Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Shorfall Pasti Melebar, Akankah APBN Purbaya Selamat dari Ancaman Defisit 3%?

    Shorfall Pasti Melebar, Akankah APBN Purbaya Selamat dari Ancaman Defisit 3%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB.

    Namun demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci apa saja strateginya untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%. Apalagi, tekanan APBN 2025 terus terjadi. Shortfall pajak sudah hampir dipastikan melebar dari outlook APBN yang dipatok sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Kalau mengutip Maklumat Direktur Jenderal Pajak, untuk terbebas dari ancaman pelanggaran konstitusional, penerimaan pajak tahun ini minimal harus finish di angka Rp2.005 triliun.

    Sejauh ini Purbaya hanya mengatakan pihaknya masih menghitung arus keluar masuk kas APBN jelang penutupan 2025. 

    Untuk itu, Purbaya belum bisa memastikan apabila defisit APBN akan melebar dari outlook 2,78% terhadap PDB kendati penerimaan pajak masih di bawah target. 

    “[Defisit] masih dihitung, karena angkanya bergerak terus nih. Kami tunggu yang masuk ke sini berapa, terus PDB-nya juga berapa, akan geser kan,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Dari sisi penerimaan, Purbaya menyebut Kemenkeu masih bisa mengandalkan setoran penerimaan di luar pajak yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satunya berasal dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sekitar Rp3 triliun. 

    “Katanya pak Jaksa Agung ngasih Rp2 triliun-Rp3 triliun tuh. Dari barang yang dirampas itu lho, [Satgas, red] PKH itu. Itu kan PNBP. Untuk saya kan yang penting uangnya cukup,” jelasnya.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa tekanan yang dihadapi pemerintah cukup besar terhadap keseimbangan fiskal. Namun, dia belum bisa memastikan dampaknya terhadap pelebaran defisit dari outlook 2,78% terhadap PDB. 

    “Ini kan masih bergerak angkanya. Kelihatan sih tekanannya cukup besar, tetapi kami jaga di level yang aman,” ungkapnya.

    Realisasi Sementara APBN

    Adapun sampai dengan akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan negara baru terkumpul Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook lapsem I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Sumbangsih terbesar yakni pajak, baru terkumpul Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook Rp2.067,9 triliun. 

    Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp532,9 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Realisasinya sudah 80,5% terhadap outlook yakni Rp662 triliun (2,78% terhadap PDB). 

    Wanti-wanti Bank Dunia

    Sementara itu, Bank Dunia memberi peringatan terkait kesehatan fiskal Indonesia dalam jangka menengah. Lembaga multilateral tersebut memproyeksikan defisit APBN akan melebar secara konsisten hingga mendekati batas psikologis 3% hingga 2027, seiring dengan penurunan rasio pendapatan negara dan peningkatan beban utang.

    Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memperkirakan defisit keseimbangan fiskal akan berada di level 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 dan bertahan di angka yang sama pada 2026.

    Angka itu diproyeksikan terus melebar menjadi 2,9% terhadap PDB pada 2027, nyaris menyentuh ambang batas defisit fiskal sebesar 3% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

    Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit Oktober 2025 yang tercatat sebesar 2,0% terhadap PDB, maupun target UU APBN 2026 yang mematok defisit di level 2,7%.

    Pelebaran defisit tersebut tidak lepas dari tekanan berat pada sisi pendapatan negara. Bank Dunia mencatat rasio pendapatan negara terhadap PDB diproyeksikan terjun bebas dari realisasi 13,5% pada 2022 menjadi hanya 11,6% pada 2025, sebelum sedikit membaik ke level 11,8% pada 2026.

    “Pendapatan yang berkurang akibat penurunan harga komoditas, percepatan pengembalian pajak [restitusi], serta pengalihan dividen BUMN ke Danantara menjadi faktor utama,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (17/12/2025).

    Konsekuensi dari seretnya pendapatan dan melebarnya defisit adalah kenaikan rasio utang pemerintah. Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Pemerintah Pusat akan terus mendaki dalam tiga tahun ke depan.

    Dari posisi 39,8% terhadap PDB pada 2024, rasio utang diperkirakan naik menjadi 40,5% pada 2025, 41,1% pada 2026, dan menembus 41,5% pada 2027.

    Kenaikan stok utang ini terjadi di tengah beban biaya dana (cost of fund) yang masih tinggi. Bank Dunia mencatat rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan tercatat mencapai 20,5% hingga Oktober 2025.

    Artinya, 1/5 pendapatan negara digunakan hanya untuk membayar kewajiban bunga utang pemerintah. Ini mengindikasikan sempitnya ruang gerak belanja pemerintah untuk sektor-sektor produktif lainnya.

    Oleh sebab itu, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu mewanti-wanti bahwa risiko fiskal dari sisi domestik cukup nyata. Pendapatan yang lebih rendah dari perencanaan dapat menguji kepatuhan pemerintah terhadap disiplin fiskal dan berpotensi membatasi belanja negara.

    “[Perlu] penguatan administrasi dan kebijakan perpajakan di tengah kondisi harga komoditas yang kurang menguntungkan, guna menyediakan ruang fiskal untuk pengeluaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” saran Bank Dunia.

    Dalam laporan yang sama, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan stagnan di kisaran 5% hingga 2025. Perinciannya, 5% pada 2025, 5% pada 2026, dan 5,2% pada 2027.

  • Kisah Assad Hidup Mewah di Rusia Usai Kabur dari Suriah

    Kisah Assad Hidup Mewah di Rusia Usai Kabur dari Suriah

    Moskow –

    Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan keluarganya kini hidup tenang dalam kemewahan di Moskow, Rusia. Assad, yang berkuasa sekitar 24 tahun di Suriah, kini kembali ke profesi lama sebagai dokter mata.

    Kehidupan Assad dan keluarganya setelah kabur dari Suriah itu, seperti dilansir Al-Arabiya, Selasa (16/12/2025), dilaporkan oleh media terkemuka Inggris, The Guardian, yang mengutip sumber-sumber dekat keluarga Assad. Assad telah menjalani pelatihan sebagai dokter mata di London, Inggris, sebelum mengambil alih peran ayahnya sebagai Presiden Suriah sejak tahun 2000.

    Dia dan keluarganya melarikan diri dari Suriah pada awal Desember 2024 lalu. Saat itu, pasukan oposisi bergerak maju ke Damaskus dari berbagai arah.

    Menurut laporan The Guardian, Assad dikawal oleh pasukan Rusia ke pangkalan udara Khmeimim di pantai Suriah dan diterbangkan ke luar negeri. Selama menjabat, Assad memang dekat dengan Rusia.

    Mengutip sumber yang dekat dengan keluarga mantan pemimpin Suriah itu, The Guardian menyebut Assad melanjutkan studi kedokteran selama berada dalam pengasingan. Assad juga disebut sedang mempelajari bahasa Rusia.

    “Dia sedang mempelajari bahasa Rusia dan kembali mengasah kemampuan oftalmologinya. Itu adalah hobinya, dia jelas tidak membutuhkan uang. Bahkan sebelum perang di Suriah dimulai, dia secara teratur mempraktikkan oftalmologinya di Damaskus,” sebut sumber tersebut.

    Keluarga Assad diyakini tinggal di Rublyovka, distrik elite di sebelah barat Moskow yang menjadi tempat tinggal para tokoh politik senior dan pengusaha kaya. Menurut laporan The Guardian, sebagian besar kekayaan keluarga Assad telah dipindahkan ke Rusia setelah sanksi-sanksi Barat diberlakukan pada tahun 2011 menyusul penindakan keras Assad terhadap unjuk rasa antipemerintah saat itu.

    Meskipun memiliki keamanan finansial, Assad dan keluarganya dilaporkan sebagian besar terisolasi dan berada di bawah pengawasan ketat otoritas Rusia.

    “Kehidupannya sangat tenang. Dia hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar,” tutur seorang teman keluarga Assad.

    Laporan The Guardian juga menyebut Assad dicegah untuk berkomunikasi dengan para mantan pejabat senior rezimnya. Assad diyakini hanya berhubungan dengan segelintir mantan ajudan istana kepresidenannya, termasuk Mansour Azzam dan Yassar Ibrahim.

    Seorang sumber yang dekat dengan Kremlin mengatakan Assad tidak lagi relevan secara politik bagi kepemimpinan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut tak peduli dengan tokoh yang telah kehilangan kekuasaan.

    “Putin memiliki sedikit kesabaran terhadap para pemimpin yang kehilangan kendali atas kekuasaan, dan Assad tidak lagi dipandang sebagai tokoh berpengaruh atau bahkan tamu yang menarik untuk diundang makan malam,” sebut sumber tersebut.

    Kondisi Suriah Setahun Setelah Assad Tumbang

    Dilansir DW, 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Assad tumbang. Kekuasaan dinasi Alawi itu tumbang setelah selama lebih dari 50 tahun menguasai Suriah.

    Dinasti Alawi berkuasa dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

    Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

    Pada Januari 2025, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

    Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah Assad. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi ‘lanskap keamanan yang terfragmentasi’.

    Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam dan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze.

    Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya. Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

    Suriah juga menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

    Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam.

    Kondisi itu dikhawatirkan akan membuat konsolidasi kekuasaan berpusat di tangan al-Sharaa. Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersebut.

    Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme. Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri.

    Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bebas berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

    Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan China. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

    Sekitar 2,9 juta warga Suriah yang sempat kabur saat perang sipil juga tercatat telah kembali. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi itu akan menemui kehancuran di kampung halaman mereka. Hampir semua permukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

    Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250-400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

    Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025 ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

    Lihat juga Video ‘Presiden Suriah Serukan Perdamaian di Tengah Bentrokan Maut’:

    Halaman 2 dari 5

    (haf/haf)

  • Kurs Dolar AS Hari Ini, Rupiah Loyo Selasa 16 Desember 2025

    Kurs Dolar AS Hari Ini, Rupiah Loyo Selasa 16 Desember 2025

    Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan mata uang rupiah berada direntang Rp 16.660 hingga Rp 16.690, melemah pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa 16 Desember 2025.

    “Untuk perdagangan (hari ini), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 16.660 – Rp16.690,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025). Adapun pada Senin (15/12/2025) mata uang rupiah mengalami pelemahan di level Rp 16.667.

    Ibrahim memaparkan faktor pendorong pelemahan rupiah dari dalam negeri, yakni di tahun 2026 berpotensi menjadi salah satu tahun paling tidak terduga dalam beberapa dekade terakhir.

    Kompetisi antara negara besar berpotensi semakin tajam, aliansi global berpotensi bergeser, dan konflik yang sebelumnya bersifat regional berpotensi meluas.

    “Bahkan, berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global bakal melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar,” ujarnya.

    Perlambatan ini disebabkan oleh perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan bukan sekadar efisiensi, utang publik di banyak negara yang berada pada titik tertinggi, dan perkembangan teknologi yang lebih pesat ketimbang penerbitan regulasi baru.

    Selain itu, Valuasi aset di sejumlah negara berada di posisi rentan setelah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem perbankan juga belum benar-benar pulih akibat tekanan kredit bermasalah dan kerugian portofolio di tengah suku bunga tinggi.

     

  • Siap-siap Rupiah Loyo Lagi Hari Ini, Bisa Sentuh Level Ini

    Siap-siap Rupiah Loyo Lagi Hari Ini, Bisa Sentuh Level Ini

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan mata uang rupiah berada direntang Rp 16.660 hingga Rp 16.690, melemah pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa 16 Desember 2025.

    “Untuk perdagangan (hari ini), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 16.660 – Rp16.690,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025). Adapun pada Senin (15/12/2025) mata uang rupiah mengalami pelemahan di level Rp 16.667.

    Ibrahim memaparkan faktor pendorong pelemahan rupiah dari dalam negeri, yakni di tahun 2026 berpotensi menjadi salah satu tahun paling tidak terduga dalam beberapa dekade terakhir.

    Kompetisi antara negara besar berpotensi semakin tajam, aliansi global berpotensi bergeser, dan konflik yang sebelumnya bersifat regional berpotensi meluas.

    “Bahkan, berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global bakal melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar,” ujarnya.

    Perlambatan ini disebabkan oleh perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan bukan sekadar efisiensi, utang publik di banyak negara yang berada pada titik tertinggi, dan perkembangan teknologi yang lebih pesat ketimbang penerbitan regulasi baru.

    Selain itu, Valuasi aset di sejumlah negara berada di posisi rentan setelah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem perbankan juga belum benar-benar pulih akibat tekanan kredit bermasalah dan kerugian portofolio di tengah suku bunga tinggi.

    Era suku bunga yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama juga berpotensi menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026. Ketidakpastian sosial dan politik juga meningkat.

     

  • Nilai Tambah Manufaktur RI Tertinggi di ASEAN, Unggul dari Vietnam-Thailand

    Nilai Tambah Manufaktur RI Tertinggi di ASEAN, Unggul dari Vietnam-Thailand

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut bahwa Indonesia mencatat capaian penting di sektor manufaktur global. Hal ini terlihat dari capaian Manufacturing Value Added (MVA) yang dirilis Bank Dunia dengan nilai MVA Indonesia tembus US$ 265,07 miliar atau Rp 4.400 triliun (kurs Rp 16.600).

    Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dunia, melampaui rata-rata MVA global yang hanya US$ 78,73 miliar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, MVA merupakan salah satu cara mengukur kinerja manufaktur sebuah negara.

    “MVA yang dicatat oleh Indonesia itu pada tahun 2024 tercatat US$ 265 miliar, jauh di atas rata-rata MVA yang dicatat oleh dunia yang hanya US$ 78,73 miliar. Dan angka ini memposisikan Indonesia pada tingkat atau peringkat ke-13 global,” sebut Agus dalam agenda Business Matching 2025 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

    Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memimpin jauh di atas Thailand yang berada di urutan kedua dengan nilai US$ 128,04 miliar. Indonesia juga mengungguli Vietnam dengan angka US$ 116,38 miliar di posisi ketiga, dan Malaysia dengan nilai MVA 94,93 miliar di posisi keempat.

    “Vietnam kita lihat, jadi selama ini pengamat yang mengatakan bahwa Vietnam bla bla bla. Jadi kalau kita lihat dari data ini, sudah dengan mudah menggambarkan bahwa size ekonomi kita, size manufaktur kita, termasuk penciptaan MVA kita jauh lebih besar,” tambah Agus.

    Di kawasan Asia, Indonesia masih di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan untuk level Asia. Namun, Agus optimis dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mampu menyusul MVA negara-negara lain.

    “Kalau kita lihat di layar, angka Indonesia 265 kita bandingkan dengan Brazil, Rusia, dan UK itu hampir-hampir sama. Jadi tinggal sedikit saja kita perlu melakukan berbagai upaya agar kita bisa meningkatkan peringkat kita. Sedangkan di Asia kita masih pada posisi ke-5, masih di bawah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India,” beber Agus.

    MVA mencerminkan besarnya nilai tambah yang benar-benar diciptakan dan tinggal di dalam negeri, bukan sekadar volume produksi. Semakin besar penggunaan produk buatan dalam negeri, semakin kuat industri nasional dan semakin besar nilai ekonomi yang berputar di Indonesia.

    (ily/ara)

  • Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

    Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

     

    Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

    Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

    “Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

    Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.

    Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.

     

  • Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

    Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

     

    Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

    Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

    “Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

    Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.

    Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.

     

  • Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa? Megapolitan 14 Desember 2025

    Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa? Megapolitan 14 Desember 2025

    Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa?
    Guru Besar Ilmu Manajemen, Dosen Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Institut Perbanas
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    JAKARTA
    bukan kota miskin. Jakarta adalah kota kaya. Namun justru di kota paling kaya di Indonesia inilah ketimpangan paling telanjang terlihat. Ketika Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa gini ratio sulit turun karena “orang kaya di Jakarta banyak banget” (Kompas.com, 13/12/2025).
    Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai alarm keras, bukan sekadar penjelasan teknokratis. Ia menandai bahwa pertumbuhan
    Jakarta
    berlari kencang, tetapi tidak berjalan bersama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025
    gini ratio
    DKI Jakarta mencapai 0,441, meningkat dari 0,431 pada September 2024, sekaligus menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 0,375 (BPS, 2025).
    Gini ratio sendiri bukan istilah baru dan bukan pula sekadar angka statistik. Indeks ini diperkenalkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik dan sosiolog asal Italia, pada tahun 1912, sebagai alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat.
    Nilainya berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (Gini, 1912; Cowell, 2011).
    Hingga kini,
    gini coefficient
    digunakan secara luas oleh lembaga statistik nasional dan internasional—termasuk BPS, World Bank, dan IMF—sebagai indikator utama untuk menilai kualitas
    pertumbuhan ekonomi
    dan keadilan distribusinya (World Bank, 2023; IMF, 2024). Dengan demikian, gini ratio bukan sekadar alat ukur kemiskinan, melainkan cermin distribusi manfaat pembangunan.
    Sebuah wilayah dapat mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, tetapi tetap memiliki gini ratio tinggi jika hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Inilah yang terjadi di Jakarta.
    Tren gini ratio Jakarta menunjukkan bahwa ketimpangan bukanlah kejadian sesaat. Pada 2019, sebelum pandemi, gini ratio Jakarta sudah berada di kisaran 0,39. Selama pandemi, ketimpangan justru meningkat; pada September 2021 tercatat sekitar 0,411. Alih-alih membaik saat ekonomi pulih, ketimpangan kembali melebar hingga 0,431 pada 2024 dan 0,441 pada 2025.
    Data historis ini menunjukkan bahwa selama hampir satu dekade Jakarta secara konsisten menjadi wilayah dengan jurang kaya–miskin paling tajam di Indonesia (BPS DKI Jakarta; Katadata, 2024).
    Konsistensi ini mengindikasikan masalah struktural. Ketimpangan Jakarta bukan akibat guncangan sementara, melainkan hasil dari arah pembangunan yang tidak cukup kuat mendorong pemerataan. Bukan karena miskin bertambah, tetapi kaya berlari terlalu cepat
    Rendahnya angka kemiskinan sering dijadikan pembenaran bahwa kondisi sosial Jakarta masih terkendali. BPS mencatat persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2025 sekitar 4,28 persen, salah satu yang terendah secara nasional.
    Namun teori distribusi pendapatan menegaskan bahwa gini ratio meningkat bukan karena orang miskin bertambah, melainkan karena pendapatan kelompok atas tumbuh jauh lebih cepat dibanding kelompok bawah, sebuah kondisi yang dikenal sebagai
    unequal growth
    (IMF, 2024; World Bank, 2023).
    Jakarta mencerminkan pola ini secara ekstrem. Sektor keuangan, properti, dan ekonomi berbasis aset tumbuh agresif, sementara pendapatan berbasis upah—yang menopang mayoritas warga—bergerak lambat dan tergerus biaya hidup kota. Pertumbuhan ada, tetapi tidak dibagi secara proporsional.
    Sebagai kota global, Jakarta memberi keuntungan besar bagi mereka yang memiliki modal, pendidikan tinggi, dan akses jaringan. Namun bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah, jalan untuk naik kelas semakin sempit.
    Model Galor–Zeira dalam ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa ketimpangan awal menghambat investasi human capital karena kelompok miskin kesulitan mengakses pendidikan dan pembiayaan, sehingga produktivitas mereka tertahan secara sistemik (Galor & Zeira, 1993).
    Di Jakarta, mahalnya pendidikan, perumahan, dan transportasi memperkuat jebakan ini. Mobilitas sosial tidak lagi sekadar soal kerja keras, tetapi soal titik awal yang timpang. Kota tumbuh ke atas, tetapi fondasi sosialnya rapuh.
    Ketimpangan yang tinggi bukan hanya isu keadilan, tetapi juga ancaman stabilitas. IMF mencatat bahwa wilayah dengan gini ratio tinggi cenderung mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap institusi, meningkatnya polarisasi sosial, dan risiko ketegangan politik.
    Dari sisi ekonomi, World Bank menunjukkan bahwa konsentrasi pendapatan pada kelompok atas melemahkan daya beli mayoritas penduduk, sehingga pertumbuhan jangka panjang menjadi tidak berkelanjutan.
    Dalam jangka panjang, ketimpangan juga menurunkan mobilitas sosial antar generasi. Konsep Great Gatsby Curve menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan, semakin kecil peluang anak dari keluarga miskin untuk naik kelas sosial dibanding anak dari keluarga kaya (OECD, 2018).
    Menurunkan gini ratio bukan berarti menahan orang kaya, melainkan memperluas peluang ekonomi bagi yang tertinggal. IMF dan World Bank menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal progresif, investasi pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja produktif merupakan instrumen paling efektif untuk menekan ketimpangan (IMF, 2024; World Bank, 2023).
    Di Jakarta, kebijakan ini berarti keberanian menekan biaya hidup, memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses luas, serta mentransformasi UMKM agar tidak terjebak di sektor informal berupah rendah. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan terus menguntungkan mereka yang sudah unggul sejak awal.
    Pernyataan Gubernur DKI Jakarta seharusnya menjadi titik balik kebijakan, bukan sekadar penjelasan keadaan. Data historis gini ratio menunjukkan bahwa tanpa koreksi arah, ketimpangan Jakarta akan terus tinggi meskipun ekonomi tumbuh.
    Pada akhirnya, pertanyaan paling jujur tetap menggantung: jika gini ratio Jakarta terus menjadi yang tertinggi di Indonesia, Jakarta sesungguhnya dibangun untuk siapa? Untuk segelintir yang telah berada di puncak piramida ekonomi, atau untuk jutaan warga yang berharap bahwa kerja keras mereka benar-benar membuka jalan naik kelas?
    Jakarta tidak kekurangan pertumbuhan. Yang masih langka adalah keberanian untuk membagi kemajuan secara adil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hilirisasi Jadi Strategi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Hilirisasi Jadi Strategi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, DEPOK – Indonesia memiliki potensi yang kuat menuju negara maju dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, memperkuat industrialisasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

    Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan membeberkan gagasan hilirisasi mineral kritis yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya. 

    Dany memaparkan pentingnya lompatan strategi ekonomi Indonesia yakni melalui hilirisasi, inovasi, dan pembangunan mutu SDM. Hilirisasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia karena fokus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. 

    Dengan begitu, kegiatan ekspor bukan sekadar dari komoditas mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Selain itu, Dany juga memperkenalkan sebuah konsep bertajuk “DAI: Distinctive, Adaptive, Inclusive”. Ketiga prinsip ini dapat menjadi kerangka kebijakan agar Indonesia mampu mengambil lompatan ekonomi besar dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai target.

    “Indonesia naik kelas bukanlah narasi politik, tapi ini adalah orkestrasi kerja bersama. Kerja bersama dengan komitmen, dengan hati, dengan tulus. Bukan sekadar kita memahami Astacita, tapi kita bekerja untuk Astacita, maka kita harus mengorkestrasikan itu ke dalam program-program sesuai dengan milestone bidang kita,” ujarnya dalam bedah buku terbarunya yang berjudul “Indonesia Naik Kelas” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jumat (12/12/2025).

    Adapun bedah buku ini dihadiri oleh berbagai pihak seperti akademisi, pelaku industri, pegiat ekonomi hingga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono. 

    Dany juga menyinggung isi bukunya banyak berkaitan dengan angka 8, seperti terdiri dari 88 bab, 80 subbab, dan lebih dari 138 ribu kata. Di dalamnya, Dany membahas tentang konsep nilai tambah, strategi industrialisasi, perbandingan kebijakan beberapa negara, hingga kerangka konsep DAI sebagai fundamental pengembangan industri nasional.

    Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi nasional. Hanya saja, lanjutnya, ada faktor penentu lain yang benar-benar krusial sebagai penentu apakah Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju atau tidak, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Selain hilirisasi sumber daya alam, kita juga jangan lupa pentingnya pendidikan manusia. Dalam hal ini, Indonesia tertinggal jauh,” ujarnya.

    Hashim menyoroti perbandingan historis antara perekonomian Indonesia dengan Korea Selatan pada 1960 silam. Kata dia, Indonesia sempat berada di atas Korea Selatan, namun pada 2025, pendapatan per kapita Indonesia hanya sepersepuluh Negeri Ginseng tersebut.

    Selain pendidikan, Hashim juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Mengacu data Bank Dunia, ia menyebut rasio pajak Indonesia seperti jalan di tempat alias stagnan di angka 12% selama satu dekade, kalah dari Kamboja yang bisa mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 18%. 

    Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan bertransformasi menjadi negara industri maju.

    “Hilirisasi bukan sekadar program. Ini strategi fundamental bangsa untuk memperdalam rantai nilai dan menata ulang arah ekonomi Indonesia,” katanya.

  • James Riady Bicara Keunggulan Ekonomi Indonesia 2026

    James Riady Bicara Keunggulan Ekonomi Indonesia 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi ekonomi dan geopolitik global masih tidak menentu masih menjadi tantangan pada 2026. Namun demikian, Indonesia dianggap memiliki posisi yang unik.

    Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady menyampaikan kondisi global pada akhir tahun ini menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Secara geopolitik, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.

    “Ada tiga indikasinya, yakni kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah.

    James juga menjelaskan betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilah yang sering dilupakan banyak orang. Pertama, transisi politik Indonesia berjalan stabil. Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini.

    Kedua, fundamental makro ekonomi tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

    Ketiga, Indonesia sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia membangun pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

    Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

    Kelima, Indonesia memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

    “Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026. Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon. Namun, Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup,” jelas James.

    Program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan dampak positif. Kadin sebagai mitra pemerintah mendukung penuh program pemerintah. Ini semua memberi alasan kuat untuk optimis.

    Meskipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

    “Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan tahun keberanian,” pungkas James.

    Dia mengimbau para pelaku bisnis untuk menyambut ketidakpastian dengan persiapan. Semua pihak perlu menggemakan narasi ketangguhan Indonesia, bukan narasi kemunduran.

    Berikut pidato lengkap James Riady:

    KADIN Friday Breakfast. Pertemuan Penutup Tahun.
    Catatan WKUK Kadin Luar Negeri. Jumat 12 Desember 2025.

    Selamat pagi, Bapak-Ibu, para sahabat, rekan-rekan Kadin semua, dan khususnya para Ketua Umum Kadin Daerah dan Kepala Komite Tetap dan Komite Bilateral.
    Terima kasih atas kehadiran Anda.
    Pagi ini Breakfast KADIN WKUK Luar Negeri terakhir di tahun. Saya memulai dengan menyampaikan apresiasi yang tulus.
    Forum ini telah menjadi ruang diskusi yang jujur, penuh wawasan, dan penuh kehangatan — tempat para pemimpin bisnis dapat memikirkan bersama tantangan- tantangan kita, dan peluang yang harus kita bentuk bersama.
    Terima kasih atas kehadiran, pikiran, persahabatan, dan komitmen Anda bagi Indonesia.

    1. Dunia Menjelang Akhir 2025: Masa yang Sulit dan Tidak Menentu.

    Saat kita menutup tahun ini, dunia berada dalam kondisi yang sangat rapuh.

    Secara geopolitik, kita memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.
    • Kompetisi negara besar semakin tajam.
    • Aliansi global bergeser.

    • Konflik yang dulu regional kini berpotensi meluas.

    Secara ekonomi, lembaga-lembaga dunia — IMF, World Bank, ECB, OECD — menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.
    • Perdagangan dunia melemah.
    • Rantai pasok direstrukturisasi demi keamanan, bukan lagi sekadar efisiensi.
    • Utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi.
    • Perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi mengikutinya.
    Secara finansial, kerentanan baru muncul.
    • Banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.
    • Sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar — sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.
    • Era suku bunga “lebih tinggi untuk lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026.
    Secara sosial, polarisasi meningkat.
    • Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci — mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di

    Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa — yang semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.
    Jika kita satukan semuanya, 2026 berpotensi menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah:
    • Perlambatan ekonomi global yang lebih tajam.
    • Proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat.
    • Ketidakstabilan energi.
    • Konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar.
    • Disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi.

    Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi.

    2. Namun Indonesia Tahun 2026: Berdiri di Posisi yang Unik.

    Di tengah dunia yang tidak menentu, Indonesia justru tampil berbeda.

    Sering kali kita lupa betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain.
    Pertama, transisi politik kita berjalan stabil.
    Dari luar, dunia melihat kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas — sesuatu yang semakin langka hari ini.
    Kedua, fundamental makro kita tetap solid:
    • Inflasi terkendali.
    • Disiplin fiskal terjaga.
    • Konsumsi domestik kuat.
    • Demografi muda dan produktif.
    • Nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lain.

    Ketiga, kita sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia: pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru — semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.
    Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.
    Kelima, Indonesia punya kombinasi langka: stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh.
    Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

    3. Lalu Apa Artinya? Realistis, Namun Tetap Optimis.

    Kita harus jujur:
    2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global.
    Akan ada badai — sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon.
    Namun Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong.

    Dan yang lebih penting: komunitas KADIN ini memberi kita alasan kuat untuk optimis.
    Karena meskipun dunia penuh ketidakpastian, kita memiliki:
    • Pengusaha yang tetap membangun.
    • Perusahaan yang terus berinvestasi.
    • Inovator yang terus mencipta.
    • Para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

    Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi — dan keberanian.
    Jangan sampai kita menjadi kelompok yang terdiam oleh risiko. Kita harus menjadi komunitas yang bergerak karena peluang.
    Karena kenyataannya adalah:
    Dalam setiap masa disrupsi global, Indonesia secara historis selalu muncul lebih kuat
    — asalkan para pemimpinnya tetap tenang, bekerja sama, dan melihat jauh ke depan.

    4. Ucapan Terima Kasih dan Harapan Menyambut Tahun Baru.

    Kepada semua yang hadir pagi ini:
    Terima kasih atas ide, diskusi, kritik, dorongan, dan kemitraan Anda sepanjang tahun ini.
    Terima kasih karena terus percaya pada Indonesia.
    Terima kasih karena Anda menanamkan waktu, bakat, modal, dan hati Anda ke dalam masa depan bangsa ini.

    Dan ketika kita menatap 2026, harapan saya sederhana:
    • Kita tetap realistis,
    • Namun tetap penuh harapan.
    • Bijaksana dalam kehati-hatian,
    • Namun berani dalam visi.

    Mari kita sambut ketidakpastian dunia bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesiapan.
    Karena cerita Indonesia bukan cerita kemunduran.
    Ini adalah cerita ketangguhan, kreativitas, dan kekuatan yang tenang. Dan kita semua di ruangan ini adalah bagian dari bab berikutnya.
    Terima kasih sekali lagi.
    Selamat Natal bagi yang Kristen.
    Selamat menyambut tahun yang baru bagi semua.
    Semoga 2026 membawa berkat, peluang, dan harapan bagi kita semua.