NGO: PMI

  • Kebakaran 7 Rumah di Palmerah Diduga akibat Korsleting
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Juni 2025

    Kebakaran 7 Rumah di Palmerah Diduga akibat Korsleting Megapolitan 17 Juni 2025

    Kebakaran 7 Rumah di Palmerah Diduga akibat Korsleting
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kebakaran yang melanda tujuh rumah dan satu kontrakan di Jalan Tomang Pulo II, Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (17/6/2025) siang diduga disebabkan oleh korsleting.
    “Dugaan penyebab karena korsleting listrik,” ungkap Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta Mohamad Yohan dalam keterangannya, Selasa.
    Yohan mengatakan, berdasarkan laporan warga yang melihat kebakaran, api pertama kali muncul dari lantai dua salah satu rumah.
    Total ada 27 orang yang terdampak dalam kebakaran tersebut, dengan rincian 24 dewasa, dua anak-anak, dan satu balita.
    Ke-27 orang tersebut kini tengah mengungsi di Masjid At Tawwabun.
    Sementara itu, ada dua korban dalam kejadian ini. Salah satu korban bernama Febby (31) mengalami luka bakar akibat kobaran api di area pelipis.
    Kemudian, korban lainnya bernama Esa (18) mengalami luka sayat di betis dan luka bakar di tangan serta leher.
    “(Kedua korban) Ditangani petugas Ambulans Gawat Darurat (AGD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) di lokasi,” ujar Yohan.
    Yohan merinci kebutuhan mendesak pascakebakaran ini, yakni 
    family kits
    ,
    kidsware
    , terpal, makan siap saji, air mineral, dan selimut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Waspadai Tensi Geopolitik Dunia Bikin Manufaktur RI Rentan

    Sri Mulyani Waspadai Tensi Geopolitik Dunia Bikin Manufaktur RI Rentan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap konflik panas dan ketidakpastian kondisi geopolitik dunia berdampak pada sektor manufaktur yang terkontraksi di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

    Bendahara negara itu juga menilai disrupsi geopolitik yang mengancam keamanan dunia menyebabkan tekanan terhadap ekspor-impor produk, inflasi yang melaju, nilai tukar yang makin berfluktuasi, hingga suku bunga dunia yang tinggi. 

    “Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik security yang makin fragile, rapuh dan rentan yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi ekspor-impor manufaktur,” kata Sri Mulyani dalam Konpers APBN KiTa, Selasa (17/6/2025).  

    Dalam laporannya, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur global pada Mei 2025 berada di bawah ambang batas normal 50, yaitu di level 49,6. Adapun, sebanyak 70,8% negara mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia, China, Jepang, Vietnam, Eropa, hingga Inggris. 

    Sementara itu, sebanyak 29,2% negara masih mengalami ekspansi usaha manufaktur seperti Amerika Serikat (AS), India, Arab Saudi, Rusia, dan Australia. 

    “Adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan seperti Amerika, China, Eropa, Jepang, Inggris, ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan,” tuturnya. 

    Angka kontraksi manufaktur global pada Mei lalu merupakan yang terendah sejak Desember 2024 lalu. Kondisi ini, menurut Sri Mulyani, mesti diwaspadai dan segera diantisipasi. 

    “Seperti dilihat risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economy melemah kemungkinan memengaruhi terhadap barang-barang ekspor kita,” ujarnya.

    Dia juga menilai potensi harga komoditas yang akan meningkat pesat karena disrupsi geopolitik saat ini. Belum lagi, volatilitas nilai tukar rupiah yang makin tidak pasti. 

    “Dan suku bunga utang meningkat karena kebijakan fiskal di AS yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari kongres ke senat mengenai ekspansi fiskal di AS,” terangnya. 

  • Puluhan Personel Polres Inhu Donorkan Darah Sambut Hari Bhayangkara ke-79

    Puluhan Personel Polres Inhu Donorkan Darah Sambut Hari Bhayangkara ke-79

    Inhu

    Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polres Indragiri Hulu (Inhu), Riau menggelar donor darah. Puluhan personel mendonorkan darah untuk disalurkan ke Palang Merah Indonesia (PMI).

    Kegiatan ini digelar di Polres Inhu, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Inhu, pada Senin (16/6/2025). Tercatat sebanyak 150 orang mendaftar sebagai peserta donor darah, di antaranya 80 personel polres dan polsek jajaran, 7 personel Kodim 0302/Inhu, 12 orang dari Bhayangkari, 3 dari Satpol PP, 10 dari Senkom, 8 orang dari PSMTI, 10 dari ITB, 11 dari STAI Madinatun Najah, 1 dari UNRIDA, serta 8 orang dari masyarakat umum.

    Sebelum proses donor darah dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up untuk memastikan kelayakan donor dan mencegah potensi risiko medis.

    Polisi hingga masyarakat donorkan darah dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-79. (dok. Polres Inhu)

    “Dari total pendaftar, berhasil dikumpulkan 83 kantong darah yang nantinya akan disalurkan kepada PMI untuk disimpan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan medis masyarakat di Kabupaten Inhu dan sekitarnya,” ujar Kapolres Inhu AKBP Fahrian Siregar.

    Kapolres menyampaikan kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari agenda rutin Hari Bhayangkara yang berorientasi pada pelayanan sosial dan kemanusiaan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat hubungan solidaritas antara Polri dan masyarakat serta membantu mereka yang membutuhkan transfusi darah, khususnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu,” imbuhnya.

    (mea/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Temui Pemimpin Singapura, Bahas Perjanjian Pertahanan hingga Area Latihan Militer

    Prabowo Temui Pemimpin Singapura, Bahas Perjanjian Pertahanan hingga Area Latihan Militer

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimismenya terhadap hasil pertemuan Retret Pemimpin Indonesia–Singapura tahun 2025 yang digelar di Singapura.

    Dalam keterangan resmi seusai pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya berlangsung produktif, tetapi juga menghasilkan terobosan konkret dalam banyak sektor kerja sama strategis.

    “Retret Pemimpin kali ini, menurut saya, sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif, empat mata, dan kami menghasilkan 19 hasil kerja sama di berbagai sektor kerja sama dalam retret tahun ini,” ujar Prabowo dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/6/2025).

    Di bidang politik dan keamanan, Prabowo menegaskan kembali komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan pertahanan. Ia menyebut bahwa kedua pihak akan mempercepat pelaksanaan perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah disepakati.

    “Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian kerja sama pertahanan dan menyelesaikan semua rincian teknis untuk area pelatihan militer. Dan saya berharap ini akan dipercepat dengan sangat cepat,” jelasnya.

    Selain itu, Prabowo juga menyebut adanya kemajuan signifikan dalam mekanisme perjanjian ekstradisi antara kedua negara yang dinilainya akan menjadi fondasi penting bagi penegakan hukum yang lebih efektif.

    “Ini akan memperkuat penegakan hukum kami. Selain itu, kami menyambut baik pembaruan Nota Kesepahaman antara kedua Jaksa Agung kami,” ujarnya.

    Pada sektor ekonomi, Presiden Prabowo mengapresiasi posisi Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia. Ia mencatat bahwa pada tahun lalu, sepertiga dari total investasi asing langsung (FDI) di Indonesia berasal dari Singapura.

    “Singapura mungkin tetap menjadi investor utama kami. Dan tahun lalu, saya pikir investasi dari Singapura mencakup sepertiga dari semua investasi asing langsung di Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada kami,” tutur Prabowo.

    Ia juga menyebutkan bahwa keenam kelompok kerja ekonomi bilateral menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk dalam bidang zona ekonomi khusus, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, dan transportasi.

    Prabowo berharap kerja sama antara Danantara dengan Temasek dari Singapura bisa diperluas ke berbagai sektor strategis.

    “Kami berharap dapat menjalin kerja sama yang erat antara Temasek dan Danantara di semua sektor, terutama sektor energi terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, dan pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun pada sektor energi rendah karbon dan infrastruktur penting,” ungkapnya.

    Indonesia juga menaruh perhatian pada sektor ketahanan pangan, di mana Prabowo menyambut baik tawaran dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk mentransfer teknologi pertanian modern.

    “Kami menyambut baik tawaran Perdana Menteri Wong untuk membuka peluang transfer teknologi dalam teknologi pertanian modern, termasuk pertanian perkotaan dan praktik pasca panen yang berkelanjutan,” kata Prabowo.

    Kerja sama ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan untuk kolaborasi strategis dalam keamanan pangan dan teknologi pertanian.

    Sementara di sektor kesehatan, Presiden Prabowo mengundang partisipasi aktif Singapura dalam proses transformasi sistem kesehatan nasional Indonesia.

    “Saya berencana untuk membuka lebih banyak perguruan tinggi kedokteran dan lebih banyak perguruan tinggi keperawatan. Dan ini, menurut saya, merupakan area di mana pengalaman Singapura dapat bermanfaat bagi kita,” ungkapnya.

    Di bidang ketenagakerjaan, Prabowo menekankan pentingnya lingkungan kerja yang baik bagi pekerja migran Indonesia di Singapura.

    “Kami menyambut baik kesempatan bagi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sini dalam lingkungan yang baik dan bersahabat. Perdana Menteri Wong dan saya sepakat bahwa ada potensi besar untuk memperkuat kerja sama dalam penempatan tenaga kerja terampil dari Indonesia dan Singapura,” katanya.

    Terkait konektivitas, Presiden menyatakan komitmennya untuk mengembalikan dan bahkan meningkatkan lalu lintas transportasi udara ke tingkat pra-pandemi.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku telah menginstruksikan masing-masing kementerian di Indonesia untuk meningkatkan pembukaan semua bandara guna mengarahkan koneksi maskapai asing ke bandara-bandara Indonesia, yang banyak di antaranya masih perlu dibuka.

    “Tentu saja, kami harus meningkatkan infrastruktur dan mekanisme keselamatan. Namun pada prinsipnya, saya ingin melihat akses yang lebih mudah dan cepat ke bandara kami,” ujar Prabowo.

    Dalam sesi penutupan, Presiden Prabowo juga menyinggung isu-isu geopolitik kawasan, khususnya konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

    “Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” kata Prabowo.

    Terkait Myanmar, Prabowo menyampaikan harapannya agar pendekatan damai tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik.

    “Kami sepakat bahwa kami juga harus berkonsentrasi untuk mencapai keterlibatan dan hasil yang damai di Myanmar,” pungkas Prabowo.

     

    Sekadar informasi, sebanyak lima MOU dipertukarkan di hadapan Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong, yaitu:

    1. Joint Report to Leaders dari Enam Kelompok Kerja Sama Ekonomi Bilateral;

    2. MOU Kerja Sama Keamanan Pangan dan Teknologi Pertanian antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura;

    3. MOU Kerja Sama Pembangunan Kawasan Industri Berkelanjutan antara Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

    4. MOU Perdagangan Listrik Lintas Batas Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

    5. MoU Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura

     

    Kelima kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama konkret dalam mendorong ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan konektivitas energi lintas batas.

    Selain itu, sejumlah MoU lainnya juga diumumkan dalam kesempatan tersebut, di antaranya adalah:

    1. Implementasi Kesepakatan Flight Information Regional (FIR) – berupa Penempatan Personil sipil dan militer pada Singapore Air Traffic Control Center (SATCC);

    2. Implementasi Kerja Sama Ekstradisi

    3. Joint Update Kerja Sama Pertahanan;

    4. MoU Kerja Sama Pengakuan Timbal Balik Sertifikasi Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI dan Majelis Ugama Islam Singapura (akan  ditandatangani 18 Juni 2025);

    5. Kerja Sama Bilateral Pengaturan Keuangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura;

    6. MoU Kerja Sama Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai pemerintah di Bidang Kelautan antara Kementerian Perhubungan RI dan Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura;

    7. MoU Kerja Sama antara Kejaksaan Agung Indonesia dan Kejaksaan Agung Singapura;

    8. MoU Kerja Sama di Bidang Manajemen Perpustakaan dan Informasi antara Perpustakaan Nasional RI dan Dewan Perpustakaan Nasional Singapura;

    9. Kerja Sama pendirian Ciputra SMG Curie Cancer Center (CSCCC) antara Rumah Sakit Ciputra dan Singapore’s Curie Oncology, Singapore Medical Group (SMG);

    10. Investasi Nusantara Sembcorp Solar Energy Power Plant di Ibu Kota Nusantara;

    11. Kerja Sama antara Sembcorp and Panbil Group JV untuk Pengembangan 2 (dua) Kawasan Industri Rendah Karbon di Batam;

    12. Pengaturan Teknis Program Pertukaran Pemuda;

    13. Program Pengembangan Petani Muda;

    14. Launching penerbangan dari dan ke Singapura – Kertajati dan Padang oleh Maskapai Scoot.

  • 4 Calon Pekerja Ilegal dari Minahasa dan Bitung Gagal Berangkat ke Thailand

    4 Calon Pekerja Ilegal dari Minahasa dan Bitung Gagal Berangkat ke Thailand

    Liputan6.com, Manado – Empat orang penumpang pesawat tujuan Jakarta diamankan oleh aparat Polsek Kawasan Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulut. Mereka diduga hendak diberangkatkan secara ilegal ke Thailand untuk bekerja sebagai scammer.

    Penangkapan terjadi pada Kamis (12/6/2025), sekitar pukul 06.05 Wita, di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Keempat penumpang tersebut yakni RP (22), AG (28), FP (20), dan SFTD (25) diketahui berasal dari wilayah Minahasa dan Kota Bitung, Sulut.

    Kapolsek Kawasan Bandara, Ipda Masry didampingi Kasi Humas Polresta Manado Iptu Agus Haryono menjelaskan bahwa informasi awal diterima pada Rabu malam (11/6/2025), terkait keberangkatan sejumlah calon pekerja migran tanpa dokumen resmi.

    Mereka terdaftar sebagai penumpang penerbangan Manado–Jakarta dengan tujuan akhir Thailand.

    Petugas melakukan pemeriksaan manifest dan berhasil mengidentifikasi keempat nama tersebut. Saat hendak melakukan boarding, keempatnya langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Hasil interogasi awal mengungkap bahwa mereka dijanjikan pekerjaan di Thailand dengan gaji sebesar 800 USD per bulan oleh seseorang bernama pria berinisial L yang saat ini berada di Thailand.

    “Namun, tidak ada kejelasan mengenai identitas dan legalitas perusahaan yang akan mempekerjakan mereka,” tutur Masry.

    Diketahui pula, seluruh biaya keberangkatan dijanjikan akan ditanggung oleh pihak perekrut tanpa dilengkapi dokumen resmi — modus yang kerap digunakan oleh sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Saat ini, keempat calon pekerja tersebut telah diserahkan ke Unit PPA Polresta Manado untuk pengembangan lebih lanjut dengan pendampingan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI,” papar dia.

    Polsek Kawasan Bandara menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus rekrutmen ilegal yang kian marak, khususnya di Sulut.

    Modus yang digunakan pelaku kerap melalui grup-grup Telegram dengan menyasar warga berusia produktif antara 20 hingga 25 tahun dan mengiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.

  • Menteri Karding Buka Suara Soal Rencana Kirim PMI ke Arab Saudi

    Menteri Karding Buka Suara Soal Rencana Kirim PMI ke Arab Saudi

    Jakarta, Beritasatu.com – Harapan ribuan calon pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bisa kembali bekerja di Arab Saudi mulai menemui titik terang. Menteri Pelindungan pekerja migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pemerintah tengah mematangkan rencana untuk mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi yang telah diberlakukan sejak 2015.

    Meski belum diumumkan secara resmi, Menteri Karding menyatakan, pembahasan intensif telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk DPR.

    Secara umum, DPR dikatakan telah menyetujui rencana pencabutan, tetapi masih ada detail teknis dan politik yang perlu dirampungkan.

    “Ini sedang dipikirkan matang-matang karena semua aspirasi harus kita tampung. DPR sudah setuju, nanti kita coba lihat,” ujar Menteri Karding saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Sabtu (15/6/2025).

    Pemerintah Siapkan Tata Kelola Baru

    Kementerian P2MI menyebut pencabutan moratorium bukan hanya soal membuka kembali akses kerja ke Arab Saudi, tetapi juga membawa tata kelola baru yang lebih menjamin perlindungan bagi para PMI, terutama yang bekerja di sektor domestik.

    Pembahasan terkait isu ini telah dilakukan lintas kementerian dan instansi, termasuk dengan Kemenkopolhukam dan pihak Arab Saudi.

    Salah satu landasan kuat yang mendorong pencabutan moratorium adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang pada 14 Maret 2025 meminta agar moratorium pengiriman tenaga kerja domestik ke Arab Saudi segera ditinjau untuk dibuka kembali.

    Dalam koordinasi antarkementerian pada 18 Maret 2025 lalu, disepakati tiga poin utama, yaitu:

    Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk membuka kembali moratorium PMI domestik ke Arab Saudi.Dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga terhadap pembukaan penempatan PMI ke kawasan Timur Tengah.Perlindungan perempuan dan anak menjadi fokus utama, di mana Arab Saudi dijadikan proyek percontohan untuk skema penempatan baru yang lebih manusiawi dan transparan.Target 600.000 PMI Berangkat

    Jika pencabutan moratorium telah rampung, pemerintah menargetkan untuk mengirimkan sekitar 600.000 tenaga kerja ke Arab Saudi.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 400.000 orang akan ditempatkan di sektor domestik, sedangkan 200.000 lainnya di sektor tenaga terampil.

    “Teknis sudah relatif selesai, tinggal politiknya. Kita ini kan tidak bekerja di ruang kosong, kita harus menjaga semua,” ujar Karding.

    Dia menambahkan, pengumuman resmi akan dilakukan setelah semua pembahasan selesai dan kondisi dianggap siap untuk implementasi.

    “Nanti saya informasikan kalau sudah terlaksana, baru saya ngomong,” pungkasnya.

    Kebijakan ini tak hanya menyangkut perlindungan pekerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan devisa negara dan membuka lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global.

    Pemerintah berharap, dengan tata kelola baru yang lebih baik, pengiriman PMI ke Arab Saudi dapat berlangsung aman, legal, dan membawa manfaat maksimal bagi semua pihak.

  • Kadin dan P2MI Buka Pintu Kerja ke Luar Negeri pada 2025

    Kadin dan P2MI Buka Pintu Kerja ke Luar Negeri pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sepakat memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja legal di luar negeri bagi warga negara Indonesia.

    Targetnya lebih dari 400.000 pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan ke berbagai negara sepanjang 2025.

    Komitmen ini disampaikan oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam acara pelepasan simbolis calon pekerja migran di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

    “Hari ini Kadin Indonesia mengirim simbolik 5.000 CPMI. Ini momentum besar bagi kerja sama kami antara Kadin dan kementerian,” kata Menteri Abdul Kadir Karding.

    Dalam program awal ini, sekitar 5.000 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) akan ditempatkan di delapan negara, yakni Turki, Slovakia, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, dan Jerman.

    Jenis pekerjaan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari chef, pekerja konstruksi, perawat spesialis, penggalian tanah, hingga peternakan sapi.

    Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan, peningkatan jumlah PMI bukan hanya berdampak pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan, tetapi memperkuat ekonomi nasional dan keluarga melalui devisa.

    Lebih jauh, penempatan pekerja migran juga dinilai sebagai bentuk investasi sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, akan terjadi transfer ilmu dan keterampilan serta perluasan jaringan (networking) internasional.

    Data 2024 menunjukkan bahwa 80 persen PMI berasal dari sektor low-skilled, seperti asisten rumah tangga, caregiver, pembersih, dan sopir. Kementerian P2MI kini gencar mendorong transformasi menuju pekerja profesional melalui pelatihan dan sertifikasi yang sesuai standar global.

    Pemerintah mengajak Kadin untuk tak hanya berperan dalam penempatan tenaga kerja, tetapi juga aktif sejak proses rekrutmen, pelatihan, sertifikasi hingga pendampingan di luar negeri. Dengan cara ini, para pekerja migran Indonesia bisa lebih siap, kompeten, dan terlindungi.

    “Kadin jangan hanya di penempatan, tapi juga harus terlibat dalam pelatihan dan pemberdayaan,” tegasnya.

  • Menko Polkam Apresiasi BNN hingga Bea Cukai Bongkar 2 Ton Sabu di Batam

    Menko Polkam Apresiasi BNN hingga Bea Cukai Bongkar 2 Ton Sabu di Batam

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga Bea Cukai RI atas pengungkapan 2 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

    Hal itu disampaikan oleh Budi Gunawan saat menghadiri pemusnahan 2 ton sabu di Alun-alun Engku Putri, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/6/2025). Dalam sambutannya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan pesan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang memberikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa tersebut.

    “Ini merupakan sejarah terbesar dalam pengungkapan narkoba di negara kita, di perairan Kepri. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh tim gabungan,” ujar Budi Gunawan.

    Pada kesempatan itu pula, Budi Gunawan memberikan penghargaan kepada 10 pejabat lintas instansi. Lima di antaranya adalah Panglima armada 1 Laksda TNI Fauzi, Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Pol R Ahmad Wibowo, Kepala Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Jerry Kurniawan, Plt Direktur Intervensi Bidang Rehabilitasi BNN RI Dr. dr. Farid Amansyah, dan Direktur Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan BNN Tery Zakiar Muslim.

    Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada BNN RI hingga Bea Cukai atas pengungkapan 2 ton sabu di Batam, Kepri. (dok. Istimewa)

    Pemusnahan 2 Ton Sabu

    Kepala BNN RI Marthinus Hukom yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan pemusnahan ini merupakan komitmen BNN dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

    Kegiatan pemusnahan ini disaksikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Kepala Badan Komunikasi Strategis Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala BNNP Kepri Brigjen Hanny Hidayat, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Bea-Cukai, DPR RI, tokoh agama, akademisi, dan tokoh masyarakat setempat.

    Operasi besar-besaran tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan intelijen terkait adanya perlintasan narkoba ke wilayah RI melalui perairan. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim gabungan dengan melaksanakan observasi dan pemetaan di lokasi.

    Operasi besar-besaran tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan intelijen terkait adanya perlintasan narkoba ke wilayah RI melalui perairan. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim gabungan dengan melaksanakan observasi dan pemetaan di lokasi.

    Modus operandi jaringan menyelundupkan sabu dalam 31 kardus yang disembunyikan di ruang kapal dan 36 kardus lainnya di tangki bahan bakar bawah kapal. Enam tersangka ditangkap dalam operasi tersebut, antara lain 4 warga negara Indonesia (WNI) berinisial HS, LC, FR, dan RH, serta dua warga negara asing (WNA) asal Thailand berinisial WP dan TL.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

    (mei/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dari Mapala ke Mihrab: Semangat Tak Kenal Usia Gerakan Resik-Resik Masjid Jombang

    Dari Mapala ke Mihrab: Semangat Tak Kenal Usia Gerakan Resik-Resik Masjid Jombang

    Jombang (bertajatim.com) – Sabtu pagi itu, semilir angin menyapa hangat pelataran Masjid As Sami’, Dusun Bulak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang. Lantunan shalawat menyambut langkah-langkah sederhana yang membawa semangat luar biasa: semangat bersih-bersih masjid dari para pegiat Gerakan Resik-Resik Masjid (GRRM), yang hari itu merayakan milad pertamanya.

    Tepat setahun sudah gerakan ini berdiri. Sebuah inisiatif yang lahir dari kelompok mantan pecinta alam yang tak rela semangat pengabdian mereka redup ditelan usia. Kini, mereka kembali turun ke lapangan, bukan lagi mendaki gunung, tetapi menyapu debu dari sajadah dan membersihkan jejak-jejak waktu di balik mimbar-mimbar masjid.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, hadir langsung di tengah-tengah acara milad yang berlangsung khidmat dan sederhana. Dalam sambutannya, ia tak menyembunyikan rasa kagum atas kiprah GRRM yang dinilainya sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan spiritual.

    “Saya ingin nantinya di setiap kecamatan ada gerakan seperti ini. Masjid yang bersih adalah cermin masyarakat yang cinta ibadah. Dan gerakan ini mengingatkan kita, bahwa membersihkan rumah Allah adalah bagian dari ibadah itu sendiri,” ujar Warsubi di hadapan para tamu dan relawan, Sabtu (14/6/2025).

    Rama, Ketua GRRM Jombang, mengenang awal mula gerakan ini terbentuk. Bukan dari lembaga resmi, bukan pula dari pendanaan besar. Semuanya berawal dari obrolan ringan dan keresahan kecil yang berubah menjadi aksi nyata.

    “Dulu kami anggota mapala. Tapi sekarang sudah nggak muda lagi. Kami cari cara agar tetap bermanfaat. Maka kami bentuk GRRM,” kata Rama sambil tersenyum.

    Kini GRRM memiliki sekitar 40 anggota aktif yang tiap bulan, tepatnya di minggu kedua, menjalankan aksi bersih-bersih masjid. Tak ada bayaran, tak ada sponsor tetap. Semua bergerak dengan semangat gotong royong.

    Bahkan, dalam beberapa kesempatan, mereka membersihkan masjid di luar kota, kadang atas permintaan takmir, kadang karena kepekaan mereka sendiri melihat rumah ibadah yang luput dari perhatian.

    Namun perjuangan ini tak tanpa tantangan. Rama mengungkapkan bahwa GRRM masih terbatas dalam alat dan armada. “Semua alat dari iuran anggota, kadang pakai alat bekas. Untuk armada, kami masih pakai gerobak dorong,” jelasnya.

    Ketua GRRM Rama menyerahkan cinderamata untuk Bupati Jombang Warsubi

    Meski demikian, keterbatasan itu tak menyurutkan niat. Mereka tetap datang, menyingsingkan lengan baju, membawa sapu, pel, dan semangat juang. Karena bagi mereka, tak ada masjid yang terlalu kecil untuk dibersihkan. Setiap debu yang mereka angkat adalah bagian dari pengabdian.

    Milad pertama GRRM bukan sekadar perayaan. Ini adalah refleksi perjalanan dan penyalaan semangat baru. Tahun ini, mereka membersihkan masjid di lima titik sekaligus. Tak hanya itu, GRRM juga menggandeng PMI untuk mengadakan donor darah, menambah makna kemanusiaan dalam langkah-langkah mereka.

    Pengabdian GRRM tak mengenal usia, dan cinta rumah ibadah bisa lahir dari tangan-tangan biasa yang digerakkan oleh hati yang luar biasa. GRRM bukan hanya membersihkan masjid, mereka sedang merawat nurani—bahwa kebersihan adalah bagian dari keimanan, dan gotong royong adalah denyut hidup bermasyarakat yang tak boleh padam. [suf]

  • JK: Secara Historis 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh!

    JK: Secara Historis 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh!

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan empat pulau yang disengketakan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, adalah milik Aceh.

    “Secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” kata JK dalam keterangan resminya kepada media, Minggu (15/6/2025).

    Secara historis, JK mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada 2005.

    Dalam perundingan tersebut, kata dia, disepakati perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

    UU tersebut meresmikan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkan wilayah tersebut dari Sumatera Utara.

    “Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh, Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara, itu biasa,” ucap ketua umum PMI itu dikutip dari Antara.

    JK menegaskan kedudukan UU tersebut lebih tinggi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara.

    “UU lebih tinggi dibanding kepmen. Jadi tidak mungkin bisa dibatalkan dengan kepmen. Kepmen tidak bisa mengubah UU,” kata JK.

    Kendati demikian, JK menghormati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengeluarkan kepmen tersebut karena pertimbangan efisien dan dekat. Tetapi, dia mengingatkan agar juga tidak melupakan aspek historis.

    Terkait usulan agar empat pulau tersebut dikelola bersama oleh Aceh dan Sumatera Utara, JK menilai tidak ada daerah yang bisa mengelola sumber daya alam (SDA) secara bersama-sama. Terlebih, menurutnya, saat ini belum ada faktor penting yang dimiliki pulau tersebut.

    Dirinya pun berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan polemik ini dengan baik.

    “Ini masalah peka sehingga kita berharap pemerintah menemukan penyelesaian yang baik,” ujarnya.