Xcloud.id

NGO: PMI

  • Sampoerna Genjot Inovasi Produk Bebas Asap

    Sampoerna Genjot Inovasi Produk Bebas Asap

    Jakarta –

    Philip Morris International (PMI) dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) membangun fasilitas produksi untuk produk tembakau bebas asap atau smoke-free di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas produksi ini dibangun pada 2023 dengan nilai investasi sebesar US$ 330 juta atau sekitar Rp 5,3 triliun.

    Kehadiran pabrik ini memperkuat komitmen PMI dan Sampoerna dalam mewujudkan inovasi berbasis sains dan teknologi produk bebas asap di Indonesia. Sejak diperkenalkan pada 2019, perjalanan produk bebas asap ini membuka peluang kolaborasi lintas sektor yang berdampak positif, baik bagi konsumen dewasa, pelaku usaha, maupun ekosistem yang lebih luas.

    Sales Director Sampoerna, Yohan Lesmana, menjelaskan pihaknya meyakini inovasi produk tembakau bebas asap yang lebih baik dapat diakses konsumen dewasa. Sampoerna melihat mitra usaha sebagai kolaborator kunci membangun ekosistem yang bertanggung jawab dan membantu perokok dewasa beralih ke alternatif produk bebas asap.

    “Ini bukan hanya tentang menciptakan teknologi canggih di laboratorium; ini tentang bagaimana kita menjembatani sains dengan realitas sehari-hari, membawanya langsung ke tangan konsumen dewasa yang berhak atas pilihan yang lebih baik,” ujar Yohan dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025).

    Yohan menjelaskan, saat ini, program kemitraan produk bebas asap Sampoerna melibatkan lebih dari 600 UMKM lokal di 20 kota di Indonesia. Kemitraan ini juga membuka lapangan kerja bagi lebih dari 1.300 tenaga kerja lokal dengan melibatkan lebih dari 150.000 toko kelontong dalam Sampoerna Retail Community (SRC).

    Sampoerna juga berhasil memperluas kemitraan baru dengan pelaku industri yang sebelumnya belum tersentuh, seperti industri perhotelan dan kafe. Saat ini, kemitraan yang terjalin dengan Sampoerna, salah satunya The Trans Luxury Hotel.

    Melalui konversi sebagian kamar merokok menjadi kamar ramah IQOS, Trans Hotel Group menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan bersih, baik bagi staf dan tamu dewasa pengguna nikotin.

    “Kami di dunia hospitality sangat menjunjung tinggi kenyamanan dan kebersihan. Kehadiran produk bebas asap ini sangat membantu kami mempertahankan standar pelayanan,” ujar Director of Marketing and Communication The Trans Luxury Hotel, Anggia Elgana.

    Anggia menjelaskan, ada penurunan biaya operasional pengelolaan kamar merokok secara signifikan setelah melakukan konversi sebagian kamar menjadi kamar ramah IQOS. Ia menjelaskan, kamar perokok memerlukan perawatan yang jauh lebih intensif mulai dari pembersihan bau asap rokok, penggunaan ozon generator, hingga penggantian furnishing dan linen akibat kerusakan.

    Dengan diterapkannya kamar ramah IQOS, intensitas pembersihan dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini tidak hanya memperpanjang usia pakai aset, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran yang kemudian dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas layanan lainnya.

    “Pengalaman kami di Trans Luxury Hotel membuktikan bahwa adaptasi terhadap produk bebas asap bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah investasi yang akan memberikan keuntungan ganda, efisiensi operasional dan peningkatan reputasi,” jelasnya.

    Chief Marketing Officer Maja Family Omar Karim Prawiranegara menjelaskan, pihaknya juga menjalin kemitraan serupa dengan pengusaha UMKM di sektor kuliner. Ia menyebut, pendapatan UMKM naik hingga 25% sejak menyediakan area ramah produk bebas asap.

    “Kami berhasil menarik segmen pelanggan baru konsumen dewasa yang mencari tempat nyaman untuk bersantai tanpa mengganggu orang lain dengan asap atau bau. Mereka cenderung datang lebih sering, lebih lama, konsumsi makanan dan minuman lebih banyak. Tak jarang, mereka juga sering membawa teman sesama pengguna nikotin dewasa untuk ikut. Ini berdampak langsung pada peningkatan penjualan kami,” ujar Omar.

    Sementara itu, International Graffiti Artist, Darbotz, mengapresiasi keberadaan tempat khusus IQOS di beberapa tempat. Karenanya, para pengguna IQOS dapat tetap dapat menggunakan produk tembakau tanpa bau.

    Meskipun pada awalnya skeptis karena banyak informasi simpang siur, pandangannya mulai berubah setelah mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai IQOS, serta melakukan riset mandiri.

    “Saya jadi paham. Ternyata, produk ini tidak melalui proses pembakaran, sehingga mengurangi paparan zat berbahaya. Dan yang paling penting, ini bukan cuma klaim, tapi berbasis kajian ilmiah,” jelasnya.

    Darbotz meyakini, saat ini seni dan teknologi merupakan dua elemen yang saling melengkapi. Menurutnya, teknologi telah menjadi medium eksplorasi yang memungkinkan seniman untuk mewujudkan ide-ide kreatif yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan. Ia melihat inovasi sebagai upaya untuk tujuan yang lebih baik.

    “Di seni, saya terus mencari teknik baru, bahan baru, biar karya makin mantap. Di hidup, ya sama, saya cari alternatif yang jelas lebih baik. Nah, IQOS ini persis seperti itu, alternatif yang lebih baik,”pungkasnya

    Tonton juga Video: ⁠The Eras Tour Versi Karaoke! Yuk, Intip Keseruan D’eras Vaganza

    (ara/ara)

  • Industri RI di Ujung Tanduk Dilibas Produk China

    Industri RI di Ujung Tanduk Dilibas Produk China

    Jakarta –

    Produk impor asal China membanjiri pasar Tanah Air. Kondisi ini terjadi di tengah pecahnya perang dagang usai Presiden Amerika Serikat (AS) mengumumkan tarif impor baru ke sejumlah negara.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai gejolak perang dagang itu membuat China kehilangan pasar besarnya di Negeri Paman Sam. Barang-barang itu lalu dialihkan ke negara lain, salah satunya Indonesia.

    “Tanpa kebijakan protektif yang tepat, produk dalam negeri terdesak oleh barang-barang impor Tiongkok yang hari ini kehilangan akses, kurang mendapatkan akses ke pasar besar mereka di Amerika Serikat,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2025).

    Indonesia juga menghadapi tantangan penurunan permintaan dari luar negeri yang mempengaruhi turunnya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia. PMI Indonesia bulan Juni tercatat berada di level 46,9.

    “Hal ini tercermin dari PMI kita pada bulan Juni 2025, ini tercatat sebesar 46,9, dimana sektor manufaktur kita masih berada dalam fase kontraksi, dikarenakan masih lemahnya permintaan baru dari pasar ekspor, sentimen pasar global dan tingginya ketidakpastian kebijakan dagang,” jelas Faisol.

    Secara umum berbagai tantangan yang berasal dari global turut mengancam kelangsungan industri nasional. Faisol mencatat beberapa sektor seperti tekstil hingga kompeten otomotif terancam menghadapi penurunan permintaan ekspor.

    “Kondisi inilah yang mengancam juga kelangsungan industri nasional kita, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor,” tuturnya.

    Belum lagi hubungan Iran dan Israel yang sempat meningkat juga mengganggu stabilitas ekonomi global. Konflik kedua negara dikhawatirkan mengganggu pasokan energi yang dapat mengganggu rantai pasok global.

    Faisol juga mengungkap adanya lonjakan signifikan impor produk agro dari China. Hal itu berbarengan dengan turunnya jumlah ekspor produk serupa dari China ke AS.

    “Di saat yang sama Indonesia justru mencatat lonjakan impor produk agro dari China sebesar US$ 477 ribu (sekitar Rp 7,72 miliar) atau meningkat 30%,” kata Faisol dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2025).

    Data yang dihimpun menunjukkan ekspor produk agro China ke AS turun US$ 1,17 miliar atau sekitar Rp 18,95 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun justru ke Indonesia, tren ekspornya meningkat.

    7 Komoditas China yang Impornya Melonjak ke RI:

    HS 23 (limbah industri makanan dan pakan ternak olahan) naik 11,17%
    HS 03 (ikan dan krustasea) naik lebih dari 100%
    HS 18 (produk kakao dan olahannya) naik lebih dari 100%
    HS 09 (kopi, teh, mate, dan rempah-rempah) naik 53,42%
    HS 48 (kertas dan karton) naik 28,52%
    HS 19 (sereal, tepung, pati, susu, dan pastry) naik 24,91%
    HS 44 (produk kayu dan arang kayu) naik 22,46%

    “Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencermati dampak dari trade diversion terhadap struktur impor nasional, sekaligus peluang untuk memetakan potensi dan tantangan industri agro di dalam negeri,” jelas Faisol.

    Tak hanya sektor agro, Faisol juga mengaku khawatir terhadap ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor baja dan aluminium dari China yang dinilainya bisa menjadi masalah struktural di tengah ketidakpastian global. Pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan penguatan industri dalam negeri agar tidak terjebak dalam ketergantungan jangka panjang

    Tonton juga “APINDO Sebut UMKM RI Masih Keterbatasan Akses Modal” di sini:

    (ily/hns)

  • Barang Pindahan dari Luar Negeri Termasuk Pejabat Bebas Pajak, Ini Ketentuannya

    Barang Pindahan dari Luar Negeri Termasuk Pejabat Bebas Pajak, Ini Ketentuannya

    Jakarta –

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengirim barang pindahan dari luar negeri dibebaskan bea masuk. Subjek yang bisa menikmati fasilitas ini diperluas hingga level pejabat negara.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ketentuan Kepabeanan Atas Impor Barang Pindahan yang berlaku mulai 27 Juni 2025. Di aturan sebelumnya yakni PMK Nomor 28 Tahun 2008, subjek tersebut belum diatur.

    “Dalam pengaturan ini jangkauan subjeknya lebih luas, ada pejabat negara. Kemudian ada WNA (Warga Negara Asing) yang belajar, sebelumnya hanya WNA yang bekerja,” kata Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai (DJBC) Chotibul Imam dalam media briefing secara virtual, Rabu (2/6/2025) kemarin.

    Selain pejabat negara, mereka yang bisa menikmati fasilitas bebas bea masuk impor barang pindahan masih sama dengan aturan sebelumnya yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan atau tanpa keluarga yang menjalankan tugas atau tugas belajar di luar negeri.

    Tidak hanya itu, WNI yang bekerja di luar negeri, belajar di luar negeri atau karena kondisi tertentu tinggal di luar negeri dan akan kembali tinggal di dalam negeri juga bisa menikmati fasilitas pembebasan bea masuk ini.

    Imam menyebut aturan barang pindahan dari luar negeri direvisi karena aturan sebelumnya sudah usang. Dengan aturan baru, diatur lebih detail lagi yang sesuai kondisi di lapangan.

    “Kita susun regulasi yang sedemikian detail. Tujuannya tentu untuk memperbaiki tata kelola,” ucap Imam.

    Tak Ada Batas Nilai Barang Pindahan

    Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke Indonesia. Barang keperluan rumah tangga yang dimaksud yakni barang untuk digunakan secara pribadi oleh orang yang pindah atau anggota keluarganya.

    “Kalau barang penumpang batasannya US$ 500, barang kiriman umum US$ 3, barang kiriman PMI US$ 500 per pengiriman. Kalau barang pindahan tidak ada batasannya, nilainya bisa jadi US$ 1.000 nggak ada masalah sepanjang memenuhi ketentuan barang pindahan. Untuk perpajakannya juga tidak dipungut PPN dan dikecualikan dari pemungutan PPh,” beber Imam.

    Ketentuan tidak berlaku terhadap barang impor berupa kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor; kendaraan yang dioperasikan di air atau udara seperti speed boat dan pesawat udara termasuk suku cadangnya; barang kena cukai; dan barang impor lainnya yang jumlahnya tidak wajar sebagai barang pindahan.

    Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, barang pindahan harus tiba bersama-sama dengan importir atau maksimal paling lama 90 hari sebelum atau setelah ketibaan importir. Barang tersebut dikirim atau dibawa dari negara yang sama dengan tempat domisili importir di luar negeri.

    “Jangka waktu tinggal (importir) telah tinggal paling singkat 12 bulan atau 1 tahun untuk WNI,” tutur Imam.

    Penyelesaian barang pindahan kini bisa diajukan secara elektronik melalui barangpindahan.beacukai.go.id. Layanan ini bersifat gratis alias tidak dipungut biaya, kecuali melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai pihak ketiga.

    “Layanan Bea Cukai tidak ada yang dikenakan biaya, jadi sama ini juga. Mungkin kalau melalui perusahaan jasa, tentu ada biaya untuk perusahaan jasa tersebut, itu tidak bisa dihindari karena meminta bantuan kepada pihak lain dan itu personal,” imbuhnya.

    Tonton juga “Puan soal Dirjen Pajak-Bea Cukai Dipilih Langsung Prabowo: Itu Prerogatif” di sini:

    (aid/ara)

  • Menteri Karding Singgung Potensi Kerja di Luar Negeri, Menaker Bilang Begini

    Menteri Karding Singgung Potensi Kerja di Luar Negeri, Menaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli angkat bicara mengenai peluang kerja di luar negeri di tengah tingginya kebutuhan lowongan kerja, sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Yassierli mengatakan, semua peluang kerja yang ada harus dioptimalkan oleh masyarakat. 

    “Kita harus mengoptimalkan semua peluang,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Peluang pertama yang dapat dimanfaatkan, kata Yassierli,  yakni dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG) yang ditargetkan memiliki 50.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) / Kelurahan Merah Putih yang diperkirakan dapat menyerap 2 juta tenaga kerja.

    “Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata. Tapi memang ini [SPPG dan Kopdes] kan sedang berproses, disiapkan,” ujarnya.

    Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah sepakat untuk memberikan pelatihan bagi pengelola dan pekerja koperasi guna mendukung keberlanjutan program tersebut.

    Peluang kedua, yakni lapangan kerja dari investasi baru. Yassierli menyebut, hadirnya Danantara telah menarik banyak investasi baru di Indonesia.

    Dalam hal ini, Kemnaker dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sepakat agar investasi yang masuk harus mempertimbangkan dengan sektor ketenagakerjaan, salah satunya serapan tenaga kerja.

    Lebih lanjut, Yassierli menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan kawasan-kawasan industri untuk menghimpun data, termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang ada.

    “Yang keempat, baru nanti kita berbicara peluang untuk magang ataupun tenaga kerja di luar negeri. Jadi semua itu kita optimalkan,” tuturnya.

    Menteri Karding sebelumnya menyebut, kerja di luar negeri dapat menjadi alternatif yang logis di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja nasional.

    KemenP2MI selaku pemegang tata kelola masyarakat yang ingin dan telah kerja di luar negeri, kerap membagikan informasi terkait lowongan kerja di luar negeri.

    “Saya kampanye agar anak-anak, termasuk mahasiswa, bisa mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri,” kata Karding dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Kendati begitu, Karding menegaskan bahwa program penempatan pekerja migran bukanlah paksaan, tetapi peluang yang dapat dimanfaatkan di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja.

    “Jadi konteksnya jelas, bukan berarti di dalam negeri tidak ada pekerjaan, melainkan memberi peluang tambahan di luar negeri yang aman dan legal,” tegasnya. 

  • PMI Manufaktur Ambrol 3 Bulan Beruntun, Kemnaker Antisipasi Gelombang PHK

    PMI Manufaktur Ambrol 3 Bulan Beruntun, Kemnaker Antisipasi Gelombang PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara mengenai tingkat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi hingga ke level 46,9 pada Juni 2025, atau menurun sejak 3 bulan terakhir. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, pemerintah sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Salah satunya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Sudah jelas yang ada sekarang kita punya JKP. Itu kan antisipasi sudah dari awal bahwa manfaatnya kita perbesar,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Antisipasi lainnya, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang saat ini masih digodok aturan pembentukannya. Yassierli menyebut, sebagian dari tugas Satgas PHK tengah dilakukan oleh Kemnaker.

    Dia mencontohkan, ketika ada peringatan dini mengenai potensi PHK, Kemnaker akan terjun langsung melakukan monitoring ke dinas-dinas di daerah. 

    “Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi. Itu semua kita lakukan,” ujarnya. 

    Kemudian untuk menjaga daya beli, Yassierli menyebut bahwa pemerintah telah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yang dibayar sekaligus dengan total Rp600.000 per orang untuk 17,3 juta pekerja yang memenuhi syarat.

    Dalam catatan Bisnis, PMI manufaktur Indonesia tercatat di level 46,9 pada Juni 2025. Kontraksi manufaktur yang terjadi di Indonesia terjadi beruntun sejak 3 bulan terakhir. Pada April lalu, PMI mencapai 46,7, lalu naik pada Mei ke angka 47,4. 

    Menurut Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti, penurunan PMI manufaktur Indonesia didorong oleh penurunan solid pada kondisi operasional pada pertengahan 2025 yang ditunjukkan dari penurunan output, aktivitas pembelian, dan ketenagakerjaan.  

    Penyebab utama penurunan adalah penurunan tajam permintaan atas barang produksi Indonesia. Permintaan baru turun selama 3 bulan berturut-turut dengan tingkat kontraksi paling kuat sejak Agustus 2021.  

    Dari sisi penjualan, penurunan sebagian besar dari pasar domestik, sedangkan penjualan ekspor stabil pada bulan ini.  

    “Ke depannya, perusahaan kurang begitu optimis terhadap perkiraan output, kepercayaan diri turun ke posisi terendah dalam 8 bulan,” ujarnya.  

    Terlebih, penurunan permintaan baru mendorong perusahaan menjalankan strategi retrenchment dengan mengurangi tenaga kerja dan aktivitas pembelian.

  • Menaker maksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri

    Menaker maksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri

    Jadi kita harus menggunakan semua, mengoptimalkan semua peluang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Jadi kita harus menggunakan semua, mengoptimalkan semua peluang,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan peluang bekerja di luar negeri merupakan alternatif yang logis di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja nasional.

    Menurut Menaker Yassierli, peluang-peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri bisa didapatkan melalui program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.

    “Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kemudian ada hilirisasi, ketahanan pangan, sampai ketahanan energi. Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata,” ujar Menaker.

    Namun, untuk membuat kesempatan itu terlaksana, Yassierli mengatakan diperlukan adanya kerja sama strategis di antara para pemangku kepentingan dan lintas kementerian.

    Ia mencontohkan, Kemnaker telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam persiapan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk Kopdes Merah Putih.

    Selain itu, Menaker mengatakan lapangan kerja baru juga bisa terbuka dari investasi baru di beberapa bidang industri di Indonesia. Peran Danantara dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga ia nilai penting.

    “Kami sudah ada MoU dengan Kementerian BKPM/Investasi bahwa ke depan setiap ada investasi itu akan masuk juga pertimbangan terkait dengan ketenagakerjaan,” kata Menaker.

    “Lalu yang terakhir baru nanti kita berbicara peluang untuk magang atau pun tenaga kerja di luar negeri. Jadi semua itu kita optimalkan,” katanya lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur, menyusul penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    “Pertama, kita melihat PHK ini sebagai suatu kerja dari hulu ke hilir. (Mitigasi) Yang sudah jelas ada sekarang adalah JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang antisipasi dari awal, manfaatnya kita perbesar,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Yassierli juga mengatakan adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) nanti juga diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

    “Yang kedua, Satgas PHK, yang kita harap segera (diluncurkan). Namun, sebagian dari tugas Satgas PHK itu sekarang yang dilakukan oleh Kemnaker,” ujar dia.

    “Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun. Kemudian kita monitor ke dinas, kita rapat koordinasi dengan dinas. Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi. Itu semua kita lakukan,” ujarnya pula.

    Adapun laporan S&P Global mencatat PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas yang berada di zona kontraksi, bukan ekspansi. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50.

    Penurunan pemesanan membuat produksi ikut berkurang dan mempengaruhi penurunan tenaga kerja serta bahan baku.

    Saat ditanya mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat agar dampak dari potensi gelombang PHK bisa diantisipasi, Menaker mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah didistribusikan belakangan ini adalah salah satu contoh insentif itu.

    Namun, ia menegaskan evaluasi implementasi BSU sebagai langkah antisipatif masih diperlukan.

    “Nanti kita evaluasi, saya yakin ini kan bukan hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan saja, dengan Kemenko Perekonomian juga pasti ini akan menjadi perhatian,” kata Menaker Yassierli.

    “Kemarin BSU kan untuk Juni dan Juli. Kita lihat nanti. Artinya dari situlah ada proses, ada kebijakan, kemudian ada implementasi, ada evaluasi,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur dinilai masih memiliki peluang untuk tumbuh positif ditengah bayang-bayang tekanan kebijakan tarif Trump hingga kondisi geopolitik. 

    Kendati tak dipungkiri, purchasing managers index (PMI) manufaktur pada Mei 2025 kembali terkontraksi di level 46,9 atau turun dari bulan sebelumnya 47,4. Kontraksi indeks produktivitas ini menurun sejak 3 bulan terakhir. 

    Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad menilai laju kontraksi produktivitas industri manufaktur tiga bulan beruntun disebabkan kondisi industri dan pasar dalam negeri yang tidak kondusif. 

    “PMI kita dalam tiga bulan terakir dibawah 50 artinya industri ini menggambarkan domestiknya punya problem yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi eksternal,” kata Tauhid dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Bahkan, dia menilai dampak dari situasi daya beli masyarakat yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan efek kebijakan tarif. Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola dan daya saing industri pengolahan dalam negeri.

    Tauhid juga menuturkan permintaan domestik saat ini relatif melemah ketimbang internasional. Kebijakan tarif Trump memang sempat memberikan dampak terhadap ekspor nonmigas yang menurun, tetapi kini mulai kembali normal. 

    “Namun, tetap diperlukan diversifikasi pasar, produk, jalur rantai pasok, relokasi industri hingga diversifikasi sumber energi megurangi ketidakpastian global dan domestik,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia menerangkan industri manufaktur nasional juga masih dapat bertahan mengingat tarif yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32% atau lebih rendah dibandingkan dengan China, Vietnam, dan lainnya. 

    Optimisme industri juga masih terlihat dari impor bahan baku/penolong yang naik 3,65% (year-on-year/yoy) menjadi US$69,40 miliar pada Januari-Mei 2025 dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya US$66,96 miliar.

    Tak hanya itu, impor barang modal juga mengalami kenaikan 17,67% menjadi US$18,82 miliar pada Januari-Mei 2025 atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai US$15,99 miliar. Hal ini masih menunjukkan tingkat kepercayaan untuk aktivitas industri. 

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan penurunan PMI hingga ke level 46,9 menunjukkan permintaan barang manufaktur yang terus menurun dan perlu segera ditangani. 

    “Jangan sampai hal ini terjadi terus menerus sampai ke kuartal berikutnya akibatnya nanti pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak bisa tercapai, kalau tidak diantisipasi dengan berbagai kebijakan ini akan sulit dan dampaknya kalau produktivitas turun maka akibatnya PHK,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi penggunaan anggaran atau belanja negara ke arah yang lebih produktif dan berdampak besar bagi ekonomi. 

    “Belanja aggaran yang bisa menghasilkan efek domino dibanding belanja barang yang hanya penyusutan tidak menghasilkan apa-apa, akibatnya ekonomi kita tidak akan tumbuh,” pungkasnya. 

  • Menko Airlangga sebut perekonomian Indonesia masih “on the track”

    Menko Airlangga sebut perekonomian Indonesia masih “on the track”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia masih on the track yang salah satunya tercermin dari nilai perdagangan yang kembali surplus.

    “Kalau kita lihat neraca perdagangan Indonesia di bulan Mei (2025) kembali surplus yang ke-61 bulan berturut-turut dengan positif 4,3 miliar (dolar AS), di mana ekspor non-migas kita 5,83 miliar (dolar AS) dan defisit dari migas 1,53 miliar (dolar AS),” katanya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan yang disumbang oleh komoditas non migas berasal dari lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Adapun penyumbang defisit migas berasal dari komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

    Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Mei 2025 mencatat surplus sebesar 15,38 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh komoditas nonmigas yang sebesar 23,10 miliar dolar AS, sedangkan migas masih mengalami defisit 7,72 miliar dolar AS.

    “Pak Presiden (Prabowo Subianto) minta agar program kemandirian energi bisa dilaksanakan. Dengan kemandirian energi, maka tentu defisit ini kita akan kurangi,” kata Airlangga.

    Adapun capaian ekspor pada Mei 2025 sebesar 24,61 miliar dolar AS, naik 9,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor pada Januari hingga Mei 2025 mencapai 111,98 miliar dolar AS atau naik 6,98 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan nilai ekspor migas tercatat senilai 5,92 miliar dolar AS atau turun 11,26 persen.

    Untuk nilai impor pada bulan yang sama, mencapai 20,31 miliar dolar AS atau naik 4,14 persen dibandingkan Mei 2024. Secara kumulatif, total nilai impor sepanjang Januari-Mei 2025 mencapai 96,60 miliar dolar AS atau naik 5,45 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

    Nilai impor migas tercatat senilai 13,64 miliar dolar AS atau turun 7,44 persen, sedangkan nilai impor non-migas tercatat senilai 82,96 miliar dolar AS atau naik 7,92 persen.

    “Di tengah situasi ini, kita juga lihat inflasi di bulan kemarin sebesar 1,87 (persen) secara year-on-year dan 1,35 (persen) secara year-to-date. Artinya, angka inflasi kita pun di bawah target 2,5 plus minus 1,” kata Airlangga.

    Kendati demikian, ia mengingat bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 mengalami penurunan akibat perang dagang.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PMI Manufaktur RI turun, Wamenperin: Ada banyak faktor

    PMI Manufaktur RI turun, Wamenperin: Ada banyak faktor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai banyak faktor yang memengaruhi turunnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, Selasa, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    “Ada beberapa yang menjadi catatan kita,” kata Wamenperin Faisol saat ditemui di Kantor Kemenperin Jakarta.

    Ia menilai, faktor pertama adalah ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik di beberapa negara.

    “Memang situasi globalnya juga berat. Setelah Iran, kemudian ada Qatar, itu menambah ketidakpastian stok bahan baku dan produksi. Jadi mungkin beberapa mempertimbangkan untuk memproduksi, kalau misalnya pasarnya juga sulit, itu pasti salah satu pertimbangan,” kata Faisol.

    Selain itu, Wamenperin mengatakan diperlukan adanya sinergi lebih baik antara para pemangku kepentingan, termasuk kerja sama lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam memitigasi kontraksi PMI Manufaktur Indonesia.

    “Koordinasi dan kerja sama antar K/L lebih intens. Kita melihat misalnya beberapa pabrik ditutup dengan alasan menyalahi aturan mengenai lingkungan, itu mengganggu kondusivitas,” kata Faisol.

    “Tapi mungkin karena perlu kerja sama, jadi kita bisa memahami betul apa yang terjadi. Mudah-mudahan bukan itu alasan PMI turun, pasti ada sesuatu yang kita sedang tunggu,” imbuhnya.

    Sementara itu, laporan S&P Global mencatat PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas yang berada di zona kontraksi, alih-alih ekspansi. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50.

    Penurunan pemesanan membuat produksi ikut berkurang dan langsung memengaruhi penurunan penyerapan tenaga kerja serta bahan baku.

    Saat ditanya mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah demi mendorong daya beli masyarakat, Wamenperin mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi.

    “Kalau situasinya seperti ini, mungkin akan ada intervensi. Kita tunggu saja kalau Menko (Bidang Perekonomian) mengundang untuk membahas lebih lanjut mengenai situasi seperti ini, kami akan sampaikan,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.