Xcloud.id

NGO: PMI

  • Sederet Kesiapan Jalan Tol Serang-Panimbang Jelang Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Sederet Kesiapan Jalan Tol Serang-Panimbang Jelang Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melalui anak usahanya PT Wijaya Karya Serang Panimbang, mengungkapkan siap mengoperasikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 (Serang-Rangkasbitung) sepanjang 26,5 km untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025.

    Sebagai informasi, Jalan Tol Serang-Panimbang dirancang untuk mengurangi waktu perjalanan dari Jabodetabek menuju wilayah Banten Tengah dan Selatan, yang sebelumnya memerlukan waktu 3-4 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam 1-2 jam.

    Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat selama melewati Tol Serang-Panimbang selama arus mudik, WIKA menyediakan berbagai fasilitas penting, seperti empat unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di lokasi strategis, sebuah unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) portable.

    Fasilitas lainnya adalah layanan operasional dan transaksi yang siap melayani 24 jam, serta sepuluh unit kendaraan operasional seperti unit rescue, ambulance, derek, patroli, dan PJR.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas tol yang kami operasikan, sehingga perjalanan mudik Masyarakat dapat berlangsung dengan aman, lancar dan menyenangkan,” kata Direktur Utama WIKA, Agung BW dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun gerbang tol (GT Cikeusal, GT Tunjung Teja & GT Rangkasbitung) yang dilengkapi dengan dua mobile reader untuk layanan transaksi, serta tiga posko di Exit Tol Rangkasbitung, yaitu posko keamanan bekerja sama dengan TNI, posko keselamatan bekerja sama dengan Polri, dan posko kesehatan bekerja sama dengan PMI.

  • Legislator Dorong Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Dikaji Ulang

    Legislator Dorong Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Dikaji Ulang

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti kebijakan pemerintah yang ingin membuka kembali moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus ditinjau ulang mengingat masih banyaknya kasus lama yang belum diselesaikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia di sana.

    “Pemerintah jangan sampai membuka moratorium tetapi kita tidak mereview permasalahan lama yang dilakukan pemerintahan Arab Saudi terhadap pekerja migran kita,” kata Arzeti Bilbina dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Arzeti meminta agar pemerintah tetap mempertahankan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi, khususnya untuk sektor domestik.

    “Masih banyak PR lama yang belum dijalankan pemerintah Arab Saudi dengan berbagai macam kasus dari pekerja migran kita di sana. Sekarang kenapa tiba-tiba dibuka kembali?” tuturnya.

    Meski telah ada evaluasi terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang diklaim lebih aman, Arzeti mengingatkan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terkait PMI harus tetap menjadi perhatian dan tidak boleh diabaikan.

    “Fraksi PKB berpandangan bahwa keamanan dalam sistem penempatan hanyalah satu aspek. Jauh lebih penting adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh PMI kita di masa lalu dan bahkan hingga saat ini,” jelas Arzeti.

    Arzeti mengatakan ada beberapa kasus PMI di Arab Saudi selama ini yang menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan agar tidak mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

    “Seperti kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan, kasus gaji tidak dibayar, kondisi kerja tidak layak, serta kasus hukum yang tidak mendapatkan pembelaan yang adil,” urai Arzeti.

    Arzeti mendesak Pemerintah untuk melakukan sejumlah hal sebelum membuka kembali moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Hal yang paling utama adalah agar Pemerintah memastikan Pemerintah Arab Saudi menyelesaikan seluruh kasus-kasus PMl yang bermasalah secara transparan dan adil.

    “Pemerintah juga harus menuntut adanya perjanjian bilateral yang lebih kuat dan mengikat antara Indonesia dan Arab Saudi yang secara spesifik mengatur perlindungan hak-hak PMI, mekanisme pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar,” papar Arzeti.

    “Kemudian penting juga bagi Pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada PMI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Arzeti menegaskan perlindungan terhadap PMI juga sangat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia dari modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengingat banyak WNI yang menjadi korban TPPO, khususnya yang terkait dengan jaringan scam di Myanmar dan Thailand di mana mereka berangkat secara ilegal.

    “Kita juga pernah mendengar cerita dari korban TPPO di Thailand dan Myanmar, anak-anak muda dari sejumlah daerah yang ahli komputer atau IT, terutama lulusan SMA,” sebut Arzeti.

    Diketahui, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut pemerintah akan mencabut moratorium dan segera meneken kerja sama dengan Arab Saudi terkait pengiriman TKI. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

    “Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Dia mengatakan kerja sama dengan Saudi dimoratorium atau dihentikan sejak 2015. Namun, katanya, kondisi itu membuat risau.

    “Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia dan sampai sekarang memang sejak dimoratorium sampai sekarang itu ada hal yang merisaukan kita,” ujarnya.

    Karding mengatakan moratorium pengiriman PMI malah membuat banyak warga negara Indonesia berangkat ke Saudi secara ilegal. Dia menyebut jumlah TKI ilegal ke Arab Saudi bisa mencapai 25 ribu orang per tahun.

    “Karena ada 25 ribu minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ujar Karding.

    (eva/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan paparkan pengawasan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025

    Puan paparkan pengawasan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan sejumlah permasalahan rakyat yang menjadi fokus pengawasan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

    “Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat,” kata Puan yang memimpin jalannya Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas merinci isu-isu yang menjadi perhatian DPR pada masa persidangan ini, di antaranya penanganan bencana hidrometeorologi yakni banjir dan tanah longsor, yang terjadi di sejumlah wilayah.

    “Lalu kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, terutama stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan serta pasokan bahan bakar minyak (BBM),” ucapnya.

    Kemudian, kata dia, kesiapan pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan tol menjelang mudik Lebaran 2025.

    DPR RI, lanjut dia, juga menyoroti permasalahan ketidaksesuaian volume dan harga MinyaKita; penanganan masalah tata kelola pengadaan dan kualitas BBM; hingga perubahan jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Selanjutnya, tambah dia, persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU); persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M; kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025; dan evaluasi penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System).

    “(Kemudian) pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pemenuhan hak-hak karyawan yang terkena dampak PHK; kesiapan Pemerintah dalam penyelenggaraan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis; pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” paparnya.

    Dia mengatakan bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan dewan (AKD) pun telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari setiap rapat kerja dengan DPR RI. Tindak lanjut yang dijalankan pemerintah menunjukkan komitmen kenegaraan dalam hubungan legislatif dan eksekutif,” tuturnya.

    Dia menambahkan bahwa DPR RI juga telah membentuk sejumlah tim pengawas (timwas) pada masa persidangan kali ini, yakni Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tim Pengawas Penanganan Bencana.

    “Tim pengawas tersebut diharapkan dapat lebih intensif dalam mempercepat tindak lanjut yang diperlukan,” kata dia.

    Selain Ketua DPR RI Puan, Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 hari ini turut dihadiri oleh sejumlah Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Sufmi Dasco, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.

    “Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir dalam permulaan Rapat Paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota, hadir 248 (anggota), izin 45 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan: DPR dan pemerintah setujui tiga RUU jadi UU pada masa sidang 2024–2025

    Puan: DPR dan pemerintah setujui tiga RUU jadi UU pada masa sidang 2024–2025

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui tiga rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.

    “DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyetujui tiga rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang,” kata Puan yang memimpin jalannya Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Puan mengatakan DPR RI juga akan melanjutkan proses pembahasan terhadap tujuh rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat I.

    “Di mana enam (RUU) di antaranya merupakan rancangan undang-undang carry over dari periode sebelumnya,” ujarnya.

    Puan mengatakan kinerja legislasi lainnya pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 ialah DPR RI telah menyetujui 12 RUU menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    Ketua DPR mengingatkan bahwa salah satu indikator bagi rakyat dalam menilai kinerja DPR adalah dalam menjalankan fungsi legislasi sehingga pembentukan undang-udang harus dilakukan bersama-sama antara DPR dan Pemerintah.

    “Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam hal legislasi merupakan komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah. Kinerja legislasi merupakan tanggung jawab bersama antara DPR RI dan pemerintah,” tuturnya.

    Puan menambahkan bahwa DPR RI pada masa persidangan ini juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik.

    “Antara lain bagi pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024–2029, calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia, dan pewarganegaraan terhadap enam orang atlet sepak bola,” katanya.

    Tiga RUU yang disetujui DPR RI bersama pemerintah untuk menjadi undang-undang pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 ialah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba), Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN), dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

    Adapun sejumlah RUU yang disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada masa sidang ini, di antaranya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI), 10 RUU tentang kabupaten/kota, serta Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Idulfitri Transaksi Remitansi BSI Tembus Rp1,5 Triliun

    Jelang Idulfitri Transaksi Remitansi BSI Tembus Rp1,5 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Transaksi remitansi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama Ramadan 1446 H mencapai Rp1,5 triliun, naik sekitar 15% dari periode yang sama tahun lalu.

    Adapun jumlah transaksinya mencapai sekitar 250.000 yang didominasi transfer. Pencapaian tersebut tak terlepas dari kerja sama yang dijalin BSI dengan 13 mitra agen remitansi di negara-negara yang tersebar di benua Asia, Eropa dan Amerika.

    Terkait kinerja tersebut, Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, saat ini perseroan terus meningkatkan layanan agar nasabah dapat dengan mudah mengakses BSI baik di dalam maupun di luar negeri.

    “Untuk itu, salah satunya kami terus menjajaki potensi kerja sama mitra di beberapa negara agar WNI bisa dengan mudah bertransaksi khususnya para pekerja migran Indonesia,” ujar Anton.

    Di antara kemudahan yang diberikan BSI dalam layanan remitansi adalah nasabah dapat melakukan transaksi melalui aplikasi mitra remittance. Dengan demikian nasabah melakukan transaksi tidak perlu datang ke kantor cabang remittance.

    Dengan peningkatan layanan yang terus dilakukan BSI, Anton menuturkan rata-rata pertumbuhan transaksi remitansi di sejumlah negara mencapai sekitar 30%-40%. Adapun keunggulan dari layanan remitansi BSI yakni cepat, mudah diakses dengan tarif yang kompetitif.

    Selain itu, terkoneksi juga dengan BSI Call 14040 jika ada keluhan nasabah yang bisa diakses kapan pun dan di mana pun.

    “Layanan-layanan tersebut akan terus kami tingkatkan sejalan dengan komitmen BSI untuk terus memperluas dan meningkatkan transaksi,” pungkasnya.

    Berikut beberapa mitra remitansi yang bisa diakses masyarakat/nasabah BSI saat berada di luar negeri:

    1. Malaysia – SMJ Teratai, Merchantrade, Berry Pay, Immer, Akbar Money
    2. Singapore – Lulu Money, Steadfast, Sing X, Dollarex
    3. Brunei Darussalam – Darul Trustee, Boza Remittance
    4. Jepang – Kyodai Remittance, JRF
    5. Korea Selatan – Gmoney Trans
    6. Hongkong – Wirease Limited, AT Service dan Warung Chandra Remitttance
    7. Australia – Aussie Forex
    8. New Zealand – Orbit Remit
    9. UAE – Direct Remit, Terrapay, Instant Cash, Alfanow
    10. Qatar – Arabian Exchange
    11. USA – Mastercard
    12. UK – Guavapay Limited
    13. Canada – Uremit. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wajib Dicatat! Ini Nomor Penting yang Harus Disimpan agar Mudik Lebaran Aman dan Tenang

    Wajib Dicatat! Ini Nomor Penting yang Harus Disimpan agar Mudik Lebaran Aman dan Tenang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik menjelang Lebaran 2025 memang menjadi salah satu tradisi yang tidak pernah terlewatkan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, dan tentunya hal ini juga akan berdampak pada berbagai risiko yang mengintai.

    Risiko buruk ini tentunya menjadi salah satu hal tidak terduga yang bisa saja terjadi bagi setiap orang, sehingga sangat penting untuk mempersiapkan diri dari saat ini.

    Salah satunya adalah dengan menyimpan nomor-nomor penting saat mudik, agar nantinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa segera mendapatkan pertolongan.

    Seperti halnya yang dikutip dari unggahan di akun Instagram Divisi Humas Polri, ada 4 bagian nomor yang bisa disimpan sebagai antisipasi saat mudik, di antaranya adalah sebagai berikut:

    1. Keamanan Kepolisian 110 NTMC Korlantas Polri 1500669 Nomor Darurat Terintegrasi 112 2. Perjalanan Angkasa Pura 172 Jalur Mudik 24 Jam via Whatsapp di nomor 0822 8885 8884 Jalur mudik 24 jam 158 Jasa Marga 24 jam 14080 Pertamina Delivery Service 135 Informasi Jalan Tol 0813 8006 8000 Kementerian PUPR 158 Kementerian Perhubungan 158 KAI 121 3. Call Center Pelabuhan ASDP Indonesia Ferry 191 ASDP Indonesia Ferry 0811 102 1191 4. Penyelamatan Ambulance 118 dan 119 Ambulance Jakarta 021 65303118 BNPB 117 BPJS Kesehatan 165 PMI 021 7992325 Pemadam Kebakaran 113 Search and Rescue (Sar) 115 PLN 123

    Itulah beberapa daftar nomor penting yang wajib untuk dipersiapkan, terutama bagi Sobat PR yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan sendiri.

    Perlu untuk dipahami bahwa, nomor yang tertera di atas sudah membuka layanan selama 24 jam dan tentunya tanpa biaya.

    Sehingga akan sangat membantu, terutama saat membutuhkan pertolongan nantinya di tengah perjalanan.

    Ada banyak hal yang harus diwaspadai saat melakukan perjalanan jauh, salah satunya pembegalan yang cukup sering terjadi terutama di beberapa titik yang memang cukup sepi.

    Sehingga dengan hal ini, tidak ada salahnya bagi Sobat PR untuk lebih waspada dengan orang yang dirasa mencurigakan, agar nantinya tidak menjadi korban dari orang yang tidak bertanggung jawab.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kejati Bali Hentikan Kasus Pungli "Fast Track" Pejabat Imigrasi yang Raup Rp 200 Juta Per Bulan Denpasar 24 Maret 2025

    Kejati Bali Hentikan Kasus Pungli "Fast Track" Pejabat Imigrasi yang Raup Rp 200 Juta Per Bulan Denpasar 24 Maret 2025

    Kejati Bali Hentikan Kasus Pungli “Fast Track” Pejabat Imigrasi yang Raup Rp 200 Juta Per Bulan
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Tinggi (Kejati)
    Bali
    telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) kasus
    pungutan liar
    (pungli) pelayanan
    fast track
    di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
    Dalam kasus pungli tersebut, pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, berinisial HS, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik
    Kejati Bali
    pada November 2023 lalu.
    Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (Kajati) Bali, Ketut Sumedana, mengatakan, SP3 diterbitkan pada pertengahan Maret 2025 dan telah diterima oleh HS.
    “(Kasus pungli layanan fast track) belum layak untuk dibawa ke pengadilan. Daripada menggantung, lebih baik kita tutup (SP3) biar enggak ada beban,” kata dia saat ditemui di Kantor Kejati Bali pada Senin (24/3/2025).
    Ia mengatakan, penyidik hanya menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 250.000 selama proses penyelidikan.
    Selain itu, petugas Kejati Bali juga tidak menemukan barang bukti di dalam brankas yang diduga sebagai tempat menyimpan uang hasil keuntungan dari praktik pungli layanan
    fast track
    tersebut.
    Sedangkan, uang Rp 100 juta yang sempat disita petugas Kejati Bali ternyata berasal dari rekening pribadi HS.
    “Tidak cukup bukti, tidak layak dilakukan persidangan karena cuma Rp 250.000. Kita berharap ada uang banyak di brankas itu, tapi saya enggak tahu. Ternyata enggak ada setelah dibuka, mungkin telah dipindahkan, kita enggak tahu,” kata dia.
    Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.
    Mereka ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur
    fast track
    di terminal internasional bandara.
    Adapun
    fast track
    merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian masuk atau keluar wilayah Indonesia.
    Layanan itu sejatinya diperuntukkan bagi kelompok prioritas seperti orang lanjut usia, ibu hamil, ibu dengan bayi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
    Saat itu, petugas Kejati Bali juga menyita uang Rp 100 juta, yang diduga merupakan keuntungan tidak sah yang diperoleh dari praktik pungli
    fast track
    tersebut.
    Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Deddy Koerniawan, mengatakan nominal pungutan untuk layanan pemeriksaan cepat keimigrasian tersebut mencapai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per bulan.
    “Berdasarkan hasil pengecekan langsung, diperoleh fakta terjadinya praktik (pungli) dengan nominal pungutan mencapai Rp 100 – Rp 200 juta per bulan,” kata Deddy dalam keterangan persnya, Rabu (15/11/2023).
    Setelah mengumpulkan alat bukti dan pemeriksaan saksi, penyidik Kejati Bali lalu menetapkan tersangka terhadap pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, berinisial HS.
    “Saudara HS sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali, Dedy Kurniawan, di Denpasar Bali, Kamis (16/11/2023).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berikut Daftar Nomor Telepon Penting Saat Kondisi Darurat Perjalanan Mudik Lebaran di Jawa Tengah

    Berikut Daftar Nomor Telepon Penting Saat Kondisi Darurat Perjalanan Mudik Lebaran di Jawa Tengah

    Berikut Daftar Nomor Telepon Penting Saat Kondisi Darurat Perjalanan Mudik Lebaran di Jawa Tengah

    TRIBUNJATENG.COM – Menjelang arus mudik Lebaran 2025, masyarakat perlu mengetahui sejumlah nomor telepon penting yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat selama perjalanan. 

    Diketahui puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025, sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 5 hingga 7 April 2025. 

    Menlansir dari Kompas.com, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi sekitar 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. 

    Selama perjalanan mudik, berbagai kejadian tak terduga bisa saja terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas, gangguan pada kendaraan, atau masalah lainnya yang memerlukan penanganan segera.

    Untuk membantu pemudik yang menghadapi situasi darurat di jalan, berikut adalah daftar nomor telepon penting yang perlu diketahui.

    Dikutip dari Kompas.com (24/3/2025), berikut adalah nomor-nomor darurat yang dapat dihubungi pemudik Lebaran 2025:

    Nomor layanan darurat 

    Ambulans: 118 

    Ambulans: 119 

    Ambulans (Jakarta): 021-65303118 

    BPJS Kesehatan: 165 

    Palang Merah Indonesia (PMI): 021-7992325 

    Posko Bencana Alam: 129 

    Perusahaan Listrik Negara (PLN): 123 

    Keamanan Kepolisian: 110 Nomor 

    Darurat Terintegrasi: 112 

    NTMC Korlantas POLRI: 1500669 

    Pemadam Kebakaran: 113 

    Search and Rescue (SAR): 115 

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): 117 

    Angkasa Pura: 172 

    Jalur Mudik 24 Jam: 0822-8885-8884 (WhastApp) 

    Jalur Mudik 24 Jam: 158 

    Jasa Marga 24 Jam: 14080 

    Pertamina Delivery Service: 135 

    Informasi Jalan Tol: 0813-8006-8000 

    Kementerian PUPR: 158 

    Kementerian Perhubungan: 151 

    KAI: 121 

    Call center Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi: 14080 

    Jakarta – Tangerang: 14080 

    Jakarta – Tangerang: 021-55753904 

    Jakarta – Cikampek: 14080 

    Purwakarta – Bandung – Cileunyi: 14080 

    Palimanan – Kanci: 023-1484268 

    Pejagan-Pemalang: 0283-4511 000 

    Semarang: 024-7607777 

    Semarang – Bawen: 024-76911505 

    Solo – Ngawi: 0271-6882222 

    Gempol – Pasuruan: 0343-6431177 

    Pasuruan – Probolinggo: 0335-8111 777 

    Call center pelabuhan ASDP Indonesia Ferry: 191 ASDP 

    Indonesia Ferry: 0811-102-1191

  • KAI Daop 1 Jakarta buka posko kesehatan di Stasiun Gambir dan Senen

    KAI Daop 1 Jakarta buka posko kesehatan di Stasiun Gambir dan Senen

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta membuka posko kesehatan pada Masa Angkutan Lebaran 2025 di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen mulai Senin (24/3).

    “Pelaksanaannya (pembukaan posko kesehatan) H-7 (24 Maret 2025) sampai H+7 (8 April 2025),” ujar Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Posko ini, lanjut dia, akan beroperasi untuk melayani keluhan penumpang selama 24 jam.

    Ixfan mengatakan posko kesehatan di Stasiun Gambir bekerja sama dengan tenaga medis dari Puskesmas Gambir, sementara posko di Stasiun Pasar Senen menggandeng Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat.

    Petugas dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) DKI Jakarta juga ikut berpartisipasi.

    Adapun jenis pemeriksaan dan penanganan kesehatan untuk penumpang di stasiun termasuk pengukuran tekanan darah dan keluhan sakit ringan.

    KAI menetapkan masa Angkutan Lebaran 1446 H mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Selama periode ini, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 1.858 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), terdiri dari KA reguler dan KA tambahan.

    Setiap harinya, KAI mengoperasikan 84 KA dengan total 47.042 tempat duduk tersedia per hari.

    “Hingga saat ini, sebanyak 651.971 tiket telah terjual, dengan tingkat okupansi mencapai 63 persen,” ujar Ixfan.

    Dia mencatat volume penumpang tertinggi sementara tercatat pada Minggu (30/3) atau H-1 Lebaran dengan 46.191 penumpang berangkat dalam 83 perjalanan KAJJ, mencapai okupansi 100 persen.

    Ixfan mengingatkan agar calon penumpang membeli tiket hanya melalui kanal resmi KAI, seperti aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau loket stasiun resmi, guna menghindari percaloan dan penipuan.

    Ia juga mengimbau penumpang untuk tiba di stasiun lebih awal, minimal 60 menit sebelum keberangkatan, guna memastikan kelancaran perjalanan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • CEO Philip Morris Jacek Olczak: Keberlanjutan Menciptakan Hasil yang Positif – Halaman all

    CEO Philip Morris Jacek Olczak: Keberlanjutan Menciptakan Hasil yang Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chief Executive Officer Philip Morris International (PMI), Jacek Olczak, menyatakan aspek keberlanjutan memiliki peran penting untuk menciptakan hasil kinerja yang positif bagi perusahaan. 

    PMI menerapkan sejumlah pendekatan untuk mengukur aspek keberlanjutan mulai dari bisnis, operasional, dampak ke karyawan dan para pemangku kepentingan terkait, hingga masyarakat luas.

    Jacek menegaskan bahwa arah PMI terkait keberlanjutan ialah memastikan bahwa perusahaan tidak hanya sukses tahun ini dan tahun depan tetapi juga 10 hingga 20 tahun ke depan. 

    “Kami harus menganalisis semua metrik yang menciptakan peluang untuk kesuksesan jangka panjang,” katanya pada sesi wawancara media di Jakarta, Selasa 17 Maret 2025.

    Pada aspek bisnis, PMI, yang merupakan induk perusahaan PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), berupaya untuk menciptakan dan menghadirkan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan rokok bagi para perokok dewasa yang memutuskan untuk terus menggunakan produk tembakau. Langkah itu dilakukan lewat kehadiran produk tembakau inovatif bebas asap.

    Pada aspek operasional bisnis, PMI mendorong semua unit usahanya untuk memiliki dan menggunakan energi bersih. Pada saat bersamaan, PMI juga berupaya meminimalisir polusi air lewat efisiensi dan daur ulang dalam melakukan aktivitas usahanya. 

    Dia mencontohkan, Sampoerna memiliki rekam jejak manufaktur yang unggul. Sampoerna tidak hanya mempertahankan tingkat produksi tetapi juga praktik operasional yang berkelanjutan. 

    “Kami berinvestasi dalam teknologi hemat energi dan memastikan bahwa energi yang kami gunakan berasal dari sumber yang lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk penggunaan air di mana kami meminimalkan polusi air dan meningkatkan efisiensi air,” jelasnya.

    Pria asal Polandia itu melanjutkan bahwa pada aspek sumber daya manusia (SDM) atau karyawan, PMI berinvestasi untuk membantu karyawan memahami teknologi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Dengan cara itu, PMI memastikan karyawan mengikuti tren kemajuan teknologi sekaligus melihat peluang-peluang baru. 

    Secara khusus Jacek memuji Sampoerna yang saat ini telah mengirimkan sekitar 70 talenta terampil dan menjabat posisi strategis di perusahaan terafiliasi PMI di seluruh dunia.

    “Mereka adalah individu-individu yang berkualifikasi tinggi, bukan pekerja tingkat pemula,” paparnya.

    Tidak berhenti pada karyawan, lanjut Jacek, Sampoerna menjangkau lebih jauh untuk memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas, termasuk pengusaha UMKM, melalui Sampoerna Retail Community (SRC) yang membina dan mendampingi lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia.

    Selain itu, ada juga Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang dapat membantu pengusaha UMKM mengembangkan usahanya. SETC telah mendampingi lebih dari 97.000 UMKM dari seluruh Indonesia. 

    “Saya percaya keberlanjutan berarti turut memastikan sumber daya manusia berkembang dengan kecepatan yang sama dengan perubahan di sekitar kita. Pada akhirnya, keberlanjutan harus masuk akal bagi bisnis. Jika tidak, keberlanjutan tidak akan bertahan lama,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi, menambahkan bahwa pilar kedua Falsafah Tiga Tangan yang dipegang teguh oleh Sampoerna ialah memberikan manfaat bagi karyawan, mitra bisnis, dan pemegang saham. Berpijak pada falsafah itu, Sampoerna tidak hanya membantu karyawan berkembang tetapi juga seluruh rantai pasok perusahaan ikut tumbuh. 

    “Di Sampoerna, kami bermitra dengan 22.000 petani tembakau dan cengkih, dan kami mengelola seluruh rantai pasokan, hingga apa yang baru saja disebutkan oleh Jacek Olczak, yakni SRC, yang berada di garis depan. Ini adalah inti dari bisnis kami. Sampoerna secara langsung atau tidak langsung mempekerjakan lebih dari 90.000 orang,” jelasnya.

    Ivan menjelaskan bahwa Sampoerna juga meraih sertifikat Top Employer di Indonesia selama tujuh tahun berturut-turut. Ia menyebutkan bahwa Sampoerna memiliki program untuk merekrut karyawan dan membantu mereka berintegrasi ke dalam budaya perusahaan. Selanjutnya, perusahaan fokus mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan, dengan penekanan pada pengajaran keterampilan masa depan. 

    “Untuk memfasilitasi hal ini, kami mengirim karyawan kami untuk bekerja di luar Indonesia guna berkontribusi pada perusahaan induk kami, PMI. Saat ini, kami memiliki sekitar 70 orang yang bekerja di afiliasi PMI, dan kami juga mendatangkan orang-orang dari seluruh dunia ke Sampoerna untuk berbagi pengetahuan,” jelasnya.