NGO: WHO

  • Video Kritik Klaim Tylenol Trump, WHO Ingatkan Kebijakan Berlandaskan Sains

    Video Kritik Klaim Tylenol Trump, WHO Ingatkan Kebijakan Berlandaskan Sains

    Jakarta

    Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan jajarannya terkait keterkaitan Tylenol dan vaksin terhadap autisme bikin geger. Setelah diprotes oleh kalangan medis dan peneliti autisme, kini giliran WHO (World Health Organization) alias Organisasi Kesehatan Dunia yang angkat bicara.

    Juru bicara WHO Tarik Jasarevic mengingatkan agar penanganan isu kesehatan dilakukan dengan mencermati secara benar landasan sainsnya. “Sekali lagi kami sangat berharap semua badan kesehatan nasional yang menangani berbagai isu kesehatan akan benar-benar mencermati apa yang dikatakan sains,” jelas Tarik saat dimintai pendapat seputar kontroversi ini.

    “Ada beberapa studi observasional yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara paparan asetaminofen (bahan aktif dalam Tylenol) atau parasetamol sebelum kelahiran dengan autisme. Namun, buktinya tetap tidak konsisten,” tegasnya.

    Sebelumnya, Donald Trump ditemani Menteri Kesehatan (Menkes) AS Robert F. Kennedy Jr. mengatakan di konferensi pers, Senin (22/9), bahwa ada keterkaitan antara konsumsi Tylenol pada ibu hamil dengan autisme. “Asetaminofen, yang pada dasarnya dikenal sebagai Tylenol selama kehamilan dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko autisme,” ucap Trump.

    Tonton berita video lainnya di sini…

    (/)

    donald trump trump who tylenol asetaminofen autisme sains

  • Video: Dear Trump, Klaim Tylenol Picu Autisme Dibantah WHO Nih!

    Video: Dear Trump, Klaim Tylenol Picu Autisme Dibantah WHO Nih!

    Video: Dear Trump, Klaim Tylenol Picu Autisme Dibantah WHO Nih!

  • Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Jakarta

    Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menginjak usia yang ke-80 tahun minggu ini. Para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk memperingatinya. Namun, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang kian memburuk, dan meningkatnya tantangan tatanan global berbasis hukum, suasana UNGA jauh dari kemeriahan.

    Sebaliknya PBB menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Salah satu penyebab utamanya adalah perpecahan di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait perang Israel di Gaza dan invasi Rusia ke Ukraina. Misi penjaga perdamaian PBB di Afrika juga mendapat kritik.

    Selain itu, tahun lalu sekelompok pakar kebijakan iklim, termasuk di dalamnya mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres, mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan ilmuwan iklim terkemuka Johan Rockstrm, menyebut KTT iklim COP “sudah tidak lagi sejalan dengan fungsinya.”

    Namun, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menekankan pentingnya PBB dalam menangani isu-isu global. “Tidak ada negara yang bisa menghentikan pandemi sendirian. Tidak ada pasukan yang bisa menghentikan suhu bumi yang terus meningkat,” katanya saat berpidato di Sidang Umum PBB, Selasa (23/9) lalu.

    Apa fungsi Sidang Umum PBB (UNGA)?

    Sebagai salah satu dari enam organ utama PBB, UNGA adalah salah satu badan perwakilan utama PBB yang menyediakan ruang untuk merumuskan kebijakan dan mengeluarkan rekomendasi melalui resolusi.

    Namun, resolusi yang dilahirkan UNGA pada dasarnya hanyalah pernyataan niat. Negara-negara menyatakan posisinya untuk disepakati secara internasional. Namun, resolusi ini secara umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

    Apakah PBB benar-benar bisa membantu menciptakan perdamaian?

    Dewan Keamanan PBB (UNSC) dianggap sebagai badan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi selama ini kerap dikritik karena komposisinya anggota tetapnya yang terbatas, yang sering menyebabkan resolusi terblokir.

    DK PBB terdiri dari lima anggota tetap: Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Prancis, negara-negara pemenang Perang Dunia II yang juga pemilik senjata nuklir. Selain kelima negara tersebut ada 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap dua tahun berdasarkan sistem rotasi regional.

    Yang sangat krusial adalah kelima anggota tetap memiliki hak veto — kekuatan untuk membatalkan keputusan secara sepihak. Namun bagi 10 anggota tidak tetap tanpa veto, untuk membatalkan suara dibutuhkan tujuh dari sepuluh anggota untuk menolak resolusi agar suara gagal disahkan.

    Hak veto ini secara konsisten digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, seperti saat AS memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza atau Rusia memveto resolusi untuk menghentikan perang di Ukraina.

    Para kritikus mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi relevan dan representatif. Hal ini terutama berlaku bagi Afrika dan Amerika Selatan, yang tidak memiliki perwakilan tetap di DK PBB.

    Daniel Forti, analis senior PBB di lembaga think tank International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa reformasi sulit dilakukan karena “lima anggota tetap enggan menyetujui perubahan apa pun yang bisa mengurangi pengaruh mereka.”

    “Sedikit sekali yang akan mengatakan bahwa Dewan Keamanan berfungsi dengan baik saat ini,” lanjutnya. “Benturan geopolitik antara AS, Cina, dan Rusia telah membuat Dewan Keamanan PBB hampir tidak mampu merespons konflik-konflik terburuk di dunia sepuluh tahun terakhir. Ini telah merusak kredibilitas DK yang juga merambat pada kredibilitas PBB.”

    Apakah AS yang ‘menarik diri’ membuat PBB terpuruk?

    Pendanaan PBB berasal dari kontribusi para negara anggotanya, dalam bentuk sumbangan wajib berdasarkan ukuran dan pendapat negara, serta kontribusi sukarela, yang umumnya datang dari negara-negara maju.

    Meskipun Amerika Serikat masih memberikan kontribusi, keputusan Donald Trump untuk mengeluarkan berbagai perintah eksekutif yang menarik diri dari beberapa lembaga dan program PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah membuat organisasi ini mengalami kesulitan keuangan.

    Awal bulan ini, Guterres mengusulkan pemotongan anggaran sebesar $500 juta (sekitar Rp. 8,3 triliun) untuk tahun depan, atau sekitar 15% dari anggaran pokok PBB, dari $3,7 miliar (Rp. 61 triliun) menjadi $3,2 miliar (Rp. 53 triliun). Inisiatif seperti Program Pangan Dunia WFP, untuk pengungsi UNHCR, dan WHO yang memerlukan anggaran dana yang lebih besar, kini menghadapi ketidakpastian.

    “Pemotongan dan pembekuan bantuan yang dilakukan Washington memaksa organisasi ini melakukan pengetatan besar-besaran,” kata Forti. “Tidak ada negara lain yang mengambil alih menutup ‘kesenjangan’ dana dukungan AS … Ini berarti lebih sedikit kampanye vaksinasi, lebih sedikit inisiatif pendidikan, dan lebih sedikit dukungan untuk pemukiman pengungsi.”

    Bisakah PBB direformasi dan dibuat lebih relevan?

    Seruan untuk reformasi PBB sudah ada sejak lama, hampir sepanjang organisasi itu berdiri, tetapi kini semakin keras dan meluas. Presiden Irlandia, Michael D. Higgins, tahun lalu menyerukan agar PBB “dirancang ulang untuk masa depan, dengan memberi peran lebih bagi Afrika, Asia, dan Amerika Latin.”

    Pada bulan Februari, Trump berkata: “Saya selalu merasa bahwa PBB punya potensi besar. Tapi saat ini belum memenuhi potensi tersebut.” Ia mengulangi klaim itu lagi dalam Sidang Umum pekan ini.

    Forti juga melihat perlunya perubahan. “Organisasi ini bisa direformasi. Tapi itu akan menjadi jalan yang sulit. Reformasi serius akan memakan waktu dan mungkin menjadi proses yang menyakitkan bagi negara-negara yang bergantung pada PBB,” katanya.

    “Membawa PBB ke era berikutnya akan membutuhkan visi reformasi yang jelas dari Sekretaris Jenderal berikutnya, dan dukungan diplomatik besar dari banyak negara anggota. Organisasi ini telah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Untuk bisa melakukannya lagi, negara-negara harus mampu membuktikan mengapa PBB penting bagi mereka,” tegas analis senior International Crisis Group tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Trump di PBB: Pengakuan Negara Palestina Jadi Hadiah untuk Hamas’:

    (ita/ita)

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat. Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun pejabat setingkat menteri. Kini, dengan tampil langsung, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam forum global yang sarat makna simbolik dan politis.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16. Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3—salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia — masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Presiden Prabowo.

    “Bismillahirrahmanirrahim,

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Shalom, Salve, Om swastiastu,

    Salam kebajikan, Rahayu, rahayu.

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly.

    His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

    It is indeed a great honor to stand in this august General Assembly Hall, among leaders who represent almost all of humanity.

    We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings — each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness.

    The words of the U.S. Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents — including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican revolutions, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom.

    It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN in 1948. “All men are created equal” was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs — an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin — we also continue to face today’ s grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future.

    My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do. 

    In our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity — by the Security Council and this Assembly — gave Indonesia international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the UN Children’s Fund (UNICEF), the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the World Health Organization (WHO) and many, many other United Nations institutions.

    And because of that, Indonesia today stands today on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.

    Madam President, excellencies,

    Our world is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and a blatant disregard for international law and human decency.

    In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations’s Secretary General said, “we cannot give up”. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.

    The UN was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.

    Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger — because years ago this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very Hall.

    Excellency’s, Thucydides warned: “The strong do what they can, the weak suffer what they must.” We must reject this doctrine. The UN exists to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Right cannot be right. Right must be right.

    Indonesia is today one of the largest contributors to United Nation Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations, we will continue to serve where peace needs guardians — not with just words, but with boots on the ground. If and when the Security Council and this Great Assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.

    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.

    Madam President, excellencies,

    I propose to this assembly a message of hope and optimism — grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. It is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great Hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. 

    We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but, we know the world needs a strong United Nations.

    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad whenever we can.

    This year, we recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self‑sufficient in rice and we have exported rice to other nations in need, including providing rice to Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, and investing in climate‑smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident, in a few years time, Indonesia will be the granary of the world.

    As the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in ten years? In twenty years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometres in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. 

    We have to start now. Therefore we choose to confront climate change — not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations.

    We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded land, to reduce forest degradation, and to empower local communities with quality green jobs for the future.

    Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: To lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security.

    Madam President, excellencies,

    We live in a time when hatred and violence can seem like the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth: that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbooks, but from our choices.

    Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and the women? Millions are facing danger at this very moment, as we sit here, they are facing trauma, and irreparable damage to their bodies, they are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?

    Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for multilateral order where peace, prosperity, and progress, are not the privilege of a few but the right of all.

    With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice they deserve. Let us continue humanity’s great journey of ideals — the selfless aspirations that created the United Nations.

    Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilisations: Civilisations of the West, of the East, of the North, of the South. Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world. I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, and humility, overcome hate, overcome suspicion.

    Madam President, Distinguished Delegates,

    We are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history—the path of the moral high ground, path of rectitude, path of justice, humanity, and to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. Not one country can bully the whole community of the human family. 

    We may be weak individually, but the sense of oppression, of injustice, has proven in the history of mankind, will unite with a strong force that will overcome this oppression, this injustice.

    To close, I would like to reiterate again Indonesia’s complete support for the Two-State Solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace without suspicion.

    The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions. We must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.

    Is this a dream? Maybe. But this is the beautiful dream we must work toward together. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.

    Thank you. Terima kasih.

    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Shalom, Om shanti shanti shanti om.

    Namo Budaya.

    Thank you very much.

    May God bless us all, may peace be upon us.

    Thank you very much.”

    “Yang Mulia, para kepala negara, kepala pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian

    Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di Aula Sidang Umum bulan Agustus ini di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. 

    Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini, pertama dan terutama, sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Deklarasi ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, “Semua manusia diciptakan setara.”

    Deklarasi ini membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun, di era kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita sendiri, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.  

    Kami juga terus menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang serius dan berbahaya saat ini, kebodohan manusia yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan kita bersama.

    Nyonya Presiden, Yang Mulia,

    Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan mungkin terdengar paling keras, tetapi di balik kebisingan ini terdapat kebenaran yang lebih tenang bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, dihormati, dicintai, dan mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan, bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan kita.

    Saat ini, situasi bencana di Gaza masih terbentang di depan mata kita. Saat ini, orang-orang tak berdosa menangis minta tolong. Menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tak berdosa? Siapa yang akan menyelamatkan para lansia dan perempuan. Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini, sementara kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan.

    Bisakah kita tetap diam? Akankah jeritan mereka tak terjawab? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia dapat bangkit menghadapi tantangan ini?

    Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang.  Banyak pembicara telah menyatakan bahwa kita harus memperjuangkan tatanan multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dengan persatuan bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana kaum lemah tidak menderita apa yang seharusnya mereka derita, melainkan hidup dalam keadilan yang pantas mereka dapatkan.

    Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina.

    Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kedamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni.

    Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama. 

    Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini.  Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang telah dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan.

    Terima kasih. Wassalamualaikum.”

  • Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB… Nasional 24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB…
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tak hanya berbicara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Presiden Prabowo juga mendapat kesempatan berpidato di Sidang Majelis ke-80 PBB pada Selasa (23/9/2025).
    Ini adalah kali pertama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) berbicara di forum internasional tersebut.
    Sebanyak 16 Kepala Negara mendapat kesempatan berpidato dalam sesi general debate sesi pertama yang digelar pada Selasa pagi waktu Amerika.
    Tema dari sesi
    general debate
    itu adalah “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”.
    Prabowo mendapat kesempatan ketiga berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Sementara itu, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock.
    Mengenakan jas berwarna biru dilengkapi dengan peci, Prabowo tanpa ragu mulai menyapa semua yang kepala negara dan delegasi yang hadir.
    Terlihat juga pin Merah Putih tersemat pada bagian kerah jas Prabowo. Pin itu menandakan bahwa dia adalah Presiden RI.
    Kemudian, tampak mendampingi prabowo anak semata wayangnya, Didit Hediprasetyo.
    Didit menyaksikan langsung Prabowo berpidato bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani di kursi delegasi Indonesia.
    Dia juga terlihat beberapa kali memberikan dukungan kepada Prabowo dengan bertepuk tangan hingga memberikan stading ovation.
    Sementara itu, Prabowo juga tampak bersemangat menyampaikan pandangannya untuk pertama kali di Sidang Majelis Umum PBB.
    Tercatat Prabowo delapan kali menghentakkan meja. Di antaranya saat menceritakan penderitaan rakyat Indonesia di masa penjajahan. Lalu, saat akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan.
    Kemudian, Prabowo juga menghentakkan meja saat menegaskan bahwa Indonesia siap membantu PBB dalam upaya perdamaian.
    “Jika dan ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan,” ujar Prabowo dalam pidato yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.
    “Perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian,” katanya lagi.
    Total, ada delapan kali Prabowo menghentakkan meja termasuk saat mendesak agar Palestina menjadi negara merdeka.
    Semangat yang dibagikan Prabowo di atas podium, membuat delapan kali tepuk tangan bergemuruh di Markas Besar PBB tersebut.
    Di antaranya, saat Prabowo menyebut bahwa Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik.
    Kemudian, saat Prabowo menyatakan dukungan penuh untuk Palestina termasuk menegaskan soal solusi dua negara.
    “Untuk menutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina,” ujarnya.
    Terakhir, tepuk tangan meriah kembali bergema saat Prabowo mengakiri pidatonya. Bahkan, ada sejumlah delegasi melakukan
    standing ovation
    .
    Berikut Pidato Lengkap Prabowo dalam bahasa Inggris:

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her ‎Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly. ‎His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished ‎Delegates, Ladies and Gentlemen.
    It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost, as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.
    ‎The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom, it also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by United Nations in 1948, all men are created equal.
    Was the great that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity, and yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty and environmental ruin. We also continue to face today, grave, dangerous challenges and uncertainties, human folly fueled by fear, racism, hatred, oppression and apartheid threatens our common future.
    ‎My country knows this, for centuries Indonesians lived under colonial domination, oppression and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance.
    Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council and The Assembly gave Indonesia independence international legitimacy open doors and supported our early development through the efforts of the United Nations children fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.
    ‎Madam President Excellencies,
    Our world today is driven by conflict, injustice and deepening uncertainty. Everyday we witness suffering, genocide and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.
    The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism and to every effort that strengthens this great institution.
    ‎Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget.
    ‎And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall.
    Excellencies, to get it is warned the strong do what they can. The weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine, we must stand for all the strong and the weak. Might cannot be right, right must be right.
    ‎Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations we will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground.
    ‎If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.
    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.
    ‎‎Madam President Excellencies,
    ‎I propose to this assembly a message of hope and optimism grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of United Nations, General Assembly. Yes, it is true what she said, without the International Civil Aviation Organization. Will we be here today? Will we sit in this great hall without the United Nations? We cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations and Indonesia will continue to support the United Nations, even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations.
    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food energy and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can.
    ‎This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history, we are now self sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing Rice for Palestine.
    ‎We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate, smart agriculture, to ensure food security for our children and for the children of the world.
    ‎We are confident in a few years time, Indonesia will be the greenery of the world as the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels.
    ‎The sea level on the north coast of our capital city is increasing by five centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years. But we have no choice. We have to start now. Therefore we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps.
    ‎We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier.
    ‎We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality Green Jobs for the Future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear, to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hut for solutions to food, energy and water security.
    Madam President Excellencies,
    ‎We live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices, but beneath this loud noise lies a quieter truth that every person longs to be safe, to be respected, to be loved and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices.
    ‎Today, still a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help. Are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women. Millions are facing danger at this very moment as we sit here. They are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation.
    ‎Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?
    ‎Madam President, we must act now. Many speakers have saiimagin. We must stand for multilateral order, where peace, prosperity and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong united nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve.
    ‎Let us continue humanity’s great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations, civilizations of the west of the east, of the north, of the South, Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history.
    We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion.
    ‎‎Madam President, distinguished delegates, We are greatly heartened by the events of the last few days where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion and to avoid the use of violence. The use of violence will be get violence. No one country can bully the whole community of the human family.
    ‎We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice, has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression, will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice.
    ‎To close, I would like to retreat again Indonesia’s complete support for the two state solution in Palestine.
    ‎We must have an independent Palestine, but we must also, we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, real peace and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this, two state solution, two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony.
    Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.
    ‎Thank you”
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profesor Farmasi UGM Wanti-wanti Obat yang Wajib Dihindari Bumil, Ada Risiko Autisme

    Profesor Farmasi UGM Wanti-wanti Obat yang Wajib Dihindari Bumil, Ada Risiko Autisme

    Jakarta

    Pernyataan Menteri Kesehatan AS Robert F Kennedy yang mengaitkan pemicu autisme dengan konsumsi obat Tylenol, paracetamol populer di AS memicu kekhawatiran baru. Utamanya pada ibu hamil lantaran pilihan yang dinilai paling aman saat mengeluhkan demam dan nyeri ringan selama ini adalah paracetamol.

    Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada Prof Zullies Ikawati menekankan hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat menunjukkan keterkaitan keduanya. Pernyataan Kennedy mengacu pada studi observasional yang perlu dianalisis lebih lanjut.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belakangan juga menyentil Kennedy terkait bukti ilmiah. Memastikan belum ada bukti ilmiah yang memastikan pemicu autisme secara langsung disebabkan tylenol.

    Terlepas dari itu, adakah obat-obatan lain yang juga dilaporkan memicu gangguan perkembangan saraf pada anak dalam kandungan?

    “Sampai saat ini tidak ada obat tunggal yang terbukti secara pasti menyebabkan autisme. Namun, ada beberapa kelompok obat yang dihubungkan dengan peningkatan risiko gangguan neurodevelopment bila digunakan saat hamil,” jelas Prof Zullies saat dihubungi detikcom Kamis (24/9/2025).

    Misalnya, valproic acid (asam valproat), suatu obat antiepilepsi, yang disebutnya terbukti meningkatkan risiko gangguan perkembangan saraf bawaan dan jenis obat ini sangat dihindari pada ibu hamil.

    “Beberapa antikonvulsan lain atau misalnya topiramate, karbamazepin, ada risiko tetapi lebih rendah dibanding valproat,” lanjutnya.

    Perlu dicatat, pemicu autisme juga bisa disebabkan banyak faktor lain termasuk infeksi berat saat hamil, paparan alkohol, atau penggunaan obat tertentu.

    “Itu juga bisa berkontribusi terhadap risiko gangguan perkembangan saraf,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Di PBB, Prabowo Ungkap Kepedihan Bangsa Indonesia di Bawah Kolonialisme

    Di PBB, Prabowo Ungkap Kepedihan Bangsa Indonesia di Bawah Kolonialisme

    JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kepedihan yang dirasakan bangsa Indonesia karena hidup di bawah dominasi kolonial selama berabad-abad, yang disampaikannya pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat.

    Presiden Prabowo yang menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris, menyoroti soal rasisme, kebencian, penindasan dan apartheid yang mengancam masa depan sehingga menyebabkan ketidakpastian dunia.

    “Kebodohan manusia, yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid, mengancam masa depan kita bersama. Negara saya merasakan kepedihan ini. Selama berabad-abad, bangsa Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan,” kata Presiden Prabowo di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa 23 September siang waktu setempat.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa selama berabad-abad di bawah kolonialisme, bangsa Indonesia telah diperlakukan lebih rendah di Tanah Airnya sendiri.

    Selama berabad-abad karena penjajahan, bangsa Indonesia mengetahui arti keadilan yang diabaikan, hidup dalam diskriminasi atau apartheid, hidup dalam kemiskinan dan diabaikan untuk mendapatkan kesempatan yang setara, kata Presiden.

    Pernyataan Prabowo tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap bencana kemanusiaan yang dialami oleh warga Palestina saat ini.

    Sementara itu di saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan, solidaritas negara di dunia melalui PBB telah membantu Indonesia mengatasi kelaparan, penyakit dan kemiskinan.

    “Dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberi kami bantuan penting,” kata Prabowo.

    Atas bantuan dari PBB dan sejumlah organisasi naungan PBB lainnya, seperti UNICEF, FAO dan WHO, Indonesia saat ini berada pada kemakmuran bersama, kesetaraan dan martabat yang lebih besar.

    Dan karena itu, Indonesia saat ini berada di ambang kemakmuran bersama dan kesetaraan serta martabat yang lebih besar.

    Adapun Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Menteri Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya memyebut kehadiran Presiden menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran aktif di forum multilateral tertinggi dunia.

  • Guru Besar UGM Jelaskan Tylenol, Paracetamol yang Dikaitkan Autisme oleh Menkes AS

    Guru Besar UGM Jelaskan Tylenol, Paracetamol yang Dikaitkan Autisme oleh Menkes AS

    Jakarta

    Gaduh pernyataan Menteri Kesehatan Amerika Serikat Robert F Kennedy lantaran menyebut obat Tylenol bisa memicu autisme. Ia kemudian meminta ibu hamil untuk menghindari konsumsi tersebut demi menekan kemungkinan terganggunya perkembangan saraf pada bayi.

    “Kami telah meluncurkan upaya pengujian dan penelitian besar-besaran yang akan melibatkan ratusan ilmuwan dari seluruh dunia. Pada bulan September, kami akan mengetahui penyebab epidemi autisme dan kami akan mampu menghilangkan paparan tersebut,” ujarnya dalam rapat kabinet April 2025.

    Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga saat ini belum mengonfirmasi laporan tersebut, hingga menekankan banyak faktor di balik terjadinya autisme.

    Apa itu Tylenol?

    Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada Prof Zullies Ikawati menjelaskan Tylenol adalah nama dagang dari paracetamol yang populer di AS.

    Seperti di Indonesia, obat yang sama lebih dikenal dengan nama paracetamol atau dalam literatur internasional disebut acetaminophen.

    “Produk bermerek Tylenol tidak begitu populer atau luas beredar di Indonesia, yang lebih umum adalah paracetamol generik atau merek lokal lain,” beber dia saat dihubungi detikcom, Rabu (24/9/2025).

    Selama ini, paracetamol secara umum dinilai relatif aman digunakan pada kehamilan, terutama dibandingkan obat analgesik lain (NSAID, opioid).

    Karena itu, menurut Prof Zullies paracetamol kerap menjadi pilihan pertama untuk demam atau nyeri pada ibu hamil.

    Beberapa penelitian observasional diakuinya memang melaporkan hubungan antara penggunaan paracetamol jangka panjang atau dalam dosis tinggi saat hamil dengan peningkatan risiko gangguan perkembangan saraf pada anak (misalnya ADHD atau autisme). Namun, bukti keterkaitan keduanya relatif belum kuat.

    “Bukti ini masih kontroversial, karena walaupun studi epidemiologi menunjukkan ada korelasi, tetapi belum ada bukti kausalitas langsung. Di sisi lain, banyak faktor lain (genetik, lingkungan, penyakit ibu) yang juga berkontribusi thd kejadian autism,” jelas Prof Zullies.

    Ia juga menyoroti regulator global termasuk WHO sampai saat ini tidak melarang penggunaan paracetamol pada ibu hamil, tetapi menganjurkan dengan penggunaan dosis efektif terendah, hanya bila benar-benar diperlukan, dan durasi sesingkat mungkin.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Koalisi Ilmuwan Autisme Kecam Klaim Trump soal Tylenol-Leucovorin”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Banyuwangi Catat 2.574 Kasus Positif TBC, Gencarkan Skrining Kesehatan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        24 September 2025

    Banyuwangi Catat 2.574 Kasus Positif TBC, Gencarkan Skrining Kesehatan Surabaya 24 September 2025

    Banyuwangi Catat 2.574 Kasus Positif TBC, Gencarkan Skrining Kesehatan
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Kasus tuberkulosis atau TBC di Banyuwangi, Jawa Timur, masih tinggi. Pemkab menggencarkan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi penyakit itu sejak dini.
    “Total suspek TBC per minggu kedua September tahun 2025 sebanyak 20.220 orang,” kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, Selasa (23/9/2025).
    Sementara, total kasus TBC terkonfirmasi positif pada tahun 2025 sebanyak 2.574 kasus.
    Artinya, dari setiap 100 suspek yang diperiksa, sekitar 12,7 persen terkonfirmasi TBC.
    Rasio tersebut, dikatakan Amir, masih relatif sesuai dengan proporsi nasional antara 10–15 persen.
    Sebaran kasus tertinggi di Banyuwangi Kota sebanyak 606 kasus, Kecamatan Gambiran 251 kasus, Kecamatan Genteng 209 kasus, Kecamatan Muncar 120 kasus, dan Kecamatan Rogojampi 125 kasus.
    “Untuk tren tahunan, pada tahun 2023 suspek 24.933 positif 3.064 orang, tahun 2024 suspek 25.885 positif 3.255 orang, dan per September suspek 20.220 positif 2.574 orang,” urai Amir.
    Peningkatan suspek, disebut Amir, karena pihaknya terus melakukan surveilans atau pengumpulan data untuk meneliti kontak erat dengan pasien positif, sebab penyakit berisiko menular.
    Pihaknya pun terus melakukan upaya skrining aktif secara intensif, berbasis komunitas yaitu ACF (active case finding) di beberapa titik, misalnya lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren, dan perkampungan padat.
    “Kami juga melakukan penguatan jejaring layanan dengan pelibatan klinik swasta, dokter praktik, dan rumah sakit swasta dalam pelaporan TBC,” tambahnya.
    Untuk pengendalian faktor risiko, Dinas Kesehatan Banyuwangi terus berupaya memberi edukasi masyarakat tentang ventilasi rumah, gizi, serta skrining kontak serumah pasien TBC.
    Target 2025-2026 terdapat peningkatan capaian penemuan kasus hingga minimal 90 persen dari estimasi beban kasus WHO, agar eliminasi TBC 2030 bisa tercapai.
    Penyakit yang menyerang paru-paru akibat bakteri Mycobacterium Tuberculosis ini sedang menjadi atensi nasional. 
    Seperti yang terwujud dalam Gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan target eliminasi TBC pada tahun 2030 melalui Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Biaya Keracunan MBG yang Tak Terlihat
                        Nasional

    5 Biaya Keracunan MBG yang Tak Terlihat Nasional

    Biaya Keracunan MBG yang Tak Terlihat
    Saya adalah seorang dokter dengan latar belakang pendidikan manajemen rumah sakit, serta pernah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebelum memutuskan keluar karena menyaksikan langsung dinamika perundungan dan ketidakadilan. Sebagai aktivis sosial dan kritikus, saya berkomitmen untuk mendorong reformasi dalam pendidikan kedokteran dan sistem manajemen rumah sakit di Indonesia. Pengalaman saya dalam manajemen rumah sakit memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya sistem yang berfungsi baik, bukan hanya dalam aspek klinis, tetapi juga dalam melindungi kesejahteraan tenaga kesehatan.
    PROGRAM
    Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah gagasan mulia. Dengan menyediakan makanan sehat di sekolah, negara ingin memastikan anak-anak tidak belajar dalam keadaan lapar.
    Namun di balik niat baik itu, data yang kini muncul justru mengusik, lebih dari 5.000 anak dilaporkan mengalami keracunan, dengan angka tertinggi di Jawa Barat. Bahkan, laporan masyarakat menyatakan jumlahnya lebih dari 6.000 kasus.
    Di balik setiap angka ada wajah anak yang muntah, demam, hingga terbaring di rumah sakit. Diagnosis terbanyak diare akut dengan dehidrasi, penyakit klasik akibat pangan tidak aman.
    Bagi dokter, kasus ini adalah kasus rutin. Namun, bayangkan bagi orangtua, kepanikan saat anak tiba-tiba sakit massal di sekolah, antrean panjang di IGD, dan rasa cemas karena yang seharusnya jadi sumber gizi justru berubah jadi sumber penyakit.
    Pemerintah menyebut penyebab utamanya adalah dapur yang tidak higienis, makanan yang terlalu lama dibiarkan di suhu ruang, distribusi tanpa kontrol, dan kontaminasi silang dari petugas dapur.
    Hal-hal yang seharusnya bisa dicegah dengan disiplin sederhana seperti mencuci tangan, memisahkan bahan mentah dan matang, menjaga suhu di atas 60 derajat celcius atau di bawah 5 derajat celcius, serta tidak membiarkan makanan berada di meja lebih dari dua jam.
    Di rumah sakit, prinsip ini sudah jadi standar baku. Instalasi gizi punya aturan ketat, bahan harus datang dari pemasok terverifikasi, penyimpanan dingin dicatat suhunya, dan setiap menu diberi
    time stamp
    kapan dimasak dan kapan harus habis.
    Mengapa? Karena begitu standar ini dilanggar, peluang timbulnya penyakit melonjak. Dan ketika ribuan porsi disiapkan setiap hari, satu kelengahan kecil bisa menjelma ribuan kasus.
    Keracunan massal bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal biaya. WHO dan Bank Dunia mencatat, penyakit akibat pangan tak aman di negara berkembang menelan sekitar 110 miliar dollar AS per tahun. Indonesia tentu menjadi bagian dari angka besar itu.
    Mari tarik ke contoh nyata. Tarif kelompok INA-CBG (sistem pembayaran yang dipakai rumah sakit) menunjukkan bahwa perawatan diare akut bisa menelan biaya lebih dari Rp 1 juta per pasien. Bila disertai dehidrasi berat biayanya mendekati Rp 2 juta.
    Itu baru satu anak. Bagaimana jika dalam satu klaster ada ratusan korban yang perlu rawat jalan atau rawat inap?
    Beban ini jatuh ke puskesmas, rumah sakit, asuransi, atau langsung ke kas negara bila ditanggung pemerintah.
    Dan jangan lupa, setiap tenaga medis yang mengurus pasien keracunan massal berarti mengalihkan waktu dan energi dari pasien lain yang sama-sama membutuhkan.
    Uang mungkin bisa diganti, tapi ada biaya sosial yang tidak tercatat di laporan resmi. Hilangnya jam belajar, kecemasan orangtua, dan rusaknya kepercayaan terhadap program publik yang sebenarnya sangat dibutuhkan.
    Masyarakat akhirnya bertanya-tanya, “jika makanan sekolah saja tidak aman, bagaimana bisa negara berbicara tentang membangun generasi unggul?”
    Solusinya bukan hal baru. Permenkes 1096/2011 telah mewajibkan setiap penyedia makanan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), petugas dapur yang sehat dan terlatih, serta pengawasan berkala.
    WHO sejak lama mengajarkan lima kunci sederhana: jaga kebersihan, pisahkan mentah dan matang, masak hingga matang, simpan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang bersih.
    Ini semua adalah hal paling mendasar. Mengapa untuk anak-anak sekolah, standar itu tiba-tiba boleh ditawar?
    MBG adalah program yang diperlukan masyarakat, khususnya masyarakat yang kesulitan mengakses pangan bergizi.
    Namun, program mulia tidak akan memberikan hasil sesuai harapan bila dioperasikan dengan standar seadanya.
    Ribuan kasus keracunan adalah bukti mahal bahwa kesehatan publik tidak pernah gratis. Jika standar tidak ditegakkan, maka negara membayar lewat biaya pengobatan, tenaga medis yang kewalahan, anak-anak yang kehilangan hari belajar, dan orangtua yang kehilangan rasa percaya.
    Menegakkan standar keamanan pangan bukan beban tambahan, melainkan cara paling murah dan paling cerdas untuk memastikan makan bergizi benar-benar menghadirkan kesehatan, bukan penyakit.
    Karena pertahanan bangsa ini dimulai dari anak-anak yang sehat, bukan dari angka klaim rumah sakit akibat keracunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.