Xcloud.id

NGO: Walhi

  • DPD: Tugu Keadilan Ekologis simbol wujudkan kelestarian lingkungan

    DPD: Tugu Keadilan Ekologis simbol wujudkan kelestarian lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meresmikan Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi simbol upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

    Dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, Sultan menyampaikan bahwa dalam acara peresmian yang digelar pada Sabtu (20/9) itu juga dijadikan momentum Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia.

    Agenda tersebut juga merupakan puncak Pekan Raya Lingkungan Hidup Ke-14 yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama lebih dari 800 aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia serta sejumlah perwakilan dunia.

    Sultan menegaskan tugu ini bukan sekadar monumen, tetapi juga simbol perjuangan martabat bangsa. Ia menekankan bahwa keadilan ekologis menyangkut hak sungai untuk mengalir tanpa racun, hak hutan untuk tumbuh tanpa dibakar, serta hak setiap makhluk untuk hidup dalam keseimbangan yang adil.

    “Melalui Tugu Keadilan Ekologis, kita tegaskan bahwa perjuangan ekologis adalah perjuangan martabat bangsa. Ini bentuk kolaborasi rakyat, aktivis, dan negara,” katanya.

    Sultan juga menyampaikan bahwa DPD RI telah mengusulkan dua RUU prioritas, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Keduanya diharapkan menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat adat.

    Agenda itu sejalan dengan Astacita Ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya lingkungan hidup berkelanjutan. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati.

    Ia menegaskan bahwa arah perjuangan ekologis harus melibatkan negara, rakyat, dan masyarakat sipil secara bersama.

    “Demokrasi kita harus menjadi green democracy, yakni mendengarkan suara rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” ujarnya.

    Peresmian tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin bersama tokoh daerah, di antaranya tiga anggota DPD RI dari NTT, yakni Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako, serta ustadz Zuhri M Zyasali dari Bangka Belitung.

    Hadir pula Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, serta perwakilan dari Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat.

    Acara berlangsung meriah dengan karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba, diikuti ribuan warga. Puluhan penunggang kuda Sandelwood berbusana kain adat ikut meramaikan parade, disusul penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik.

    Sebelum acara, Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini juga berkunjung ke rumah adat Sumba, berdialog dengan ibu-ibu penenun, hingga membagikan buku untuk anak-anak sekolah.

    Menurut Sultan, 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa bahwa bumi adalah titipan yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik. Ia mengajak seluruh pihak agar perjuangan ekologis tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan nasional.

    “Sumba adil bagi alam, alam adil bagi manusia. Di situlah letak keadilan sejati,” kata Sultan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Status Tanggap Darurat Banjir Bali Dicabut, 4 Orang Masih Hilang

    Status Tanggap Darurat Banjir Bali Dicabut, 4 Orang Masih Hilang

    Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata saat dihubungi Tim Regional Liputan6.com, Kamis (11/9/2025) mengatakan, degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian diubah menjadi bangunan, merupakan pemicu awal dari rentannya Bali terhadap bencana hari ini.

    “Terkait penurunan atau perubahan lahan sawah, kami coba mengcapture pada wilayah empat kabupaten di Bali, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau yang dikenal sebagai kawasan Sarbagita,” katanya.

    Pertumbuhan Lahan Terbangun

    Dari rentang waktu 2018 hingga 2023, perkembangan wilayah dan pertumbuhan lahan terbangun menjadi salah satu penyebab berkurangnya luasan lahan pertanian khususnya sawah di wilayah Metropolitan Sarbagita.

    Persentase penyusutan lahan sawah berkisar antara 3-6% dari luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. Kota Denpasar mengalami penurunan lahan sawah sebanyak 784,67 Ha atau 6,23% dari luas wilayah.

    Luasan sawah di Kabupaten Badung berkurang sebanyak 1099,67 Ha dan Kabupaten Gianyar berkurang 1276,97 Ha. Penyusutan lahan sawah terbesar berada di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 2676,61 Ha. Konsekuensi dari perkembangan wilayah mengakibatkan kebutuhan lahan dan memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

    Hilangnya lahan pertanian tentu juga akan menghilangkan fungsi dari Subak (Sistem Irigasi Tradisional Bali) terutama dalam fungsinya pada sistem hidrologis alami. Subak memiliki fungsi sebagai saluran irigasi dan mendistribusi air yang turut menjaga dan mengatur sistem hidrologis air. Bahkan menurut Prof Windia (Pakar Subak) setiap 1 Hektar Sawah mampu menampung 3000 ton air apabila tinggi airnya 7 cm.

    “Apabila lahan pertanian dan Subak makin banyak berubah atau beralih fungsi menjadi bangunan, tentu hal tersebut akan mengganggu sistem hidrologis air alami yang ada, air menjadi tidak tertampung dan teririgasi dengan baik, sehingga timbulah banjir seperti yang kita lihat ini,” ungkap Krisna.

  • Koalisi Sipil Kritik Menhan soal TNI Jaga Gedung DPR: Tak Sejalan Tuntutan 17+8

    Koalisi Sipil Kritik Menhan soal TNI Jaga Gedung DPR: Tak Sejalan Tuntutan 17+8

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsuddin mengaku telah menyetujui TNI dikerahkan untuk menjaga gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keputusan itu.

    “Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Menteri Pertahanan tidak sejalan dengan tuntutan rakyat yang tertuang dalam agenda tuntutan 17+8 yang menginginkan agar Pemerintah menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan mengembalikan TNI ke barak. Dengan demikian Menteri Pertahanan jelas-jelas melawan arus kehendak rakyat dan hal itu cermin dari Pejabat Pemerintahan yang tidak mendengarkan suara rakyat,” demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (16/9/2025).

    Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik dan WALHI. Mereka menilai pernyataan Menhan itu bertentangan dengan UU TNI.

    “Lebih dari itu, pelibatan TNI dalam pengamanan Gedung DPR RI sejatinya bukanlah tugas TNI. Konstitusi dan UU TNI telah mengatur bahwa TNI bertugas di bidang pertahanan negara, sedangkan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ranah Kepolisian. Pelibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR RI adalah bentuk penyimpangan dari fungsi dan tugas pokok TNI,” jelasnya.

    Koalisi Masyarakat Sipil menilai Gedung DPR/MPR bukan simbol kedautan negara. Mereka menegaskan bahwa DPR adalah simbol perwakilan rakyat.

    “Selain itu Gedung DPR RI juga bukan merupakan simbol kedaulatan negara, melainkan simbol perwakilan rakyat. Karena itu, wajar apabila DPR RI menjadi objek kritik maupun aksi demonstrasi dari masyarakat ketika dianggap melakukan kekeliruan. Menempatkan TNI untuk menjaga DPR RI memberikan kesan mengancam dan mengintimidasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan aspirasinya,” tutur dia.

    “Menteri Pertahanan seharusnya berfokus pada penguatan TNI dibidang pertahanan, bukan menyeret TNI ke dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bukan menjadi kewenangannya. Presiden harus melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan tersebut yang tidak sejalan dengan Konstitusi dan UU TNI. Dengan tidak adanya koreksi dari Presiden, maka dapat dianggap Presiden terlibat dalam kekeliruan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan,” imbuhnya.

    Koalisi Masyarakat Sipil berpandangan bahwa proses reformasi TNI masih memiliki banyak pekerjaan rumah, termasuk reformasi peradilan militer, restrukturisasi komando teritorial, dan penghapusan budaya kekerasan terhadap masyarakat sipil.

    “Alih-alih memperluas tugas TNI ke ranah sipil, perhatian seharusnya diarahkan pada penyelesaian masalah internal reformasi TNI,” jelasnya.

    Koalisi Sipil memberikan sejumlah tuntutan, berikut isinya:

    1. Menolak rencana pelibatan TNI untuk melakukan pengamanan Gedung DPR RI.
    2. Menghentikan segala bentuk pelibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat.
    3. Memprioritaskan agenda reformasi TNI agar benar-benar menjadi tentara profesional di bidang pertahanan.

    Kata Menhan soal TNI Jaga DPR

    Kompleks gedung MPR/DPR/DPD masih dijaga sejumlah personel TNI dan kendaraan taktis atau rantis TNI setelah terjadi kericuhan di sejumlah titik pada akhir Agustus lalu. Sampai kapan gedung DPR akan dijaga personel dan rantis TNI?

    Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan pihaknya sudah menyetujui gedung DPR akan dijaga oleh personel TNI. Sjafrie menilai penjagaan bakal berlangsung sampai keadaan kondusif.

    “TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima (TNI) akan menindaklanjuti bersama para Kepala Staf (TNI) bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (16/9).

    Sjafrie mengatakan penjagaan ini akan dilakukan sampai suasana lebih kondusif. Mantan Pangdam Jaya itu menilai, jika diperlukan, TNI akan berada di tengah masyarakat.

    “Sampai dengan tadi katanya kondusif, lebih kondusif lagi. Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” ungkap dia.

    (lir/eva)

  • Yusril soal Usulan Bentuk TGPF Kericuhan: Penyelidikan Aparat Sudah Tepat

    Yusril soal Usulan Bentuk TGPF Kericuhan: Penyelidikan Aparat Sudah Tepat

    Jakarta –

    Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, buka suara soal usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) mengusut rentetan kericuhan di sejumlah daerah. Yusril menilai pembentukan TGPF memerlukan waktu, sementara proses penyelidikan kasus itu sudah berjalan tepat.

    “Jadi kalau menuntut TPGF itu kan masih perlu waktu, menyusun orang-orangnya lagi, menunggu mereka bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta, sekarang juga fakta-faktanya sudah jelas, langkah hukum sudah diambil dan proses sudah berjalan,” kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Oleh karena itu, Yusril menilai lebih baik penyelidikan dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, TGPF bisa dibentuk jika pemerintah dinilai tidak bekerja mengusut kejadian ini.

    “Jadi saya kira dari pada menunggu lama pembentukan TPGF saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat bekerjanya dari pada kita berlama-lama. Kecuali misalnya negara diam tidak berbuat apa-apa, baru dibentuk TPGF,” ujarnya.

    Menurutnya, langkah yang dilakukan aparat penegak hukum sudah tepat. Mantan Mensesneg itu sudah turun langsung memantau proses penyelidikan di dua polda yakni Jakarta dan Makassar.

    “Sudah dilakukan langkah-langkah hukum yang tepat ya sekarang, pelaku pelakunya juga sudah ditahan, sudah dilakukan juga pemeriksaan. Langkah penyelidikan sudah dilakukan dengan tepat oleh seluruh aparat penegak hukum,” ujarnya.

    “Saya sudah melakukan pengecekan di dua polda, Polda Metro Jaya dan Polda (Sulsel) Makassar. Dan dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

    Pembentukan TGPF sebelumnya diusulkan Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menduga ada keterlibatan militer dalam kerusuhan ini.

    Koalisi Masyarakat Sipil gabungan Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI hingga Setara Institute. Dalam pernyataannya, Koalisi menilai mestinya kegiatan menyampaikan pendapat tidak diwarnai dengan tindakan represif hingga jatuhnya korban.

    “Lebih jauh, merespons dugaan-dugaan tersebut di atas, kami mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta independen, untuk mengurai masalah ini secara terang benderang, guna memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya, Senin (8/9).

    Halaman 2 dari 2

    (eva/rfs)

  • Walhi Tantang Raja Juli Antoni Berani Tindak Mafia Hutan

    Walhi Tantang Raja Juli Antoni Berani Tindak Mafia Hutan

    GELORA.CO -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menantang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk berani melakukan penegakkan hukum kepada para mafia hutan.

    Hal itu ditegaskan Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional Uli Arta Siagian menanggapi foto Raja Juli Antoni dengan Azis Welang.

    Uli Artha mengatakan, meskipun Menteri Kehutanan Raja Juli sudah mengklarifikasi hal itu, namun tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat pejabat negara tidak terlibat dalam transaksi kotor para mafia.

    “Saya sudah baca klarifikasinya menteri kehutanan meskipun dia mengelak dengan bilang bahwa nggak tahu orang tersebut adalah tersangka pembalakan liar tetapi sulit untuk diterima,” ucap Uli Artha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 7 September 2025.

    Ia menegaskan Walhi meminta Raja Juli Antoni untuk tegas kepada para mafia hutan meskipun bisa main domino bersama mereka.

    “Menantang menteri kehutanan jadi walhi juga dalam momentum ini menantang menteri kehutanan untuk benar-benar berani nggak sih melakukan penegakan hukum kepada para bukan hanya pembalakan liar tapi seluruh pengrusakan hutan,” ucapnya.

    Menurutnya, pelaku perusakan hutan memiliki misi sesuatu yang terorganisir dan ada aktor intelektual di baliknya.

    “Pasti ada yang faktor intelektual di belakangnya yang sampai saat ini misalnya nggak banyak kasus yang mampu menjerat aktor intelektual itu jadi ini adalah waktu untuk kamk menantang menteri kehutanan bisa melakukan suatu penegakan hukum terhadap kejahatankehutanan yang terorganisir ini,” tutupnya.

  • Pembangunan Bahan Bakar Turunan Sampah di Kota Padang, Solusi atau Masalah Baru?

    Pembangunan Bahan Bakar Turunan Sampah di Kota Padang, Solusi atau Masalah Baru?

    Sementara di Padang, pemerintah kota masih terus mengupayakan pembangunan RDF di TPA Air Dingin meski hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat yang mencanangkan proyek ini.

    “Dari pemerintah pusat hingga saat ini belum memiliki titik terang. Apakah persoalannya terkait efisiensi atau hal lain, saya tidak ingin berspekulasi,” kata Fadly.

    Ia menyampaikan saat ini lelang pembangunan RDF sudah dilakukan beberapa kali dan selalu gagal. Proses lelang memang ada di tingkat pusat, bukan di pemerintah kota.

    “Apakah kegagalannya karena faktor teknis atau efisiensi anggaran, saya tidak bisa memastikan. Yang jelas, dengan sisa waktu yang ada, sepertinya kecil kemungkinan proyek RDF dapat dibangun sesuai target,” jelasnya.

    Namun demikian pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pihak investor, sudah ada dua pihak investor yang datang ke Kota Padang, yakni dari Jepang dan dari Jakarta.

    Terkait pengelolaan sampah yang produksinya mencapai 750 ton per hari, menurutnya pemerintah Kota Padang akan meningkatkan kontribusi masyarakat.

    “Pertama, bagaimana warga bisa berperan mengurangi timbulan sampah, baik sampah rumah tangga, organik maupun anorganik. Kedua, pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah,” katanya.

    Dengan begitu, ketika LPS datang mengangkut sampah, mereka hanya mengambil yang tidak bernilai. Sedangkan sampah yang bernilai bisa dikelola oleh bank sampah agar memberi manfaat kepada masyarakat sekaligus mengurangi beban TPA.

    “Saya sering sampaikan, berapa pun jumlah petugas kebersihan, tidak akan cukup jika masyarakat tidak terlibat langsung. Karena itu, fokus kita ke depan bukan hanya membersihkan kota atau menambah armada, melainkan mendorong partisipasi masyarakat. Bentuknya bisa berupa reward and punishment memberi penghargaan di tahap awal, lalu menegakkan perda dengan sanksi sosial,” ujarnya.

    Pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan pihak pemasyarakatan untuk penegakan perda. Dengan adanya perubahan KUHP tahun 2023 yang akan berlaku pada 2026, Fadly ingin Kota Padang menjadi pionir dalam menerapkan hukuman sosial.

    “Misalnya, warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan diminta ikut membersihkan kota sebagai bentuk empati atas pelanggaran yang dilakukan,” kata dia.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan Fitra Masta menyampaikan produksi sampah di Kota Padang mencapai sekitar 750 ton sampah per hari.

    “65 persennya sampah organik, dan sisanya anorganik,” ujarnya, 22 Agustus 2025.

    Dari jumlah itu 466,49 ton masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terakhir (TPST) dan sekitar 136,38 ton berhasil dikurangi melalui pemilahan.

    Data tersebut menunjukkan bahwa baru sekitar 40,13 persen sampah yang berhasil dipilah, sedangkan sisanya belum terolah dan langsung berakhir di TPST.

    Menurut Fadelan saat ini pihaknya terus memperkuat layanan pengumpulan sampah berbasis masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dan bank sampah. Masyarakat bisa memilih salah satu layanan ini.

    “Dari dua lembaga tersebut, sampah dipilah dan diolah, sehingga yang dibawa ke TPA hanya residu. Pemko juga akan memperkuat Lokasi-lokasi pengolahan sampah agar prinsip 3R semakin berjalan,” katanya.

    Terkait pembangunan RDF, Fadelan tidak mau berkomentar karena hal itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun dari rencana jangka panjang dalam tiga tahun ke depan, pengelolaan sampah dari 750 ton volume sampah per hari, 250 ton organik akan dikompos. Kemudian 200 ton diolah melalui RDF, 150 ton didaur ulang anorganik, dan 75 ton organik untuk maggot.

    Jika RDF di Kota Padang jadi dibangun, palet yang dihasilkan RDF ini akan dijual ke pabrik semen PT Semen Padang. Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra menyampaikan keberadaan fasilitas RDF akan mendorong peningkatan pemakaian energi alternatif di pabrik semen.

    Saat ini, pemanfaatan bahan bakar non-batu bara seperti sekam padi, serbuk gergaji, dan sampah organik baru sekitar 3 persen dari kebutuhan 1,2 juta ton batu bara per tahun. Dengan adanya RDF, persentasenya ditargetkan naik menjadi 6 persen pada 2025, dan terus meningkat hingga 30 persen pada 2029.

    Sementara Direktur WALHI Sumbar, Wengki Purwanto, mengingatkan bahwa pemerintah Kota Padang jangan tergesa-gesa menjadikan RDF sebagai solusi utama untuk memperbaiki tata kelola sampah.

    Ia menekankan pentingnya fokus memperkuat pengelolaan di hulu terlebih dahulu. “Pemerintah Kota Padang seharusnya menguatkan proses pemilahan dari rumah, mengedukasi masyarakat, dan bila perlu merumuskan regulasinya,” jelasnya.

    Menurut Wengki, membangun kesadaran kolektif sangat mendesak dilakukan mulai dari rumah tangga, institusi pendidikan (SD hingga perguruan tinggi), dunia usaha hingga pemerintah sendiri harus menjadi teladan.

    Ia mencontohkan kasus RDF plant di Rorotan, Jakarta Utara sebagai pelajaran penting. “RDF justru menimbulkan polusi, bukan menyelesaikan masalah. Jika teknologi diterapkan tanpa perbaikan tata kelola dan manajemen, justru menjadi masalah baru,” tegasnya.

    Selain tata kelola, efisiensi dan ekonomi, kata Wengki, dari sejumlah penelitian potensi kegagalan RDF bukan hanya hipotetis. Pada mesin pengolah sampah menjadi RDF (misalnya mesin shredder), sering terjadi hambatan operasional ketika sampah bersifat basah atau bercampur lumpur.

    Hal ini menyebabkan penyumbatan, arus pendek listrik, dan operasi mesin yang hanya bertahan singkat (sekitar 7 jam), dengan produksi RDF hanya sebesar 3 ton per shift.

    Dalam Jurnal “Analisis Keandalan Teknologi Pengolah Sampah TPA Menjadi Bahan Bakar Refuse Derived Fuels (RDF) dengan Pendekatan Six Sigma DMAIC” diterbitkan oleh Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta pada 2020, menemukan bahwa penyebab utama kegagalan produksi RDF adalah faktor kelalaian manusia seperti kurangnya pelatihan, kualitas material yang mudah korosi, pengukuran yang tidak standar, tidak adanya SOP, minimnya preventive maintenance, kesulitan mendapatkan suku cadang, serta kondisi lingkungan seperti sampah basah karena hujan.

    Dalam jurnal tersebut, contoh empiris dari instalasi RDF menunjukkan rata-rata ketersediaan mesin (availability) sekitar 85 persen, namun masih terdapat masalah defect karena material tersangkut pisau shredder. Sebagai contoh, jumlah defect per bulan bervariasi antara 0 hingga 8 ton dari produksi 70-80 ton RDF. Artinya, downtime produksi dan kualitas output masih menjadi tantangan.

    Wengki menyampaikan, seharusnya pemerintah belajar dari banyak daerah lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan RDF, seperti RDF Rorotan di Jakarta. Selama uji coba pada Februari 2025, pabrik RDF memicu asap pekat dan bau menyengat akibat kesalahan teknis dan sistem kontrol bau yang tidak siap.

    “Dari data Walhi, warga sekitar melaporkan gangguan pernapasan, terutama di antara anak-anak dan lanjut usia. Walhi juga menyoroti bahwa pemrosesan sampah campuran tanpa pemilahan memicu ketergantungan pada pasokan sampah, menghambat upaya pengurangan sampah di hulu, sekaligus meningkatkan risiko polusi jangka panjang, ini harus jadi Pelajaran bagi daerah lain,” ia menambahkan.

  • Parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest

    Parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest

    Minggu, 31 Agustus 2025 18:04 WIB

    Sejumlah aktivis lingkungan bersama warga pesisir membentangkan spanduk saat parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/8/2025). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel bersama sejumlah organisasi dan komunitas pemerhati lingkungan menggelar parade tersebut untuk memperjuangkan distribusi air bersih yang adil bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tallo yang mengalami kesulitan mengakses air bersih selama puluhan tahun. ANTARA FOTO/Hasrul Said/rwa.

    Sejumlah aktivis lingkungan bersama warga pesisir membentangkan spanduk saat parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/8/2025). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel bersama sejumlah organisasi dan komunitas pemerhati lingkungan menggelar parade tersebut untuk memperjuangkan distribusi air bersih yang adil bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tallo yang mengalami kesulitan mengakses air bersih selama puluhan tahun. ANTARA FOTO/Hasrul Said/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selamatkan BUMI, Telkom Gelar Ajang Kolaborasi Inovasi Lingkungan

    Selamatkan BUMI, Telkom Gelar Ajang Kolaborasi Inovasi Lingkungan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menghadirkan Bumi Berseru Festival (BBF) 2025, sebuah ajang kolaborasi inovasi lingkungan yang melibatkan masyarakat, komunitas, akademisi, hingga pelaku UMKM.

    Festival ini menjadi lanjutan dari suksesnya BBF 2024 yang berhasil menjaring ratusan inovasi ramah lingkungan serta melahirkan gerakan nyata di berbagai daerah Indonesia. Grand Launching Bumi Berseru Fest (BBF) 2025 resmi digelar secara hybrid pada Sabtu (23/8) di Coffee Beans Solo dan melalui live streaming.

    Seperti diketahui, krisis iklim dan meningkatnya kerusakan lingkungan menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini.

    Berdasarkan data dari WALHI pada Environmental Outlook 2025, sepanjang 2014-2023 Indonesia kehilangan 4,36 juta hektar hutan primer basah. Kementerian Lingkungan Hidup pada momen Hari Lingkungan Hidup 2025 menyampaikan Indonesia menghasilkan sekitar 56,6 juta ton sampah per tahun, namun hanya 22,09 juta ton (39%) yang dikelola secara layak. Sebagian besar sisanya, lebih dari 34 juta ton, menjadi pencemar lingkungan.

    Di sisi lain, di berbagai wilayah Indonesia, tantangan pengelolaan limbah industri masih menjadi isu penting, tercatat sekitar 46% dari 70.000 sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat. Dengan beragamnya permasalahan lingkungan yang sedang terjadi, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan solusi berkelanjutan.

    Acara ini dihadiri lebih dari 500 perwakilan komunitas lingkungan, generasi muda, serta pelaku kreatif yang peduli pada isu keberlanjutan. Turut hadir Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (PPI TK NEK), Ary Sudijanto, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

    Acara Grand Launching ini menjadi penanda dimulainya rangkaian besar BBF 2025 yang mengusung tema “Tanah, Air, Kita”, sebuah ajakan kolektif untuk menjaga bumi melalui aksi nyata, kolaborasi, dan inovasi digital. Tema ini sekaligus merefleksikan semangat kemerdekaan, bahwa menjaga tanah air adalah bentuk cinta bangsa yang harus terus diwariskan dari generasi ke generasi.

    “Pemuda dan digitalisasi adalah kombinasi yang memiliki kekuatan luar biasa untuk membawa perubahan. Saat ini, bumi sedang menghadapi tiga krisis besar: krisis iklim, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kita membutuhkan energi kolektif yang besar untuk menjawab tantangan ini. Karena itu, kami mendukung penuh inisiatif yang dilakukan Telkom melalui Bumi Berseru Fest, yang memberikan arah dan pesan yang jelas bagi kita semua. Ketika kita bersama-sama bergerak menuju inovasi ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari, kita akan mampu menghadapi krisis ini dan menciptakan masa depan yang lebih lestari,” ujar Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto dikutip Sabtu, (30/8/2025).

    Bumi Berseru Fest 2025 sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Telkom, menghadirkan empat kategori kompetisi yang dapat diikuti masyarakat luas. Pertama, Aksi untuk Bumi, yaitu kompetisi proposal program lingkungan yang berfokus pada konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayah darat maupun laut.

    Kedua, Alam dalam Lensa, lomba fotografi lingkungan yang diunggah melalui Instagram sebagai bentuk kampanye, di mana setiap unggahan setara dengan satu bibit pohon yang akan ditanam untuk reforestasi hutan Indonesia.

    Ketiga, Inovasi Eco Produk, kompetisi bagi UMKM, pelajar, maupun masyarakat umum untuk menciptakan produk lokal yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Keempat, Teknologi Hijau dan Inovasi Berkelanjutan, yaitu kompetisi proposal kegiatan lingkungan bagi organisasi/komunitas penggiat lingkungan dengan muatan inovasi atau teknologi tepat guna.

    Periode submission Bumi Berseru Fest 2025 resmi dibuka pada 23 Agustus hingga 30 September 2025. Selama lebih dari satu bulan, komunitas, mahasiswa, pelajar, hingga pelaku UMKM dapat berpartisipasi dengan mengirimkan ide, karya, maupun inovasi terbaik di bidang lingkungan. Seluruh gagasan yang masuk akan dikurasi dan diseleksi untuk menentukan program-program unggulan. Program terbaik yang terpilih akan memperoleh dukungan pendanaan dengan total jutaan rupiah untuk dapat diimplementasikan secara nyata di masyarakat.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom, Hery Susanto menyampaikan, di bulan kemerdekaan ini, semangat menjaga tanah air tidak lagi hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana kita merawat bumi sebagai rumah bersama.

    Melalui Bumi Berseru Fest 2025, Telkom sebagai perusahaan digital ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara stakeholder dan khususnya masyarakat luas yang memadukan kepedulian lingkungan dengan kekuatan teknologi dan inovasi digital.

    “Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Telkom dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tahun ini, melalui tema: Tanah, Air, Kita juga menjadi salah satu hadiah Telkom untuk memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia sebuah bentuk cinta bangsa yang diwujudkan dengan langkah nyata melestarikan lingkungan,” ujar Hery.

    Bumi Berseru Fest 2025 diharapkan dapat menjadi wadah lahirnya ide-ide segar dan solusi inovatif untuk menjawab tantangan lingkungan di Indonesia. Melalui keterlibatan berbagai pihak, Telkom Indonesia ingin memastikan bahwa kolaborasi digital dan aksi nyata mampu menciptakan dampak positif bagi keberlanjutan bumi, yaitu tanah, air, dan kehidupan yang menjadi warisan generasi mendatang. Informasi lengkap mengenai penyelenggaraan BBF 2025 dapat diakses melalui situs resmi www.bumiberserufest.id.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gubernur NTB jelaskan tujuan penerbitan izin pertambangan rakyat

    Gubernur NTB jelaskan tujuan penerbitan izin pertambangan rakyat

    Mataram (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan tujuan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) melalui skema pembentukan koperasi lokal yang dilakukan oleh sejumlah penambang di Pulau Sumbawa.

    “Pendekatannya bukan izin pertambangan rakyat, tapi optimalisasi potensi pertambangan yang ada di provinsi,” kata Iqbal di Mataram, Kamis (14/8).

    Menurut Iqbal, saat ini instrumen hukum terkait kebijakan tersebut sudah lengkap berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025.

    Pemerintah NTB bersama Kepolisian Daerah (Polda) NTB mempercepat penerbitan izin agar manfaat tambang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan juga negara.

    Menurut dia, motivasi utama kebijakan itu untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun terutama penggunaan merkuri dan sianida yang mencemari air dan tanah di sekitar tambang.

    “Apapun keputusan kami, tidak boleh memiliki dampak yang sama dengan pola lama,” kata Iqbal.

    Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan melakukan pemantauan secara ketat terhadap aspek pengelolaan pendapatan dan reklamasi pasca tambang.

    Saat ini tim pemantau sedang melakukan evaluasi proyek percontohan pada 16 lokasi di Nusa Tenggara Barat yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.

    Aspek berbagai langkah alternatif harus dilakukan untuk hal yang krusial. Kasus pertambangan ilegal punya dampak sosial yang terlalu besar, sehingga harus fokus melalui ragam aturan yang diberlakukan, katanya, menekankan.

    Walaupun kebijakan penerbitan izin pertambangan rakyat tersebut menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Gubernur NTB bersama Kapolda NTB merasa langkah tersebut cukup ideal untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di Nusa Tenggara Barat.

    Pewarta: Sugiharto Purnama/Haris Surya Apriandi
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menanam mangrove, menuai asa warga Tambakrejo 

    Menanam mangrove, menuai asa warga Tambakrejo 

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Menanam mangrove, menuai asa warga Tambakrejo 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Deru ombak dan suara bising mesin-mesin perahu nelayan mewarnai perjalanan ke lokasi hutan mangrove yang berada di pesisir pantai utara Kota Semarang, tepatnya di kawasan Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Lokasi konservasi mangrove ditempuh perjalanan naik kapal sekitar 20 menit. Sepanjang perjalanan terlihat aktivitas nelayan memasang keramba ikan. Air laut sudah mulai pasang ketika tiba ditempat sandar perahu nelayan.

    Hamparan hutan mangrove terlihat, akar yang kuat dan daun yang rimbun seolah-olah tersirat sejuta harapan disana. Keberlangsungan ekosistem kawasan pesisir pantai utara Semarang yang akhir-akhir ini sering terjadi banjir rob. Keberadaan mangrove kini telah membawa harapan bagi warga di kawasan tersebut. Seperti kata Juraimi ketua Kelompok Peduli Lingkungan Camar (Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun), berawal dari keprihatinan akibat kerusakan lingkungan dan abrasi, mereka membentuk kelompok Camar yang terdiri dari 10 orang pada tahun 2010 dengan semangat gotong royong dan penuh keterbatasan.

    “Waktu itu saya bertekad menjadi orang yang bermanfaat untuk tanah kelahiran”, katanya, Senin (4/8).

    Kegigihan Juraimi membuahkan hasil dengan adanya dukungan dari CSR PT Pertamina Patra Niaga, pada tahun 2010 membuat program untuk membina kampung nelayan di Tambakrejo. Awalnya ada 4 program yakni infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Karena dianggap kurang lengkap akhirnya ditambah program peduli lingkungan ditahun 2011. Sejak itulah kelompok Camar dari tahun 2012 sampai 2019 sudah menanam 99.000 magrove yang ditanam dari ujung arteri sampai pinggir pantai. Ditahun 2019 pihaknya juga menerima aset yang sangat berharga yakni jogging track sepanjang 240 meter dikawasan konservasi mangrove pada saat itu berbarengan dengan Covid-19.

    “Dari tahun 2019 hingga sekarang jumlah mangrove sudah mencapai 150.000 tanaman mangrove yang ditanam bantuan berbagai pihak”, ujar pegiat lingkungan tersebut seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini. 

    Kelompok Camar tak hanya menjaga mangrove, tapi juga membangun ekosistem ekonomi dan wisata berbasis lingkungan (eduwisata) yang menghidupi ratusan warga Tambakrejo.

    Salah satu warga, Amro mengaku rob sering melanda kawasan Tambakrejo meski demikian warga tetep melaut karena itulah kehidupan mereka. Sejak ada eduwisata magrove yang dikelola kelompok Camar, kini sebagian warga tidak hanya mengandalkan dari melaut yang semakin berkurang pendapatannya tetapi juga bisa menjadi pengemudi kapal untuk kunjungan ke lokasi konservasi. Meski tidak setiap hari ada tetapi paling tidak dalam seminggu 3-4 kali mengangkut pengunjung yang kebanyakan dari mahasiswa dan peneliti untuk monitoring tanaman mangrove. 

    “Seringnya kunjungan dari mahasiswa atau peneliti pada waktu pagi hari. Kadang rombongan antara 4 hingga15 orang itupun kunjungan tidak setiap hari ada,  hanya 3-4 kali dalam seminggu. Untuk satu kali trip sewa kapal sebesar Rp. 150.000 yang bisa diisi maksimal 15 orang,”   ujar pengemudi perahu ini.

    Senada, Juraimi juga membenarkan adanya berkah dari mangrove bagi warga dikampungnya. Mereka menjadi biro jasa mengantar pengunjung yang ingin menyusuri hutan mangrove. “Kadang bisa melayani sampai 10 pengunjung, Alhamdulillah bisa menjadi tambahan penghasilan bagi para nelayan,” ungkapnya.

    Sementara, di sisi lain para ibu juga ambil peran ikut meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara memanfaatkan mangrove menjadi produk olahan seperti dibuat keripik mangrove, sirup, batik dan lain-lain.

    “Dari mangrove kami olah jadi keripik, sirup, bahan untuk membatik. Sekarang Ibu-ibu disini bisa ikut mendapatkan penghasilan dari awalnya yang hanya menganggur,” ujar warga Tambakrejo, Sitatu.

    Menurut Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Imam Taufiq dalam jurnal kampus, keberadaan mangrove dinilai sangat penting. Mangrove menjadi ikhtiar bersama melindungi bumi dari bencana alam. Mangrove juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar karena mampu menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas udara menjadi lebih bersih.

    “Mangrove juga membantu alam dalam mendapatkan kualitas udara yang lebih baik dan bersih, sehingga Kota Semarang menjadi lebih nyaman dan sehat,” ungkapnya.

    Area Manager Communications, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Taufiq Kurniawan menyampaikan menanam mangrove menjadi salah satu implementasi PT Pertamina mendukung kebijakan pemerintah Jawa Tengah khususnya pemerintah kota Semarang dalam hal mengatasi dampak abrasi yaitu rob yang bisa saja setiap waktu terjadi. 

    “Kita secara telaten membantu kelompok Camar menanam mangrove. Ketika mangrove ditanam tidak hanya untuk “mageri segoro” menjadi pagar laut, tapi juga untuk kita tau bahwa mangrove ini juga banyak kegunaan lainnya. Seperti menjadi batik, kue dan sebagainya”, ujar Taufiq.

    Taufiq menyebut harapan penanaman mangrove program CSR ini akan berdampak mulitiplayer efek baik dari sisi laut terselamatkan,  dari sisi nelayan mendapatkan pendapatan tambahan dan dari sisi pembibitan terselamatkan pemukiman nelayan dari dampak abrasi. Selain juga Ibu-ibunya bisa mendapatkan olahan dari tanaman mangrove yang ada. 

    “Ini sudah meluas tidak hanya jadi budidaya mangrove tetapi sudah menjadi eduwisata”, imbuhnya.

    Lurah Tanjung Mas, Sony Yudha Pradana menjelaskan pada saat musim barat, ombak dari laut utara itu sangat kencang. Dengan adanya mangrove, hantaman itu tak langsung mengenai permukiman warga, sehingga mangrove menjadi benteng alami yang meredamnya.

    Data yang disampaikan dari wilayah Kelurahan Tanjung Mas seluas 323 hektare, sekitar 30 hektare merupakan wilayah pesisir yang terdampak langsung abrasi dan banjir rob. Bahkan, diprediksikan sekitar lima persen dari luas total wilayah saat ini sudah tertutup air laut. Bahkan pemakaman sudah tidak terlihat.

    Dijelaskan, upaya penyelamatan lingkungan sangat mendesak dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah bersama stakeholder terkait terus melakukan edukasi terkait lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan mangrove. 

    Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, luasan hutan mangrove pada tahun 2021 mencapai 169,91 hektare, sebagian besar berada di Kecamatan Tugu. Sedangkan hasil survei pada tahun 2023 oleh WALHI menunjukkan penurunan menjadi 111,06 hektare. Secara umum, hutan mangrove di Semarang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. Kecamatan Tugu memiliki kawasan mangrove terluas dibandingkan kecamatan lain di Semarang. Kondisi mangrove Berdasarkan data tahun 2008, sekitar 73,33 persen hutan mangrove di Semarang dalam kondisi kritis dan rusak, sementara hanya 26,67 persen yang masih baik. Kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh erosi pantai, kerusakan tambak, dan reklamasi lahan. 

    Sumber : Radio Elshinta