Xcloud.id

NGO: PMI

  • Susanti TKW Harus Bayar Rp 40 M Lepas dari Hukuman Mati, Menteri P2MI: Anggaran Pemerintah Tak Cukup

    Susanti TKW Harus Bayar Rp 40 M Lepas dari Hukuman Mati, Menteri P2MI: Anggaran Pemerintah Tak Cukup

    TRIBUNJATIM.COM – Kasus TKW Arab Saudi yang bernama Susanti divonis hukuman mati kian menjadi sorotan.

    Susanti divonis hukuman mati setelah terlibat kasus pembunuhan anak majikannya di Arab Saudi.

    Menanggapi kasus tersebut, Menteri P2MI mengatakan ada dana yang harus dikucurkan.

    Dana tersebut diperuntukkan membeaskan Susanti dari hukuman mati yang sudah ditetapkan di Arab Saudi.

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, butuh uang minimal Rp 40 miliar untuk membebaskan Susanti binti Mahfudin (22).

    Susanti adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mendapatkan hukuman mati di Riyadh, Arab Saudi.

    Angka tersebut diperoleh usai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan negosiasi dengan pihak Arab Saudi.

    “Kalau menurut teman-teman Kementerian Luar Negeri Minimal di angka Rp 40 miliar,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

    Karding mengatakan, kasus yang menjerat Susanti di Arab Saudi memang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

    Oleh karena itu, menurut dia, cara yang bisa dilakukan untuk membebaskan Susanti adalah dengan membayar.

    Namun, anggaran pemerintah belum cukup untuk membebaskan Susanti.

    “Kementerian Luar Negeri sudah berupaya melakukan nego dan juga sudah mengumpulkan anggaran tapi anggarannya belum cukup,” ujar Karding.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap pemerintah bisa mengulur waktu guna mencari dana untuk membebaskan Susanti.

    “Mudah-mudahan ini bisa kita delay sambil kita cari biaya untuk membebaskan. Karena itu, harus kalau sudah model begitu di Arab harus membayar dengan harga tertentu,” kataya.

    Ilustrasi garis polisi. (KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

    Diketahui, Susanti berangkat ke Riyadh, Arab Saudi, untuk menjadi TKW pada Januari 2009 melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Antara Indosadia yang beralamat di Jakarta.

    Namun, Susanti dituduh telah membunuh anak majikannya hingga meninggal dunia. Dia pun terancam hukuman mati di Riyadh.

    “Kami keluarga di Karawang sangat khawatir atas munculnya kabar Susanti yang mendapat ancaman hukuman mati. Apalagi, saat ini anak saya itu dikabarkan sedang ditahan pihak kepolisian Riyadh,” kata orang tua Susanti, Mahfudin, di Karawang pada 2 Januari 2012.

    Mahfudin mengaku kabar ancaman hukuman mati terhadap Susanti baru diketahui setelah pihak keluarga mendapat surat dari Kemenlu tertanggal 11 Oktober 2011.

    Pihak keluarga di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, sangat kaget dan terpukul setelah mengetahui kabar tersebut.

    Dalam surat bernomor 04149/WNI/10/2011/65/ yang ditujukan kepada orang tua Susanti, disebutkan bahwa Susanti kini sedang ditahan pihak kepolisian Dawadhi, Riyadh, Arab Saudi, dan terancam hukuman mati atas tuduhan membunuh anak majikannya.

    “Seharusnya Susanti sudah pulang pada Januari 2011. Tetapi ternyata tidak bisa kembali ke Indonesia karena tertimpa musibah dan harus menghadapi kasus hukum di Riyadh itu,” kata Mahfudin.

    Kehidupan TKW lain yang disoroti belakangan ini juga terungkap ke publik.

    Seorang TKW terpaksa sahur di toilet karena dilarang oleh majikan untuk berpuasa.

    TKW itu lantas memiliki siasat dengan cara membersihkan toilet malam hari.

    Ini sebagai siasat agar TKW bisa menjalani puasa dengan sahur di toilet saat bersih-bersih.

    Kisah TKW yang bekerja di Taiwan ini lantas menjadi sorotan.

    Cerita kerasnya mengadu nasib di luar negeri dibagikan akun TikTok Nyi Plorok.

    Lewat akun pribadinya, dia merekam situasi dan kondisi pekerjaan yang dijalankan di sana.

    Bekerja sebagai asisten rumah tangga, Nyi Plorok membagikan momen ketika dia tengah membersihkan toilet.

    Dia membersihkan toilet malam hari bukan tanpa alasan.

    Nyi Plorok melakukannya rupanya sebagai salah satu alibi.

    Dia membersihkan toilet malam hari adalah salah satu trik mengelabui majikannya yang melarang Nyi Plorok berpuasa.

    Untuk menyiasati aturan larangan tersebut, Nyi Plorok rela membersihkan toilet malam hari sambil santap sahur.

    “Tempat persembunyian andalan,” ujarnya dikutip dari Tribun Bogor, Rabu (12/3/2025).

    SAHUR DI TOILET – Kisah pilu Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia yang bekerja di Taiwan menjadi sorotan publik. Dia dilarang berpuasa oleh majikannya dan memilih sahur sembunyi di toilet. (Tangkapan layar TikTok Nyi Plorok)

    Dalam video tersebut, tampak TKW itu santap sahur dengan ala kadarnya.

    Terlihat pula dia telah menyiapkan botol minum berwarna hitam dengan ukuran besar.

    Meski situasi dan kondisi sulit, TKW asal Indonesia tersebut tak menggugurkan kewajibannya menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

    Sementara itu, Nyi Plorok sempat membalas komentar dukungan yang ditujukan kepadanya.

    Tampak salah satu akun meneteskan air mata dengan kisah pilu yang dialami Nyi Plorok.

    “Mbak semoga Allah lembutkan hati Ama yang Mbak jaga, agaar Mbak bisa ibadah dengan tenang dan khidmat ya,” tulis riyasulasno.

    “Aku Nangis loh mbak Lihat Viti Mu, Kadang aku yg kurang Bersyukur Udah Di Kasih Majikan Yg Ngizinin puasa Sahur Buka Loss, Tapi masih Aja gerutu,” tulis Nila Moon.

    Dalam balsan komentar tersebut, Nyi Plorok menyebutkan jika majikannya di Taiwan tidak suka dengan hal-hal tertentu.

    “Amaku paling gak suka orang pakek jilbab.apalagi liet pakek mukena,” jelas Nyi Plorok.

    “Mbaaaaak mbaaaak, aku udh d wanti2 sama bos jgn smpek puasa,” sambungnya.

    Sementara itu, Nyi Plorok pun mengaku jika menunaikan salat dengan sembunyi-sembunyi.

    “Aku boleh sholat tp gak boleh sampek nenek tau mbak.jdi nunggu orangnya tdr baru bisa sholat,itu juga sembunyi2,” ungkapnya.

    SAHUR DI TOILET – Tangkapan layar video viral TKW di Taiwan terpaksa santap sahur di toilet karena majikan melarang dirinya berpuasa. TKW itu lantas membuat siasat dengan membersihkan toilet tiap malam hari agar bisa sahur, Kamis (13/3/2025). (TikTok/akutea5)

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Menyerap Kebijaksanaan dari Seorang Mentor

    Menyerap Kebijaksanaan dari Seorang Mentor

    loading…

    Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan berbuka puasa bersama dengan eks Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla alias JK di kediamannya kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025) petang. FOTO/INSTAG

    JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan berbuka puasa bersama dengan eks Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla alias JK di kediamannya kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025) petang. Menurut Anies, momen itu bukan sekadar perjamuan tapi kesempatan menyerap pengalaman dari sang mentor.

    Buka puasa bersama JK dibagikan Anies melalui laman Instagram pribadi miliknya. Ia mengaku terhormat bisa duduk berdampingan dengan JK sebagai sosok pencari solusi dan memberi manfaat.

    “Alhamdulillah, senja itu menjadi saksi sebuah perjumpaan yang penuh makna, bersilaturahmi ke kediaman Bapak Jusuf Kalla untuk berbuka bersama. Sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan, bisa duduk berdampingan dengan beliau, seorang negarawan, pemimpin yang tak hanya berpikir strategis, tetapi juga bertindak dengan ketulusan. Sosok yang selalu bergerak, mencari solusi, dan menghadirkan manfaat,” tulis Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Sabtu (15/3/2025).

    Anies manambahkan pertemuan itu bukan sekedar perjamuan biasa melainkan menyerap pengalaman dari seorang mentor lintas generasi itu. Ia menyebut sesekali membahas masa depan dan ikhtiar membangun negeri.

    “Malam itu bukan sekadar perjamuan, tetapi juga perbincangan yang kaya akan hikmah. Berbagi cerita, mendengar pengalaman, dan menyerap kebijaksanaan dari seorang mentor yang telah menempa banyak generasi. Bersama para tokoh lain, dari mereka yang telah matang dalam pengalaman hingga generasi lebih muda muda yang penuh energi, kami merajut dialog tentang masa depan, tentang ikhtiar membangun negeri,” ucapnya.

    “Terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla dan keluarga atas jamuan yang penuh kehangatan, atas ilmu yang senantiasa mengalir, dan atas inspirasi yang tak pernah padam,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Anies mendoakan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu senantiasa diberi kesehatan dan kebahagian. Ia berharap silahturahmi ke depan terus terjaga dan membawa keberkahan.

    “Kami semua mendoakan, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi beliau, agar terus menjadi suluh bagi perjalanan bangsa. Dan sebagaimana selama ini, silaturahmi itu tak sekadar pertemuan, tetapi juga menjadi simpul kebersamaan yang terus terjaga, membawa keberkahan, menguatkan langkah, dan menyemai harapan bagi Indonesia,” katanya.

    (abd)

  • Penuhi Kebutuhan Bulan Ramadhan, Kemenperin Dorong Harga Bahan Pokok di Bawah HET – Halaman all

    Penuhi Kebutuhan Bulan Ramadhan, Kemenperin Dorong Harga Bahan Pokok di Bawah HET – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebutuhan bahan pokok di masyarakat cenderung mengalami peningkatan pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. 

    Sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau, pemerintah mendorong pendistribusian bahan pokok termasuk minyak goreng, dengan jumlah dua kali lipat dari biasanya.

    “Atas instruksi Bapak Presiden dan juga hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), jumlah distribusi bahan pokok yang biasanya 250 ribu ton, bulan Ramadhan ini jadi 500 ribu ton,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika pada penutupan Bazar Ramadhan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenperin di Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    Putu menjelaskan, pemerintah juga mendorong Bulog, ID FOOD, bekerja sama dengan PT Telkom untuk menyebarkan bahan pokok, sehingga dapat memperpendek rantai distribusi. 

    “Semakin pendek rantainya, maka harga akan bisa diturunkan. Mudah-mudahan langkah ini dapat membantu masyarakat. Kita sangat berharap minyak goreng yang diterima oleh konsumen bisa di bawah harga eceran,” ujar Putu.

    Di samping itu, sektor manufaktur Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan optimisme sejak awal tahun 2025. Pada bulan Februari 2025, nilai Purchasing Manager Index (PMI) tercatat 53,6, naik signifikan 1,7 poin dibanding Januari 2025.

    Demikian juga Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat 53,15 di bulan Februari 2025. Tingginya optimisme industri di bulan Februari 2025 tersebut tidak terlepas pula dari peningkatan permintaan produk-produk industri di bulan Ramadhan dan persiapan Lebaran.

    Karenanya, selain menjaga harga bahan pokok, Kementerian Perindustrian juga berupaya memastikan ketersediaan stok pasar dan mendistribusikan produk dalam negeri dengan harga terjangkau melalui penyelenggaraan Bazar Ramadhan “Belanja Murah, Rezeki Berlimpah di Bulan Penuh Berkah”. 

    Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh DWP Kemenperin. 

    Selama tiga hari pelaksanaan bazar pada 11-13 Maret 2025, tercatat jumlah transaksi uang yang beredar mencapai Rp600 juta.

  • 193 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Tanah Air

    193 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Tanah Air

    Tangerang, Beritasatu.com – Sebanyak 193 warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

    “Ini adalah gelombang kedua yang tiba hari ini. Sebelumnya, sebanyak 545 WNI telah dipulangkan sekitar seminggu yang lalu. Masih ada sekitar 468 orang yang menunggu pemulangan, dari total 1.206 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan khusus dari Jeddah,” ujar Karding di Bandara Soekarno-Hatta.

    Karding mengungkapkan mayoritas WNI yang dideportasi dari Arab Saudi merupakan pekerja migran non-prosedural. Pasalnya, Indonesia telah memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi sejak 2015.

    “Kebijakan moratorium sudah berlaku sejak 10 tahun lalu, yang berarti tidak ada kerja sama penempatan tenaga kerja dengan Arab Saudi. Dengan demikian, siapa pun yang berangkat sejak 2015 pasti melalui jalur tidak resmi,” jelas Karding.

    Ia menambahkan sebagian besar pekerja migran non-prosedural menggunakan visa ziarah, visa umrah, atau visa turis untuk masuk ke Arab Saudi dan kemudian bekerja secara ilegal.

    Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Karding memastikan 193 WNI yang baru tiba akan mendapatkan tempat penampungan sementara sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    “Bagi yang tidak dijemput keluarga, mereka akan ditampung di fasilitas dekat bandara. Selanjutnya, pemerintah akan mengatur kepulangan mereka ke kampung halaman, baik melalui pendampingan langsung maupun fasilitas transportasi yang disediakan,” ungkapnya.

    Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kesehatan para WNI yang dideportasi dari Arab saudi, serta apakah mereka mendapatkan perlakuan tidak layak selama bekerja di sana.

  • Mengapa Pemerintah Mau Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi?

    Mengapa Pemerintah Mau Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi?

    Mengapa Pemerintah Mau Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mencabut
    moratorium
    pengiriman
    pekerja migran Indonesia
    (PMI) ke
    Arab Saudi
    .
    Menteri
    Perlindungan Pekerja Migran
    Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam kunjungan Karding ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (14/3/2025), salah satu yang dibahas adalah untuk membuka kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.
    Karding mengungkapkan, salah satu fokus dalam pertemuannya adalah mengenai
    desk
    perlindungan pekerja migran
    yang telah dibentuk.
    “Kedua, tentang rencana kami untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang selama ini kita ketahui bersama bahwa sedang ada proses moratorium,” kata Karding di Kompleks Istana.
    Setelah melaporkan rencananya kepada Presiden Prabowo, Karding menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuannya.
    Bahkan, Prabowo meminta agar Karding menyiapkan skema pelatihan dan penempatan bagi para pekerja yang akan dikirim ke Arab Saudi.
    “Kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju, dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya serta penempatannya,” ujar Karding.
    Indonesia telah memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi sejak tahun 2015.
    Kebijakan tersebut diambil karena perlindungan bagi pekerja migran di Arab Saudi dinilai masih minim.
    “Kenapa kami melakukan moratorium? Karena perlindungannya sangat minim,” tegas Karding.
    Namun, saat ini Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut moratorium tersebut, seiring dengan perbaikan perlindungan pekerja migran di Arab Saudi.
    Karding menambahkan, Arab Saudi kini berencana untuk menjamin gaji minimum, serta memberikan asuransi kesehatan dan jiwa kepada pekerja migran.
    “Misalnya, mereka menjamin gaji minimal di angka 1.500 real, dan menyediakan perlindungan seperti asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan. Kami akan melakukan integrasi data agar yang unprocedural bisa terkontrol,” jelasnya.
    Ia menambahkan bahwa data yang tidak sesuai prosedur nantinya akan tetap tercatat dan dikontrol bersama.
    Selain itu, ia menjelaskan, data tersebut akan diintegrasikan dengan sistem yang mereka miliki agar pengelolaan ke depannya menjadi lebih baik.
    Alasan lainnya, selama moratorium berlaku tetap ada pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi secara ilegal.
    Karding mencatat, setiap tahunnya sekitar 25.000 orang PMI berangkat ke Arab Saudi tanpa prosedur yang benar.
    “Sampai sekarang memang sejak dimoratorium, sampai sekarang itu ada satu hal yang merisaukan kita karena ada 25.000 minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ungkap dia.
    Dengan adanya pencabutan moratorium, Karding berharap Indonesia dapat meningkatkan pendapatan devisa dari pengiriman PMI. Ia memperkirakan ada potensi devisa mencapai Rp 31 triliun.
    “Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kami bisa menempatkan 600.000 lebih,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Karding menyampaikan, pihak otoritas di Arab Saudi telah menjanjikan penerimaan 600.000 pekerja migran dari Indonesia setelah moratorium dicabut.
    Dari jumlah tersebut, sekitar 400.000 akan ditempatkan sebagai pekerja domestik, dan 200.000 di sektor formal.
    “Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000
    job order
    untuk pekerja dari Indonesia,” kata Karding.
    Karding menjelaskan, pembicaraan mengenai pencabutan moratorium ini telah dilakukan antara kedua negara.
    Indonesia dan Arab Saudi segera akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk resmi mengatur pengiriman pekerja migran.
    “MoU ini akan ditandatangani di Jeddah dalam waktu dekat. Kami harap moratorium bisa dicabut di bulan Maret, dan jika semua berjalan lancar, pemberangkatan pertama bisa dilakukan pada bulan Juni 2025,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 5 News: Skandal Kapolres Ngada hingga Semesta Ramadan BTV

    Top 5 News: Skandal Kapolres Ngada hingga Semesta Ramadan BTV

    Jakarta, Beritasatu.com – Skandal Kapolres Ngada mencabuli anak terungkap, serta Indonesia mengirim 600.000 tenaga kerja seusai moratorium ke Arab dicabut menjadi top 5 news sepanjang Jumat (14/3/2025).

    Berita lainnya yang tidak kalah menarik, yaitu Wakil Menteri Agama (Wamenag) R Muhammad Syafi’i berharap Semesta Ramadan rutin digelar BTV hingga Baim Wong enggan rujuk dengan Paula Verhoeven. 

    Top 5 news Beritasatu.com:

    1. Skandal Kapolres Ngada Cabuli Anak Terungkap 

    Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap kronologi kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang menyeret Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi menjelaskan, kasus ini mencuat setelah pihaknya menerima surat dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Surat bertanggal 22 Januari 2025 itu diterima Ditreskrimum Polda NTT sehari setelahnya, pada 23 Januari 2025.

    2. Wamenag Harap Semesta Ramadan Rutin Digelar BTV

    Wamenag R Muhammad Syafi’i resmi membuka event Semesta Ramadan 2025 bersama BTV yang digelar di Masjid At Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).

    Dalam sambutannya, Muhammad Syafii mengucapkan terima kasih pada B-Universe karena menyelenggarakan event ini sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat, memberikan hiburan dan memeriahkan pada Ramadan 2025.

    3. Indonesia Kirim 600.000 Tenaga Kerja Seusai Moratorium ke Arab Dicabut

    Top 5 news berikutnya, yaitu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berencana mengirimkan sekitar 600.000 tenaga kerja migran ke Arab Saudi setelah kebijakan moratorium penempatan pekerja ke negara tersebut nanti resmi dicabut.

    Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding mengungkapkan rencana tersebut seusai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).

    4. Mendag Ungkap Penyebab Pasar Tradisional Sepi Jelang Lebaran 2025

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui pasar tradisional saat ini cenderung tidak terlalu ramai, terutama menjelang Lebaran 2025. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Pasar Tomang Barat, Jakarta pada Jumat (14/3/2025).

    Saat berdialog dengan pedagang, beberapa di antaranya mengeluhkan tren pengunjung pasar mengalami penurunan, yang diduga akibat daya beli masyarakat menurun.

    5. Baim Wong Enggan Rujuk dengan Paula Verhoeven

    Selebritas Baim Wong memberikan indikasi rumah tangganya dengan Paula Verhoeven bakal berakhir di pengadilan agama. Hal tersebut tersebut terungkap melalui rekaman percakapan mereka yang beredar di media sosial (medsos).

    Baim Wong mengungkapkan, dirinya sudah tidak lagi memiliki perasaan cinta kepada Paula Verhoeven sehingga ia memutuskan untuk tetap melanjutkan perceraiannya.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com pada Jumat (14/3/2025) yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • Pemerintah Kebingungan Cari Uang Rp 40 Miliar Buat Tebus Susanti yang Terancam Hukuman Mati di Arab – Halaman all

    Pemerintah Kebingungan Cari Uang Rp 40 Miliar Buat Tebus Susanti yang Terancam Hukuman Mati di Arab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ada kabar terbaru dari nasib Susanti binti Mahpudin, tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikarang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terancam hukuman mati di Arab Saudi. 

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkap kasus Susanti sudah inkrah oleh pengadilan seusai divonis membunuh anak majikan oleh pengadilan.

    Karding mengatakan hanya ada satu cara agar Susanti bisa terbebas dari hukuman mati. Yakni, pemerintah harus menebus dengan minimal Rp40 miliar.

    “Itu sudah inkrah. Yang bisa kita lakukan adalah membayar. Kalau menurut teman-teman Kementerian Luar Negeri minimal Rp 40 miliar,” ujar Karding di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/3/2025) sore.

    Karding menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah berupaya untuk mengumpulkan uang demi menebus Susanti dari jeratan hukuman mati. Akan tetapi, uang yang dikumpulkan tidak mencukupi.

    “Kementerian Luar Negeri sudah berupaya melakukan nego dan sudah mengumpulkan anggaran tapi belum cukup,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Karding menambahkan pemerintah juga sedang berupaya agar menunda agar Susanti tidak langsung dieksekusi di Arab. Nantinya, pemerintah sembari mencari biaya untuk bisa membebaskan Susanti

    “Mudah-mudahan ini bisa kita delay sambil kita cari biaya untuk membebaskan. Kalau model begitu di Arab harus membayar dengan harga tertentu,” jelasnya.

    “Semoga ya kita usahakan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Susanti binti Mahpudin, tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terancam hukuman mati di Arab Saudi. Dia divonis membunuh anak majikan oleh pengadilan pada 20 April 2011 lalu.

    Informasi mengenai vonis Susanti terlambat diketahui karena pihak berwenang terlambat menyampaikan salinan putusan. Sidang vonis digelar 20 April 2011, namun salinan putusan baru disampaikan ke Kedutaan Besar RI lima bulan kemudian atau September 2011.

    Pihak keluarga di Karawang juga baru mengetahui kabar itu akhir Desember 2011. Sejak keberangkatan Susanti ke Arab Saudi tahun 2008, keluarga tidak menerima kabar, baik surat maupun telepon. 

    Bersama Dinas Tenaga Kerja Karawang, keluarga akhirnya melacak keberadaan Susanti ke perusahaan penyalur dan instansi terkait di Jakarta.

    Susanti divonis hukuman mati karena tuduhan membunuh anak majikan. Dia tidak didampingi pengacara dan mengaku dipaksa membunuh anak majikannya. 

    Menurut pengakuan Susanti, anak majikannya yang berusia 13 tahun sebenarnya tewas karena gantung diri.

     

     

  • Prabowo setujui moratorium penempatan pekerja ke Arab Saudi dicabut

    Prabowo setujui moratorium penempatan pekerja ke Arab Saudi dicabut

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo setujui moratorium penempatan pekerja ke Arab Saudi dicabut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui moratorium kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi segera dicabut mengingat adanya potensi devisa yang masuk ke Indonesia mencapai Rp31 triliun.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, guna membahas dibukanya kembali kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

    “Pesannya supaya segera dicabut saja karena peluangnya sangat besar. Devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun,” kata Karding saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Karding menjelaskan bahwa potensi devisa remitansi yang masuk mencapai Rp31 triliun dari penempatan sekitar 600 ribu orang pekerja migran ke Arab Saudi.

    Pengiriman pekerja ke Arab Saudi itu terdiri atas 400 ribu orang pekerja domestik lingkungan rumah tangga dan 200 ribu hingga 250 ribu orang dari pekerja formal.

    Pengiriman pekerja migran Indonesia itu akan disahkan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam waktu dekat di Jeddah, Arab Saudi.

    Kemudian untuk pemberangkatan tahap awal pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dilakukan mulai pada Juni mendatang dengan kuota yang nantinya disesuaikan dari pemerintah Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto, usai mendapatkan laporan ini, pun meminta untuk segera disiapkan skema pelatihan untuk pekerja.

    “Beliau alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya sekaligus penempatannya nanti. Kami akan sampaikan lagi laporan kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” kata Karding.

    Moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kebijakan itu dilakukan karena adanya penyelundupan sedikitnya 25 ribu orang pekerja setiap tahun yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal atau nonprosedural.

    Sumber : Antara

  • RI Mau Kirim Lagi PMI ke Arab Saudi: Gaji Rp6 Juta, Bonus Umroh Sekali

    RI Mau Kirim Lagi PMI ke Arab Saudi: Gaji Rp6 Juta, Bonus Umroh Sekali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap alasan di balik rencana pencabutan moratorium Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.

    Menurut Karding, rencana itu baru direalisasikan sekarang karena optimisme Indonesia atas perlindungan di bawah pemerintahan Pangeran Mohammed Bin Salman atau MBS. 

    “Selama ini memang kita ketahui di Arab Saudi itu perlindungannya sangat minim. Kenapa kita melakukan moratorium, karena perlindungannya sangat minim. Di bawah [perdana menteri, red] baru MBS, ini perlindungan mereka jauh lebih baik sekarang maju,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding menjelaskan sejumlah perlindungan yang disediakan oleh Pangeran Arab Saudi Mohammed Bin Salman untuk pekerja migran. Misalnya, jaminan gaji minimal 1.500 real atau sekitar Rp6 juta (kurs rupiah Rp4.000 per 1 real). 

    Selanjutnya, terdapat perlindungan dalam bentuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa serta asuransi ketenagakerjaan. 

    Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga akan mengintegrasikan data mereka guna melakukan pemantauan terhadap PMI yang menyalahi prosedur (unprocedural).

    Karding menyebut tawaran pola kerja sama tenaga kerja yang ditawarkan Arab Saudi sama dengan yang dijalin dengan Hongkong maupun Taiwan. Di Arab Saudi, calon pemberi kerja kepada PMI harus mendaftarkan diri melalui platform Musaned milik pemerintah di sana. Mereka juga harus memiliki deposit untuk gaji PMI yang dipekerjakan. 

    “Yang menarik lagi bahwa setiap selesai kontrak dua tahun untuk orang Indonesia dikasih bonus umroh sekali,” ungkapnya. 

    Adapun Karding menyebut pemerintah berencana untuk menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Arab Saudi pada Maret 2025. Apabila hal itu terwujud, pengiriman pertama ditargetkan pada Juni 2025. 

    “Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah Indonesia sebelumnya menerapkan moratorium kerja sama penempatan PMI di Arab Saudi sejak 2015. Pada 2023, rencana untuk pencabutan moratorium itu pernah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 2023. 

  • 1.000 kantong darah terkumpul selama baksos di pusat perbelanjaan

    1.000 kantong darah terkumpul selama baksos di pusat perbelanjaan

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta berhasil mengumpulkan 1.000 lebih kantong darah dalam kegiatan bakti sosial yang berlangsung dari tanggal 3-14 Maret 2025 di sejumlah pusat perbelanjaan.

    “Ada 18 pusat perbelanjaan yang mengikuti kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis,” kata Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang digelar oleh APPBI DKI Jakarta, terutama pada saat bulan Ramadhan mengingat pendonor darah berkurang.

    Ia mengatakan bahwa selama 12 hari pelaksanaan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di 18 pusat belanja baik di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat berhasil mengumpulkan sebanyak 1.000 kantong darah lebih.

    “Bulan puasa stok darah menipis, maka kami tergerak untuk membantu dan disambut baik oleh anggota APPBI,” ujarnya.

    Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo memberi keterangan di Jakarta, Jumat (14/3/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Mualim mengatakan bahwa pelaksanaan bakti sosial tersebut berkat kolaborasi dengan PMI DKI Jakarta, perusahaan farmasi Biotek, dan juga komunitas Lions Clubs Indonesia.

    Sementara itu, Kepala Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Ni Ken Ritchie M Biomed mengatakan selama bulan Ramadhan stok darah di PMI DKI menurun hingga 60 persen.

    Hal itu, kata dia, karena banyak instansi atau lembaga yang bisanya menggelar donor darah pada bulan biasa, selama Ramadhan tidak mengadakan.

    “Padahal kebutuhan darah di Jakarta per hari mencapai 1.000 kantong. Sedangkan selama Ramadhan ada penurunan pendonor darah,” katanya.

    Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar bisa mendonorkan darahnya karena MUI juga telah memberikan fatwa bahwa donor darah tidak membatalkan puasa.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025