Xcloud.id

NGO: TII

  • Eks Penyidik KPK: Jangan Berpuas Indeks Persepsi Korupsi RI Naik 3 Poin

    Eks Penyidik KPK: Jangan Berpuas Indeks Persepsi Korupsi RI Naik 3 Poin

    Jakarta –

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun ini berada di angka 37 pada tahun 2024 atau naik tiga poin dari periode sebelumnya. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, berharap para pemangku kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berpuas diri.

    “Kenaikan tiga poin IPK luar biasa, tapi jangan berpuas diri. Ini tantangan bagi pemerintahan baru,” kata Yudi saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Skor IPK Indonesia berada di angka 34 pada tahun awal tahun 2024. Skor itu berdasarkan penilaian kerja pemberantasan korupsi di Indonesia periode tahun 2023.

    Yudi mengatakan kenaikan angka IPK tiga poin di pemerintahan baru Prabowo-Gibran harus direspons secara bijak. Dia menilai ada lima hal yang masih harus diperbaiki dalam urusan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Pertama, pencegahan korupsi di segala bidang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencegah adanya kebocoran,” kata Yudi.

    Perbaikan kedua berkaitan dengan sistem digitalisasi. Yudi menilai sistem digitalisasi akan mempermudah pelayanan publik sekaligus mengikis ruang terjadi praktik korupsi.

    Sementara perbaikan di sektor ketiga berkaitan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan perlu ada perbaikan dalam kehidupan berdemokrasi agar selalu berpihak kepada rakyat.

    “Keempat, penindakan pelaku korupsi dan pengungkapan kasus-kasus korupsi besar dengan memaksimalkan pemulihan aset-aset yang dikorupsi. Kelima, pembuatan regulasi hukum yang menjamin kepastian hukum yang independent,” tutur Yudi.

    Lebih lanjut Yudi mengatakan kenaikan tiga poin skor IPK Indonesia juga harus menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan tetap memperkuat KPK sebagai garda terdepan lembaga pemberantas korupsi di Tanah Air.

    “Kenaikan indeks persepsi korupsi ini harus dibaca sebagai optimisme terhadap pemerintahan baru sebagai keberlanjutan, namun jangan melupakan hal yang sangat penting ketika berbicara korupsi yaitu KPK yang independen dan pengesahan RUU Perampasan Aset,” jelas Yudi.

    Selain itu Yudi mengatakan dengan Polri yang sudah mempunyai kortas tipikor dan Kejaksaan Agung yang konsisten menangani kasus-kasus korupsi besar, harapan skor IPK Indonesia terus naik tiap tahunnya bisa terwujud.

    Skor IPK Indonesia Naik

    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (ygs/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Skor Indeks Persepsi Korupsi 2024 Naik Jadi 37, KPK Janji Terus Tingkatkan

    Skor Indeks Persepsi Korupsi 2024 Naik Jadi 37, KPK Janji Terus Tingkatkan

    Jakarta –

    KPK mengucap syukur atas skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia menyentuh 37 pada 2024. Skor ini naik 3 poin dari tahun sebelumnya yakni 34.

    “Saya kira kita patut syukuri dan berharap ke depannya ini bisa menjadi momentum yang baik, agar semua indikator dalam Indeks Persepsi Korupsi ini bisa ditingkatkan lagi,” ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    Tessa menjelaskan pihak KPK tak menutup mata bahwa banyak pendapat yang menyebut pencapaian skor IPK 37 tidaklah signifikan. Dia mengatakan hasil ini juga tidak membuat KPK menjadi berbangga diri.

    “Terhadap skor CPI yang meningkat tentu ada beberapa asumsi yang kurang signifikan untuk kita berbangga diri,” kata Tessa.

    Dia menjelaskan seluruh pemimpin KPK pun memiliki komitmen untuk menjaga skor IPK ini. Terlebih, kata dia, pimpinan KPK juga akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menjalankan program-program Presiden Prabowo Subianto yang mempengaruhi IPK.

    “Bahwa Pimpinan KPK saat ini juga berkomitmen, bersama-sama dengan semua stakeholder dalam hal ini, Kementerian dan Lembaga untuk bisa bersama-sama menjaga program-program Bapak Prabowo Subianto yang mana pada akhirnya kita harapkan bisa meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi ini lebih besar lagi ke depannya,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    Wawan menilai peningkatan skor itu tidak signifikan. Dia menyebut Indonesia hanya naik 1 poin dari 2015 yang pernah menyentuh angka 36.

    “Peningkatan skor menurut catatan kami secara metodologi atau statistik sebenarnya peningkatan skor dalam skala hanya naik 1 poin, 2 poin, per 100 per tahun ini tidak signifikan, bayangkan hanya naik 0,01-0, 05,” kata Wawan.

    “Jadi artinya ya tidak signifikan, bahkan misal kalau kita mengukur, semenjak tahun 2015-2024 hari ini kita naik hanya 1 poin, dulu 2015 diawali dengan angka 36, dan sekarang 37, 10 artinya kita hanya naik 1 poin,” imbuhnya.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum.

    Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Respons Ketua KPK Usai IPK RI 2024 Naik Tipis ke 37

    Respons Ketua KPK Usai IPK RI 2024 Naik Tipis ke 37

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia sebesar 37 di 2024. Angka itu naik tipis dari tahun sebelumnya yakni 34 pada 2023. 

    Setyo menilai bahwa skor tersebut merupakan gambaran dari bagaimana pemberantasan korupsi yang terdiri dari pencegahan dan penindakan. Dia mengingatkan bahwa skor IPK ditentukan dari berbagai indikator, tidak hanya soal penegakan hukum. 

    Ketua KPK jilid VI itu menyebut aspek politik, demokrasi serta ekonomi di suatu negara juga menentukan skor IPK atau CPI di suatu negara setiap tahunnya. Dia pun menyatakan bahwa kenaikan skor itu perlu disyukuri. 

    “Tentu kita semua mensyukuri bahwa ada perbaikan dari tahun sebelumnya kepada tahun ini. Meskipun dengan segala sesuatu mungkin penyampaian itu dipengaruhi adanya satu sisi yang berpengaruh terhadap peningkatan ini,” ujarnya pada Peluncuran CPI 2024 yahg disiarkan melalui YouTube Transparency International Indonesia (TII), Selasa (11/2/2025). 

    Setyo mengatakan bahwa lembaganya pun memiliki menerbitkan sejumlah indikator pemberantasan korupsi, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center of Prevention (MCP). 

    Perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal itu lalu mengutarakan optimismenya ke depan berdasarkan komitmen pemerintah saat ini terhadap pemberantasan korupsi. 

    “Saya meyakini bahwa dengan statement Presiden Indonesia dari mulai pada saat penyumpahan beliau di Senayan, kemudian dalam rapat intern juga beliau menyampaikan ketegasan tentang masalah pemberantasan korupsi,” ujar Setyo. 

    Meski demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjem) TII Danang Widoyoko menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah hanya meliputi kebocoran uang negara atau APBN. 

    Danang menyoroti pesan pemberantasan korupsi Prabowo yang kerap kali hanya fokus pada kebocoran uang negara. Padahal, dia menyebut korupsi juga banyak bersinggungan dengan konflik kepentingan. 

    “Presiden Prabowo kurang mengerti atau yang disampaikan kurang lengkap atau barangkali bias. Sehingga yang dipahami korupsi itu adalah uang negara yang bocor. Sehingga kemudian pemberantasan korupsi dilakukan dengan menarik uang-uang yang bocor itu tadi, agar kemudian bisa dipakai untuk program-program pemerintah,” kata Danang. 

    Untuk diketahui, skor IPK atau CPI Indonesia sepanjang 2024 naik ke 37 atau dari tahun sebelumnya yakni 34 pada 2023. 

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artiny apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, disiarkan melalui YouTube TII, Selasa (11/2/2025). 

    Sebagaimana diketahui, skor CPI Indonesia sebelumnya mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu. 

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023. 

    Adapun pada 2024, peringkat Indonesia di 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

  • Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 Dapat 37 Poin, Kalah dari Malaysia – Halaman all

    Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 Dapat 37 Poin, Kalah dari Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

    Survei tahunan tersebut dimaksudkan untuk mengukur risiko korupsi sektor publik di sebuah negara.

    Untuk Indonesia, skor IPK RI di tahun 2024 berada pada skor 37. Indonesia menempati urutan 99 dari 180 negara.

    Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko, menyebut skor IPK Indonesia naik 3 poin, dari 2023 yang berada pada skor 34.

    “Ini CPI (corruption perception indeks) Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 ranking 99. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37,” kata Wawan dikutip dari tayangan di YouTube Transparency International Indonesia, Selasa (11/2/2025).

    Wawan mengatakan, terdapat negara di dunia yang memiliki skor IPK yang sama dengan Indonesia.

    “Kita bersama dengan Argentina, kebetulan Argentina ini bagian dari BRICS, bagian dari G20 yang kita sebutkan tadi bahwa masyarakat ekonomi global pun ada angkanya di bawah rata-rata dan ini jadi catatan,” tutur Wawan.

    “Selain itu, ada Ethiopia, Maroko, dan Lesotho. Sehingga skor 30 ini menjadi catatan yang sangat penting,” lanjutnya.

    Wawan bilang mayoritas IPK di negara-negara ASEAN mengalami penurunan. 

    Kata dia, Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Sementara Malaysia stagnan pada skor 50.

    Selain itu, Timor Leste dari skor 43 ke 44, naik satu poin. Vietnam turun satu poin, dari dari skor 41 ke 40. 

    “Indonesia, kita naik dari 34 ke 37. Thailand turun satu poin dari 35 ke 34,” kata Wawan.

    Sementara, Laos mengalami kenaikan 5 poin yang cukup drastis, dari skor 28 ke 33.

    Filipina turun dari skor 34 ke 33. Kamboja turun dari skor 22 ke 21. Terakhir, Myanmar turun dari skor 20 ke 16.

    Lebih lanjut, Wawan tak memungkiri beberapa negara di ASEAN mengalami penghambatan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

    “Hal ini ditandai dengan tadi yang naik ada beberapa Indonesia dan Singapura, tetapi Malaysia stagnan, rata-rata kenaikannya juga, Timor Leste dan Vietnam mendekati rata-rata global dan Asia Facific,” ujarnya.

     

  • Indeks Persepsi Korupsi RI 2024 Naik Tipis ke 37, Masih di Bawah Vietnam

    Indeks Persepsi Korupsi RI 2024 Naik Tipis ke 37, Masih di Bawah Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia sepanjang 2024 naik ke 37 atau dari tahun sebelumnya yakni 34 pada 2023. 

    Hal tersebut berdasarkan temuan Transparency International Indonesia (TII) yang dirilis setiap tahunnya secara global di 180 negara. 

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artinya apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, disiarkan melalui YouTube TII, Selasa (11/2/2025). 

    Sebagaimana diketahui, skor CPI Indonesia sebelumnya mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu. 

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023. 

    Adapun pada 2024, peringkat Indonesia di 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

    Terdapat beberapa negara yang memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Salah satunya adalah Argentina yang sama-sama merupakan anggota BRICS dan G20. Negara-negara lain meliputi Maroko, Ethiopia serta Lesotho. 

    Di Asean, dari segi skor CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Namun, skor Indonesia terpantau naik dari tahun sebelumnya jika dibandingkan sejumlah negara Asean lain. 

    Untuk diketahui, Transparency International (TI) setiap tahunnya merilis skor CPI di 180 negara. Skor itu berdasarkan 13 sumber data stabil dan kredibel dadi 12 lembaga survei. Di Indonesia, skor CPI ditarik dari 9 sumber data.

    Yaitu Bertelsmann Foundation Transformation Index 2024, Economic Intelligence Unit Country Ratings 2024, S&P Global Insights Risk Ratings 2023, IMD World Competitiveness Yearbook 2024, PERC Asia Risk Guide 2024, PRS International Country Risk Guide 2024, Varieties of Democracy Project, World Economic Forum EOS 2024 dan World Justice Project Rule of Law Index 2024.

  • Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Ahli: Libatkan Kantin Sekolah

    Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Ahli: Libatkan Kantin Sekolah

    Jakarta, FORTUNE – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dewi membeberkan bahwa tantangan tersebut antara lain proses produksi, perbedaan dasar makanan pokok antarwilayah Indonesia, tata kelola limbah, dan pengawasan penyelenggaraan secara keseluruhan. Terkait konteks proses produksi termasuk distribusi, lanjut dia, Program MBG menyangkut banyak komponen seperti pemilihan kualitas pangan, pemanfaatan alat masak, sampai kebersihan alat.

    “Sebagian besar permasalahan kurangnya kesegaran atau kadar nutrisi makanan yang diterima oleh penerima manfaat disebabkan oleh proses produksi dilakukan tanpa melibatkan sekolah, terutama kantin sekolah. Akibatnya, tidak sedikit kantin di sekolah mengeluhkan adanya penurunan pendapatan yang diperoleh di sekolah,” tutur Dewi dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1).

    Kemudian soal perbedaan jenis pangan antar wilayah, dia mendorong agar pemanfaatan pangan lokal bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Di samping itu, Dewi menyebut bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program MBG, pemerintah perlu mengevaluasi kekurangan dari program tersebut.

    “Program MBG sebagai program jangka panjang diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan, yang memerlukan kontribusi dan pelibatan semua pihak,” kata dia.

    Libatkan kantin sekolah

    Sementara itu, Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Bidang Kemitraan, Akim Dharmawan mengatakan untuk melibatkan kantin sekolah sebagai mitra penyelenggaraan, maka lingkungan kantin sekolah dan pengelola perlu diberikan pelatihan. Selain itu, diperlukan daya dukung dalam memenuhi standar kualifikasi penyelenggaraan MBG.

    “Permasalahannya, tidak semua kantin disekolah siap dan memenuhi kualifikasi dalam menyelenggarakan makan bergizi gratis, sehingga memang dalam awal pelaksanaan memang harus dilakukan dan diawasi secara terpusat,” jelas Akim.

    Menurut dia, pemanfaatan potensi pangan lokal memerlukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik termasuk dalam pelaksanaan MBG, serta upaya meningkatkan literasi gizi lewat keterlibatan banyak pihak seperti guru, masyarakat lokal, dan tokoh kunci lainnya.

    Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Adita Irawati menyebut dalam pemberian informasi mengenai pangan lokal, hal itu membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam meningkatkan kesadaran literasi gizi. Adapun dalam penyelenggaraannya, terang dia, program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah dibangun oleh pemerintah pada 2024 lalu.

    Sudah ada 245 dapur dan 700 ribu penerima manfaat

    Adita juga menuturkan, hingga kini telah terbentuk 245 dapur dan 700 ribu penerima manfaat dari program MBG.

    “Meskipun masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki, secara umum, program makan bergizi gratis telah dinilai positif oleh sebagian besar masyarakat,” kata dia.

    “Pemerintah juga menerima masukan yang membangun dari beragam pihak dan kerja sama untuk perbaikan program ini ke depan,” imbuh Adita.

  • Oei Hok San, Tionghoa Veteran 45 yang Terlupakan… Nasional 29 Januari 2025

    Oei Hok San, Tionghoa Veteran 45 yang Terlupakan… Nasional 29 Januari 2025

    Oei Hok San, Tionghoa Veteran 45 yang Terlupakan…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mungkin sekarang banyak yang tidak mengetahui siapa sosok
    Oei Hok San
    , Veteran
    Pejuang Kemerdekaan
    1945.
    Dia adalah mantan Tentara Pelajar (TP) di Kediri, Jawa Timur.
    Dilansir dari buku “Tionghoa Dalam
    Sejarah Kemiliteran
    : Sejak Nusantara Sampai Indonesia” (2015), Oei Hok San disebut merupakan sosok yang terlupakan.
    Dalam buku ini digambarkan bahwa
    Veteran Pejuang Kemerdekaan
    itu tengah dalam kondisi memprihatinkan di usia senjanya.
    Buku yang ditulis Iwan Santosa ini menyebutkan bahwa Oei Hok San yang saat itu berusia 86 tahun hanya mengenakan celana rombeng berlubang dengan kemeja lusuh saat ditemui.
    Kakek tua berdarah Tionghoa ini tinggal di gubuk berdinding gedek yang atapnya bocor di sana-sini.
    Gubuk yang disewa itu terletak di sudut Kota Tulung Agung, pelosok Jawa Timur.
    Gubuk yang disewa Oei Hok San itu berada di belakang garasi sebuah perusahaan bus di Kelurahan Kedung Waru, Kecamatan Kedung Waru, Jalan Pahlawan, Kota Tulung Agung.
    Dengan lirih, Oei Hok San menceritakan bahwa terdapat 350-an pejuang yang ditembak mati Belanda di dua buah toko dan sebuah gudang di Tulung Agung.
    Dia bilang, sebanyak 300 pejuang di kota ini yang ditembak mati saat itu merupakan suku Jawa, sementara 50 pejuang lainnya adalah suku Tionghoa.
    Oei Hok San menuturkan, semasa perang kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, banyak pejuang Indonesia yang berasal dari suku Tionghoa.
    Mereka terlibat dalam pertempuran melawan Belanda, baik di garis depan, garis belakang, maupun di daerah pendudukan Belanda.
    Para veteran tersebut dapat ditemui di berbagai daerah Indonesia.
    Dalam pertemuan ini, Oei Hok San pun menceritakan sosok ayahnya, Oei Djing Swan, yang pernah memerintahkan seorang pejuang bernama Tan Bun Yin untuk membalas dendam kematian Dokter Tan Ping Djiang.
    Berdasarkan cerita sang ayah, seorang Mayor KL (Koninklijk Leger) menembak mati Dokter Tan Ping Djiang, yang seorang republiken, lantaran menentang Belanda saat Perang Dunia II terjadi di tahun 1949.
    Sebab, Dokter Tan yang beristrikan seorang perempuan Belanda itu memerintahkan komandan Belanda untuk memberitahukan mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda HJ van Mook bahwa Indonesia dan Asia sudah merdeka.
    Pernyataan ini disampaikan Dokter Tan kepada Komandan Belanda setelah Jepang yang sempat menduduki Indonesia menyerah dari serangan sekutu di Perang Dunia II.
    “Kasih tahu van Mook, Indonesia sudah merdeka. Belanda silakan mundur dari Indonesia,” kata Hok San, menirukan ucapan Dokter Tan Ping Djiang.
    Akibat seruan itu, Dokter Tan pun ditembak mati serdadu Belanda dari Princess Irene Brigade.
    Setelah kematian ini, Mayor Belanda yang memerintahkan eksekusi Dokter Tan ditembak dari jarak dekat di Restoran Baru di dalam Kota Tulung Agung, sebelah barat alun-alun, oleh Tan Bun Yin atas suruhan ayah Hok San.
    Saat Belanda menduduki Tulung Agung, aksi pembersihan terhadap unsur republiken pun terjadi.
    Para pemuda Jawa dan Tionghoa yang berjuang, dikumpulkan di Gudang OTB, Toko Perca, dan Gudang Kobong.
    Mereka diberondong peluru tentara Belanda di sana.
    Meskipun telah berjuang untuk Indonesia, tidak ada sebuah monumen pun didirikan bagi mereka.
    Ardian Purwoseputro, seorang yang aktif membuat dokumenter sejarah di Jawa Timur, mengakui, di kalangan sesepuh TP dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Timur, banyak komandan Tionghoa terlibat dalam perjuangan di garis depan di Front Jawa Timur.
    Perjuangan para veteran pejuang berdirinya Republik Indonesia itu salah satunya berada di Tulung Agung.
    Dalam perjalanan hidupnya, Oei Hok San sempat bergabung dengan Batalyon 507-Sikatan.
    Dia ikut operasi penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon.
    Turunan Tionghoa ini juga ikut dalam perang pemberantasan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Makassar dan Jawa Barat.
    Selain itu, Oei Hok San juga ikut di dalam Operasi Mandala-Trikora untuk merebut Irian Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, target 5.000 dapur MBG hingga presidential threshold

    Politik kemarin, target 5.000 dapur MBG hingga presidential threshold

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (6/1) menjadi sorotan, mulai dari Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025 hingga Gerindra sebut penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis (MBG) di pertengahan 2025.

    Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG, yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

    “Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap, red.), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    DPR dan pemerintah diminta serius tindak lanjuti putusan MK soal PT

    Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti meminta DPR RI dan Pemerintah untuk serius menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT).

    Menurut Felia, revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) harus menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan putusan MK secara eksplisit. Langkah tersebut dinilai penting demi menjaga legitimasi legislasi dan esensi demokrasi.

    Revisi UU Pemilu harus mencantumkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden tanpa membuka ruang multitafsir. Proses revisi ini juga wajib melibatkan pemangku kepentingan seperti partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil agar partisipasi bermakna tercapai,” kata Felia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Istana: Menu-menu makan bergizi gratis dirotasi tiap hari

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyebut menu-menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil dirotasi setiap harinya menyesuaikan ketersediaan bahan baku di daerah masing-masing.

    Hasan menjelaskan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyusun jadwal menu yang berbeda setiap harinya.

    “Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pengamat dorong parpol berbenah usai MK hapus presidential threshold

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal partai setelah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

    Menurut Ninis, sapaan akrabnya, putusan MK tersebut membuka peluang bagi partai politik peserta pemilu mencalonkan sendiri kadernya tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan dengan cara membenahi kelembagaan partai terlebih dahulu.

    “Ini kita punya jarak 3 tahun dari putusan MK dibacakan pada tahun 2025, nanti ke pendaftaran calon peserta Pilpres 2029 pada tahun 2028,” kata Ninis pada webinar yang digelar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, sebagaimana diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kejutan sekaligus harapan.

    “Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu: Penguatan pengawasan partisipatif pemilu penting

    Bawaslu: Penguatan pengawasan partisipatif pemilu penting

    Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas pemilu dan pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan penguatan program pengawasan partisipatif penting dilakukan untuk menjaga integritas pemilu ke depan.

    Menurut Lolly, saat ini implementasi program pengawasan partisipatif telah tumbuh secara signifikan, akan tetapi Bawaslu mencatat tidak semua daerah menjalankan program tersebut secara berkelanjutan.

    “Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas pemilu dan pilkada,” kata Lolly dalam diskusi The Indonesian Forum, yang diselenggarakan The Indonesian Institute, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Lolly mengatakan bahwa pengawasan yang melibatkan lembaga terkait dan masyarakat dapat menciptakan proses pemilihan pemimpin yang lebih baik.

    “Dengan kolaborasi yang solid antara masyarakat dan lembaga terkait, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono menyebut berdasarkan kajian akhir tahun TII, pengawasan partisipatif masih memiliki sejumlah tantangan.

    Misalnya, kata Arfianto, masih adanya perbedaan pemahaman di Bawaslu daerah terkait dengan pengawasan partisipatif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

    “Tantangan lain yang ditemukan dalam kajian TII adalah munculnya sikap pengawas ad hoc yang cenderung money-oriented (berorientasi pada uang) atau sekadar mencari pekerjaan. Kemudian, struktur birokrasi yang hierarkis dan lambat menambah hambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat,” sambung dia.

    Pada diskusi yang sama, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI) dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam dinamika pengawasan pemilu.

    “Misalnya, penggunaan AI untuk mendeteksi hoaks atau pola kampanye negatif yang tersebar luas di media sosial menjadi isu yang semakin penting,” ujar Kaka.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2024

  • TII: Krisis Integritas dan Etik di KPK Sangat Mungkin Berlanjut

    TII: Krisis Integritas dan Etik di KPK Sangat Mungkin Berlanjut

    TII: Krisis Integritas dan Etik di KPK Sangat Mungkin Berlanjut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
     – Transparency International Indonesia (
    TII
    ) menyebut, masalah integritas dan etik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) sangat mungkin berlanjut.

    Campaigner
    TII Dzatmiati Sari mengatakan, beberapa pimpinan dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru memiliki rekam jejak yang problematik.
    “Krisis integritas dan etik sangat mungkin terus berlanjut lantaran para pimpinan dan Dewan Pengawas yang dilantik juga memiliki rekam jejak bermasalah,” ujar Sari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2024).
    Menurutnya, beberapa pimpinan dan anggota
    Dewas KPK
    yang baru pernah disorot publik karena tidak jujur dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
    Selain itu, publik mendapati pimpinan atau anggota Dewas yang laporan harta kekayaannya naik turun dengan tidak wajar.
    “Bahkan ada yang pernah tersandung pada persoalan pidana dan etik, berupa potensi konflik kepentingan,” kata Sari.
    Menurut Sari, sebagai lembaga pemberantas rasuah, KPK mestinya memiliki kapasitas, integritas, independensi, politik, dan rekam jejak yang baik.
    Sejumlah aspek itu menjadi nilai dasar yang tidak lagi bisa ditawar, terlebih ketika KPK dilanda problem internal baik persoalan independensi organisasi, kapasitas dalam membongkar korupsi, hingga persoalan etik yang menyandung pimpinan.
    Potensi kurangnya kualitas pimpinan lembaga itu dinilai bisa membuat KPK terus didera persoalan internal.
    Sementara itu, KPK dalam beberapa tahun terakhir KPK menghadapi persoalan internal, seperti kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) sendiri, pencurian barang bukti, hingga penyidik yang menjadi makelar kasus.
    “Potensi absennya
    tone from the top
    ini, akan terus menggerus integritas kelembagaan KPK itu sendiri,” tutur Sari.
    Pimpinan KPK periode 2019-2024 dilanda berbagai kasus etik hingga pidana.
    Ketua KPK Firli Bahuri misalnya, tersandung etik hingga disanksi berat dan akhirnya menjadi tersangka pemerasan.
    Wakilnya yang bernama Lili Pintauli Siregar juga tersandung etik lantaran diduga menerima gratifikasi dari pihak PT Pertamina. Namun, ia mengundurkan diri sebelum disidang.
    Pengganti Lili, Johanis Tanak juga sempat disidang etik karena menjalin komunikasi dengan pihak berperkara.
    Namun, Dewas mengaku tak mengantongi bukti lantaran Tanak menolak menyerahkan ponselnya.
    Terbaru, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga disanksi melanggar etik karena menggunakan pengaruhnya untuk meminta pejabat Kementerian Pertanian memutasi salahs atu pegawai.
    Saat ini, lima pimpinan KPK dan lima anggota Dewas KPK yang baru di Istana pada Senin (16/12/2024).
    Kelima pimpinan KPK itu yakni Komjen Setyo Budiyanto (polisi) sebagai Ketua KPK, serta empat wakil ketua KPK yakni Fitroh Rohcahyanto (jaksa), Johanis Tanak (mantan jaksa), Ibnu Basuki Widodo (hakim) , dan Agus Joko Pramono (BPK).
    Adapun lima anggota Dewas KPK yakni adalah Wisnu Baroto (eks staf ahli Jaksa Agung Muda bidang Pidana umum), Benny Jozua Mamoto (eks pimpinan Komisi Kepolisian Nasional), Gusrizal (hakim), Sumpeno (hakim), dan Chisca Mirawati (profesional bidang kepatuhan keuangan).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.