Xcloud.id

NGO: UNICEF

  • Warga Thailand Sulit Bernapas di Tengah Ngerinya Polusi, 350 Sekolah Ditutup

    Warga Thailand Sulit Bernapas di Tengah Ngerinya Polusi, 350 Sekolah Ditutup

    Jakarta –

    Polusi udara di ibu kota Thailand, Bangkok, semakin memburuk. Jumlah sekolah yang memilih tutup sementara terus bertambah, dari 250 kini tercatat mencapai 350, berdasarkan data yang dihimpun otoritas setempat hingga Jumat (24/1/2025).

    Pejabat Bangkok mengumumkan transportasi umum dinyatakan gratis dalam sepekan ke depan. Hal ini sekaligus menjadi solusi di balik asap knalpot yang memperparah polusi, juga demi menghindari kemacetan lalu lintas.

    Dikutip dari CNA, polusi udara musiman telah lama melanda Thailand, seperti banyak negara di kawasan tersebut, tetapi kondisi berkabut minggu ini telah menutup sebagian besar sekolah/

    “Sulit bernapas. Saya benar-benar merasakan panas di tenggorokan saya,” cerita Benjawan Suknae, 61, seorang penjual minuman di Bangkok, kepada AFP.

    “Saya pikir (penutupan sekolah) dapat membantu sampai titik tertentu.”

    Pemerintah Kota Bangkok mengatakan telah menutup 352 sekolah di 31 distrik karena polusi udara. Pada Kamis, lebih dari 250 sekolah di Bangkok ditutup karena polusi, dan pejabat mendesak orang untuk bekerja dari rumah dan membatasi kendaraan berat di kota tersebut.

    Polusi udara melanda negara Asia Tenggara itu secara musiman, karena udara lebih dingin dan stagnan bercampur dengan asap dari pembakaran tunggul tanaman dan asap kendaraan.

    Pada Jumat, tingkat polutan PM 2,5 partikel mikro penyebab kanker yang cukup kecil untuk memasuki aliran darah melalui paru-paru, mencapai 108 mikrogram per meter kubik, menurut IQAir. Angka tersebut menjadikan ibu kota Thailand sebagai kota besar paling tercemar ketujuh di dunia saat ini.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan paparan rata-rata 24 jam tidak boleh lebih dari 15 mikrogram untuk sebagian besar hari dalam setahun.

    Pada hari Jumat pagi, 352 dari 437 sekolah di bawah Otoritas Metropolitan Bangkok telah ditutup, yang berdampak pada ribuan siswa.

    Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul pada hari Kamis memerintahkan larangan pembakaran tunggul, pembakaran sisa tanaman secara sengaja untuk membersihkan ladang, dengan mereka yang bertanggung jawab menghadapi risiko tuntutan hukum.

    Layanan Skytrain, metro, sistem kereta ringan, dan bus di ibu kota akan gratis bagi pengguna mulai hari Sabtu, demikian pengumuman menteri transportasi Suriya Juangroongruangkit mengatakan kepada wartawan.

    “Kami berharap kebijakan ini akan membantu mengurangi polusi.”

    Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang saat ini menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss, menyerukan tindakan yang lebih keras untuk mengatasi polusi pada hari Kamis, termasuk membatasi pembangunan di ibu kota dan mencari kerja sama dari negara-negara tetangga.

    “Saya pikir harus ada lebih banyak kesadaran yang ditingkatkan (oleh BMA) dan mungkin kebijakan bekerja dari rumah akan menjadi yang terbaik,” kata pekerja lepas Wisut Kitnarong, 59 tahun.

    Kota-kota di negara tetangga Vietnam dan Kamboja juga menempati peringkat tinggi dalam daftar paling tercemar polusi udara menurut data IQAir pada hari Jumat, dengan Ho Chi Minh di urutan kedua dan Phnom Penh di urutan kelima.

    Kementerian lingkungan Kamboja mengonfirmasi pada Jumat bahwa kualitas udara di Phnom Penh dan tiga provinsi lainnya telah mencapai zona merah, yang menandakan tingginya pencemaran.

    Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa polusi udara disebabkan oleh perubahan iklim, pembakaran sampah, dan hutan kebakaran, dan mendesak masyarakat untuk memantau kesehatan mereka dan menghindari aktivitas di luar ruangan.

    Polusi udara telah menutup sekolah-sekolah di berbagai wilayah Asia baru-baru ini, termasuk Pakistan dan India

    Hampir dua juta siswa di dan sekitar New Delhi diminta untuk tinggal di rumah pada bulan November setelah pihak berwenang memerintahkan sekolah-sekolah untuk tutup karena polusi udara semakin memburuk.

    Penutupan sekolah-sekolah di Bangkok terjadi ketika UNICEF mengatakan dalam sebuah laporan bahwa 242 juta sekolah anak-anak terkena dampak guncangan iklim pada 2024.

    Perubahan iklim dapat memperburuk masalah polusi udara yang dianggap sebagai dampak sekunder dari bahaya yang disebabkan oleh iklim, menurut laporan yang diterbitkan pada hari Jumat.

    (naf/naf)

  • Menkomdigi Meutya Hafid Perkuat Perlindungan Masyarakat di Ruang Digital dengan Terapkan ‘Saman’ – Halaman all

    Menkomdigi Meutya Hafid Perkuat Perlindungan Masyarakat di Ruang Digital dengan Terapkan ‘Saman’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Meutya Hafid terus berupaya memperkuat tata kelola komunikasi publik yang santun dan beretika, sebagai upaya melindungi masyarakat di ruang digital khususnya anak. 

    Salah satunya melalui penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (Saman).

    Ini adalah sebuah  aplikasi yang didesain untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau User Generated Content (PSE UGC).

    “Saman  akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi dan pinjaman online ilegal menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat,” ujar Menkomdigi di sela kunjungan kerja bersama Presiden RI di India, Jumat (24/1/2025).

    Melalui Saman, Kemenkomdigi akan memastikan bahwa PSE bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

    Proses penegakkan kepatuhan melalui Saman meliputi beberapa tahap, pertama Surat Perintah Takedown. PSE UGC wajib menurunkan URL yang dilaporkan dalam perintah ini.

    Kemudian tahap kedua adalah Surat Teguran 1 (ST1). Pada tahap ini menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2. 

    Selanjutnya tahap ketiga adalah Surat Teguran 2 (ST2), PSE UGC wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Dan terakhir adalah Surat Teguran 3 (ST3). Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran.

    Kategori pelanggaran yang diawasi melalui Saman pun meliputi pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal.

    Berdasarkan Kepmen Kominfo Nomor 522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah takedown akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

    Notifikasi terhadap PSE dilakukan dalam waktu 1×24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1×4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya.

    “Yang pasti pemerintah sebelum menjalankan, telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” ujar Menkomdigi.

    Lindungi Kelompok Rentan

    Kemkomdigi mencatat bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital. 

    Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi seksual online, human trafficking, dan penyebaran konten berbahaya, terus meningkat. 

    Angka di periode 2021 hingga 2023 menunjukkan  jumlah pengaduan anak korban pornografi dan cyber crime ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus, sedangkan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus.

    Dari seluruh kasus tersebut mayoritas terjadi karena penyalahgunaan teknologi informasi, serta akibat dari penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak.

    Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten yang tidak pantas di internet. 

    Penerapan Saman  sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. 

    Misalnya, Jerman dengan Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam.

    Sementara Malaysia menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong. 

    Lalu ada Prancis yang memiliki undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang pemilu. 

  • Komdigi Awasi Ketat Konten Internet Mulai Februari, Ada Denda!

    Komdigi Awasi Ketat Konten Internet Mulai Februari, Ada Denda!

    Jakarta –

    Untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (Saman). Aplikasi tersebut guna melindungi masyarakat di internet, khususnya anak-anak.

    Komdigi merancang Saman untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau User Generated Content (PSE UGC).

    Melalui Saman ini, Komdigi akan memastikan bahwa PSE, seperti X, Google, YouTube, Instagram, Facebook, maupun TikTok, bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

    “Saman akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi dan pinjaman online ilegal menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

    Proses penegakan Saman Komdigi terhadap PSE maupun UGC ini akan dilakukan secara bertahap. Pertama, surat perintah takedown konten, di mana mereka wajib menurunkan URL yang dilaporkan dalam perintah ini.

    Tahap kedua, adalah Surat Teguran 1 (ST1). Pada tahap ini menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2.

    Selanjutnya tahap ketiga adalah Surat Teguran 2 (ST2), PSE UGC wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Dan terakhir adalah Surat Teguran 3 (ST3). Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran.

    Kategori pelanggaran yang diawasi melalui Saman pun meliputi pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal.

    Berdasarkan Kepmen Kominfo No. 522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah takedown akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Notifikasi terhadap PSE dilakukan dalam waktu 1×24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1×4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya.

    “Yang pasti pemerintah sebelum menjalankan, telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” ungkap Meutya.

    Lindungi Kelompok Rentan

    Komdigi mencatat anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital. Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi seksual online, human trafficking, dan penyebaran konten berbahaya, terus meningkat.

    Angka di periode 2021 hingga 2023 menunjukkan jumlah pengaduan anak korban pornografi dan cyber crime ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus, sedangkan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus. Dari seluruh kasus tersebut mayoritas terjadi karena penyalahgunaan teknologi informasi, serta akibat dari penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak.

    Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten yang tidak pantas di internet.

    Penerapan Saman sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Misalnya, Jerman dengan Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam.

    Sementara Malaysia menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong. Lalu ada Prancis yang memiliki undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang pemilu.

    (agt/fay)

  • Tanam Pohon Bersama Sultan Hamengkubuwono X, Ketum GP Ansor: untuk Atasi Krisis Air

    Tanam Pohon Bersama Sultan Hamengkubuwono X, Ketum GP Ansor: untuk Atasi Krisis Air

    Sleman, Beritasatu.com – Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin, menghadiri kegiatan penanaman pohon bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X dan berbagai organisasi kepemudaan lintas agama. Acara ini berlangsung di destinasi wisata Nawang Jagad, Kaliurang, Sleman, DIY, pada Senin (20/1/2025).

    Dalam acara ini, Addin mengapresiasi upaya penanaman pohon sebagai langkah strategis menghadapi tantangan perubahan iklim yang turut memicu krisis air. Menurutnya, dampak krisis air mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem.

    “Alhamdulillah, inisiatif yang sudah direncanakan sejak pertengahan Desember akhirnya terlaksana hari ini. Bersama Sri Sultan dan teman-teman pemuda lintas agama, kami menanam pohon sebagai respons terhadap perubahan iklim yang berimbas pada krisis air,” ujar Addin dalam keteranganya, Selasa (21/1/2025).

    Addin juga menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan sebagai pondasi mencapai cita-cita bangsa. Ia menjelaskan filosofi pohon sebagai analogi kehidupan berbangsa, akar melambangkan kearifan lokal, batang sebagai simbol identitas ke-Indonesiaan, daun dan ranting mencerminkan keberagaman, serta buah yang menggambarkan manfaat bagi semua.

    Kegiatan menanam pohon bersama Sultan Hamengkubuwono X, GP Ansor, organisasi pemuda lintas agama ini menjadi bentuk kolaborasi untuk menghadapi ancaman kelangkaan air secara global.

    Berdasarkan data UNICEF, sekitar setengah populasi dunia diproyeksikan tinggal di wilayah yang menghadapi krisis air pada 2025. Selain itu, pada tahun 2030, sekitar 700 juta orang diperkirakan terdampak kelangkaan air. Satu dari empat anak di dunia pada 2024 hidup di wilayah dengan tingkat kekurangan air yang parah.

    “Harapannya, melalui kegiatan ini, kita dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam aksi-aksi ramah lingkungan yang berdampak positif,” tambah Addin.

    Dalam acara bertema “Air untuk Masa Depan Peradaban”, Addin menegaskan komitmen GP Ansor dalam mengembangkan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Salah satu inisiatifnya adalah program Ansor Go Green, yang dimulai di Banyuwangi setahun lalu.

    “Ansor Go Green adalah langkah konkret kami untuk melestarikan lingkungan demi masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

    Ia juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang organisasi.

    Selain Addin, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, juga menyampaikan pandangannya. Ia menekankan bahwa merawat bumi adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.

    “Tanaman yang kita tanam hari ini bukan hanya untuk dipanen, tetapi untuk dirawat dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Stefanus.

    Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menyampaikan bahwa generasi muda memegang peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan. Menurutnya, keterlibatan pemuda lintas agama dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa cinta terhadap lingkungan adalah nilai universal.

    “Anak muda harus menjadi garda depan dalam menjaga kelestarian ciptaan-Nya. Semua agama memiliki visi yang sama untuk merawat lingkungan,” kata Sultan.

    Dalam kegiatan ini, Sultan Hamengkubuwono X didampingi oleh GKR Mangkubumi RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo, dan RM Drasthya Wironegoro.

    Selain dari GP Ansor, perhelatan menanam pohon bersama Sultan Hamengkubuwono X juga diikuti dari kalangan organisasi kepemudaan lain, seperti Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Ketua Umum GAMKI Sahat MP Sinurat, Waketum Gemabudhi Wiryawan, serta Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta Eko Priyo Agus.

  • Jadi yang Terdepan di Asia, Perry Warjiyo Tegaskan Daya Saing Indonesia Harus Ditingkatkan – Halaman all

    Jadi yang Terdepan di Asia, Perry Warjiyo Tegaskan Daya Saing Indonesia Harus Ditingkatkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi 34 menjadi 27, berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking (WCR, 2024) yang dikeluarkan International Institute for Management Development (IMD). 

    Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perry Warjiyo, meyakini prestasi itu tidak terlepas dari peran peningkatan daya saing, khususnya di sektor industri.

    Dalam sambutannya di acara pelantikan Pelantikan Pengurus Pusat ISEI Periode 2024-2027, di Jakarta, Jumat (17/01/2025), Perry Warjiyo yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), mengatakan daya saing Indonesia harus terus ditingkatkan, dan harus menjadi yang terdepan di Asia. 

    “Untuk meningkatkan daya saing lebih lanjut dan menjadi terdepan di Asia, strategi pembangunan industri perlu terus dipertajam, khususnya dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik lingkup global maupun domestik,” kata Perry Warjiyo.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum ISEI menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dan mendukung program Asta Cita pemerintah, dengan fokus pada lima program strategis.

    Pertama adalah menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia agar dapat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. 

    “Kedua, mengembangkan program hilirisasi SDA dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketiga, membangun ketahanan pangan melalui strategi yang terintegrasi sebagai wujud Asta Cita ke tiga dan keempat, mengakselerasi digitalisasi untuk mendukung terciptanya inklusivitas perekonomian dan keuangan. Kelima, penguatan SDM melalui program sertifikasi profesi melalui Lembaga dan lembaga lainnya yang turut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah,” katanya.

    Perry juga mengingatkan Indonesia menghadapi masalah di sektor pangan.

    Menurutnya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada kuartal ketiga mengalami penurunan, yakni hanya sekitar 13,71 persen. Di sisi lain, angka malnutrisi masih mencapai 17,7 persen dari total populasi menurut UNICEF.

    Situasi tersebut menunjukkan urgensi untuk memperkuat ketahanan pangan melalui strategi yang lebih terintegrasi. 

    “Dalam konteks ini, program Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah sangat penting dielaborasi dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas, termasuk adopsi teknologi pertanian modern dan perluasan akses pasar bagi petani, penerapan lab-grown food dan mendorong program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendorong sisi permintaan menjadi relevan mengarahkan Indonesia akan dapat mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan,” ujarnya. 

    Terkait mewujudkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global, dua mengatakan bahwa berdasarkan laporan Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia hanya mencapai 0,53.

    Menurut Perry Warjiyo, dapat diartikan bahwa anak Indonesia rata-rata hanya akan mencapai 53 persen dari potensi produktivitasnya saat dewasa.

    Hal ini diperburuk pasca-pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran selama lebih dari dua tahun bagi sebagian besar pelajar. 

    “Sebagai bagian dari Asta Cita program penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, mendorong sekolah unggulan di daerah dan pengembangan riset menjadi prioritas yang harus diakselerasi untuk meningkatkan daya saing bangsa,” ujar Perry Warjiyo,.

    Pada acara yang juga dihadiri mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Boediono, serta mantan Gubernur BI, Darmin Nasution itu, Perry Warjiyo menyampaikan, Indonesia harus mengadopsi strategi yang adaptif dan inovatif, seperti memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi.

  • Tingkatkan Daya Saing Indonesia, ISEI Sebut Strategi Pembangunan Industri Perlu Dipertajam – Halaman all

    Tingkatkan Daya Saing Indonesia, ISEI Sebut Strategi Pembangunan Industri Perlu Dipertajam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam laporan World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 yang diterbitkan International Institute for Management Development (IMD), Indonesia berhasil meraih peningkatan signifikan dalam daya saing global.

    Saat ini, Indonesia menempati posisi ke-27, naik tujuh peringkat dari sebelumnya yang berada di posisi 34. 

    Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perry Warjiyo menyampaikan, pencapaian ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan daya saing di sektor industri.

    Perry menekankan pentingnya terus memacu daya saing Indonesia, dengan tujuan untuk menjadi yang terdepan di kawasan Asia. 

    Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Perry, strategi pembangunan industri Indonesia perlu terus dipertajam, terutama dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik dalam lingkup global maupun domestik.

    “Untuk meningkatkan daya saing lebih lanjut dan menjadi terdepan di Asia, strategi pembangunan industri perlu terus dipertajam, khususnya dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik lingkup global maupun domestik,” ujar Perry dikutip dari Kontan, Minggu (19/1/2025).

    Perry juga menegaskan komitmen ISEI untuk terus mendukung dan bersinergi dengan program Asta Cita pemerintah. Dalam hal ini, ISEI akan fokus pada lima program strategis. 

    Pertama, menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia agar dapat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. 

    Kedua, mengembangkan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. 

    Ketiga, membangun ketahanan pangan dengan strategi yang terintegrasi sebagai bagian dari Asta Cita ketiga.

    “Keempat, kami akan mengakselerasi digitalisasi untuk mendukung terciptanya inklusivitas perekonomian dan keuangan. Kelima, penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui program sertifikasi profesi yang akan dilaksanakan oleh lembaga terkait,” tambah Perry.

    Perry juga mengungkapkan perhatian terkait dengan sektor pertanian yang mengalami penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang hanya mencatatkan angka sekitar 13,71 persen pada kuartal ketiga 2024. 

    Di sisi lain, angka malnutrisi yang masih mencapai 17,7?ri total populasi menurut UNICEF menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

    “Dalam konteks ini, program Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah sangat penting untuk dielaborasi dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas. Ini termasuk adopsi teknologi pertanian modern, perluasan akses pasar bagi petani, penerapan lab-grown food, serta mendorong program makan bergizi gratis (MBG) untuk memperbaiki sisi permintaan,” jelas Perry. 

    Terkait dengan pengembangan SDM, Perry menyoroti laporan Bank Dunia yang mencatat bahwa Human Capital Index (HCI) Indonesia hanya mencapai 0,53, yang berarti anak-anak Indonesia hanya mampu mencapai 53?ri potensi produktivitas mereka di usia dewasa. Kondisi ini diperburuk dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran lebih dari dua tahun bagi banyak pelajar.

    “Sebagai bagian dari Asta Cita, program penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, serta mendorong pengembangan sekolah unggulan di daerah harus menjadi prioritas yang harus dipercepat. Pengembangan riset juga harus dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing bangsa,” kata Perry.

    Ia mengingatkan pentingnya Indonesia mengadopsi strategi yang lebih adaptif dan inovatif, terutama dengan memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi. 

    “Digitalisasi dan teknologi akan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat bersaing di tingkat internasional,” pungkasnya.

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Peringkat Daya Saing RI Naik, ISEI Soroti Pentingnya Penguatan Industri dan SDM

  • Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Jakarta –

    Warga Palestina di Gaza merayakan kabar tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas dengan sorak-sorai dan pelukan.

    Randa Sameeh, seorang pengungsi Gaza, menyatakan kegembiraannya. “Kami kehilangan begitu banyak, ini seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir,” ujarnya.

    Kabar kesepakatan itu diharapkan akan mengakhiri perang selama lebih dari 15 bulan yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan 1.200 warga Israel. Meski Israel memperingatkan masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada hari Minggu (19/01) pukul 12:15 waktu setempat.

    Kesepakatan gencatan senjata ini dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir, dengan negosiasi panjang dan alot yang berlangsung di Doha. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dan pembebasan 33 sandera. Ia juga menyerukan ketenangan menjelang pemberlakuan gencatan senjata tersebut.

    Presiden Israel, Isaac Herzog, mendukung kesepakatan ini sebagai langkah moral dan kemanusiaan yang penting untuk membawa kembali para sandera. Sementara itu, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai hasil dari “keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza.”

    Peran AS dan ucapan terima kasih Netanyahu

    Presiden Joe Biden mengumumkan, “gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah dicapai,” yang merupakan hasil dari “diplomasi gigih dan menyakitkan” Amerika Serikat. Biden juga menekankan, upaya diplomatik AS sejak Mei tahun lalu, telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kesepakatan ini.

    “Diplomasi saya tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan hal ini,” kata Biden seraya menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “salah satu negosiasi tersulit” dalam kariernya.

    Netanyahu memuji Trump atas komitmennya bahwa “AS akan bekerja sama dengan Israel agar Gaza tidak pernah menjadi tempat perlindungan terorisme lagi.” Netanyahu juga menyampaikan terima kasih kepada Biden atas bantuannya dalam memajukan kesepakatan pembebasan sandera.

    Pakar soroti tantangan besar dalam proses gencatan senjata

    “Bagian paling menantang dari kesepakatan gencatan senjata Gaza adalah pelaksanaan tahap kedua,” kata analis kontra-terorisme Hans-Jakob Schindler. Tantangan ini mencakup pembebasan sisa sandera, penarikan tentara Israel dari sebagian besar Gaza, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. “Jika tidak ada pihak yang mengambil alih, kemungkinan besar Hamas akan kembali berkuasa. Selain itu, pembangunan kembali Gaza dan menciptakan gencatan senjata berkelanjutan menjadi tantangan besar,” ujar Schindler.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang berasal dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menentang kesepakatan ini, dan menyebutnya “berbahaya” bagi keamanan Israel. Ia menilai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat merugikan negara. Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan pemungutan suara diperkirakan berlangsung pada Kamis (16/01).

    Militer Israel telah menamai misinya untuk memulangkan sandera sebagai “Wings of Freedom,” namun Netanyahu belum memberikan pengumuman resmi hingga detail akhir disepakati.

    Bagaimana respons global?

    Pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sissi menegaskan pentingnya percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyebut gencatan senjata sebagai hasil dari “upaya berat selama lebih dari setahun oleh Mesir, Qatar, dan AS.” Ia juga menyatakan, koordinasi pembukaan kembali perbatasan Rafah untuk penyaluran bantuan sedang berlangsung.

    ICRC menyatakan siap membantu pelaksanaan kesepakatan. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric, mengatakan: “Kami siap memfasilitasi operasi pembebasan sebagaimana disepakati para pihak yang berunding, agar sandera dan tahanan bisa kembali ke rumah.” Ia juga menegaskan perlunya komitmen politik untuk “mengutamakan kemanusiaan dan menghormati aturan perang.”

    Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan: “Gencatan senjata ini harus menghilangkan hambatan besar keamanan dan politik untuk memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak.” UNICEF menambahkan bahwa kesepakatan ini “sangat terlambat,” mengingat dampak perang yang telah menewaskan lebih dari 14.500 anak di Gaza.

    Para pemimpin Eropa menyambut baik kesepakatan ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai “harapan bagi seluruh kawasan.” Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta kesepakatan dilaksanakan “secara konsekuen,” sementara PM Inggris Keir Starmer menyatakan: “Setelah bulan-bulan pertumpahan darah yang menghancurkan, ini adalah berita yang sudah lama dinantikan oleh rakyat Israel dan Palestina.”

    rs/gtp/as (AFP, Reuters, AP, dpa)

    (ita/ita)

  • Pembatasan Media Sosial bagi Anak di Indonesia, Apa Saja yang Harus Diperhatikan?

    Pembatasan Media Sosial bagi Anak di Indonesia, Apa Saja yang Harus Diperhatikan?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menerbitkan aturan pembatasan akses media sosial (medsos) bagi anak-anak seperti yang diterapkan Australia. Kebijakan itu untuk mengatasi dampak buruk medsos bagi pertumbuhan anak. Lalu apa tantangannya?

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sedang mengkaji dan merumuskan aturan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak.

    “Ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Jakarta, Rabu (16/1/2025).

    Kemenkomdigi sedang mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk usulan pembatasan umur penggunaan medsos, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komnas Perempuan dan Anak.

    Menurut Nezar, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan positif terhadap inisiatif Kemenkomdigi menyusun aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak.

    “Beliau sangat concern terhadap penggunaan ruang digital oleh anak-anak, dan beliau sangat concern juga bagaimana ruang digital kita itu sehat buat pendidikan anak-anak,” ujar Nezar dikutip dari Antara.

    Menkomdigi Meutya Hafid sudah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2025), menyampaikan soal rencana pembuatan aturan pembatasan medsos bagi anak-anak.

    Meutya menjelaskan, Kemenkomdigi akan mengelurkan aturan di tingkat pemerintah dan melibatkan DPR jika wacana batasan usia untuk akses media sosial itu dijadikan undang-undang.

    “Pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak. Lebih kuatnya lagi yang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kami akan siapkan,” katanya.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mengkaji lebih mendalam soal rencana pembatasan akses medsos bagi anak-anak.

    “Baik buruknya, dari sisi manfaatnya dan lain-lain, kita akan kaji lebih dalam dan tentunya dari pihak pemerintah itu (buat aturan), kemudian dari legislatif itu kita kaji dan kita bicarakan bersama,” ujar Dasco.

    Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan pengaruh media sosial saat ini sangat mengkhawatirkan bagi anak, karena banyak konten tidak mendidik dan mengajarkan kekerasan. Apalagi kondisi Indonesia sedang darurat kejahatan siber karena marak penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi.

    “Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda. Karena itu kita mendukung langkah pemerintah menerbitkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak,” ujar Amelia.

    Menurutnya Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pembatasan medsos bagi anak-anak, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi sosial budaya di Tanah Air.

    Amelia mengusulkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu diperkuat secara kelembagaan sehingga berwenang mengawasi konten digital dan media sosial. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan edukasi digital bagi anak-anak hingga orang tua.

    Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwidjojo mengatakan, dampak negatif medsos sangat mengkhawatirkan bagi pertumbuhan anak, sehingga penting adanya pembatasan akses anak dan remaja. 

    “Kita sudah lama menunggu aturan lebih tegas,” kata Vera.

    Menurutnya selama ini beberapa aplikasi membatasi usia penggunanya. Namun, banyak orang tua malah membuat akun media sosial untuk anaknya dengan memalsukan usia si anak.

    Vera mengatakan pemerintah harus jelas dalam menentukan katagori media sosial yang dilarang, karena selama ini game online juga berfungsi sebagai medsos.

    “Karena game online sekarang memungkin si anak berkomunikasi dengan orang lain dan ini mencakup media sosial juga,” ujarnya.

    Menurutnya selain medsos, pemerintah juga perlu memperhatikan pembatasan usia terhadap akses konten-konten negatif, seperti pornografi dan kekerasan.

    Data Penggunaan Internet Anak
    Berdasarkan data Stastistik Telekomunikasi Indonesia 2021 yang dirilis BPS, 89% anak usia lima tahun ke atas sudah mengakses internet untuk bermain game online dan media sosial. Hanya 33% yang mengakses internet untuk keperluan belajar.

    UNICEF beberapa waktu lalu juga merilis hasil studinya yang menyebut 89% anak-anak di Indonesia menggunakan internet setiap hari rata-rata 5,4 jam. Dalam waktu tersebut, 86,5% aktivitas mereka dihabiskan untuk mengobrol atau berteman di media sosial, kemudian mengakses konten video atau film.

    Data itu juga mengungkapkan 13,4% anak memiliki akun yang dirahasiakan dari orang tua mereka. Anak menggunakan akun rahasia atau profil palsu untuk mengikuti orang lain dan memposting sesuatu yang mereka sukai.

    Studi UNICEF juga menyebut 42% anak merasa tidak nyaman atau takut dengan pengalaman daring mereka. 37% anak tidak akan melapor ke polisi jika mereka menghadapi pengalaman daring yang tidak menyenangkan karena takut dan kurangnya pengetahuan tentang cara melapor.

    Sebanyak 48% anak pernah mengalami perundungan oleh anak lain. 50,3% anak telah melihat konten bermuatan seksual melalui media sosial. 2% anak telah diperlakukan atau diancam untuk melakukan kegiatan seksual, yang sepertiga di antaranya adalah anak disabilitas.

    Hampir 70% anak di Indonesia memiliki aturan tentang penggunaan internet yang diberlakukan oleh orang tua mereka. Namun, hanya 21,2% yang mematuhi aturan tersebut.

    Belajar dari Negara Lain
    Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pembatasan penggunaan medsos bagi anak-anak, seperti Australia, Norwegia, Italia, Jerman, dan lainnya. 

    Australia sudah memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak sejak akhir 2024. Parlemen negara itu sudah mengesahkan undang-undang yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan Facebook, Instagram, X, TikTok, Reddit, hingga Snapchat.

  • Malala Kecam Kebijakan ‘Apartheid Gender’ Taliban di Afghanistan

    Malala Kecam Kebijakan ‘Apartheid Gender’ Taliban di Afghanistan

    Jakarta –

    Peraih Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai, mendesak para pemimpin muslim dunia untuk tidak “melegitimasi” penguasa Taliban di Afganistan.

    Malala menyampaikan pernyataan tersebut pada pertemuan puncak tentang pendidikan anak perempuan di negara-negara Islam, yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Muslim Dunia di Islamabad, Pakistan, Minggu (12/01).

    Malala: Tolak ‘apartheid gender’ Taliban

    Malala mengatakan bahwa Taliban telah menerapkan lebih dari 100 undang-undang yang melanggar hak-hak perempuan, yang ia kecam sebagai “apartheid gender.”

    “Tidak ada yang Islami tentang ini,” kata Malala. “Di Afganistan, seluruh generasi anak perempuan akan dirampas masa depannya. Sebagai pemimpin muslim, sekaranglah saatnya untuk bersuara dan menggunakan kekuatan Anda.”

    Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan pembatasan yang secara efektif melarang perempuan dari kehidupan publik.

    Malala, yang berasal dari Kota Mingora di Lembah Swat, wilayah barat laut Pakistan yang didominasi suku Pashtun, selamat dari luka tembak di kepala oleh seorang militan Taliban Pakistan pada tahun 2012 saat berada di dalam bus sekolah. Ia kemudian dipindahkan ke Inggris untuk menjalani perawatan medis dan melanjutkan pendidikan di sana.

    Malala mengungkapkan kebahagiaannya bisa mengunjungi negara asalnya, dengan mengatakan: “Pakistan adalah tempat saya memulai perjalanan dan tempat hati saya akan selalu berada.”

    Pada Desember lalu, Taliban menyerang target di dalam Pakistan setelah serangan udara Pakistan dilaporkan menewaskan puluhan orang. Islamabad menuntut agar Taliban mengendalikan kelompok militan Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) yang bertanggung jawab atas berbagai serangan di Pakistan.

    Malala kecam serangan Israel di Gaza

    Malala juga mengecam serangan Israel di Jalur Gaza, menyoroti bencana kemanusiaan di wilayah Palestina.

    “Di Gaza, Israel telah menghancurkan seluruh sistem pendidikan,” katanya. “Mereka telah mengebom semua universitas, menghancurkan lebih dari 90% sekolah, dan menyerang warga sipil yang berlindung di gedung sekolah tanpa pandang bulu.”

    Pada September 2024, UNICEF melaporkan bahwa 45.000 siswa kelas satu di Gaza tidak dapat memulai pendidikan mereka dan 625.000 pemuda tidak dapat bersekolah untuk tahun kedua.

    Israel telah berulang kali mengatakan bahwa Hamas dan kelompok militan lainnya menggunakan fasilitas sipil seperti sekolah dan rumah sakit di Gaza untuk tujuan militer.

    Malala menjadi peraih Nobel termuda pada usia 17 tahun karena kampanyenya untuk hak anak-anak memperoleh pendidikan.

    ha/pkp (AFP, dpa, Reuters)

    (ita/ita)

  • Cek Kesehatan Gratis 2025, Sehatkan Bangsa dan Selamatkan Nyawa

    Cek Kesehatan Gratis 2025, Sehatkan Bangsa dan Selamatkan Nyawa

    Jakarta: Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto bertekad menyelamatkan ribuan nyawa orang Indonesia yang tiap tahunnya meninggal karena penyakit jantung, stroke, dan diabetes.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan skrining kesehatan gratis untuk mengurangi kematian akibat penyakit kardiovaskuler dan penyakit tidak menular lainnya.

    “Skrining Kesehatan, cek kesehatan gratis, untuk semua anggota masyarakat di semua siklus hidup karena presiden ingin masyarakat Indonesia tetap sehat. Cara pandang presiden terhadap kesehatan bukan hanya mengobati orang sakit. Upaya promotif, preventif, itu jauh lebih penting dibandingkan kuratif,” terang Dedek.

    Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis adalah langkah penting untuk mengurangi risiko, mendeteksi dini berbagai penyakit dan mencegah kematian yang tidak perlu dan dapat dicegah.

    Menurut data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023, penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Di Indonesia, angka kematian akibat penyakit jantung atau kardiovaskular mencapai lebih dari 600 ribu jiwa per tahun.

    “Hampir setara dengan populasi satu Kota Cimahi di Jawa Barat! Pemerintahan Prabowo-Gibran menilai hal ini sangat mendesak diberikan atensi khusus,” terang Dedek.

    Penderita hipertensi, kolesterol atau bahkan serangan jantung, dapat ditekan bahkan diselamatkan kalau masyarakat rutin melakukan cek kesehatan. Melalui APBN 2025, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran mencapai Rp4,7 triliun untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

    “Bagi Presiden Prabowo tidak ada pilihan lain selain menggebrak melalui intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025,” kata Dedek Prayudi.

    Program unggulan ini adalah upaya preventif pemerintah untuk kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dicegah dari terjangkit penyakit dan beban pengobatan akan berkurang. Program akan digelar secara bertahap mulai tahun 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program.

    “Presiden Prabowo sadar betul bahwa UUD 1945 pasal 28H menjamin hak setiap rakyat Indonesia untuk sehat dan mendapatkan layanan kesehatan, sementara pasal 34 UUD 1945 mewajibkan negara untuk memenuhi hak tersebut,” tegasnya. 

     

    Dedek juga menjelaskan bahwa Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Pada usia balita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital. Apabila terdeteksi, penyakit ini akan ditangani lebih awal, sehingga bisa mencegah risiko retardasi mental pada anak.

    Bagi kelompok usia remaja, skrining kesehatan meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes, dan gigi. Skrining ini difokuskan pada masalah kesehatan yang sering kali mulai berkembang di masa kanak-kanak dan remaja.

    Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Badan PBB untuk Anak UNICEF menekankan pentingnya skrining kesehatan pada anak sebagai langkah krusial untuk mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak.

    “Skrining kesehatan membantu dalam mendeteksi dini masalah kesehatan seperti malnutrisi, anemia, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Deteksi dini memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan efektif, program ini membantu melahirkan Generasi Emas 2045,” terang Dedek.

    Dedek melanjutkan, melalui skrining, banyak penyakit dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Misalnya, dengan memberikan imunisasi yang tepat waktu dapat mencegah penyakit menular yang berpotensi mematikan.

    Sementara program skrining untuk usia dewasa difokuskan pada pemeriksaan kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Sedangkan skrining untuk lansia, selain difokuskan pada penyakit-penyakit kardiovaskuler, deteksi juga dilakukan untuk deteksi penyakit akibat proses menua.

    Dedek juga mengingatkan bahwa program akan dimulai sekitar Februari 2025 dan mereka yang berulang tahun di tahun 2025 akan mendapatkan kejutan spesial dari negara.

    “Mereka yang masuk dalam penerima layanan dan berulang tahun di awal tahun 2025 , berhak mendapat kado ulang tahun dari Presiden Prabowo. Datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya, tunjukkan kartu identitas. Dapatkan pemeriksaan kesehatan lengkap, secara gratis. Mudah caranya dan nilainya tidak sedikit apabila dibayar dengan kantong pribadi. Dapatkan hak, pertahankan pola hidup sehat agar tetap produktif dan makin sejahtera, demi masa depan keluarga dan bangsa,” tutup Dedek.

    Jakarta: Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto bertekad menyelamatkan ribuan nyawa orang Indonesia yang tiap tahunnya meninggal karena penyakit jantung, stroke, dan diabetes.
     
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan skrining kesehatan gratis untuk mengurangi kematian akibat penyakit kardiovaskuler dan penyakit tidak menular lainnya.
     
    “Skrining Kesehatan, cek kesehatan gratis, untuk semua anggota masyarakat di semua siklus hidup karena presiden ingin masyarakat Indonesia tetap sehat. Cara pandang presiden terhadap kesehatan bukan hanya mengobati orang sakit. Upaya promotif, preventif, itu jauh lebih penting dibandingkan kuratif,” terang Dedek.
    Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis adalah langkah penting untuk mengurangi risiko, mendeteksi dini berbagai penyakit dan mencegah kematian yang tidak perlu dan dapat dicegah.
     
    Menurut data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023, penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Di Indonesia, angka kematian akibat penyakit jantung atau kardiovaskular mencapai lebih dari 600 ribu jiwa per tahun.
     
    “Hampir setara dengan populasi satu Kota Cimahi di Jawa Barat! Pemerintahan Prabowo-Gibran menilai hal ini sangat mendesak diberikan atensi khusus,” terang Dedek.
     
    Penderita hipertensi, kolesterol atau bahkan serangan jantung, dapat ditekan bahkan diselamatkan kalau masyarakat rutin melakukan cek kesehatan. Melalui APBN 2025, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran mencapai Rp4,7 triliun untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
     
    “Bagi Presiden Prabowo tidak ada pilihan lain selain menggebrak melalui intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025,” kata Dedek Prayudi.
     
    Program unggulan ini adalah upaya preventif pemerintah untuk kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dicegah dari terjangkit penyakit dan beban pengobatan akan berkurang. Program akan digelar secara bertahap mulai tahun 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program.
     
    “Presiden Prabowo sadar betul bahwa UUD 1945 pasal 28H menjamin hak setiap rakyat Indonesia untuk sehat dan mendapatkan layanan kesehatan, sementara pasal 34 UUD 1945 mewajibkan negara untuk memenuhi hak tersebut,” tegasnya. 
     
     

     
    Dedek juga menjelaskan bahwa Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Pada usia balita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital. Apabila terdeteksi, penyakit ini akan ditangani lebih awal, sehingga bisa mencegah risiko retardasi mental pada anak.
     
    Bagi kelompok usia remaja, skrining kesehatan meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes, dan gigi. Skrining ini difokuskan pada masalah kesehatan yang sering kali mulai berkembang di masa kanak-kanak dan remaja.
     
    Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Badan PBB untuk Anak UNICEF menekankan pentingnya skrining kesehatan pada anak sebagai langkah krusial untuk mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak.
     
    “Skrining kesehatan membantu dalam mendeteksi dini masalah kesehatan seperti malnutrisi, anemia, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Deteksi dini memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan efektif, program ini membantu melahirkan Generasi Emas 2045,” terang Dedek.
     
    Dedek melanjutkan, melalui skrining, banyak penyakit dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Misalnya, dengan memberikan imunisasi yang tepat waktu dapat mencegah penyakit menular yang berpotensi mematikan.
     
    Sementara program skrining untuk usia dewasa difokuskan pada pemeriksaan kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Sedangkan skrining untuk lansia, selain difokuskan pada penyakit-penyakit kardiovaskuler, deteksi juga dilakukan untuk deteksi penyakit akibat proses menua.
     
    Dedek juga mengingatkan bahwa program akan dimulai sekitar Februari 2025 dan mereka yang berulang tahun di tahun 2025 akan mendapatkan kejutan spesial dari negara.
     
    “Mereka yang masuk dalam penerima layanan dan berulang tahun di awal tahun 2025 , berhak mendapat kado ulang tahun dari Presiden Prabowo. Datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya, tunjukkan kartu identitas. Dapatkan pemeriksaan kesehatan lengkap, secara gratis. Mudah caranya dan nilainya tidak sedikit apabila dibayar dengan kantong pribadi. Dapatkan hak, pertahankan pola hidup sehat agar tetap produktif dan makin sejahtera, demi masa depan keluarga dan bangsa,” tutup Dedek.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)