NGO: PMI

Modus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Makin Canggih, Pemerintah Diminta Bertindak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Modus penyelundupan di perbatasan Indonesia-Malaysia kini semakin canggih, mulai dari transaksi kapal ke kapal hingga melibatkan pekerja migran sebagai kurir tanpa sadar.

Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah segera memperkuat pengawasan di jalur darat dan laut demi mencegah kejahatan lintas negara yang kian marak.

Peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan.

Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, terjebak dalam eksploitasi, penipuan, bahkan penculikan.

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyampaikan keprihatinannya dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Selasa (29/4/2025).

“Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi,” ujar Edhie.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa bukan hanya kasus TPPO yang meningkat, tetapi juga penyelundupan narkoba.

Modus yang digunakan pun makin kompleks.

Transaksi dilakukan antar kapal (ship to ship), dan pekerja migran Indonesia (PMI) dijadikan kurir tanpa disadari, hanya untuk imbalan kecil yang tak sebanding dengan ancaman hukumannya.

“Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa PMI sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” jelasnya.

Desakan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan pun mencuat. Pemerintah diminta segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh unsur keamanan, mulai dari Bakamla, Bea Cukai, TNI, Polri, hingga BIN.

“Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia,” tambahnya.

Kerja Sama Penegasan Batas Wilayah

Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia bukan isu baru. Kedua negara telah berulang kali bertemu untuk membahas penegasan batas internasional, khususnya di Pulau Kalimantan.

Pada Agustus 2022, pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee digelar di Bandung. Forum bilateral ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam survei dan penegasan batas wilayah yang mencakup perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, melibatkan kementerian dan lembaga strategis seperti Kemenlu, Kemenhan, Kemenko Polhukam, BNPP, BIG, dan BIN.

Sedangkan pihak Malaysia diwakili pejabat dari Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta lembaga pemetaan dan pertanahan.

Pembahasan utama mencakup penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad/Sesai, serta program survei bersama untuk investigasi dan pemeliharaan batas wilayah pada 2022/2023.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyatakan siap untuk mengoordinasikan implementasi hasil pertemuan bilateral tersebut.

“Ditjen Administrasi Kewilayahan siap untuk mengkoordinasikan implementasi hasil-hasil Special JIM yang telah disepakati agar terlaksana dengan baik dan tepat,” ujar Dr. Safrizal, ZA, M.Si.

Upaya Pencegahan Perlu Diperkuat

Kian canggihnya modus penyelundupan di perbatasan menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Pengawasan perlu dilakukan tidak hanya secara intensif, tetapi juga kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis teknologi.

Tanpa pengawasan ketat, perbatasan akan terus menjadi titik rawan bagi kejahatan lintas negara, baik itu perdagangan manusia maupun penyelundupan narkotika.

30/04/2025 18:33
IHSG Diprediksi Bergerak di Rentang 6.700-6.800, Ini Sentimennya

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,39 persen atau naik 26,108 poin ke angka 6.749,07 pada perdagangan Selasa, 29 April.

Phintraco Sekuritas memprediksi IHSG berpotensi bergerak dalam kisaran 6.700-6.800 pada Rabu, 30 April. Selain itu, IHSG diperkirakan bergerak pada resistance 6.800, pivot 6.750, support 6.700.

Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menyampaikan IHSG ditutup menguat ke level 6,749.075 pada perdagangan Selasa, 29 April. Secara teknikal, IHSG membentuk candlestick long lagged doji diiringi pergerakan sideways pada histogram MACD.

“Sehingga kami memperkirakan IHSG berpotensi bergerak dalam rentang level 6,700-6,800 pada perdagangan Rabu, 30 April,” jelasnya kepada VOI, Rabu, 30 April.

Alrich menyampaikan sentimen eksternal berasal dari Amerika Serikat (AS), pasar mengantisipasi rilis data PCE Price Index bulan Maret 2025 yang diperkirakan melandai ke level 2,2 persen (YoY) dari 2,5 persen (YoY) di Februari 2025, mengindikasikan bahwa tekanan inflasi di Amerika mulai mereda dan mendekati target inflasi The Fed di 2 persen.

Sementara dari kawasan Eropa, pasar mengantisipasi rilis data GDP Growth Rate Flash pada kuartal I 2025 di Euro Area yang diperkirakan tumbuh 1 persen (YoY), mengalami perlambatan dibanding realisasi sebelumnya yang tercatat tumbuh 1,2 persen (YoY) di kuartal IV 2024.

Menurut Alright dari Regional, pasar mengantisipasi rilis data Caixin Manufacturing PMI bulan April 2025 di China yang diperkirakan turun ke level 50,2 dari level 51,2 di Maret 2025, mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur di China mengalami perlambatan.

Selain itu, Jepang dijadwalkan rilis data Retail Sales bulan Maret 2025 yang diperkirakan tumbuh 3,5 persen (YoY) dari 1,4 persen (YoY) di Februari 2025, mengindikasikan bahwa konsumsi domestik di Jepang mengalami peningkatan.

Sementara dari domestik, pasar mengantisipasi rilis laporan keuangan kuartal I 2025 sejumlah emiten bluechip, terutama emiten perbankan yang diperkirakan rilis di akhir April 2025.

Alrich merekomendasikan pada perdagangan Rabu, 30 April yaitu saham PGAS, AMRT, SIDO, ERAA, dan TLKM.

30/04/2025 17:33
Kinerja Manufaktur China Anjlok Gara-Gara Tarif Trump, Butuh Stimulus Tambahan?

Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas manufaktur di China merosot ke kontraksi terburuk sejak Desember 2023, menunjukkan dampak awal tarif Donald Trump dan mendorong seruan untuk peningkatan kebijakan yang cepat.

Data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dilansir dari Bloomberg pada Rabu (30/4/2025) mencatat, Indeks purchasing managers’ index (PMI) manufaktur China pada April turun lebih dari ekspektasi menjadi 49 dari 50,5 bulan sebelumnya. Indeks nonmanufaktur menunjukkan aktivitas di bidang konstruksi dan jasa tumbuh kurang dari yang diperkirakan.

Zhao Qinghe, seorang ahli statistik senior NBS, mengutip basis yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan perubahan cepat dalam lingkungan eksternal sebagai penyebab penurunan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang menyertai rilis tersebut, analis resmi tersebut menegaskan kembali sikap pemerintah bahwa perang dagang tidak memiliki pemenang, dan menunjuk pada perlambatan aktivitas manufaktur di negara-negara ekonomi utama termasuk AS, Inggris, dan Jepang.

Indikator tersebut memberikan gambaran resmi pertama yang mengkhawatirkan tentang kesehatan ekonomi China setelah pemerintahan Trump mengenakan tarif besar-besaran sebesar 145% pada produk-produk China, tingkat yang diperkirakan akan merugikan sektor yang berkontribusi terhadap hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi tahun lalu.

“Ini jelas lebih buruk dari yang diharapkan. Ini menunjukkan tarif mulai berlaku,” kata Robin Xing, kepala ekonom China di Morgan Stanley.

Dia memperkirakan perlambatan ekonomi yang signifikan pada kuartal ini yang dapat memicu lebih banyak stimulus.

Perang dagang telah mendorong banyak lembaga keuangan besar, termasuk UBS Group AG dan Goldman Sachs Group Inc, untuk menurunkan perkiraan mereka untuk pertumbuhan China pada 2025 menjadi sekitar 4% atau lebih rendah dalam beberapa minggu terakhir.

Indikator yang suram untuk pabrik-pabrik mengikuti tanda peringatan sebelumnya bagi para eksportir China, dengan pengiriman kargo kemungkinan anjlok hingga 60%, menurut satu perkiraan.

Pesanan ekspor baru turun ke level terendah sejak Desember 2022 dan mencatat penurunan terbesar sejak April tahun itu, ketika Shanghai memasuki karantina wilayah akibat pandemi di seluruh kota. Sebuah sub-pengukur menunjukkan bahwa lapangan kerja di sektor manufaktur mengalami kontraksi pada laju terburuk sejak Februari tahun lalu, menambah tekanan pada otoritas untuk menstabilkan pasar kerja.

Untuk membantu meringankan tekanan pada eksportir, Beijing minggu ini menyusun rencana untuk membantu perusahaan yang kesulitan mendapatkan pinjaman dan meningkatkan konsumsi domestik, tetapi tidak mengumumkan stimulus ekonomi yang lebih agresif. Sebaliknya, para pejabat berfokus pada pelaksanaan paket stimulus yang disetujui pada awal Maret.

Beijing juga tampaknya tidak terburu-buru untuk bernegosiasi dengan Washington. Menteri Luar Negeri Wang Yi memperingatkan negara-negara agar tidak menyerah pada ancaman tarif AS, dengan mengatakan bahwa pelonggaran hanya akan membuat pengganggu semakin berani.

Sementara itu, PMI manufaktur swasta dari Caixin untuk April 2025 adalah 50,4, lebih tinggi dari perkiraan sebesar 49,7. Angka-angka tersebut menunjukkan pertumbuhan dari bulan sebelumnya meskipun pada kecepatan yang lebih lambat.

Indeks pengukur swasta cenderung mencerminkan aktivitas di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan lebih berorientasi ekspor.

“Kenaikan tarif AS berdampak pada permintaan eksternal, dengan pesanan ekspor baru menurun pada tingkat tercepat sejak Juli 2023, yang menyebabkan hanya sedikit peningkatan pada total pesanan baru pada bulan April,” kata Wang Zhe, ekonom senior di Caixin Insight Group.

30/04/2025 14:19
Bitcoin Tembus USD 95.000, Inflow ETF Capai USD 3 Miliar: Arah Menuju USD100.000?

Jakarta: Harga Bitcoin kembali mencatatkan reli signifikan dengan menembus level USD95.500, tertinggi sejak Februari 2025.

Penguatan ini dipicu oleh masuknya dana jumbo ke produk Exchange Traded Fund (ETF) Bitcoin, yang mencapai lebih dari USD 3 miliar dalam sepekan terakhir.

Menurut data SoSoValue yang dirangkum oleh Ajaib, Selasa, 29 April 2025, 12 ETF Bitcoin yang tercatat di bursa global mencatatkan inflow terbesar sejak Desember 2024. Lonjakan dana ini menunjukkan bahwa minat investor terhadap Bitcoin kembali meningkat, meskipun pasar global masih dibayangi ketidakpastian geopolitik.

ETF Bitcoin, yang melacak harga Bitcoin sering dianggap sebagai barometer sentimen pasar terhadap kripto.

Arus masuk dana besar menunjukkan optimisme pasar terhadap masa depan Bitcoin, terutama sebagai aset lindung nilai saat pasar sedang volatil.

Dari USD75.000 ke USD95.500 Bitcoin naik 8 persen
Sempat jatuh ke USD 75.000 pada 7 April, harga Bitcoin melesat 8 persen hanya dalam waktu tujuh hari. Katalis utama di balik pemulihan ini adalah keputusan Presiden Donald Trump yang menangguhkan sebagian besar tarif perdagangan selama 90 hari kecuali untuk Tiongkok. Hal ini memberi napas segar bagi pasar saham dan kripto.

Sejak pengumuman penangguhan tersebut, Bitcoin sudah menguat lebih dari 14 persen. Kinerja ini semakin mengukuhkan posisi Bitcoin sebagai alternatif safe haven, di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian kebijakan.

Ethereum, XRP, dan Solana ikut bangkit
Tak hanya Bitcoin yang mencuri perhatian. Pasar kripto secara keseluruhan ikut bergairah. Ethereum (ETH) mencatat kenaikan 11 persen, XRP naik 9 persen, dan Solana (SOL) menguat 8 persen dalam sepekan.

Kembalinya minat terhadap aset kripto ini juga ditopang oleh sentimen positif dari kebijakan makroekonomi global.
Apa yang dinanti pasar pekan ini?
Pelaku pasar kini menanti sejumlah data ekonomi penting dari AS yang berpotensi memengaruhi harga Bitcoin dan aset lainnya:

– 29 April: Rilis data Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), indikasi kesehatan pasar kerja AS.
– 30 April: Proyeksi inflasi Core PCE, patokan utama The Fed dalam menetapkan kebijakan suku bunga.
– 1 Mei: Indeks ISM Manufacturing PMI, bisa mengindikasikan dampak perang tarif pada aktivitas manufaktur.
– 2 Mei: Laporan ketenagakerjaan bulanan AS.

Data ini akan menjadi acuan penting menjelang pertemuan FOMC pada 7 Mei, yang akan menentukan arah suku bunga AS.
Inflasi melandai, tapi tekanan baru bisa datang
Meski inflasi AS sudah turun dari 9,1 persen di 2022 menjadi 2,4 persen pada Maret 2025, kebijakan tarif baru Trump tetap menuai kritik.

Banyak ekonom khawatir tarif tersebut bisa kembali memicu lonjakan harga barang.

Trump tetap bersikeras dan bahkan mendesak pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Namun, data CME FedWatch menunjukkan bahwa peluang The Fed mempertahankan suku bunga saat ini masih sangat tinggi, mencapai 90,1 persen.
Data On-Chain Dukung Sinyal Penguatan Bitcoin
Data on-chain dari CryptoQuant memperkuat sinyal bullish untuk Bitcoin. Sejak seruan Trump untuk pemangkasan suku bunga, lebih dari USD 4 miliar BTC ditarik dari exchange ke wallet pribadi. Alhasil, total simpanan Bitcoin di bursa turun dari USD 237,8 miliar menjadi USD 233,8 miliar.

Fenomena ini menandakan bahwa investor lebih memilih menyimpan Bitcoin dalam jangka panjang, bukan menjualnya. Jika tren ini berlanjut, harga Bitcoin bisa saja menembus level psikologis USD 100.000 dalam waktu dekat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

30/04/2025 05:38
Jenazah PMI yang Meninggal di Kamboja Sudah di KBRI, Pemkab Banyuwangi Tangung Biaya Pemulangan

Liputan6.com, Banyuwangi – Jenazah Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi yang meninggal di Kamboja dikabarkan telah berada di Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan membantu biaya pemulangan jenazah Rizal.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, Pemkab Banyuwangi terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait soal pemulangan jenazah Rizal.

“Sudah berproses. Kemarin saya mendapat informasi bahwa jenazah (Rizal) sudah di KBRI dan sudah siap dipulangkan,” kata Ipuk, Selasa (29/4/2025).

Soal pemulangan jenazah, kata Ipuk, terdapat prosedur teknis yang harus dilewati. Komunikasi intens dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan KBRI terus dilakukan untuk mendapatkan kabar terbaru.

“Kapan kepastian pemulangannya, mengikuti prosedur dari sana,” lanjut dia.

Rizal merupakan PMI yang berasal dari Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro yang berangkat ke Kamboja secara nonprosedural. Ia dikabarkan meninggal dunia setelah bekerja selama beberapa bulan sebagai operator judi online. Ia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Terkait hal ini, Ipuk mengatakan perlunya satuan tugas khusus yang berfokus pada TPPO. Satuan tugas itu bisa melengkapi instansi dan badan lain yang sudah ada.

“Karena di Banyuwangi ini jumlah PMI cukup besar, dan ada yang non-aturan atau tidak sesuai prosedur. (Satuan tugas) itu penting juga untuk menambah tenaga pengawasan,” tutur dia.

29/04/2025 22:08
Anggota DPR minta KP2MI hati-hati buka moratorium PMI ke Arab Saudi

pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi. Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi P

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengingatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk lebih hati-hati dalam rencana membuka moratorium pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

“Membuka moratorium bukan semata menghilangkan masalah, namun akan membuka potensi masalah kembali jika pemerintah tidak matang,” kata Eem dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sejak moratorium diberlakukan pada tahun 2011, menurut dia, ada sekitar 185 ribu PMI berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Fakta itu, kata dia, menunjukkan lemahnya pengawasan dan sistem migrasi tenaga kerja Indonesia yang masih memiliki celah besar.

Dia mengatakan banyak sekali kasus terjadi pada pekerja sektor domestik di luar negeri, khususnya para pekerja perempuan yang mengalami perlakuan tidak adil, seperti halnya pelecehan seksual atau tindakan kekerasan lainnya.

Dia mengatakan pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi

“Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, pembukaan moratorium khusus untuk pekerja perempuan perlu dipertimbangkan kembali. Kecuali, kata dia, jika hukum yang akan diberlakukan adalah hukum yang disepakati atau hukum internasional.

Dia menambahkan, pemerintah perlu mengupayakan jalur diplomasi yang jelas demi menciptakan kesepakatan yang lebih melindungi para PMI. Tanpa pembenahan yang serius, menurut dia, penghapusan moratorium justru hanya akan mengulang pola lama.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

29/04/2025 16:59
DPR: Kematian di Kamboja pengingat akan perlindungan pekerja migran

Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara.

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan angka kasus kematian pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja akibat praktik penipuan daring (online scam) harus menjadi pengingat bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

“Fenomena ini harus menjadi warning bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, yang kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah dan masyarakat tidak bisa menutup mata akan maraknya modus kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia akhir-akhir ini sebab korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, melainkan juga secara fisik dan nyawa.

Puan juga mengungkapkan bahwa kasus-kasus penipuan online yang berujung pada kematian itu menjadi peringatan keras bagi Pemerintah untuk memastikan agar anak bangsa tidak mudah tergiur pada janji manis pekerjaan di luar negeri tanpa adanya kejelasan.

Apalagi, kata dia, jika tawaran-tawaran pekerjaan tersebut tanpa melibatkan badan yang resmi atau pemberangkatan melalui jalur nonprosedural.

“Maka, tugas Pemerintah di sini adalah untuk bagaimana meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya berangkat kerja ke luar negeri secara ilegal,” ujarnya.

Ia lantas menyebut sejumlah langkah perlindungan yang dapat diberikan negara kepada PMI, antara lain, dengan menggencarkan upaya pencegahan, termasuk memaksimalkan penanganan pada kasus-kasus PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja.

“Kita dapat memanfaatkan teknologi dalam mencegah dan melawan kejahatan-kejahatan seperti ini. Bagaimana sosialisasi dan kampanye juga makin dimasifkan lewat berbagai sarana media,” tuturnya.

Lebih jauh Puan mengemukakan bahwa persoalan penipuan daring yang berujung kematian di Kamboja itu bukan lagi merupakan isu domestik, melainkan sudah masuk sebagai darurat kawasan.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya Indonesia mendorong secara aktif ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) guna memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.

“Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara, terutama yang berbasis digital seperti sindikat online scam,” katanya.

Menurut Puan, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama kawasan dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan lintas negara yang makin canggih.

Termasuk, sambung dia, Indonesia perlu mendorong perluasan mandat gugus tugas TFAMW, terutama dalam hal perlindungan pekerja migran dari eksploitasi digital, serta memperkuat koordinasi antarnegara dan penanganan korban.

“Indonesia harus menekankan pentingnya ASEAN membentuk protokol bersama untuk perlindungan darurat bagi korban eksploitasi, serta mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara,” ucapnya.

Wakil rakyat ini mendorong pula Pemerintah untuk menggalakkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penipuan daring sebab tak sedikit WNI yang berangkat ke Kamboja dan wilayah sekitarnya sebagai korban penipuan daring yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji menggiurkan.

Terakhir, dia memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan menjadi bagian dari solusi dalam meminimalisasi tragedi yang menimpa WNI di luar negeri.

“DPR bersama Pemerintah akan berkolaborasi dengan aparat dan mitra internasional guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa kementeriannya terus memasifkan strategi untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural berangkat bekerja ke Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Upaya itu dilakukan karena makin banyak CPMI ilegal yang berangkat ke tiga negara tersebut, terutama Myanmar, yang meningkat 27 kali lipat pada tahun 2025 dari data pada tahun 2024.

“Terjadi lonjakan besar dari Myanmar, 26 orang pada tahun 2024, menjadi 698 orang pada tahun 2025. Peningkatan hampir 27 kali lipat,” kata Menteri Karding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

29/04/2025 15:49
Menteri P2MI Utamakan Prinsip Kehati-hatian soal Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa pemerintah akan berhati-hati untuk kembali menempatkan PMI ke Arab Saudi.

Hal itu disampaikannya usai mendapat dukungan Komisi IX DPR RI untuk mencabut moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi.

“Jadi memberi mandat kepada kita mengupayakan perlindungan menyeluruh,” kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Menurut Karding langkah awal yang akan dilakukan adalah mempersiapkan kesiapan internal pemerintah Indonesia terlebih dahulu.

Setelah itu, pihaknya akan melanjutkan pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi, termasuk mengevaluasi sejauh mana komitmen Arab Saudi dalam memastikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

“Kita akan siapkan dulu kesiapan kita, lalu terus membicarakan MoU-nya, kemudian nanti kita lihat apakah memang Arab Saudi bisa untuk diajak kerja sama,” lanjutnya.

Karding menjelaskan bahwa ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi sebelum Indonesia dapat menjalin kerja sama ketenagakerjaan dengan negara lain, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Yang pertama, harus ada MoU atau perjanjian bersama. Yang kedua, di negara tersebut harus ada regulasi hukum atau undang-undang tentang ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan. Dan yang ketiga, harus ada sistem, baik berupa sistem elektronik maupun tata kelola yang memadai untuk perlindungan pekerja migran,” paparnya.

Ia menambahkan, berdasarkan penilaian pemerintah, ketiga syarat tersebut sejauh ini telah dipenuhi oleh Arab Saudi.

Namun demikian, Karding tetap mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam proses ini.

“Saya juga setuju dengan teman-teman DPR, prinsip kehati-hatian itu penting. Karena ini soal nyawa manusia,” pungkas Karding.

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI mendukung rencana Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terkait pembukaan moratorium atau kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Hal itu disepakati semua anggota Komisi IX usai Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Wamen P2MI Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

“Komisi IX DPR RI mendukung pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan catatan Kementerian Pelindungan Pekerja (KP2MI) segera Migran Indonesia (KP2MI) segera mengupayakan adanya memastikan adanya pemenuhan prinsip jaminan pelindungan maksimal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk adanya perjanjian kerja yang adil dengan pemberi kerja berbadan hukum, kepastian sistem pemantauan evaluasi, jaminan sosial, gaji minimum, jam kerja layak, dan kepastian hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi dengan sistem pemerintahan Arab Saudi dan hukum internasional,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

29/04/2025 11:49
Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi

Foto

Agung Pambudhy – detikNews

Senin, 28 Apr 2025 20:35 WIB

Jakarta – Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas 5 agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.

28/04/2025 20:35
Menteri P2MI: Arab Saudi Tawarkan Gaji TKI Minimal Rp6,7 Juta per Bulan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkap bahwa Arab Saudi menawarkan upah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor domestik minimal 1.500 riyal atau setara Rp6,69 juta per bulan.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyebut, penawaran itu disampaikan pemerintah Arab Saudi ketika keduanya tengah membahas nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) penempatan PMI di Arab Saudi.

“Dalam proses pembahasan MoU dengan kami, mereka sepakat untuk minimal gajinya 1.500 riyal, artinya sekitar Rp6,7-Rp7 juta [per bulan ],” kata Karding dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

Dia mengatakan, penawaran itu ditujukan bagi PMI yang akan bekerja di sektor domestik.

“Paling rendah ya, khusus domestik,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No.1/2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik, pemerintah mengatur tujuh jenis pekerjaan yang dapat dilakukan PMI di sektor domestik.

Tujuh jenis pekerjaan dimaksud yaitu pengurus rumah tangga (housekeeper), penjaga bayi (baby sitter), tukang masak (family cook), pengurus lansia (caretaker), sopir keluarga (family driver), tukang kebun (gardener), dan penjaga anak (child care worker).

Selain menawarkan upah minimum, Karding juga mengungkap bahwa Arab Saudi juga menyediakan asuransi kesehatan dan jiwa bagi pekerja migran, memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan pelindungan finansial dalam situasi darurat.

Pemerintah Arab Saudi melalui regulasi terbarunya juga mengatur jam kerja yang wajar serta waktu istirahat yang layak, termasuk hak atas hari libur mingguan.

“Jadi jam kerja diatur 8-10 jam dan ada waktu istirahat,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pencabutan moratorium kerja sama penempatan PMI dengan Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

“Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia.

Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah.

“Beliau [Prabowo] alhamdulillah sangat setuju,” terangnya.

28/04/2025 20:23