Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Emisi Kendaraan Komersial Juga Jadi Perhatian Pemerintah

    Emisi Kendaraan Komersial Juga Jadi Perhatian Pemerintah

    Jakarta –

    Menekan emisi gas buang juga bakal berlaku untuk kendaraan komersial. Hal ini langsung disampaikan Direktur Sarana dan Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Yusuf Nugroho, S.T., M.T., pada forum diskusi di GIIAS 2025, bertajuk “Perkembangan Teknologi Kendaraan Truk di Indonesia: Ditinjau dari Perspektif Inovasi Produk, Kebijakan Pemerintah, dan Keselamatan Berkendara” yang digelar UD Trucks.

    Dalam paparannya Yusuf mengatakan pemerintah secara bertahap tengah mengharmonisasi regulasi kendaraan komersial dengan target dekarbonisasi sektor transportasi 2060 dan Net Zero Emission (NZE).

    “Inisiatif dari pelaku industri seperti UD Trucks tidak hanya mendukung agenda nasional, tetapi juga memberikan efek berantai terhadap efisiensi nasional secara keseluruhan,” kata Yusuf.

    Di satu sisi, di tengah tuntutan global untuk menekan emisi, mempercepat digitalisasi, dan meningkatkan daya saing logistik nasional, UD Trucks Indonesia pastikan akan ikut berkomitmen akan ikut di dalamnya.

    Dalam diskusi tersebut, UD Trucks menjelaskan tiga pendekatan utama yang ditawarkan untuk menjawab tantangan logistik nasional. Pertama, dari sisi teknologi mesin, UD Trucks menghadirkan truk Quester dengan standar emisi Euro 5 yang mengadopsi sistem Selective Catalytic Reduction (SCR). Teknologi ini terbukti mampu menurunkan emisi nitrogen oksida (NOx) hingga 85% dibandingkan kendaraan berstandar Euro 2, menjadikannya solusi konkret untuk menekan dampak lingkungan dari sektor transportasi.

    Kedua, dari sisi efisiensi pengoperasian, Quester dilengkapi dengan transmisi otomatis ESCOT atau Automatic Manual Transmission (AMT) yang memungkinkan perpindahan gigi lebih presisi dan hemat bahan bakar. Teknologi ini secara rata-rata mampu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar hingga 10%, memperpanjang usia komponen sistem penggerak kendaraan, serta mengurangi kelelahan pengemudi – faktor penting dalam menekan risiko kecelakaan kerja.

    UD Trucks secara resmi meluncurkan Quester 350 ESCOT 8L Euro 5 (Tractor Head) di ajang GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Jumat (25/7/2025). Peluncuran ini menjadi momen bersejarah yang menandai 90 tahun eksistensi UD Trucks secara global, sekaligus 50 tahun kontribusi dan kepercayaan yang terbangun di Indonesia. Foto: Grandyos Zafna/detikcom

    Ketiga, UD Trucks turut mendorong digitalisasi dalam pengelolaan armada melalui sistem My UD Fleet. Layanan ini memungkinkan perusahaan logistik memantau kendaraan secara real-time, menganalisis perilaku pengemudi serta menerapkan perawatan kendaraan yang lebih terencana. Dengan My UD Fleet, pengelolaan armada menjadi lebih efisien – mulai dari pengaturan rotasi kendaraan, memperpanjang masa pakai kendaraan, hingga menekan biaya operasional secara signifikan.

    “Teknologi bukan hanya fitur, tetapi solusi. Dengan menggabungkan mesin yang lebih bersih, transmisi pintar, dan konektivitas armada melalui My UD Fleet, kami ingin menjadi mitra transformasi logistik nasional. Solusi ini telah kami uji di berbagai wilayah dan terbukti meningkatkan efisiensi operasional,” jelas Catur Satyawira.

    Sebagai catatan, UD Trucks membeberkan berdasarkan data World Bank Logistic Performance Index (LPI) 2023, Indonesia menempati peringkat ke-63 dunia, masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain seperti Thailand (34) dan Malaysia (26).

    Salah satu penyebab utama adalah efisiensi logistik yang rendah, di mana biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 23% dari PDB, jauh di atas rata-rata global sebesar 12-14%. Kontributor utama dari biaya tinggi ini adalah inefisiensi armada, konsumsi bahan bakar yang boros, dan waktu tunggu operasional yang tidak optimal.

    (lth/dry)

  • Ekonomi Dunia Melambat, Bagimana Peluang Pertumbuhan Indonesia? – Page 3

    Ekonomi Dunia Melambat, Bagimana Peluang Pertumbuhan Indonesia? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Prospek ekonomi global pada 2025 diperkirakan akan melambat, baik di negara maju maupun berkembang. Sejumlah faktor ketidakpastian global masih membayangi, mulai dari konflik geopolitik, gangguan perdagangan internasional, hingga efek lanjutan dari krisis pascapandemi.

    Dalam laporan terbarunya pada Juni 2025, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,7% menjadi 2,3%. Penurunan ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi dunia masih berlangsung secara rapuh dan rentan terhadap tekanan eksternal.

    Indonesia juga tak luput dari koreksi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional untuk 2025 disesuaikan dari 5,1% menjadi 4,7%. Namun, penurunan tersebut tergolong moderat dibandingkan negara lain. Koreksinya pun hanya sekitar 0,3–0,4 persen poin.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia relatif lebih resilien terhadap guncangan global. Ketahanan ini menjadi sinyal positif bahwa fundamental ekonomi domestik cukup kuat untuk menjaga stabilitas, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah dan sektor swasta untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.

    Meski belum menyentuh level 5%, peluang untuk memperbaiki kinerja ekonomi tetap terbuka, khususnya melalui penguatan sektor-sektor padat karya yang memiliki daya serap tinggi terhadap tenaga kerja, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan.

     

  • Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global

    Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perbanas: Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan Indonesia dalam kondisi masih beruntung di tengah gejolak perekonomian global.

    “Perekonomian Indonesia masih relatif robust terhadap gejolak eksternal karena kita ini ya namanya Indonesia masih beruntung karena domestic demand kita kuat, penduduk kita banyak, penduduk muda kita juga banyak. Artinya, demand saja itu cukup mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Hery Gunardi dalam PERBANAS Review of Indonesia’s Mid-Year Economy (PRIME) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan proyeksi World Bank (Bank Dunia), perekonomian global diperkirakan tertekan, baik di negara maju maupun berkembang.

    Pada bulan Juni 2025, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,75 persen menjadi 2,3 persen. Hal ini menegaskan pemulihan pasca pandemi COVID-19 masih rapuh dan dibayangi risiko eksternal.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turut dipangkas dari sekitar 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Namun, jika dilihat lebih, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dikoreksi turun sebesar 0,3-0,4 percentage point. Estimasi ini berarti menunjukkan ekonomi nasional lebih resilien terhadap perubahan global dibandingkan negara-negara lain.

    “Kita juga melihat bahwa saat ini kita di Indonesia memasuki era pertumbuhan ekonomi dengan quarter satu kemarin sekitar 4,9 persen. Ini memperkuat sinyal bahwa pemulihan ekonomi berjalan secara moderat dan belum cukup kuat untuk kembali ke masa-masa pertumbuhan tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Hery.

    Seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik melambat, laju penyaluran kredit industri perbankan nasional pun mengalami hal serupa, yakni sekitar 7,8 persen year on year (yoy) hingga akhir Juni 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 10,5 persen.

    Selain itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) naik ke level 85 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) di angka 7 persen yoy, Loan at Risk (LaR) 9,73 persen, rasio non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,22 persen.

    Kinerja profitabilitas perbankan juga mulai menunjukkan sedikit pelemahan dengan Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset (ROA) masing-masing menurun jadi 4,57 persen dan 2,56 persen. Adapun Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) naik signifikan menjadi 86,1 persen.

    Berdasarkan berbagai data tersebut, terdapat enam tantangan utama dalam penyaluran kredit tahun 2025.

    Pertama ialah permintaan kredit melemah seiring perlambatan konsumsi dan ekspor yang membuat target penyaluran sulit tercapai. Bank-bank dinilai akan berebut segmen berisiko rendah.

    Kedua yaitu bank memperketat syarat agunan dan rasio leverage sejak kuartal II-2025 yang berdampak terhadap arus kas usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sektor lainnya semakin menipis karena menghadapi akses pembiayaan lebih sempit.

    Selanjutnya adalah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga ke 5,25 persen pada Juli 2025 seiring transmisi moneter melambat yang menyebabkan margin kredit tergerus karena suku bunga dana masih tinggi, sedangkan suku bunga kredit turun.

    Tantangan berikutnya yakni risiko NPL naik yang cenderung menaikkan cost of credit. Dampak bagi bank adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) lebih besar, sehingga menekan profitabilitas.

    Terakhir, adanya bank digital dan financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman cepat berbasis data alternatif membuat bank konvensional harus pasang credit-analytics berbasis big data untuk tetap kompetitif.

    “Jadi tahun 2025 ini, strategi dunia penyaluran credit tidak cukup hanya ekspansi, tapi juga selektif, adaptif, dan berbasis teknologi agar relevan dengan sustainability,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap melakukan kajian untuk mereduksi tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.

    “Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal porsi pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak lebih dari 10 persen menurut World Bank.

    Menurut data BPS, biaya transportasi paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta/bulan, diikuti Depok sebesar Rp1,8 juta/bulan, lalu Surabaya Rp1,6 juta/bulan, dan Jakarta Rp1,59 juta/bulan serta Bogor sebesar Rp1,2 juta bulan.

    Lalu biaya transportasi di Batam sebesar Rp1,17 juta/bulan, kemudian Makassar sebesar Rp1,15 juta/bulan, Jayapura Rp1,12 juta/bulan, Balikpapan Rp981 ribu/bulan, Palembang Rp918 ribu/bulan, Bandung Rp868 ribu/bulan, Banjarmasin Rp852 ribu/bulan, Medan Rp780 ribu/bulan, dan Surakarta sebesar Rp712 ribu/bulan.

    “Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya,” kata Risal.

    Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin.

    Dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

    Sumber : Antara

  • Konsistensi Kebijakan di Sektor Lingkungan Harus Didukung semua Pihak

    Konsistensi Kebijakan di Sektor Lingkungan Harus Didukung semua Pihak

    Jakarta: Komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus konsisten diwujudkan untuk menjawab sejumlah ancaman dampak pemanasan global.

    “Krisis iklim kini jadi salah satu masalah global yang tidak bisa dikesampingkan. Indonesia harus menghadapi isu lingkungan ini dengan sungguh-sungguh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menakar Kesiapan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia Menuju Conference of the Parties (COP) 30 di Brasil yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 30 Juli 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoerti, S.H., L.LM. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. H. Syarif Fasha, M.E. (Anggota Komisi XII DPR RI), Ir. Ary Sudijanto, M.S.E (Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Andrew Arristianto (Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Adam Kurniawan (Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI), sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, bagaimana cara kita mencapai target-target pelestarian lingkungan yang telah disepakati sejumlah negara di dunia, merupakan tantangan tersendiri. 

    Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, di satu sisi kerusakan lingkungan di Indonesia terus terjadi. 

    Padahal, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, Konstitusi UUD 1945 memberikan dasar pemikiran penting tentang pelestarian lingkungan hidup. 

    Pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 misalnya, jelas Rerie, memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong upaya pemenuhan target kontribusi iklim nasional yang telah disepakati bersama sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat direalisasikan dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait. 

    Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha mengungkapkan, sejumlah langkah untuk menekan dampak krisis iklim, banyak yang tidak bisa berjalan karena terkendala sejumlah hal teknis. 

    Di Jambi misalnya, tambah Syarif, memiliki tiga hutan lindung dan satu hutan konservasi. Namun, tegas dia, pihak pemerintah daerahnya tidak mendapat apa-apa. “Jambi salah satu paru-paru dunia lho,” ujarnya. 

    Menurut Syarif, pemanfaatan energi adalah satu faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Sehingga, tegas dia, optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci dari pencapaian target kontribusi iklim nasional (NDC) Indonesia. 

    Syarif berharap, setiap pimpinan berganti tidak diikuti dengan pergantian kebijakan terkait lingkungan. “Kita harus segera mulai pemanfaatan EBT,” ujar Syarif. 

    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengungkapkan, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris dalam ikut menyikapi perubahan iklim.

    Menurut Ary, Protokol Kyoto hanya mewajibkan sejumlah negara anggota untuk mengurangi emisi, tetapi pada Perjanjian Paris mewajibkan semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus memiliki rencana dan upaya pengurangan emisi. 

    Upaya pengurangan emisi, ujar Ary, mencakup lima sektor seperti energi, limbah, IPPU (Industrial Processes and Product Use), pertanian, dan kehutanan. 

    Diakui Ary, sebagai bagian dari negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, submission NDC Indonesia sangat ditunggu untuk mendorong negara-negara anggota lainnya dapat mensubmit NDC-nya masing-masing.

    Menurut Ary, submission NDC Indonesia dinilai lebih rinci dan lebih maju daripada negara-negara anggota lainnya yang meratifikasi Perjanjian Paris. 

    Ary sangat berharap masukan dari sejumlah pihak terkait upaya pengurangan emisi di sejumlah sektor sebagai bahan untuk dibawa pada ajang COP 30 di Brasil, November mendatang. 

    Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organda, Andrew Arristianto berpendapat, transportasi dapat berjalan dengan meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan. 

    Menurut Andrew, upaya pengurangan emisi bisa dilakukan antara lain dengan penggunaan transportasi umum dalam keseharian. 

    Meski begitu, tambah dia, di sejumlah daerah ketersediaan angkutan umum masih terbatas, sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. 

    Menurut Andrew, perlu didorong pembukaan rute-rute baru dan peningkatan jumlah transportasi umum, baik dalam bentuk bus atau kereta. 

    Selain itu, tegas dia, perlu juga ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kualitas transportasi umum, serta transisi energi di sejumlah daerah, sehingga pengurangan emisi dapat berkelanjutan. 

    Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI, Adam Kurniawan berpendapat, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat terkait dengan sumber-sumber kehidupan masyarakat. 
     

    Jangan sampai, tegas Adam, upaya menekan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan cara yang menghambat masyarakat mengakses sumber kehidupan. 

    Mengutip data Bank Dunia pada 2023, Adam mengungkapkan, emisi gas rumah kaca meningkat 16 kali lipat dari setengah abad yang lalu. 

    Sementara itu, pada 2024 Kementerian ESDM mencatat 85% pembangkit tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil. 

    Adam berpendapat, pemerintah kerap mengedepankan solusi palsu dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, seperti kebijakan pemanfaatan biofuel dengan perluasan lahan kebun sawit yang mengorbankan areal hutan. 

    Menurut Adam, pelaporan NDC bukan hanya sekadar angka pencapaian, tetapi lebih penting dari hal itu mengedapankan aspek keadilan lingkungan bagi masyarakat luas. 

    Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup, Indrastuti berpendapat, pelibatan pemerintah daerah dalam penurunan emisi atau pencapaian NDC sangat penting. 

    Langkah itu, tembah dia, perlu dibarengi dengan insentif untuk pemerintah daerah. 

    Diakui Indrastuti, ada sejumlah pemerintah daerah yang bisa mengelola sampah secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain masih banyak pemerintah daerah yang abai terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. 

    Terkait pengurangan emisi dari sektor transportasi, Indrastuti berpendapat, perlu dibangun interkoneksi transportasi umum antara Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. 

    Sementara itu, ungkap Indrastuti, pemanfaatan kendaraan listrik baru ramai di kota-kota besar, tetapi sepi di daerah-daerah. 

    Menurut dia, keterbatasan sarana pendukung dan mindset masyarakat terkait sulitnya memanfaatkan kendaraan listrik masih menjadi kendala. 

    Indrastuti menegaskan, pengurangan emisi dan perubahan iklim bukan hanya persoalan dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup,tetapi juga masyarakat untuk mengatasinya. 

    Wartawan senior, Saur Hutabarat berpendapat, kesadaran kolektif mengenai pemanasan global belum sama. Banyak orang yang menilai kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu merupakan hal biasa. 

    Demikian juga ketika permukaan air laut naik sampai 120 meter itu dianggap biasa. 

    Sehingga, menurut Saur, kesadaran masyarakat terkait dampak pemanasan global itu harus diperluas. Termasuk juga kesadaran dari pengambil kebijakan. 

    “Jangan-jangan para pengambil kebijakan itu juga megira kenaikan suhu udara 1 derajat Celcius itu belum apa-apa. Padahal, kenaikan suhu 1 derajat itu tidaklah bisa diterima oleh para pakar,” ujar Saur. 

    Selain itu, tegas Saur, harus ada kebijakan yang konsisten dan penuh komitmen terkait pemanfaatan EBT. Sejatinya, tambah dia, saat ini pemanfaatan EBT itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. 

    “Apakah kita serius memanfaatkan EBT ini. Saya khawatir kebijakan penggunaan EBT ini tidak konsisten,” ujar Saur. 

    Pada masa lalu, ujar dia, ada kebijakan yang mewajibkan taksi menggunakan bahan bakar gas dan saat ini menghilang begitu saja.

    Jakarta: Komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus konsisten diwujudkan untuk menjawab sejumlah ancaman dampak pemanasan global.
     
    “Krisis iklim kini jadi salah satu masalah global yang tidak bisa dikesampingkan. Indonesia harus menghadapi isu lingkungan ini dengan sungguh-sungguh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menakar Kesiapan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia Menuju Conference of the Parties (COP) 30 di Brasil yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 30 Juli 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoerti, S.H., L.LM. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. H. Syarif Fasha, M.E. (Anggota Komisi XII DPR RI), Ir. Ary Sudijanto, M.S.E (Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Andrew Arristianto (Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Adam Kurniawan (Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI), sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, bagaimana cara kita mencapai target-target pelestarian lingkungan yang telah disepakati sejumlah negara di dunia, merupakan tantangan tersendiri. 
     
    Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, di satu sisi kerusakan lingkungan di Indonesia terus terjadi. 
     
    Padahal, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, Konstitusi UUD 1945 memberikan dasar pemikiran penting tentang pelestarian lingkungan hidup. 
     
    Pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 misalnya, jelas Rerie, memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong upaya pemenuhan target kontribusi iklim nasional yang telah disepakati bersama sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat direalisasikan dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait. 
     
    Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha mengungkapkan, sejumlah langkah untuk menekan dampak krisis iklim, banyak yang tidak bisa berjalan karena terkendala sejumlah hal teknis. 
     
    Di Jambi misalnya, tambah Syarif, memiliki tiga hutan lindung dan satu hutan konservasi. Namun, tegas dia, pihak pemerintah daerahnya tidak mendapat apa-apa. “Jambi salah satu paru-paru dunia lho,” ujarnya. 
     
    Menurut Syarif, pemanfaatan energi adalah satu faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Sehingga, tegas dia, optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci dari pencapaian target kontribusi iklim nasional (NDC) Indonesia. 
     
    Syarif berharap, setiap pimpinan berganti tidak diikuti dengan pergantian kebijakan terkait lingkungan. “Kita harus segera mulai pemanfaatan EBT,” ujar Syarif. 
     
    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengungkapkan, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris dalam ikut menyikapi perubahan iklim.
     
    Menurut Ary, Protokol Kyoto hanya mewajibkan sejumlah negara anggota untuk mengurangi emisi, tetapi pada Perjanjian Paris mewajibkan semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus memiliki rencana dan upaya pengurangan emisi. 
     
    Upaya pengurangan emisi, ujar Ary, mencakup lima sektor seperti energi, limbah, IPPU (Industrial Processes and Product Use), pertanian, dan kehutanan. 
     
    Diakui Ary, sebagai bagian dari negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, submission NDC Indonesia sangat ditunggu untuk mendorong negara-negara anggota lainnya dapat mensubmit NDC-nya masing-masing.
     
    Menurut Ary, submission NDC Indonesia dinilai lebih rinci dan lebih maju daripada negara-negara anggota lainnya yang meratifikasi Perjanjian Paris. 
     
    Ary sangat berharap masukan dari sejumlah pihak terkait upaya pengurangan emisi di sejumlah sektor sebagai bahan untuk dibawa pada ajang COP 30 di Brasil, November mendatang. 
     
    Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organda, Andrew Arristianto berpendapat, transportasi dapat berjalan dengan meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan. 
     
    Menurut Andrew, upaya pengurangan emisi bisa dilakukan antara lain dengan penggunaan transportasi umum dalam keseharian. 
     
    Meski begitu, tambah dia, di sejumlah daerah ketersediaan angkutan umum masih terbatas, sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. 
     
    Menurut Andrew, perlu didorong pembukaan rute-rute baru dan peningkatan jumlah transportasi umum, baik dalam bentuk bus atau kereta. 
     
    Selain itu, tegas dia, perlu juga ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kualitas transportasi umum, serta transisi energi di sejumlah daerah, sehingga pengurangan emisi dapat berkelanjutan. 
     
    Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI, Adam Kurniawan berpendapat, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat terkait dengan sumber-sumber kehidupan masyarakat. 
     

     
    Jangan sampai, tegas Adam, upaya menekan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan cara yang menghambat masyarakat mengakses sumber kehidupan. 
     
    Mengutip data Bank Dunia pada 2023, Adam mengungkapkan, emisi gas rumah kaca meningkat 16 kali lipat dari setengah abad yang lalu. 
     
    Sementara itu, pada 2024 Kementerian ESDM mencatat 85% pembangkit tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil. 
     
    Adam berpendapat, pemerintah kerap mengedepankan solusi palsu dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, seperti kebijakan pemanfaatan biofuel dengan perluasan lahan kebun sawit yang mengorbankan areal hutan. 
     
    Menurut Adam, pelaporan NDC bukan hanya sekadar angka pencapaian, tetapi lebih penting dari hal itu mengedapankan aspek keadilan lingkungan bagi masyarakat luas. 
     
    Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup, Indrastuti berpendapat, pelibatan pemerintah daerah dalam penurunan emisi atau pencapaian NDC sangat penting. 
     
    Langkah itu, tembah dia, perlu dibarengi dengan insentif untuk pemerintah daerah. 
     
    Diakui Indrastuti, ada sejumlah pemerintah daerah yang bisa mengelola sampah secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain masih banyak pemerintah daerah yang abai terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. 
     
    Terkait pengurangan emisi dari sektor transportasi, Indrastuti berpendapat, perlu dibangun interkoneksi transportasi umum antara Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. 
     
    Sementara itu, ungkap Indrastuti, pemanfaatan kendaraan listrik baru ramai di kota-kota besar, tetapi sepi di daerah-daerah. 
     
    Menurut dia, keterbatasan sarana pendukung dan mindset masyarakat terkait sulitnya memanfaatkan kendaraan listrik masih menjadi kendala. 
     
    Indrastuti menegaskan, pengurangan emisi dan perubahan iklim bukan hanya persoalan dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup,tetapi juga masyarakat untuk mengatasinya. 
     
    Wartawan senior, Saur Hutabarat berpendapat, kesadaran kolektif mengenai pemanasan global belum sama. Banyak orang yang menilai kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu merupakan hal biasa. 
     
    Demikian juga ketika permukaan air laut naik sampai 120 meter itu dianggap biasa. 
     
    Sehingga, menurut Saur, kesadaran masyarakat terkait dampak pemanasan global itu harus diperluas. Termasuk juga kesadaran dari pengambil kebijakan. 
     
    “Jangan-jangan para pengambil kebijakan itu juga megira kenaikan suhu udara 1 derajat Celcius itu belum apa-apa. Padahal, kenaikan suhu 1 derajat itu tidaklah bisa diterima oleh para pakar,” ujar Saur. 
     
    Selain itu, tegas Saur, harus ada kebijakan yang konsisten dan penuh komitmen terkait pemanfaatan EBT. Sejatinya, tambah dia, saat ini pemanfaatan EBT itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. 
     
    “Apakah kita serius memanfaatkan EBT ini. Saya khawatir kebijakan penggunaan EBT ini tidak konsisten,” ujar Saur. 
     
    Pada masa lalu, ujar dia, ada kebijakan yang mewajibkan taksi menggunakan bahan bakar gas dan saat ini menghilang begitu saja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Sosok Kwik Kian Gie di Mata Para Politikus hingga Pejabat Pemerintah

    Sosok Kwik Kian Gie di Mata Para Politikus hingga Pejabat Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tokoh politik, akademisi, hingga birokrat melayat ke persemayaman politkus dan ekonom senior, Kwik Kian Gie di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat. Mereka mengenang sosok Kwik sebagai intelektual yang berani mengkritik Orde Baru.

    Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, misalnya, mengaku dirinya mengenal Kwik Kian Gie secara personal dari masa awal-awal reformasi. Terlebih, Kwik pernah menjadi Menteri Bappenas dan dia yang menjadi penerusnya di era pemerintahan SBY.

    “Itu legacy mengenai pemikiran, concern beliau mengenai Indonesia. Beliau selalu sangat mengharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, terutama pada saat masa-masa di mana kita mengalami krisis ekonomi, mengharapkan kepentingan Indonesia selalu dijaga,” katanya di RSPAD, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

    Kemudian, dia bercerita pada saat dirinya menjadi Dewan Ekonomi Nasional di era Gus Dur dan Kwik Kian Gie menjadi Menteri Bappenas. Saat itu, kata dia, masa-masa sulit perekonomian Indonesia. 

    “Sehingga kami harus bersama-sama di dalam berbagai macam perundingan, termasuk Paris Club, kemudian dengan IMF, World Bank pada saat itu. Jadi banyak sekali masa-masa fondasi reformasi yang dibangun oleh Pak Kwik Kian Gie,” ucapnya.

    Dengan demikian Sri Mulyani merasa sangat berterima kasih dan menghargai segala jasa Kwik yang terus menjaga, membangun, dan meyakinkan bahwa Indonesia tetap bisa terus dibangun dengan kedaulatan dan kesejahteraan yang berpihak pada masyarakat serta kemandirian bangsa.

    “Jadi kami berduka cita dan beliau juga pernah Menko, saya pernah Menko selama 18 bulan. Jadi memang ada banyak overlap antara kami dengan Pak Kwik Kian Gie,” ujarnya.

    Penuh Idealisme 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo memandang sosok ekonom senior, Kwik Kian Gie yang telah berpulang dalam usia 90 tahun adalah tokoh yang intelektual, tegas, dan berpegang teguh pada idealisme.

    Bahkan menurut Ganjar, Kwik tidak pernah takut untuk mengkritik siapapun mereka yang dirasanya melakukan hal-hal tidak benar.

    “Kalau memang tidak benar dia tabrak siapapun, siapapun dikasih. Kelihatan memang dia belajar dari proses yang sangat panjang. Belajar di Rotterdam, belajar ekonomi sangat serius,” katanya di rumah duka RSPAD, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Ganjar mengingat sosok Kwik adalah orang yang memikirkan rupa bangsa dan negara, karena selalu bisa menerjemahkan konsep ekonomi dengan kenyataan yang ada. Kemudian, disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

    Sebab itu, politisi PDIP ini merasa sangat kehilangan atas wafatnya Kwik Kian Gie. Terlebih, Ganjar juga mengaku acap kali ditelepon oleh Kwik untuk berdiksusi tentang isu nasional. Dengan demikianbbagi Ganjar, Kwik adalah guru yang diidolakannya sejak lama.

    “Saya di-coach betul-betul man to man gitu, dan saya dikasih data, beliau orang yang suka berbagi, sehingga kita sebagai orang yang lebih muda itu merasa betul-betul adalah senior yang bisa memberikan satu guidance yang baik. Bagaimana cara kita menganalisis, mengkritisi, sampai mencarikan solusi. Dan Pak kwik itu jagonya,” urainya.

    Apa Kata Ahok?

    Senada, politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai Kwik Kian Gie adalah sosok yang tidak pernah takut untuk menegur orang, sekalipun itu orang partainya sendiri.

    “Partai sendiri pun kalau salah dia tegur gitu loh. Ibu Mega juga sangat respect karena dia berani tegur Ibu Mega loh. Nggak ada orang yang berpartai, sama ketua umum kok berani tegur gitu ya,” katanya di tempat yang sama.

    Meski demikian, Ahok tidak merincikan teguran apa yang Kwik layangkan ke Megawati pada masa itu. Dia menyebut lebih baik ditanyakan langsung saja ke Megawati.

  • BPS Klaim Angka Kemiskinan Cuma 23 Juta, Bank Dunia Bilang 194 Juta, Data Pemerintah Diragukan?

    BPS Klaim Angka Kemiskinan Cuma 23 Juta, Bank Dunia Bilang 194 Juta, Data Pemerintah Diragukan?

    GELORA.CO –  Publik dibuat bingung dengan data kemiskinan terbaru.

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan resmi Jumat, 25 Juli 2025, bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,74 persen dari total populasi.

    Penurunan ini disebut 0,1 persen poin dari September 2024.

    Namun di sisi lain, Bank Dunia melaporkan 68,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional—sekitar 194 juta orang.

    Angka ini delapan kali lipat dari data resmi pemerintah, memicu tanda tanya besar: mana yang benar?

    CELIOS: Data BPS Tidak Realistis

    Perbedaan tajam ini menjadi sorotan Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai angka BPS tidak realistis dan bisa menyesatkan kebijakan negara, terutama dalam penyusunan RAPBN 2026.

    “Dengan data kemiskinan yang terlihat rendah, kebijakan perlindungan sosial bisa tidak meningkat signifikan. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

    CELIOS menilai perbedaan terjadi karena definisi kemiskinan pemerintah terlalu sempit, hanya berdasar pengeluaran per kapita.

    Padahal, realitas harga pangan dan biaya hidup terus melonjak, membuat garis kemiskinan BPS dianggap tidak relevan.

    Garis Kemiskinan Rp 20 Ribuan Sehari

    BPS menetapkan garis kemiskinan Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, setara Rp 20.305 per hari.

    Kota: Rp 629.561 per kapita/bulan

    Desa: Rp 580.349 per kapita/bulan

    CELIOS menilai angka ini terlalu rendah untuk menggambarkan kebutuhan hidup layak.

    Banyak warga hidup sedikit di atas garis tersebut, namun tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, hingga tidak tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kehilangan akses bantuan.

    Penurunan kemiskinan 0,1 persen poin juga dinilai tidak layak dibanggakan.

    Indonesia masih menghadapi masalah besar:

    Ketimpangan pendapatanInflasi panganAkses terbatas pekerjaan layakMobilitas kemiskinan pun tinggi: banyak orang keluar dari status miskin, namun jumlah yang jatuh kembali tak kalah besar.Tuntutan Revisi dan Transparansi

    CELIOS mendesak pemerintah memperbarui metodologi penghitungan kemiskinan dan meningkatkan transparansi data.

    “Definisi kemiskinan yang ketinggalan zaman dan terlalu sempit membuat banyak warga yang seharusnya dibantu malah terabaikan. Ini ironis di tengah janji pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan,” tegas Media.

    Perdebatan ini pun mengundang satu pertanyaan besar: apakah angka resmi kemiskinan Indonesia benar-benar mencerminkan realitas di lapangan?

  • Sri Mulyani Kenang Sosok Kwik Kian Gie: Saat Krisis Ekonomi, Beliau Ingin RI Berdaulat

    Sri Mulyani Kenang Sosok Kwik Kian Gie: Saat Krisis Ekonomi, Beliau Ingin RI Berdaulat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani bersama seluruh jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan belasungkawanya atas wafatnya ekonom senior Indonesia, Kwik Kian Gie.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Sri Mulyani datang ke rumah duka RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta pada pukul 16:04 WIB. Semula saat datang, dia bersalaman dan mengobrol dengan pendiri lembaga kajian CSIS, Harry Tjan Silalahi.

    Adapun, Sri Mulyani mengaku dirinya mengenal Kwik Kian Gie secara personal dari masa awal-awal reformasi. Terlebih, Kwik pernah menjadi Menteri Bappenas dan dia yang menjadi penerusnya di era pemerintahan SBY.

    “Itu legacy mengenai pemikiran, concern beliau mengenai Indonesia. Beliau selalu sangat mengharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, terutama pada saat masa-masa di mana kita mengalami krisis ekonomi, mengharapkan kepentingan Indonesia selalu dijaga,” katanya di RSPAD, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

    Kemudian, dia bercerita pada saat dirinya menjadi Dewan Ekonomi Nasional di era Gus Dur dan Kwik Kian Gie menjadi Menteri Bappenas. Saat itu, kata dia, masa-masa sulit perekonomian Indonesia. 

    “Sehingga kami harus bersama-sama di dalam berbagai macam perundingan, termasuk Paris Club, kemudian dengan IMF, World Bank pada saat itu. Jadi banyak sekali masa-masa fondasi reformasi yang dibangun oleh Pak Kwik Kian Gie,” ucapnya.

    Dengan demikian Sri Mulyani merasa sangat berterima kasih dan menghargai segala jasa Kwik yang terus menjaga, membangun, dan meyakinkan bahwa Indonesia tetap bisa terus dibangun dengan kedaulatan dan kesejahteraan yang berpihak pada masyarakat serta kemandirian bangsa.

    “Jadi kami berduka cita dan beliau juga pernah Menko, saya pernah Menko selama 18 bulan. Jadi memang ada banyak overlap antara kami dengan Pak Kwik Kian Gie,” pungkasnya.

  • Kritik Tajam dan Ekonomi Pro-Rakyat

    Kritik Tajam dan Ekonomi Pro-Rakyat

    Jakarta –

    Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia pada Senin (28/7/2025) malam. Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, khususnya di bidang ekonomi dan politik nasional.

    Semasa hidupnya, Kwik dikenal sebagai sosok yang vokal, independen, dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang kariernya sebagai ekonom publik. Ia kerap tampil sebagai pengamat yang tegas dan tidak segan melawan arus kebijakan jika dirasa tidak berpihak kepada rakyat.

    Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998.

    Semasa menjadi menteri, Kwik juga pernah mengalami dilema. Berdasarkan catatan detikcom, sekitar tahun 2002 pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ingin menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

    Kwik tegas menentang penerbitan SKL BLBI yang dianggap memberi jalan bagi kewenangan korupsi dan ketimpangan ekonomi. Namun usahanya gagal karena berhadapan dengan ‘total football’. Dalam hal ini, pandangannya tak mendapat dukungan saat rapat kabinet terbatas berlangsung.

    Selain itu, Kwik juga pernah menggaungkan penolakan terhadap langkah pemerintah pada tahun 2009 yang melanjutkan penjualan sejumlah BUMN strategis kepada investor asing melalui proses yang dinilainya penuh konflik kepentingan.

    Para pendukung privatisasi beralasan, selama ini BUMN tidak efisien dan merugi, sehingga jika dipertahankan akan membebani anggaran negara. Sementara jika dikelola swasta, perusahaan dikelola secara profesional. Namun Kwik menilai, masalah yang melilit BUMN selama ini justru sebenarnya lebih karena persoalan manajemen yang banyak diintervensi oleh elit politik.

    Kwik juga menyuarakan gagasan agar aset strategis dikuasai penuh oleh negara, bukan dikontrol atau dikelola asing. Khusus sektor pertambangan nikel, ia menyatakan bahwa pengelolaan sepenuhnya harus dilakukan oleh BUMN agar seluruh nilai tambah tetap menjadi milik bangsa dan bukan investor asing.

    Lalu pada tahun 2012, Kwik juga pernah membuat heboh masyarakat dengan pernyataannya tentang utang Indonesia Rp 1.800 triliun. Menurutnya, utang-utang tersebut merupakan penipuan yang luar biasa. Utang sebesar itu sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya.

    “Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu,” kata Kwik, usai sebuah dialog ekonomi di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

    Di samping itu, Kwik juga pernah aktif dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sebagai penasihat bidang ekonomi. Perannya adalah membantu menyusun platform ekonomi kerakyatan, sesuai dengan visi nasionalisme ekonomi yang ia yakini.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (shc/rrd)

  • Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Jakarta –

    Indonesia kembali berduka. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang mengenang sosok Kwik sebagai mentor dan nasionalis sejati.

    “Selamat jalan Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” tulis Sandiaga lewat akun media sosialnya, Selasa (29/7/2025).

    Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, terutama di bidang ekonomi dan politik nasional. Sosoknya dikenal luas sebagai pemikir independen, ekonom yang jujur, dan tokoh publik yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran, bahkan ketika bertentangan dengan arus kebijakan pemerintah. Di tengah arus liberalisasi ekonomi yang kuat sejak era reformasi, Kwik tetap teguh memegang prinsip keberpihakan pada rakyat kecil. Ia kerap menjadi suara kritis terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai terlalu menguntungkan korporasi dan investor asing.

    Mengutip dari situs, Kwikkiangie.ac.id, Kwik Kian Gie, lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.

    Kemudian, pada tahun 1956, beliau melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam, hingga lulus pada tahun 1963. Banyak ekonom Indonesia dan pernah menduduk posisi tinggi dalam politik nasional merupakan jebolan perguruan tinggi ini. Termasuk di antaranya Wakil Presiden RI yang pertama Mohammad Hatta, dan beberapa mantan menteri seperti Sumitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro dan Arifin Siregar.

    Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah mengetahui apa yang dikehendaki dalam hidup. Dalam wawancara dengan salah satu media massa, ia menyampaikan bahwa sejak di bangku SMA beliau merasa bahwa kehadirannya di dunia hanya berarti kalau karyanya bermanfaat bagi orang banyak.

    Perwujudan yang konkret ialah kalau beliau berhasil ikut serta dalam penyelenggaraan negara maupun dalam pendidikan. Pada tahun 1954 beliau mendirikan SMA Erlangga di Surabaya, dan beliau menjadi murid kelas 3 SMA tersebut yang lulus pada tahun 1955. Pada tahun 1968 Kwik Kian Gie menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti sampai sekarang.

    Pada tahun 1982 bersama-sama dengan Prof. Panglaykim mendirikan sekolah MBA yang pertama di Indonesia, yaitu Institut Manajemen Prasetiya Mulya. Kemudian, pada tahun 1987, KKG bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) yang kini telah bernama Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business).

    Sekembalinya di tanah air, beliau menggeluti dunia bisnis, sambil menulis di berbagai media massa tentang ekonomi dan politik. Pada tahun 1987 beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Dalam tahun yang sama beliau mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, KKG menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.

    Kariernya di pemerintahan cukup panjang dan berpengaruh. Kwik dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung serta mewakili daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Di setiap posisi yang diemban, Kwik dikenal berani mengambil sikap berbeda jika merasa kebijakan ekonomi pemerintah menjauh dari kepentingan rakyat.

    Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998. Bagi Kwik, kedaulatan ekonomi adalah hal yang mutlak. Indonesia, menurutnya, harus mengelola sumber daya dan kebijakan fiskalnya tanpa campur tangan asing yang bisa melemahkan kepentingan nasional. Sikap ini menjadikannya berbeda dari banyak ekonom lainnya di era reformasi yang cenderung pro-pasar bebas.

    Meski sempat berada di dalam pemerintahan, Kwik tidak pernah kehilangan suara kritisnya. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, ia tetap rutin menulis artikel, buku, dan menjadi pembicara di berbagai forum diskusi ekonomi dan politik. Di era media sosial, ia masih aktif menyampaikan pandangan melalui berbagai kanal, termasuk kanal YouTube dan wawancara dengan media independen. Kwik kerap mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berpihak pada oligarki, termasuk soal utang luar negeri, ekspor sumber daya mentah, hingga sistem pajak.

    Integritas dan keberanian menjadi dua hal yang melekat kuat dalam sosok Kwik Kian Gie. Ia dikenal bersih dari praktik korupsi, tidak tergoda oleh kekuasaan, dan selalu mengedepankan rasionalitas serta kepentingan bangsa dalam setiap pandangannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menolak menerima jabatan yang tidak sesuai hati nuraninya, dan beberapa kali menolak ajakan masuk dalam lingkaran kekuasaan jika tidak sepaham secara prinsip. Keputusannya untuk mundur dari posisi penting pun sering kali didasari pada ketidaksetujuan terhadap arah kebijakan yang menurutnya menyimpang.

    Kwik bukan hanya ekonom, tapi penjaga nurani bangsa. Ia menjadi simbol dari akademisi yang berani bersuara dan tidak silau oleh kekuasaan. Banyak generasi muda, termasuk mahasiswa ekonomi dan penggiat kebijakan publik, menjadikannya sebagai panutan dalam hal integritas dan keberpihakan. Gagasannya yang selalu berpijak pada rakyat menjadikan namanya terus diperbincangkan, bahkan di luar masa aktifnya di pemerintahan.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)