NGO: World Bank

Bank Dunia Buka Lowongan Kerja di RI, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Jakarta –

Divisi riset dan data World Bank (Bank Dunia), The Development Economics Vice Presidency (DEC), membuka lowongan kerja sebagai konsultan untuk memimpin penelitian dan analisis kebijakan di Indonesia.

“Konsultan ini diperkirakan akan bekerja selama kurang lebih 30 hingga 70 hari kerja, tergantung pada kinerja yang memuaskan, antara September 2025 dan Juni 2026,” tulis World Bank dalam keterangan resminya, Minggu (13/7/2025).

Dijelaskan penelitian yang akan dipimpin para konsultan ini akan menggunakan metodologi khas milik World Bank yakni Business Ready (B-READY), sebuah riset penilaian kuantitatif lingkungan bisnis untuk pengembangan sektor swasta yang diterbitkan setiap tahun dan mencakup sebagian besar perekonomian di seluruh dunia.

“Data dan laporan ringkasan B-READY bertujuan untuk mengadvokasi reformasi kebijakan, memberikan saran kebijakan yang spesifik, dan menyediakan data untuk penelitian kebijakan pembangunan,” jelas lembaga itu.

Tugas Kerja

1. Memimpin proses pengumpulan data untuk topik survei di kota-kota yang dijadikan acuan: melakukan pemeriksaan kualitas data yang dikumpulkan, menindaklanjuti dengan pakar lokal, dan mengkodekan data dalam spreadsheet Excel.

2. Meneliti dan menganalisis isu-isu kebijakan dan regulasi terpilih yang relevan dengan indikator di Indonesia.

3. Memimpin komunikasi dengan lembaga publik terkait serta profesional sektor swasta yang menyediakan data untuk proyek, untuk memastikan dukungan mereka dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

4. Menerjemahkan dan/atau meninjau terjemahan korespondensi dan instrumen kuesioner.

5. Menyiapkan penjelasan/memo terperinci yang menganalisis data yang dikumpulkan dan menguraikan prioritas reformasi di area indikator yang diukur.

6. Memberikan dukungan umum untuk proyek, termasuk partisipasi dalam pertemuan proyek (virtual atau tatap muka); melakukan dialog kebijakan, termasuk mengkoordinasikan konsultasi dengan para pembuat kebijakan publik nasional dan lokal; menyusun surat pengantar dan memo kepada pejabat sektor publik; mengorganisir pertemuan dengan pejabat sektor publik lintas topik.

Syarat

1. Memiliki gelar sarjana di bidang hukum, kebijakan publik, ekonomi, administrasi bisnis, atau disiplin ilmu terkait.

2. Memiliki pengalaman relevan hingga 5 tahun di bidang terkait seperti hukum, bisnis, pemerintahan, pengembangan properti, teknik, arsitektur, atau bidang serupa.

3. Memiliki kemampuan yang terbukti untuk bekerja secara mandiri dan dengan tenggat waktu yang ketat.

4. Memiliki keterampilan analitis yang kuat: pengalaman riset, pengumpulan data, dan analisis yang teruji.

5. Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang kuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

6. Memiliki keterampilan interpersonal yang kuat dan kemauan untuk bertemu atau menghubungi berbagai pakar untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi.

7. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pengumpulan data dan/atau iklim investasi di negara ini merupakan nilai tambah.

8. Sangat terorganisir, sistematis, dan berorientasi pada detail.

9. Memiliki minat yang kuat dalam isu-isu pengembangan sektor swasta.

10. Lebih disukai jika berdomisili di Indonesia.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan CV dan surat lamaran melalui email ke Penelope Fidas (pfidas@worldbank.org) dan Trimor Mici (tmici@ifc.org) paling lambat 15 Agustus 2025.

“Kandidat terpilih akan terlebih dahulu menerima pelatihan tentang metodologi Business Ready, mengawasi pengumpulan dan analisis data, serta berpartisipasi dalam misi proyek sesuai kebutuhan,” tulis World Bank.

(acd/acd)

13/07/2025 11:57
Mobil Listrik Mulai Lalu-Lalang di Kathmandu

Jakarta –

Sabin Kumar Chettri, seorang pengemudi taksi di Kathmandu, meninggalkan mobil berbahan bakar bensin pada tahun 2024 dan beralih ke kendaraan listrik. Dia adalah salah satu pengadopsi awal kendaraan listrik di Nepal. Kini makin banyak pengendara mobil yang beralih ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

“Teknologi kendaraan listrik semakin berkembang di seluruh dunia, dan saya ingin merasakannya, jadi saya segera beralih dari kendaraan boros bahan bakar ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan,” kata Sabin Kumar Chettri kepada DW.

“Saya berkendara sekitar 130 kilometer setiap hari dengan penumpang dan menghasilkan sekitar 11.000 rupee Nepal (sekitar Rp. 1,3 juta). Biaya pengisian listrik hanya 500 rupee. Saat ini, pengemudi kendaraan listrik tidak perlu khawatir mencari stasiun pengisian daya karena tersedia setiap 50 hingga 100 kilometer. Selain itu, perusahaan kendaraan listrik menyediakan layanan servis gratis hingga 160.000 kilometer, yang sangat menghemat biaya kami,” ujar Chettri.

Target yang ambisius

Nepal telah menyaksikan peningkatan dramatis dalam adopsi kendaraan listrik — dari hanya 250 unit EV pada tahun 2020 menjadi lebih dari 13.000 unit pada tahun 2024. Lebih dari 70% kendaraan penumpang roda empat yang baru diimpor kini bertenaga listrik, sebuah perubahan luar biasa yang didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung dan meningkatnya minat publik. Ini adalah bagian dari strategi nasional untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mengubah mobilitas perkotaan.

“Kami melihat peningkatan yang nyata dalam keinginan dan permintaan kendaraan listrik dari konsumen, terutama karena EV dikenakan pajak lebih rendah daripada kendaraan bermesin pembakaran internal,” kata Suresh Shrestha, insinyur divisi senior dan kepala Pusat Uji Kelayakan Kendaraan(VFTC di Kementerian Infrastruktur Fisik dan Transportasi Nepal MoPIT, kepada DW. “Dan saat ini, kendaraan listrik menawarkan jangkauan dan fitur yang serupa dibandingkan dengan kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal,” tambahnya.

Pemerintah Nepal juga telah mencanangkan agenda kendaraan listrik yang ambisius. Mereka menargetkan mulai tahun 2030 90% kendaraan roda empat pribadi baru dan 60% kendaraan roda empat umum baru yang terjual mulai tahun adalah kendaraan listrik — salah satu target terberani di kawasan ini.

“Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mengurangi tarif dan berinvestasi di seluruh ekosistem kendaraan listrik dengan meningkatkan infrastruktur dan memaksimalkan pemanfaatan tenaga air yang bersih dan andal,” tegas Shrestha.

Kathmandu termasuk kota paling tercemar di dunia

Penyumbang utama meliputi emisi dari sekitar 1,75 juta kendaraan, kebakaran hutan musiman, asap dari pabrik batu bata, debu dari lokasi konstruksi dan praktik pembakaran sampah terbuka yang meluas. Bersama-sama, sumber-sumber ini telah menciptakan lapisan racun di atas kota, yang mengancam kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Masalah polusi udara menyebar jauh melampaui ibu kota, dengan banyak wilayah di negara Himalaya itu yang terkena dampaknya. Menurut Bank Dunia, polusi udara menyebabkan sekitar 26.000 kematian setiap tahun di Nepal, menjadikannya krisis kesehatan masyarakat yang besar.

Dengan latar belakang ini, kendaraan listrik memainkan peran utama dalam membantu negara ini keluar dari daftar tempat paling tercemar di dunia. Namun Nepal masih baru dalam teknologi kendaraan listrik dan mengandalkan impor dari negara tetangga Cina dan India untuk hampir semua kendaraan listrik yang beroperasi di jalan-jalannya.

“Tentu saja, tantangan tetap ada, terutama terkait standar impor dan kurangnya teknisi terampil,” kata Suresh Shrestha. Nepal unggul dalam adopsi kendaraan listrik dan mengambil langkah proaktif untuk mengurangi emisi karbon. Bahan bakar fosil suatu hari nanti akan habis, tetapi dengan melimpahnya tenaga hidro bersih, Nepal berada di posisi yang tepat untuk mendorong peralihan ke transportasi berkelanjutan.

Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk
Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

11/07/2025 17:21
Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai 185 negara di dunia yang terkena kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) oleh Presiden AS Donald Trump, menjadi tumbal kepentingan negara adidaya tersebut.

“Setiap negara dari 185 negara yang mendapatkan tarif sepihak atau istilah Trump, resiprokal, timbal balik, justru semua negara itu menjadi tumbal, tumbal kepentingan sepihak Amerika,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebab, kata dia, istilah tarif resiprokal yang digunakan Trump tersebut sejatinya hanya kamuflase dari kepentingan sepihak AS.

“Kan tidak bisa ada istilah tarif resiprokal, kalau memang arti harfiah (bahasa) Indonesia, itu tarif timbal balik,” ucapnya.

Dia lantas berkata, “Padahal Amerika itu jadi besar, Amerika itu dihormati ketika pascaperang dunia kedua karena mau membangun bersama-sama, sekarang nampaknya Presiden Amerika mau membangun Amerika saja, negara lain dianggap nothing, dan itu bahaya.”

Dia pun menyayangkan langkah AS di bawah kepemimpinan Trump yang dinilainya mengabaikan organisasi-organisasi internasional atas pemberlakuan tarif resiprokal tersebut.

“Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat saat ini dengan kepemimpinan Donald Trump, itu nampaknya memang mengabaikan dengan sengaja organisasi internasional. PBB sudah tidak dianggap, World Bank sengaja dilemahkan, IMF sami mawon,” ujarnya.

Menurut dia, jika AS terus menggunakan pendekatan antimultilateral maka negara-negara lain cenderung akan bersikap proteksionis demi menjaga kedaulatannya masing-masing.

“Kalau begini ceritanya, maka kemudian setiap negara akan melakukan proteksionis terhadap negaranya sendiri dan pada saat yang sama negara yang kuat akan semena-mena,” ucapnya.

Untuk itu, dia menyerukan pemerintah Indonesia agar menguatkan ketahanan ekonomi nasional dan percepatan deregulasi agar kian ramah terhadap investasi asing.

Dia juga mendorong langkah negosiasi pemerintah itu tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip perdagangan dan tarif yang adil.

“Bukan kemudian Amerika menggugat, kita yang digugat sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap kepentingan dan tidak pernah mengganggu kepentingan Amerika,” paparnya.

Bahkan, lanjut dia, bila AS terus mengedepankan kepentingan sepihaknya atas kebijakan tarifnya tersebut maka bukan tidak mungkin blok ekonomi BRICS menjadi harapan bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya.

“Kalau ini berlanjut apa yang dilakukan oleh Amerika maka keberadaan BRICS menjadi keniscayaan. Bukan warning, kita memang pada akhirnya datang pada kesimpulan bahwa dunia sebelahnya memerlukan BRICS untuk katup pengaman. Tunggu World Bank tidak berbuat apa-apa, WTO diam, IMF nggak ada suaranya. Sekarang yang bisa menyuarakan itu kan BRICS, dan itu menjadi harapan jadinya,” kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/07/2025 18:57
Nusron Minta Tambah Anggaran Rp 3,63 T buat Belanja Pegawai-PTSL

Jakarta –

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3,63 triliun untuk tahun 2026. Tambahan tersebut paling banyak digunakan untuk belanja pegawai.

“Kita untuk tahun depan, kalau ingin optimal, masih membutuhkan usulan tambahan biaya, yang kita usulkan adalah Rp 3,63 triliun,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025).

Nusron mengatakan tambahan tersebut terdiri dari Rp 1,75 triliun untuk program dukungan manajemen. Dari anggaran tersebut, Nusron mengatakan usulan paling banyak untuk tambahan anggaran belanja pegawai.

“Kenapa? Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, kemudian ada tambahan PPPK, yang itu hasil tenaga honorer yang diputuskan boleh MenPAN-RB yang diangkat menjadi PPPK. Itu jumlahnya 12.513 (orang),” katanya.

“Ini tidak termasuk yang lagi pada progres, terutama yang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang selama ini terpaksa kita outsourcing kan yang tidak masuk dalam ketentuan MenPAN-RB, yang dianggap non inti seperti pramusaji, office boy, satpam, sopir,” tambahnya.

Kemudian, Nusron mengatakan program pengelolaan dan pelayanan pertanahan membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 1,83 triliun. Tambahan anggaran ini untuk mempercepat realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Nusron juga mengatakan ada tambahan anggaran sebesar Rp 33 miliar untuk percepatan program rencana detail tata ruang (RDTR).

“Kekurangan kita ini PTSL itu masih kurang 15 juta hektare,” katanya.

Nusron mengatakan bahwa pagu indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 Rp 7,7 triliun. Dana tersebut berasal dari rupiah murni Rp 4,3 triliun, PNBP sebesar Rp 1,9 triliun.

“Kemudian dari pinjaman luar negeri dari Bank Dunia Rp 1,09 miliar. Sehingga totalnya adalah Rp 7,7 triliun,” katanya.

Simak Juga Video: MA Usul Tambahan Anggaran Rp 7,6 T Buat Gaji-Tunjangan Hakim

(acd/acd)

09/07/2025 17:53
Mengapa Trump Begitu Takut pada BRICS?

Jakarta –

Presiden AS Donald Trump kembali mempertegas sikap kerasnya terhadap BRICS, aliansi negara-negara berkembang dengan ekonomi besar seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ia memperingatkan bahwa dorongan kelompok ini untuk melemahkan dominasi dolar AS mengancam supremasi ekonomi Amerika.

Bertepatan dengan pertemuan tahunan para pemimpin BRICS di Rio de Janeiro, Trump pada Minggu (05/7) bersumpah akan memberlakukan tambahan tarif sebesar 10 persen terhadap negara manapun yang mendukung kebijakan “anti-Amerika” dari blok tersebut. Ancaman itu menambah tekanan di tengah tarif-tarif lain yang sudah diterapkan atau masih direncanakan.

Penangguhan tarif selama 90 hari yang diberlakukan pemerintahan Trump akan berakhir pada Rabu (9/7). Menurut Gedung Putih, surat pemberitahuan soal tarif impor baru sudah dikirim ke puluhan negara.

Ancaman terbaru Trump memang lebih kecil dibanding ancaman tarif 100 persen yang ia lontarkan pada Januari lalu terhadap negara-negara yang ia anggap “bermain-main dengan dolar”. Namun ia tetap bersikeras bahwa posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia harus dipertahankan.

Dalam satu dekade terakhir, BRICS telah tumbuh dari empat menjadi sepuluh anggota, termasuk Indonesia yang bergabung pada Januari. Arab Saudi juga tercantum sebagai anggota, meskipun hingga kini belum secara resmi mengonfirmasi statusnya. BRICS juga memiliki sembilan negara mitra, dan puluhan negara lainnya berada dalam antrean untuk masuk.

Blok ini sering disebut sebagai alternatif G7 versi Cina, dan kini mencakup seperempat ekonomi global serta hampir separuh populasi dunia.

Diversifikasi dari dolar, tapi belum ada pengganti yang nyata

Dalam beberapa waktu terakhir, BRICS semakin gencar mendorong perdagangan antaranggota menggunakan mata uang lokal, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada dolar.

Setelah terkena sanksi dan tarif dari Barat, Rusia dan Cina memimpin gerakan yang disebut dedolarisasi. Keduanya telah menyelesaikan sejumlah transaksi energi menggunakan rubel dan yuan. Sementara itu, India sejak 2023 membayar minyak murah dari Rusia dalam yuan, rubel, bahkan dirham dari Uni Emirat Arab.

“India bersama Brasil mencoba menyeimbangkan narasi anti-Barat dari BRICS yang saat ini didominasi Cina dan Rusia,” ujar Garcia-Herrero, yang juga menjabat Kepala Ekonom Asia Pasifik di bank investasi Prancis, Natixis.

Situs resmi BRICS mencatat bahwa dari total perdagangan global senilai sekitar 33 triliun dolar AS (sekitar Rp537,9 kuadriliun) pada 2024, hanya sekitar 3 persen atau 1 triliun dolar (sekitar Rp16,3 kuadriliun) yang berasal dari perdagangan antar-anggota BRICS.

“Mayoritas perdagangan dunia masih diselesaikan menggunakan dolar dan mata uang utama lainnya,” kata ekonom Herbert Poenisch kepada DW. “Butuh waktu dan kerja keras untuk menggulingkan dominasi itu.”

Dolar AS masih digunakan dalam 90 persen transaksi global dan menyumbang 59 persen dari cadangan devisa dunia. Karena itu, sejumlah ekonom menilai dedolarisasi masih merupakan ancaman jangka panjang yang belum terlalu mendesak.

Mereka percaya bahwa setiap alternatif dari BRICS akan terganjal oleh kontrol modal terhadap yuan, volatilitas rubel, dan keraguan sejumlah anggota untuk benar-benar meninggalkan dolar.

BRICS tumbuh cepat tapi belum menghasilkan capaian berarti

Dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, serta makin dekatnya negara-negara mitra baru seperti Aljazair dan Malaysia, BRICS jelas sedang berada dalam fase ekspansi cepat.

Banyak negara tertarik bergabung karena alasan praktis: mereka ingin dunia yang lebih multipolar dan tidak sepenuhnya dikuasai negara-negara Barat. BRICS dianggap bisa memperkuat posisi negara-negara Belahan Bumi Selatan (Global South) di kancah internasional.

Negara-negara yang khawatir terkena sanksi Barat seperti Iran dan Rusia berharap BRICS dapat membantu melindungi perekonomian mereka lewat BRICS Pay dan BRICS Bridge, dua sistem yang dirancang sebagai alternatif sistem pembayaran Barat seperti SWIFT.

Sementara itu, negara-negara seperti Ethiopia dan Mesir berharap mendapat akses pembiayaan pembangunan tanpa syarat politik yang biasa melekat dalam bantuan dari negara Barat. Namun, ancaman terbaru dari Trump bisa membuat mereka berpikir ulang.

“Sekarang, bergabung dengan BRICS jadi punya konsekuensi,” kata Garcia-Herrero kepada DW. “Itu bisa membuat sebagian negara, terutama yang berpendapatan rendah, jadi ragu.”

Meski jumlah anggota meningkat dan janji-janji ambisius terus diumbar, BRICS masih kesulitan mewujudkan agenda-agenda besarnya. Blok ini tidak memiliki struktur kelembagaan yang solid dan masih terbelah oleh konflik geopolitik internal, terutama antara India dan Cina.

Upaya membangun institusi keuangan tandingan juga masih berjalan hati-hati dan dalam skala terbatas. New Development Bank (NDB), yang disebut sebagai penantang Bank Dunia, sejauh ini baru menyetujui pinjaman sebesar 39 miliar dolar (sekitar Rp635,7 triliun). Sebagai perbandingan, Bank Dunia telah menggelontorkan pinjaman lebih dari 1 triliun dolar (sekitar Rp16,3 kuadriliun).

Para pemimpin BRICS mulai menyadari bahwa memperluas keanggotaan tidak otomatis memperluas pengaruh. Tanpa visi strategis yang jelas, koordinasi yang lebih erat, dan solusi yang nyata, sejumlah pengamat menilai BRICS berisiko menjadi sekadar klub simbolik daripada kekuatan yang mampu mengubah sistem global.

“Trump seharusnya belum perlu terlalu khawatir,” ujar Poenisch. “BRICS masih dalam tahap awal, dan menjembatani berbagai perbedaan prioritas di antara para anggotanya akan sangat sulit.”

Perbedaan ideologis sulit dijembatani

Meskipun terdapat banyak perbedaan, para pemimpin BRICS tetap mengambil sikap tegas terhadap kebijakan tarif Trump saat pertemuan di Brasil. Dalam deklarasi yang dirilis pada Senin 07/6), para pemimpin mengecam sanksi sepihak dan tarif proteksionis meski tidak menyebut nama Trump secara langsung. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan semacam itu “mendistorsi perdagangan global” dan melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Awalnya hanya forum ekonomi, agenda BRICS kini juga mencakup isu-isu seperti tata kelola kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan kesehatan global. Mereka juga mengecam konflik-konflik bersenjata.

Deklarasi tersebut menyebut serangan terhadap Iran bulan lalu sebagai “pelanggaran hukum internasional”, tanpa menyebut AS atau Israel. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mengecam penggunaan “kelaparan sebagai senjata” di Gaza.

Deklarasi itu tidak mengkritik Rusia secara langsung namun mencerminkan kehati-hatian karena Rusia adalah anggota penuh. Namun, mereka mengecam serangan Ukraina terhadap infrastruktur di wilayah Rusia dan menyerukan “penyelesaian damai yang berkelanjutan”.

Para pemimpin BRICS juga kembali menyatakan komitmen mereka terhadap multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, serta reformasi Dewan Keamanan PBB, termasuk dukungan agar Brasil, India, dan satu negara Afrika mendapat kursi tetap.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

Editor: Prhardani Purba dan Rahka Susanto

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

09/07/2025 13:32
Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

Bisnis.com, JAKARTA – Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi pusat kembali memperlihatkan celah serius dalam penyelenggaraan layanan publik.

Sejak awal 2025, program transportasi publik dengan skema buy the service (BTS), yang selama ini diandalkan untuk mengurai kemacetan dan menyediakan transportasi terjangkau, mengalami stagnasi. Sejumlah kota besar, seperti Bogor, Denpasar, dan Solo terpaksa menghentikan atau memangkas layanan karena subsidi pusat tidak lagi tersedia.

Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dari Rp31 triliun menjadi sekitar Rp17,7 triliun untuk tahun 2025. Alokasi program BTS pun terpangkas signifikan. Dari 11 kota pada 2024, kini hanya 8 kota yang masih mendapat subsidi, yakni Bandung, Solo, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado (Kompas, 2024).

Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga akhir 2023, jumlah kendaraan telah menembus 150 juta unit. Di Jabodetabek saja, pertumbuhan kendaraan mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Lonjakan ini tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas transportasi publik yang memadai.

Dampaknya sangat terasa. Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun (CNBC Indonesia, 2024). Di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Makassar, potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah per tahun (Jabarinsight, 2024).

Krisis transportasi juga berdampak pada lingkungan. KLHK melaporkan, sektor transportasi menyumbang sekitar 28% emisi karbon nasional. Data Kementerian Perhubungan menyebut total emisi CO2 Indonesia mencapai 1,3 gigaton pada 2022, sebagian besar berasal dari transportasi berbasis bahan bakar fosil (Media Indonesia, 2024).

Fakta ini mengindikasikan persoalan lebih dalam, yaitu lemahnya perencanaan, minimnya akuntabilitas, dan absennya pengawasan yang efektif. Situasi ini sejalan dengan konsepsi Governance Failure (Stoker, 1998), yakni kegagalan tata kelola akibat ketidaksinkronan antarlembaga, lemahnya kapasitas daerah, dan rendahnya partisipasi publik.

Buruknya tata kelola diperparah oleh lemahnya pengawasan eksternal. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman memiliki peran sentral, tidak hanya menunggu aduan masyarakat, tetapi juga secara proaktif melakukan investigasi atas potensi maladministrasi, termasuk penghentian layanan transportasi publik secara tiba-tiba tanpa solusi yang memadai.

Krisis seperti ini tidak boleh dibiarkan berulang. Penguatan pengawasan layanan publik mutlak menjadi prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka tata kelola yang sehat, lembaga pengawasan eksternal perlu lebih progresif, tidak sekadar menunggu laporan resmi.

Krisis BTS juga menjadi pengingat bahwa keputusan politik kerap kali lebih ditentukan oleh kepentingan jangka pendek ketimbang kebutuhan riil masyarakat. Ini sejalan dengan teori Public Choice, yang menyoroti kecenderungan kebijakan publik dikendalikan oleh logika politik elektoral, bukan kepentingan publik jangka panjang.

Jika situasi ini dibiarkan, konsekuensinya bukan hanya stagnasi layanan publik, tetapi juga makin melemahnya kepercayaan publik terhadap negara, meningkatnya polusi, ketimpangan akses layanan antar daerah, dan penurunan produktivitas perkotaan.

Sejalan dengan upaya membangun tata kelola layanan publik yang kredibel, beberapa langkah korektif perlu segera diambil.

Pertama, pemerintah daerah harus mulai membangun mekanisme pendanaan transportasi publik yang berkelanjutan. Ketergantungan mutlak pada subsidi pusat hanya membuat layanan publik rapuh. Dana transportasi kota, retribusi lalu lintas, dan skema pembiayaan inovatif perlu dioptimalkan.

Kedua, pengawasan layanan transportasi publik harus diperkuat. Ombudsman bersama kementerian dan pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring berbasis data, seperti dashboard layanan yang memuat indikator kinerja, uptime, dan evaluasi real-time.

Ketiga, partisipasi masyarakat harus dilembagakan secara sistematis. Pembentukan dewan konsultatif transportasi di tingkat kota, yang melibatkan akademisi, pengguna layanan, dan masyarakat sipil, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Keempat, transisi menuju transportasi rendah emisi harus dipercepat. Insentif fiskal, seperti penghapusan bea masuk kendaraan listrik dan penurunan pajak kendaraan ramah lingkungan, perlu diperluas agar target elektrifikasi dapat tercapai.

Kelima, lembaga pengawasan publik perlu lebih aktif melakukan investigasi inisiatif atas layanan strategis seperti transportasi publik, sebagai bagian dari upaya preventif mencegah terulangnya maladministrasi.

Transportasi publik adalah salah satu indikator paling nyata hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan rakyat. Penghentian layanan BTS bukan sekadar konsekuensi dari keterbatasan anggaran, melainkan cerminan lemahnya perencanaan, tata kelola, dan pengawasan.

Penguatan pengawasan atas layanan publik, termasuk sektor transportasi, adalah bagian tak terpisahkan dari upaya membangun negara yang kredibel, akuntabel, dan benar-benar hadir di tengah kebutuhan masyarakat.

09/07/2025 08:58
Wamenlu: BRICS jadikan NDB opsi bantu negara-negara berkembang

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan negara-negara anggota BRICS bersepakat menjadikan New Development Bank (NDB) sebagai salah satu opsi membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah-masalah pembiayaan pembangunan.

Arrmanatha, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Minggu (6/7) malam waktu Brazil, menjelaskan NDB dibentuk atas inisiatif BRICS agar negara-negara berkembang dapat mengatasi masalahnya sendiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

“Karena memang selama ini reform khususnya di dalam konteks Bretton Woods Institutions itu sangat lambat. Oleh karena itu, BRICS mengambil inisiatif untuk membentuk NDB. Jadi, itu adalah salah satu opsi agar negara-negara berkembang bisa meng-address sendiri permasalahan-permasalahan pembangunannya, pembiayaan-pembiayaan pembangunannya sendiri. Jadi, itulah beberapa reform yang dicoba terus didorong oleh BRICS dan negara-negara berkembang,” kata Wamenlu Arrmanatha Nasir.

Bretton Woods Institutions yang disebut Arrmanatha merujuk kepada IMF dan Bank Dunia.

Dalam hari pertama pertemuan puncak BRICS, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan harapannya manfaat NDB untuk negara-negara berkembang dapat ditingkatkan.

Indonesia resmi bergabung dengan NDB pada 25 Maret 2025 setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka, Jakarta. Keputusan gabung NDB diumumkan oleh Presiden Prabowo sekitar tiga bulan setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga mendampingi Presiden Prabowo di Rio de Janeiro, menjelaskan NDB saat ini terlibat membiayai 120 proyek pembangunan dengan total nilai mencapai 39 miliar dolar AS atau sekitar Rp633,24 triliun.

Proyek-proyek pembangunan itu fokus pada sektor pengembangan energi bersih, infrastruktur, ekonomi hijau, dan inovasi-inovasi yang mendukung prinsip berkelanjutan (sustainability).

Presiden Prabowo hadir untuk pertama kalinya dalam KTT BRICS sebagai anggota penuh BRICS.

Menko Airlangga, Wamenlu Arrmanatha, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden Prabowo menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, pada 6–7 Juli 2025.

Dalam acara pembukaan KTT, Presiden Lula pun menyambut secara khusus kehadiran Presiden Prabowo.

KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro dihadiri para pendiri BRICS, yaitu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

07/07/2025 19:06
Ekonom Sebut Subsidi Listrik Perlu Diatur Ulang – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengusulkan subsidi listrik 2026 sebesar Rp 97,37 triliun-Rp 104,97 triliun. Subsidi listrik ini naik dibandingkan 2025 sebesar Rp 87,72 triliun.

Jika realisasi kurs melemah ke Rp16.900 per dolar AS dan ICP bertahan di USD 80 per barel, subsidi bisa melambung hingga Rp105 triliun.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai angka tersebut sangat besar, setara hampir 5% dari total belanja negara untuk kesehatan dan pendidikan di RAPBN.

Namun, yang ia pertanyakan apakah tambahan subsidi listrik sebesar itu akan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan yaitu masyarakat miskin dan rentan atau justru dinikmati kelompok menengah-atas yang memiliki daya beli lebih tinggi.

“Pertanyaan ini bukan sekadar menyoal angka anggaran, melainkan menyoal keadilan distribusi fiskal dan efektivitas kebijakan publik kita,” ujar Achmad, di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Berdasarkan data World Bank (2017) dan Asian Development Bank (2021) menunjukkan 40% rumah tangga terkaya (desil 7–10) menikmati 50–60% subsidi listrik, sedangkan 40% rumah tangga termiskin hanya menikmati sekitar 20–25% subsidi.

“Mengapa bisa demikian? Karena desain subsidi kita berbasis tarif dan golongan, bukan berbasis kondisi sosial ekonomi riil,” ujarnya.

Sebagai contoh, banyak rumah tangga kaya di perumahan elite yang masih menggunakan golongan subsidi 900VA atau bahkan 450VA dengan nama kerabat atau staf rumah tangga mereka.

Di sisi lain, rumah tangga miskin di wilayah rural terpencil kerap belum teraliri listrik PLN sama sekali, atau jika pun ada, konsumsinya sangat kecil sehingga subsidi yang mereka nikmati pun minimal.

07/07/2025 18:15
Momentum Reformasi Industri Nasional

Jakarta –

Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel yang meletus pada pertengahan Juni lalu menyulut kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi dan kelancaran rantai logistik internasional. Selat Hormuz, yang menjadi jalur pengangkutan hampir sepertiga minyak dunia, terancam menjadi medan konflik.

Rute dagang strategis seperti Terusan Suez juga mengalami tekanan akibat meningkatnya aksi kelompok bersenjata. Bagi Indonesia, yang selama ini masih bergantung besar pada energi dan bahan baku impor, kondisi ini menjadi pengingat keras bahwa kemandirian industri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Dampaknya sudah terasa. Harga minyak Brent naik signifikan, bergerak di kisaran USD 73–92 per barel sepanjang Juni 2025. Analis memperingatkan kemungkinan harga menembus USD 100 jika konflik bereskalasi dan Selat Hormuz benar-benar ditutup.

Ketegangan ini mendorong volatilitas tajam pasar energi dan bahan baku industri, memicu lonjakan biaya logistik hingga 200 persen, serta memperpanjang waktu pengiriman Asia–Eropa hingga dua pekan lebih lama dari biasanya.

Di tengah kondisi ini, data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan. Pada April 2025, PMI turun ke level 46,7 — kontraksi paling dalam dalam hampir empat tahun terakhir. Sempat membaik ke 47,4 pada Mei 2025, namun pada bulan Juni PMI Indonesia kembali anjlok di angka 46,9. PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas di bawah ambang batas kontraksi.

Sinyal ini bukanlah alarm biasa. Ini adalah panggilan untuk melakukan evaluasi mendasar atas arah pembangunan industri nasional. Sudah terlalu lama sektor industri kita berjalan tanpa arsitektur kebijakan yang tangguh.

Di saat negara-negara besar menggunakan krisis sebagai pendorong reformasi, kita justru masih menunggu “the new normal” untuk bergerak. Padahal, dunia telah berubah, dan kita harus berubah bersamanya.

Amerika Serikat telah menggelontorkan lebih dari USD 300 miliar melalui Inflation Reduction Act (IRA) dan CHIPS Act hanya dalam dua tahun untuk memperkuat basis industrinya, termasuk kendaraan listrik dan semikonduktor. India lewat program Atmanirbhar Bharat berhasil menarik gelombang relokasi industri global dengan pendekatan insentif produksi dan perlindungan pasar domestik. Sementara itu, Indonesia masih mengandalkan pasar ekspor komoditas mentah dan struktur impor bahan baku yang rapuh terhadap gangguan eksternal.

Krisis ini semestinya menjadi “momentum reformasi”. Seyogyanya Pemerintah membentuk sistem cadangan darurat industri nasional, semacam “BNPB untuk sektor industri”, yang memiliki fungsi monitoring, mitigasi, dan respons cepat terhadap gangguan rantai pasok, fluktuasi nilai tukar, maupun lonjakan biaya logistik. Sistem ini bisa berupa pusat pemantauan logistik nasional, gudang cadangan bahan baku seperti semikonduktor, pupuk, dan baja, serta dana tanggap industri yang bisa digunakan secara fleksibel di masa krisis.

Selain itu, arah hilirisasi nasional perlu diperluas. Hilirisasi selama ini lebih difokuskan pada sektor mineral dan tambang, padahal jantung industri Indonesia ada di manufaktur padat karya seperti tekstil, makanan dan minuman, furnitur, alas kaki, dan otomotif ringan. Sektor-sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menopang konsumsi rumah tangga nasional. Namun saat ini, mereka menghadapi tekanan berat.

Sektor otomotif dan elektronik, yang 65 persen produksinya bergantung pada impor komponen, menghadapi kelangkaan semikonduktor dengan waktu tunggu hingga 26 minggu. Potensi kerugian ekspor diperkirakan mencapai USD 500 juta.

Di sisi lain, sektor tekstil dan alas kaki menghadapi penyusutan margin laba hingga 7 persen akibat kenaikan tajam biaya logistik dan asuransi. Situasi ini diperparah oleh membanjirnya produk impor murah dari negara produsen besar seperti Tiongkok, di tengah lemahnya proteksi pasar domestik.

Sementara itu, industri petrokimia nasional menghadapi beban ganda. Di satu sisi, kapasitas produksi dalam negeri baru mencapai 3,5 juta ton dari kebutuhan 8 juta ton plastik per tahun. Di sisi lain, bahan baku utama seperti nafta masih 100 persen impor, dengan volume mendekati 3 juta ton per tahun. Ketika harga minyak mentah melonjak dan jalur distribusi terganggu, industri dalam negeri menghadapi tekanan luar biasa.

Di sinilah pentingnya mengembangkan bio-nafta berbasis CPO (crude palm oil), di mana Indonesia memiliki keunggulan sebagai produsen sawit terbesar dunia. Hilirisasi CPO bukan hanya soal ekspor, tetapi juga solusi strategis untuk menggantikan bahan baku fosil dalam industri petrokimia.

Hanya saja, semua ini tidak akan berjalan tanpa reformasi kebijakan energi yang menyeluruh. Pemerintah mengalokasikan subsidi energi dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 394,3 triliun. Namun, menurut kajian Bank Dunia, sekitar 72 persen subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat 40 persen teratas.

Subsidi yang tidak tepat sasaran ini tidak memperkuat fondasi industri. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan sudah lama memiliki cadangan strategis energi setara konsumsi 200–240 hari. Indonesia? Masih nihil.

Kita perlu merumuskan ulang kebijakan industri dan energi dalam satu ekosistem terintegrasi. Kementerian Perindustrian harus diberi mandat lebih kuat sebagai “arsitek industrialisasi nasional”, didukung oleh koordinasi lintas sektor: fiskal (Kemenkeu), investasi (BKPM), BUMN, dan perdagangan. Roadmap industri harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari bahan baku hingga produk jadi, dari pasar lokal hingga ekspor.

Investasi baru yang masuk harus dipastikan membawa teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok dalam negeri. Infrastruktur yang dibangun pun harus mendukung kawasan industri, pusat logistik, dan pelabuhan produksi. Kita tidak hanya butuh investasi yang besar, tetapi investasi yang bermakna dan berkelanjutan.

Terakhir, kita perlu memahami bahwa industri bukan lagi sekadar sektor ekonomi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, industri adalah alat pertahanan nasional.

Di Amerika Serikat, kebijakan industri ditautkan langsung dengan strategi keamanan nasional. India memosisikan sektor manufakturnya sebagai pengungkit kekuatan geopolitik. Maka Indonesia pun harus menjadikan industri sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer — karena siapa yang menguasai pasokan energi dan pangannya sendiri, akan bertahan.

Sejarah membuktikan hal ini. Saat industri nasional tumbang pada krisis 1998, tekanan sosial dan politik meningkat tajam. Namun saat industri bangkit pada era pasca-2004, stabilitas dan pertumbuhan berjalan beriringan. Maka menjaga industri bukan hanya menjaga ekonomi, tapi menjaga masa depan bangsa.

Penurunan PMI selama dua bulan terakhir bukanlah kebetulan statistik. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Pemerintah, DPR, pelaku industri, dan masyarakat harus duduk bersama membangun arah baru: sebuah peta jalan industrialisasi yang bukan hanya berorientasi ekonomi, tetapi berlandaskan pada kemandirian, keberlanjutan, dan ketahanan nasional.

Indonesia punya segalanya: pasar domestik yang besar, tenaga kerja muda (bonus demografi), sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis. Dengan kepemimpinan nasional yang kuat di bahwa Presiden Prabowo, Indonesia seharusnya optimis bisa menjadi jangkar stabilitas kawasan lewat kekuatan industrinya. Semoga..

Ilham Permana. Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Partai Golkar

(imk/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

07/07/2025 16:53
Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi 2026 dari Kementerian Keuangan tak ada yang senada dengan estimasi Bank Indonesia maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

Sepekan terakhir, pemerintah dan bank sentral wara-wiri di kompleks parlemen untuk menyampaikan kepada wakil rakyat terkait kondisi ekonomi terkini dan proyeksi ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mematok pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2%—5,8%, lebih tinggi dari target tahun ini yang sebesar 5,2%.

Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 milik Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,8%—6,3% pada 2026.

Beda halnya dengan bank sentral, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di rentang 4,7%—5,5% dengan nilai tengah 5,02%.

Melihat kondisi ekonomi hingga kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, impor, hingga investasi hanya mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,87%.

Bahkan pemerintah dan BI mengikuti langkah sejumlah lembaga internasional untuk menurunkan outlook alias proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke level yang lebih rendah.

Mana Lebih Realistis?

Melilhat target dan proyeksi tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai angka paling realistis terllihat pada batas bawah BI yang sebesar 4,7%—jauh di bawah target pemerintah.

“Mempertimbangkan kondisi eksternal, outlook harga komoditas ekspor masih rendah, sisi permintaan dalam negeri juga tumbuh terbatas, serta berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis,Minggu (6/7/2025).

Bhima memandang sebaiknya asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) dalam RAPBN 2026 dibuat lebih moderat dengan tujuan target penerimaan perpajakan tidak kontradiktif dengan kondisi riil pelaku usaha dan masyarakat.

Selain itu, pemerintah dapat menambah anggaran perlindungan sosial untuk antisipasi tekanan ekonomi pada 2026.

Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam memandang bahwa target maupun proyeksi dari ketiganya tersebut telah sesuai dengan asumsi masing-masing K/L.

Misalnya, Kementerian Keuangan menjunjung strategi ekonomi dan fiskal yang fokus pada kedaultan pangan, energi, dan ekonomi serta akselerasi investasi maupun perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan kata lain, apabila seluruh asumsi dan strategi tersebut dapat seluruhnya terwujud, harapan tumbuh sesuai target pun di depan mata.

“Apapun targetnya dapat dicapai apabila semua prasyarat dipenuhi, program-program kerja dijalankan secara efektif dan efisien,” tuturnya kepada Bisnis.

Selayaknya proyeksi dari Gubernur BI Perry Warjiyo yang memberikan estimasi lebih rendah dari target pemerintah.

Bukan tanpa sebab, dalam paparan Perry di DPR, tercantum bahwa proyeksi PDB dari BI memang lebih rendah dibandingkan milik Kemenkeu dengan asumsi penyerapan APBN tidak sampai 100%. Selain itu, strategi stimulus fiskal masih banyak dalam bentuk belanja barang.

“Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai titik tengah kisaran pemerintah bila penyerapan dilakukan secara optimal, strategi stimulus dilakukan dengan tepat sehingga dapat meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi,” ungkap Perry.

Estimasi Lembaga Internasional

Lembaga internasional telah mengeluarkan analisis terbarunya terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, untuk periode 2025 di tengah ancaman tarif Trump dan disrupsi dagang.

Bank Dunia atau World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 4,7% dan akan melaju menuju 5% pada 2027.

Berdasarkan GEP Juni 2025 ini, Bank Dunia mengungkapkan bahwa peningkatan ketidakpastian kebijakan perdagangan, penurunan kepercayaan, dan dampak dari melemahnya permintaan eksternal di negara-negara maju utama dan China kemungkinan akan menghambat ekspor dan investasi swasta di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

“Meskipun beberapa perekonomian akan mendapat manfaat dari dukungan kebijakan fiskal—seperti program pengeluaran sosial dan investasi publik di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam—dampak makroekonomi penuh dari peningkatan hambatan perdagangan, yang sulit diprediksi, dapat menghambat pertumbuhan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Rabu (11/6/2025).

Sementara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025. Hal tersebut sejalan dengan pemangkasan proyeksi ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8%.

Pada awal April lalu, Asian Development Bank (ADB) juga mengeluarkan proyeksi terbarunya di angka 5%, tetapi belum memperhitungkan dampak tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump.

Hanya Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah.

06/07/2025 16:34