NGO: Survei Indikator

  • Gebrakan Awal Presiden Prabowo Diapresiasi Masyarakat

    Gebrakan Awal Presiden Prabowo Diapresiasi Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik Citra Institute Efriza mengungkapkan gebrakan awal Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan sejak dilantik 20 Oktober 2024 lalu mendapatkan apresiasi masyarakat Indonesia. Gebrakan tersebut mulai dari pembekalan Hambalang, retret Magelang hingga berbagai imbauan Prabowo agar para menteri Kabinet Merah Putih langsung bekerja, tidak korupsi hingga arahan memanfaatkan mobil produksi lokal.

    “Beberapa langkah dan gebrakan awal Presiden Prabowo sudah banyak menuai apresiasi publik, seperti mengumumkan susunan kabinetnya di hari yang sama saat dilantik menjadi presiden, memberikan pembekalan selama 3 hari di Lembah Tidar,” ujar Efriza kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

    Prabowo, kata Efriza, juga mewajibkan menteri dan wakil menteri untuk memakai mobil dinas produksi dalam negeri Maung dari Pindad. Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan menteri dari parpol untuk tidak mencuri uang APBN, serta berkomitmen langsung tancap gas bekerja setelah pembekalan di Hambalang dan Magelang selesai.

    “Langkah-langkah Prabowo Subianto ini seolah ingin menjawab tingkat kepercayaan dan ekspektasi publik yang sangat besar terhadap pemerintahannya, sebagaimana tercermin dalam survei Indikator Politik yang menyatakan bahwa 85,3% masyarakat Indonesia yakin Prabowo akan bisa membawa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik,” ungkap dia.

    Di tengah gebrakan Prabowo tersebut, kata Efriza, muncul berbagai kritikan yang tidak objektif dan mengada-ada. Dia mencontohkan kritik terkait kegiatan retret di Magelang yang dipandang sebagai upaya pengembalian pemerintahan yang militeristis seperti era Soeharto. 

    “Cara ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dunia dan terbukti sangat efektif. Pengorganisasian cara militer adalah model yang diakui menjadi yang terapi, terbaik dan dan termodern di dunia,” tandas dia.

    Efriza menilai kritikan di negara demokrasi sangat penting dan bisa menjadi vitamin. Hanya saja, kata dia, kritikan tersebut diarahkan pada hal-hal yang substansial, bukan karena perbedaan pilihan politik atau suka dan tidak suka.

  • Hasil Survei Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Dominasi Basis Santri
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        30 Oktober 2024

    Hasil Survei Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Dominasi Basis Santri Bandung 30 Oktober 2024

    Hasil Survei Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Dominasi Basis Santri
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebulan menjelang pemungutan suara
    Pilkada Jawa Barat
    2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
    Dedi Mulyadi

    Erwan Setiawan
    menunjukkan keunggulan signifikan dalam hasil survei di basis santri, khususnya di wilayah Priangan Timur dan Pantai Utara (Pantura).
    Di Kabupaten Garut, hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik menunjukkan bahwa pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, nomor urut 4, meraih elektabilitas sebesar 80,7 persen.
    Mereka diikuti oleh pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina, yang memperoleh 9 persen.
    Pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, hanya mendapatkan 4,8 persen, sementara pasangan nomor urut 2, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, memperoleh 1,4 persen.
    Sebanyak 4,1 persen responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan.
    Hasil survei serupa juga dirilis oleh Saiful Mujani Research di Kota Tasikmalaya, yang merupakan bagian dari wilayah Priangan Timur.
    Di sini, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan kembali unggul dengan elektabilitas 75,3 persen, diikuti oleh pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina dengan 9,8 persen dan pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 8,3 persen.
    Pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja hanya memperoleh 1,2 persen, sementara 5,4 persen responden belum menentukan pilihan.
    Indikator Politik juga melakukan survei di Kabupaten Tasikmalaya, di mana Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan mencatatkan elektabilitas 75,5 persen.
    Pasangan Acep Adang-Gitalis Dwi Natarina mengikuti dengan 13,3 persen, sementara pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie meraih 4,8 persen dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja hanya 2,7 persen.
    Sebanyak 3,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan.
    Di wilayah Pantura, khususnya Kabupaten Karawang, survei Indikator Politik menunjukkan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul dengan angka 88,2 persen.
    Elektabilitas pasangan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tiga pasangan lainnya, yang berada di bawah 5 persen: Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie 4,1 persen, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina 3,8 persen, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja 1,4 persen.
    Sebanyak 2,5 persen responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan.
    Lembaga survei LSI Denny JA juga merilis hasil survei di Kabupaten Purwakarta, yang merupakan basis pendukung Dedi Mulyadi.
    Pasangan nomor urut 4 tersebut mendapat 88,9 persen, diikuti oleh Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 6,6 persen, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja 0,9 persen, dan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina 0,5 persen.
    Responden yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan mencapai 3,1 persen.
    Di Kabupaten Bogor, yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak di Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan meraih elektabilitas 72 persen.
    Mereka diikuti oleh Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 9,5 persen, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina 4,3 persen, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja 1,4 persen.
    Sebanyak 12,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan.
    Data survei ini dihimpun dari periode 15-25 Oktober 2024 dengan jumlah responden rata-rata sekitar 400 orang.
    Direktur Indikator Politik, Fauny Hidayat, mengungkapkan bahwa tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi tidak terlepas dari faktor popularitasnya yang mencapai 90 persen.
    “Bagaimana orang mau pilih kalau tidak kenal. Maka semakin populer, semakin besar peluang untuk dipilih,” ujar Fauny saat dihubungi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei Indikator Politik: Supian Suri Lebih Populer dari Imam Budi Hartono pada Pilkada Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Oktober 2024

    Survei Indikator Politik: Supian Suri Lebih Populer dari Imam Budi Hartono pada Pilkada Depok Megapolitan 30 Oktober 2024

    Survei Indikator Politik: Supian Suri Lebih Populer dari Imam Budi Hartono pada Pilkada Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Calon wali kota Depok nomor urut 2 Supian Suri menjadi sosok paling populer dibandingkan kontestan lain pada
    Pilkada Kota Depok
    2024.
    Hal itu terlihat dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 3-12 Oktober 2024.
    Berdasarkan hasil survei yang dirilis Rabu (30/10/2024), sebanyak 70 persen responden mengaku mengenal sosok Supian. Dari jumlah tersebut, sekitar 83,5 persen menyukainya.
    Tingkat popularitas Supian itu mengungguli calon wali kota Depok pesaingnya, Imam Budi Hartono.
    Menurut survei yang sama, sebanyak 68,3 persen responden mengetahui sosok Imam. Sementara, sebanyak 79,4 persen responden mengaku suka dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
    Sementara, sebanyak 54,1 persen responden mengaku mengenal calon wakil wali kota pendamping Imam, Ririn Farabi Arafiq. Lalu, responden yang menyukai Ririn sebanyak 79,4 persen.
    Selanjutnya, calon wakil wali kota pendamping Supian, Chandra Rahmansyah, dikenal sebanyak 24,6 persen responden. Dari jumlah tersebut, 83,3 persen menyukai Chandra. 
    “Saat ini, tingkat popularitas Supian Suri berada di posisi atas (70 persen), diikuti Imam Budi Hartono (68,3 persen), Ririn Farabi Arafiq (54,1 persen), dan Chandra Rahmansyah (24,6 persen),” ungkap Direktur Utama Indikator Politik Indonesia Fauny Hidayat dalam keterangannya, Rabu.
    Fauny mengatakan, popularitas merupakan hal dasar dalam politik elektoral. Menurutnya, pemilih tidak mungkin memilih calon kepala daerah yang tidak dikenal.
    “Populer juga belum tentu dipilih jika ada calon lain yang lebih disukai. Oleh karena itu, populer saja tidak cukup, citra personal calon juga harus positif,” ujar Fauny.
    Sebagai informasi, survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 3-12 Oktober 2024. Survei melibatkan 400 warga Depok yang dipilih menggunakan metode
    multistage random sampling.
    Responden yang dipilih adalah yang mempunyai hak pilih dalam pilkada, yakni yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah.
    Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Melalui metode itu, toleransi kesalahan atau
    margin of error
     survei kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik

    Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik

    Ilustrasi – Kejaksaan Agung (ANTARA FOTO)

    Survei Indikator: Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 22:15 WIB

    Elshinta.com – Lembaga survei Indikator mencatat Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

    Berdasarkan survei pada 10-15 Oktober 2024, Kejagung berada di urutan ketiga setelah institusi presiden dan TNI. Kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 75 persen, paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

    “Kalau kita cek, TNI masih paling tinggi yang dipercaya (96 persen), disusul institusi presiden sekitar 86 persen, kemudian Kejaksaan Agung 75 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara daring yang dipantau dari Jakarta, Minggu.

    Di bawah Kejagung, pengadilan memiliki tingkat kepercayaan publik sekitar 73 persen, Polri 69 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 68 persen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 persen.

    Sementara itu, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, mengapresiasi capaian Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Menurut dia, bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah menyatakan soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

    “Jaksa Agung itu bagus, bilang kalau memberantas korupsi harus dari kepalanya. Orang nomor satunya. Saya pikir kalau seorang Jaksa Agung bisa ngomong begitu, kita para menteri juga harus bisa memberi contoh itu,” kata Maurarar yang juga hadir secara daring mengikuti rilis survei tersebut.

    Adapun dalam survei tersebut, jumlah sampel sebanyak 1200 orang dengan asumsi metode simple random sampling. Ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

    Sumber : Antara