Xcloud.id

NGO: PMI

  • Ekonomi Kuartal II/2025 Naik 5,12%, Indef: Apakah Data Ini Valid?

    Ekonomi Kuartal II/2025 Naik 5,12%, Indef: Apakah Data Ini Valid?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tetap mempertanyakan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025. 

    Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, BPS mencatat pertumbuhan PDB kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan bakal tetap mempertanyakan data-data yang disampaikan oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua 2025 itu. 

    “Kita tetap mempertanyakan kepada BPS apakah data-data ini valid dan mencerminkan kondisi di lapangan,” ujarnya pada diskusi yang diselenggarakan secara daring, Rabu (6/8/2025). 

    Senada, Ekonom Senior Indef, M. Fadhil Hasan juga masih mempertanyakan data itu karena indikator utama perekonomian RI justru menunjukkan pelemahan. 

    Misalnya, penjualan motor dan mobil, PMI manufaktur dalam fase kontraksi di bawah 50, konsumsi rumah tangga turun, serta investasi. 

    Padahal, investasi atau PMTB dilaporkan BPS tumbuh 6,99% yoy pada kuartal II/2025 atau tertinggi sejak kuartal II/2021. Investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi dua motor terbesar pertumbuhan kuartal II/2025. 

    Fadhil lalu merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang menunjukkan turunnya perolehan penanaman modal asing atau PMA (foreign direct investment/FDI). 

    “FDI asing, ini keterangan dari Pak Rosan sendiri [Menteri Investasi] menyatakan bahwa turun Rp202,2 triliun dari periode tahun lalu triwulan II/2024 Rp217,3 triliun,” kata Fadhil pada acara yang sama. 

    Kemudian terdapat indikator lain seperti pertumbuhan kredit yang disebut memiliki korelasi tinggi dengan situasi perekonomian. 

    Selanjutnya, ada peningkatan PHK selama semester I/2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta pesimisme terhadap penghasilan masyarakat. 

    Lalu, ada net capital outflow di pasar keuangan Indonesia serta turunnya penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM. Pajak, kata Fadhil, seharusnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 

    “Jadi saya kira ini sesuatu yang juga menyebabkan atau  mendorong seharusnya pemerintah itu lebih transparan lagi lebih terbuka lagi, lebih akuntabel lagi dalam hal pendataan tentang pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujarnya.

    Fadhil menyebut ekonomi kuartal II/2025 sebelumnya diperkirakan tumbuh di bawah 5% yoy, atau seperti halnya konsensus 30 analis yang dihimpun Bloomberg sebelumnya. Analis-analis tersebut mengestimasi nilai median pertumbuhan hanya 4,8% yoy. 

    “Tapi karena pengumuman pemerintah merupakan sesuatu yang official, yang menjadi rujukan resmi, ya kita mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan dan komunikasi lebih lanjut. Dan mendorong pemerintah agar melihat secara lebih mendasar lagi mungkin dari sisi metodologinya,” ucapnya.

  • Pengusaha Beberkan Peluang Ekonomi RI Tumbuh Terjaga 5%, Realistis?

    Pengusaha Beberkan Peluang Ekonomi RI Tumbuh Terjaga 5%, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi periode kuartal kedua tahun ini yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) dinilai cukup mengejutkan bagi dunia usaha dan ekonom. Namun, laju pertumbuhan ini disebut dapat terus terjaga. 

    Data BPS menunjukkan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2024 sebesar 5,11%, kemudian diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 5,05%. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan secara siklus tahunan, kuartal kedua memang umumnya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang ditopang oleh belanja masyarakat dalam periode lebaran.

    “Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% dengan segala perdebatannya, menjadi sebuah indikator tren pertumbuhan ekonomi yang naik pada tahun 2025,” kata Ajib kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025). 

    Meskipun, para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi cenderung lebih rendah lagi di kuartal kedua. Konsensus pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 hanya di kisaran 4,69%—4,81%. 

    Hal ini juga didukung oleh Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur yang mengalami konstraksi sepanjang kuartal. PMI Manufaktur Juli 2025 tercatat 49,2 atau masih di fase kontraksi. 

    Pada April 2025 PMI manufaktur tercatat sebesar 46,7. Konstraksi paling dalam sejak 4 tahun terakhir. Adapun, pada Mei 2025 mengalami peningkatan indeks menjadi 47,4, Juni 2025 kembali mengalami penurunan, menjadi sebesar 46,9. 

    “Data konstraksi PMI Manufaktur ini juga relevan dengan potret di lapangan, terjadi fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya-nanya (rohana), padahal daya beli dan konsumsi ini yang menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Jika ditelisik, BPS mengebut ada dua hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif di kuartal kedua 2025 ini yakni investasi dan kebijakan moneter.  

    Pertama, investasi disebut tumbuh secara signifikan sebesar 6,99% yoy atau level tertinggi selama 4 tahun terakhir, terutama karena proyek infrastruktur. 

    Adapun, kuartal kedua ini mencapai Rp477,7 triliun, dengan rasio 57,7% dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 42,3% dari Penanaman Modal Asing (PMA).

    Faktor kedua adalah karena kebijakan moneter, yang membuat relaksasi tingkat suku bunga acuan turun 25 basis point pada Mei 2025, menjadi 5,5%.

    Ajib menilai kebijakan ini cukup menambah likuiditas di sistem perekonomian sebesar 375 triliun lewat relaksasi cadangan. 

    “Kebijakan ini diharapkan bisa berlanjut memberikan dampak positif pada kuartal ketiga, karena pada awal Juli, Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan menjadi 5,25%,” tuturnya. 

    Masukkan Apindo

    Untuk itu, Apindo memberikan 4 masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga sampai dengan akhir tahun untuk jangka pendek, dan sampai dengan tahun 2029 untuk jangka menengah. 

    Pertama, adalah penguatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja.

    Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, dan mendorong low cost economy. Percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM, menjadi bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian tingkat suku bunga kredit yang murah, perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” imbuhnya. 

    Ketiga, pemerintah perlu mendorong regulatory streamlining, atau deregulasi. Percepatan layanan, kemudahan koordinasi, penyederhaaan perijinan, adalah bagian dari deregulasi. 

    Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik.

    Keempat, mendorong lebih banyak investasi yang masuk. Rasio investasi PMA masih rendah, dan potensi bisa ditingkatkan, dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya  mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. 

    “Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara. Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40. Momentum ratifikasi IEU-CEPA juga menjadi angin segar menuju free trade agreement dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia,” tuturnya. 

    Ajib menuturkan, meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025, menjadi sebuah paradoks dari daya beli yang sedang menurun, tetapi dengan segala diskursus yang ada, dunia usaha optimis secara agregat tahun 2025, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PEM-PPKF) yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Untuk itu, pemerintah diminta untuk menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporated.

  • Pemilihan Abang None 2025 diikuti 36 peserta

    Pemilihan Abang None 2025 diikuti 36 peserta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengumumkan pemilihan Abang None 2025 diikuti 36 peserta atau 18 pasang yang merupakan juara tiga teratas Abang None dari lima Kota Administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Jumlah ini sama seperti pada pemilihan tahun lalu, yang dimenangkan oleh Muhammad Hafidz dari Kepulauan Seribu dan Aliya Nissa Thaib dari Jakarta Barat.

    Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Andhika Permata di Jakarta, Rabu mengatakan seluruh peserta nantinya mendapatkan pembekalan dari juri dan narasumber antara lain Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) sekaligus Ketua Palang Merah (PMI) Jakarta Barat, Beky Mardani dan Kepala Biro Kerja Sama Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi.

    “Seluruh finalis Abang None Jakarta tahun 2025 menjalani masa pembekalan mulai 9 Agustus sampai 29 Agustus,” katanya.

    Andhika mengatakan, di sela pembekalan yaitu tepatnya pada 20 Agustus 2025, para finalis Abang None Jakarta 2025 akan mengikuti audiensi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Setelah itu, akan dilakukan penjurian tengah dan berujung malam final Pemilihan Abang None Jakarta 2025 yang akan diadakan pada 4 September mendatang.

    Pemilihan Abang None Jakarta 2025 merupakan kegiatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tahun ini memasuki perhelatan ke-53 kalinya. Ajang ini diadakan pertama kali pada tahun 1968 dengan nama pemilihan Putri Jakarta.

    Kemudian, barulah pada tahun 1971 hingga saat ini, namanya berubah menjadi Abang None Jakarta.

    Pemilihan Abang None Jakarta bertujuan melestarikan kebudayaan Betawi dan sebagai sarana pengembangan potensi, bakat, kreativitas, serta kecerdasan para generasi muda untuk mempromosikan kota Jakarta kepada wisatawan nusantara maupun mancanegara.

    Ajang ini telah melahirkan banyak tokoh yang berhasil di berbagai bidang, termasuk Maudy Koesnaedi dan Valerina Daniel.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syarat Pengajuan & Bunga KUR Pekerja Migran, Plafon Capai Rp100 Juta

    Syarat Pengajuan & Bunga KUR Pekerja Migran, Plafon Capai Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meluncurkan berbagai skema baru mengenai kredit usaha rakyat (KUR), salah satunya KUR bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Cek syarat hingga bunga KUR PMI di sini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa pekerja migran dapat mendapatkan KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta.

    “Pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (3/7/2025) lalu.

    Dia mengungkapkan hingga posisi Juni 2025, penyaluran KUR secara keseluruhan telah mencapai Rp131,84 triliun. Realisasi itu setara dengan 45% dari target Rp300 triliun pada tahun ini.

    Menurutnya, sektor produksi mendominasi sasaran KUR dengan porsi mencapai 60%. Jumlah debitur baru juga dilaporkan sebanyak 1.007.101 peminjam.

    Syarat KUR Pekerja Migran

    Sejumlah bank nasional maupun bank daerah ditunjuk sebagai bank penyalur KUR PMI.

    Berdasarkan laman Kemenko Perekonomian, terdapat 8 bank penyalur KUR PMI pada 2024 yakni BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BSI, BJB, Bank Jateng & Bank Jateng Syariah, Bank Sumselbabel, dan Bank Sulselbar.

    Selain itu, berdasarkan laman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, limit kredit KUR PMI tercatat maksimal sebesar Rp100 juta dengan suku bunga efektif 6% per tahun, dan jangka waktu paling lama 3 tahun.

    Terdapat sejumlah syarat bagi calon penerima KUR Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)

    2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah

    3. Penempatan Kerja ke luar negeri melalui P3MI/Penempatan Pemagangan ke luar negeri melalui Penyelenggara Pemagangan

    4. Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bidang kerja/program magang

    5. Terdapat Perjanjian Kerjasama pengguna jasa

    6. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial

    7. Tidak sedang atau pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial dan kredit lainnya, kecuali untuk jenis kredit tertentu

    8. Boleh memiliki kredit KUR pada Bank Penyalur yang sama, KPR, Leasing Kendaraan Roda Dua untuk Keperluan Produktif, Kredit dengan SK Pensiun, Kartu Kredit, Kredit Resi Gudang, Kredit Konsumtif untuk Keperluan Rumah Tangga

    9. Tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah di SLIK OJK serta tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia.

    Selain itu, terdapat pula persyaratan dokumen bagi calon pekerja migran maupun calon pemagang. Persyaratan itu mencakup identitas diri, surat pernyataan, fotokopi perjanjian kerja, NPWP hingga surat keterangan lainnya.

    Sebagai catatan, terdapat risiko berupa tambahan biaya atau denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit, misalnya dengan dikenakan denda tunggakan.

    Denda juga akan dikenakan apabila melakukan pelunasan pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali ke Bank.

    Di samping itu, riwayat pinjaman akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika debitur menunggak pembayaran.

  • Ekonomi Tumbuh 5,12%, Apindo: Jangan Terlena, Daya Beli & Manufaktur Masih Lesu

    Ekonomi Tumbuh 5,12%, Apindo: Jangan Terlena, Daya Beli & Manufaktur Masih Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) tak lepas dari fondasi perekonomian Indonesia yang kuat. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang mengintai. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, pihaknya bersyukur melihat pertumbuhan ekonomi periode ini yang berhasil mencapai 5,12% atau lebih tinggi dari ekspektasi pasar. 

    “Di tengah tantangan global dan domestik yang cukup kompleks, capaian ini memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025). 

    Menurut Shinta, pertumbuhan ini juga tak lepas dari daya tahan lapangan usaha di sejumlah sektor, serta peran stimulus fiskal pemerintah yang mulai terasa pada bulan Juni lalu. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat lima sektor yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini. Adapun, industri pengolahan merupakan kontributor terbesar.

    Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sebanyak 18,67%, kemudian sektor pertanian 13,83%, perdagangan 13,02%, konstruksi 9,48%, dan pertambangan 8,59%.  

    “Namun, kita juga tetap perlu melihat pentingnya membaca data ini secara utuh. Pertumbuhan di atas 5% patut disambut dengan optimisme, tetapi jangan sampai membuat kita terlena dengan catatan di lapangan,” jelasnya. 

    Shinta melihat daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, konsumsi rumah tangga masih di bawah rata-rata historis, dan sektor manufaktur masih dalam fase kontraksi. 

    Hal ini tercerminkan dari laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025 atau di bawah ambang batas 50. 

    Kinerja bulan Juli memang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang berada di level 46,9 dan 47,4 pada Mei 2025. Dalam laporan terbaru S&P Global, tren kontraksi ini berlanjut sejak April 2025 lalu yang anjlok ke angka 46,7.

    “Karena itu, peluang menjaga pertumbuhan tahunan di kisaran 5% masih terbuka. Namun, sangat bergantung pada langkah lanjutan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mempercepat realisasi belanja, memperkuat ekspor, dan memastikan iklim usaha tetap kondusif untuk mendorong investasi,” jelasnya. 

    Pada periode sebelumnya pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat selama masa libur sekolah, mulai dari diskon transportasi umum, tarif tol, listrik rumah tangga, bantuan pangan dan sembako, hingga subsidi upah bagi 17 juta pekerja dan 3,4 juta guru honorer. 

    Alhasil, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,25% dengan pertumbuhan 4,97% secara triwulanan dan 6,99% secara tahunan. 

    Shinta juga menerangkan bahwa pertumbuhan konsumsi ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan primer dan makanan, serta meningkatnya mobilitas masyarakat.

    Kendati demikian, untuk menjaga laju pertumbuhan 5% hingga akhir tahun ini, maka bukan hanya angka pertumbuhan yang perlu dipertahankan. Dunia usaha juga disebut perlu menumbuhkan kepercayaan baik dari investor, pelaku industri, maupun konsumen. 

    “Pelaku usaha membutuhkan dua hal utama, kepastian dan efisiensi,” tuturna. 

    Pertama, Shinta menerangkan bahwa kepastian dalam regulasi, perizinan, dan penegakan hukum sangat penting agar pelaku usaha bisa ekspansi tanpa ragu. 

    Kedua, yang tak kalah penting yaitu efisiensi dalam biaya produksi, logistik, energi, dan pembiayaan juga perlu ditingkatkan, karena high cost economy masih menjadi keluhan utama di sektor riil.

    “Kami juga mendorong agar stimulus tidak hanya fokus pada sisi konsumsi untuk penguatan daya beli dan konsumsi, tapi juga diperkuat dari sisi produksi, terutama stimulus yang dapat berdampak terhadap cost structure industri,” terangnya. 

    Di sisi lain, percepatan pelaksanaan program strategis pemerintah, terutama di sektor infrastruktur, pangan, dan hilirisasi, juga dapat memberi efek pengganda terhadap permintaan domestik dan investasi swasta.

    Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa sendiri, dunia usaha pun tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, Apindo mendorong Indonesia Incorporated yakni kolaborasi semua elemen bangsa pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi.

    “Kita harus bersatu arah, membenahi hambatan, dan mengubah tantangan jadi peluang untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • Ekonom: Pasar Terkejut BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 5,12%

    Ekonom: Pasar Terkejut BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 5,12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menyebut pasar cukup terkejut dengan pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kinerja ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh mencapai 5,12%. Estimasi optimistik mereka sebelumnya, pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5%.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB kuartal II/2025 adalah adalah 4,8% yoy. Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6% yoy.

    Proyeksi pertumbuhan tertinggi 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia, sedangkan terendah oleh Moody’s Analytics Singapore, Jeemin Bang sebesar 4,6%. 

    Bank-bank BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,79% atau setara dengan nilai rata-rata konsensus para ekonom tersebut. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meramalkan pertumbuhan lebih tinggi 4,9%. 

    Salah satu ekonom yang proyeksinya dihimpun oleh Bloomberg, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede sebelumnya memperkirakan PDB kuartal II/2025 hanya tumbuh 4,76% yoy. Dia menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis hari ini mengejutkan pasar. 

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 sebesar 5,12% (yoy) yang diumumkan oleh BPS memang mengejutkan pasar, terutama karena seluruh estimasi konsensus Bloomberg berada di bawah angka tersebut—bahkan estimasi tertingginya hanya menyentuh 5,0%,” terang Josua kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025). 

    Josua menuturkan data pertumbuhan yang dirilis BPS itu tidak hanya melampaui ekspektasi pasar, tetapi juga terjadi di tengah narasi yang kontras. Salah satunya adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi selama kuartal tersebut, yakni berkisar 49.

    Tidak hanya itu, persepsi umum menunjukkan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih. “Maka, muncul pertanyaan fundamental: dari mana sebenarnya sumber pertumbuhan yang mengejutkan ini?,” ungkap Josua. 

    Pada sisi konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi terbesar kepada PDB, pertumbuhannya secara tahunan hanya naik tipis dari 4,95% ke 4,97%. Namun, Josua melihat karakteristik pemulihannya cukup berbeda dari kuartal sebelumnya yakni kuartal I/2025. 

    BPS, terangnya, bersama-sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sama-sama menyoroti pergeseran preferensi konsumsi dari belanja offline ke online. Data transaksi online dari e-commerce dan marketplace tumbuh sebesar 7,55% secara kuartalan, dan konsumsi elektronik (uang elektronik, kartu debit, kredit) tumbuh 6,26% secara tahunan, pada kuartal II/2025.

    Josua mengatakan, data-data itu menunjukkan bahwa meskipun indeks penjualan eceran secara riil masih lemah, masyarakat mulai kembali aktif berbelanja melalui kanal digital, terutama saat momentum Idulfitri maupun libur sekolah. 

    Dia menilai kenaikan konsumsi itu lebih banyak karena faktor musiman dan pola belanja digital ketimbang karena kenaikan pendapatan yang merata.

    “Namun, apakah ini berarti daya beli telah benar-benar pulih? Jawabannya masih relatif. Pertumbuhan konsumsi belum sepenuhnya solid di semua lapisan masyarakat, terlihat dari masih terbatasnya pertumbuhan konsumsi makanan pokok dan inflasi yang tetap rendah (1,87% yoy), yang bisa mencerminkan lemahnya pricing power produsen dan konsumen yang masih berhati-hati,” terangnya. 

    Kinerja Investasi

    Sementara itu, kontributor terbesar kedua terhadap pertumbuhan kuartal II/2025 yakni investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), turut menjadi pemicu dengan lonjakan pertumbuhan 6,99% yoy. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan PMTB hanya 2,12% yoy.

    Tidak hanya itu, BPS menyebut pertumbuhan PMTB adalah yang tertinggi sejak kuartal II/2021 yakni sebesar 7,54% yoy. 

    Josua menjelaskan bahwa lonjakan PMTB didorong oleh dua komponen utama. Salah satunya adalah belanja modal pemerintah melalui APBN yang melonjak 30,37% yoy. Kemudian, ledakan impor barang modal jenis mesin sebesar 31,9% yoy. 

    “Ini mencerminkan bahwa mesin pertumbuhan pada Q2 tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga pada dorongan permintaan investasi untuk proyek-proyek fisik dan ekspansi sektor swasta,” terang Josua. 

    Dengan demikian, Josua menyimpulkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang melebihi ekspektasi ditopang oleh lonjakan investasi fisik dan akselerasi belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga memang membaik namun belum bisa dibilang pulih secara struktural. 

    “Pergeseran konsumsi ke kanal digital menjadi salah satu pilar baru pertumbuhan, namun belum cukup kuat menjadi engine utama ekonomi tanpa didukung perbaikan pendapatan riil masyarakat. Oleh karena itu, ke depan, konsistensi stimulus fiskal, kestabilan harga pangan, dan insentif konsumsi akan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan tetap di atas 5% pada semester II 2025,” terangnya. 

    Di Luar Ekspektasi

    Tidak hanya itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12% yang dirilis BPS itu melebihi ekspektasi pasar, yakni per data konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg diestimasi hanya 4,8% yoy secara rata-rata.

    Andry mengatakan bahwa  pertumbuhan itu melonjak dari kuartal I/2025 yang hanya 4,87% yoy. Artinya, perkiraan sebelumnya pertumbuhan kuartal II/2025 melambat dari kuartal I/2025.

    “[Pertumbuhan] didukung konsumsi rumah tangga yang lebih kuat dan kenaikan aktivitas investasi. Permintaan eksternal juga berkontribusi positif, dengan ekspor terakselerasi jelang penerapan tarif impor AS,” ujar Andry dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).

    Sebelumnya, BPS melaporkan PDB Indonesia tercatat sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga berlaku. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2/2024 atrau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” ujar Edy. 

    Kemudian, pertumbuhan secara kuartalan sebesar 4,04% apabila dibandingkan dengan kuartal I/2025.

  • Ekonomi Katanya Tumbuh 5,12%, Tapi Banyak Ekonom Tak Yakin

    Ekonomi Katanya Tumbuh 5,12%, Tapi Banyak Ekonom Tak Yakin

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 sebesar 5,12% secara year on year (yoy). Angka pertumbuhan ekonomi ini ternyata menimbulkan keraguan dari para ekonom.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kredibilitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 ini diragukan karena ada sejumlah komponen perhitungan yang dinilai tidak sesuai dengan indikator perhitungan lainnya.

    Sebut saja salah satunya dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menurut BPS pada kuartal II 2025 ini tumbuh hingga 6,99%. Menurutnya angka pertumbuhan komponen yang satu ini tidak sesuai dengan realita, mengingat sektor industri manufaktur dalam negeri sedang mengalami tekanan karena berbagai faktor.

    “Ada keraguan dong. Karena situasi ekonomi sekarang terutama dari investasi, kok di tengah ketidakpastian ada kenaikan investasi yang cukup tinggi dari PMTB. Nah ini juga menjadi salah satu keraguan terhadap kredibilitas data BPS,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Bhima menjelaskan ketika sektor industri manufaktur Tanah Air sedang mengalami tekanan, seharusnya komponen PMTB ikut mengalami pelemahan. Sebab menurutnya tidak mungkin pengusaha dalam negeri meningkatkan investasi dalam bentuk aset tetap saat sektor industrinya sedang tertekan.

    “Industri manufaktur sebenarnya mengalami kontraksi. Tercermin dari PMI manufaktur turun pada Juni dari 47,4 menjadi 46,9. Jadi kalau ada PMI manufaktur yang turun sementara pertumbuhan industri manufakturnya naik tinggi, ini kan ada data yang janggal, ada data yang tidak sinkron dari data BPS. Nah ini butuh penjelasan lebih detail,” jelasnya.

    “Kenapa industri naik padahal banyak dikabarkan PHK, efisiensi, banyak yang terpengaruh oleh rencana kebijakan tarif versi lokal Amerika, ini kok pertumbuhannya anomali? Nah inilah yang membuat kita bertanya-tanya terhadap data BPS ini. Kenapa kok nggak mencerminkan realitas sebenarnya di industri manufaktur?” terang Bhima lagi.

    Senada dengan itu, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad juga ikut mempertanyakan perhitungan komponen PMTB oleh BPS yang tumbuh sangat tinggi pada kuartal II 2025 ini. Padahal menurutnya sekarang ini kredit investasi dalam negeri sedang mengalami perlambatan karena berbagai faktor.

    “PMTB itu naik drastis menjadi 7%. PMTB ini kan pembelian belanja barang ya, mesin-mesin peralatan dan sebagainya begitu. Nah sementara kita tahu ini kan investasi baik pemerintah maupun masyarakat, kredit investasi dan sebagainya ini lagi masalah gitu ya,” ucap Tauhid.

    “PMTB naik itu biasanya ketika triwulan III atau triwulan IV. Jadi banyak bangun gedung, konstruksi dan sebagainya. Kenapa triwulan II naik tinggi begitu? Ini yang saya kira menjadi pertanyaan,” sambungnya.

    Lihat juga Video BPS: Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II 2025

    (igo/fdl)

  • Video: Tarif 19% Dimulai, Tekstil Cs RI Bersaing Ketat Dengan Vietnam

    Video: Tarif 19% Dimulai, Tekstil Cs RI Bersaing Ketat Dengan Vietnam

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Amerika Serikat pada 7 Agustus 2025 akan mulai menerapkan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar negeri Paman Sam, sementara untuk produk AS yang masuk ke Indonesia diberlakukan tarif 0%.

    Menilik dampak tarif 19% terhadap kinerja ekspor-impor RI terhadap AS, Anggota Komisi VI DPR RI , Darmadi Durianto menyebutkan tarif impor Presiden Trump ini tidak akan besar mempengaruhi aktivitas impor, meski pemerintah harus memperhatikan efeknya terhadap hubungan dagang RI dengan negara yang berkurang permintaannya dari Indonesia.

    Sementara dari sisi ekspor akan sedikit bermasalah mengingat produk unggulan RI yakni tekstil, alas kaki, furnitur hingga elektronik akan bersaing ketat dengan Vietnam. Sebelum ada tarif baru, Vietnam mampu mengekspor serupa ke AS hingga 4 kali lipat saat selisih tarif RI dan Vietnam mencapai 5%.

    Jika saat ini RI mendapat tarif 19% sementara Vietnam 20% maka akan semakin sulit untuk bersaing. Selain itu RI juga akan menghadapi ancaman banjir produk China yang terganjal masuk AS yang jika tidak diantisipasi bisa membuat manufaktur RI akan terancam, padahal saat ini PMI Manufaktur terus mengalami kontraksi.

    Lalu seperti apa efek tarif 19% AS ke RI? antisipasi yang harus dilakukan pemerintah RI? Selengkapnya simak Shinta Zahara dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 05/08/2025)

  • Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Angka ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan proyeksi banyak ekonom. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan tak akan sampai angka 5% di periode ini.

    Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tercatat mencapai Rp 5.947 triliun. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 5,12%. Lalu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tercatat tumbuh 4,04%.

    Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memproyeksikan angka pertumbuhan di kuartal II tak akan menyentuh 5%. Tauhid cukup kaget ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,12%.

    “Angka pertumbuhan ekonomi ini ya ditetapkan pemerintah 5,12% agak kaget. Di luar perkiraan banyak orang termasuk saya yang memperkirakan di bawah 5%. Bahkan jauh, sekitar 4,8%, 4,9%. Saya sempat perkirakan antara 4,7% sampai 5,0%” ujarnya kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2025 hanya berada di kisaran 4,5-4,7% yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

    “Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7% yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran, daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

    Lemahnya daya beli ini juga berdampak pada sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di angka 49,2 pada Juli 2025. Meski membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat anjlok ke 46,9, posisi ini masih di bawah ambang batas 50-yang berarti aktivitas manufaktur masih mengalami kontraksi.

    Selain itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 akan berada di bawah 5%, tepatnya pada kisaran 4,7-4,8% yoy. Alasannya serupa: konsumsi rumah tangga yang melemah.

    “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I,” ujarnya.

    Faisal juga menilai stimulus pemerintah belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, kontribusi dari net ekspor pun makin mengecil, karena surplus neraca perdagangan terus menyusut selama kuartal II.

    “Kontribusinya terhadap pertumbuhan jadi lebih rendah. Kami juga prediksi belanja pemerintah masih minus. Di kuartal I minus, dan di kuartal II kami prediksi minus 1%, jadi kontraksi. Itu yang juga memperlambat laju ekonomi,” jelasnya.

    Proyeksi Dipangkas: Lembaga-lembaga Turut Ragu

    Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    LPEM UI

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam riset Trade and Industry Brief Vol VIII No. 2 edisi Juni 2025 juga menyoroti adanya perlambatan ekonomi nasional.

    “Pada awal 2025, Indonesia menunjukkan gejala perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh tergerusnya daya beli, menyusutnya kelas menengah, dan menurunnya produktivitas sektoral yang tercermin dalam dinamika industri dan ketenagakerjaan,” tulis tim peneliti LPEM FEB UI.

    Mereka mencatat, sektor manufaktur-yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja-mengalami tantangan deindustrialisasi prematur: kontribusinya terhadap PDB menurun, serapan tenaga kerja melemah, dan produktivitas stagnan.

    Sementara sektor pertanian pun belum lepas dari persoalan klasik, mulai dari ketersediaan input, teknologi, logistik, pembiayaan, hingga persaingan dengan produk impor dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

    “Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja berpendidikan rendah-menengah agar bisa menekan angka kemiskinan dan menjaga daya beli,” saran LPEM UI.

    OECD

    Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,9%.

    World Bank

    Bank Dunia pun menyampaikan peringatan bahwa perekonomian Indonesia rawan terdampak gejolak global. Ketegangan geopolitik yang meningkat saat ini berisiko mendorong pelemahan ekonomi lebih lanjut.

    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menyampaikan hal ini dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025.

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,7%, dan 4,8% untuk tahun depan. Perkiraan ini mempertegas tren penurunan, setelah di kuartal I-2025 ekonomi RI hanya tumbuh 4,87%-turun dari angka 5% yang sempat tercapai sebelumnya.

    Menurut Carolyn, gejolak global menahan laju penciptaan lapangan kerja dan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pelemahan kinerja perdagangan dan investasi asing, ditambah arus modal yang labil, menciptakan tekanan luas terhadap stabilitas makroekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Dalam situasi yang sangat rentan ini, ekonomi Indonesia memang menunjukkan ketahanan. Tapi kami melihat pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari 5%. Konsumsi pemerintah dan investasi juga menurun tahun ini,” sebut Carolyn.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II-2025, Semua Kaget!

    Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II-2025, Semua Kaget!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Semua kaget dengan rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang telah diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12%, Selasa (5/8/2025).

    Kalangan ekonom kompak menyebut angka pertumbuhan itu di luar dugaan dan bahkan ada yang menyebut janggal.

    Ekonom yang mengaku terkejut dengan angka itu ialah Kepala Ekonom BCA David Sumual. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis BPS hari ini memang jauh di atas ekspektasi nya yang memperkirakan hanya di kisaran 4,69%-4,81% karena masih besarnya tekanan indikator belanja masyarakat dan kinerja sektor manufaktur pada periode itu.

    “Cukup suprising, tidak ada yang prediksi di atas 5%, apalagi 5,12%,” kata David kepada CNBC Indonesia, Selasa (5/8/2025).

    David mengatakan, komponen PDB yang tumbuhnya menurut BPS sangat tinggi hingga mampu mendorong ekonomi tumbuh 5,12% yoy di antaranya ialah pertumbuhan angka investasi yang mencapai 6,99%, tertinggi sejak kuartal II-2021.

    “Investasi angkanya sangat akseleratif. Angka pertumbuhan kuartal I juga banyak revisi dan investasi memang kami juga expect akselerasi, tapi tidak setajam angka BPS,” ucap David.

    Ia juga cenderung bertanya-tanya dengan melesatnya angka pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur yang pada kuartal II-2025 disebut BPS mencapai 5,68%, dari yang selama ini pergerakannya selalu di kisaran 4% sejak kuartal II-2022.

    Head of Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman juga mengaku terkejut dengan angka pertumbuhan kuartal II-2025. Ia mengatakan, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan melampaui ekspektasi pasar.

    “Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,12% yoy pada Triwulan II 2025, jauh di atas ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan tetap di bawah 5%,” tegas Faisal.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga tak bisa menutupi keterkejutannya dengan angka realisasi investasi kuartal II-2025. Ia mengatakan, seharusnya kinerja PMTB pada kuartal II-2025 yang tumbuh cepat menurut BPS tak banyak berefek pada dorongan cepat ekonomi karena hanya terdiri dari belanja modal pemerintah berupa mesin dan impor barang modal meski bahan baku melambat.

    “Cenderung enggak banyak spill over ke domestik pada semester I-2025 ini,” ucap Hosianna.

    Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengungkapkan keterkejutannya dengan angka rilis BPS ini. Sebab, proyeksi secara keseluruhan para pelaku pasar keuangan tak ada yang menyebut ekonomi pada kuartal II-2025 bisa tembus di atas 5%.

    “Suprising, karena ekspektasi kita di bawah 5%,” tutur Myrdal.

    Dugaan Kejanggalan

    Sementara itu, sejumlah ekonomi dari lembaga think tank, menganggap ada kejanggalan dari data ekonomi kuartal II-2025 ini. Misalnya, sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

    Sama seperti David Sumual yang turut mempertanyakan cepatnya pertumbuhan kinerja industri manufaktur, Bhima menyebut angka janggal pertumbuhan itu berlainan dengan data PMI Manufaktur yang malah kini tengah dalam zona pesimis.

    Berdasarkan data S&P Global, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar 49,2, yang berarti berada di zona kontraksi. Ini menjadi bulan keempat berturut-turut PMI berada di bawah ambang ekspansi (50,0), menandakan pelemahan yang konsisten dalam aktivitas manufaktur nasional.

    Sebelumnya, PMI manufaktur Indonesia tercatat di level 46,7 pada April, 47,4 pada Mei, dan 46,9 pada Juni 2025. Meskipun angka pada Juli menunjukkan sedikit perbaikan, posisi yang masih berada di bawah 50 menandakan bahwa pelaku industri tetap menghadapi tekanan, terutama dari sisi permintaan dan produksi.

    “Pertumbuhan industri pengolahan tidak sinkron dengan data PMI Manufaktur. Ini ada yang janggal,” tegas Bhima.

    Sementara itu, Head of Center Macroeconomics and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% (yoy) pada kuartal II 2025 patut dicermati secara lebih kritis.

    Ia menyebut, secara nominal, angka pertumbuhan ini memang di luar ekspektasi karena di kisaran 4,7-5,0%. Bahkan, mampu tumbuh tinggi di atas periode yang memiliki dorongan faktor musiman seperti pada kuartal I-2025 dengan capaian hanya 4,87%.

    “Sangat mengejutkan, di luar ekspektasi,” tegas Rizal.

    Namun, Rizal mengingatkan, jika dilihat dalam konteks historis, capaian ini sebenarnya masih merefleksikan pola pertumbuhan yang masih stagnan sejak pasca-pandemi.

    “Artinya, kita tidak menyaksikan lonjakan pertumbuhan struktural, melainkan repetisi siklus musiman yang seringkali terdorong oleh momen Lebaran dan pola konsumsi jangka pendek, tanpa transformasi signifikan di sisi produktif,” paparnya.

    “Ini menandakan bahwa struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih dalam kualitas, meskipun terlihat stabil dalam kuantitas,” tegas Rizal.

    Lebih jauh, ia mengingatkan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan berasal dari lonjakan impor (11,65%), konsumsi rumah tangga, dan PMTB (investasi tetap bruto), bukan dari peningkatan ekspor bersih atau efisiensi belanja pemerintah di mana konsumsi pemerintah justru tumbuh negatif (-0,33%).

    “Ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik masih menjadi tulang punggung utama, sementara sisi produksi dan ekspor masih belum cukup kuat menopang pertumbuhan jangka menengah,” paparnya.

    Ketergantungan terhadap sektor konsumsi dan importasi bahkan dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan tekanan terhadap neraca pembayaran bila tidak dibarengi dengan penguatan sektor tradable.

    Dengan kata lain, ia melihat pertumbuhan Q2‑2025 lebih mencerminkan stabilitas struktural ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, meskipun masih bergantung pada faktor musiman dan permintaan domestik,

    Walaupun ia anggap angka ini belum terjadi pergeseran strategis menuju industrialisasi dan produktivitas sektor riil. Dengan kata lain, Rizal menekankan, pertumbuhan ekonomi kuartal II‑2025 sebesar 5,12% memang cukup impresif secara headline, tetapi belum menjawab tantangan struktural ekonomi Indonesia.

    “Ketergantungan pada konsumsi dan investasi tanpa dukungan kuat dari sektor produksi dan ekspor yang dapat menjadikan capaian pertumbuhan rawan tidak sustain,” tegas Rizal.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]