Xcloud.id

NGO: UNICEF

  • Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

    Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

    Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

    “Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

    Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).

  • 10 Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Mendagri: Kami Pelajari Nasional

    10 Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Mendagri: Kami Pelajari Nasional

    Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Mendagri: Kami Pelajari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan mempelajari permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Pemprov Aceh
    telah menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, agar membantu penanganan
    bencana banjir
    dan longsor di Aceh.
    “Nanti kita pelajari,” kata Mendagri Tito singkat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Tito mengaku belum mengetahui soal permintaan bantuan yang diajukan Aceh ke dua lembaga tersebut.
    Oleh karenanya, ia masih akan mempelajarinya lebih dahulu.
    “Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” tutur dia.
    Diketahui, Pemprov Aceh menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu UNDP dan UNICEF, agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.
    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad menilai situasi di daerahnya sudah menunjukkan kompleksitas persoalan yang membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat maupun komunitas internasional.
    “Secara khusus, Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).
    MTA menyebutkan, selain telah menyurati dua lembaga tersebut, saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh.
    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.
    “Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini,” kata dia.
    Kehadiran lembaga dan relawan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung.
    “Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Aceh memuturkan untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

    Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.

    Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.

    Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.

    Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.

  • Jerat Obesitas di Balik Akses Makanan Serba Instan Makin Menjamur

    Jerat Obesitas di Balik Akses Makanan Serba Instan Makin Menjamur

    Jakarta –

    Laporan Child Nutrition Report 2025 ‘Feeding Profit: How food environments are failing children’ Unicef mengungkap negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami peningkatan prevalensi obesitas pesat dalam dua dekade terakhir.

    Prevalensi kelebihan berat badan di kalangan anak-anak dan remaja berusia 5 hingga 19 tahun bahkan meningkat tiga kali lipat antara periode 2000 dan 2022, serta mencapai tingkat sedang, dari 15 persen menjadi kurang dari 25 persen di sembilan negara. Lima di antaranya berada di Asia Selatan, Afghanistan, Bhutan, Republik Demokratik Kongo, Liberia, Maladewa, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, dan tentu Indonesia.

    Spesialis gizi dr Angela Dalimarta SpGK menyebut banyak faktor di balik pemicu obesitas semakin tinggi. Terbanyak menurutnya berkaitan dengan akses pola makan serba instan yang semakin mudah ditemui.

    “Ketersediaan makanan instan, makanan cepat saji, makanan ultraproses makin tinggi, sehingga gampang didapat oleh beragam macam kalangan,” sorot dr Angela saat ditemui detikcom di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (6/12/2025).

    Tidak jarang dari mereka yang belum sempat menyiapkan atau memasak ‘real food’ bahan segar langsung diolah, memilih makanan cepat saji dengan alasan lebih praktis. Hal ini sejalan dengan laporan Unicef terkait peningkatan paparan industri retail yang menjajakan makanan rendah gizi, camilan murah, ultra processed food (UPF), makanan siap saji dengan banyak bahan kimia tambahan, sampai minuman manis.

    “Karena tidak sempat prepare makanan, mencari makanan instan, risiko obesitas tentu akan semakin meningkat, bahkan sekitar 23 persen orang dewasa sudah mengalami obesitas di Indonesia,” tuturnya.

    Sementara anak dan remaja disebutnya sangat rentan dengan obesitas akibat faktor lingkungan. Mereka bisa lebih bebas memilih makanan di retail terdekat tanpa pengawasan orangtua, atau malah mengikuti kebiasaan dan gaya hidup tidak sehat dari keluarga.

    “Anak-anak juga meningkat trennya, makanya sekarang harus diubah gaya hidupnya supaya kalau keluarga hidupnya sehat pastinya anak-anak juga akan lebih sehat hidupnya, jadi nanti ke depan saat dewasanya pun, menurunkan angka obesitas ke depannya,” lanjut dia.

    Tren yang tidak jauh berbeda bahkan terpantau lebih tinggi ditemukan pada usia dewasa, dan dewasa muda. Berdasarkan hasil cek kesehatan gratis (CKG) yang dihimpun hingga Oktober 2025, puncak kasus obesitas berada di rentang 40 hingga 59 tahun atau sekitar 1,1 juta kasus pada wanita dan 200 ribu orang pada pria.

    Sebagai catatan, data tersebut belum benar-benar menggambarkan realita yang ada di Indonesia. Mengingat, baru sekitar 60 dari 280 juta penduduk yang mengikuti CKG. Meski begitu, Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi menekankan salah satu penyebab utama obesitas sudah bisa terlihat, yakni 96 persen kurang aktivitas fisik.

    dr Nadia juga menyoroti perubahan pola hidup di tengah era modernisasi yang semakin bergeser.

    “Yang tadinya kita harus jalan dulu untuk mendapatkan makanan, sekarang nggak. Ibu rumah tangga yang dulu harus masak, sekarang tinggal pesan. Bukan cuma fast food, makanan apa pun sekarang tersedia dan gampang diakses online,” tutur dia.

    “Hanya dengan beberapa klik, makanan datang dalam waktu singkat.”

    Cegah Obesitas Memburuk, Harus Gimana?

    Beberapa waktu lalu, dokter spesialis penyakit dalam Dicky Tahapary, SpPD-KEMD, PhD, menekankan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu sangat disarankan. Perubahan kecil yang dimulai sejak dini dapat mencegah obesitas tanpa harus langsung mengonsumsi obat.

    Jika hasil belum optimal, dokter baru mempertimbangkan farmakoterapi. “Tidak semua pasien langsung diberi obat. Kami menilai dulu kondisi metaboliknya,” katanya.

    Obat hanya berfungsi sebagai pendamping, bukan solusi utama, serta harus digunakan dengan pengawasan ketat karena tetap memiliki risiko efek samping. Ketika masih belum berhasil, barulah pasien dipertimbangkan untuk operasi bariatrik, prosedur yang mengecilkan kapasitas lambung guna mengontrol asupan.

    Namun ini bukan solusi instan. “Bariatrik harus sesuai indikasi medis. Setelah operasi, pola hidup sehat tetap wajib,” tegasnya.

    Beda Bariatrik Vs Liposuction

    Selain bariatrik, prosedur sedot lemak atau liposuction juga kerap menjadi pilihan. Lantas apa bedanya?

    dr Kuswan Ambar Pamungkas SpBPRE, Subsp K (K), M, menjelaskan perbedaan mendasar antara operasi bariatrik dan liposuction yang kerap disalahpahami sebagai prosedur serupa. Menurutnya, keduanya justru memiliki tujuan, indikasi, serta manfaat klinis sangat berbeda.

    “Sebetulnya masyarakat awam tidak perlu bingung memilih antara bariatrik dan liposuction karena indikasinya jauh berbeda,” kata dr Kuswan kepada detikcom Sabtu (6/12).

    Rekomendasi bariatrik

    Ia menegaskan, bariatrik direkomendasikan untuk pasien dengan BMI >35, atau BMI >30 disertai komorbid seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan metabolik lainnya.

    Prosedur ini dilakukan dengan mengubah struktur saluran cerna, misalnya memotong sebagian lambung atau usus, sehingga penyerapan makanan berkurang dan penurunan berat badan dapat dicapai lebih cepat.

    “Tujuan bariatrik adalah menurunkan berat badan secara signifikan untuk mencegah munculnya penyakit atau mencegah penyakit menjadi lebih berat,” jelasnya.

    Sementara itu, liposuction bukan prosedur pengobatan obesitas. Tindakan ini bertujuan mengangkat lemak di area tertentu untuk membentuk kontur tubuh, bukan mengatasi gangguan metabolik.

    “Indikasi utamanya adalah adanya distribusi lemak yang tidak merata. Liposuction tidak bisa menggantikan bariatrik. Keduanya bukan substitusi,” tegas dr Kuswan.

    Dengan kata lain, bariatrik bekerja pada akar masalah obesitas dan metabolisme, sedangkan liposuction bersifat kosmetik.

    Halaman 2 dari 4

    (naf/kna)

  • Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Di tengah euforia kemajuan teknologi digital, sebuah ancaman senyap kian menguat, yakni candu digital, kondisi yang merujuk pada kecanduan terhadap ponsel, media sosial, dan berbagai layanan daring.
    Secara neurologis, fenomena problematik tersebut dipicu oleh pelepasan dopamin yang intens, terjadi ketika pengguna, terutama anak-anak dan remaja, mendapatkan
    reward
    secara cepat dan terus menerus saat menjelajah internet.
    Masalahnya, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk “mengerem” sensasi itu. Ketika dipaksa berhenti, mereka mengalami mengidam (
    craving
    ) yang intens, sehingga bisa bermanifestasi sebagai sifat mudah marah (
    irritable
    ), pembangkangan, agresi, atau berusaha keras untuk kembali ke layar mereka.
    Buku
    Sekilas tentang PP TUNAS, Pelindungan Anak di Ruang Digital
    yang dirilis Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) menyatakan, sekitar 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak di bawah usia 18 tahun.
    Lebih mengkhawatirkan lagi, disebutkan bahwa lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi tujuh jam sehari. 
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebutkan, 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sedangkan 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet. 
    Sementara itu, riset UNICEF Indonesia bertema “Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: Baseline Study 2023” memaparkan, anak-anak usia 8–18 tahun mengaku menggunakan internet sekitar 5,4 jam per hari.
    Dari riset yang sama, sekitar 50,3 persen anak mengaku pernah melihat konten dewasa (materi seksual/pornografi) di media sosial. Kemudian, 48 persen anak pernah mengalami perundungan (
    bullying
    ), yang kebanyakan dilakukan dalam dunia daring.
    Data tersebut menjadi materi dasar penyusunan regulasi, ditambah dengan maraknya kasus konten negatif,
    eksploitasi data pribadi
    , dan
    cyberbullying
    . 
    Untuk menghadapi ancaman digital bagi anak yang kian marak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. 
    Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif, seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak.
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, PP Tunas merupakan bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital.
    “Tunas adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak. Kami ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi ikhtiar kolektif kita semua sebagai bangsa,” ujarnya mengutip komdigi.go.id, Jumat (28/3/2025).
    Fokus utama PP Tunas adalah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyaring konten berbahaya, memberikan mekanisme pelaporan yang mudah, dan memastikan remediasi yang cepat.
    PP Tunas juga mengatur verifikasi usia pengguna, penerapan pengamanan teknis, dan larangan profiling data anak untuk kepentingan komersial.
    Salah satu peraturan teknis tersebut mengatur verifikasi umur untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orangtua atau wali.
    Sebagai contoh, usia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak serta harus seizin orangtua. 
    Sehubungan dengan itu, PP Tunas mewajibkan PSE memiliki mekanisme kontrol orangtua untuk memantau, membatasi akses, melindungi data pribadi anak, hingga menyediakan fitur
    screen time
    yang bisa digunakan orangtua.
    Lebih dari itu, pemerintah juga meluncurkan tunasdigital.id, yaitu panduan praktis bagi orangtua untuk menjaga anak-anak di dunia maya.
    Platform yang juga merupakan turunan dari PP Tunas itu hadir untuk mencegah anak-anak terpapar konten negatif, eksploitasi dan pelecehan, serta mengantisipasi penggunaan gawai secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan psikologis anak serta melindungi data pribadi.
    Meutya menjelaskan, platform tersebut tidak hanya berisi materi teoritis, tetapi juga akan diisi dengan beragam
    sharing
    pengalaman dari para bunda, tips menjaga anak saat berselancar di ruang digital, hingga konten edukatif dari para pakar.
    “Konten dari para pakar sangat penting, misalnya terkait mana sih aplikasi yang aman untuk anak, mana aplikasi yang untuk umur dewasa, mana
    games
    yang bisa dimainkan untuk anak-anak usia sekian dan mana games yang belum boleh,” jelasnya.
    Beberapa pengamat dan praktisi
    perlindungan anak
    menyambut positif penerbitan PP Tunas sebagai langkah maju untuk melindungi ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.
    Salah satunya adalah Ketua Forum Anak Sukowati (Forasi) Sragen, Sasa Widya. Ia menyambut baik hadirnya PP Tunas yang dapat melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya. 
    “Dengan adanya PP Tunas, kami merasa pemerintah semakin memperkuat langkah perlindungan anak di ruang digital. Ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini,” katanya melansir Kompas.com, Rabu (15/10/2025). 
    Sasa mengaku cukup sering menemukan berbagai bentuk konten negatif di dunia maya yang bisa berpotensi membahayakan anak-anak, mulai dari
    chat
    bernada seksual, ujaran kebencian, hingga promosi judi
    online
    . 
    “Kalau ada ketemu hal begitu, tindakan yang kami sarankan ke teman-teman adalah memblokir akun tersebut. Sejauh ini belum pernah menemukan kasus ekstrem, tapi yang ringan seperti itu cukup sering,” tuturnya.
    Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengingatkan pemerintah untuk tidak berhenti pada pembuatan regulasi, tetapi juga pada pengawasan. 
    Ketua LPAI Seto Mulyadi mengatakan, sanksi tegas akan memberikan efek jera bagi penyelenggara platform digital dan mendorong mereka untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
    “Platform digital yang melanggar perlu dicabut izinnya. Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga tindakan nyata untuk memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dari konten yang berbahaya,” tegasnya mengutip komdigi.go.id, Minggu (30/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9.300 Balita di Gaza Terjangkit Malnutrisi Akut Parah

    9.300 Balita di Gaza Terjangkit Malnutrisi Akut Parah

    JAKARTA – UNICEF melaporkan hampir 9.300 anak di bawah usia 5 tahun (balita) di Gaza didiagnosis menderita malnutrisi akut parah pada Oktober 2025.

    “Tingkat malnutrisi yang tinggi terus membahayakan nyawa dan kesejahteraan anak-anak di Jalur Gaza, diperparah dengan datangnya cuaca musim dingin yang mempercepat penyebaran penyakit dan meningkatkan risiko kematian di antara anak-anak yang paling rentan,” kata badan PBB tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Sabtu waktu setempat, dikutip dari Andolu. 

    Badan tersebut menyayangkan masih terhambatnya sejumlah besar pasokan musim dingin di perbatasan Gaza dan menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan ke wilayah tersebut.

    “Saat cuaca musim dingin tiba, ribuan keluarga pengungsi tetap berada di tempat penampungan sementara tanpa pakaian hangat, selimut, atau perlindungan dari cuaca, sementara hujan deras telah menghanyutkan sampah dan limbah melalui banjir dan masuk ke daerah pemukiman,” tambah badan tersebut.

    Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell mengatakan bahwa “meskipun ada kemajuan, ribuan anak di bawah usia lima tahun masih mengalami malnutrisi akut di Gaza, sementara banyak lagi yang tidak memiliki tempat berlindung, sanitasi, dan perlindungan yang layak terhadap musim dingin,” demikian pernyataan tersebut.

    Russell juga menyerukan pembukaan semua penyeberangan ke Jalur Gaza, dengan prosedur izin yang disederhanakan dan dipercepat serta prioritas yang jelas untuk masuknya pasokan kemanusiaan melalui semua rute pasokan yang memungkinkan, termasuk melalui Mesir, Israel, Yordania, dan Tepi Barat.

    Peringatan tersebut disampaikan mengingat meski gencatan senjata disepakati, dan mulai berlaku pada Oktober, Gaza tetap menghadapi tekanan kemanusiaan yang semakin meningkat.

    Kantor media pemerintah mengatakan pada Rabu bahwa badai musim dingin baru-baru ini merusak sekitar 22.000 tenda yang melindungi keluarga-keluarga yang mengungsi dan menyebabkan lebih dari 288.000 rumah tangga tanpa perlindungan dari dingin dan hujan.

    Pihak berwenang di Gaza memperkirakan wilayah tersebut membutuhkan sekitar 300.000 tenda dan unit rumah prefabrikasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal paling dasar bagi warga Palestina, setelah Israel menghancurkan infrastruktur sipil selama dua tahun perang.

    Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah menewaskan hampir 70.000 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 170.900 lainnya dalam perang yang berlangsung lebih dari dua tahun dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

  • Cerita Petugas Sedot Tinja di Kota Mataram dan Upaya Wujudkan Sanitasi Aman Regional 25 November 2025

    Cerita Petugas Sedot Tinja di Kota Mataram dan Upaya Wujudkan Sanitasi Aman Regional 25 November 2025

    Cerita Petugas Sedot Tinja di Kota Mataram dan Upaya Wujudkan Sanitasi Aman
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com – 
    Lalu Barianto (39), petugas penyedot lumpur tinja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, NTB, memulai aktivitas dengan penuh semangat pagi itu, Senin (24/11/2025).
    Satu truk pengangkut lumpur tinja berwarna kuning telah disiapkan.
    Barianto bersama Idham dengan sigap mengenakan seragam khusus dan perlengkapan keselamatan.
    Hari ini, mereka akan pergi ke rumah warga di Kelurahan Babakan,
    Kota Mataram
    , untuk menguras
    septic tank
    yang sudah penuh dan mampet.
    “Tugas kami memang tidak populer, tapi sangat penting untuk lingkungan dan
    sanitasi aman
    ,” ujar Barianto, salah seorang petugas penyedot lumpur tinja, sambil tersenyum ramah saat ditemui, Senin (24/11/2025).
    Ia menyebutkan, warga belum memahami pentingnya
    penyedotan lumpur tinja
    secara berkala.
    Padahal, kata Barianto, itu awal dari berkembangnya bakteri, mengurangi kualitas air, dan pencemaran lingkungan yang tentunya berdampak pada timbulnya penyakit seperti diare, keracunan, kolera, hingga
    stunting.
    “Apabila sanitasi buruk, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari penyakit hingga pencemaran lingkungan,” kata Barianto.
    Ia memulai pekerjaan sebagai petugas penyedotan lumpur tinja pada 2020. 
    Ia memiliki dedikasi yang kuat sebagai pahlawan kota yang tak terlihat.
    Tantangan yang dihadapi Barianto sebagai petugas tidaklah mudah.
    Selain harus berhadapan dengan bau tak sedap, mereka harus memastikan proses penyedotan berjalan lancar dan tidak mencemari lingkungan.
    Apalagi, Pemerintah Kota Mataram belum bisa mendisiplinkan beberapa oknum swasta yang membuang limbah tinja langsung ke sungai.
    Sebagai petugas, Barianto memiliki beban ganda karena juga berperan sebagai agen edukasi di tengah masyarakat.
    Tak jarang, Barianto harus bekerja di gang-gang sempit atau area yang sulit dijangkau demi melakukan pekerjaan penyedotan lumpur tinja.
    “Kadang ada juga warga yang kurang peduli dengan kondisi
    septic tank
    -nya,” ungkap Idham, yang juga petugas penyedot lumpur tinja.
    “Ada yang sudah penuh bertahun-tahun, bahkan ada yang tidak standar, karena
    septic tank
    -nya belum kedap dan belum ada lubang penyedotan. Ini tentu menyulitkan kami,” kata Idham.
    Namun, semua tantangan itu tidak menyurutkan semangat mereka.
    Dengan berbekal peralatan modern dan pengetahuan yang memadai, mereka terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.
    UPTD PALD
    baru dibentuk pada tahun 2024.
    Meski terbilang baru, mereka memiliki peran vital dalam mewujudkan sanitasi aman di Kota Mataram.
    Kepala UPTD PALD, Astam Wira Samsi menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
    “Kami tidak hanya melayani penyedotan
    on-call,
    tapi juga menawarkan layanan terjadwal,” kata Astam.
    Dengan dua armada truk pengangkut lumpur tinja dan personel yang masih terbatas, Astam berupaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama untuk layanan terjadwal dan
    on-call
    bersama 24 mitra usaha penyedotan lumpur tinja swasta.
    Sejalan dengan semangat memperingati Hari Toilet Sedunia, Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS), Dinas PUPR Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram, didukung UNICEF Indonesia dan Mitra Samya, menggelar diskusi dan kunjungan lapangan ke Tempat Penampungan Sementara Lumpur Tinja (TPSLT) Kota Mataram.
    Para peserta terdiri dari perwakilan jurnalis anggota AJI Mataram, media, dan Lembaga Pers Mahasiswa tampak antusias penuh semangat melihat langsung proses pembuangan lumpur tinja serta berdiskusi dengan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Dinas PUPR Kota Mataram.
    Astam, sekaligus fasilitator acara, mengajak para peserta melihat proses ‘transit’ (sementara) lumpur tinja yang berada di Taman Sari, Kelurahan Ampenan, sebelum dibawa ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kebon Kongok.
    Setelah itu, para peserta mengunjungi IPLT Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Kabupaten Lombok Barat, di mana lokasi lahan tersebut masih milik Pemkot Mataram dan menjadi pusat pengolahan lumpur tinja yang vital.
    Kunjungan ini memberikan gambaran lengkap tentang siklus pengelolaan limbah tinja, dari pengumpulan hingga pengolahan akhir.
    Acara ini menyoroti pentingnya sanitasi aman dan peran generasi muda serta media dalam mewujudkannya.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi layanan penyedotan lumpur tinja.
    Adapun tarif satu kali penyedotan lumpur tinja kakus (
    septic tank
    ) sesuai Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, klasifikasi pelanggan rumah tangga sebesar Rp 200.000, niaga Rp 400.000, pemerintahan Rp 300.000, sosial Rp 200.000.
    Menurut Astam, untuk tarif masih terhitung terjangkau jika dibandingkan dengan layanan swasta.
    Hal itu karena saat ini layanan masih disubsidi oleh pemerintah.
    Selanjutnya, jika dihitung bujet klasifikasi tingkat rumah tangga dengan mengeluarkan Rp 200.000 per sekali sedot lumpur tinja, tetapi bisa digunakan dalam jangka waktu maksimal tiga tahun.
    Layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan UPTD PALD memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat dan lingkungan.
    Selain mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit, layanan ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas air tanah dan permukaan.
    Astam mengajak seluruh masyarakat Kota Mataram untuk lebih peduli terhadap sanitasi aman.
    Dengan berpartisipasi dalam program layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
    “Kami berharap, ke depan, kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi semakin meningkat. Dengan dukungan dari semua pihak, kita bisa mewujudkan Kota Mataram yang bersih, sehat, dan sejahtera,” kata Astam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WHO Kejar Target Vaksinasi 40 Ribu Anak di Gaza

    WHO Kejar Target Vaksinasi 40 Ribu Anak di Gaza

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa mereka berencana untuk memvaksinasi lebih dari 40.000 anak di Gaza sebagai perlindungan terhadap berbagai penyakit. Ini akan dilakukan dengan memanfaatkan gencatan senjata yang baru-baru ini berlaku.

    WHO dan mitra-mitranya telah memvaksinasi lebih dari 10.000 anak di bawah usia tiga tahun dalam delapan hari pertama dari fase awal kampanye yang diluncurkan pada 9 November.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025), kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan fase pertama program telah diperpanjang hingga Sabtu mendatang, dan berharap dapat melindungi anak-anak dari campak, gondongan, rubela, difteri, tetanus, batuk rejan, hepatitis B, tuberkulosis, polio, rotavirus, dan pneumonia.

    Fase kedua dan ketiga dari kampanye ini, yang dilaksanakan bekerja sama dengan UNICEF, badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan kementerian kesehatan di Gaza yang berada di bawah kendali Hamas, direncanakan berlangsung pada bulan Desember dan Januari mendatang.

    Tedros mengatakan ia “terdorong untuk memastikan gencatan senjata terus berlanjut, karena memungkinkan WHO dan mitra-mitranya untuk mengintensifkan layanan kesehatan esensial di seluruh Gaza dan mendukung upaya melengkapi kembali peralatan serta rekonstruksi yang diperlukan untuk sistem kesehatannya yang hancur”.

    Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada hari Senin lalu memberikan suara untuk mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memfasilitasi tercapainya gencatan senjata pada 10 Oktober antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Gencatan senjata tersebut telah ditandai dengan beberapa pecahnya kekerasan di Gaza, yang hancur akibat perang selama lebih dari dua tahun, yang pecah setelah serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu telah mengakibatkan kematian 1.221 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari data resmi.

    Lebih dari 69.500 warga Palestina juga telah tewas akibat serangan militer Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Tonton juga video “WHO Ungkap Hampir 15 Juta Remaja di Dunia Ngevape”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menko PMK Tekankan Pentingnya Peran Beasiswa dalam Pembangunan SDM

    Menko PMK Tekankan Pentingnya Peran Beasiswa dalam Pembangunan SDM

    Jakarta: Ketimpangan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia kembali menjadi sorotan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan tingkat putus sekolah masih terjadi pada kelompok ekonomi terbawah.

    Data UNICEF 2023 juga mencatat bahwa satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa adanya dukungan finansial.

    Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia, terutama karena keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak berisiko putus sekolah.

    Ketimpangan akses pendidikan tersebut menegaskan pentingnya intervensi dari berbagai pihak agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

    Sebagai upaya menjembatani tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025 yang menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga sarjana. Total sepanjang tahun ini, PNM memberikan beasiswa kepada 3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia.

    Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya misi pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. 

    “Kami ingin memastikan bahwa mimpi anak-anak nasabah tidak terhenti karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan,” kata Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam acara Sarasehan Nasional Jaringan Beasiswa Indonesia, menekankan pentingnya peran beasiswa dalam pembangunan SDM.

    “Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno.

    Melalui program beasiswa ini, PNM berupaya menghadirkan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Jakarta: Ketimpangan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia kembali menjadi sorotan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan tingkat putus sekolah masih terjadi pada kelompok ekonomi terbawah.
     
    Data UNICEF 2023 juga mencatat bahwa satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa adanya dukungan finansial.
     
    Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia, terutama karena keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak berisiko putus sekolah.

    Ketimpangan akses pendidikan tersebut menegaskan pentingnya intervensi dari berbagai pihak agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
     
    Sebagai upaya menjembatani tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025 yang menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga sarjana. Total sepanjang tahun ini, PNM memberikan beasiswa kepada 3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia.
     
    Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya misi pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. 
     
    “Kami ingin memastikan bahwa mimpi anak-anak nasabah tidak terhenti karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan,” kata Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi.
     
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam acara Sarasehan Nasional Jaringan Beasiswa Indonesia, menekankan pentingnya peran beasiswa dalam pembangunan SDM.
     
    “Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno.
     
    Melalui program beasiswa ini, PNM berupaya menghadirkan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • PBB: Tiap Rupiah Investasi MBG Hasilkan Nilai Tambah Rp389 Ribu

    PBB: Tiap Rupiah Investasi MBG Hasilkan Nilai Tambah Rp389 Ribu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan, investasi pemerintah untuk program makan bergizi gratis atau MBG tak akan sia-sia, asalkan pemenuhan gizi bagi anak hingga ibu hamil benar-benar terpenuhi.

    Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal mengatakan, setiap rupiah yang diinvestasikan pemerintah untuk program MBG akan menghasilkan nilai tambah ke perekonomian sekitar Rp 384,92 ribu (US$23), karena menciptakan SDM unggul.

    “MBG merupakan investasi strategis bagi kemakmuran masa depan Indonesia. Bukti global sudah jelas, setiap dolar yang diinvestasikan dalam gizi menghasilkan imbal hasil ekonomi hingga US$23,” kata Gita dalam Konferensi Utama SDGs Melalui Program Strategis Nasional MBG 2025, Rabu (19/11/2025).

    Ia menekankan, MBG akan memberi manfaat bagi perekonomian karena pemenuhan gizi sangat penting bagi anak dan ibu hamil untuk terus tumbuh, belajar, dan berkembang.

    Selain itu, Gita menekankan, bila seluruh rantai pasokan program MBG dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat luas, akan menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian dan UMKM.

    “Negara-negara yang telah meningkatkan program pemberian makanan di sekolah telah menyaksikan peningkatan kehadiran di sekolah, hasil belajar yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih sehat.,” paparnya.

    “Dan program makanan yang dirancang secara berkelanjutan juga menghasilkan nilai bersama di seluruh perekonomian melalui pengadaan dari petani dan UMKM,” tegas Gita.

    Ia pun menegaskan, PBB sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui MBG sebagai landasan kerangka kerja sama. Badan-badan PBB pun ia sebut telah bekerja sama erat dengan Bappenas, BGN, dan kementerian terkait, serta pemerintah daerah untuk memperkuat program MBG.

    Misalnya, UNICEF mengembangkan pedoman dan standar nasional, mendukung optimalisasi pangan, melatih staf dapur, menguji model terpadu untuk pemberian makan bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui di daerah terpencil, memperkuat kualitas pencucian di dapur, dan mendukung pusat keunggulan nasional yang mendokumentasikan praktik terbaik.

    WFP atau World Food Programme menyediakan keahlian operasional dalam rantai pasokan, menghubungkan petani dengan dapur MBG. UN Global Pulse menggunakan citra satelit untuk penargetan, perencanaan, dan alokasi sumber daya bagi program MBG.

    WHO memastikan keterkaitan keamanan pangan antara MBG dan layanan kesehatan esensial. FAO mendukung sumber pangan lokal, menghubungkan petani dengan dapur MBG.

    IFAD atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural pun ia sebut telah membangun kapasitas petani kecil untuk memasok pangan bergizi yang diproduksi secara lokal dalam skala besar.

    “PBB sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Presiden, dengan MBG sebagai landasan kerangka kerja sama kami,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Gita turut memberikan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pemerintah untuk memperkuat program MBG, berdasarkan pengalaman yang ia klaim diperoleh dari hasil melihat langsung praktik pelaksanaan MBG di lapangan.

    Rekomendasi pertama ialah terkait dengan perlunya mengintegrasikan pangan lokal yang diproduksi untuk membangun sistem pangan yang tangguh.

    Kedua, pentingnya mengurangi lembah makanan dengan mengintegrasikan bank makanan ke dalam program MBG. Ketiga, ialah memperkuat peran masyarakat dalam program MBG, bukan segelintir orang tertentu saja.

    “Jika kita meningkatkan inisiatif terpadu tentang pangan lokal dan nol sampah sambil memperkuat rasa kepemilikan masyarakat, kita akan mewujudkan keberlanjutan di sini,” paparnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Pemerintah Salurkan MBG, Ini Sasarannya