Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Menelaah implikasi fiskal di era baru tata kelola haji

    Menelaah implikasi fiskal di era baru tata kelola haji

    Jakarta (ANTARA) – Setiap tahun, lebih dari 200 ribu warga negara Indonesia berangkat menunaikan ibadah haji. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jamaah haji terbesar di dunia.

    Namun, di balik kisah spiritual jutaan umat yang menunggu puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci, terselip sebuah cerita besar tentang pengelolaan keuangan negara.

    Data Kementerian Agama (2024) menunjukkan, total setoran dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mencapai lebih dari Rp160 triliun. Dana ini berasal dari setoran awal jamaah yang mendaftar haji sejak bertahun-tahun lalu, ditambah nilai manfaat hasil investasi.

    Riset BPKH menyebutkan bahwa sekitar Rp7 triliun – Rp8 triliun nilai manfaat dana haji digunakan setiap tahun untuk menutup biaya subsidi perjalanan jamaah, sehingga biaya yang ditanggung langsung jamaah tidak melonjak terlalu tinggi.

    Namun, berbagai studi mengingatkan adanya dilema fiskal. Laporan Bank Dunia (2022) tentang Managing Hajj Funds in Muslim Countries menekankan bahwa negara-negara pengirim jamaah besar seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh menghadapi persoalan serupa: menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.

    Sebuah kajian LIPI (2020) bahkan lebih tajam: subsidi haji yang terlalu besar berisiko menimbulkan distorsi fiskal karena dana umat dialihkan untuk menutup pembiayaan yang seharusnya lebih banyak ditanggung peserta haji itu sendiri. Selain itu, potensi risiko investasi dana haji apabila dikelola tidak hati-hati dapat berdampak negatif dan menjadi ancaman bagi APBN.

    Di sinilah pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. UU ini bukan sekadar memperbaiki aspek pelayanan, tetapi juga menghadirkan era baru pengelolaan haji yang erat kaitannya dengan pengelolaan fiskal negara.

    Salah satu poin strategis dari revisi UU tersebut adalah terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah dalam sejarah perjalanan pelayanan jamaah Indonesia. Hal ini bukan sekadar penambahan lembaga negara, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak-hak umat Islam dalam menunaikan ibadah dan tentunya untuk itu membutuhkan dukungan pengelolaan fiskal yang memadai, transparan dan akuntabel

    Urgensi perubahan konstitusional

    Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia masih berpegang pada regulasi lama, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Namun, aturan tersebut lambat laun dipandang tidak lagi mampu menjawab tantangan dan realitas baru yang berkembang.

    Antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya, hingga menghasilkan daftar tunggu yang bisa mencapai puluhan tahun di sejumlah daerah. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar, baik dalam aspek pelayanan maupun tata kelola kuota.

    Di sisi lain, dana haji yang terkumpul dari setoran awal calon jamaah jumlahnya menumpuk hingga triliunan rupiah. Alih-alih menjadi instrumen strategis, dana besar tersebut belum dikelola secara optimal untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan kemanfaatan jangka panjang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Sri Mulyani diganti, bukan mundur atau dicopot

    Mensesneg: Sri Mulyani diganti, bukan mundur atau dicopot

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa peralihan jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa bukan didasari atas alasan pengunduran diri maupun pencopotan.

    Prasetyo, seusai menghadiri pelantikan empat pejabat menteri dan satu wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin, menyebut keputusan tersebut murni merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan pemerintahan.

    “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” katanya menjawab alasan pergantian dari menteri sebelumnya.

    Saat ditanya terkait kabar yang beredar bahwa Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri sebagai Menkeu, Prasetyo menjawab hal itu karena pertimbangan matang yang dilakukan oleh Presiden.

    “Pertimbangannya banyak,” ujarnya.

    Prasetyo mengajak semua pihak untuk menghormati dan mendukung langkah yang diambil Presiden dalam peralihan jabatan tersebut.

    “Bismillah, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu membawa kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.

    Pada akhir Agustus lalu, beredar kabar yang menyebut Sri Mulyani telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri. Sementara, versi lain menyebut justru Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan.

    Kabar itu muncul di tengah sorotan publik terhadap posisi dan langkah politik mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, yang tengah diperbincangkan usai penjarahan rumah pribadinya di Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu (31/8) dini hari.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanda Zaman, Pertobatan Nasional, dan Komisi Independen Nasional 7 September 2025

    Tanda Zaman, Pertobatan Nasional, dan Komisi Independen Nasional 7 September 2025

    Tanda Zaman, Pertobatan Nasional, dan Komisi Independen
    Jurnalis, Mahasiswa S3 Ilmu Politik
    DUA
    frase “tanda-tanda zaman” dan “pertobatan nasional” saya petik dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, sebagai respons moral atas amuk massa selama 28-31 Agustus 2025.
    Hari Minggu, 31 Agustus 2025, di tengah panasnya situasi politik Ibu Kota, saya bersama sejumah teman berbincang dengan Kardinal Suharyo.
    Perbincangan tak lepas dari suasana yang penuh kegelisahan. Negeri sedang tak karu-karuan. Amuk massa belum reda.
    Penjarahan terjadi di rumah beberapa anggota DPR dan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gedung DPRD Makassar dibakar. Gedung Grahadi di Surabaya luluh lantak.
    Apa salah dan dosa Gedung Grahadi? Mengapa tak bisa dicegah? Kantor polisi di berbagai daerah turut jadi sasaran. Tuntutan agar DPR dibubarkan berseliweran di ruang publik.
    Dalam percakapan itu, Kardinal Suharyo berkata lirih, tapi tegas, “Elite seharusnya bisa membaca tanda-tanda zaman”.
    Ia tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “tanda-tanda zaman”. Namun, dalam kesempatan lain, Kardinal menyerukan pertobatan. Sebuah ajakan spiritual yang sarat makna: kesadaran akan kesalahan kolektif, dan dorongan untuk berbalik arah sebelum semuanya terlambat.
    Peristiwa 28-31 Agustus 2025, masih menyimpan kabut tebal. Ada unjuk rasa sebagai ekspresi sumpek rakyat, tapi ada juga “Gerakan 28-31 Agustus 2025” dengan tujuan tertentu yang sistematis.
    Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi juga terjadi unjuk rasa besar, seputar penolakan revisi UU KPK (2019), pemberlakuan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres. Namun, dampak dari ketiga unjuk rasa tidak separah seperti sekarang.
    Peristiwa 28-31 Agustus 2025, justru menimbulkan banyak tanya. Pembagian kekuasaan sebenarnya hampir sempurna. Hanya PDIP dan Nasdem yang tak ada dalam kabinet.
    Ormas terbesar sudah berada dalam barisan kekuasaan. Relawan diakomodasi dalam kabinet atau komisaris BUM. Kabinet didukung koalisi super-mayoritas.
    DPR menjadi proksi dari kekuasaan. Kekuasaan sedang menuju otokratisasi sebagaimana kajian
    Varieties of Democracy
    (2024).
    Namun, ada juga pandangan konsolidasi otokratisasi itulah yang menyebabkan disfungsi lembaga pranata demokrasi. Dan, kini konsolidasi otokratisasi mendapatkan perlawanan.
    Situasi 2025, berbeda dengan Peristiwa Malari 1974. Meski berlatarbelakang antimodal asing, Malari 1974 adalah pembelaan warga sipil terhadap demokrasi liberal atas arah demokrasi terpimpin yang dilakukan Presiden Soeharto.
    Sedang pada Agustus 2025, polanya lebih mirip perlawanan warga sipil untuk membela reformasi dalam konteks konsolidasi otokratisasi.
    Spekulasi banyak, analisis berseliweran, narasi bersaing. Namun, di balik semua itu, ada realitas yang hampir pasti bisa dibaca. Sejumlah latar belakang krisis tampak jelas, seperti bara dalam sekam yang lama diabaikan.
    Pertama, akumulasi kekecewaan publik yang menahun. Kesenjangan sosial yang menganga tak tertanggulangi.
    Berdasarkan data Bank Dunia per Juni 2025, ada 194 juta orang miskin di Indonesia. Angka ini tentu bisa diperdebatkan tergantung mistar yang dipakai—Bank Dunia atau BPS—namun rasa lapar tidak bisa disangkal dengan metodologi.
    Pengangguran merajalela. Orang kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, harga-harga naik.
    Dalam siniar saya, Chandra Hamzah dari Forum Warga Negara berkata, “Situasi ini ibarat rumput kering. Tinggal dilempar api.”
    Sayangnya, elite kekuasaan sibuk menyangkal realitas ini. Mereka gagal melihat bahwa ketika harapan publik tidak terpenuhi, dan ketimpangan memburuk, maka benih ledakan sosial sedang ditanam.
    Inilah yang disebut Ted Gurr sebagai
    relative deprivation
    : kemarahan rakyat lahir dari jurang antara ekspektasi dan kenyataan yang makin menjauh.
    Kedua, tata kelola pemerintahan. Pemerintah tampak gamang dan terkesan coba-coba dalam membuat kebijakan.
    Wacana kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen diluncurkan, diprotes publik, lalu dibatalkan.
    Penataan distribusi gas melon 3 kg diusulkan, lalu ditarik. Rencana pemblokiran rekening pasif diumumkan, kemudian diklarifikasi.
    Ada lagi guyonan politik tentang penyitaan tanah mangkrak oleh negara. Wisata Raja Ampat, Papua, dirancang menjadi kawasan tambang nikel.
    Sejarah hendak diluruskan dengan menihilkan tragedi pemerkosaan massal 1998, sebelum akhirnya rencana itu ditunda.
    Bintang Mahaputra diobral. Dana transfer ke daerah dikurangi, menyebabkan pemerintah daerah menaikkan PBB. Meledaklah kasus Pati.
    Semua ini menunjukkan ada masalah besar dalam tata kelola kebijakan publik—termasuk komunikasi politik yang nir-empati, kasar, dan penuh kepercayaan diri berlebihan.
    Pemerintah kurang peka membaca denyut publik, dan tak mampu mengantisipasi letupan di bawah permukaan.
    Dalam kerangka teori
    fragile states
    (Rotberg, 2003), negara seperti ini kehilangan kapasitas dasar untuk merespons kebutuhan rakyat secara adil dan efektif.
    Ketiga, penegakan hukum mengikuti perspektif
    the executive weaponization of law enforcement
    (Thomas Power: 2020).
    Dalam perspektif
    the executive weaponization of law enforcement
    bukan berarti hukum berhenti bekerja sama sekali, melainkan hukum dijalankan secara manipulatif: ditegakkan terhadap lawan, diabaikan terhadap kawan.
    Putusan MK yang mengubah persyaratan calon wapres, tidak dieksekusinya terpidana dan malah dianugerahi jabatan komisaris, mempertontonkan bagaimana penegakan hukum negeri ini.
    Desakan RUU Perampasan Aset harus ditempatkan dalam konstruksi Indonesia adalah negata hukum.
    Keempat, disfungsi institusi demokrasi. Partai politik kian terasing dari rakyat. Mereka menjelma menjadi kartel politik, sibuk mendekatkan diri ke kekuasaan, bukan memperjuangkan aspirasi konstituen.
    DPR tidak lebih dari proksi kekuasaan eksekutif. Ketua umum partai duduk di kabinet dan semua fraksi berbaur dalam koalisi super mayoritas.
    Lembaga legislatif kehilangan daya kritis dan empati. Bayangkan: di tengah penderitaan rakyat, DPR malah menaikkan tunjangan anggotanya dan berjoget-joget dalam Sidang Tahunan MPR.
    Komunikasi publik mereka
    clometan
    , pongah, dan menyakiti rakyat. Dewan Perwakilan Daerah nyaris tak bersuara. Maka rakyat mencari jalannya sendiri.
    Kelima, organisasi masyarakat sipil gagal menjalankan perannya sebagai
    psychological striking force
    atau kekuatan moral yang ampuh sebagaimana pernah diutarakan Nurcholis Madjid dan diulang Usman Hamid.
    Dalam posisi terkooptasi kekuasaan, organisasi masyarakat sipil sangat melemah posisi tawarnya terhadap absolutisme kekuasaan karena terikat konsesi ekonomi.
    Keenam, teknologi digital dan media sosial mempercepat eskalasi konflik. Dalam suasana kacau, informasi menyebar secara
    real-time
    . 
    Namun, bukan hanya kebenaran yang tersebar, tapi juga opini-opini sintetis yang diproduksi oleh pasukan siber.
    Operasi pengaruh ini dijalankan secara sistematis oleh elite politik. Dalam situasi ini, suara publik yang asli justru tenggelam di tengah gelombang manipulasi.
    Inilah yang disebut
    manufactured consent
    —persetujuan publik dibentuk bukan lewat deliberasi rasional, melainkan melalui rekayasa algoritma dan opini sintesis.
    Ketujuh, terjadinya persaingan elite. Seperti dalam Peristiwa Malari 1974 dan Mei 1998, konflik horizontal di masyarakat sering kali dipicu konflik di kalangan elite.
    Dalam waktu 36 jam sejak tewasnya Affan Kurniawan, negeri seperti tanpa kendali. Polisi tak muncul karena mengalami demoralisasi luar biasa setelah meninggalnya Affan.
    TNI belum bisa bergerak karena belum diminta. Penjarahan terjadi. Media sosial menjadi panggung utama. Negara absen.
    Akibat dari semua ini sangat dalam. Sepuluh orang tewas. Banyak yang ditangkap. Polisi luka-luka. Kompol Cosmas yang berada dalam rantis Brimob dipecat. Katanya, dia hanya menjalankan perintah.
    Fasilitas umum dibakar. Gedung DPR dan kantor polisi—dua simbol supremasi sipil—dihancurkan rakyat.
    Pesannya jelas: simbol negara kehilangan legitimasi di mata publik. Presiden Prabowo Subianto menuding ada makar dan terorisme.
    Apa yang bisa dilakukan? Di berbagai forum, tuntutan rakyat mulai terdengar. Ada suara dari Forum Warga Negara, imbauan dari Gerakan Nurani Bangsa, seruan dari Aliansi Akademisi, juga gelombang mahasiswa. Semua menyuarakan hal serupa.
    Pertama, latar belakang peristiwa 28–31 Agustus, harus diungkap tuntas. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi soal makar, terorisme, atau faksionalisasi elite.
    Kedua, dibutuhkan reformasi menyeluruh—terhadap kepolisian, DPR, partai politik, dan kebijakan negara.
    Ketiga, reformasi peradilan menjadi keniscayaan. Kardinal Suharyo merangkumnya secara jernih: “Pertobatan di semua cabang kekuasaan.”
    Namun, bagaimana mungkin reformasi dijalankan oleh aktor-aktor yang justru menjadi bagian dari masalah?
    Dalam kondisi
    low trust society
    , kepercayaan publik tak mungkin pulih lewat manuver elite lama. Dibutuhkan satu struktur baru: semacam Komite Independen atau apapun namanya.
    Komite yang berisi tokoh independen dengan integritas tinggi dan rekam jejak tak tercela. Orang yang tak punya beban politik, dan bisa menjadi penjaga moral sekaligus pemandu arah reformasi untuk memperbaiki republik yang sedang sakit.
    Namun untuk terbentuk, inisiatif ini butuh legitimasi. Dan hanya satu pihak yang saat ini memiliki otoritas untuk menginisiasi: Presiden Prabowo Subianto.
    Pertanyaannya: apakah Presiden Prabowo membaca tanda-tanda zaman? Mengutip Sukidi Mulyadi dalam acara
    Satu Meja The Forum
    , “Presiden terisolasi dengan realitas di Indonesia.”
    Jakob Oetama, pendiri
    Kompas
    , dalam banyak perjumpaan pribadi pernah berpesan, “Jaga negeri ini, jangan sampai
    mrucut
    .”
    “Mrucut” dalam pemahaman orang Jawa adalah tergelincir dari jalur yang seharusnya. Bukan sekadar salah arah, tapi kehilangan arah. Kehilangan etika, kehilangan hati nurani, kehilangan jati diri.
    Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Atau “mrucut” ke arah otoritarianisme atau malah sebagaimana dikhawatirkan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid dalam Haul Nucholish Madjid, masuk dalam tahap fasisme.
    Hari ini, ancaman “mrucut” itu nyata. Demokrasi kita menjauh dari substansinya. Keadilan hanya tinggal kata. Simbol negara tak lagi dimuliakan. Kepercayaan rakyat menguap.
    Namun, sejarah bangsa tidak harus berakhir dengan kehancuran. Tanda zaman bukan hanya isyarat murka, tapi juga panggilan untuk bangkit.
    Dari reruntuhan kepercayaan, selalu bisa tumbuh tunas perbaikan. Dari amarah yang meledak, selalu bisa lahir kesadaran kolektif untuk berubah. Kuncinya pada masyarakat sipil!
    Kuncinya: keberanian elite untuk mendengar. Kerendahan hati untuk bertobat. Dan kemauan untuk menyerahkan agenda reformasi pada yang lebih layak, lebih bersih, lebih jernih.
    Sebab hanya dengan keberanian itu, bangsa ini bisa kembali menemukan pijakan—dan berjalan tegak menatap masa depan. Bukan dalam “mrucut”, tapi dalam “waskita”. Dalam kebijaksanaan membaca zaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS Memang Raksasa, Ekonomi 4 Negara Bersatu dengan China Tetap Kalah

    AS Memang Raksasa, Ekonomi 4 Negara Bersatu dengan China Tetap Kalah

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beijing menjadi pusat perhatian dunia pada Rabu (3/9/2025) saat parade militer besar digelar untuk memperingati 80 tahun kemenangan China dalam Perang Dunia II. Parade tersebut dihadiri sejumlah pemimpin negara, mulai dari Presiden Vladimir Putin, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, hingga Presiden Prabowo Subianto.

    Dari Rusia hingga Indonesia, para kepala negara hadir sebagai bentuk dukungan diplomatik sekaligus penghormatan. Parade ini tercatat menjadi yang terbesar sepanjang sejarah China, yang turut menampilkan kekuatan militer dan visi strategis Beijing di masa depan.

    Prabowo diketahui berangkat ke Beijing pada Selasa (2/9/2025) malam, memenuhi undangan khusus dari Presiden Xi Jinping. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, undangan itu bersifat istimewa karena China secara khusus meminta kehadiran Prabowo dalam parade militer peringatan bersejarah tersebut.

    “Dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah China agar Bapak Presiden dapat menghadiri paling tidak di satu hari acara peringatan 80 tahun dan parade militer pemerintah China,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari situs resmi Setneg, Sabtu (6/92025).

    Kekuatan Ekonomi Negara-Negara yang Hadir

    Selain menjadi ajang unjuk kekuatan militer dan diplomasi, pertemuan para pemimpin dunia di Beijing juga sarat makna dari sisi ekonomi. Hal ini terlihat dari besarnya bobot ekonomi negara-negara yang hadir, yang jika dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB) mampu merepresentasikan porsi signifikan dalam perekonomian global.

    Tahun 2024 menegaskan kembali posisi China sebagai salah satu pusat ekonomi dunia. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$18,74 triliun, Negeri Tirai Bambu tetap kokoh di urutan kedua ekonomi terbesar global, hanya kalah dari Amerika Serikat yang mencatat sekitar US$29 triliun.

    Pertumbuhan 5,0% yang diraih China selaras dengan target resmi pemerintah dalam Sidang Dua Sesi 2024. Meski sedikit lebih rendah dibandingkan 5,2% pada 2023, laju ini tetap mencerminkan pemulihan yang solid ditopang oleh kinerja ekspor yang impresif serta rangkaian stimulus fiskal dan kebijakan terarah yang menjaga momentum pertumbuhan.

    Dominasi China tentu mencuri perhatian, namun forum ini tidak hanya soal Beijing.

    Negara-negara lain yang turut hadir juga membawa bobot ekonomi yang signifikan dalam percaturan global. India, Rusia, Indonesia, hingga Korea Utara, masing-masing berkontribusi membentuk peta kekuatan ekonomi baru yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

    Jika digabungkan, lima negara ini mencatat PDB total sekitar US$26,24 triliun, menurut data Bank Dunia. Angka itu setara dengan 23,5% dari PDB dunia yang pada 2024 diperkirakan sebesar US$111,3 triliun.

    Dengan kata lain, hampir seperempat kekuatan ekonomi global terwakili dalam pertemuan di Beijing ini sebuah fakta yang menegaskan bahwa pertemuan politik juga sekaligus menjadi ajang pertemuan raksasa ekonomi dunia.

    Berikut Pendapatan Domestik Bruto (PDB) April 2025, menurut data dari International Monetary Fund:

    1. Dunia

    Total PDB dunia tercatat sebesar US$ 125,44 triliun.

    2. Amerika Serikat

    PDB: US$ 30,51 triliun.

    3. China

    PDB: US$ 19,23 triliun.

    4. India

    PDB: US$ 4,19 triliun.

    5. Rusia

    PDB: US$ 2,08 triliun.

    6. Indonesia

    PDB: US$ 1,43 triliun.

    7. Korea Utara

    PDB: US$ 0,03 triliun

    Perbandingan dengan Kekuatan Amerika Serikat

    Meski gabungan kekuatan ekonomi China, India, Rusia, Korea Utara, dan Indonesia sangat besar, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, posisinya masih sedikit lebih kecil.

    Pada 2024 PDB Amerika Serikat mencapai US$30,51 triliun atau sekitar 24,6% dari total PDB dunia. Angka ini menegaskan dominasi AS sebagai satu-satunya negara dengan bobot ekonomi paling besar secara individual.

    Artinya, meskipun China dan negara-negara mitranya di forum ini memiliki gabungan ekonomi besar, Amerika Serikat tetap berdiri sebagai satu kekuatan tunggal terbesar dalam perekonomian global.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siap-siap! Akan Ada Diskon Tiket Pesawat Nataru, Ini Bocorannya

    Siap-siap! Akan Ada Diskon Tiket Pesawat Nataru, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan bahwa stimulus menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) berupa diskon tiket pesawat segera terbit. 

    Dudy menyampaikan bahwa pengumuman stimulus direncanakan pada September alias bulan ini, dan berharap dapat lebih cepat disampaikan. 

    “Akan lebih awal [pengumuman] rencananya untuk stimulus. Mudah-mudahan bisa bulan ini [September],” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/9/2025). 

    Dirinya menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

    Meski demikian, Dudy belum dapat menjelaskan terkait skema stimulus untuk tiket pesawat. Apakah akan sama dengan Nataru tahun lalu atau seperti momen Lebaran maupun liburan sekolah yang lalu. 

    “Belum tahu [skemanya] apakah sama seperti stimulus yang kemarin atau sama dengan yang Nataru yang tahun kemarin,” tambah Dudy. 

    Mengingat, pemerintah memberlakukan penurunan harga tiket pesawat domestik hingga 10% pada Nataru 2024. 

    Untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) tersebut menggandeng peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    Sementara pada kuartal I dan kuartal II tahun ini, pemerintah memberikan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat.

    Kala itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp0,94 triliun untuk diskon tarif transportasi dalam bentuk diskon 6% tiket pesawat untuk kelas ekonomi, diskon 30% tiket kereta api, dan diskon 50% tiket angkutan laut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menyampaikan rencana stimulus Nataru 2025 tengah digodok dengan kementerian/lembaga lain di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu, rencana pemberian stimulus itu masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap keputusannya bisa diumumkan secepatnya jelang akhir tahun ini.

    “Semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa planning untuk perjalanan pada akhir tahun,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

    Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan stimulus ekonomi dengan anggaran senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025.

  • LPEM FEB UI Keluhkan Isu Besar yang Belum Terjawab dari ‘Demo Agustus’

    LPEM FEB UI Keluhkan Isu Besar yang Belum Terjawab dari ‘Demo Agustus’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menganggap, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang merespons aksi unjuk rasa atau kerusuhan luas demo Agustus 2025 belum menjawab akar permasalahan yang membuat masyarakat marah saat itu.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), sekaligus peneliti senior LPEM FEB UI Teguh Dartanto mengatakan, pernyataan kepala negara di Istana pada 31 Agustus 2025 belum menjawab isu besar protes kalangan kelas menengah itu, yaitu masalah kesulitan mendapat pekerjaan dengan upah layak, serta minimnya lapangan pekerjaan formal.

    “Respons yang ada dari presiden memang belum cukup meng-address permasalahan yang mendasar. Artinya, masih dalam konteks politik dan keamanan. Tetapi, isu besar terkait dengan protes itu, belum disasar mendalam,” kata Teguh dikutip dari youtube LPEM FEB UI, Kamis (4/9/2025).

    “Ini kan masalah orang lapar, orang frustasi, orang kehilangan pekerjaan. Tetapi, di sisi lain ada yang berbagai angka itu terlihat indah, tapi tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, ia mengatakan untuk menyelesaikan masalah demonstrasi yang berkepanjangan dan meluas ini, Presiden Prabowo Subianto harus tegas mengambil keputusan yang selama ini telah memberatkan rakyatnya sendiri.

    Masalah itu seperti pemangkasan anggaran atau efisiensi yang justru mematikan ekonomi rakyat bawah, hingga pemotongan anggaran transfer ke daerah yang membuat pemerintah daerah menaikkan secara besar-besaran tarif pajak bumi dan bangunan maupun pajak kendaraan bermotor.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah atau TKD sebesar Rp 649,9 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran TKD pada 2025 sebesar Rp 848,52 triliun.

    “Pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan transfer ke daerah, batalkan kenaikan berbagai macam pajak daerah atau moratorium sementara, sehingga ini bisa meredakan, bahwa real yang dilakukan,” ucap Teguh.

    “Karena pajak daerah ini sebenarnya salah satu pencetus utama yang menjadi bergulir seperti bola salju protes-protes ini,” tegasnya.

    Kedua, ia menyarankan, program-program mercusuar Prabowo yang selama ini dibentuk atas dasar keinginan pribadi harus direvisi ulang dengan lebih realistis. Salah satunya terkait dengan program makan bergizi gratis yang telah banyak memakan anggaran. Anggaran MBG pada 2026 mencapai 335 triliun atau naik 96% dibanding 2025 yang senilai Rp 171 triliun.

    “Program ini, MBG ini, yang sangat-sangat menelan biaya paling banyak, dan itu yang merubah struktur anggaran kita, kalau itu misalnya targetnya sudah lah, kita fokus aja misalnya SD ke bawah,” ujar Teguh.

    Ketiga, terkait dengan lapangan pekerja formal yang harus segera direalisasikan pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini yang mayoritas merupakan usia produktif, dan tengah terdampak gelombang besar pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    “Sehingga menurut saya harus ada program-program, misalnya dalam waktu sekejap, ini untuk yang korban-korban PHK kita harus bener-bener bisa melakukan yang namanya on demand application untuk program-program jaminan sosial.,” papar Teguh.

    Sebelumnya, peneliti ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menyebut persoalan utama yang memicu gelombang demonstrasi Agustus 2025 memang terkait dengan krisis kepercayaan kepada pemerintah, akibat runtuhnya legitimasi fiskal.

    Menurutnya, masyarakat diminta membayar pajak, iuran, hingga menerima kebijakan efisiensi pemerintah. Namun di sisi lain, publik melihat tanda-tanda pemborosan, seperti penambahan jumlah kementerian dan lembaga, praktik rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat dan anggota DPR.

    “Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal. Karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh. Dalam teori ekonomi politik kita ketahui bahwa pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara,” ujar Deni dalam diskusi publik CSIS.

    Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi memang stabil di kisaran 5%, namun Deni menilai distribusinya semakin timpang karena bias pada sektor padat modal.

    Gini ratio masih di angka 0,39, kelas menengah yang terus menurun, dan banyaknya masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

    “Kalau pakai standar Bank Dunia yang sekarang mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Belakangan ini tingkat inflasi umum itu rendah, tapi pada waktu tertentu tingkat volatile food sangat tinggi. Misalnya hari ini harga beras itu kisaran Rp14.000 sampai Rp18.000, tengahnya misalnya Rp16.000 itu sangat-sangat membebani masyarakat,” ujarnya.

    Dari sisi ketenagakerjaan, Deni menyoroti tingginya tingkat PHK dan pekerja informal yang tidak dapat menghasilkan pendapatan layak yang mampu mengimbangi biaya hidup.

    Di tengah berbagai beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah justru mencanangkan program-program mahal yang dinilai Deni masih tidak efektif untuk mendorong perekonomian.

    Seperti salah satunya program Makan Bergizi Gratis yang dianggarkan Rp 335 triliun dan anggaran belanja untuk pertahanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban Rp 565 triliun mulai tahun depan.

    “Jadi permasalahannya adalah secara ironis arah dari belanja negara justru juga tidak adil dan malah menambah luka. Belanja bantuan dan perlindungan sosial itu terus mengecil,” ujar Deni.

    “Permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan pertanggungjawaban serta transparansinya itu masih tidak jelas hingga hari ini. Apakah dana-dana yang dikeluarkan itu untuk membeli alat-alat yang baik, yang proper dalam organisasi angkatan pertahanan kita, atau kepolisian kita, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri,” ujarnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran transportasi di atas rata-rata. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakat di Indonesia.

    Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dalam catatan detikcom, berdasarkan data BPS, jika dirinci berikut ini daerah-daerah yang memiliki besaran ongkos transportasi di atas rata-rata:

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup

    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup

    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup

    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup

    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup

    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup

    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup

    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup

    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup

    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (acd/acd)

  • Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan menempatkan dana saldo lebih anggaran (SAL) APBN 2025 ke bank Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa penempatan dana itu dilakukan supaya tidak ada lagi alasan keterbatasan likuiditas dari Himbara. “Itu adalah dananya pemerintah yang tadinya ada di Bank Indonesia. Kami ambil, kami taruh di Himbara. Sehingga Himbara tidak ada alasan likuiditas yang tidak ada, mereka bisa menyalurkan ke koperasi,” jelasnya pada rapat bersama DPD, Selasa (2/9/2025). 

    Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa dana Rp83 triliun akan ditempatkan ke Himbara untuk disalurkan ke Kopdes dengan suku bunga kecil sekitar 2%. Sri Mulyani, menuturkan bahwa suntikan modal ke Kopdes akan memunculkan entrepreneur. Dia juga berharap para kepala desa yang dalam hal ini adalah sebagai pengampu juga memiliki perhatian dan juga komitmen serta kepemilikan terhadap program tersebut.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan Menteri Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa sebagai jaminan. Pada tahun depan, Dana Desa dianggarkan Rp60 triliun. “Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyicil,” paparnya. 

    Sementara itu, Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan melaksanakan rapat koordinasi usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menyuntikkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 kepada himbara untuk pembiayaan program tersebut. 

    Ketua Satgas Kopdes Merah Putih yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan disebut akan memimpin rapat tersebut. “Besok akan ada rapat satgas. Betul Pak Menko yang pimpin,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Tatang juga mengamini bahwa rapat tersebur akan membahas soal penggunaan dana SAL APBN 2025 untuk Himbara itu. Namun, Tatang enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan dana SAL itu. “Lebih baik ke Kemenkeu, ya,” katanya. 

    Adapun, Bisnis telah meminta respons kepada Kementerian Keuangan mengenai penggunaan dana SAL yang tertuang pada PMK Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Upaya konfmasi disampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kabiro KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro. Hanya Deni yang memberikan respons. “Kita cek ke unit terkait dulu,” terang Deni kepada Bisnis. 

    Risiko Tinggi

    Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai alokasi SAL untuk pembiayaan KopDes melalui himbara tampak ambisius sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Namun, dia menilai timing dan risikonya justru menimbulkan kekhawatiran serius. 

    “Di tengah kondisi  perekonomian yang tidak baik-baik saja, serta defisit APBN yang sudah membengkak, penggunaan SAL untuk program berisiko tinggi berarti mengorbankan ruang fiskal yang semestinya bisa diarahkan ke subsidi energi, bantuan sosial, atau program lain yang lebih mendesak,” terang Yusuf kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Yusuf bahkan menilai potensi gagal bayar aau default KopDes bisa memperburuk defisit APBN, apabila tata kelolanya lemah. Akibatnya, pemerintah bisa menambah utang dan memperlemah stabilitas sistem keuangan. 

    Dia menyoroti juga kondisi sosial politik Indonesia yang saat ini panas akibat gelombang demo besar-besaran. “Kebijakan ini rawan dipersepsikan sebagai proyek mercusuar yang menghambur-hamburkan dana negara, alih-alih solusi nyata untuk menjaga daya beli rakyat,” ujarnya.

  • Nilai Tambah Manufaktur RI Peringkat 13 Dunia, Tembus Rp 4,3 Kuadriliun

    Nilai Tambah Manufaktur RI Peringkat 13 Dunia, Tembus Rp 4,3 Kuadriliun

    Jakarta –

    Indonesia mencatat capaian penting di sektor manufaktur global sepanjang 2024. Data terbaru Bank Dunia menunjukkan nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia tembus US$ 265,07 miliar atau setara Rp 4.349 triliun (kurs Rp 16.400)

    Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dunia, melampaui rata-rata MVA global yang hanya US$ 78,73 miliar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, capaian ini mencerminkan daya saing manufaktur yang semakin kuat.

    “Data terkini yaitu dari Global Manufacturing Value Added atau MVA pada tahun 2024 yang dirilis oleh Bank Dunia, nilai MVA Indonesia pada tahun 2024 mencapai US$ 265,07 miliar dolar, jauh melampaui rata-rata MVA dunia yang sebesar hanya US$ 78,73 miliar,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

    Industri manufaktur di Indonesia dinilai memiliki struktur yang cukup mendalam dari sektor hulu sampai hilir. Hal ini berdampak positif pada peningkatan nilai tambah (value added) sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memimpin jauh di atas Thailand yang berada di urutan kedua. Menurut Agus, MVA Thailand hanya setengah dari nilai MVA Indonesia.

    “Di Asia Tenggara tentu kita pasti lebih tinggi dari negara-negara lain dan ranking kedua MVA di Asia Tenggara atau ASEAN itu diduduki oleh Thailand yang jumlah atau nilai MVA-nya hanya setengah dari jumlah atau nilai MVA yang dicatat oleh Indonesia,” ungkapnya.

    Agus juga menegaskan bahwa Indonesia masih di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan untuk level Asia. Namun, Agus optimis dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mampu menyusul MVA negara-negara lain.

    “Kami sangat meyakini dalam lima sama sepuluh tahun ke depan kalau kita bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk sektor manufaktur, kita akan mudah bisa menyusul negara-negara yang tadi saya sampaikan,” tutup Agus.

    (ily/ara)

  • Ongkos Transportasi Masyarakat RI 12,46% dari Biaya Hidup, di Atas Standar Dunia

    Ongkos Transportasi Masyarakat RI 12,46% dari Biaya Hidup, di Atas Standar Dunia

    Jakarta –

    Pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup.

    Sementara itu, menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dia menekankan bahwa digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out memiliki peran penting dalam menghasilkan data perjalanan.

    “Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut,” ujar Risal.

    (acd/acd)