NGO: PMI

  • Pencabutan Moratorium Bukan Solusi Badai PHK di Indonesia

    Pencabutan Moratorium Bukan Solusi Badai PHK di Indonesia

    JAKARTA – Koordinator Migrant Care, Muhammad Santosa menilai pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran indonesia (PMI) ke Arab Saudi membuktikan kegagalan pemerintah dalam membuka lapangan kerja usai hantaman badai PHK di dalam negeri.

    Seperti diketahui, gelombang PHK menghantam Indonesia. Setelah Sritex memecat 12 Ribu karyawannya karena jeratan utang, PT Yamaha Music Indonesia menyusul dengan memberhentikan 1.100 pekerjanya imbas penutupan pabrik. Yamaha Music menutup dua pabrik piano di kawasan Jakarta dan Bekasi. Rencananya, Yamaha bakal pulang kampung atau relokasi ke China.

    Belum selesai, berita PHK kembali menyeruak dari pabrik Sanken yang memecat sedikitnya 400 pekerjanya mulai Juni 2025. Tahun lalu, Sanken yang berlokasi Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Bekasi, telah mem-PHK 500 pekerjanya.

    Di tengah hantaman badai PHK itu, pemerintah memutuskan mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Ada 600 Ribu kuota yang disiapkan dengan jaminan keamanan lebih dari kerajaan Arab serta potensi devisa yang masuk mencapai Rp31 triliun.

    Menurut Santosa, keputusan pemerintah mencabut moratorium merupakan jalan pintas akibat kegagalan mencegah badai PHK dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah seperti gelap mata karena tergiur iming-iming jaminan gaji besar dari Arab Saudi.

    “1.500 Riyal Arab Saudi jelas pemerintah tergiur, kenapa? Karena asumsinya itu sekitar Rp6 juta atau Rp6,5 juta. Nah ini kan ketika membuka lapangan pekerjaan (di Indonesia) dengan gaji segini belum ada, UMR Jakarta saja baru menyentuh angka Rp5,5 juta,” ujarnya dalam keterangan, Jumat 28 Maret 2025.

    Dia menjelaskan, pengiriman PMI ke Arab Saudi, bukan sekadar urusan devisa dan juga lapangan kerja saja. Data dari BP2TKI pada 2023, Arab Saudi bukan tujuan utama PMI dibandingkan negara lain. Jumlah PMI terbesar berangkat ke Taiwan sebanyak 39.178 orang, Hongkong 33.639 orang, Malaysia 38.478 orang, Jepang 4.927 orang, dan Korea Selatan 6.999 orang. Sementara itu, Arab Saudi hanya menerima 2.424 PMI.

    Meski jumlah PMI di Arab lebih kecil, negara ini justru mencatat aduan tertinggi dari PMI. Data BP2TKI 2023 menunjukkan pada Juni 2023, terdapat 261 aduan dari PMI di Arab Saudi, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (137 aduan), Hongkong (117 aduan), Taiwan (115 aduan), dan Kamboja (26 aduan).

    “Karena itu, pemerintah perlu mendengarkan suara dari organisasi PMI, jangan main asal cabut moratorium kerja sama penempatan pekerja di Arab Saudi. Karena Saudi Arabia ini terkenal sebagai satu negara, di mana terjadi pelanggaran HAM-nya cukup banyak ya terhadap warga negara kita yang bekerja di sana,” ungkap Santosa.

    Dia juga juga mempertanyakan, apakah ada kajian mendalam sebelum mencabut moratorium, mengingat moratorium sudah cukup lama dilakukan. “Sehingga membutuhkan suatu kajian kenapa ini dibuka. Lalu apakah ada evaluasi yang sudah dilakukan sehingga ini menjadi dasar, ada perbaikan perlindungan sebelum moratorium dan pasca pencabutan moratorium itu,” katanya.

  • Kemarin, perubahan titik Oneway hingga perbaikan ekonomi pasar modal

    Kemarin, perubahan titik Oneway hingga perbaikan ekonomi pasar modal

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Jumat (28/3), mulai dari perubahan titik Oneway Tol Semarang hingga perbaikan ekonomi dan pasar modal.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    JTT ubah titik Oneway Tol Semarang sesuai diskresi Kepolisian

    PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 2 melakukan perubahan titik Oneway Lokal KM 428 Jangli Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C hingga KM 459 Salatiga Jalan Tol Semarang-Solo pukul 14.17 WIB sesuai diskresi kepolisian.

    “Setelah sebelumnya diberlakukan oneway lokal KM 422 Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C hingga KM 442 Bawen Jalan Tol Semarang – Solo pukul 11.15 WIB, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 2 melakukan perubahan titik Oneway Lokal KM 428 Jangli Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C hingga KM 459 Salatiga Jalan Tol Semarang-Solo pukul 14.17 WIB sesuai diskresi kepolisian,” ujar VP Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Contraflow Tol Jakarta-Cikampek diperpanjang

    Rekayasa lalu lintas (lalin) lawan arah atau contraflow 1 lajur diperpanjang dari KM 47 s.d KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) atas diskresi Kepolisian.

    “Setelah sebelumnya dibuka contraflow 1 lajur dari KM 55 s.d KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 23.10 WIB, atas diskresi dari pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mendukung perpanjangan contraflow 1 lajur dari KM 47 s.d KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 00.15 WIB,” ujar VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    PLN siagakan 12 SPKLU Mobile selama arus mudik Lebaran 2025

    PT PLN (Persero) menyiagakan 12 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Mobile sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan pengguna kendaraan listrik, terutama saat arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto di Cirebon, Jawa Barat, Jumat, mengatakan SPKLU Mobile ini dapat diakses oleh pengendara dalam kondisi darurat, seperti saat mengalami kemacetan panjang atau kehabisan daya di jalan.

    Baca selengkapnya di sini

    BI: Modal asing masuk bersih Rp1,93 triliun pada pekan keempat Maret

    Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik mencapai sebesar Rp1,93 triliun pada pekan keempat bulan ini, yakni periode transaksi 24-26 Maret 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp2,63 triliun.

    Baca selengkapnya di sini

    Wamen BUMN sebut ada perbaikan ekonomi dan pasar modal

    Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menyebutkan adanya perbaikan ekonomi dan pasar modal, yang menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian serta peluang pertumbuhan yang lebih baik.

    Kartiko mengungkapkan bahwa indikator ekonomi, seperti indeks keyakinan konsumen dan Purchasing Managers’ Index (PMI) atau Indeks Manajer Pembelian menunjukkan adanya perbaikan signifikan yang mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rawan TPPO, Karding larang WNI bekerja di Kamboja, Thailand, Myanmar

    Rawan TPPO, Karding larang WNI bekerja di Kamboja, Thailand, Myanmar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rawan TPPO, Karding larang WNI bekerja di Kamboja, Thailand, Myanmar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 16:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan pekerja migran ke tiga negara yakni Kamboja, Thailand dan Myanmar.

    “Kembali saya nyatakan, bukan sekadar mengimbau, melarang semua warga negara Indonesia untuk bekerja di tiga negara tersebut karena rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata dia di Bekasi pada Jumat (28/3).

    Kadring menilai pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja di tiga negara yang dimaksud berstatus ilegal.

    “Semua yang berada di Kamboja, Myanmar bahkan di Thailand, dalam kaca mata kementerian adalah unprocedural atau ilegal,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Kamboja dan Myanmar, terutama Wilayah Myawaddy, terdapat indikasi kejahatan scamming dan judi online.

    Karding juga berulang kali menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak pernah melakukan kerja sama bilateral atau multilateral penempatan PMI di Kamboja dan Myanmar.

    Pada 18 Maret Kementerian P2MI membantu untuk mengawal pemulangan 554 PMI non-prosedural yang menjadi korban TPPO di Myawaddy, Myanmar.

    Kepulangan mereka, yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan, berlangsung dalam dua tahap: 400 orang pada Selasa (18/3) dan 154 orang pada Rabu (19/3).

    Disebutkan bahwa mereka dipulangkan melalui Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand.

    Sumber : Antara

  • Kemenperin segel PT. MIA Bekasi, tak bayar upah pekerja migran Rp1,6 miliar

    Kemenperin segel PT. MIA Bekasi, tak bayar upah pekerja migran Rp1,6 miliar

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Kemenperin segel PT. MIA Bekasi, tak bayar upah pekerja migran Rp1,6 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menyegel PT. MIA di Bekasi Utara karena gagal membayar upah 58 pekerja migran senilai Rp1.683.500.000.

    Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding mengatakan penyegelan dilakukan sebagai bentuk sanksi tegas atas pelanggaran yang telah berlangsung selama satu setengah tahun.

    “Hari ini kami datang ke Bekasi untuk memasang plang penyegelan pada PT. MIA. Perusahaan ini terbukti melanggar aturan dengan tidak membayar upah 58 pekerja migran senilai lebih dari Rp1,6 miliar, dan gagal memberangkatkan tiga pekerja migran lainnya yang telah menandatangani kontrak,” kata Menteri Abdul Kadir seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (28/3).

    Ia menjelaskan, penyegelan ini merupakan langkah penegakan hukum yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri.

    “PT. MIA akan dapat beroperasi kembali jika memenuhi kewajiban pembayaran upah dan menjamin tidak akan mengulangi pelanggaran. Perusahaan ini boleh beroperasi kembali jika menyelesaikan kewajiban dan menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran.  Namun, jika tidak dipenuhi, izin operasinya akan dicabut selamanya,” tegas Menteri.

    Ia menerangkan, proses penyegelan ini merupakan hasil dari proses panjang klarifikasi dan pemanggilan yang telah dilakukan Kemenperin.

    Para pekerja migran yang terdampak, menurut Menteri Karding, telah melaporkan kasus ini sejak satu setengah tahun lalu.

    “Mereka kini berada di rumah masing-masing dan menunggu pengembalian haknya. Negara-negara tujuan pekerja migran yang terdampak meliputi Taiwan dan Singapura,” ungkapnya.

    Penyegelan PT. MIA menandai komitmen Kemenperin untuk memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang nakal. 

    “Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga menyangkut nyawa manusia,” pungkas Menteri.

    Langkah ini diharapkan dapat menjadi efek jera dan mendorong perusahaan penempatan pekerja migran untuk beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamen BUMN sebut ada perbaikan ekonomi dan pasar modal

    Wamen BUMN sebut ada perbaikan ekonomi dan pasar modal

    kalau kita lihat di pasar modal, ini kita lihat 1-2 hari terakhir terjadi terjadi perbaikan yang luar biasa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menyebutkan adanya perbaikan ekonomi dan pasar modal, yang menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian serta peluang pertumbuhan yang lebih baik.

    Kartiko mengungkapkan bahwa indikator ekonomi, seperti indeks keyakinan konsumen dan Purchasing Managers’ Index (PMI) atau Indeks Manajer Pembelian menunjukkan adanya perbaikan signifikan yang mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir.

    “Indikator-indikator ekonomi, mengenai indeks keyakinan konsumen dan PMI (Purchasing Managers’ Index/Indeks Manajer Pembelian) itu kita lihat sudah mulai ada perbaikan,” kata Kartiko di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media seusai meninjau arus mudik bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Stasiun Pasar Senen Jakarta.

    Ia menyatakan bahwa perbaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kondisi masyarakat yang semakin membaik, baik dalam sektor riil maupun dalam tren pasar modal yang mengalami perubahan positif.

    “Jadi kita melihat bahwa masyarakat membaik. Dan kalau kita lihat di pasar modal, ini kita lihat 1-2 hari terakhir terjadi terjadi perbaikan yang luar biasa,” ujarnya.

    Menurut Kartiko, dalam dua hari terakhir, pasar modal Indonesia menunjukkan perbaikan luar biasa, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi Indonesia yang mulai membaik.

    “Jadi kita melihat, baik di sisi sektor riil maupun di pasar modal sudah ada tanda-tanda bahwa masyarakat semakin ‘confident’,” ucapnya.

    Kondisi itu memperlihatkan bahwa sektor riil dan pasar modal menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan, menunjukkan meningkatnya rasa percaya diri masyarakat terhadap perekonomian.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers seusai meninjau arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (28/3/2025). ANTARA/Harianto

    Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik, meski ada sedikit penurunan yang tidak signifikan bagi daya beli masyarakat.

    “Kami berharap tentunya ekonomi juga tumbuh dengan baik, daya beli terjaga, sehingga kalaupun ada sedikit penurunan ya tidak terlalu signifikan,” kata AHY.

    Menurut AHY, dinamika ekonomi global yang saat ini penuh tantangan memerlukan optimisme agar Indonesia tetap bisa menjaga pertumbuhan meskipun kondisi ekonomi global tidak mudah.

    “Dan kita tahu namanya ekonomi akan terus dinamis ya, tetapi kita juga tetap harus membangun optimisme, Indonesia di tengah-tengah situasi global yang saat ini juga tidak mudah secara ekonomi,” ujar Menko AHY.

    Turut hadir dalam pertemuan itu Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal, hingga sejumlah pimpinan/perwakilan pimpinan media di antaranya Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri P2MI Akan Advokasi Pemuda Bekasi yang Tewas di Kamboja

    Menteri P2MI Akan Advokasi Pemuda Bekasi yang Tewas di Kamboja

    Menteri P2MI Akan Advokasi Pemuda Bekasi yang Tewas di Kamboja
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
    Abdul Kadir Karding
    akan memberikan
    bantuan hukum
    ke keluarga pemuda asal Kota Bekasi, Jawa Barat,
    Soleh Darmawan
    (24), yang meninggal di
    Kamboja
    .
    Soleh diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ) oleh sindikat internasional.
    “Kita sedang berupaya membantu melakukan advokasi di sana,” kata Karding usai menyegel tempat penampungan calon pekerja migran di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (28/3/2025).
    Karding menjelaskan, kementeriannya selama ini tidak menjalin kerja sama pengiriman pekerja migran ke Kamboja, termasuk Thailand dan Myanmar.
    Alasannya, ketiga negara ini selama rawan TPPO, sehingga kementeriannya melarang warga negara Indonesia (WNI) bekerja di negara tersebut.
    Meski demikian, Karding tetap berusaha memberikan bantuan hukum demi keadilan korban dan keluarganya.
    “Berdasarkan hukum maka sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban hukum kita untuk melakukan pembelaan tetapi karena itu warga Indonesia, suka tidak suka kita harus bela,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Soleh meninggal dunia di Kamboja. Soleh diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.
    Dia diimingi-imingi bekerja di perhotelan di Thailand oleh sebuah yayasan pencari kerja di Tanjung Priok, Jakarta Utara, melalui perantara seorang wanita muda berinisial S pada pertengahan Februari 2025.
    Saat itu, ia dijanjikan mendapat upah berkisar belasan juta rupiah. Dia kemudian berangkat ke Thailand pada 18 Februari 2025.
    Sekitar dua pekan berikutnya, Soleh dinyatakan meninggal di Kamboja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Abdul Kadir Karding Segel Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Migran – Halaman all

    Menteri Abdul Kadir Karding Segel Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Migran – Halaman all

    Penyegelan dilakukan dengan memasang plang pemberitahuan berisi penghentian kegiatan perusahaan

    Tayang: Jumat, 28 Maret 2025 18:51 WIB |
    Diperbarui: Jumat, 28 Maret 2025 18:52 WIB

    TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar

    SEGEL PERUSAHAAN – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur tenaga kerja migran PT Multi Intan Amanah Internasional di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (28/3/2025). Penyegelan dilakukan setelah 58 calon pekerja melapor tidak diberangkat dan menderita kerugian mencapai Rp1,6 miliar. 

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI –  Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur tenaga kerja migran PT Multi Intan Amanah Internasional di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (28/3/2025).

    Penyegelan dilakukan setelah 58 calon pekerja melapor tidak diberangkat dan menderita kerugian mencapai Rp1,6 miliar. 

    Penyegelan dilakukan dengan memasang plang pemberitahuan berisi penghentian kegiatan perusahaan serta stiker berukuran besar di dinding kantor PT Multi Intan Amanah Internasional. 

    Total ada sebanyak 58 pekerja yang menjadi korban, mereka urung diberangkatkan dan tidak mendapat hak-haknya padahal segel persyaratan sudah dipenuhi untuk bisa bekerja di luar negeri. 

    Sebelum disegel pihaknya sudah melakukan pendalaman selama kurang lebih satu tahun enam bulan. 

    Selama jangka waktu itu,  Kemen P2MI juga telah melakukan tiga kali klarifikasi dan dua kali mediasi antara pihak P3MI dengan perwakilan korban. 

    Hasilnya, PT Multi Intan Amanah Internasional sepakat mengembalikan uang yang telah disetorkan para korban.  

     Namun, komitmen tersebut tidak juga dipenuhi oleh P3MI tersebut meski telah dilakukan panggilan sebanyak dua kali oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

    PT Multi Intan Amanah Internasional dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia selama tiga bulan ke depan. 

    “P2MI tersebut dilarang melakukan seleksi dan memproses dokumen penempatan pekerja migran Indonesia untuk yang belum menandatangani perjanjian penempatan termasuk pekerja migran Indonesia cuti,” tegasnya.  (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar) 

     

     
         
     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Nasib Susanti di Ujung Tanduk, Pilih Hukuman Mati atau Bayar Denda Rp120 M, Terjerat Kasus di Saudi – Halaman all

    Nasib Susanti di Ujung Tanduk, Pilih Hukuman Mati atau Bayar Denda Rp120 M, Terjerat Kasus di Saudi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Karawang – Susanti, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Karawang, terancam hukuman mati setelah terjerat kasus pembunuhan di Arab Saudi.

    Keluarganya kini berharap pemerintah dapat membantu membebaskan Susanti dari ancaman tersebut.

    Susanti dijadwalkan akan dieksekusi setelah Idulfitri 2025.

    Ayahnya, Mahpud, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada kabar baik yang diterima dari pemerintah Indonesia.

    “Belum ada kabar baiknya, saya sangat berharap pemerintah bisa membebaskan,” ujar Mahpud saat dihubungi oleh Tribun Jabar.

    Harapan untuk Kebebasan

    Mahpud mendengar bahwa keluarga majikan Susanti, yang anaknya tewas, sulit dihubungi.

    Ia berharap ada kemurahan hati dari mereka untuk membantu membebaskan Susanti dari hukuman mati.

    “Saya yakin Susanti tidak melakukan pembunuhan. Dia saat itu baru berusia 16 tahun,” tegas Mahpud.

    Susanti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan pergi ke Arab Saudi sebagai TKW pada tahun 2012.

    “Dia pergi untuk menjadi tulang punggung keluarga. Adiknya saat ini baru duduk di SMP,” jelas Mahpud.

    Keluarga terkejut ketika mendengar kabar bahwa Susanti terlibat dalam kasus pembunuhan.

    Peluang Pembebasan

    Mahpud menyatakan bahwa ada peluang bagi Susanti untuk bebas jika keluarga mereka membayar diyat (denda) sebesar Rp 120 miliar kepada keluarga majikannya.

    “Saya hanya ingin anak saya kembali pulang,” harap Mahpud.

    Keluarga Susanti kini menunggu kepastian dan bantuan dari pemerintah untuk menyelamatkan nyawa anaknya.

    (TribunCirebon.com/Cikwan Suwandi)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Menteri P2MI Siap Advokasi Warga Bekasi Korban TPPO di Kamboja

    Menteri P2MI Siap Advokasi Warga Bekasi Korban TPPO di Kamboja

    Bekasi, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengadvokasi warga Bekasi yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    “Kita sedang berupaya membantu baik melakukan advokasi di sana,” kata Karding saat berada di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan Indonesia tidak memiliki kerja sama terkait penempatan pekerja migran di tiga negara, yaitu Kamboja, Thailand, dan Myanmar.

    “Kalau boleh hari ini saya menyatakan melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di tiga negara tersebut karena rawan TPPO,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Karding menegaskan pekerja migran yang berada di tiga negara tersebut dianggap tidak prosedural atau ilegal berdasarkan kaca mata kementerian.

    “Semua yang ada di Kamboja, Myanmar, bahkan di Thailand dalam kaca mata kementerian, itu unprosedural atau ilegal. Jadi sebenarnya kalau kita anggaplah mau murni berdasarkan hukum, maka sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban hukum kita untuk melakukan pembelaan tetapi karena itu warga Indonesia, suka tidak suka kita harus bela,” tegasnya.

  • H-4 Lebaran 2025, 174 Ribu Kendaraan Wara-wiri di 4 Ruas Tol Luar Jawa – Page 3

    H-4 Lebaran 2025, 174 Ribu Kendaraan Wara-wiri di 4 Ruas Tol Luar Jawa – Page 3

    Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melalui anak usahanya PT Wijaya Karya Serang Panimbang, mengungkapkan siap mengoperasikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 (Serang-Rangkasbitung) sepanjang 26,5 km untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025.

    Jalan Tol Serang-Panimbang dirancang untuk mengurangi waktu perjalanan dari Jabodetabek menuju wilayah Banten Tengah dan Selatan, yang sebelumnya memerlukan waktu 3-4 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam 1-2 jam.

    Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat selama melewati Tol Serang-Panimbang selama arus mudik, WIKA menyediakan berbagai fasilitas penting, seperti empat unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di lokasi strategis, sebuah unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) portable.

    Fasilitas lainnya adalah layanan operasional dan transaksi yang siap melayani 24 jam, serta sepuluh unit kendaraan operasional seperti unit rescue, ambulance, derek, patroli, dan PJR.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas tol yang kami operasikan, sehingga perjalanan mudik Masyarakat dapat berlangsung dengan aman, lancar dan menyenangkan,” kata Direktur Utama WIKA, Agung BW dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun gerbang tol (GT Cikeusal, GT Tunjung Teja & GT Rangkasbitung) yang dilengkapi dengan dua mobile reader untuk layanan transaksi, serta tiga posko di Exit Tol Rangkasbitung, yaitu posko keamanan bekerja sama dengan TNI, posko keselamatan bekerja sama dengan Polri, dan posko kesehatan bekerja sama dengan PMI.