Xcloud.id

NGO: Walhi

  • Walhi Sumbar Catat Banyak Pelanggaran, Yulian Gunhar Minta PLTU Ombilin Ditindak

    Walhi Sumbar Catat Banyak Pelanggaran, Yulian Gunhar Minta PLTU Ombilin Ditindak

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, meminta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin ditindak tegas atas berbagai pelanggaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Apalagi, PLTU Ombilin yang terletak di Sawahlunto, Sumatera Barat itu, dikelola oleh PT PLN Indonesia Power.

    “Sebagai bagian dari BUMN, PLN Indonesia Power memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan operasional PLTU Ombilin mematuhi standar lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Bahwa pelanggaran yang terus terjadi itu menunjukkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gunhar, Sabtu (28/12/2024).

    Gunhar menyoroti bahwa PLTU Ombilin, yang seharusnya memasuki masa pensiun pada 2027 sesuai usia operasional maksimal 30 tahun, belum memiliki rencana penghentian operasinya.

    “Pemerintah dan PLN Indonesia Power harus memberikan kepastian tentang masa depan PLTU ini. Apalagi, Indonesia sudah berkomitmen untuk menutup semua PLTU berbasis batu bara pada 2060,” tegasnya.

    Politisi PDI Perjuangan ini juga memaparkan data dari berbagai lembaga advokasi lingkungan yang memperlihatkan pelanggaran serius di PLTU ini. Antara lain LBH Padang yang sempat melaporkan konsentrasi partikel PM 2,5 di kawasan PLTU Ombilin melebihi baku mutu sejak 2019, sementara Walhi Sumatera Barat mencatat kerusakan fasilitas seperti cerobong asap sejak 2012. Juga kejadian seperti kebocoran cerobong pada 2019 yang menyebabkan Desa Sijantang diselimuti asap tebal.

    “Berbagai pepanggaran itu dampaknya sangat nyata. Anak-anak di sekitar PLTU, seperti siswa SDN 19 Sijantang, mengalami gangguan fungsi paru-paru akibat paparan polusi. Kasus ISPA terus meningkat, dan ini adalah bentuk ketidakadilan yang tidak boleh diabaikan,” kata Gunhar.

     

     

  • Kronologi Penemuan Mayat Wanita Bersimbah Darah di Gedung Gymnasium UPI

    Kronologi Penemuan Mayat Wanita Bersimbah Darah di Gedung Gymnasium UPI

    JABAR EKSPRES – Kabar mengejutkan datang dari kampus ternama di Bandung, yakni Universita Pendidikan Indonesia (UPI).

    Seorang wanita ditemukan bersimbah darah di Gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Dr. Setiabudi, Kota Bandung, Kamis (26/12) sore.

    Berdasarkan informasi yang diterima Jabar Ekspres, penemuan mayat wanita itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB.

    Mayat wanita itu ditemukan oleh dua mahasiswa UPI yang hendak membuat tugas video di gedung tersebut.

    BACA JUGA: Pencapaian di 2025, MUJ Bakal Perluas Ekosistem Energi Terbarukan

    Saksi menemukan korban dengan kondisi tergeletak dengan posisi terungkup, kepala terluka parah dan mengeluarkan darah, serta kerudung yang menutupi kepalanya.

    Mereka kemudian segera melaporkan temuan itu kepada pengelola gedung, lalu meneruskannya kepada pihak kepolisian.

    Pihak Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui Kepala Humas UPI, Prof. Suhendra membenarkan kejadian tersebut.

    BACA JUGA: Pasar Gedebage Penyumbang Sampah Organik Terbesar di Bandung Raya, Walhi: Masih Lemahnya Sistem Pengelolaan!

    “Peristiwanya benar,” ujar Suhendra.

    Menurut Suhendra, kasus ini kini sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian.

    Sementara mayat wanita tersebut telah dibawa ke RS Sartika Asih untuk proses lebih lanjut.

    Hingga kini, penyebab dan latar belakang kejadian tersebut masih belum diketahui.***

  • Pencapaian di 2025, MUJ Bakal Perluas Ekosistem Energi Terbarukan

    Pencapaian di 2025, MUJ Bakal Perluas Ekosistem Energi Terbarukan

    JABAR EKSPRES – PT Migas Utama Jabar (MUJ) berkomitmen untuk memperluas ekosistem energi terbarukan. Itu menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai pada 2025 nanti.

    Hal itu diungkapkan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKA 2025 beberapa hari lalu.

    Dalam kesempatan itu, MUJ berkesempatan menjabarkan sejumlah aksi yang akan dilakukan di 2025 dihadapan komisaris termasuk para pemegang saham, utamanya Pemprov Jabar.

    BACA JUGA: Gerakan Pramuka Solusi Atasi Kecanduan Gadget

    “Kami akan memperkuat sektor migas, jasa penunjang energi dan pengembangan energi bersih,” kata Dirut PT MUJ Punjul Prabowo dalam keterangannya.

    MUJ melalui sejumlah anak perusahaannya akan menuntaskan aksi itu. Termasuk perluasan pasar CNG.

    “Kami juga akan konsisten untuk kontribusi ke masyarakat. Lewat program TJSL ataupun setoran dividen,” sambungnya.

    BACA JUGA: Pasar Gedebage Penyumbang Sampah Organik Terbesar di Bandung Raya, Walhi: Masih Lemahnya Sistem Pengelolaan!

    Diketahui, BUMD yang berkantor di Jalan Jakarta Kota Bandung itu bukan BUMD yang baru berdiri. Berdasar data laporan tahunan MUJ 2023, tercatat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang migas itu berdiri pada 2014 lalu.

    Kemudian di 2017, perusahaan itu membentuk anak usaha, yakni PT Migas Hulu Jabar ONWJ dan PT Energi Negeri Mandiri. Di 2021, MUJ juga mendirikan lagi anak perusahaan. Yakni PT MUJI Energi Indonesia.

    Masih berdasarkan laporan tahunan tersebut, MUJ juga telah mencatatkan kinerjanya di tahun buku 2023. Dimulai dari pendapatan perusahaan yang mencapai Rp 1,33 triliun, lalu laba induk berdasarkan data audited tembus Rp 50,58 miliar.

    BACA JUGA: Dinilai Lepas Tanggung Jawab Soal Sampah Pasar Caringin, Ini Respon DLH Kota Bandung

    Kemudian jumlah aset audited 2023 tercatat di angka Rp 672,82 miliar. Lalu, ekuitas audited dengan Rp 432,20 miliar.

    Dari data yang dihimpun, pada 2022 PT MUJ berhasil setor dividen cukup gemilang. Nilainya tembus Rp 105 miliar. Kemudian di 2021 ada di angka Rp 45 miliar dan di 2020 di angka Rp 38 miliar. Sedangkan pada tahun buku 2023 atau setoran dividen 2024, PT MUJ tercatat menyetorkan sebesar Rp 35 miliar.(son)

  • DLHK Bakal Uji Kualitas Udara di Area Insinerator yang Ditolak Warga Depok

    DLHK Bakal Uji Kualitas Udara di Area Insinerator yang Ditolak Warga Depok

    DLHK Bakal Uji Kualitas Udara di Area Insinerator yang Ditolak Warga Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Abdul Rahman mengaku akan melakukan uji kualitas udara di sekitar area pengoperasian mesin pembakar sampah (insinerator) di Jalan Merdeka, Abadijaya, Kota Depok.
    Hal ini dilakukan untuk menanggapi keluhan warga RW 06 Abadijaya yang mengaku asap buangan dari insinerator membuat warga sekitar mengalami ISPA.
    “Iya (bakal penyelidikan kesehatan) dan kita uji kualitas udara, jadi sebelum itu kita sudah uji udara ambien juga di situ,” ucap Abra kepada wartawan di Kantor DLHK Depok, Senin (23/12/2024).
    Langkah ini juga sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi DLHK yang telah mengoperasikan insinerator selama sebulan terakhir.
    “Ya mungkin ini bagian dari dinamika ketika ada kebijakan, itu ada masukan. Intinya masyarakat juga welcome, kita dengar sampai tadi sakit dan sebagainya, nanti kita buktikan (dari uji kualitas udara),” ungkap Abra.
    Namun, Abra menegaskan, pengoperasian insinerator saat ini membantu mengurangi timbulan sampah agar tidak kembali dikirim ke TPA Cipayung yang sudah
    overload
    .
    Sebab, timbunan sampah dari lingkungan Abadijaya mencapai 12 ton per hari.
    “Makanya saya mengambil sikap bahwa penggunaan insinerator ini akan terus kita jalankan sambil kita evaluasi efektivitasnya sejauh mana,” jelas Abra.
    “Metode-metode lain sedang kita jajaki, sedang kita upayakan, sedang kita lakukan. Bukan kita baru ini mencari-cari, kita juga melakukan studi banding,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, warga RW 06 Abadijaya, Sukmajaya, Depok, menggelar aksi unjuk rasa menolak pengoperasian insinerator di depan lokasi mesin berada di Jalan Merdeka, Depok.
    Aksi ini dilakukan karena ada warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap yang dihasilkan dari mesin pembakaran sampah itu.
    “Bersama teman-teman dari Walhi Jakarta kami menyampaikan turut berduka cita karena penolakan kita (terhadap insinerator) ditolak, mesin itu tetap dioperasionalkan,” kata perwakilan Walhi Jakarta, Syahroni Fadhil.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DLHK Bakal Uji Kualitas Udara di Area Insinerator yang Ditolak Warga Depok

    DLHK Depok: Unjuk Rasa Penolakan Insinerator Jadi Bahan Evaluasi

    DLHK Depok: Unjuk Rasa Penolakan Insinerator Jadi Bahan Evaluasi
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menyebut aksi unjuk rasa warga RW 06 Abadijaya yang menolak pengoperasian mesin pembakar sampah (
    insinerator
    ) sebagai hal yang wajar. Ia memastikan bahwa penolakan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
    “Memang segala kebijakan (baru) pasti ada dampaknya, tetapi prosedur tetap kita lakukan. Jadi nanti kita ukur dampaknya seperti apa (terhadap warga),” ujar Abdul Rahman kepada wartawan di Kantor DLHK Depok, Senin (23/12/2024).
    Penolakan warga dinilai sebagai umpan balik yang dapat membantu pemerintah dalam menilai efektivitas penggunaan insinerator.
    “Sistem pengolahan sampah menggunakan insinerator mungkin di Depok baru ada di tengah masyarakat, sehingga ada was-was dan sebagainya,” katanya.
    Meski demikian, Abdul Rahman menegaskan bahwa pengoperasian insinerator akan tetap berjalan sambil terus dievaluasi dampaknya terhadap masyarakat.
    “Makanya saya mengambil sikap bahwa penggunaan insinerator ini akan terus kita jalankan sambil kita evaluasi efektivitasnya sejauh mana,” tambahnya.
    Abdul Rahman menjelaskan bahwa insinerator berperan penting dalam mengurangi timbulan sampah di Abadijaya, yang mencapai 12 ton per hari.
    “Dengan mesin ini ya harapannya (sampah terolah) selesai di situ, enggak dibuang ke TPA Cipayung lagi,” ujarnya.
    Sebelumnya, warga RW 06 Abadijaya, Sukmajaya, Depok, melakukan unjuk rasa di depan lokasi insinerator di Jalan Merdeka.
    Mereka menolak pengoperasian mesin pembakar sampah tersebut karena adanya keluhan gangguan kesehatan akibat asap yang dihasilkan.
    “Bersama teman-teman dari Walhi Jakarta kami menyampaikan turut berduka cita karena penolakan kita (terhadap insinerator) ditolak, mesin itu tetap dioperasionalkan,” ujar perwakilan Walhi Jakarta, Syahroni Fadhil.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Yos Suprapto, Pelukis yang Kerap Angkat Isu Kritik Sosial Kini Pameran Tunggalnya Ditunda

    Sosok Yos Suprapto, Pelukis yang Kerap Angkat Isu Kritik Sosial Kini Pameran Tunggalnya Ditunda

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Yos Suprapto, pelukis yang dijadwalkan akan mengadakan pameran tunggal.

    Pameran itu bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” di Galeri Nasional Indonesia (GNI).

    Jika mengacu pada jadwal pameran tunggal Yos Suprapto sebenarnya digelar pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025.

    Pameran itu bertempat di Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta Pusat.

    Bahkan, Yos Suprapto sudah menyiapkan lebih dari 30 lukisan dengan tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia untuk tampil dalam pameran yang disiapkan sejak 2023 tersebut.

    Namun sayangnya, pameran Yos Suprapto yang digelar dengan bantuan kurator Suwarno Wisetrotomo itu ditunda karena ada faktor teknis soal kurasinya.

    Lalu, siapakah sosok Yos Suprapto yang lukiasannya dipamerkan Galeri Nasional Indonesia tersebut?

    Sosok Yos Suprapto

    Yos Suprapto lahir di Surabaya pada 26 Oktober 1952.

    Ia dikenal sebagai seniman, peluki, serta pernah menjadi konsultan lepas untuk teknologi tepat guna dan pertanian biodinamik.

    Dikutip dari tesis Pembuatan Buku Biografi: Yos Suprapto Naskah Akademik Skripsi Berbasis Karya (2018) karya Dorothy Ryani Honesty dari Universitas Multiedia Nusantara (UMN), Yos merupakan pelukis yang kerap menyuarakan kritik sosial melalui karyanya. 

    Lukisannya kerap memiliki makna simbolis yang abstrak dengan garis dan warna khas, seperti hitam, merah, biru, hijau, coklat, kuning, dan putih.

    Pelukis yang menekuni dunia seni sejak SMA ini, sedari dulu peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Yos Suprapto pernah belajar di ASRI Yogyakarta pada 1970. Namun, dia keluar pada 1973.   

    Dia pernah terlibat sebagai aktivis mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru. 

    Saat itu, Yos juga menjadi kontributor majalah bawah tanah independen sebagai ilustrator sampul. 

    Yos kemudian menyandang gelar PhD bidang Sosiologi Kebudayaan dari Southern James Cook University, North Queensland, Australia dan pernah tinggal di sana selama lebih dari 25 tahun. 

    Selain pelukis, dia juga dikenal sebagai ahli pertanian yang meneliti kandungan mineral selama lebih dari 10 tahun dan memahami penerapan teknologi pertanian. 

    Kemampuannya dalam pertanian tampak dalam buku yang ditulis bersama penulis-penulis lain berjudul Aplikasi Pupuk Kandang yang Ramah Lingkungan dalam Persepktif Budaya (2022). 

    Yos juga pernah menjadi ketua umum The Rainforest Information Centre di Lismore, NSW Australia, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan Walhi, CUSO organisasi sosial Kanada, dan NGO lain.

    Pameran Yos Suprapto

    Sepanjang kariernya, Yos sudah beberapa kali menggelar pameran yang mengangkat isu kritik sosial dan lingkungan.

    Seperti pada 1994, ia menggelar pameran tunggal bertajuk “Bersatu Dengan Alam” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 

    Dia kembali menggelar pameran tunggal bertema “Barbarisme: Perjalanan Anak Bangsa” di Galeri Nasional Indonesia pada 2001. 

    Setahun kemudian, pameran “Mata Hati Demokrasi” digelar di Taman Budaya Surakarta, Jawa Tengah. 

    Pada 2005, dia kembali mengangkat isu sosial berupa kritikan atas korupsi di lingkungan elit birokrasi dalam pameran tunggal bertajuk “Republik Udang” di Tembi Gallery, Yogyakarta. 

    Pameran tersebut mengkritik praktik korupsi di kalangan elite rezim Presiden Soeharto. 

    Tindakannya kala itu sempat membuat nyawanya terancam, meski dia berada di Australia. 

    Yos terakhir menggelar pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia pada 2017 bertema evaluasi mendalam perjanan budaya bangsa, terutama budaya maritim dengan judul “Arus Balik Cakrawala”. 

    Pameran-pameran lukisan yang digelarnya hampir semuanya menunjukkan ekspresi keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang terpecah, serta mengkritik pemerintah yang korup. 

    Salah satu lukisannya berjudul “Adu Domba” yang dipamerkan pada 2017 menggambarkan masyarakat Indonesia saat ini suka adu domba untuk mendapatkan kekuasaan politik.

    Penjelasan Galeri Nasional

    Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional Indonesia, Jarot Mahendra mengatakan, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena mempertimbangkan faktor teknis. 

    “Yakni mundurnya kurator pameran, Suwarno Wisetrotomo akibat ketidaksepakatan antara kurator dan seniman mengenai karya-karya yang akan dipamerkan,” ujar Jarot dalam keterangan resmi yang diterima , Jumat (20/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Pihak galeri menjelaskan, pameran tunggal Yos Suprapto telah disetujui sejak 2023 dan direncanakan dengan tema awal “BANGKIT!”. 

    Pameran ini bertujuan menyajikan karya seni lukis dan instalasi dari Yos Suprapto dengan fokus pada tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia. 

    Usai proses seleksi dan evaluasi kuratorial, tema pameran dipertegas bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”. 

    Tema ini dipilih karena mencerminkan pesan pembangunan dan kerja pemerintahan saat 

    “Dalam proses penataan karya-karya Yos Suprapto di area tata pamer, terdapat beberapa karya yang ditampilkan tanpa melalui persetujuan dan kesepakatan antara seniman dan kurator pameran terlebih dahulu,” terang Jarot. 

    Menurutnya, karya-karya yang dipamerkan atas inisiatif pribadi Yos. 

    Namun setelah dievaluasi kurator, karya-karya tersebut dianggap tidak sesuai tema pameran yang ditetapkan. 
    Atas kondisi ini, Yos Suprapto dan Suwarno Wisetrotomo melakukan proses mediasi. 

    Sayangnya, tidak tercapai kesepakatan mengenai karya-karya yang akan ditampilkan.

    Karena itu, kurator Suwarno Wisetrotomo pun menyatakan mundur dari tugasnya dalam pameran Yos Suprapto.

    “Sebagai langkah untuk menjaga keselarasan kuratorial dan memastikan kualitas pameran, Galeri Nasional Indonesia memutuskan untuk menunda acara ini,” tegas Jarot. 

    Jarot memastikan, hubungan GNI dengan Yos Suprapto dan Suwarno Wisetrotomo sangat dihargai. 

    GNI pun berkomitmen berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kedua pihak untuk mencari solusi yang kolektif dan konstruktif. 

    Penundaan pameran tersebut juga mencerminkan prinsip good governance yang selalu dijunjung tinggi oleh Galeri Nasional Indonesia. 

    Dia menekankan, setiap keputusan diambil dalam tahap penyelenggaraan pameran selalu dengan prioritas untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. 

    “Sejalan dengan itu, kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa proses kuratorial dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta serta memastikan keberagaman ekspresi seni di ruang publik kami,” lanjut Jarot. 

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini dan berharap dapat menyambut publik kembali di pameran Galeri Nasional Indonesia lainnya di masa depan,” imbuhnya.

    Kurator Suwarno Wisetrotomo buka suara

    Jurator Suwarno Wisetrotomo turut buka suara atas keputusannya tidak menerima beberapa karya Yos Suprapto dalam proses kurasi pameran. 

    Suwarno menuturkan, dirinya mengusulkan tema “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” untuk pameran tersebut. 

    Tema itu pun telah disepakati. 

    “Yos Suprapto telah menghasilkan instalasi tanah dan sejumlah lukisan yang berasal dari riset yang memadai dan relevan untuk tema yang disepakati ini,” terangnya dalam rilis resmi yang diterima, Jumat. 

    Menurut Suwarno, terdapat dua karya Yos Suprapto yang menggambarkan opini seniman tentang praktik kekuasaan. 

    Namun, dia tidak mengungkapkan karya mana yang dipersoalkan. 

    Suwarno lalu menyampaikan kepada Yos perihal karya tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan tema kuratorial pameran. 

    Dia menganggap keberadaan karya itu berpotensi merusak fokus seniman terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran tersebut. 

    “Menurut pendapat saya, dua karya tersebut ‘terdengar’ seperti makian semata, terlalu vulgar sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya,” jelasnya. 

    “Saya tidak menyetujui dua karya tersebut untuk dipajang dalam pameran ini,” tegas Suwarno.

    Meski begitu, dia menyebutkan bahwa Yos tetap mempertahankan keinginannya untuk memamerkan dua karya tersebut. 

    Perbedaan pendapat ini bahkan terjadi selama proses kurasi yang dimulai secara intensif sejak Oktober 2024 hingga hari H pembukaan pameran pada Kamis (19/12/2024). 

    “Karena tidak ada kesepahaman yang berhasil dicapai, saya menyampaikan kepada seniman, disaksikan rekan-rekan Galeri Nasional Indonesia, meski saya menghargai pendirian seniman, namun saya tetap memutuskan mundur sebagai kurator pameran,” lanjutnya. 

    Suwarno menambahkan, rencana mundur dari pameran itu pertama kali disampaikan kepada Yos Suprapto pada Senin (16/12/2024). 

    Pernyataan pengunduran diri Suwarno sebagai kurator ini disampaikan tidak dengan maksud menghentikan pameran Yos Suprapto. 

    Menurutnya, seorang kurator bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara tema yang disepakati dengan materi pameran. 

    “Bagi saya, sebagai seorang kurator, pendapat saya penting untuk dipertimbangkan oleh seniman,” tandas Suwarno.

    Mendadak ditunda

    Ada pun, acara pameran tunggal Yos Suprapto menjadi pembicaraan lantaran penundaannya disebut terkesan penuh tekanan. 

    Saat hendak pembukaan acara, pameran tiba-tiba tak bisa digelar karena adanya kendala teknis berupa lima karya dari 30 lukisan diminta diturunkan, tapi Yos Suprapto menolak. 

    Pengunjung pameran tunggal Yos Suprapto yang telah hadir pada 19 Desember malam pun tak bisa memasuki area pameran karena pintu masuknya dikunci. 

    Lima lukisan yang diminta diturunkan itu disebut berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia. 

    Yos Suprapto pun enggan mengikuti permintaan diturunkannya lima lukisan tersebut dan memilih membawa pulang semua karya lukisannya ke Yogyakarta.

  • Kondisi Keamanan Kampung di Rempang Sudah Kondusif

    Kondisi Keamanan Kampung di Rempang Sudah Kondusif

    Batam, CNN Indonesia —

    KapolrestaBarelang Kombes Pol HeribertusOmpusunggu mengatakan kondisi kampung di Rempang saat ini sudah kondusif pascadugaan penyerangan orang tak dikenal pada Rabu (18/12) dini hari WIB.

    Heribertus mengatakan aparat diterjunkan untuk memastikan keamanan di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, tersebut.

    “Kondusif ya, sudah kita libatkan personel dari Polri ada 70, dari kodim ada 25 personel yang jaga secara pergantian,” katanya saat diwawancara wartawan Rabu sore.

    Sementara itu berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, warga terlihat memperbaiki posko yang dirusak puluhan orang tak dikenal pada dini hari tadi. Warga pun terlihat masih waspada.

    Heribertus mengatakan peristiwa penyerangan puluhan OTK ke warga kampung di Rempang itu diduga diawali ketika ada yang mengamankan orang yang coba mencopot spanduk tolak PSN Rempang Eco City.

    “Kejadiannya [diduga pemicu teror puluhan OTK] pada malam hari, pukul 11.30 [malam],” ujarnya.

    Setelah itu diduga puluhan rekan dari orang yang diamankan warga itu terpicu kemarahannya sehingga terjadilah bentrokan sudah selesai.

    “Kita dudukkan dulu permasalahannya, akan kita periksa satu-satu. Kita minta keterangan nanti dari kedokteran, visum yang terluka tersebut yang terkena sehingga kita kronologiskan, dan kita gelar sehingga tidak simpang siur informasinya,” ujar Heribertus.

    Sebelumnya, Posko warga Rempang yang berada di Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Kecamatan Galang, Kepulauan Riau (Kepri) disebut diserang puluhan orang tak dikenal (OTK) pada Rabu (18/12) dini hari WIB

    Akibat teror dari puluhan OTK itu, setidaknya ada delapan warga kampung terluka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

    Jaidi salah satu warga di lokasi kepada wartawan mengatakan anaknya menjadi salah satu korban pemukulan puluhan OTK. Dia mengaku tak tahu siapa mereka yang menyerang tiba-tiba secara brutal tersebut.

    Melihat anaknya dipukuli, dia tidak bisa melawan karena jumlah orang tidak dikenal itu cukup banyak.

    “Tiba-tiba enggak tahu orang to mendadak datang, nyerang langsung mukul anak saya, puluhan orang. Pukuli anak saya, ancam dengan parang, dengan pisau dengan kayu, semua,” kata Jaidi, Rabu.

    Aksi penyerangan puluhan OTK terhadap warga di lokasi yang bakal menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) itu pun mendapat perhatian aktivis sipil hingga organisasi nasional.

    Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang pun menggelar konferensi pers di Kantor Walhi Nasional, Jakarta Selatan, Rabu petang.

    “Data sementara yang berhasil dihimpun, setidaknya ada delapan warga yang mengalami luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat,” demikian rilis mereka yang diterima Rabu siang.

    “Dengan perincian, empat orang mengalami luka sobek di bagian kepala; satu orang luka berat; satu warga terkena panah; satu warga mengalami patah tangan; dan satu warga luka ringan. Selain itu, belasan kendaraan bermotor milik warga juga dirusak,” imbuhnya.

    Atas dasar itu, mereka menyatakan masyarakat Kampung Tua di Rempang bersama organisasi masyarakat sipil yang bersolidaritas menyerukan Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI untuk memastikan perlindungan kepada masyarakat adat dan tempatan Rempang atas wilayah adatnya.

    Mereka juga meminta Kapolri untuk memerintahkan jajarannya melakukan penegakan hukum secara serius dan tegas atas seluruh peristiwa intimidasi dan kekerasan yang dilakukan kepada masyarakat Rempang.

    Dalam jumpa pers di kantor Walhi, salah satu warga Rempang yang hadir secara daring, Wadi, mengatakan penyerangan berawal ketika salah satu oknum tak dikenal kedapatan merusak spanduk ‘tolak relokasi’ yang dipasang warga.

    “Memang kronologis terjadi itulah dia merusak spanduk tolak relokasi itu sebanyak 14 biji, ketemu warga, dikejar warga,” ungkap Wadi dari Kelurahan Sembulang Hulu.

    Spanduk-spanduk itu dipasang warga di sekitar area pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City sebagai bentuk penolakan atas diambilnya lahan milik masyarakat adat Rempang.

    (arp/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Junjung Etik dan Moral, Alasan PDIP Baru Umumkan Pemecatan Jokowi

    Junjung Etik dan Moral, Alasan PDIP Baru Umumkan Pemecatan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDIP mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi dari partai pada Senin ini setelah terbit surat bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, tertanggal 4 Desember yang ditandatangani Ketum dan Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri serta Hasto Kristiyanto.

    Selain Jokowi, PDIP juga memecat anak dan menantu eks Gubernur Jakarta itu, yakni Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution. Surat pemecatan terhadap Gibran dan Bobby masing-masing bernomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 serta 1651/KPTS/DPP/XII/2024. Surat pemecatan kedua tokoh masing-masing diterbitkan pada 4 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Megawati serta Hasto.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus menyebut partainya menjaga nilai etik dan moral untuk pengumuman pemecatan terhadap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Oleh karena itu, PDIP, kata dia, baru sekarang mengumumkan pemecatan Jokowi dari statusnya sebagai kader partai. Padahal, bisa saja hal itu dilakukan saat pelaksanaan Pilpres 2024.

    “Kami memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Deddy melalui layanan pesan, dilansir jpnn, Senin (16/12).

    Toh, kata eks aktivis Walhi itu, PDIP ingin fokus ke hajatan politik lain setelah pilpres 2024, yakni pilkada, sehingga tidak buru-buru mengumumkan pemecatan Jokowi.

    “Setelah pilkada selesai, kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” kata Deddy.

  • Tanggul Laut Belum Tuntaskan Masalah Warga Tambaklorok, Rembesan Rob dan Limbah "Menghantui" Regional 15 Desember 2024

    Tanggul Laut Belum Tuntaskan Masalah Warga Tambaklorok, Rembesan Rob dan Limbah "Menghantui" Regional 15 Desember 2024

    Tanggul Laut Belum Tuntaskan Masalah Warga Tambaklorok, Rembesan Rob dan Limbah “Menghantui”
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), yang telah selesai dibangun pada 2024, justru menghadirkan ancaman baru bagi
    warga Tambaklorok
    .
    Sebab, setelah proyek pemerintah pusat tersebut selesai dibangun, air rob masih merembes ke permukiman warga. 
    Sebelum adanya tanggul laut, luapan air rob yang membanjiri pemukiman terjadi akibat kolam retensi menyatu dengan laut. Lalu air rob membludak saat gelombang tinggi.
    Diketahui, tanggul laut itu membentang dari ujung kawasan Pelabuhan Tanjung Emas hingga mengelilingi pemukiman warga Tambaklorok di Kota Semarang.
    Proyek infrastuktur nasional senilai Rp 386 miliar tersebut digarap dalam dua tahap sejak tahun 2016 hingga 2024.
    Tanggul laut itu diharapkan mampu mengatasi masalah banjir rob dan penurunan muka tanah atau l
    and subsidence
    yang merenggut ruang hidup warga selama puluhan tahun.
    Kompas.com menyusuri permukiman dalam area tanggul laut. Walaupun tidak dalam kondisi pasang air laut, tapi masih banyak rembesan terlihat menggenangi jalanan kampung.
    Titik rembesan itu berada tak jauh dari warung di ujung kampung Tambakmulyo yang mempertemukan gabungan proyek tanggul laut tahap 1 dan tahap 2.
    Rembesan air
    laut itu langsung masuk ke jalanan kampung Tambakmulyo dan menyebar sepanjang lima meter.
    Kemudian saat melintasi gang kecil yang menghubungkan kampung Tambakrejo menuju Tambakmulyo, tampak kolam tambak di belakang pemukiman bak lautan sampah plastik.
    Sekilas terlihat tekstur air di sana kental, sedikit berbusa dan mengeluarkan bau tak sedap. 
    Air rob masih merembes ke permukiman warga di kawasan Tambaklorok yang mencakup Kampung Tambakrejo di sebelah timur dan Tambakmulyo di sebelah barat. Kawasan ini dihuni oleh sekitar 2.250 Kepala Keluarga dengan lebih dari 9.000 jiwa.
    Pantauan Kompas.com di RW 16 Tambakrejo menunjukkan air rob dan limbah merembes melalui sela-sela pondasi, membanjiri jalanan kampung hingga ke teras rumah warga.
    Pada puncak pasang saat gelombang laut tinggi, rembesan ini bisa mencapai ketinggian 30 cm. Sedangkan pada hari biasa, genangan air berkisar antara 5-10 cm. Rembesan paling deras biasanya terjadi tengah malam atau dini hari sekitar pukul 04.00-06.00 WIB.
    Kondisi ini mengganggu sanitasi warga, termasuk merendam kamar mandi mereka. Akibatnya, warga kesulitan buang air kecil, buang air besar, bahkan mandi. Air bilasan sering kali menggenang di dalam kamar mandi.
    Deretan rumah warga RT 1 RW 16 Tambakrejo, termasuk rumah milik Endang Susi (33), terdampak parah. Rumahnya yang terletak dekat gapura selamat datang Kampung Tambakrejo, mengalami
    rembesan air
    rob setiap hari.
    “Udah enggak kaya dulu sih, luapan dari depan (kolam retensi) dulu sampai selutut. Tapi rembesan ini tetap mengganggu, apalagi saya jualan nasi kucing tiap sore sampai malam. Jadi jualan basah-basah walaupun setiap hari sudah dibersihkan,” ungkap Endang, Sabtu (14/12/2024).
    Endang juga mengeluhkan jalan beton kampung yang kini berlumut akibat genangan air yang jarang surut. Anak-anak kerap terpeleset saat melewati jalanan depan rumahnya.
    “Akhirnya repot licin bersihin terus, sering ada anak kepleset di situ. Kadang anak-anak keceh (main air) di situ, ini gatel semua (kaki) anaknya,” ujar Endang sambil menunjukkan kondisi kulit kaki putri bungsunya yang penuh bekas gatal.
    Kamar mandi rumah Endang sering tenggelam saat air pasang karena permukaan lantainya lebih rendah dari jalanan kampung.
    “Iya gatel, airnya baunya enggak enak, kakinya kalau pakai kamar mandi jadi kaya tempat pembuangan sampah. Untungnya air pasang yang bikin kamar mandi terendam itu biasanya sekitar jam 1-2 siang, tapi itu tidak pasti,” ujarnya.
    Kesulitan lain yang dihadapi Endang adalah saat menstruasi. Ia kesulitan mengganti pembalut dan terpaksa menumpang di rumah orang tua untuk buang air besar.
    “Kalau kondisinya lagi kayak gitu (mens) atau mau BAB, ya mau enggak mau pergi ke rumah orang tua buat numpang kamar mandi. Kalau numpang tetangga enggak enak (sungkan), dan kalau ke toilet masjid itu sekarang pintunya sering dikunci,” katanya.
    Air rob juga menyebabkan kendaraan warga, terutama sepeda motor, cepat rusak karena karat.
     
    “
    Eman-eman
    (sayang sekali) motornya, buat nganter sekolah aja, tapi cepet rusak. Sekali service bisa Rp250 ribu,” keluh Endang.
    Anak-anak yang berangkat sekolah dengan berjalan kaki juga harus menerjang genangan air. Mereka biasanya memakai sandal saat berangkat dan berganti sepatu setibanya di sekolah.
    Endang berharap pemerintah segera menangani masalah rembesan air rob yang muncul sejak pembangunan tanggul laut tahap pertama pada 2016.
    “Kalau bisa solusinya jangan ditinggikan lagi jalannya, karena kalau jalan ditinggikan terus, berarti kita harus mengikuti buat meninggikan rumah lagi, dan itu menghabiskan banyak uang, apalagi sekarang kebutuhan banyak, ada 3 anak,” harap Endang.
    Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, Iqbal Alma mengungkap rembesan yang sudah lama terjadi itu bukan hanya air rob, tapi juga limbah domestik atau rumah tangga. 
    “Selain rembesan air rob dari retakan-retakan atau dari sela-sela tanggul laut, rembesan juga sebenernya dari limbah MCK warga, kloset mereka dan sebagainya,” tutur Iqbal.
    Dia mengatakan selama ini limbah rumah tangga langsung dibuang ke laut. Adanya tanggul laut membuat limbah domestik menggenang di tambak belakang rumah warga.
    “Tambak itu ditutup oleh tanggul, sehingga air (limbah domestik) itu dia tidak bisa keluar (ke laut), makanya itu buangan domestik warga akhirnya kembali ke mereka dan menyebabkan banyak pencemaran air, penyakit, dan nyamuk. Jadi lingkungan warga akhirnya jadi kotor,” ucap Iqbal.
    Lalu saat air rob dari luar tanggul merembes ke kawasan pemukiman akan bercampur dengan limbah domestik itu. Akibatnya air tercemar itu memenuhi jalan kampung dan juga meluap kembali di kamar mandi warga.
    “Nah selain itu sebenernya jadi satu dilema bagi warga karena pembangunan tanggul ini dia tidak diimbangi dengan mempersiapkan sanitasi warga, lalu pembuangan-pembuangan domestik warga dan sebagainya,” beber dia.
    Walhi Jateng menilai mestinya dalam melakukan proyek nasional pemerintah dapat melakukan perencanaan dan persiapan lebih matang agar tidak merugikan warga.
    Belakangan warga gencar melaporkan kondisi tersebut ke sejumlah instansi terkait, tapi belum ada solusi konkrit untuk menjawab permasalahan tersebut.
    Staf Teknik BBWS Pemali Juana, Muhammad Zainal Arifin mengakui adanya rembesan di sejumlah titik dari proyek tanggul laut tahap satu yang dibangun pada 2016 silam. 
    Menurutnya, hantaman gelombang tinggi air laut itu turut memicu terjadinya penurunan muka tanah di lokasi proyek.
    “Di tanggul tahap satu itu kan dihantam gelombang air laut yang semakin naik terus menerus selama bertahun-tahun, lalu kami menduga ada penurunan muka tanah yang menyebabkan munculnya celah air laut untuk bisa merembes ke pemukiman,” ungkap Arifin.
    Pihaknya akan memperbaiki saluran drainase di sepanjang jalan kampung Tambakmulyo untuk mengatasi rembesan tersebut. Nantinya air rembesan akan dialirkan ke kolam retensi.
    Tiga pompa berkecepatan 500 liter per kubik telah disiapkan untuk membuang air tampungan di kolam retensi ke laut.
    “Mitigasinya (jangka panjang) kita akan mengidentifikasi terhadap penurunan tanah. Nanti ada berbagai macam tekniknya, kita core atau kita lubangin per berapa titik, nanti kita menguji lewat lab bahwa di situ penurunan tanah enggak? Kan nanti bisa terlihat kalau sudah dilubangi,” papar dia.
    Sementara di sepanjang permukiman warga kampung Tambakrejo, Arifin belum memiliki solusi jangka pendek. Pasalnya, tidak terdapat drainase di tepi jalan kampung itu untuk mengendalikan luapan air rembesan.
    “Dulu memang pernah ada drainase kecil di sepanjang jalan di depan rumah warga Tambakrejo, tapi mohon maaf sekarang sudah hilang karena warga memperluas teras dengan menutup drainase. Mungkin itu setelahnya diikuti semua warga di sana,” ungkap dia.
    Terlepas dari dugaan penurunan muka tanah yang menyebabkan terjadinya rembesan, Arifin menilai kesadaran akan pentingnya drainase masih kurang di Tambakrejo.
    Tak hanya itu, BBWS juga terkendala pembebasan lahan milik warga Tambakrejo sepanjang 50 meter yang mestinya digarap di tahap 1 2016 silam. Hal ini memperburuk kondisi rembesan air rob dan limbah domestik yang membanjiri kampung Tambakrejo.
    “Saat ini sudah mau dibebaskan, mungkin tahun depan dapat dikerjakan sisanya (50 meter) tanggulnya,” imbuh dia.
    Lebih lanjut, Arifin mengaku akanmengajukan rencana perbaikan permanen di titik temuan rembesan tersebut.
    “Kalau memang sudah ada pelubangan (identifikasi penurunan muka tanah) kayak gitu. Ya mau, tidak mau, mungkin kita akan bongkar (kerangka bawah tanggul), kita isi timbunan tanah lagi, tapi dengan lapisan geotek lagi, dan nanti akan peninggian terus,” tegas dia.
    Dia juga menolak peninggian jalan sebagai solusi mengatasi rembesan di pemukiman warga Tambakrejo. Dia mendorong agar perbaikan sistem drainase dapat dilakukan di sana.
     Arifin menunjukkan perbandingan hasil infrastruktur proyek tahap 1 dan tahap 2. Tanggul tahap 1, yang dibangun beberapa tahun lalu, kini mengalami masalah serius.
    Ratusan tiang beton penyangga tanggul tahap 1 kini telah tenggelam dari permukaan laut karena terjadinya penurunan muka tanah di dasar tanggul itu. Hanya sisa sebagian pendek penyangga yang dapat dilihat mata.
    “Kalau sekarang terpaut penurunan tanah 1 meteranlah dari 2016 sampai sekarang, kalau saya lihat dari bangunan lama tahap 1 sama yang baru tahap 2,” katanya.
    Sementara proyek tanggul tahap 2 yang baru diselesaikan tahun ini masih terlihat dengan jelas penyangga di bawah tanggul setinggi 1 meter lebih.
    BBWS Pemali Juana meyakini terjadinya rembesan di tanggul tahap 1 bukan karena kelalaian saat menggarap proyek. Namun gelombang dan penurunan tanah yang terjadi di luar prediksi.
    “Itu (tanggul) kalau bisa sampai 30 tahun alhamdulillah, kalau enggak paling 10-15 tahun,” ujar Arifin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu bagi Masyarakat, Walhi: Butuh Ribuan Tahun untuk Karst Kembali

    Soal Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu bagi Masyarakat, Walhi: Butuh Ribuan Tahun untuk Karst Kembali

    Misalnya Peraturan Menteri ESDM No 17 tahun 2012. Kemudian Peraturan Daerah Sulsel Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.

    “Namun sampai saat ini aturan teknis terkait dengan Perda ini belum ditindaklanjuti di level daerah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar menyoroti pengelolaan PT Semen Tonasa. Ia menyebut perusahaan di bawah naungan Semen Indonesia itu tidak lagi kokoh dan kuat.

    “Semen Tonasa yang dulu dikenal kokoh dan kuat, sekarang enggak lagi Pak. Udah enggak kuat, juga enggak kokoh,” kata Ismail saat rapat bersama Semen Indonesia Group (SIG) di Gedung DPR RI, Rabu (3/12/2024).

    Itu disampaikan di hadapan Direktur Utama (Dirut) SIG Donny Arsal. Ismail pun menyarankan Semen Tonasa jadi strategic holding dari sebelumnya operating holding.

    “Kalau saya perhatikan, karena hampir seluruh strategic holding bapak tarik ke pusat, Pak. Saya tidak tahu, apakah bapak tidak percaya orang Sulawesi atau gimana Pak. Padahal orang Sulawesi jadi Wapres pun bisa, Pak. Apalagi hanya urus semen Indonesia, Pak,” ucap Ismail.

    Wacana itu pun menyeruak. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengaku mempertimbangkan usulan tersebut.

    “5 tahun ke depan ini kita akan men-define holding yang lebih bisa dijalankan seperti tipe apa. Nah, apakah itu strategic ataupun operating,” ujar Erick di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (5/12/2024).

    “Nah, ini kita lagi lihat mengenai data, numbers, SOP (standard of procedures), penugasan. Nah, ini kita coba lihat secara helicopter view, tidak hanya strategic atau ini, nggak bisa. Jadi, kita harus sama-sama,” tambahnya.