Xcloud.id

NGO: UNICEF

  • 60.000 Siswa Myanmar Harus Mengulang Ujian Masuk Universitas Usai Gempa

    60.000 Siswa Myanmar Harus Mengulang Ujian Masuk Universitas Usai Gempa

    Naypyitaw –

    Lebih dari 60.000 siswa di Myanmar harus mengulang ujian masuk universitas setelah lembar jawaban mereka hangus dalam kebakaran yang disebabkan oleh gempa bumi dahsyat bulan lalu. Puluhan ribu siswa yang harus kembali ikut ujian masuk itu mendaftar untuk kuliah di Universitas Mandalay.

    Gempa dengan Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang pada akhir Maret lalu telah meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang ada di wilayah Myanmar bagian tengah, dengan kerusakan terbesar terjadi di Mandalay yang merupakan kota terpadat kedua di negara tersebut.

    Dalam kekacauan yang terjadi pada saat itu, seperti dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), sebuah kebakaran yang melanda Universitas Mandalay — universitas tertua kedua di Myanmar — telah menghancurkan lembar jawaban dari 62.954 siswa sekolah menengah dari wilayah utara yang sedang dinilai.

    “Lembar jawaban ujian hancur dalam kebakaran karena gempa bumi yang hebat,” kata media pemerintah Myanmar dalam laporannya pada Selasa (22/4).

    “Kami akan menggelar ujian matrikulasi kembali mulai dari 16 Juni hingga 21 Juni,” sebut media pemerintah itu.

    Ujian matrikulasi atau ujian masuk perguruan tinggi di Myanmar telah menjadi ritus peralihan bagi para remaja, yang menentukan arah studi mereka di masa depan.

    Menurut media pemerintah, sekitar 130.000 siswa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang digelar secara nasional di Myanmar pada tahun lalu.

    Pemerintah junta militer Myanmar mengatakan bahwa kebakaran di Universitas Mandalay telah menghancurkan lebih dari 375.000 kertas ujian dari para siswa yang berasal dari wilayah Mandalay dan Sagaing — keduanya terdampak parah gempa pada 28 Maret lalu, juga dari wilayah Kachin.

    Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut lebih dari 60.000 orang terpaksa tinggal di tenda-tenda perkemahan setelah gempa mengguncang.

    Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta tahun 2021 lalu, yang mengakhiri periode singkat reformasi demokrasi dan memicu perang saudara yang melibatkan banyak kubu. Gempa dahsyat yang mengguncang pada Maret lalu semakin memperparah masalah yang dialami rakyat Myanmar.

    Dana Anak-anak PBB atau UNICEF memperkirakan 2,7 juta anak tinggal di area-area yang terkena dampak gempa paling parah di Myanmar, yang menurut analisis NASA telah menyebabkan tanah bergerak hingga enam meter.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia Darurat Pelecehan Seksual: Tokoh Berpengaruh Diduga Terlibat

    Indonesia Darurat Pelecehan Seksual: Tokoh Berpengaruh Diduga Terlibat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gelombang kasus pelecehan seksual yang melibatkan figur publik dan tokoh berpengaruh kembali mencuat dan mengguncang kesadaran kolektif bangsa.

    Dari ruang pendidikan tinggi, institusi keagamaan, hingga sektor layanan publik, sejumlah kasus menunjukkan pola yang serupa, yakni kekuasaan digunakan untuk membungkam, bukan melindungi.

    Nama-nama yang sebelumnya dihormati justru terbukti menyalahgunakan posisi mereka, mengingatkan kita semua bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama.

    Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan komitmen perlindungan melalui berbagai konvensi internasional.

    Namun, keberhasilan di tingkat implementasi sangat bergantung pada keberanian, kolaborasi, dan integritas semua elemen bangsa, baik individu, institusi, maupun masyarakat luas. Melansir dari Instaram @lang.bersinergi berikut ulasan lengkapnya!

    Pelecehan Seksual: Wujud Krisis Moral dan Hukum

    Pernyataan “kekuasaan tanpa kontrol hanya akan melahirkan predator yang dilindungi” kini terasa sangat relevan. Kasus-kasus pelecehan yang terungkap justru dari institusi yang semestinya menjunjung tinggi nilai perlindungan, pendidikan, dan keadilan.

    Menurut ahli kriminologi, Dr David Garland, menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk kejahatan moral ganda.

    Tidak hanya menyakiti korban secara fisik dan psikis, pelaku juga mengkhianati tanggung jawab moral dari jabatan yang mereka emban. Oleh karena itu, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula konsekuensi hukum yang harus diterima.

    Peran Institusi: Lindungi Korban, Bukan Reputasi

    Sudah saatnya lembaga-lembaga seperti universitas, pesantren, kementerian, dan aparat penegak hukum memperkuat komitmen terhadap perlindungan korban. Tindakan konkret yang perlu dilakukan antara lain:

    Menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi korban dan saksi.Mengutamakan perlindungan korban di atas kepentingan nama baik institusi.Menjatuhkan sanksi yang tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku.

    Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi adalah bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas. Setiap pelaku kekerasan seksual, tanpa memandang jabatan atau status sosial, harus ditindak secara adil dan setimpal.

    Keluarga sebagai Pertahanan Pertama

    Data UNICEF menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Dalam situasi ini, orangtua memiliki peran penting sebagai pelindung pertama. Bentuk perlindungan tersebut dapat dimulai dengan:

    Membangun komunikasi yang terbuka dengan anak.Mengajarkan anak mengenai batasan tubuh dan hak atas privasi.Tidak menyerahkan kepercayaan secara buta kepada figur otoritas.Diam Berarti Membiarkan

    Psikolog klinis Dr Rosemarie Tong, mengingatkan bahwa pelecehan seksual berbasis kekuasaan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga kunci seperti pendidikan, agama, dan hukum.

    Jika kasus-kasus ini terus diabaikan, yang runtuh bukan hanya martabat korban, tetapi juga fondasi moral dan kepercayaan publik.

    Laporan Komnas Perempuan tahun 2022 mengungkap bahwa 60% korban tidak melapor karena takut, takut terhadap posisi pelaku, takut terhadap stigma sosial, dan takut terhadap institusi yang lebih sibuk menjaga reputasi daripada memperjuangkan keadilan.

    Lebih dari Hasrat: Ini Tentang Dominasi dan Impunitas

    Filsuf Michel Foucault pernah menyampaikan bahwa kekuasaan seringkali diwujudkan melalui kendali atas tubuh. Artinya, pelecehan seksual dalam konteks relasi kuasa bukan sekadar persoalan hasrat, tetapi upaya dominasi.

    Ketika sistem hukum gagal memberikan efek jera, pelaku merasa kebal dan bebas melakukan kekerasan serupa terhadap korban lain.

    Fakta yang Menggugah Nurani

    Berikut adalah beberapa kasus pelecehan seksual yang sempat mencuat dan mengguncang publik:

    Prof Edy Meiyanto (UGM): Diberhentikan karena terbukti melakukan pelecehan terhadap mahasiswi.Kasus Pesantren Jombang: Seorang kiai mencabuli belasan santriwati.AKBP Fajar (Kapolres Ngada): Diduga melakukan pelecehan terhadap tiga anak di bawah umur.Dr Priguna Anugrah (PPDS Unpad): Memperkosa anak pasien di rumah sakit.

    Data Komnas Perempuan tahun 2023 juga memperkuat urgensi isu ini, dengan menunjukkan peningkatan signifikan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa di sektor pendidikan dan keagamaan.

    Polanya konsisten, yakni pelaku berada di posisi kuasa, korban dalam posisi rentan, dan sistem yang seharusnya menjadi pelindung justru bungkam atau abai.

    Pelecehan seksual bukan hanya pelanggaran terhadap individu, melainkan ancaman terhadap nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat. Kita tidak bisa lagi berdiam diri.

    Setiap tindakan diam terhadap pelecehan seksual berarti memberi ruang bagi predator untuk terus berkeliaran. Sudah saatnya kita bersatu untuk menyuarakan perubahan, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa korban tidak lagi berjalan sendirian.

  • Pabrik susu kedele mulai disiapkan pembangunannja

    Pabrik susu kedele mulai disiapkan pembangunannja

    Jogja, 24/11/1953  (ANTARA) – Pendirian pabrik susu kedele di Jogjakarta dengan biaja Rp5.000.000,- kini telah dimulai dengan persiapan2 mendirikan gedungnja didesa Mudja-mudju wilajah kotapradja Jogjakarta. Diharapkan gedung pabrik tersebut akan dapat selesai pada kira2 bulan September jang akan datang dan diharapkan pula pembikinan susu kedele itu akan dapat dimulai pada bulan itu djuga.

    Pabrik susu kedele ini didirikan atas baeja Unicef, Kementerian Kesehatan dan pihak Bank Industri Negara dengan maksud agar supaja kekurangan susu di Indonesia dapat diatasi dengan dibuatnja susu kedele sebagai gantinja.

    Adanja pabrik susu kedele di Jogja itu berarti keuntungan besar bagi para petani didaerah Jogja, sebab dengan demikian hasil dari kedele didaerah ini akan mendapat pasar jang lebih baik dari pada jang sudah-sudah. Sekarang oleh pihak pengusaha.

    Pabrik tersebut telah diminta kepada pemerintah daerah agar supaja petani mulai giat menanam kedele.

    Sumber: Pusat Data dan Layanan Informasi ANTARA

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

    Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

    Presiden Prabowo Subianto saat berbicara di Forum Diplomasi Antalya 2025 bertempat di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/HO-Antalya Diplomacy Forum)

    Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 April 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025, mengusulkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambah jumlah anggota tetap.

    Usulan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada Jumat (11/4) di Gedung Nest Convention Center, Turki.

    “Kita sudah memiliki format yang baik. Namun kini, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB menambah jumlah anggota tetap, untuk mencerminkan realitas dunia saat ini,” katanya diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Kepala Negara, struktur Dewan Keamanan saat ini sudah tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

    Presiden menilai, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB.

    Presiden menyebut, tidak perlu membentuk sistem baru secara keseluruhan, melainkan membangun dari lembaga yang sudah terbukti bekerja, sembari memperbaiki kekurangannya.

    “Bangunlah dari yang sudah terbukti baik. Atasi kekurangannya, tingkatkan kualitasnya,” katanya menambahkan.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memuji kinerja lembaga-lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO yang dinilai sukses dalam mengatasi tantangan global seperti kelaparan dan penyakit.

    Dewan Keamanan PBB adalah organ utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

    Saat ini, Dewan Keamanan terdiri atas lima negara anggota tetap (AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

    Reformasi pertama keanggotaan dilakukan pada 1963, dengan menambah jumlah anggota tidak tetap atas enam menjadi 10. Namun, sejak saat itu, belum ada perubahan jumlah anggota tetap.

    Sumber : Antara

  • Bicara di ADF Talk, Prabowo Usul Penambahan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

    Bicara di ADF Talk, Prabowo Usul Penambahan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, mengusulkan perlunya reformasi struktural di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada Dewan Keamanan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menilai restrukturaliasi ini perlu agar lebih mencerminkan realitas geopolitik dan demografi dunia saat ini.

    Usulan tersebut disampaikan dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025, yang berlangsung di Nest Convention Center, Antalya, pada Jumat (11/4) waktu setempat.

    Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang. Prabowo menilai bahwa dunia sebenarnya telah memiliki fondasi kelembagaan global yang kuat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

    “Sebenarnya, kita sudah punya format yang bagus,” katanya saat menjawab pertanyaan dalam sesi diskusi.

    Presiden menyoroti peran berbagai lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO yang selama ini dinilai telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia menyebut lembaga-lembaga tersebut telah berjasa dalam mengatasi kelaparan serta menyelamatkan jutaan jiwa di seluruh dunia.

    Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya memperkuat dan menyesuaikan struktur kelembagaan internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, yang dinilai belum sepenuhnya merefleksikan kondisi global saat ini.

    “Kita punya negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya—yang mewakili sebagian besar populasi dunia—tapi merasa kurang terwakili dalam lembaga tertinggi PBB,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Dewan Keamanan PBB yang dibentuk pada tahun 1945 terdiri dari lima anggota tetap dengan hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Inggris.

    Struktur ini dinilai banyak pihak sudah tidak relevan dengan dinamika global masa kini. Sejumlah negara seperti India dan Brasil telah mengajukan diri untuk menjadi anggota tetap baru.

    “Kita sebenarnya sudah punya formatnya. Tapi sekarang, misalnya, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB diperluas. Supaya lebih mencerminkan realitas dunia saat ini,” tambahnya.

    Prabowo menyayangkan jika format sistem global yang selama ini terbukti efektif justru mulai ditinggalkan oleh negara-negara anggota karena merasa tidak terwakili.

    “Saya katakan, kita tidak perlu membuat sistem baru dari nol. Tinggal kita perbaiki kekurangannya, dan bangun dari apa yang sudah dicapai,” pungkas Prabowo.

  • Meksiko Larang Sekolah Jual Jajanan Cepat Saji demi Perangi Obesitas Anak

    Meksiko Larang Sekolah Jual Jajanan Cepat Saji demi Perangi Obesitas Anak

    Jakarta –

    Pemerintah Meksiko melarang penjualan makanan cepat saji (junk food) di sekolah-sekolah. Ini sebagai langkah pemerintah untuk menekan angka obesitas dan diabetes warganya, khususnya anak-anak.

    Dikutip dari CNN, produk olahan asin dan manis memang menjadi makanan pokok anak-anak sekolah Meksiko. Permasalah terkait pola makan ini yang ingin dibenahi oleh pemerintah setempat.

    Berdasarkan aturan baru Meksiko, pihak sekolah wajib menghentikan penjualan makanan atau minuman dengan logo peringatan berwarna hitam. Logo ini menandakan bahwa makanan atau minuman tersebut mengandung kadar garam, gula, kalori, dan lemak yang tinggi.

    Pihak sekolah juga diharuskan untuk menyediakan makanan alternatif cepat saji yang lebih bergizi seperti taco kacang dan air putih.

    “Jauh lebih baik makan taco kacang daripada sekantong keripik kentang,” kata Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, dikutip dari dari CNN, Jumat (11/4/2025).

    Menurut United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), anak-anak di Meksiko mengonsumsi lebih banyak junk food dibandingkan negara-negara lain di Amerika Latin. Minuman manis dan makanan olahan menyumbang 40% dari total kalori yang dikonsumsi anak-anak dalam sehari.

    Menurut data pemerintah setempat, sepertiga anak-anak di Meksiko sudah dianggap obesitas. Inilah alasan mengapa pemerintah berlaku tegas terkait aturan pola makan anak.

    Sekolah yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi denda, mulai dari 545-5.450 dolar (Rp 9,1-91 juta).

    Larangan yang dilakukan pemerintah Meksiko tersebut menjadi langkah untuk menjadikan sekolah sebagai ruang edukasi sekaligus penerapan gaya hidup sehat. Pemerintah berharap kepada orang tua untuk berperan aktif menyiapkan makanan sehat bagi anak-anak mereka di rumah.

    (dpy/kna)

  • Jumlah Kematian Ibu Hamil Diperkirakan Bakal ‘Ngegas’, Ini Kemungkinan Pemicunya

    Jumlah Kematian Ibu Hamil Diperkirakan Bakal ‘Ngegas’, Ini Kemungkinan Pemicunya

    Jakarta –

    Tren kematian ibu secara global menurun sebesar 40 persen dalam periode 2000 dan 2023, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan akses ke layanan kesehatan esensial.

    Namun, laporan tersebut mengungkapkan laju peningkatan telah melambat secara signifikan sejak 2016, dan diperkirakan 260.000 wanita meninggal pada 2023 akibat komplikasi dari kehamilan atau persalinan. Kira-kira setara dengan satu kematian ibu setiap dua menit.

    Laporan tersebut muncul ketika pemotongan dana kemanusiaan dari Amerika Serikat yang berdampak parah pada perawatan kesehatan esensial di banyak bagian dunia, memaksa negara-negara untuk menghentikan layanan vital kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.

    Pemotongan ini telah menyebabkan penutupan fasilitas dan hilangnya tenaga kesehatan, juga mengganggu rantai pasokan untuk persediaan dan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa seperti perawatan untuk pendarahan, preeklamsia, dan malaria, semuanya merupakan penyebab utama kematian ibu.

    Tanpa tindakan yang cepat, ibu hamil di banyak negara akan menghadapi dampak buruk, khususnya mereka yang berada di lingkungan bencana saat angka kematian ibu sudah sangat tinggi.

    “Meskipun laporan ini menunjukkan secercah harapan, data tersebut juga menyoroti betapa berbahayanya kehamilan di sebagian besar dunia saat ini, terlepas dari kenyataan bahwa ada solusi untuk mencegah dan mengobati komplikasi yang menyebabkan sebagian besar kematian ibu,” kata Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    “Selain memastikan akses ke perawatan bersalin yang berkualitas, penting untuk memperkuat hak kesehatan dan reproduksi dasar perempuan dan anak perempuan – faktor-faktor yang mendukung prospek mereka untuk mendapatkan hasil yang sehat selama kehamilan dan setelahnya.”

    Laporan tersebut juga memberikan laporan global pertama tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan hidup ibu. Pada 2021, diperkirakan 40.000 lebih perempuan meninggal karena kehamilan atau persalinan, meningkat menjadi 322.000 dari 282.000 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya terkait dengan komplikasi langsung yang disebabkan COVID-19 tetapi juga gangguan yang meluas pada layanan bersalin.

    Hal ini menyoroti pentingnya memastikan perawatan tersebut selama pandemi dan keadaan darurat lainnya, mengingat ibu hamil memerlukan akses yang andal ke layanan dan pemeriksaan rutin serta perawatan darurat 24 jam.

    “Ketika seorang ibu meninggal saat hamil atau melahirkan, nyawa bayinya juga terancam. Terlalu sering, keduanya hilang karena penyebab yang kita tahu cara mencegahnya,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell.

    “Pemotongan dana global untuk layanan kesehatan menempatkan lebih banyak ibu hamil pada risiko, terutama di lingkungan yang paling rapuh, dengan membatasi akses mereka ke perawatan penting selama kehamilan dan dukungan yang mereka butuhkan saat melahirkan. Dunia harus segera berinvestasi pada bidan, perawat, dan petugas kesehatan masyarakat untuk memastikan setiap ibu dan bayi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan berkembang.”

    Laporan tersebut menyoroti ketimpangan yang terus-menerus terjadi antara wilayah dan negara, serta kemajuan yang tidak merata. Dengan angka kematian ibu yang menurun sekitar 40 persen pada 2000 dan 2023, Afrika sub-Sahara mencapai kemajuan yang signifikan, menjadi salah satu dari tiga kawasan PBB bersama Australia dan Selandia Baru, serta Asia Tengah dan Selatan, yang mengalami penurunan signifikan setelah 2015.

    Namun, menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan berbagai konflik, kawasan Afrika sub-Sahara masih menyumbang sekitar 70 persen dari beban kematian ibu global pada 2023.

    Hal ini menunjukkan kemajuan yang melambat, angka kematian ibu mengalami stagnasi di lima kawasan setelah 2015, yakni di Afrika Utara dan Asia Barat, Asia Timur dan Tenggara, Oseania (tidak termasuk Australia dan Selandia Baru), Eropa dan Amerika Utara, serta Amerika Latin dan Karibia.

    “Akses ke layanan kesehatan ibu yang berkualitas adalah hak, bukan hak istimewa, dan kita semua berbagi tanggung jawab mendesak untuk membangun sistem kesehatan yang memiliki sumber daya yang baik yang melindungi kehidupan setiap orang,” kata Russell.

    (naf/kna)

  • Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipaparkan di Konfernsi Tingkat Tinggi (KTT) Nutrisi Pertumbuhan/Nutrition for Growth (N4G) Summit di Paris, Prancis, 27-28 Maret 2025.

    KTT N4G Paris 2025 merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain.

    Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami mewakili tim delegasi Indonesia. 

    Peserta inti KTT ini terdiri dari 32 negara dan peserta non intinya terdiri dari puluhan kelembagaan internasional yang mencakup sektor swasta, perbankan, industri, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya. 

    KTT N4G 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan UNICEF, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan organisasi global lainnya. 

    Selain Amich, palenis lainnya adalah H.E. Baroness Chapman, Menteri Bidang Pembangunan Internasional Inggris; H.E. Carlos Gabriel Cardoza, Wakil Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Kesehatan El Salvador; dan Juan Pablo Uribe, Direktur Global untuk Kesehatan Gizi dan Populasi di Bank Dunia dan Direktur di Global Financing Facility for Women Children and Adolescents (GFF).

    “Gizi bukan hanya masalah kesehatan. Masalah ini juga sangat terkait dengan pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, dan pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya kebijakan kami berfokus pada tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan akuntabilitas untuk memastikan dampak yang nyata,” papar Amich Alhumami pada sesi diskusi panel N4G Paris 2025, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis (3/4/2025). 

    Ia mengatakan, bagi Indonesia, di antara nilai-nilai yang menginspirasi dari KTT N4G Paris 2025 adalah energi, komitmen, dan visi bersama secara global dalam mengatasi kesenjangan akses, kualitas, dan keterkaitan erat gizi dengan sektor pembangunan yang lain. 

    “Nutrisi bukan hanya masalah teknis, ini adalah masalah keadilan, martabat, dan kesempatan untuk semua, nutrisi dan makanan sehat adalah hak rakyat,” lanjut Amich.

    Pada kesempatan itu, Amich memaparkan lima strategi pemerintah RI mengatasi permasalahan gizi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertama, mengintegrasikan kebijakan pembangunan gizi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 agar gizi tetap menjadi prioritas utama secara konstitusional. 

    Kedua, melacak dan menandai pengeluaran, baik belanja maupun alokasi anggaran, untuk gizi, yang ditempuh dengan memastikan investasi mengarah pada perbaikan dalam kehidupan masyarakat. 

    “Setiap satu dolar yang dibelanjakan untuk gizi, harus dipertanggungjawabkan kepada publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” papar Amich.

    Ketiga, alumnus Universitas Sussex, Inggris itu juga menyebut penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) melalui pendanaan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan program gizi efektif di tingkat masyarakat.

    “Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan gizi juga cukup rumit dalam hirarki tata kelola pemerintahan yang bertingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga peran Pemda sangat perlu diperkuat dalam pembangunan gizi masyarakat,” papar Amich.  

    Keempat, penggunaan teknologi seperti platform e-HDW atau e-PPGBM. Berbagai perangkat ini, lanjut Amich, untuk membantu pekerja garis depan dalam melacak layanan gizi secara real time.

    Strategi terakhir, berupa perluasan program gizi utama, melalui program MBG di sekolah-sekolah, inisiatif gizi ibu dan anak, dan suplementasi gizi mikro atau mikronutrien.

    Menurut Amich Alhumami, pemerintah Indonesia sudah relatif lama menjadikan gizi sebagai prioritas nasional dan agenda strategis, tetapi pada periode pemerintahan 2024-2029 semakin menonjol. 

    “Itu karena diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto dengan berinvestasi dalam pembangunan gizi melalui program MBG, dengan target anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, suatu kelompok sasaran strategis yang akan berdampak langsung pada upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ungkapnya. 

    Program MBG sebetulnya tidak disorot secara spesifik oleh para peserta N4G Paris 2025, tetapi menjadi stimulus perbincangan tentang pengalaman pemerintah RI mengatasi kekurangan gizi dan gizi buruk, sehingga menjadi sorotan dunia. 

    Menurutnya, hal itu mengemuka di kalangan pemerintah Prancis, Inggris, Jerman, Swiss, Venezuela, India, Singapura, Kerajaan Lesotho, dll; serta para pemimpin organisasi dunia seperti Bank Dunia untuk Kesehatan, Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Nutrition International, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan sebagainya. 

    “Rata-rata mereka berpandangan, pengalaman pelaksanaan strategi utama pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi dapat meningkatkan human capital & human development untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sampai 2029,” ungkapnya. 

    Program MBG dinilai dapat menjangkau lintas sektor dalam mengatasi permasalahan gizi, prestasi belajar siswa, dan pangan dengan kelompok sasaran yang besar sekitar lebih dari 82 juta jiwa.

    Sehingga program MBG diharap dapat menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasi kebijakan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mempercepat target kedaulatan pangan.

    Faktor Penghambat Pembangunan Gizi

    Pada kesempatan itu, Amich juga memaparkan tiga faktor utama yang memungkinkan dan menghambat kemajuan pembangunan gizi di Indonesia. 

    Pertama, kemauan politik yang kuat.

    “Gizi merupakan prioritas nasional, dan komitmen ini memastikan kami untuk tetap berada di jalur yang benar,” terang Amich. 
     
    Kedua, tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Melacak anggaran gizi dan memantau hasilnya membantu memastikan bahwa investasi membuat perbedaan menjadi faktor ini,” sambung Amich.

    Ketiga, kolaborasi lintas sektor.

    “Gizi bukan hanya tentang makanan, ini tentang pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi,” lanjut Amich.  

    Tantangan selanjutnya mengubah pola pikir dan perilaku. 

    Nutrisi, ujar Amich Alhumami, juga berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Mendorong pilihan makanan yang lebih sehat memerlukan waktu dan upaya.
     
    Tantangan lainnya mempertahankan pembiayaan jangka panjang.

    Pemerintah Indonesia, kata Amich, terus memastikan bahwa dana untuk nutrisi tetap stabil dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. 

    “Kami melihat sejumlah tantangan ini sebagai peluang untuk berinovasi dan melakukan yang lebih baik. Itulah sebabnya kami berinvestasi dalam sistem yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih cerdas untuk mengatasinya,” papar Amich.

    Sementara itu diketahui, hingga Februari 2025, program MBG telah menjangkau 770 ribu anak, dengan target mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025.

    Pemerintah menargetkan percepatan program MBG dengan harapan dapat menjangkau 15 juta anak pada September 2025.

    Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Terjebak Reruntuhan Gempa Selama 91 Jam, Wanita Myanmar Berhasil Dievakuasi

    Terjebak Reruntuhan Gempa Selama 91 Jam, Wanita Myanmar Berhasil Dievakuasi

    PIKIRAN RAKYAT – Departemen Pemadam Kebakaran Myanmar (MFSD) berhasil mengevakuasi seorang wanita berusia 63 tahun yang terjebak reruntuhan bangunan akibat gempa.

    Dalam laporan MFSD seperti dilansir dari Xinhua, wanita lanjut usia itu mereka temukan dalam keadaan hidup di kotapraja Zabuthiri, sekira pukul 07.58 pagi waktu setempat, Selasa, 1 April 2025.

    Dia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Nay Pyi Taw, Myanmar guna menerima perawatan medis.

    Gambaran umum situasi Myanmar

    Pada tanggal 28 Maret, sekitar pukul 12:50 siang waktu setempat, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Myanmar bagian tengah, dengan episentrum di dekat kota Mandalay dan Sagaing pada kedalaman dangkal 10 km. Getarannya terasa di seluruh negeri dan sekitarnya.

    Gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter juga mengguncang wilayah selatan dalam beberapa menit.

    Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), data awal menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 orang tewas dan lebih dari 2.200 lainnya terluka, sementara sekitar 200 lainnya hilang di Myanmar bagian tengah dan barat laut. Mayoritas kematian dilaporkan terjadi di wilayah Mandalay.

    Dewan Administrasi Negara (SAC) telah mengumumkan keadaan darurat untuk Wilayah Bago, Wilayah Mandalay, Wilayah Persatuan Nay Pyi Taw, Wilayah Sagaing, dan sebagian Negara Bagian Shan serta meminta bantuan internasional.

    Tidak hanya itu, gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan besar pada rumah-rumah dan kerusakan parah pada infrastruktur penting. Bandara Internasional Mandalay (dengan penerbangan komersial dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut), jembatan-jembatan utama, jalan-jalan, universitas-universitas, hotel-hotel, situs-situs bersejarah dan keagamaan, serta gedung-gedung layanan publik di daerah perkotaan dan pedesaan telah rusak parah.

    Infrastruktur pasokan dan menara komunikasi terkena dampak parah, layanan listrik dan air terganggu, termasuk di Wilayah Yangon. Jaringan telepon rumah, seluler, dan internet tetap tidak stabil.

    Jumlah korban tewas diperkirakan meningkat

    Kepala pemerintahan militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan pada sebuah forum di Naypyidaw, bahwa 2.719 orang kini ditemukan tewas, dengan 4.521 lainnya terluka dan 441 hilang. Jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat karena upaya bantuan lambat dan minimnya alat berat untuk mengevakuasi korban.

    “Kebutuhannya sangat besar, dan terus bertambah setiap jamnya. Waktu untuk tanggap darurat semakin sempit. Di seluruh wilayah yang terkena dampak, keluarga-keluarga menghadapi kekurangan air bersih, makanan, dan perlengkapan medis yang parah,” kata Julia Rees, wakil perwakilan UNICEF untuk Myanmar seperti dilansir dari New York Times.

    Sejauh ini, MFSD telah melakukan operasi pencarian dan penyelamatan korban gempa bumi di Myanmar dengan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok, Rusia, dan India.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada PP Baru, Menkomdigi Sebut Platform Medsos Cs Dilarang Profiling Data Anak

    Ada PP Baru, Menkomdigi Sebut Platform Medsos Cs Dilarang Profiling Data Anak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak akan mengatur sejumlah hal. PP itu baru diresmikan sore ini oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (28/3/2025). 

    Meutya awalnya menjelaskan bahwa PP ini disusun oleh tim yang meliputi lintas kementerian/lembaga termasuk KPAI hingga Unicef. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan yang pertama mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melindungi anak. 

    Dia mengatakan, PP tersebut akan mewajibkan PSE seperti media sosial hingga game online untuk mengutamakan perlindungan anak dibanding komersialisasi. 

    “Kita juga memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada konten-konten yang berbahaya, eksploitasi komersial ataupun ancaman terhadap data pribadi. Jadi juga ada larangan mengenai profiling data anak,” jelas Meutya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025). 

    Tidak hanya itu, PP tersebut juga akan mengatur pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital. Pemerintah akan menerapkan penundaan sesuai dengan tumbuh kembang anak sebelum mereka bisa mengakses media sosial.

    Namun, timpal Meutya, bukan berarti anak yang mengakses akun media sosial orang tuanya serta turut didampingi juga tidak diperbolehkan. 

    Mantan Ketua Komisi I DPR itu turut mengingatkan agar platform tidak menjadikan anak-anak sebagai komoditas. Dia menyebut perusahaan platform digital yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam PP tersebut bisa mendapatkan sanksi.

    “Penerapan sanksi yang tegas bagi platform yang melanggar,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Jumat (28/3/2025). 

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, PP Tuntas,” ujarnya. 

    Prabowo menyampaikan bahwa saran dan masukan untuk menerbitkan aturan itu disampaikan oleh Menkomdigi beberapa waktu lalu. 

    “Perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dikakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tifak lakukan langkah-langkah pengelolaan,” ucapnya.