NGO: PMI

  • Menteri Karding Siapkan MoU Baru untuk Pastikan Perlindungan PMI di Arab Saudi – Page 3

    Menteri Karding Siapkan MoU Baru untuk Pastikan Perlindungan PMI di Arab Saudi – Page 3

    Dalam penyusunan MoU, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi yang ada, termasuk Kepmenaker 291 Tahun 2018 tentang Sistem Penempatan Satu Kanal dan Kepmenaker 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI di Timur Tengah, juga akan dilakukan.

    “Peningkatan keamanan tentu harus diiringi dengan perbaikan tata kelola, baik di dalam negeri, di negara tujuan, maupun saat pekerja kembali ke Indonesia. Semua aspek ini pasti akan kita perbaiki,” tegas Karding.

    Lebih lanjut, Karding menekankan bahwa peningkatan keamanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus disertai dengan pembenahan tata kelola penempatan.

    “Kalau meningkatkan keamanan tentu kita harus memperbaiki tata kelola penempatannya, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Bahkan nanti setelah dia pulang ke Indonesia. Dalam semua aspek itu pasti akan kita perbaiki,” tutup Karding.

  • Kapolres Mojokerto Kota Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik Lebaran

    Kapolres Mojokerto Kota Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik Lebaran

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebagai langkah kesiapan mendukung Ops Ketupat Semeru 2025, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri beserta Jajaran melaksanakan Latihan Pra Operasi (Latpraops) Ketupat Semeru 2025 di Aula Hayam Wuruk Polres Mojokerto Kota.

    Dihadiri oleh Wakapolres Kompol Suwarno serta Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran, Kapolres menyampaikan bahwa 170 personel Polres Mojokerto Kota serta tambahan dari TNI maupun dinas terkait dipersiapkan guna memastikan pengamanan mudik lebaran 2025.

    Dalam sambutannya, AKBP Daniel menyampaikan bahwa kegiatan latihan tersebut untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan Ops Ketupat serta cara bertindak dari masing-masing anggota satgas. “Dengan mengetahui cara bertindak di lapangan, diharapkan tujuan utama Ops Keselamatan Semeru 2025 dapat diwujudkan lebih baik,” ungkapnya, Selasa (18/3/2025).

    Polres Mojokerto Kota mempersiapkan lima Satuan Tugas (Satgas) yaitu Preemtif, Preventif, Kamseltibcar Lantas, Gakkum serta Banops dalam Ops Ketupat Semeru tahun ini. Dalam pelaksanaannya, Polres Mojokerto Kota juga akan meningkatkan upaya preventif tindak kriminal maupun laka lantas serta penanganan cepat melalui program layanan Hotline Mudik Polri 110.

    “Selain kita persiapkan rekayasa Lalu Lintas guna mencegah penumpukan arus lalin, kita juga cegah tindak pencurian di pemukiman yang ditinggal mudik ataupun tindak kriminal lainnya. Polri khususnya Polres Mojokerto Kota memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri,” katanya.

    Dengan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak diharapkan Mudik Lebaran di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota dapat berjalan dengan lancar. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf. Suwadi, Asisten Bupati Mojokerto, perwakilan dari Dishub, Satpol PP, PMI, dan Jasa Marga. [tin/kun]

  • Tetap Tenang, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah Sebut Otoritas Bursa Tak Perlu Over Reaction

    Tetap Tenang, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah Sebut Otoritas Bursa Tak Perlu Over Reaction

    TRIBUNJATIM.COM – Perdagangan di bursa saham sempat ter-suspend 30 menit lantaran mayoritas saham mengalami penurunan hingga 5 persen.

    Jika dihitung secara year to date hingga ke posisi Rp 6.076,08 atau turun 15,2 persen, dan di antara negara peers, bursa saham yang cenderung menurun cukup signifikan, bahkan bursa Indonesia pada hari ini berada di zona merah.

    Situasi ini makin menggenapi sinyal pasar keuangan harus diwaspadai.

    “Kita berharap situasi ini tidak makin berlarut-larut. Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR, saya berharap seluruh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan respons untuk menenangkan pasar,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, dalam rilis yang diterima pada Selasa (18/3/2025).

    Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan Sesi 1 sampai pukul 12.00 WIB, 18 Maret 2025 kurs rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan yang berada di posisi Rp 16.465. Secara year to date turun 1,1 persen artinya masih pada batas wajar. 

    Di luar pasar saham dan pasar keuangan, sektor perdagangan menunjukkan indikator yang positif.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 memperlihatkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$21,98 miliar atau naik 2,58 persen dibanding ekspor Januari 2025. Dibanding Februari 2024 nilai ekspor naik sebesar 14,05 persen. 

    Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Februari 2025 mencapai US$43,41 miliar atau naik 9,16 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

    Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$41,21 miliar juga naik 10,92 persen.

    Demikian halnya dengan neraca perdagangan per Februari 2025 surplus sebesar USD3,12 miliar atau senilai Rp 51,07 triliun, melanjutkan surplus pada Januari 2025 sebesar USD3,49 miliar.

    Sementara Indeks PMI Manufaktur Indonesia dari S & P Global meningkat menjadi 53,6 pada Februari 2025, naik dari 51,9 pada Januari 2025. 

    “Situasi ini memerlukan kebersamaan kita semua. Dari sisi KSSK, perlu menyampaikan bauran kebijakan sektor moneter dan fiskal yang memperkuat pasar keuangan kita,” ujar Said Abdullah.

    Untuk menghadapi itu, Said Abdullah memberikan sejumlah saran.

    Yakni benahi gaya komunikasi publik, lebih simpatik, dan dialogis, ajak semua komponen, terutama para pengusaha besar untuk menyelamatkan pasar keuangan.

    “Apalagi jika bapak presiden bersedia turun tangan langsung, mengajak rekanan bisnis internasional beliau memperkuat pasar saham kita. Apalagi kini ada Ray Dalio yang berada di Danantara, saatnya diminta ikut membantu pasar keuangan,” ujarnya.

    Pemerintah bisa menunjukkan reformasi fiskal yang tengah berjalan menjamin keberlangsungan fiskal jangka panjang.

    Said mengatakan, langkah ini untuk menepis keraguan investor, agar mereka tetap melihat SUN sebagai instrumen investasi yang menarik, yang saat ini sangat dibutuhkan pemerintah.

    “Hendaknya otoritas bursa dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak over reaction yang justru menstimulasi reaksi berlebihan dari pelaku pasar lebih luas untuk kian mendorong aksi jual, sebab pasar SBN dan valuta asing keadaannya biasa saja. Cermati perkembangan setidaknya satu dua hari ini,” ujarnya.

    Dia menambahkan, dalam jangka panjang hendaknya OJK dan otoritas bursa untuk memperluas basis investor, terutama di sektor ritel, dan inovasi produk, terutama syariah untuk memperkuat pasar saham.

    Kemudian mengimbau para pihak yang tidak berkaitan dengan otoritas bursa tidak menambah kepanikan pasar dengan langkah-langkah yang diniatkan untuk meredakan keadaan, justru makin menimbulkan perhatian dan reaksi berlebihan dari para pelaku pasar.

    Hal demikian, disebut Said dapat menjadi bahan pertimbangan KSSK.

  • Kapolres Mojokerto Kota Kenalkan Hotline Mudik Polri 110

    Kapolres Mojokerto Kota Kenalkan Hotline Mudik Polri 110

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri kenalkan Hotlen Mudik Polri 110. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral digelar guna kesiapan Ops Ketupat Semeru 2025 di Aula Rupatama Mapolres Mojokerto, Selasa (18/3/2025).

    Rakor digelar bersama jajaran Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) diantaranya Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf. Suwadi, Asisten Bupati Mojokerto, perwakilan dari Dishub, Satpol PP, PMI, dan Jasa Marga.

    Dalam paparannya, AKBP Daniel menggunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan Hotline Mudik Polri 110 yang siap 24 jam mendukung keberhasilan Ops Ketupat Semeru 2025. “Polri telah menyiapkan program Hotline Mudik Polri 110 yang siap 24 jam memberikan pelayanan,” ungkapnya.

    Hotline Mudik Polri 110 tersebut untuk mendukung Ops Ketupat terkait mudik yang terhubung langsung dengan Mabes Polri serta di teruskan ke jajaran. Layanan Call Center 110 ini bertujuan untuk menerima laporan, pengaduan, serta memberikan informasi terkait kondisi lalu lintas dan keamanan selama mudik.

    “Masyarakat dapat memanfaatkan layanan untuk melaporkan segala informasi maupun bentuk permasalahan yang dihadapi selama perjalanan mudik. Dengan sinergi dan kolaborasi dari setiap lining sektor diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat yang merayakan Lebaran tahun ini,” katanya.

    Sementara itu, Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan dukungannya terkait program Polri yang bertujuan untuk kelancaran selama mudik Lebaran. Sekdakot juga mengapresiasi program Polri seperti layanan mudik 110 serta penitipan kendaraan bermotor ke Polsek maupun Polres.

    “Dengan layanan tersebut mampu memberikan rasa aman dan tenang masyarakat yang mudik. Untuk itu, mami dari Pemerintah Kota siap mendukung program program Polri khususnya polres Mojokerto kota untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam Lebaran tahun ini,” tegasnya. [tin/kun]

  • Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja perbankan yang sedang tertekan dan diikuti dengan pelemahan harga saham dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program kredit usaha rakyat (KUR).

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tekanan ke industri perbankan termasuk harga saham tidak mempengaruhi keberlanjutan program KUR yang diusung pemerintah.  “Sejauh ini sih tidak ada isu [gangguan keberlangsungan program KUR] maupun dampak terhadap penyaluran KUR, jadi artinya normal-normal aja,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI hari ini, Maman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025. 

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” ungkap Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, KUR mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, KUR kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, KUR khusus Rp820 juta, dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Dalam paparan yang disampaikan Maman, sebanyak 46 lembaga menjadi penyalur KUR. Diantaranya, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, KSP Guna Prima Dana, dan Bank SMBC Indonesia.

    Diantara 46 lembaga tersebut, BRI menjadi bank penyalur KUR dengan target terbesar yakni sebesar Rp175 triliun, diikuti Mandiri Rp38,5 triliun, dan BNI Rp17 triliun. 

    Anjloknya sejumlah saham perbankan sempat menjadi kekhawatiran Komisi VII DPR RI. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam raker bersama Menteri UMKM.

    Apalagi, sejumlah bank seperti BRI dan Mandiri menyalurkan KUR dengan jumlah yang cukup besar.

    “Tadi saya melihat BRI, Mandiri, blue chip ini turun pasar saham, BRI 47,9%, Mandiri 39,7%. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak dalam alokasi untuk [penyaluran KUR]? Atau menghilangkan, mengurangi, harapan UMKM dengan kondisi ekonomi yang saat ini?” tanya dia.

  • Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%) masih relatif kecil.

    Oleh sebab itu, kata Airlangga Presiden meminta agar sektor-sektor produktif ini diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    “Dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai keppres mengenai KUR, di mana komitinya akan membunyikan itu. Jadi komiti kebijakan pembiayaan usaha yang produktif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025.

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR usaha super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, usaha mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, usaha kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, khusus Rp820 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Khusus KUR untuk PMI, Maman menuturkan bahwa hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM, melainkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

    “Kenapa? Karena menurut kami tentu akan jauh lebih efektif dan optimal kalau Kementerian BP2MI yang mengurusi urusan PMI,” ujarnya.

  • 554 WNI Korban TPPO dari Myanmar Dipulangkan Bertahap ke Indonesia

    554 WNI Korban TPPO dari Myanmar Dipulangkan Bertahap ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akibat eksploitasi online scam dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar secara bertahap.

    Para korban tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa (18/3/2025). Kepulangan mereka disambut langsung oleh beberapa pejabat tinggi negara.

    Mereka antara lain, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    554 Korban Dipulangkan Bertahap

    Menurut Menko Polhukam Budi Gunawan, jumlah korban TPPO yang diselamatkan dari perbatasan Myanmar-Thailand ini mencapai 554 orang, yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan.

    Para korban diterbangkan ke Indonesia dalam tiga gelombang penerbangan dari Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, yaitu penerbangan pertama sebanyak 200 WNI mendarat pada Selasa pagi.

    Penerbangan kedua sebanyak 200 WNI mendarat pukul 11.00 WIB, sedangkan penerbangan ketiga sebanyak 154 WNI dijadwalkan tiba pada Rabu (19/3/2025).

    Modus Online Scam: Dijanjikan Gaji Besar, Berakhir Eksploitasi

    Budi Gunawan menjelaskan para korban TPPO awalnya tergiur iklan lowongan kerja di internet yang menawarkan gaji besar di Myanmar. Namun, setelah tiba di sana, mereka justru dipaksa bekerja di markas sindikat online scamming.

    “Mereka mengalami berbagai tekanan dan kekerasan fisik seperti pemukulan serta penyetruman. Bahkan, mereka diancam akan diambil organ tubuhnya jika target yang diberikan oleh kartel tidak terpenuhi,” ungkap Budi.

    Selain itu, sindikat merampas paspor korban, melarang mereka berkomunikasi dengan dunia luar, termasuk keluarga, dan memaksa mereka bekerja dalam kondisi tidak manusiawi.

    Penampungan dan Rehabilitasi di Wisma Haji

    Setelah tiba di Indonesia, para korban akan ditampung di Wisma Haji, Jakarta, selama tiga hari. Di sana, mereka akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan, serta pendampingan psikologis dan sosial.

    Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal.

    Pemerintah dan Polri Usut Jaringan TPPO

    Selain memberikan perlindungan, pemerintah dan Polri akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya pelaku TPPO di antara para korban. Jika ditemukan keterlibatan, tindakan hukum akan segera dilakukan.

    Menko Polhukam menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

    “Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus rekrutmen kerja ilegal yang menawarkan gaji besar, namun berujung pada penipuan dan eksploitasi,” pungkas Budi terkait 554 WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

  • Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Usaha produktif tentu menjadi penting karena KUR per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif.

    Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

    “Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” kata Menko Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden bakal merevisi keputusan presiden (keppres) yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

    “Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” katanya Airlangga.

    Menko Perekonomian mengatakan bahwa keppres revisi itu juga akan menambah dua menteri koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala BP2MI (semula BNP2TKI).

    Realisasi penyaluran KUR per 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), menjelaskan bahwa penyaluran itu mencapai 14,9 persen dari target pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

    Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen untuk penyaluran sektor produksi.

    Maman menyebut penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Gelar Pertemuan 2 Jam Dengan Airlangga, Bahas Apa Saja?

    Prabowo Gelar Pertemuan 2 Jam Dengan Airlangga, Bahas Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

    Dalam pertemuan yang memakan waktu 2 jam tersebut, Airlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta sejumlah kerja sama ekonomi internasional.

    “Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Tadi Bapak Presiden menyatakan terkait kawasan ekonomi khusus di Batang,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

    Airlangga menjelaskan bahwa di Batang, Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan Fujian, Tiongkok.

    Kerja sama tersebut bertujuan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp16 triliun.

    “Ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu. Sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus lainnya, seperti di Nongsa dan Singhasari. Di Nongsa, akan ada perluasan kawasan dan rencana masuknya beberapa pusat data (data center). Sementara di KEK Singhasari, King College telah beroperasi, dan ke depan akan bergabung Queen Mary sebagai bagian dari Russell Group.

    Terkait kondisi perekonomian nasional, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

    “Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari juga inflasi masih rendah di mana core inflation-nya masih positif,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi.

    Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$14 miliar pada Februari.

    Airlangga memaparkan bahwa dibandingkan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif.

    “Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di Asean,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu kata Airlangga juga memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Airlangga menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga.

    Terakhir, Airlangga turut melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional.

    Di antaranya, persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. 

    Selain itu, proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

    “Dengan kita memproses di akses CPTPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan United Kingdom,” jelas Airlangga.

  • Berdesakan Antre Sembako Murah di Sukabumi, Seorang Lansia Pingsan
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        18 Maret 2025

    Berdesakan Antre Sembako Murah di Sukabumi, Seorang Lansia Pingsan Bandung 18 Maret 2025

    Berdesakan Antre Sembako Murah di Sukabumi, Seorang Lansia Pingsan
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Seorang wanita
    lansia pingsan
    saat tengah mengantre
    sembako
    murah di Kantor Pos Kota
    Sukabumi
    , Selasa (18/3/2025).
    Wanita lansia tersebut pingsan di tengah kondisi masyarakat yang tengah mengantre untuk mendapatkan kupon
    sembako murah
    .
    Dinar Muhammad, petugas
    PMI Kota Sukabumi
    , mengungkap bahwa lansia yang pingsan itu diduga kelelahan saat mengantre sembako murah.
    “Saya menerima telepon dari warga yang mengabarkan ada yang pingsan di Kantor Pos saat mengantre sembako murah,” kata Dinar kepada awak media di halaman Kantor Pos, Selasa (18/3/2025).
    “Pasien sedang dalam kondisi puasa, dia juga sedang menjalani perawatan, kemudian kondisinya si ibu sedang mengantre dan kadar oksigen yang masuk kurang sehingga pingsan,” tuturnya.
    Saat ditangani petugas PMI, pasien tersebut langsung mendapatkan perawatan dan penanganan.
    Setelah mendapatkan perawatan, pasien kemudian diantar pulang ke rumahnya.
    “Kami PMI Kota Sukabumi melakukan penolongan pertama, mengecek pasien, memberikan terapi oksigen, dan memberikan rasa nyaman ke pasien ini, apalagi pasien ini lansia,” tuturnya.
    “Ini menjadi pembelajaran untuk penyelenggara agar kelompok-kelompok rentan, ibu hamil, dan perempuan harus didahulukan,” ucap Dinar.
    Alita Dila, Ketua Satgas Operasi Pasar Subsidi Kota Sukabumi, tak menampik adanya insiden saat mengantre sembako murah.
    Atas peristiwa itu, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk operasi pasar rumah pada hari Rabu (19/3/2025) dan Kamis (20/3/2025).
    “Iya, kami sepertinya kurang berkoordinasi dengan pihak keamanan. Besok kami harus lebih intens lagi dengan keamanan untuk mengatur masyarakat,” ucapnya.
    “Antrean diutamakan harus ya ibu hamil dan lansia, tetapi itu tadi banyak masyarakat lain yang menggerutu,” ucap Dila.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.