Xcloud.id

NGO: PMI

  • Sudin LH Jakbar perluas penggunaan disinfektan atasi bau sampah

    Sudin LH Jakbar perluas penggunaan disinfektan atasi bau sampah

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat bakal memperluas penggunaan disinfektan B-8 atau bakteri probiotik untuk menghilangkan bau sampah di sejumlah tempat.

    Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Achmad Hariadi menyebut penggunaan disinfektan B-8 merupakan kegiatan pengendalian lingkungan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan secara berkesinambungan.

    “Penyemprotan bakteri probiotik, B-8, nantinya dilakukan berkesinambungan. Selain TPS RW 02 Duri Kosambi, kita bakal perluas penggunaanya ke RPTRA, drainase, dan sebagainya,” kata Achmad saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, bakteri probiotik B-8, berguna untuk membantu mempercepat proses dekomposisi bahan organik.

    “Sehingga, menghilangkan bau tidak sedap serta dapat menguraikan sampah organik menjadi zat atau senyawa yang lebih sederhana serta membantu mengurangi volume sampah organik di TPS atau lokasi lain,” kata Hariadi.

    Manfaat lainnya, tambah dia, menguraikan hidro karbon, serta menekan jumlah populasi atau mengusir lalat, serta lainnya. Penggunaan teknologi ramah lingkungan ini cukup mudah, yakni dengan cara penyemprotan.

    “Standar yang sudah dikaji dalam penggunaan probiotik adalah 1:100 liter. Ini akan efektif menghilangkan bau bakteri paktogen. Kira-kira dapat menghilangkan bau sekitar 1 jam,” kata dia.

    Sebelumnya, Sudin LH Jakbar berkolaborasi dengan PMI Jakarta Barat melakukan penyemprotan cairan disinfektan B-8 di TPS RW 02, Kampung Randu, Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat.

    Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono berharap penggunaan cairan disinfektan ini bisa efektif dalam penanganan sampah di TPS.

    “Kalau memang sudah digunakan atau dicoba, kita lihat hasilnya. Apakah nanti perlakuan kita lebih ringan (sampah) dengan teknologi ini, sama saja atau semakin ribet,” ujar dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Kinerja industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga

    BI: Kinerja industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga

    Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi yaitu volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi atau dengan indeks lebih dari 50 persen.

    Prompt Manufacturing Index​ (PMI) BI triwulan II tercatat sebesar 50,89 persen, meski tidak sekuat triwulan sebelumnya yang sebesar 51,67 persen.

    “Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi yaitu volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan sublapangan usaha (sub-LU), Ramdan menyampaikan bahwa sebagian sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri mesin dan perlengkapan.

    Selanjutnya, indeks berdasarkan sub-LU diikuti oleh industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, serta industri makanan dan minuman.

    Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan tetap tumbuh dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,29 persen.

    Pada triwulan III 2025, kinerja LU industri pengolahan diprakirakan tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi yang tercermin dari PMI-BI sebesar 50,85 persen.

    Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen volume persediaan barang jadi, diikuti oleh volume produksi, volume total pesanan, dan kecepatan penerimaan barang input.

    Mayoritas sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri logam dasar, diikuti oleh industri alat angkutan, serta industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHK dan UMR Minim, Warga Gunungkidul Berbondong-bondong Kerja di Luar Negeri

    PHK dan UMR Minim, Warga Gunungkidul Berbondong-bondong Kerja di Luar Negeri

    Liputan6.com, Gunungkidul – Warga masyarakat Kabupaten Gunungkidul kini mulai melirik kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah keterbatasan ekonomi di kampung halaman. Fenomena ini bukan pilihan terpaksa, melainkan merupakan strategi hidup untuk mengejar masa depan yang lebih baik di tengah ketidakpastian lapangan pekerjaan.

    Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Nanang Putranto, menyebut bahwa hingga pertengahan Juli ini, pihaknya telah menerima 45 permohonan rekomendasi keberangkatan ke luar negeri. Jumlah itu hampir menyamai total pengajuan sepanjang tahun 2024 yang hanya mencapai 50 permohonan.

    “Minat warga Gunungkidul untuk bekerja di luar negeri memang sangat tinggi. Mereka tertarik dengan iming-iming gaji yang jauh lebih besar dibandingkan di dalam negeri,” jelas Nanang.

    Nanang mengungkapkan bahwa, negara tujuan favorit kini bukan lagi sebatas negara-negara Asia seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Kini, negara Turki justru muncul sebagai magnet baru bagi pencari kerja asal Gunungkidul.

    “Kontrak kerja di Turki relatif fleksibel, bisa enam bulan hingga satu tahun. Selain itu, peluang kerjanya lebih formal dan lebih luas,” tambahnya.

    Nanang menyebut, prinsip perlindungan dan prosedur legal tetap dikedepankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Rekomendasi dari DPKUKM dan Tenaga Kerja menjadi dokumen vital yang diperlukan calon pekerja untuk mengurus keberangkatan melalui perusahaan penyalur resmi.

    “Tanpa rekomendasi resmi, mereka akan kesulitan mendapat legalitas kerja. Kami juga terus mengingatkan agar masyarakat tidak tergoda bujuk rayu calo atau agen ilegal,” tegas Nanang.

    Ia menekankan bahwa keberangkatan secara resmi tidak hanya menjamin aspek hukum, tetapi juga memberikan rasa aman bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran dari Gunungkidul.

    Sementara itu, Rino Caroko, Tokoh Pendidikan dan Literasi Gunungkidul menyebut, dulunya banyak warga Gunungkidul mengadu nasib ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Namun, hantaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor membuat mereka kehilangan tumpuan. “Akhirnya, bekerja ke luar negeri menjadi alternatif yang dinilai lebih menjanjikan,” jelas Rino.

     

  • Kopral Bagyo Meninggal Dunia Regional 18 Juli 2025

    Kopral Bagyo Meninggal Dunia Regional 18 Juli 2025

    Kopral Bagyo Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
     Partika Subagyo Lelono, yang lebih dikenal dengan nama
    Kopral Bagyo
    ,  meninggal dunia pada Kamis (17/7/2025) pukul 14.20 WIB.
    Purna anggota Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/4 Solo itu meninggal dunia di usia 61 tahun di kediamannya yang terletak di Sumpingan, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah.
    Menurut informasi yang diterima Kompas.com, jenazah Kopral Bagyo rencananya akan dimakamkan pada Jumat (18/7/2025) pukul 11.00 WIB di TPU Astanalaya Krembyongan, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari.
    Selama hidupnya, Kopral Bagyo dikenal sebagai sosok yang berani dan aktif dalam aksi-aksi ekstrem.
    Setelah pensiun dari TNI, ia kemudian aktif menjadi sukarelawan Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Solo.
    Kepergiannya meninggalkan kesedihan bagi banyak orang, khususnya di komunitas PMI.
    Sumartono Hadinoto, Ketua PMI Solo, membenarkan kabar kepergian almarhum Kopral Bagyo.
     
    Di rumah duka, berlangsung prosesi upacara agama Kristen dihadiri oleh banyak pelayat yang datang untuk mengantarkan kepergian almarhum.
    Kopral Bagyo meninggalkan seorang istri, Windari Murwani Pancaningsih, dan tiga anak yakni Ika Partika Febriani, Gideon Yudho Bangun Partika, serta Nina Christina Kefas Atmannes.
    Selain itu, ia juga memiliki empat orang cucu, yaitu Dhio Pablo Mulyono, Davano Dirga Mulyono, Carlo Bangun Baldovino, dan Franca Christina Baldovino.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Riau Bongkar Kasus TPPO, Puluhan Calon Pekerja Migran Diselamatkan

    Polda Riau Bongkar Kasus TPPO, Puluhan Calon Pekerja Migran Diselamatkan

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural. Puluhan calon pekerja migran diselamatkan dalam operasi ini.

    “Untuk korban ada 58 orang, terdiri dari 44 laki-laki dan 4 perempuan,” kata Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Kamis (17/7/2025).

    Dalam pengungkapan kasus ini, Polda Riau mengamankan sebanyak 11 orang tersangka. Dari 11 tersangka ini, 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

    Para korban ini diselundupkan oleh para pelaku melalui dua wilayah yakni Kota Dumai dan Pulau Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dalam operasi pada tanggal 3-5 Juli 2025.

    Sementara itu, Irjen Herry Heryawan menjabarkan selama kurun waktu 2024-2025 ini, Polda Riau berhasil menyelamatkan 100 orang calon pekerja migran non-prosedural. Dari 100 orang ini, terdiri dari 78 laki-laki dan 22 orang perempuan.

    Suami-Istri Terlibat

    Herry Heryawan menyampaikan dari 11 tersangka tersebut, dua di antaranya merupakan pasangan suami-istri (pasutri) berinisial DS dan NR.

    “Jadi kalau airnya surut, itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki, dibangun penampungan di dalam hutan,” imbuhnya.

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding yang turut dalam kegiatan konferensi pers ini menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas pengungkapan kasus tersebut.

    Abdul Karding menyampaikan para pekerja migran Indonesia, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural wajib mendapatkan perlindungan dari tindak pidana kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan orang (human trafficking).

    “Mereka ini adalah warga negara yang wajib kita lindungi, entah dia prosedural, entah dia ilegal, tugas konstitusi kita, tugas pendirian negara berdasarkan UUD adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tidak ada alasan untuk tidak melindungi,” tegas Karding.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri P2MI bantah pekerja migran langgar hukum di Jepang

    Menteri P2MI bantah pekerja migran langgar hukum di Jepang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri P2MI bantah pekerja migran langgar hukum di Jepang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membantah tiga orang yang melakukan tindakan melanggar hukum di Jepang adalah PMI sehingga diisukan negara tersebut akan menutup aksesnya.

    Abdul Kadir Karding  di Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu, membenarkan tiga orang yang melanggar hukum itu warga Negara Indonesia (WNI). Akan tetapi mereka bukan PMI karena satu adalah peserta magang dan dua lainnya turis.

    “Tiga orang ini bukan pekerja migran. Satu magang, lainnya WNI biasa, turis,” katanya.

    Terkait kabar Pemerintah Jepang akan menutup akses bagi pekerja migran Indonesia (PMI), menurutnya itu tidak benar. Itu ulah dari dari pengaruh atau influencer yang mengunggah informasi hoaks.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia bahwa kasus tiga orang ini tidak men-generalisasi orang Indonesia yang berada di Jepang,” sebut Karding.

    Untuk yang bermasalah tersebut pihaknya juga mendorong proses hukum di Jepang terhadap yang bersangkutan. KP2MI juga telah bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memitigasi masalah ini.

    “Kita dorong silahkan hukum di Jepang, silahkan. Kalau di sini pun juga kita carikan jalan agar dihukum,” tegasnya.

    Karding mengingatkan para influencer berhati-hati dan paham akan dampak sebelum mengunggah sesuatu. Sebab, buntut dari video tersebut bukan hanya citra saja, namun bisa saja menjadi pertimbangan orang Jepang untuk mempekerjakan orang Indonesia.

    “Jangan sampai hanya karena tiga orang, ratusan ribu dan calon PMI jadi korban.Itu diperparah oleh unggahan yang datanya tidak benar, tolong kita kerja sama hal hal seperti ini harus kita hindari ke depan,” tukasnya.

    Sumber : Antara

  • Sinyal Kuat RI Sedang Krisis Lapangan Kerja

    Sinyal Kuat RI Sedang Krisis Lapangan Kerja

    Jakarta –

    Fenomena minimnya lowongan kerja formal hingga antrean pelamar kerja yang semakin membludak untuk satu lapangan kerja terus terjadi beberapa waktu terakhir. Kondisi ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia dilanda krisis lapangan kerja.

    Sejumlah konten video hingga foto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir viral, menampilkan antrean panjang di job fair maupun walk-in. Terbaru, antrean pelamar kerja terlihat mengular di kawasan Santiong, Cianjur, hanya untuk satu lowongan toko ritel.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pada prinsipnya dunia usaha memiliki komitmen untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor krusial yang menimbulkan gap antara supply dan demand tenaga kerja.

    Pertama, RI sedang menghadapi fase yang kompleks, terutama di industri padat karya akibat dinamika geopolitik dan perlambatan global, pelemahan konsumsi di level domestik yang menekan permintaan produk manufaktur, hingga biaya berusaha yang tinggi.

    “Indeks PMI Manufaktur Indonesia terakhir untuk bulan Juni 2025 tercatat turun menjadi 46,9 yang menandakan kontraksi sudah terjadi selama tiga bulan, mencerminkan industri yang semakin tertekan,” kata Shinta, kepada detikcom, Rabu (16/7/2025).

    Kedua, akselerasi transformasi digital, otomasi, hingga teknologi artificial intelligence (AI) juga berkontribusi pada job displacement di level tertentu. Shinta juga melihat, penanaman modal semakin didominasi oleh investasi padat modal yang secara alamiah menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih terbatas.

    Ini tercermin pada kecenderungan penurunan daya serap tenaga kerja. Shinta mencontohkan, bila tahun 2013 investasi Rp 1 triliun mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja, sekarang di kuartal I 2025 hanya mampu menyerap 1.277 orang. Artinya, jenis pekerjaan konvensional yang dulunya padat karya, kini mulai berkurang.

    “Tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan talenta yang upskilled dan reskilled agar dapat bermigrasi ke sektor-sektor baru yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri masa depan,” ujarnya.

    Ketiga, ‘regulatory bottleneck’ yang masih harus dibenahi bersama. Menurutnya, dunia usaha memerlukan iklim investasi yang benar-benar enabling dan pro-growth, agar ekspansi usaha dapat tercipta, dan memberikan multiplier effect pada penciptaan lapangan kerja baru.

    “Jadi jika ditanya, apakah kondisi ini ‘darurat’? kami lebih menyebutnya sebagai ‘wake-up call’. Ini sinyal keras bahwa kita harus melakukan reformasi struktural di pasar kerja, menata ekosistem investasi, dan mendorong peningkatan employability tenaga kerja kita,” kata Shinta.

    Shinta juga mengingatkan bahwa kondisi ini bukan semata-mata sinyal ‘darurat tenaga kerja’, tetapi sebuah cerminan adanya mismatch struktural di pasar tenaga kerja kita. Jika tidak segera diintervensi secara tepat, berpotensi menekan daya saing nasional dalam jangka panjang.

    Tonton juga video “Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?” di sini:

    (shc/rrd)

  • Kondisi Terkini WNI di Kuala Lumpur yang Dikeroyok 9 Orang Gara-gara Berisik di Tempat Kerja

    Kondisi Terkini WNI di Kuala Lumpur yang Dikeroyok 9 Orang Gara-gara Berisik di Tempat Kerja

    JAKARTA – Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha mengonfirmasi tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal akibat perkelahian massal antara dengan sejumlah warga Bangladesh di sebuah proyek pembangunan.

    “Tidak ada WNI yang meninggal karena perkelahian tersebut,” kata Judha dikutip ANTARA, Rabu, 16 Juli.

    Judha menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur telah menerima informasi terkait insiden perkelahian massal antara sejumlah pekerja migran Indonesia dan Bangladesh di lokasi proyek pembangunan Bangsar Hill Park pada Senin (14/7) sekitar pukul 11.25 waktu setempat.

    “Perkelahian terjadi karena kesalahpahaman antar pekerja,” ucapnya.

    Insiden tersebut mengakibatkan seorang WNI dengan inisial S ditemukan tidak sadarkan diri di tempat kejadian.

    WNI itu kemudian langsung dilarikan ke Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan perawatan medis dan saat ini S sudah keluar dari rumah sakit.

    Pascapenyelidikan yang dilakukan oleh Balai Polis Travers, kepolisian menangkap sembilan orang pekerja warga negara Bangladesh.

    “Keadaan saat ini sudah dapat dikendalikan dan pihak manajemen proyek telah mengambil langkah awal pemisahan kelompok dan meningkatkan pemantauan guna mencegah kejadian serupa,” kata Judha.

  • Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai negosiasi pemerintah telah maksimal membuat finalisasi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal Indonesia sebesar 19 persen.

    “Upaya Pemerintah sudah maksimal sehingga menurunkan tarif dari semula 32 persen menjadi 19 persen,” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Akbar mengatakan, sejak April, Pemerintah telah berupaya maksimal agar tarif resiprokal yang dipatok Presiden AS Donald Trump tidak terlalu tinggi. Negosiasi pun dilakukan, sambil melancarkan upaya lain.

    Menurut dia, hampir semua menteri terkait berjibaku dalam orkestasi Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi nakhoda negosiator dengan pihak Washington.

    Namum, siapa sangka gebrakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa menyempurnakan puzzle kerja keras ini. Di hadapan DPR, Bahlil akan membatalkan rencana impor minyak dan gas dari Amerika jika tarif tidak turun.

    “Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,” tutur Akbar.

    Memang jika dilihat angkanya, lanjut Akbar, tarif itu masih relatif tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih kecil. Laos 40 persen, Thailand 36 persen, Malaysia 25 persen, dan Vietnam 20 persen.

    Kata Akbar, defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia hanya 19 miliar dolar AS. Sementara, Pemerintah akan mengimpor energi dan produk agrikultur dari Amerika Serikat (AS) senilai 34 miliar dollar AS. Langkah itu menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

    “Seharusnya, itu sudah membalikkan neraca perdagangan Amerika, yang sebelumnya defisit akan menjadi surplus,” ungkapnya.

    Dia berharap, tarif masih bisa diturunkan. Sebab, tarif yang tinggi akan menekan industri padat karya. Terlebih pada tekstil, alas kaki, dan perikanan yang cenderung bergantung pada pasar Amerika.

    Ia menyebut ekspor pakaian ke Amerika dengan persentase tembus 60 persen, furniture 59 persen, produk olahan ikan 56 persen, dan alas kaki 33 persen.

    “Bila tarif tinggi tetap diberlakukan, risiko penurunan permintaan akan mengguncang kinerja ekspor dan kelangsungan usaha,” ucap Akbar.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpastian global masih terjadi, begitu juga dengan indeks manufaktur (PMI). Data terbaru menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia turun ke 46,9 pada Juni 2025 dari 47,4 pada Mei 2025.

    Hal itu menandakan kontraksi tiga bulan beruntun, melanjutkan kontraksi bulan April 2025 yang merupakan kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021.

    Selain itu, beban biaya produksi meningkat, mulai dari harga energi, bahan baku impor yang masih rentan fluktuasi nilai tukar, hingga kenaikan upah minimum yang belum diimbangi dengan perbaikan productivity gains.

    “Hal ini membuat pelaku usaha wait and see, dan lebih kepada efisiensi,” kata Akbar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengumuman BI Rate Juli 2025, Pelaku Usaha Minta Bank Indonesia Dorong Sektor Riil

    Pengumuman BI Rate Juli 2025, Pelaku Usaha Minta Bank Indonesia Dorong Sektor Riil

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia akan merilis besaran suku bunga acuan BI Rate pada esok Rabu, 16 Juni 2025. Atas rencana ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan otoritas moneter itu untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuan pada bulan ini. Langkah pemangkasan ini diyakini membantu ekonomi riil bangkit seiring dengan indikasi pelemahan ekonomi baik secara global maupun domestik.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyatakan stabilitas suku bunga acuan di level 5,50% saat ini telah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha. Hanya saja, dia menilai ruang pelonggaran kebijakan moneter tetap perlu dibuka apabila kondisi makroekonomi memungkinkan.

    “Kami berharap BI dapat mempertimbangkan penurunan suku bunga secara prudent, agar biaya pinjaman bagi dunia usaha lebih kompetitif dan mampu mendorong momentum pertumbuhan, terutama di sektor padat karya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Shinta pun menjelaskan bahwa tekanan terhadap dunia usaha saat ini semakin nyata. Indeks Manufaktur Indonesia (PMI) yang dirilis S&P Global tercatat turun menjadi 46,9 pada Juni 2025, yang menandakan kontraksi telah berlangsung selama tiga bulan berturut-turut.

    Sebagai konteks, indeks manufaktur menggunakan nilai 50 sebagai angka netral. Nilai di atas 50 menunjukkan tingkat keyakinan para manajer pengadaan di pabrik untuk ekspansi. Sedangkan sebaliknya, nilai di bawah 50 mencerminkan pesimisme dan penurunan kinerja.

    “Kontraksi ini mencerminkan tekanan pada sektor industri padat karya akibat pelemahan permintaan dan kenaikan biaya produksi,” jelasnya.

    Meski demikian, Apindo juga memahami pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar dan arus modal di tengah dinamika eksternal yang masih bergejolak. Dalam konteks itu, Apindo juga masih bisa menerima apabila BI memutuskan untuk menahan suku bunga di level saat ini, asalkan didukung stimulus dari sisi fiskal dan sektoral.

    “Jika pelonggaran belum memungkinkan, maka stimulus fiskal dan kebijakan sektoral perlu dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung iklim usaha,” kata Shinta.

    Sebagai informasi, BI terakhir kali menaikkan suku bunga pada April 2024 ke level 5,50% untuk meredam tekanan eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sejak saat itu, BI menahan suku bunga di level tersebut, meskipun tekanan inflasi relatif terjaga.

    Sementara itu, mayoritas ekonom memproyeksikan BI akan kembali menahan suku bunga acuan pada level 5,50% Juli 2025. Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg menunjukkan dari proyeksi 32 ekonom, muncul nilai tengah atau median yang berada di angka 5,50%. 

    Meski demikian, tidak sedikit pula yang memproyeksikan BI akan memangkas suku bunga 25 basis poin dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (16/6/2025). Setidaknya 15 dari 32 ekonomi masih optimistis bank sentral akan memangkas BI Rate.