NGO: WHO

  • Baru Punya 11.000, Jateng Kekurangan Lebih dari 16.000 Dokter
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        19 September 2025

    Baru Punya 11.000, Jateng Kekurangan Lebih dari 16.000 Dokter Regional 19 September 2025

    Baru Punya 11.000, Jateng Kekurangan Lebih dari 16.000 Dokter
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memerlukan tambahan 16.458 dokter untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.
    Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam acara Musyawarah Wilayah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Regional Wilayah IV yang diadakan di Hotel Santika Premiere Semarang pada Jumat, 19 September 2025.
    Sumarno menjelaskan bahwa perbandingan jumlah dokter umum dan spesialis saat ini masih jauh dari kebutuhan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia.
    Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), satu dokter seharusnya melayani 1.000 penduduk.
    “Khusus di Jawa Tengah, saat ini memiliki 11.405 dokter. Sedangkan jumlah idealnya setidaknya 27.863 dokter,” ungkap Sumarno dalam keterangan tertulisnya.
    Lebih lanjut, Sumarno mengungkapkan bahwa lulusan dokter umum dan spesialis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan.
    Dia menekankan perlunya peran AIPKI untuk memperbanyak lulusan baru di bidang kedokteran guna mengurangi kesenjangan yang ada.
    Sumarno juga mengimbau agar asosiasi dapat mengedukasi masyarakat untuk menarik minat pelajar melanjutkan pendidikan di jurusan kedokteran.

    Menurut Sumarno, persepsi masyarakat mengenai mahalnya biaya masuk fakultas kedokteran harus diubah agar semakin banyak calon dokter yang dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia.
    “Barangkali secara akademik di sekolah SMA, mereka punya potensi untuk masuk di kedokteran. Namun, ketika berbicara masalah biaya, banyak yang tidak berani,” katanya.
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Khairul Munadi, juga menyoroti tantangan lain dalam dunia kesehatan di Indonesia, yaitu masalah distribusi.
    Dia menegaskan perlunya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta perguruan tinggi untuk mengatasi tantangan ini.
    “Contoh kecil saja, untuk pendidikan kedokteran dan spesialis, dibutuhkan rumah sakit. Rumah sakit tidak mungkin didirikan sendiri oleh perguruan tinggi, terutama kampus yang baru. Oleh karena itu, perlu bergandengan tangan dan dukungan dari pemerintah daerah,” ungkap Khairul.
    Dalam upaya menuju Indonesia sehat 2045, Presiden Prabowo Subianto berencana membuka 158 program studi kedokteran baru.
    Humas dan Kemitraan AIPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menambahkan bahwa sejak didirikan pada tahun 2001, jumlah fakultas kedokteran yang tergabung dalam asosiasi ini meningkat dari 17 menjadi 127 anggota.
    Keberadaan asosiasi bertujuan untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran.
    Forum ini bertujuan untuk membahas solusi pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam sektor kesehatan saat ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paradoks Perawat Indonesia

    Paradoks Perawat Indonesia

    Jakarta

    Perawat memegang peranan yang penting dalam sistem kesehatan Indonesia, bukan hanya sebagai tenaga pendamping dokter, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan pelayanan kesehatan berlangsung dengan manusiawi dan berkesinambungan. Keberadaan perawat di Indonesia tidak sekadar tentang jumlah, tetapi juga kualitas, dedikasi, dan pengakuan akan perannya sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan.

    Data Kementerian Kesehatan 2025 menunjukkan Indonesia membutuhkan sekitar 40.000-50.000 perawat baru setiap tahun, sedangkan lulusan perawat baru setiap tahun yang berhasil dicetak sekitar 60.000. Sepintas, angka ini menunjukkan “surplus”, tapi ada yang janggal dengan data statistik tersebut.

    Kilas Balik Profesi Perawat di Indonesia

    Sejarah profesi perawat Indonesia dimulai dari era kolonial Belanda. Perawat waktu itu difungsikan untuk melayani tuan-tuan Eropa dan rumah sakit militer. Pasca kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem pendidikan keperawatan nasional melalui Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), yang kemudian berkembang ke jenjang diploma dan sarjana seiring modernisasi pada 1970-2000-an dan saat ini bahkan sudah ada spesialis dan jenjang doktoral.

    Pendirian Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada 1974 dan pengesahan Undang-Undang Kesehatan serta Keperawatan membuat landasan perawat sebagai tenaga profesional semakin kuat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan proporsi tenaga kesehatan di Indonesia masih jelas terlihat, meski perawat mendominasi dengan persentase 38,80% atau sejumlah 582.023 orang.

    Namun, laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dirangkum oleh William Russell pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rasio perawat di Indonesia hanya 2,28 per 1.000 penduduk, padahal idealnya menurut WHO 4 per 1.000 penduduk, menempatkan Indonesia di peringkat keempat terendah di dunia.

    Berjuang Dalam Senyap

    Kita coba masuk lorong waktu ke tahun 2020, saat bencana biologis COVID-19 menerjang Indonesia, disinilah ketahanan infrastruktur kesehatan suatu negara diuji. Gelombang COVID-19 mengubah rumah sakit menjadi “gelanggang tempur”.

    Dokter dan perawat berguguran karena kelelahan dan terinfeksi, sementara pasien berjejal di lorong-lorong tanpa tempat tidur dan oksigen. Nakes terpaksa harus “memilih” siapa yang hidup atau mati akibat keterbatasan ventilator, sementara masyarakat panik berebut ambulans dan tabung oksigen.

    Di balik APD yang pengap, air mata perawat bercampur keringat demi memberi penghormatan terakhir bagi pasien tanpa keluarga yang boleh mendekat. Layanan kesehatan kolaps, dokter junior dipaksa handle ICU, perawat bekerja 24 jam nonstop, dan mayat-mayat dibungkus plastik menumpuk.

    Dalam momen heroik itu banyak dari kita (masyarakat) baru merasa terhubung ikatan emosionalnya dan terharu melihat betapa kerasnya perjuangan para perawat.

    Mereka seperti pahlawan tanpa tanda jasa terutama di saat negara sedang menghadapi krisis kesehatan. Namun, begitu pandemi mereda, kesadaran dan ikatan batin itu kembali mulai longgar dan goyah, profesi ini kembali mendapat stigma pahit sebagai profesi “kelas 2”.

    Surplus Perawat Yang Semu

    Pulau Jawa-Bali menyerap sekitar 70% perawat, sehingga distribusi secara nasional menjadi timpang. Banyak wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) mengalami “kekeringan” perawat. Akibatnya, fasilitas kesehatan di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kesehatan, di sisi lain di kota besar terjadi surplus.

    Dalam penelitian dari Ferry Efendi (2022) Indonesia menghadapi ketimpangan antara surplus dan defisit tenaga perawat. Kebijakan terkait jenjang pendidikan keperawatan, penempatan, dan remunerasi belum sepenuhnya optimal. Program Nusantara Sehat dan pengiriman perawat ke luar negeri masih berdampak minimalis

    Berkaca dari Negara Tetangga

    Indonesia butuh berkontemplasi sejenak, negara-negara tetangga (Asia), seperti Jepang, Taiwan, dan Thailand, yang menghadapi tantangan serupa tetapi memiliki cara berbeda dalam menanggulanginya.

    Menurut International Council of Nurses (ICN) dalam Asia Workforce Forum: highlights widening gap in global supply and demand of nurses menjelaskan bahwa Jepang, menghadapi peningkatan populasi lansia yang signifikan, mereka merespons tantangan ini dengan mengembangkan jalur karier berjenjang bagi perawat, mulai dari Registered Nurse (RN), Certified Nurse (CN), hingga Certified Nurse Specialist (CNS).

    Taiwan mengambil pendekatan berbeda. Mereka memiliki dua jalur pendidikan, yakni Technical and Vocational Education (TVE) dan General University Education (GUE). Sejak awal 2000-an, Taiwan bahkan mengembangkan program Nurse Practitioner (NP) untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis. Dengan pendekatan pada kurikulum internasional dan kemampuan berbahasa Inggris, perawat Taiwan kini sangat diminati di pasar internasional.

    Sementara itu, Thailand mensyaratkan pendidikan minimal Bachelor of Nursing Science (BSN) untuk perawatnya. Pemerintah Thailand secara aktif memberikan insentif khusus dan beasiswa agar perawat mau bertugas di daerah-daerah terpencil. Walaupun demikian, isu “brain drain” ke perkotaan masih menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana dengan Indonesia?

    Pentingnya “Merawat Perawat” Indonesia

    Dunia keperawatan Indonesia memiliki catatan kelam akan tindak korban kekerasan, mulai dari cacian, ancaman, pukulan, hingga pelecehan seksual. saat mengalami segala sesuatu yang tidak memuaskan maka perawat yang akan menjadi “samsak”. Berikut sebagian cuplikan kasus kekerasan terbaru yang dialami nakes perawat:

    Fakta Baru Kasus Pengeroyokan Perawat Saat Pertahankan Tabung Oksigen, 3 Pengeroyok Perawat Puskesmas di Bandar Lampung Mengaku Keluarga Pejabat Dinkes (Kompas, 2021), Perawat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari inisial EL dianiaya keluarga pasien yang meninggal dunia (Detik, 2023), Perawat dianiaya Keluarga Pasien Gara-gara Cabut Jarum Infus di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang (Kompas, 2021) hingga berita Perawat di Garut Dianiaya Keluarga Pasien COVID-19, Terekam CCTV hingga Kronologi (Kompas, 2021).

    Fenomena tidak mengenakkan ini seringkali dipicu oleh emosi keluarga pasien yang tidak terkendali atau mispersepsi terhadap layanan kesehatan. Dampaknya bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi seorang perawat. Data tersebut membuka mata kita bahwa dibalik megahnya rumah sakit ada pejuang kesehatan yang nasibnya memprihatinkan.

    Tantangan kian pelik saat masuk ke urusan dapur (kesejahteraan), masih banyak perawat berstatus honorer atau kontrak dengan gaji yang jauh di bawah standar, padahal tanggung jawab yang mereka pikul sama besarnya dengan para pegawai tetap. Baru-baru ini publik dihebohkan demonstrasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Insentif 2025 nakes RSUP Sardjito yang hanya dibayar 30% (Kompas, 2025), ini menambah daftar panjang catatan kelam kesejahteraan profesi perawat

    Melihat fenomena yang terjadi, maka sudah waktunya Indonesia serius memperhatikan konsep “Merawat Perawat.” Ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi memang kebutuhan mendesak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dengan jelas, jika kesejahteraan perawat ditingkatkan, angka kesalahan medis dan burnout dapat berkurang signifikan.

    Ketika seorang perawat diperlakukan dengan adil, jam kerjanya wajar, dan pendapatannya cukup, ia dapat bekerja lebih tenang dan fokus pada perawatan kesembuhan pasien dan diharapkan tidak akan ada lagi menemukan stigma “perawat galak/perawat judes”

    Refleksi dan Harapan

    Pemerintah sebagai regulator seyogyanya membuat perubahan kebijakan yang berkeadilan. Pertama pemerintah perlu memikirkan strategi insentif yang efektif bagi perawat yang rela bertugas di daerah 3T, beasiswa pendidikan lanjut yang terus digalakkan, serta fasilitas tempat tinggal layak, Kedua, penerapan jalur advanced practice nurse, sebagaimana di Jepang dan Taiwan, bisa memotivasi perawat untuk terus belajar dan naik tingkat pendidikan.

    Ketiga, standar gaji dan tunjangan yang pantas akan berdampak langsung pada kualitas hidup dan layanan yang mereka berikan, Keempat, inovasi layanan di tengah modernisasi praktik mandiri perawat di bidang tertentu, misalnya klinik luka, perawatan geriatrik, atau homecare. Di sinilah regulasi yang jelas soal kewenangan dan perlindungan hukum menjadi krusial.

    Dalam beberapa tahun terakhir, profesi keperawatan di Indonesia telah mengalami sejumlah kemajuan yang cukup membuat optimis. diantaranya adalah berdirinya Kolegium Keperawatan Indonesia, yang menjadi tonggak penting dalam upaya untuk memajukan profesi ini. Kolegium ini berperan sebagai wadah untuk mengembangkan standar pendidikan, praktik, dan penelitian di bidang keperawatan, serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan profesi perawat di Indonesia.

    Menanam pohon, tidak tumbuh dalam sehari, sehingga merawat profesi perawat butuh perjalanan maraton yang panjang dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang terbaik. Maju terus perawat Indonesia.

    Yayu Nidaul Fithriyyah. Ahli di bidang keperawatan onkologi. Dosen Departemen Keperawatan Medikal-Bedah, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, UGM.

    (rdp/imk)

  • Keselamatan Pasien Anak Jadi Sorotan, Kepala BPOM RI Dorong Penggunaan Obat Secara Aman

    Keselamatan Pasien Anak Jadi Sorotan, Kepala BPOM RI Dorong Penggunaan Obat Secara Aman

    Jakarta

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menyoroti pentingnya sistem farmakologis untuk keselamatan pasien, utamanya pada bayi baru lahir dan anak-anak. Menurut Taruna, perlindungan sejak awal kehidupan adalah hak mendasar manusia.

    Menurut data Badan Pusat Statistik hingga Mei 2025, jumlah anak usia 0-4 tahun di Indonesia mencapai 22,75 juta jiwa atau sekitar 9 persen populasi. Sedangkan, angka kelahiran mencapai 4,6 juta per tahun.

    “Keselamatan pasien adalah hak mendasar. Secara khusus, perlindungan ini harus dimulai sejak bayi baru lahir dan anak-anak,” ujar Taruna Ikrar dalam acara National Pharmacovigilance Webinar dalam rangka World Patient Safety Day (WPSD) 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    “Bayi dan anak adalah calon generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh menjadi SDM (sumber daya manusia) berkualitas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

    Taruna mengatakan farmakovigilans dan penggunaan obat yang aman merupakan faktor penting untuk menjamin keselamatan pasien. Sistem ini berperan penting dalam mendeteksi efek samping obat secara lebih dini, meningkatkan pelaporan tenaga kesehatan, memberdayakan keluarga pasien, hingga membangun budaya keselamatan di layanan kesehatan.

    “Kita masih menghadapi kesenjangan dalam kapasitas pelaporan dan kesadaran di kalangan tenaga medis maupun masyarakat dalam melaporkan kejadian tidak diinginkan (KTD), efek samping obat (ESO), maupun kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” tambah Taruna.

    Dalam kesempatan yang sama Deputy Representative WHO Indonesia Momoe Takeuchi mengungkapkan keselamatan pasien adalah isu mendasar yang harus menjadi perhatian semua pihak. Ini khususnya bagi anak-anak dan bayi baru lahir yang menjadi masa depan Indonesia.

    Ia mengapresiasi langkah Indonesia, dalam 2 tahun terakhir telah memperkuat praktik produksi, distribusi, serta pengawasan obat, vaksin, dan produk medis. Namun, Takeuchi juga menyoroti tantangan baru seiring pesatnya perkembangan perawatan medis.

    “Setiap peningkatan dalam keselamatan pasien berarti menyelamatkan nyawa. Pencapaian dalam menurunkan angka kematian anak di berbagai negara membuktikan bahwa layanan kesehatan yang kuat, aman, dan berkualitas adalah kunci,” ujar Momoe.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Ambisi Logam Tanah Jarang China Cemari Sungai Mekong

    Ambisi Logam Tanah Jarang China Cemari Sungai Mekong

    Jakarta

    Para ahli ekologi memperingatkan, beberapa negara Asia Tenggara terancam menghadapi bencana ekologis, kecuali dilakukan tindakan segera untuk meredam ‘booming’ penambangan logam tanah jarang di Myanmar.

    Global Witness, sebuah organisasi pengawas lingkungan dan pelanggaran HAM yang berbasis di London melaporkan, Myanmar memiliki sumber terbesar di dunia unsur mineral tanah jarang berat. Mineral ini penting untuk pembuatan produk teknologi tinggi seperti turbin angin, mobil listrik, serta alat-alat medis.

    Sebagian besar tambang ini terletak di negara bagian Shan, lokasi perang saudara berkecamuk sejak kudeta militer terjadi di Myanmar pada tahun 2021.

    Departemen Pengendalian Pencemaran Thailand awal tahun ini menemukan kadar arsenik hampir empat kali lebih tinggi dari batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di beberapa bagian Sungai Kok, anak sungai Mekong yang mengalir dari Myanmar ke Thailand. Logam beracun lainnya juga terdeteksi pada tingkat yang membahayakan.

    Sungai Kok mengalir melewati provinsi Chiang Rai di Thailand utara sebelum bermuara ke Mekong, di mana konsentrasi arsenik juga dilaporkan telah terdeteksi.

    Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara, yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Para ahli khawatir sistem irigasi yang mengairi hamparan luas lahan pertanian dan pasokan air minum di wilayah tersebut turut terkontaminasi. WHO telah melaporkan bahwa paparan jangka panjang terhadap arsenik dan logam lainnya dapat menyebabkan kanker, gangguan saraf, dan kegagalan organ tubuh.

    “Apa yang kita lihat sekarang hanyalah permulaan,” kata Pianporn Deetes, direktur kampanye International Rivers, sebuah LSM konservasi pada DW.

    “Jika tidak dikendalikan, situasinya bisa memburuk dengan cepat. Kemungkinan ada ratusan tambang ilegal di kawasan hulu, dan air yang terkontaminasi berat menyebar melalui Sungai Mekong dan anak-anak sungainya, dan pada akhirnya menyebabkan pengasaman air yang terjadi hingga ke laut,” kata Deetes.

    Di luar kendali Bangkok?

    Setelah petisi dari komunitas setempat di bulan Juni, otoritas Thailand mengusulkan pembangunan penghalang sedimen bawah air atau bendungan mini di Sungai Kok untuk menjebak endapan beracun agar tidak mencapai desa-desa.

    Namun, kelompok lingkungan mengatakan, infrastruktur semacam itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dapat diselesaikan, sementara krisis sudah di depan mata.

    Bangkok tidak punya banyak pilihan. Masalahnya bersumber dari sebagian besar wilayah di Myanmar, khususnya di negara bagian Shan, di mana tambang-tambang baru di wilayah tersebut berada di bawah kendali United Wa State Army (UWSA), sebuah kelompok bersenjata yang mengelola dua wilayah otonomi khusus di Myanmar. UWSA didukung oleh Cina.

    Reuters melaporkan, UWSA memberikan perlindungan bersenjata untuk operasi pertambangan yang dijalankan oleh perusahaan Cina di sana. Baik penguasa militer Myanmar maupun organisasi internasional tidak memiliki kendali atas wilayah tersebut.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sejauh ini masih belum diketahui apakah pencemaran tersebut masih terkonsentrasi di Thailand utara atau sudah meluas ke negara-negara hilir Sungai Mekong.

    “Sangat mungkin, cemaran bahan kimia beracun dan logam berat terdeteksi di Kamboja,” ujar Brian Eyler, direktur Program Asia Tenggara di Stimson Center, kepada DW. Eyler menambahkan, 60% asupan protein di Kamboja berasal dari tangkapan ikan liar di Sungai Mekong.

    Dalam beberapa minggu terakhir, kelompok masyarakat sipil menyerukan tindakan lebih tegas dari Komisi Sungai Mekong (MRC), sebuah badan antar-pemerintah yang dibentuk Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam pada tahun 1990-an untuk bersama-sama mengelola sungai Mekong.

    “MRC harus segera membangun stasiun pemantauan logam berat, dan memastikan komunitas di seluruh daerah yang dilewati aliran sungai memiliki akses atas informasi yang akurat dan transparan,” desak Pianporn.

    Sejauh ini MRC meremehkan seruan tersebut. Pada bulan Juli, lembaga itu melaporkan kadar arsenik di empat dari lima lokasi pengambilan sampel di Thailand dan Laos di atas batas aman. Namun, MRC hanya menggambarkan situasinya sebagai “masalah lingkungan lintas batas yang cukup serius.”

    Para analis sepakat, tanggung jawab akhir terletak di ‘pundak’ Beijing, yang menguasai sekitar 60% produksi logam tanah jarang global serta hampir 90% proses pemurniannya.

    Sekitar tahun 2010 Cina melarang banyak bentuk penambangan tanah jarang di dalam negeri, karena kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan. Namun, hal ini justru mendorong makin banyak perusahaan Cina untuk berpindah ke selatan, dan mengoperasikan pertambangan di perbatasan Myanmar, khususnya di negara bagian Kachin dan Shan.

    Pada tahun 2018, pemerintah sipil Myanmar melarang ekspor dan memerintahkan perusahaan tambang Cina menghentikan operasi. Namun sejak tahun 2021, ekstraksi terus berlanjut di tengah konflik sipil yang makin meluas di sana.

    Apakah situasinya kian memburuk?

    “Beijing harus menjamin, bahwa semua impor logam tanah jarang hanya berasal dari tambang yang mematuhi hukum dan standar lingkungan Cina,” kata Pianporn kepada DW. “Jika Cina serius ingin memimpin dalam hal ‘peradaban ekologis’, maka mereka harus bertindak secara akuntabel dan transparan,” tambahnya. Namun, jika Beijing merespon dengan keras maka itu akan bertentangan dengan kepentingan nasional mereka di tengah persaingan ketat geopolitis menguasai logam tanah jarang ini.

    Asisten Profesor Dulyapak Preecharatch dan dosen Studi Asia Tenggara di Universitas Thammasat mengatakan, dalam mempraktikkan kebijakan luar negerinya di wilayah seperti Asia Tenggara, dalam hubungan bilateralnya Cina selalu menekankan prinsip kedaulatan negara, di mana mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk peraturan lingkungannya.

    Dengan demikian, Beijing bisa mengatakan, mereka tidak ikut campur dalam penambangan tanah jarang di Myanmar, karena pengawasan terhadap kerusakan lingkungan adalah kedaulatan Myanmar, dan Cina tidak perlu “mempertimbangkan masalah yang dihadapi negara-negara hilir lainnya,” jelas Preecharatch kepada DW.

    “Demam” tanah jarang tidak hanya terjadi di Myanmar. Setidaknya ada 15 tambang teridentifikasi di sepanjang anak sungai Mekong di Laos. Kamboja saat ini belum memiliki tambang tanah jarang berskala besar yang aktif, tetapi eksplorasi sedang berlangsung.

    Para ahli lingkungan khawatir akan adanya reaksi berantai pencemaran di kawasan sungai Mekong.

    “Situasi ini kemungkinan besar akan semakin memburuk,” ujar Eyler dari Stimson Center kepada DW.

    “Ada kemungkinan seluruh populasi ikan di sungai tercemar, dan kawasan lahan basah di sepanjang aliran sungai yang merupakan zona produksi pertanian untuk dunia, tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama,” tambahnya.

    Untuk saat ini, Mekong masih dianggap sebagai salah satu sungai besar yang masih relatif bersih di dunia jika dibandingkan dengan sungai Gangga (India) atau Yangtse (Cina). Namun para ahli khawatir, reputasi itu akan segera hilang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Umumkan Hasil Uji, BPOM RI Tak Temukan Etilen Oksida di Sampel Indomie!

    Umumkan Hasil Uji, BPOM RI Tak Temukan Etilen Oksida di Sampel Indomie!

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengumumkan hasil uji sampel pertinggal mi instan yang diduga mengandung etilen oksida (EtO) di Taiwan. Hasilnya, baik EtO maupun 2-kloroetanol (2-CE) tidak terdeteksi.

    Sebelumnya, Taiwan Food and Drug Administration (FDA) dalam situs resminya mengumumkan bahwa Mi Instan Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kuit mengandung etilen oksida (EtO) sebesar 0,1 mg/Kg. Mengacu pada regulasi yang berlaku di negara tersebut, kadar ini berada di atas batas kuantifikasi atau limit of quantification (LoQ) sebesar 0,1 mg/Kg.

    Namun hasil berbeda didapatkan oleh BPOM saat melakukan uji terhadap sampel pertinggal dari batch yang sama dengan produk yang ditemukan di Taiwan. Hasilnya, tidak ditemukan residu EtO baik untuk parameter EtO (LoQ 0,003 mg/Kg) maupun 2-CE (LoQ 0,005 mg/Kg).

    “Hasil pengujian BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi syarat batas maksimal EtO dan 2-CE di Indonesia, yaitu di bawah 0,01 mg/Kg dan jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan Taiwan FDA,” tulis BPOM dalam penjelasan publik tertanggal 18 September 2025.

    Selain itu, BPOM juga melakukan perluasan sampling pengujian. Artinya, sampel dari batch yang berbeda juga dilakukan untuk memastikan keamanan produk.

    “Hasil pengujian menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak terdeteksi baik EtO maupun 2-CE,” tegas BPOM.

    Terkait perbedaan hasil pengujian ini, BPOM RI akan melakukan klarifikasi kepada Taiwan FDA. Di antaranya terkait metode analisis yang digunakan serta parameter dan kesimpulan ujinya.

    BPOM menjelaskan, EtO merupakan senyawa berbentuk gas yang mudah menguap, umumnya digunakan sebagai pestisida. Reaksi EtO dengan ion klorida yang terkandung dalam bahan lain, termasuk dalam produk pangan, akan membentuk senyawa 2-CE yang merupakan penanda penggunaan EtO dalam produk.

    Indonesia melarang penggunaan EtO sebagai pestisida berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Sedangkan batas maksimal residu EtO ditetapkan sebesar 0,01 mg/Kg melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida.

    Amerika Serikat mengatur batas maksimal EtO sebesar 7 mg/Kg, dan 2-CE sebesar 940 mg/Kg. Sementara di Singapura, batas maksimal EtO ditetapkan sebesar 50 mg/Kg pada rempah-rempah, dan di Uni Eropa total EtO (jumlah EtO dan 2-CE) sebesar 0,01–0,1 mg/Kg.

    “Sampai saat ini, Codex Alimentarius Commission sebagai organisasi internasional di bawah Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) belum mengatur batas maksimal residu, baik untuk EtO maupun 2-CE,” jelas BPOM.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Langkah BPOM Usai Taiwan Larang Produk Indomie Soto Banjar”
    [Gambas:Video 20detik]
    (up/up)

  • Menkes Sarankan 2 Butir Telur Rebus untuk Sarapan, Cukupkah Nutrisinya?

    Menkes Sarankan 2 Butir Telur Rebus untuk Sarapan, Cukupkah Nutrisinya?

    Jakarta

    Belakangan ini ajakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) tentang sarapan sehat dan murah ramai diperbincangkan. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Menkes menyebutkan bahwa dua butir telur rebus bisa menjadi pilihan sarapan praktis dengan biaya hanya sekitar Rp 5.000.

    Pesannya sederhana, sarapan tidak harus mahal, dan lebih baik memulai hari dengan sesuatu yang bergizi daripada tidak sarapan sama sekali. Namun, muncul juga diskusi di masyarakat. Ada yang mengapresiasi idenya karena praktis dan ramah di kantong, tapi ada pula yang mengingatkan bahwa sarapan sebaiknya mengandung gizi seimbang, bukan hanya protein dari telur.

    Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi ajakan ini?

    Nutrisi dalam 2 Butir Telur Rebus

    Menteri Kesehatan dalam videonya yang memiliki hastag Budi Gemar Sharing menyampaikan pesan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Dengan mencontohkan 2 telur rebus, ia ingin menunjukkan bahwa sarapan sehat itu bisa murah, cepat, dan bergizi.

    Dua butir telur sudah mengandung:

    sekitar 12 gram proteinvitamin B kompleksvitamin Dseleniumserta kolin yang penting untuk fungsi otak.

    Konsumsi telur di pagi hari dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian tubuh yaitu 0,8 gram/kgBB. Dari sisi praktis, telur rebus juga mudah disiapkan: cukup direbus beberapa menit, tidak butuh bumbu khusus, dan bisa dibawa ke mana-mana.

    Selain itu, ajakan ini juga punya pesan kalau sarapan tidak harus dengan karbohidrat kompleks atau makanan yang manis-manis seperti sereal, lontong, dan nasi uduk. Karena dapat menaikkan gula darah secara mendadak (glucose spike). Telur adalah bahan makanan yang sangat familiar di hampir semua rumah tangga Indonesia. Dengan harga terjangkau dan ketersediaan luas, pesan ini bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

    Kebiasaan sarapan di Indonesia

    Data Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan 2023 menunjukkan bahwa prevalensi tidak terbiasa sarapan pada anak dan remaja sekitar 16,9 persen – 59 persen dan 31,2% persen pada orang dewasa. Alasan untuk meninggalkan dan mengabaikan sarapan sangat beragam, takut terlambat, terburu-buru, tidak terbiasa, dan tidak ada waktu.

    Survei Kemenkes juga menemukan alasan utama orang melewatkan sarapan adalah tidak sempat menyiapkan makanan pagi. Artinya, faktor praktis memang sangat dominan. Dalam konteks ini, ide sarapan dengan dua telur rebus bisa menjadi solusi sederhana dan realistis.

    Apakah cukup sarapan dengan telur saja?

    Apabila sedang terburu-buru atau aktivitas fisik di pagi hari yang tidak terlalu berat, dua butir telur rebus tentu lebih baik daripada tidak sarapan sama sekali, yang bisa membuat tubuh lemas, sulit konsentrasi, dan cepat lapar. Telur rebus mengandung protein yang tinggi, lemak yang baik, dan berbagai vitamin.

    Sarapan hanya dengan kopi manis atau camilan gorengan juga tidak baik untuk kesehatan, karena tinggi kalori tapi rendah gizi. Sarapan dengan kopi manis dan gorengan bisa menyebabkan lonjakan gula mendadak (glucose spike). Jika setiap hari dilakukan dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe-2.

    Menu sarapan tinggi kalori namun kurang seimbang, seperti nasi uduk atau lontong yang sering kali minim sayuran juga sering dijadikan menu sarapan masyarakat Indonesia. Nasi uduk dan lontong mungkin bisa buat cepat merasa kenyang. Namun, rasa kenyang yang dirasakan tidak akan bertahan lama, sehingga satu hingga dua jam kemudian tubuh akan merasa lapar dan ingin makan lagi. Hal ini dapat meningkatkan asupan kalori harian meningkat, sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas.

    Kalau dilihat dari angka kecukupan gizi (AKG), kebutuhan energi orang dewasa rata-rata 2.000 kalori per hari. Dua telur rebus hanya menyumbang sekitar 140 kalori. Jadi, secara energi masih jauh dari cukup. Tetapi, dari sisi kualitas gizi, telur termasuk makanan padat gizi (nutrient-dense). Dengan kata lain, meski kalorinya tidak banyak, kandungan proteinnya tinggi , sehingga membuat tubuh merasa kenyang lebih lama dan sangat bermanfaat untuk membangun jaringan tubuh serta menjaga fungsi otot.

    Namun menurut Pedoman Gizi Seimbang, melalui kampanye Isi Piringku, sarapan yang baik seharusnya mengandung nutrisi yang lengkap, setiap kali makan dianjurkan ada:

    1/3 porsi karbohidrat1/3 porsi sayur1/6 porsi lauk berproteindan 1/6 porsi buah.

    WHO (2020) juga menekankan pentingnya kombinasi zat gizi pada sarapan untuk menunjang konsentrasi belajar maupun bekerja.

    Kenapa penting ada karbohidrat, lemak, dan serat?

    Sarapan memberikan banyak manfaat berupa energi untuk memulai hari dan meningkatkan produktivitas. Sarapan yang sehat harus mencakup kandungan utama seperti protein, serat, lemak, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks (nasi, ubi, roti gandum, oatmeal) adalah bahan bakar utama tubuh dan otak. Tanpa karbohidrat yang cukup, seseorang bisa cepat lelah, pusing, atau sulit fokus. Tubuh saat bangun membutuhkan karbohidrat karena sudah berpuasa selama tidur.

    Serat dari sayur dan buah membantu pencernaan, menjaga rasa kenyang, serta melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral. Lemak sehat (dari alpukat, kacang, biji-bijian) memberi energi lebih tahan lama dan baik untuk fungsi sel tubuh.

    Risiko jika sering melewatkan sarapan

    Pada anak sekolah, studi ilmiah menemukan hubungan antara kebiasaan tidak sarapan dengan penurunan nilai ujian matematika dan membaca. Pada orang dewasa, tidak sarapan dapat meningkatkan kecenderungan makan berlebihan di siang atau malam hari. Kondisi ini bisa memperburuk pola makan dan mengganggu metabolisme tubuh. Dengan kata lain, sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga mengatur ritme biologis tubuh (circadian rhythm) agar energi lebih stabil sepanjang hari.

    Bagaimana cara menyiasati kalau cuma sempat telur rebus?

    Tidak masalah sesekali sarapan sederhana hanya dengan 2 butir telur rebus. Prinsip gizi seimbang bisa tetap dijaga dengan menyesuaikan makan siang dan malam. Misalnya, jika pagi hanya telur, maka saat jam 10 dan jam 15 (jam ngemil) bisa konsumsi sayur dan buah. Jika tidak, saat siang bisa dipenuhi kebutuhan gizi yang belum terpenuhi di pagi hari dengan menambah sayuran dan buah lebih banyak sebagai pencuci mulut. Siang dan malam hari, tetap makan sesuai porsi Isi Piringku atau Pedoman Gizi Seimbang.

    Prinsipnya, kalau tidak bisa lengkap dalam satu waktu, maka seimbangkan asupan gizi dalam 24 jam.

    Jadi, bagaimana sebaiknya?

    Intinya, tidak ada yang salah dengan ajakan Menkes. Dua telur rebus jelas lebih baik daripada melewatkan sarapan atau mengonsumsi makanan cepat saji yang tidak bergizi.

    Namun, penting diingat bahwa tubuh butuh variasi. Kalau ada waktu, siapkan sarapan yang lebih lengkap dengan tambahan karbohidrat, sayur, dan buah. Kalau tidak sempat, imbangi kebutuhan gizi di waktu makan lain.

    Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah meal preparation sederhana. Misalnya, pada malam hari sudah menyiapkan buah seperti pisang atau buah lainnya yang dipotong dalam wadah, atau merebus ubi sekaligus untuk stok beberapa hari. Dengan begitu, pagi hari bisa langsung dikombinasikan dengan telur rebus tanpa perlu banyak waktu terpakai.

    Dengan begitu, ajakan Menkes bisa dimaknai sebagai pesan sederhana yang mudah diikuti, sementara masyarakat tetap bisa menyesuaikan dengan prinsip gizi seimbang sesuai kondisi masing-masing.

    Halaman 2 dari 5

    Simak Video “Video: Agenda Menkes ke Sumenep, Kebut Akselerasi Imunisasi Campak”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Gaza City

    Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) waktu setempat, saat militer Tel Aviv semakin mengintensifkan serangan terhadap militan Hamas yang diyakini bersembunyi di pusat kota tersebut.

    Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), mengecam serangan Israel, yang disebut telah memicu “gelombang baru pengungsian” di daerah kantong Palestina tersebut.

    Para wartawan AFP dan saksi mata di lokasi menyaksikan arus warga Gaza yang terus-menerus bergerak ke arah selatan dengan berjalan kaki, naik kendaraan, dan menaiki gerobak keledai. Tampak barang-barang ditumpuk tinggi di atas transportasi yang mereka gunakan.

    “Ada tembakan artileri, serangan udara, tembakan quadcopter, dan serangan drone. Pengeboman tidak pernah berhenti,” tutur Aya Ahmed (32) yang berlindung bersama 13 kerabatnya di Kota Gaza.

    “Dunia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka (Israel) ingin kami mengungsi ke selatan — tetapi di mana kami akan tinggal? Tidak ada tenda, tidak ada transportasi, tidak ada uang,” katanya.

    Sejumlah warga Palestina menurutkan bahwa biaya perjalanan ke wilayah selatan Jalur Gaza melonjak drastis, dalam beberapa kasus mencapai lebih dari US$ 1.000 (sekitar Rp 16,5 juta).

    Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukannya melancarkan serangan darat ke Kota Gaza, untuk menghancurkan Hamas. Kemudian pada Rabu (17/9), militer Tel Aviv mengumumkan pembukaan “rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din” bagi warga yang meninggalkan Kota Gaza.

    Juru bicara militer Israel, Kolonel Avichay Adraee, menyebut koridor itu hanya akan dibuka selama 48 jam.

    Serangan terus-menerus ke Jalur Gaza, terutama Kota Gaza, telah memicu kemarahan di kalangan internasional.

    “Serangan militer dan perintah evakuasi di Gaza bagian utara memicu gelombang pengungsian baru, memaksa keluarga-keluarga yang trauma mengungsi ke wilayah yang semakin menyempit dan tidak layak huni,” ujar Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam kritikannya.

    “Rumah sakit, yang sudah kewalahan, berada di ambang kehancuran karena meningkatnya kekerasan yang menghalangi akses dan mencegah WHO mengirimkan pasokan penyelamat nyawa,” sebutnya.

    Beberapa rumah sakit di Gaza melaporkan ada tiga anak di antara 12 korban tewas dalam serangan Israel di Kota Gaza semalam. Sementara badan pertahanan sipil Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 64 orang sepanjang Rabu (17/9), termasuk 41 orang di Kota Gaza.

    Militer Israel juga mengatakan pasukannya terus menargetkan “infrastruktur teror Hamas” dan juga beroperasi di wilayah selatan di Rafah dan Khan Younis.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 65.000 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Peliknya Masalah Gizi Anak di Balik Viralnya Kasus Kecacingan di Indonesia

    Peliknya Masalah Gizi Anak di Balik Viralnya Kasus Kecacingan di Indonesia

    Jakarta

    Kasus balita di Bengkulu yang mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung baru-baru ini menyita perhatian publik. Balita bernama Khaira Nur Sabrina, usia 1 tahun 8 bulan, diketahui mengalami infeksi cacing gelang (Ascaris lumbricoides) dengan kondisi gizi buruk, anemia, hingga adanya larva cacing di paru-paru.

    Sebelumnya, kasus serupa juga ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang balita, Raya, meninggal karena sepsis dan mengeluarkan cacing dari tubuhnya.

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya faktor kebersihan (higiene) dan gizi dalam mencegah penyakit tersebut. Ia mengingatkan, edukasi harus digencarkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

    Fenomena ini membuka mata bahwa kecacingan bukan hanya persoalan medis biasa, melainkan masalah gizi dan kesehatan masyarakat yang kompleks. Infeksi cacing dapat mengganggu penyerapan nutrisi, memicu anemia, hingga menghambat tumbuh kembang anak. Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peran gizi seimbang, perilaku hidup bersih, serta akses layanan kesehatan yang baik merupakan pondasi utama dalam mencegah penyakit yang kerap luput dari perhatian ini.

    Kecacingan dan Kaitannya dengan Gizi Anak

    Cacingan terjadi akibat infeksi cacing parasit yang umumnya ditularkan melalui tanah atau makanan yang terkontaminasi. Tidak pakai alas kaki, tidak mencuci tangan dengan benar, dan buang air sembarangan adalah penyebab lainnya.

    Pada anak-anak, kondisi kecacingan bisa menimbulkan dampak serius. Cacing yang bersarang di usus menyerap nutrisi dari makanan yang seharusnya digunakan tubuh untuk tumbuh kembang. Akibatnya, anak bisa mengalami penurunan nafsu makan, anemia, kekurangan energi kronis, hingga gagal tumbuh (stunting). Jika tidak segera ditangani, bahkan kecacingan dapat menimbulkan infeksi yang berat seperti perdarahan saluran cerna, kerusakan organ vital tertentu, hingga kematian.

    Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2023, lebih dari 267 juta anak prasekolah di dunia berisiko mengalami infeksi cacing, dan sebagian besar berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan gangguan fisik, tetapi juga bisa menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar anak karena tubuh kekurangan zat gizi penting, terutama vitamin A, zat besi, dan protein.

    Dampak Cacingan pada Status Gizi

    Balita adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap dampak gizi buruk akibat cacingan. Salah satu penelitian yang menemukan bahwa anak yang mengalami kecacingan memiliki risiko lebih tinggi mengalami underweight dan anemia dibandingkan anak yang tidak terinfeksi diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia pada tahun 2019.

    Studi dalam Jurnal Ilmu Biologi dan Pendidikan Biologi menemukan bahwa kecacingan juga dapat memperburuk defisiensi zat gizi makro dan zat gizi mikro, seperti vitamin A dan zinc, yang berperan penting dalam imunitas. Anak yang terinfeksi cacing lebih mudah terserang penyakit infeksi lain, sehingga terjadi gizi buruk yang dapat memperlemah daya tahan tubuh, cacing semakin berkembang, dan kesehatan anak kian memburuk.

    Pendapat Ahli: Masalah Gizi dan Pelayanan Kesehatan

    Prof dr Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus Adjunct Professor Griffith University, menilai kasus di Bengkulu mencerminkan tiga hal penting. Pertama, kecacingan masih banyak ditemukan pada anak Indonesia dan tergolong penyakit tropis yang terabaikan. Kedua, kondisi ini berkaitan erat dengan kekurangan gizi pada anak yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat. Ketiga, penguatan layanan rumah sakit sangat diperlukan, terutama dalam kemampuan menangani kasus kecacingan berat.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan kecacingan tidak bisa hanya diselesaikan dengan obat cacing massal, tetapi juga membutuhkan pendekatan menyeluruh yaitu mulai dari gizi, kebersihan lingkungan, hingga kapasitas fasilitas kesehatan.

    Peran Pemerintah, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat

    Pemerintah memiliki peran besar dalam program pencegahan kecacingan nasional, salah satunya dengan pemberian obat cacing secara massal dua kali setahun bagi anak usia sekolah. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan cakupan yang merata, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil.

    Tenaga kesehatan di lapangan perlu aktif memberikan edukasi gizi dan higiene kepada orang tua, guru, dan anak-anak. Misalnya, pentingnya mencuci tangan dengan sabun, memasak makanan hingga matang, dan minum air bersih. Selain itu, pemantauan status gizi anak melalui posyandu juga penting agar kasus gizi buruk akibat kecacingan bisa dideteksi lebih dini.

    Masyarakat sendiri memiliki peran dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sebagaimana yang terdapat di dalam Permenkes No. 15 Tahun 2017 PHBS dapat dilakukan melalui cuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih untuk rumah tangga, menjaga kebersihan dan keamanan makanan, menggunakan jamban sehat, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Orang tua juga perlu memastikan anak-anak tidak bermain di tanah tanpa alas kaki, menjaga kebersihan kuku, serta menyediakan makanan bergizi seimbang di rumah. Partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat program pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menurunkan angka kecacingan.

    Pencegahan dari Sisi Gizi

    Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dari sisi gizi dan kesehatan anak agar kasus serupa tidak terulang:

    1. Pemberian makanan bergizi seimbangSumber protein hewani (ikan, telur, daging ayam, hati) penting untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh.Sayur dan buah kaya vitamin serta mineral untuk daya tahan tubuh.2. Pencegahan anemia dengan zat besiBalita perlu asupan zat besi dari daging merah, hati, atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.Vitamin C dari buah segar membantu penyerapan zat besi lebih optimal.3. Sanitasi dan perilaku hidup bersihCuci tangan dengan sabun sebelum makan.Gunakan alas kaki saat bermain di luar.Jaga kebersihan rumah dan lingkungan dari kotoran hewan.4. Program pemberian obat cacing rutinWHO dan Kementerian Kesehatan RI menganjurkan anak usia 1-12 tahun diberi obat cacing setiap enam bulan sekali.

    Kesimpulan

    Kasus balita di Bengkulu yang mengalami kecacingan hingga cacing keluar dari mulut menjadi peringatan keras bahwa masalah ini masih nyata di Indonesia. Kecacingan tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga berdampak pada status gizi, tumbuh kembang, dan masa depan anak.

    Upaya bersama diperlukan dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menanggulangi masalah yang tidak boleh dianggap sepele ini. Pencegahan melalui edukasi higiene, pemberian obat cacing rutin, serta pemenuhan gizi seimbang adalah kunci utama. Jika tidak ditangani serius, kecacingan akan terus menjadi lingkaran masalah yang mengancam generasi muda penerus bangsa.

    Halaman 2 dari 6

    Simak Video “Video: Dokter Ingatkan soal Tren Beli Obat Cacing Usai Kasus Balita Sukabumi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Video: Dirjen WHO Update Jumlah Pasien Kritis yang Dievakuasi dari Gaza

    Video: Dirjen WHO Update Jumlah Pasien Kritis yang Dievakuasi dari Gaza

    Video: Dirjen WHO Update Jumlah Pasien Kritis yang Dievakuasi dari Gaza

  • Respons Wamenkes soal Kasus Balita Cacingan Muncul Lagi di Bengkulu

    Respons Wamenkes soal Kasus Balita Cacingan Muncul Lagi di Bengkulu

    Jakarta

    Kasus kecacingan kembali dilaporkan di Bengkulu. Terjadi pada balita 1 tahun 8 bulan di Seluma, Bengkulu. Cacing keluar dari mulut dan hidung anak tersebut, bahkan sudah teridentifikasi ‘bersarang’ di paru balita yang bernama Khaira.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan laporan kasus kecacingan yang bermunculan belakangan dikaitkan dengan faktor kebersihan di lingkup masyarakat, utamanya di daerah.

    Pihaknya menyebut akan meningkatkan edukasi di sejumlah wilayah dengan insiden kasus tinggi cacingan.

    “Yang penting adalah higienitas karena itu menyangkut dengan faktor hygiene yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat jadi masalah hygiene akan menjadi masalah penting,” beber dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).

    Menurut Dante, maraknya kasus kecacingan juga menandakan masih adanya persoalan gizi di masyarakat. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan promotif dan langkah preventif untuk mencegah kasus cacingan terus meluas.

    “Dan masalah gizi juga akan menjadi masalah penting karena kejadian terakhir itu meninggal kan tidak spesifik karena kecacingan saja, tapi ada masalah gizi,” pungkasnya.

    Hal ini sejalan dengan apa yang disoroti Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama. Prof Tjandra merinci sedikitnya tiga masalah yang terjadi di balik kecacingan pada anak Indonesia.

    “Kecacingan ini adalah tergolong penyakit tropik terabaikan, jadi kita yang abai. Kedua bahwa kasusnya juga berhubungan dengan kekurangan gizi pada anak Indonesia, artinya masalah gizi memang ada di tengah anak-anak sekitar kita,” beber dia, dalam kesempatan terpisah.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Dokter Ingatkan soal Tren Beli Obat Cacing Usai Kasus Balita Sukabumi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)