country, maka tingkat kemiskinan bisa melonjak hingga sekitar 20 persen, kalau menggunakan upper middle-income country, jumlahnya bahkan bisa mencapai sekitar 60 persen. “Ini bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah gagal mengurangi kemiskinan. Padahal yang terjadi adalah perubahan standar pengukuran,” katanya.

    Nurhadi menyebut ada empat strategi utama yang diusulkan, pertama, penggunaan standar yang moderat. Ia menyarankan agar perhitungan garis kemiskinan ini menggunakan standar lower middle-income country agar angka kemiskinan meningkat secara wajar dan tidak drastis. Kedua, transisi data yang transparan dengan menampilkan data kemiskinan dalam dua versi (garis lama dan garis baru) secara bersamaan agar publik dapat memahami konteks perubahan tersebut. Strategi ketiga, perlu adanya upaya pemerintah melakukan edukasi dan komunikasi publik yang aktif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenaikan angka kemiskinan bukan karena memburuknya kondisi perekonomian, melainkan karena adanya perubahan metode pengukuran, yaitu garis ukur dinaikkan untuk mencerminkan realitas yang lebih akurat.

    Terakhir, penyesuaian bentuk intervensi kebijakan yakni dengan memisahkan intervensi antara kelompok miskin lama dengan kelompok miskin baru, dimana kelompok miskin baru ini mendapatkan program pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Namun menurutnya pemberdayaan sosial harus menjadi pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan. “Kita harus membantu masyarakat untuk bisa membantu dirinya sendiri – helping people to help themselves. Bukan hanya memberikan bantuan, tapi memberikan kapasitas, akses, dan kesempatan agar mereka bisa mandiri,” imbuh Nurhadi.

    Dalam konteks ini, Nurhadi menyoroti pentingnya lembaga seperti Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang saat ini telah memiliki Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional. Menurutnya integrasi antara pendekatan teknokratis dan politis sangat penting untuk memastikan reformulasi garis kemiskinan berjalan dengan aman dan berdampak nyata. “Revisi garis kemiskinan adalah langkah maju, tapi kita perlu bijak dan cermat dalam menanganinya. Tujuan akhirnya tetap untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.

  • Prabowo-MBS Sepakati Komitmen Investasi US Miliar

    Prabowo-MBS Sepakati Komitmen Investasi US$27 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), menegaskan komitmen kuat untuk memperluas dan meningkatkan kerja sama strategis di berbagai sektor melalui investasi US$27 miliar.

    Hal ini tercantum dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan kedua negara secara tertulis usai kedua kepala negara melakukan pertemuan bilateral di Istana Al-Salam, Jeddah, pada Rabu (2/7/2025).

    Presiden Prabowo dan Pangeran MBS menyatakan aspirasi bersama untuk memperkuat kerja sama di sektor kesehatan, khususnya terkait dengan layanan kesehatan haji dan umrah.

    Kedua negara juga berkomitmen mendukung investasi di bidang farmasi, vaksin, teknologi kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan.

    “Kedua pihak juga menyatakan aspirasi mereka untuk memperkuat kerja sama di sektor kesehatan, khususnya terkait dengan pelaksanaan persyaratan kesehatan haji dan umrah, serta mendukung investasi di sektor kesehatan melalui kerja sama di bidang farmasi, vaksin, dan industri teknologi kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia,” dikutip dari pernyataan bersama tersebut.

    Selain itu, kedua negara juga menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan di berbagai sektor strategis lainnya. Mulai dari ekonomi digital, sistem peradilan, ketenagakerjaan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pendidikan dan riset ilmiah, industri dan pertambangan, pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, hingga konektivitas penerbangan

    Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kedua pemimpin sepakat mempererat kerja sama untuk kepentingan bersama dan kontribusi terhadap stabilitas kawasan serta dunia. Fokus utama mencakup kerja sama kontra-terorisme, penanggulangan ekstremisme, keamanan siber, dan pertukaran informasi serta pelatihan.

    “Mereka juga menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama keamanan bersama dan koordinasi dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk pemberantasan segala bentuk kejahatan, terorisme, dan ekstremisme serta pendanaannya, serta memperkuat kerja sama di bidang keamanan siber dan pertukaran informasi, keahlian, dan pelatihan,” tulis pernyataan bersama tersebut. 

    Kedua pemimpin turut menyambut baik penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi, dengan nilai total mencapai sekitar US$27 miliar. Kesepakatan tersebut mencakup bidang energi bersih, industri petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan.

    “Kedua pihak menyambut baik penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman selama kunjungan ini antara lembaga-lembaga sektor swasta, yang nilainya mencapai sekitar US$27 miliar di sejumlah bidang, termasuk energi bersih, industri petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan, yang mencerminkan aspirasi kedua pihak menuju kemitraan ekonomi yang maju,” sebagaimana tercantum dalam pernyataan bersama.

    Kedua negara juga menegaskan pentingnya kerja sama dalam forum-forum multilateral, seperti IMF, Bank Dunia, OKI, G20, hingga Gerakan Non-Blok, guna menghadapi tantangan global dan memperjuangkan kepentingan bersama.

  • Sri Mulyani Ramal Harga Minyak di Kisaran 66-94 Dolar AS per Barel

    Sri Mulyani Ramal Harga Minyak di Kisaran 66-94 Dolar AS per Barel

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan harga minyak dunia akan berada pada kisaran 66 hingga 94 dolar AS per barel pada semester II tahun 2025.

    Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah serta arah kebijakan dari negara-negara produsen minyak.

    “Kami memperkirakan (harga minyak) cukup lebar antara 66 hingga 94 dolar AS per barel di semester II,” kata Sri Mulyani dilansir ANTARA, Rabu, 2 Juli.

    Meski demikian, dirinya mengakui outlook harga minyak ke depan masih diliputi ketidakpastian.

    Harga minyak dunia sendiri sempat melonjak akibat insiden pengeboman di Iran oleh Israel.

    Namun, Sri Mulyani yakin kondisi perlahan akan mereda dan mendorong keyakinan bahwa harga minyak tidak akan menembus angka psikologis 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.

    “Semoga tetap terjaga suasana kondusif dari sisi geopolitik dan perang di Timur Tengah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bendahara Negara itu mencermati sejumlah proyeksi dari lembaga global yang menunjukkan angka bervariasi.

    Lembaga Energi Dunia memperkirakan harga minyak bisa berada di level 66 dolar AS per barel, Bloomberg menempatkannya di angka 69 dolar AS, sementara Bank Dunia lebih konservatif dengan estimasi 64 dolar AS per barel.

    Sementara mengenai lifting minyak, pemerintah memperkirakan volume produksi minyak pada semester kedua berada di kisaran 593.000 hingga 597.000 barel per hari, termasuk tambahan dari lapangan minyak Banyu Urip.

    Kemudian, lifting gas diproyeksikan antara 976.000 hingga 980.000 barel setara minyak per hari.

    “Untuk lifting (minyak) tadi selain yang kami sampaikan di Rapat Paripurna DPR mengenai tambahan dari (lapangan minyak) Banyu Urip, ini adalah antara 593.000-597.000barel per hari. Sedangkan gas masih di bawah 1 juta, yaitu 976-980 dolar AS per BSMPH di semester II,” tutur Sri Mulyani

    Sri Mulyani dalam paparannya menjelaskan, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada semester I tahun 2025 cenderung menurun, yang dipengaruhi oleh faktor permintaan global serta dinamika kebijakan luar negeri.

    Intervensi AS terhadap kebijakan OPEC+ untuk menaikkan produksi mulai Juli 2025, serta peluang kesepakatan dagang AS-China, turut memengaruhi ekspektasi pasar.

    Sementara untuk semester II harga masih akan dinamis, dengan potensi tren naik akibat gangguan suplai dari konflik Timur Tengah.

    Namun, menurutnya, tetap ada sinyal OPEC+ untuk melanjutkan rencana peningkatan produksi.

  • Banggar DPR RI Kritik Keras Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Tapi Utang Malah Bertambah

    Banggar DPR RI Kritik Keras Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Tapi Utang Malah Bertambah

    Sebagai Menteri Keuangan, lanjut Sri Mulyani, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk membuka blokir tanpa persetujuan Presiden.

    Polemik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan efisiensi fiskal dan tuntutan pembiayaan program strategis nasional di tengah kondisi penerimaan negara yang menurun.

    Sebelumnya, Pengamat Politik Ekonomi Heru Subagia menyampaikan pandangan kritisnya terkait kondisi perekonomian negara di tangan Prabowo.

    Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapatkan revisi telak dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional. Bukan lagi sekedar omon-omon ekonomi Indonesia bakal tumbuh 8 persen tetapi sebaliknya harus terjungkal dalam titik ekstrem.

    Tersiar kabar buruk bahwa Bank Dunia (World Bank) telah memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Demikian juga dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 dari sebesar 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    (Kemenkeu) memangkas target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dari 5,2 persen menjadi di kisaran 4,7 persen hingga 5,0 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemangkasan target pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dilakukan dengan menyesuaikan proyeksi lembaga-lembaga internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Begawan Ekonomi Indonesia ini mengumumkan pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin, 1 Juli 2025. Dengan demikian, pernyataan Sri Mulyani secara langsung menggulung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen. Perdebatan dan juga diskusinya sudah dikubur rapat. (bs-sam/fajar)

  • Menkeu proyeksikan harga minyak di kisaran 66-94 dolar AS per barel

    Menkeu proyeksikan harga minyak di kisaran 66-94 dolar AS per barel

    Kami memperkirakan harga minyak cukup lebar antara 66 hingga 94 dolar AS per barel di semester II

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan harga minyak dunia akan berada pada kisaran 66 hingga 94 dolar AS per barel pada semester II tahun 2025.

    Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah serta arah kebijakan dari negara-negara produsen minyak.

    “Kami memperkirakan (harga minyak) cukup lebar antara 66 hingga 94 dolar AS per barel di semester II,” kata Sri Mulyani dikutip di Jakarta, Rabu.

    Meski demikian, dirinya mengakui outlook harga minyak ke depan masih diliputi ketidakpastian.

    Harga minyak dunia sendiri sempat melonjak akibat insiden pengeboman di Iran oleh Israel.

    Namun, Menkeu yakin kondisi perlahan akan mereda dan mendorong keyakinan bahwa harga minyak tidak akan menembus angka psikologis 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.

    “Semoga tetap terjaga suasana kondusif dari sisi geopolitik dan perang di Timur Tengah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bendahara Negara itu mencermati sejumlah proyeksi dari lembaga global yang menunjukkan angka bervariasi.

    Lembaga Energi Dunia memperkirakan harga minyak bisa berada di level 66 dolar AS per barel, Bloomberg menempatkannya di angka 69 dolar AS, sementara Bank Dunia lebih konservatif dengan estimasi 64 dolar AS per barel.

    Sementara mengenai lifting minyak, pemerintah memperkirakan volume produksi minyak pada semester kedua berada di kisaran 593 ribu hingga 597 ribu barel per hari, termasuk tambahan dari lapangan minyak Banyu Urip.

    Kemudian, lifting gas diproyeksikan antara 976 ribu hingga 980 ribu barel setara minyak per hari.

    “Untuk lifting (minyak) tadi selain yang kami sampaikan di Rapat Paripurna DPR mengenai tambahan dari (lapangan minyak) Banyu Urip, ini adalah antara 593 ribu-597 ribu barel per hari. Sedangkan gas masih di bawah 1 juta, yaitu 976-980 dolar AS per bsmph di semester II,” tutur Menkeu..

    Lebih lanjut, dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada semester I tahun 2025 cenderung mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh faktor permintaan global serta dinamika kebijakan luar negeri.

    Intervensi AS terhadap kebijakan OPEC+ untuk menaikkan produksi mulai Juli 2025, serta peluang kesepakatan dagang AS-China, turut memengaruhi ekspektasi pasar.

    Sementara untuk semester II harga masih akan dinamis, dengan potensi tren naik akibat gangguan suplai dari konflik Timur Tengah.

    Namun, menurutnya, tetap ada sinyal OPEC+ untuk melanjutkan rencana peningkatan produksi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 di 5 persen

    Sri Mulyani proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 di 5 persen

    Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 di sekitar 5 persen.

    Angka ini lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 5,2 persen.

    “Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa..

    Menurutnya, pemerintah masih mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen meski sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah bakal memanfaatkan instrumen fiskal secara countercyclical dengan meningkatkan belanja negara di saat ekonomi tengah melambat. Hal itu dapat direalisasikan melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai berjalan pada semester II tahun 2025.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara menyebut bahwa program-program tersebut memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Selain itu, ia pemerintah juga akan menjaga inflasi tetap rendah untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum investasi dan ekspor.

    Adapun di tengah ketidakpastian perekonomian global, sejumlah lembaga internasional mengubah proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 4,7 persen pada 2025, menurun dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,1 persen. Begitu juga dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen tahun 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada tahun 2026 dengan membutuhkan suntikan investasi baru minimal sebesar Rp7.500 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-21, Selasa 1 Juni 2025.

    Menurut Sri Mulyani, investasi menjadi motor utama dalam mendorong produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap total PDB nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,2–5,8 persen pada 2026, diperlukan peningkatan pertumbuhan investasi hingga 5,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    “Tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan, mustahil kita mencapai target ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

    Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu pilar utama dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Danantara difokuskan pada sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

    Konsumsi Rumah Tangga Jadi Kunci Pendukung

    Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 55 persen terhadap PDB juga menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan konsumsi tumbuh hingga 5,5 persen pada 2026, sejalan dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    Program-program penguatan daya beli masyarakat terus digulirkan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menyerap 1,7 juta tenaga kerja dan membangun rantai pasok nasional.

    Selain itu, pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,3 juta debitur, serta berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, dan subsidi upah juga turut menyokong konsumsi.

    “Gabungan dari konsumsi dan investasi menyumbang 85 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Sri Mulyani.

    Menkeu mengingatkan bahwa target ini dihadapkan pada tantangan eksternal, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya 2,4 persen menurut Bank Dunia dan 3 persen versi IMF. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dianggap krusial dalam membiayai pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur, teknologi hijau, dan digitalisasi.

    Pemerintah pun terus berupaya menciptakan iklim regulasi yang kondusif dan kolaboratif antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan pelaku usaha swasta.

    Hilirisasi dan Sektor Prioritas

    Untuk menopang ekspor dan memperkuat neraca perdagangan, pemerintah akan melanjutkan program hilirisasi industri. Target pertumbuhan ekspor ditetapkan sebesar 6,8 persen guna menciptakan efek ganda yang lebih luas.

    Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan yang menyumbang 19 persen PDB ditargetkan tumbuh 5,3 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 13,2 persen PDB diproyeksikan tumbuh 5,7 persen, sementara sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi 4,4 persen ditargetkan tetap tumbuh tinggi di angka 8,3 persen.

    Penguatan infrastruktur digital seperti data center turut menjadi tulang punggung dalam mendorong ekonomi digital nasional.

    Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI memberikan masukan. Fraksi Gerindra mendorong target pertumbuhan ekonomi 2026 hingga 6,3 persen, sementara Fraksi PKB mengusulkan 6 persen. Kedua fraksi menilai percepatan diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dapat tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan catatan agar pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi pada batas atas yakni 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” tegas Sri Mulyani.***

  • Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan investasi baru minimal Rp7.500 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026.

    “Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9 persen year on year (yoy). Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun. Komponen investasi berkontribusi 30 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” kata Menkeu dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Selasa.

    Salah satu andalan pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

    Menurut dia, upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menghadapi berbagai tantangan.

    Pada sisi permintaan, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi mencapai 5,5 persen, sehingga berarti pemerintah wajib menciptakan lingkungan kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat dapat meningkat.

    Mengingat konsumsi rumah tanggap berkontribusi 55 persen terhadap PDB, maka daya beli masyarakat perlu dijaga, tingkat inflasi rendah, kesempatan kerja tinggi, dan adanya berbagai intervensi pemerintah di bidang pangan dan energi.

    Program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga terus ditingkatkan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikembangkan secara ekspansif agar dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect) tinggi, menciptakan rantai pasok di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap secara langsung 1,7 juta tenaga kerja.

    Selain itu, program strategis lainnya ialah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan target 80 ribu koperasi, lalu penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur. Kemudian juga program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan subsidi upah, hingga program lainnya yang akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Apabila digabungkan dengan (investasi), maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian (PDB),” ujar Menkeu pula.

    Dalam rangka mencapai pertumbuhan tinggi seiring lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian, katanya lagi, tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu, kolaborasi pemerintah, BUMN, Danantara, dan swasta dinyatakan menjadi kewajiban. Pemerintah disebut terus mendukung dengan menciptakan regulasi yang kondusif demi menjaga stabilitas makro.

    Dia mengharapkan kolaborasi pemerintah dan swasta mampu memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi.

    Peranan swasta penting di dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, hingga digitalisasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pada sisi ekspor, hilirisasi yang dilakukan menopang kinerja surplus neraca perdagangan sejak pertama kali digulirkan. Ke depan, upaya penguatan hilirisasi dilakukan untuk menciptakan efek ganda lebih besar dengan ekspor tumbuh hingga 6,8 persen guna mencapai pertumbuhan lebih tinggi.

    “Ini merupakan target yang tidak mudah pada saat semua negara cenderung melakukan proteksi dan melihat ke dalam. Pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan proyeksi IMF (International Monetary Fund) dan World Bank, yaitu yang hanya 2,4 persen untuk tahun 2026 atau 3 persen menurut IMF. Ini mengindikasikan tahun 2026 masih diproyeksikan perekonomian global tumbuh cukup lemah,” ungkap Sri Mulyani.

    Melihat dari sisi produksi, katanya lagi, pilihan sektor sangat penting terutama bagi Danantara untuk menggunakan leverage ekuitas dan aset.

    Output industri pengolahan yang berkontribusi 19 persen terhadap PDB perlu terus didorong melalui investasi inovasi dan produktivitas. Sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,3 persen dan harus dijaga pada tingkat yang cukup tinggi di dalam rangka menciptakan kesempatan kerja.

    Sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi 13,2 persen dari PDB juga diasumsikan tumbuh 5,7 persen.

    Program-program nasional seperti MBG, subsidi kompensasi, hingga perlindungan sosial diharapkan semakin menopang kinerja sektor perdagangan dan eceran.

    Sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi 4,4 persen dari PDB ditargetkan tetap terjaga tumbuh tinggi di angka 8,3 persen, termasuk peningkatan kegiatan data center sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi digital.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2-5,8 persen yoy.

    Sementara Fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PBS) masing-masing memberikan pandangan, agar pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen dan 6 persen. Usulan Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029 dapat dicapai.

    Fraksi Golkar, memberikan catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu proyeksikan harga minyak di kisaran 66-94 dolar AS per barel

    Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kinerja sektor utama dari sisi produksi memberikan alasan optimisme terhadap ekonomi Indonesia.

    “Industri pengolahan yang menjelaskan 19,25 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih mampu tumbuh sehat di 4,55 persen year on year/yoy (pada triwulan I-2025), terutama didukung oleh manufaktur sektor hilirisasi,” ucapnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,22 persen terhadap total PDB tumbuh 5,03 persen.

    Kemudian juga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi sebesar 10,52 persen.

    Kinerja sektor pertanian didukung peningkatan produktivitas seiring adanya langkah penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi.

    Melalui deregulasi tersebut, lanjutnya, pemerintah menjamin petani untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan periode tanam.

    Produksi beras melonjak tinggi ke level 19,09 juta ton pada periode Januari-Juni 2025, lebih tinggi secara yoy dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 16,86 juta ton. Hal itu berarti produk beras meningkat 13,2 persen.

    Lebih lanjut, produksi beras nasional tercatat sebagai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara produktif di kawasan ASEAN.

    Adapun pada tahun 2024, Indonesia harus melakukan langkah pengamanan melalui impor beras dalam menghadapi El Nino.

    Dengan peningkatan produksi stok beras Perum Bulog per pekan ketiga Juni 2025 telah, kata Menkeu, mencapai 4,17 juta ton beras, atau yang tertinggi sejak Bulog didirikan pada lima dekade yang lalu.

    “Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,” ungkap Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan tersebut, dia turut mendorong peningkatan perekonomian domestik.

    Momentum tren perbaikan hingga akhir semester tahun 2025 diminta harus terus dijaga, mulai dari inflasi tercatat 1,9 persen pada Juni atau yang terendah di antara G20 dan ASEAN, nilai tukar rupiah membaik signifikan pasar sempat menyentuh angka Rp16.943 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 10 April 2025 dan kembali ke kisaran Rp16.200 per dolar AS di akhir semester I.

    Menurut dia, kinerja ekonomi domestik tetap kondusif dan harus terus dijaga melalui kebijakan dan sinergi yang kuat antar otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan baik di pusat dan daerah.

    Kebijakan harus tetap responsif karena kondisi situasi yang dihadapi akan terus dinamis dan tidak predictable.

    “Pemerintah berupaya agar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terus dijaga hingga akhir tahun 2025,” kata Menkeu.

    Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan pula bahwa pemerintah terus mewaspadai perkembangan perekonomian global pada tahun 2025 yang masih terus dihantui ketidakpastian.

    Saat ini, tatanan dunia bergeser dinyatakan memasuki era multi polar. Fragmentasi geopolitik dan peningkatan rivalitas antarnegara mengikis semangat globalisasi dan kerja sama multilateral, digantikan dengan semangat proteksionisme serta orientasi nasionalistik yang mengedepankan My Country First.

    Eskalasi konflik geopolitik juga telah pecah menjadi peperangan militer, sehingga menjadi penghalang utama dari pemulihan aktivitas ekonomi, menghambat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pertumbuhan global telah direvisi dan makin melemah, seperti proyeksi Bank Dunia pada Juni 2025 hanya 2,3 persen, dan perkiraan International Monetary Fund (IMF) pada April 2025 sebesar 2,8 persen

    Ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Eropa turut mengalami revisi pertumbuhan ke bawah.

    Tekanan global diperburuk dengan volatilitas harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga yang tetap tertahan tinggi. Situasi perekonomian global yang terus mengalami tekanan berimbas pula terhadap perekonomian dalam negeri.

    Tercatat, ekonomi Indonesia di triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan 4,87 persen yoy berkat topangan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen, dan ekspor 6,78 persen yoy karena dukungan ekspor produk hilirisasi.

    Konsumsi pemerintah di kuartal I terkontraksi 1,38 persen akibat pengaruh belanja pemerintah pada triwulan I-2024 yang sangat tinggi untuk memitigasi El Nino maupun mendukung pelaksanaan Pemilu.

    Pemerintah baru juga mengalami langkah-langkah penyesuaian melalui langkah efisiensi dan keberadaan kementerian/lembaga baru terbentuk.

    “Dari sisi investasi, triwulan I Indonesia hanya tumbuh 2,12 persen year on year. Hal ini merupakan pertumbuhan yang cukup rendah mencerminkan ketidakpastian global dan juga ketidakpastian dari sisi confidence pelaku ekonomi untuk bisa melakukan tindakan investasi,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.