NGO: PMI

  • Donor Darah dan Porseni, Wujud Kepedulian Lapas Mojokerto di Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61

    Donor Darah dan Porseni, Wujud Kepedulian Lapas Mojokerto di Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kontribusi kemanusiaan, Selasa (15/4/2025).

    Bertempat di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto, kegiatan ini diikuti oleh puluhan pegawai Lapas yang secara sukarela menyumbangkan darahnya.

    Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan, memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari komitmen Lapas dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa jajaran pemasyarakatan tidak hanya fokus pada tugas dan fungsi pembinaan, tetapi juga hadir dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat luas,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rudi menyebut bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk menumbuhkan empati serta memperkuat solidaritas sosial di lingkungan Lapas. Mengusung tema ‘Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat’, momentum peringatan ini diharapkan menjadi titik tolak peningkatan pelayanan pemasyarakatan yang lebih humanis.

    PMI Kota Mojokerto pun menyambut positif kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi atas kepedulian serta partisipasi aktif dari jajaran Lapas. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendukung ketersediaan stok darah di wilayah Mojokerto.

    Selain donor darah, Lapas Kelas IIB Mojokerto juga mengadakan rangkaian kegiatan lain untuk menyemarakkan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, salah satunya adalah Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) yang ditujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Berbagai lomba diselenggarakan, mulai dari bola voli, catur, tarik tambang, hingga lomba adzan dan menyanyi.

    Kegiatan ini tidak hanya bertujuan sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai bagian dari program pembinaan mental dan fisik bagi para warga binaan, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas dan kreativitas.

    Dengan semangat kepedulian dan kebersamaan, Lapas Kelas IIB Mojokerto menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi aktif dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam pembinaan narapidana, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. [tin/suf]

  • 80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan Regional 15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com-
    Sebanyak 80.000
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) yang bekerja di
    Kamboja
    merupakan PMI ilegal.
    Mayoritas WNI itu bekerja di sektor judi online dan penipuan atau scamming. Sedangkan judi merupakan bisnis legal di Kamboja.
    Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan para PMI ilegal tersebut rata-rata berangkat melalui calo atau unprosedural.
    “Ilegal semua (PMI di Kamboja) karena kita nggak punya kerjasama penempatan dengan mereka,” ujar Karding usai memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Tengah dan bupati di kantor Gubernur Jateng, Selasa (15/4/2024).
    Karding juga menyebut, Kamboja dan Myanmar menjadi tujuan baru bagi pemuda pemudi asal Indonesia yang nekat mengadu nasib di luar negeri lewat jalur ilegal atau non prosedural.
    “Secara nasional paling banyak yang unprosedoral itu paling banyak ke Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan. Sekarang banyak tren baru ke Kamboja dan Myanmar terutama anak anak terkini yg ditipu infotmasi di sosmed,” beber dia.
    Puluhan ribu PMI yang bekerja di Kamboja, kata Karding, mayoritas bekerja sebagai penipu atau scammer hingga judi online.
    Industri itu merupakan industri terlarang di Indonesia, tapi legal di Kamboja.
    “Macem-macem ada yang operator judi online, di restoran atau scammimg. Tapi rata rata judol dan scammimg,” ungkap dia.
     
    Lebih lanjut Karding membeberkan, banyak korban yang terjerat PMI ilegal adalah anak-anak muda terdidik yang tertipu lewat lowongan fiktif di media sosial.
    P2MI juga mengaku kesulitan untuk memonitor para PMI yang bekerja di Kamboja. Salah satunya kasus PMI asal Bekasi bernama Iwan Sahab yang meninggal dunia diduga dianiaya di Kamboja pada Senin (14/4/2025) kemarin.
    “Sedang kita lacak karena rata rata ketahuan karena tidak prosedural kalau viral baru kita cari,” kata Karding.
    Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran pekerja migran secara ilegal.
    “Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai dilibatkan kepala desa, kemudian pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” ucap Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Oleh-oleh Prabowo dari Turki hingga Yordania

    Daftar Oleh-oleh Prabowo dari Turki hingga Yordania

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara. Negara tersebut yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar hingga Yordania.

    Prabowo membawa ‘oleh-oleh’ beberapa kesepakatan ekonomi dari deretan kunjungannya tersebut. Berikut daftarnya:

    1. Kesepakatan di Industri Pertahanan

    Prabowo mengatakan Indonesia mau ikut serta dalam pengembangan kendaraan tempur canggih dengan Turki. Keinginan tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Mulanya Prabowo menerangkan Indonesia dan Turki sudah memiliki kesepakatan joint venture untuk membentuk perusahaan pertahanan.

    “Kita juga memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita. Kita sangat terima kasih,” beber Prabowo dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Erdogan, disiarkan virtual, Kamis (10/4/2025) yang lalu.

    Lewat kerja sama itu, Prabowo menyatakan Indonesia ingin ikut serta dalam mengembangkan jet tempur canggih KAAN dan juga kapal selam dengan Turki.

    “Indonesia berkeinginan untuk ikut serta dalam kerja sama pengembangan jet tempur generasi kelima KAAN dan juga dalam pembangunan pengembangan kapal selam bersama industri Turkiye,” kata Prabowo.

    Masih soal Turki, Prabowo juga mengundang pengusaha Turki untuk membangun industri baterai, energi terbarukan, hingga industri tekstil. Indonesia juga bakal membuka karpet merah untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    2. Investasi Rp 33 T dengan Danantara

    Dalam safarinya di timur tengah, Prabowo juga menerima komitmen investasi besar dari Qatar. Dia bilang, Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani ingin berinvestasi pada suatu proyek bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan, Emir Qatar akan berinvestasi US$ 2 miliar atau Rp 33,4 triliun (kurs Rp 16.700) bersama Danantara. Investasi dilakukan dengan menggabungkan satu dana bersama antara kedua belah pihak.

    “Saya kira pertemuan sangat baik, produktif, kita sepakat untuk tingkatkan kerja sama. Beliau (Emir Qatar) akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau komit US$ 2 miliar ya tadi,” papar Prabowo pada saat memberi keterangan pers usai pertemuan, dikutip Senin (14/4/2025).

    Sayangnya, Prabowo tak merinci proyek apa yang akan diinvestasikan bersama Danantara. Hanya saja dia menegaskan hal ini bakal ditindaklanjuti segera.

    Di Qatar Prabowo juga memperkuat kerja sama bilateral melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri.

    Dialog Strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.

    3. Beli Bahan Baku Pupuk Murah

    Saat melakukan lawatan ke Yordania, Prabowo mengungkapkan Indonesia bakal menjadi langganan untuk membeli bahan baku pupuk dari negara tersebut. Menurutnya, mulai dari fosfat hingga potash bisa didapatkan dengan harga yang murah di Yordania.

    Hal ini diungkapkan Prabowo usai melakukan pertemuan dengan Raja Abdullah II di Amman, Yordania. Menurut Prabowo, dalam pembahasan yang dilakukan dengan Raja Abdullah II banyak sekali komitmen peningkatan kerja sama antara kedua belah pihak.

    “Ya, kita membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang, bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi,” sebut Prabowo dalam keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/4/2025).

    “Kita di sini itu kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Ini salah satu termurah di dunia,” lanjutnya menekankan.

    Prabowo juga sempat memuji Yordania karena memiliki kemajuan besar dalam teknologi pertanian. Indonesia pun ingin banyak melakukan pembelajaran dari situ.

    Dia sempat memperkenalkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melakukan pertemuan bilateral. Amran duduk bersama Prabowo dan delegasi lainnya di meja panjang berhadapan dengan Raja Abdullah II dan para delegasinya.

    “Yordania memiliki teknologi maju di bidang pertanian, dan kami ingin belajar tentang hal tersebut. Saya membawa Menteri Pertanian saya dalam kunjungan ini,” ujar Prabowo.

    (acd/acd)

  • Misi Lawatan Prabowo ke Lima Negara, Boyong Investasi atau Cari Restu Evakuasi Warga Gaza?

    Misi Lawatan Prabowo ke Lima Negara, Boyong Investasi atau Cari Restu Evakuasi Warga Gaza?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyudahi perjalanannya dengan membawa sejumlah oleh-oleh kesepakatan usai lawatan ke lima negara dengan tiba di Tanah Air, pada Selasa (15/4/2025).

    Ketibaan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Di lima negara yakni Uni Emirat Arab (UEA), Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah, Presiden Ke-8 RI itu telah melakukan pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara tersebut.

    Dalam kunjungannya, orang nomor satu di Indonesia itu telah banyak berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara dengan pembahasan terkait peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global. 

    Selain itu, dalam kunjungan ini belasan dokumen kerja sama telah ditandatangani dan dipertunjukkan di hadapan para pemimpin negara. Kerja sama ini meliputi sejumlah bidang mulai dari peningkatan kerja sama strategis kedua negara, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, hingga keagamaan.

    Di titik pertama, Prabowo dan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) mendengarkan secara langsung pengumuman delapan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. 

    Pengumuman tersebut dilakulan di akhir pertemuan bilateral kedua pemimpin negara yang digelar di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (9/4/2025).

    Kedelapan dokumen tersebut terdiri atas empat kerja sama antar-pemerintah (Government to Government/G-to-G) dan empat kerja sama antarpelaku usaha (Business to Business/B-to-B). Kerja sama tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan PEA di berbagai bidang.

    Adapun, empat MoU G-to-G yang diumumkan meliputi pernyataan kerja sama tentang Kemitraan Alam dan Iklim; Lalu, Kelautan dan Perikanan;  Keamanan dan Penanggulangan Terorisme; dan kerja sama di bidang Islam dan wakaf.

    Sementara itu, empat kesepakatan B-to-B yang disampaikan adalah memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA tentang Investasi Produksi Susu;

    Tak hanya itu, terdapat nota kesepahaman antara Ninety Degree General Trading LLC dan PT Pindad; kesepakatan prinsip terkait dengan penambahan kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Surya Fotovoltaik Cirata; dan memorandum Saling Pengertian antara PT PLN (Persero) dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – MASDAR tentang Rencana Pengembangan PLTS Terapung Jatigede 100 MW.

    Berlabuh ke tujuan berikutnya, Prabowo bersama Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdoğan menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman atau MoU dalam kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Turkiye, pada Kamis (10/4/2025).

    Sebanyak tiga dokumen kerja sama yang ditandatangani dan dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara meliputi memorandum di bidang penanggulangan bencana dan kedaruratan. Lalu, tentang kerja sama di bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi; serta kerja sama kebudayaan.

    Tak hanya itu, kedua kepala negara juga berkomitmen untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kekuatan ekonomi dalam meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang di kancah global.

    “Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi, suara kita bisa didengar di dunia ini,” tegas Prabowo.

    Prabowo mengatakan bahwa kedua negara sepakat agar para menteri perdagangan segera menyelesaikan preferential trade agreement. Hal tersebut sebagai langkah awal menuju Turki-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Di bidang investasi, kedua pemimpin juga menyepakati penyelesaian bilateral investment treaty dalam waktu dekat. Prabowo turut mengundang perusahaan-perusahaan Turki untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor strategis di Indonesia.

    “Saya juga mengundang perusahaan Turki untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan dan tekstil kelas atas. Saya terbuka agar Turki ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia,” ujarnya.

    Kepala Negara turut mengapresiasi kontribusi perusahaan konstruksi Turki dalam pembangunan 42 rumah sakit di Indonesia, serta mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang kesehatan, termasuk produksi vaksin bersama. Tak hanya itu, Indonesia dan Turki juga akan menjalin kerja sama erat di sektor pertahanan.

    “Kami juga memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita,” tuturnya.

    Selanjutnya, Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan penandatanganan Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Mesir di Istana Al Ittihadiya, Kairo, pada Sabtu (12/4/2025).

    Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia dan Mesir berkomitmen memperkuat kerja sama di berbagai bidang prioritas. Mulai dari politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, hubungan budaya dan pendidikan, serta hubungan antar masyarakat.

    Doha, Qatar menjadi negara ke-4 yang dikunjungi oleh Prabowo. Di sana dia bersama dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, menyaksikan langsung penandatanganan MoU yang digelar dalam pertemuan kedua pemimpin di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu (13/4/2025).

    Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” dalam memperkuat kerja sama bilateral melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Selain itu, Senior Officials Meeting (SOM) juga akan dilaksanakan sebagai forum persiapan SD, sementara Ad Hoc Working Group dapat dibentuk untuk mengerjakan program-program kerja sama tertentu.

    Dialog Strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.

    Tak hanya itu, hasil konkret lain dari pertemuan itu adalah komitmen Qatar menanamkan investasi senilai US$2 miliar atau sekitar Rp33,6 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

    Terakhir, Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan langsung penandatanganan empat MoU strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah yang berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin (14/4/2025). 

    Empat dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut adalah persetujuan kerja sama di bidang pertahanan, pertanian, bidang pendidikan, dan keagamaan dan wakaf.

    “Kami membahas peningkatan kerja sama di beberapa bidang, bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan kita disini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita, salah satu termurah di dunia,” pungkas Prabowo.

  • P4MI Banyuwangi Benarkan Meninggalnya TKI di Kamboja, KBRI Belum Temukan Titik Terang

    P4MI Banyuwangi Benarkan Meninggalnya TKI di Kamboja, KBRI Belum Temukan Titik Terang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabar tentang kematian Rizal Sampurna, TKI Banyuwangi di Kamboja yang sempat menyebar dibenarkan oleh Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Banyuwangi. Namun, diakui berita tersebut diakui masih sangat minim informasi.

    Kepala P4MI Banyuwangi, Fery Meryanto mengaku telah mendapat kabar meninggalnya Rizal Sampurno sejak 7 April lalu. Kabar didapat dari kantor BP2MI pusat setelah menerima informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.

    Bahkan, sehari berselang Fery juga telah mendapat informasi dari salah satu pegiat PMI dengan informasi serupa, tanpa kejelasan lebih dalam. Bahkan jenazah pria berumur 30 tahun masih belum diketahui dimana keberadaanya.

    “Kami mendapat kabar dari kantor kami di pusat setelah mendapat kabar dari KBRI. Memang benar ada PMI dari Banyuwangi atas nama Rizal Sampurna yang meninggal di Kamboja. Tapi dokumen yang kami terima masih minim hanya pasport. Kami masih menunggu info lengkap dari KBRI,” ujarnya.

    Fery menjelaskan, terkait proses pemulangan jenazah, pihaknya memang sudah dilakukan pengajuan. Namun pihaknya menyebut proses tersebut masih menunggu keputusan dari KBRI.

    Sebab kini KBRI di Kamboja masih melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap pihak yang mempekerjakan Rizal. Pihak bersangkutan tersebut nantinya yang bakal dimintai pertanggungjawaban salah satunya proses pemulangan jenazah.

    “KBRI akan meminta pertanggungjawaban kepada yang mempekerjakan atau perusahaan untuk proses pemulangannya. Ini masih dalam penyelidikan,” tegasnya.

    Fery mengungkapkan, jika kasus yang dialami TKI Banyuwangi bernama Rizal kali ini, terbilang cukup pelik sebab data yang ada masih sangat minim. Karena menurutnya, korba diduga berangkat jadi TKI melalui jalur gelap alias unprosedural.

    “Kasus Rizal ini informasinya masih minim, hal itu yang masih diselidiki oleh KBRI. Statusnya unprosedural. Disana bekerja sebagai apa dan apa sebab meninggalnya, dimana jenazahnya, kami belum bisa pastikan karena belum ada pernyataan pasti dari KBRI,” terangnya.

    Fery menambahkan, kasus PMI Banyuwangi Kamboja bukan kali pertama. Sebelumnya juga sempat ada yang ditangani P4MI, namun saat itu korban tidak meninggal dunia dan hanya dilakukan pemulangan.

    Berdasarkan PMI yang bekerja disana, mereka dipekerjakan sebagai scamer judi online. Mereka berangkat lewat jalur unprosedural dan kepincut gara-gara iming-iming gaji yang cukup tinggi.

    “Karena unprosedural jumlahnya yang berangkat kesana tidak bisa diperkirakan. Selain Kamboja juga ada Thailand dan Myanmar. PMI yang bekerja di tiga negara ini kebanyakan unprosedural. Menurut keterangan mereka disana ya mereka bekerja jadi scammer,” pungkasnya. [alr/aje]

  • Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, SDM RI Bakal Naik Kelas – Page 3

    Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, SDM RI Bakal Naik Kelas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan ada sekitar 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri. Menurutnya, kesempatan ini bisa dimanfaatkan Indonesia dengan menyiapkan pelatihan yang tertarik untuk bekerja di luar negeri.

    Terkait ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memandang peluang 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri sebagai potensi besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh angkatan kerja Indonesia. Hal ini dinilai bisa menjadi solusi sementara untuk menyerap tenaga kerja muda yang belum tertampung di dalam negeri.

    Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menyatakan peluang tersebut tidak hanya memberikan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kompetensi dan pengalaman global bagi para pekerja Indonesia. 

    “Ini bukan hanya peluang kerja, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh penghasilan lebih baik, serta membuka jalan bagi transfer pengetahuan dan budaya kerja global,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com, Selasa (15/4/2025).

    Namun demikian, Anggawira menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur agar peluang ini tidak berakhir menjadi jebakan bagi tenaga kerja yang belum siap. 

    Menurutnya, pelatihan, perlindungan hukum, dan akses informasi harus menjadi bagian integral dari strategi penempatan tenaga kerja ke luar negeri. 

    “Potensi ini harus dimanfaatkan dengan pendekatan yang terstruktur agar tenaga kerja kita benar-benar siap secara kompetensi dan mental,” jelasnya.

    Banyak Tenaga Kerja Belum Terserap di Dalam Negeri

    Angga melihat masih banyak lulusan SMK dan angkatan kerja muda di dalam negeri yang belum terserap oleh industri. Dalam konteks ini, peluang kerja di luar negeri dinilai dapat menjadi solusi sementara untuk menekan angka pengangguran sembari menunggu industri dalam negeri terus berbenah.

    “Kerja di luar negeri bisa menjadi buffer yang membantu mengurangi angka pengangguran. Namun perlu digarisbawahi, ini bukan solusi jangka panjang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan sesuai kebutuhan industri.”

     

  • Tingkatkan Layanan Aduan, Pemkot Kediri Siapkan Call Center Lapor Mbak Wali 112

    Tingkatkan Layanan Aduan, Pemkot Kediri Siapkan Call Center Lapor Mbak Wali 112

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan menyediakan sistem pelayanan panggilan darurat melalui call center Lapor Mbak Wali di 112.

    Saat ini proses persiapan pelaksanaan call center Lapor Mbak Wali 112 telah sampai ditahap verifikasi implementasi layanan darurat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang dilaksanakan di Ruang Command Center Balai Kota Kediri, Senin (14/4).

    Setelah melewati tahap verifikasi pada hari ini, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi saat dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa Pemkot Kediri bersama Kemenkomdigi akan memberikan pelatihan SDM pada operator yang akan bertugas dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang call center Lapor Mbak Wali 112 sebelum siap dilaunching pada akhir bulan April 2025 mendatang.

    “Kami saat ini tengah melakukan persiapan pelaksanaan call center Lapor Mbak Wali 112 sebagai media untuk merespon aduan masyarakat dengan waktu yang tidak terbatas atau beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dengan call center Lapor Mbak Wali 112, masyarakat akan dimudahkan dalam menyampaikan pengaduan manakalah ada kejadian atau peristiwa yang membahayakan,”jelasnya.

    Dijelaskan lebih lanjut oleh Chevy, bahwa dalam pelayanan call center Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri menugaskan operator dari beberapa OPD, yaitu Dinas Kesehatan, Satpol PP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar, BPBD dan Dinas Perhubungan guna menanggapi terkait kedaruratan dan kebencanaan seperti ambulance gawat darurat, penanganan kebakaran, penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas, penanganan kejadian terkait kebencanaan, pohon tumbang dan penanganan kejadian membahayakan lainnya.

    “Dengan call center Lapor Mbak Wali 112 ini, kami berupaya memberikan respon cepat terhadap setiap aduan yang ada, sehingga keamanan masyarakat Kota Kediri bisa terjamin,”ungkapnya.

    Sementara itu, PIC Layanan Panggilan Darurat 112 Direktorat Pengembangan Pitalebat, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkomdigi RI Agung Setio Utomo mengatakan selain memverifikasi kesiapan layanan darurat 112, kunjungannya ke Kota Kediri juga bertujuan untuk melaksanakan Forum Grub Discussion (FGD) dan menyamakan persepsi antar lembaga sehingga tidak ada sektoral dalam layanan panggilan kedaruratan.

    “Call center Lapor Mbak Wali 112 ini dimiliki dan dikelola oleh Pemkot Kediri, dimana Diskominfo dan Kemenkomdigi menjadi leading sektor dari layanan tersebut, akan tetapi sinergi dari OPD maupun lembaga lainnya juga harus ada agar bersama-sama kita bisa memaksimalkan layanan call center Lapor Mbak Wali 112,”ungkapnya saat memulai FGD.

    Agung berharap dalam pelayanan call center Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri juga dapat melibatkan Polres, Kodim, PMI, Jasa Raharja dan instansi vertikal lainnya. “Call Center Lapor Mbak Wali 112 ini, untuk melayani panggilan semua jenis kedaruratan, semua jenis bencana,”pungkasnya.

    Dikesempatan yang sama Agung juga mengungkapkan bahwa Call Center Lapor Mbak Wali 112 adalah layanan aduan bebas biaya panggilan yang dapat diakses dari seluruh provider telepon celuler dan Plain Old Telephone Service (POTS) atau telepon kabel.

    “Panggilan darurat 112 ini mudah diingat dan mudah diakses, sehingga akan semakin memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan layanan darurat di setiap kondisi,”ungkapnya. [nm/aje]

  • 1
                    
                        Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? 
                        Regional

    1 Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? Regional

    Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa?
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menargetkan sebanyak 425.000
    tenaga kerja Indonesia
    dapat terserap di luar negeri pada tahun 2025.
    Karding juga mengungkapkan larangan untuk tenaga kerja Indonesia di tiga negara.  
    Seusai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Gedung Tower UNS Solo, Jawa Tengah, pada Senin (14/4/2025), Karding menjelaskan bahwa saat ini terdapat permintaan sebanyak 1,7 juta tenaga kerja dari Indonesia.
    Namun hingga saat ini, baru 297.000 orang yang berhasil dipenuhi.
    “Tahun ini saya menargetkan 425.000 dari 297.000 (tenaga kerja),” ujar Karding.
    Menurutnya, permintaan tenaga kerja Indonesia paling banyak berasal dari Taiwan dan Hongkong.
    Dia juga menambahkan bahwa Arab Saudi menunjukkan minat yang besar, dengan permintaan mencapai 650.000 tenaga kerja.
    “Arab Saudi itu menghubungi saya minta 650.000 orang tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Tapi harus dibuka dulu MoU-nya,” tambahnya.
    Karding juga mengumumkan larangan bagi warga Indonesia untuk bekerja di tiga negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
    Larangan ini diambil karena tidak adanya kerja sama antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut terkait penempatan tenaga kerja.
    Selain itu, Karding menyoroti adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Thailand.
    “Kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kerja sama penempatan. Kalau tidak punya kerja sama penempatan sebenarnya tidak boleh. Dan apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu,” tegas Karding.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini – Page 3

    100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi, perlindungan terhadap Pekerja migran Indonesia (PMI) perlu diperhatikan secara serius, apalagi Pemerintah Indonesia telah menerima tawaran lowongan kerja untuk 1,7 juta pekerja migran dari 100 negara.

    Menurutnya meskipun di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sudah terbilang baik, dengan sistem yang mendukung hak-hak pekerja, seperti gaji yang sesuai, jaminan sosial, dan tempat tinggal yang layak.

    Namun, ada pula negara-negara yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Malaysia. Di beberapa kawasan, terutama di sekitar Sarawak, banyak pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan yang rentan terhadap kondisi kerja yang tidak ideal.

    Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan di negara-negara yang belum memiliki sistem perlindungan yang memadai.

    “Jadi, memang kalau di negara-negara yang sudah perlindungan terhadap tenaga kerja migran dari Indonesia itu baik, itu nggak apa-apa, kayak Hongkong juga banyak tenaga kerja kita. Itu kan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia,” kata Tadjuddin kepada Liputan6.com, Senin (14/4/2025).

    Selain itu, Tadjuddin juga menyoroti kekhawatiran terhadap potensi eksploitasi hingga perdagangan manusia yang masih menjadi isu yang perlu diwaspadai.

    Kasus-kasus di negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang melibatkan pekerja migran Indonesia, menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut tidak menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

    Laporan-laporan mengenai pekerja yang menjadi korban perdagangan manusia atau tindak kekerasan, seperti pencurian organ, menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih ketat terkait negara-negara yang berisiko.

    Pemerintah Indonesia telah melarang pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang terindikasi terlibat dalam perdagangan manusia atau memiliki risiko eksploitasi tinggi, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi PMI dari potensi ancaman yang sangat berbahaya.

    “Ya, jadi pemerintah harus memastikan bahwa kalau tenaga kerja kita dikirim ke negara itu bahwa tidak akan terjadi eksploitasi. Seperti yang terjadi di Myanmar, Kamboja, dimana lagi itu kan Thailand, kalau nggak salah. Itu kan memang sudah dilarang pemerintah. Artinya tenaga kerja kita itu dilarang masuk ke sana,” ujarnya.

     

     

     

  • Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, Mau? – Page 3

    Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, Mau? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa terdapat jutaan lowongan kerja di luar negeri. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan Indonesia dengan menyiapkan pelatihan yang tertarik untuk bekerja di luar negeri.

    Abdul Kadir menjelaskan, ada sekitar 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri, tetapi baru bisa memenuhi sebanyak 297 ribu.

    “Untuk itu, saya mendorong Pak Bupati Magelang mengambil peluang ini. Kami mengusulkan untuk paling tidak, ada yang fokus mengurusi pekerja migran dan perdanya. Kami mendorong untuk menempatkan pekerja yang terdidik, terampil,” katanya dikutip dari Antara, Senin (14/4/2025).

    Ia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Bupati Magelang Grengseng Pamuji di Rumah Dinas Bupati Magelang pada hari Minggu kemarin.

    “Konsekuensinya, kami harus menyiapkan pelatihan dan pembiayaannya. Saya bayangkan setiap pelatihan di desa kemudian diambil dua pekerja, maka dari 372 desa akan ada 700-an pekerja. Kalau ada empat angkatan, kami bisa ambil 2.800 pekerja dalam setahun,” katanya.

    Ia menuturkan ada 100 negara tujuan tenaga kerja tersebut, di antaranya Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya.

    Menurut dia, ada bermacam lingkup pekerjaan. Ada banyak jabatan kerja, bahkan ratusan sampai ribuan.

    “Namun, kami mau fokus, misalnya perawat ke Jepang. Nanti, kurikulum di Jepang kami tarik ke sini. Bahasanya juga ditarik ke sini atau di SMK yang mau berangkat, kami dorong,” katanya.