Dampingi Menteri P2MI, Gubernur Riau Serukan PMI Patuhi Prosedur Resmi
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Gubernur
Riau
Abdul Wahid mendampingi Menteri Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
(P2MI) Abdul Kadir Karding dalam pengarahan kepada 196
pekerja migran Indonesia
(PMI) yang baru saja dideportasi dari Malaysia.
Pengarahan tersebut berlangsung di Pelabuhan Internasional Dumai, Sabtu (31/5/2025).
Kedatangan 196 WNI yang terdiri dari 103 perempuan dan 94 laki-laki itu menyisakan beragam kondisi, dengan 27 di antaranya memerlukan penanganan khusus karena sakit atau masih tergolong anak-anak.
Dalam arahannya, Abdul Kadir menegaskan bahwa seluruh PMI wajib mengikuti prosedur resmi saat bekerja ke luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa
deportasi
tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran izin tinggal (
overstay
), keterlibatan dalam kasus hukum, masalah kesehatan, atau bahkan pekerja anak di bawah umur.
“Kejadian yang dialami saudara-saudara kita ini akibat saat akan berangkat bekerja di luar negeri tidak melalui prosedur yang ada. Mungkin ada yang sesuai prosedur tapi
overstay
,” ucap Abdul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena risiko yang dihadapi
TKI
nonprosedural jauh lebih besar, baik dari sisi hukum maupun keselamatan.
Negara tujuan cenderung menindak tegas pekerja tanpa dokumen resmi, yang berujung pada deportasi massal seperti yang terjadi pada Sabtu (31/5/2025).
Pada kesempatan tersebut, Abdul Kadir juga menegaskan pentingnya edukasi, terutama bagi pekerja migran yang baru pertama kali berangkat.
Ia berharap agar para PMI yang telah kembali dapat menjadi agen penyadaran di lingkungan masing-masing.
“Saat sudah dipulangkan nanti, tolong diberitahu kepada sanak keluarga di kampung yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar lewat prosedur legal. Bantu pemerintah agar tak terulang kejadian yang sama,” tegas Abdul Kadir.
Pemerintah, lanjut dia, terus berupaya meningkatkan pengawasan sekaligus memberikan kemudahan akses informasi terkait prosedur resmi kerja ke luar negeri.
Ia menegaskan bahwa keberangkatan sebagai pekerja migran harus dilakukan secara sah, tidak melalui calo, dan tidak secara mandiri tanpa pendampingan prosedural.
“Mari ikuti proses yang sesuai prosedur. Kalau diikuti, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Silakan mendatangi Kantor Pelayanan PMI di masing-masing Kabupaten atau Kantor Balai Pelayanan Pelindungan PMI (BP3MI) di tingkat wilayah. Bisa juga telepon ke kantor pusat atau ke Dinas Tenaga Kerja setempat,” tandas Abdul Kadir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
NGO: PMI
-
/data/photo/2025/05/31/683b0cf6d8d51.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dampingi Menteri P2MI, Gubernur Riau Serukan PMI Patuhi Prosedur Resmi Regional 31 Mei 2025
-

Lansia Tewas Tertimpa Rumah Roboh di Sidorejo Magetan
Magetan (beritajatim.com) – Seorang warga lanjut usia bernama Rukinem (70) meninggal dunia setelah tertimpa runtuhan dapur rumahnya yang roboh di Dusun Ngijo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada Sabtu sore (31/5/2025) pukul 17.00 WIB. Peristiwa tragis ini terjadi setelah kayu penyangga utama bangunan yang sudah lapuk tidak mampu lagi menopang struktur, menyebabkan ambruknya atap dan dinding dapur.
Laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan menyebutkan bahwa insiden tersebut dipicu oleh hujan berintensitas ringan hingga sedang yang mengguyur wilayah Kecamatan Sidorejo pada hari yang sama. Rumah korban diketahui dalam kondisi tua dan hanya dihuni oleh korban seorang diri.
Plt. Camat Sidorejo menyampaikan laporan kejadian kepada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) PB BPBD Magetan pada pukul 18.47 WIB. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Magetan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen serta pendataan pukul 19.00 WIB.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan, Eka Wahyudi, menyampaikan, “Korban langsung dievakuasi oleh warga dan telah dimakamkan oleh pihak keluarga dibantu masyarakat sekitar.”
Sementara itu, upaya pembersihan material sisa bangunan akan dilaksanakan pada Minggu (1/5/2025) pukul 07.00 WIB. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai unsur seperti BPBD Magetan, TNI, Polri, PMI, perangkat kecamatan dan desa, serta masyarakat sekitar.
BPBD Kabupaten Magetan mengeluarkan imbauan agar masyarakat lebih waspada terhadap bangunan tua atau yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti retakan, kemiringan struktur, atau perubahan fisik lainnya, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Masyarakat diimbau segera melapor ke BPBD Magetan apabila menemukan potensi bahaya bangunan atau mengalami kejadian bencana serupa. Layanan informasi dan tanggap darurat BPBD tersedia melalui berbagai kanal, termasuk telepon/ fax: 0351-891111, serta WhatsApp di +62 813-3643-0086. [fiq/kun]
-

Uya Kuya Dukung Pengiriman Tenaga Kerja Profesional ke Kroasia
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama atau yang dikenal sebagai Uya Kuya menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk mengirimkan tenaga kerja formal dan profesional Indonesia ke Kroasia.
Hal ini disampaikan Uya Kuya setelah melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan anggota parlemen Kroasia di Zagreb.
“Indonesia pastinya berminat menjalin kerja sama dengan Kroasia untuk pengiriman tenaga kerja formal dan profesionalnya,” ujar Uya Kuya, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @king_uyakuya, Sabtu (31/5/2025).
Meskipun mendukung inisiatif tersebut, Uya menekankan pentingnya adanya perjanjian kerja sama yang jelas antara Indonesia dan Kroasia untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI).
“Untuk menjamin proses imigrasi tenaga kerja yang aman, kami tetap mendorong adanya pembentukan nota kesepahaman (MoU) penempatan dan perlindungan PMI di Kroasia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tegasnya.
Menurut Uya, UU tersebut memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menetapkan negara tujuan dan mengatur perlindungan bagi para pekerja migran yang dikirim ke luar negeri.
“Negara tujuan PMI juga harus memiliki mekanisme jaminan sosial yang memadai bagi pekerja migran. Dengan begitu, kita bisa merasa tenang saat melepas warga negara kita untuk bekerja di luar negeri,” lanjutnya.
Dalam kunjungannya, Uya Kuya juga menerima masukan serta pandangan dari parlemen Kroasia terkait keberadaan tenaga kerja asing di negara tersebut.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menjajaki kerja sama bilateral yang lebih konkret di sektor ketenagakerjaan.
Dukungan Uya Kuya ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas pasar kerja luar negeri bagi tenaga kerja formal dan profesional, sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI melalui regulasi dan kerja sama internasional.
-

Video: Manufaktur Melambat – Pekerja Informal Meningkat, Pertanda Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia- Ekonomi Indonesia diliputi ketidakpastian di tengah ancaman kenaikan tarif impor AS, berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia Vs Ukraina hingga Perang Timur Tengah.
Hantaman gejolak global ini turut berdampak pada perlambatan ekonomi RI yang pada Kuartal I-2025 tumbuh dibawah 5% dengan PMI Manufaktur Indonesia pada bulan April 2025 masuk fase kontraksi hingga gelombang PHK yang menghantam industri Tanah Air.
Seperti apa ulasan terhadap kondisi ekonomi hingga hantaman isu PHK manufaktur RI hingga meningkatnya jumlah pekerja informal RI? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Muhammad Iqbal dan Suhendra, Managing Editor CNBC Indonesia dalam Closing Bell,CNBCIndonesia (Rabu, 28/05/2025)
-

Peran Anak Muda Potensial Tumbuhkan Budidaya Perikanan Inovatif
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut peran anak muda sangat potensial dalam menumbuhkan budi daya perikanan inovatif yang berkelanjutan dan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia.
“Keterlibatan anak muda membawa angin segar pada kemajuan perikanan budi daya di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu, KKP terus mendorong generasi muda menekuni budi daya perikanan secara inovatif dan berkelanjutan, seperti yang telah dilakukan oleh komunitas Petambak Muda Indonesia (PMI) di berbagai daerah.
Menurutnya, keterlibatan anak muda membawa angin segar bagi kemajuan budi daya perikanan di Indonesia, apalagi dengan inovasi serta keberlanjutan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif.
“Muncul berbagai tantangan dalam budi daya udang seperti penyakit udang dan daya saing produk. Namun, itu justru menjadi pemacu bagi para petambak muda untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas,” ujar Tebe.
Dia menuturkan sebelumnya KKP berkolaborasi dengan Petambak Muda Indonesia menggelar Shrimp Aquaculture Conference (SAC) di Badung, Bali dengan melibatkan ratusan peserta baik dari dalam maupun luar negeri.
Tebe menambahkan inovasi dan penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB) tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada kualitas produk dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Semangat inovasi dari generasi muda dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha budi daya lainnya di seluruh Indonesia.
KKP telah membangun Modeling Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
BUBK Kebumen menjadi percontohan tambak udang modern berbasis kawasan yang mengedepankan keseimbangan ekologi.
“BUBK di Kebumen adalah bukti nyata bagaimana budidaya udang bisa dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Tebe.
Sementara itu, Direktur Ikan Air Payau Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Fernando J Simanjuntak menambahkan BUBK Kebumen merupakan tambak udang berbasis kawasan dengan luasan lahan potensial mencapai 100 hektare.
Saat ini, terdapat 189 petak tambak dengan ukuran masing masing 1.600 m2 yang terdiri dari 139 petak merupakan kolam produksi dan sisanya untuk tandon air.
“Selain penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan, kegiatan budidaya di BUBK Kebumen menerapkan prinsip cara budi daya ikan yang baik,” kata Fernando.
Ia menyebutkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjalankan berbagai perlakuan seperti pengendapan dan oksigenasi agar kualitas air kembali normal bahkan lebih subur tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar.
Dia menambahkan KKP juga tengah menyusun program pembangunan tambak integrated shrimp farming (ISF), yang direncanakan berlokasi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seperti BUBK Kebumen, program tambak ISF juga menerapkan tambak budi daya udang berbasis CBIB dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan pentingnya pengembangan budi daya perikanan untuk menyokong ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, hingga menjaga populasi perikanan di laut.
Dengan meningkatkan produksi perikanan budi daya, intensitas kegiatan penangkapan ikan di alam dapat dikurangi.
-

Tersesat Usai Ikuti Jalur dari YouTube, 11 Pendaki Diselamatkan di Gunung Arjuno
Malang (beritajatim.com) – Sebanyak 11 orang pendaki dilaporkan tersesat di kawasan Bukit Lincing, yang berada di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Gunung Arjuno, Kabupaten Malang.
Beruntung, seluruh pendaki berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh tim gabungan dari Kepolisian Resor Malang, SAR, dan relawan, Kamis (29/5/2025).
Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, proses evakuasi dilakukan usai laporan masuk sekitar pukul 09.00 WIB. Salah satu pendaki sempat menghubungi rekannya untuk meminta bantuan setelah mereka kehilangan arah di area kaki Bukit Lincing.
“Tim evakuasi terdiri dari personel Tahura, Perhutani, Bhabinkamtibmas Polsek Singosari, Babinsa, SAR Samudra, dan relawan PMI. Mereka bergerak cepat setelah mendapat koordinat lokasi dari komunikasi yang dilakukan pendaki dengan pihak luar,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Kamis (29/5/2025).
Bambang menjelaskan, peristiwa ini bermula saat 11 orang pendaki melakukan perjalanan ke Bukit Lincing pada Kamis dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.
Mereka diduga naik melalui jalur tidak resmi via Kebun Teh Wonosari tanpa mengantongi tiket pendakian atau registrasi kepada pengelola.
Berdasarkan informasi salah satu peserta, pendakian dilakukan berdasarkan informasi dari video YouTube. Namun, di tengah perjalanan menuju puncak, rombongan kehilangan jejak jalur yang benar dan tersesat di area hutan.
“Rombongan sempat kehilangan arah saat berada di jalur pendakian, diduga mereka menggunakan jalur yang tidak resmi,” jelasnya.
Dikatakan Bambang, usai menerima informasi rombongan pendaki tersesat, pihaknya kemudian melakukan koordinasi bersama tim SAR dan relawan terkait.
Tim gabungan mulai melakukan pencarian sejak pukul 10.00 WIB. Setelah lebih dari lima jam penyisiran, seluruh pendaki akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi pada pukul 15.30 WIB dalam kondisi selamat.
Para pendaki yang berhasil dievakuasi adalah EY (45), A (45), dan V (18) asal Jl. Plaosan Barat, Kota Malang; S (18) asal Wagir, Kabupaten Malang; MRM (17) asal Blimbing, Kota Malang; AZ (46) dan NF (46) asal Sapto Renggo, Kecamatan Pakis.
Selain itu, juga terdapat KA (42) dan LN (45) asal Lawang; serta NPI (15) dari Dusun Sapto Renggo, Pakis, dan KM (18) asal Dusun Krajan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang.
“Seluruh pendaki dalam keadaan selamat, mereka kemudian diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing,” ungkap Bambang.
Bambang menambahkan, kejadian ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat, terutama menjelang libur panjang peringatan Kenaikan Isa Almasih yang kerap dimanfaatkan untuk wisata alam dan pendakian.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pendakian secara sembarangan, apalagi melalui jalur tidak resmi. Jika belum berpengalaman, disarankan menggunakan jasa pemandu.
“Pastikan mengikuti prosedur, melapor ke pengelola, dan membawa perlengkapan memadai. Jangan hanya berbekal informasi media sosial atau video dari medsos,” pungkasnya. (yog/kun)
-

Menteri P2MI Dukung Tabungan Investasi Wajib untuk Pekerja Migran
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding antusias audiensi dari Asosiasi Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia Korea (APPIK) di Jakarta. Sejumlah masukan penting dari APPIK langsung ditindaklanjuti, termasuk wacana tabungan investasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding mengungkapkan, niat untuk mengonsolidasikan peran APPIK dalam pengembangan P2MI, khususnya untuk sektor migrasi ke Korea. Menurutnya, para purna pekerja migran dapat menjadi mentor yang sangat berharga.
“Mereka bisa jadi mentor, baik untuk bahasa, literasi keuangan, maupun pemahaman budaya Korea bagi calon PMI,” ujar Menteri Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Salah satu ide utama yang disampaikan adalah pengadaan dana pensiun atau tabungan investasi untuk PMI. Abdul Kadir Karding menanggapi positif gagasan tersebut dan mempertimbangkan regulasi yang akan mewajibkan setiap pekerja migran memiliki tabungan investasi.
“Kalau perlu, saya akan wajibkan seluruh pekerja migran memiliki tabungan investasi. Ini akan menjaga kesejahteraan mereka saat purna tugas,” tegasnya.
Ketua APPIK Bambang Sutrisno mengapresiasi respon cepat Menteri P2MI yang langsung mengimplementasikan ide pemberdayaan usaha PMI. Produk-produk seperti jaket dan air mineral karya PMI langsung dibeli sebagai bentuk dukungan konkret.
“Ini luar biasa. Apa yang kami sampaikan langsung dieksekusi. Produk kami langsung dibeli oleh Pak Menteri,” katanya.
Menteri P2MI juga berkomitmen untuk terus mempelajari dan mengembangkan berbagai upaya demi mendorong kesejahteraan PMI, baik saat aktif bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air.
Dengan rencana regulasi tabungan investasi, P2MI menandai langkah baru yang lebih progresif untuk perlindungan jangka panjang bagi para pahlawan devisa bangsa.
-

Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA
Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya menggandeng Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto bersinergi pengawasan orang asing di tingkat kecamatan. Salah satunya melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.
“TIMPORA ini merupakan hasil diskusi bersama pak Camat dan lintas sektor, untuk menjawab isu strategis. Seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia yang melibatkan perangkat kecamatan, desa, TNI, Polri, serta unsur kewilayahan lainnya,” ungkap Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Dodi Gunawan Ciptadi, Kamis (29/5/2025).
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan terhadap praktik penipuan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Imigrasi berkomitmen membangun desa binaan sebagai basis penyadaran masyarakat mengenai prosedur legal bekerja ke luar negeri.
“Selama ini, banyak CPMI menjadi korban iming-iming kerja di luar negeri tanpa tahu detail gaji, jenis pekerjaan, hingga legalitas dokumen. Kami ingin memberikan edukasi langsung melalui forum desa, agar masyarakat tidak menjadi korban,” tambahnya.
Dodi juga mengungkapkan bahwa sistem pelaporan orang asing berbasis digital tengah dikembangkan. Pihaknya sedang siapkan Sistem Pelaporan Orang Asing (APOA), dimana pemilik tempat tinggal, perangkat desa, hingga kecamatan bisa melaporkan keberadaan WNA. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 72 Undang-undang Keimigrasian.
“Dalam periode Januari hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Surabaya telah menangani 64 kasus pelanggaran keimigrasian, termasuk penyelundupan manusia yang telah memasuki tahap P21 di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pelanggaran terbanyak berupa penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang beraktivitas tidak sesuai izin, termasuk oknum yang mengaku sebagai investor,” jelasnya.
Sekedar diketahui wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada dalam pengawasan administratif dan operasional keimigrasian. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.
Keempat wilayah ini menjadi cakupan utama bagi pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, baik dalam hal pelayanan keimigrasian (paspor, izin tinggal WNA, visa, dsb.) maupun pengawasan terhadap orang asing, termasuk operasi TIMPORA dan penegakan hukum keimigrasian seperti deportasi dan tindakan administratif.
Di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto terdapat kawasan industri yakni Ngoro Industrial Park (NIP) yang terletak di kaki Gunung Penanggungan. Kawasan ini dikembangkan dengan total area 480 hektar yang pembangunan tahap pertama dimulai pada Januari 1991 dan tahap kedua dimulai pada Agustus 2010. [tin/ian]
-

Jusuf Kalla: Pemimpin harus bertindak cepat dan tepat hadapi krisis
Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam.
Jakarta (ANTARA) – Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.
“Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai,” kata JK saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Kecepatan ambil kebijakan, lanjut JK, bukan didasari dengan sikap asal berani begitu saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan badai yang sedang dihadapi.
Dengan demikian, kata dia, pengambilan kebijakan dan keputusan harus memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.
“Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru,” tuturnya.
JK lantas mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.
Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya lantaran tanpa sadar kebijakan Tarif Trump justru merugikan rakyat dan pengusaha AS karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.
“Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya,” ucap JK menambahkan.
Kendati demikian, dia tak menampik jika dunia saat ini memang sedang dilanda badai dan krisis sehingga seorang pemimpin harus betul-betul bisa mengayomi rakyat yang dipimpinnya agar negaranya bisa selamat dari badai tersebut.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.
“Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam,” katanya.
Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya.
Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.
Tak lupa JK juga membagikan pengalamannya saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.
Berbagai kebijakan dimaksud seperti saat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi, serta membagikan bantuan langsung tunai (BLT) saat itu.
JK mengklaim bahwa pada masa pemerintahannya terdapat kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar, yang tidak diikuti demo besar-besaran.
“Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis,” ungkap JK.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
