NGO: PMI

BRI Resmikan Kantor Cabang di Taipei, Sediakan Layanan Keuangan bagi 360 Ribu PMI

Taipei – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi memperluas jangkauan layanan perbankannya ke Taiwan dan wilayah Asia Timur melalui pembukaan BRI Taipei Branch yang berlokasi di No. 166, Sec. 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan.

Hal ini menjadi strategi BRI untuk menjangkau segmen pasar yang potensinya besar mengingat volume transaksi perdagangan dan remitansi antara Taiwan-Indonesia terus meningkat.

Adapun, acara Grand Launching BRI Taipei Branch dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin bersama perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei Arif Sulistyo di BRI Taipei Branch Office pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa keberadaan cabang luar negeri BRI Taipei Branch akan memperkuat peran PMI (pekerja migran Indonesia) sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Sebagai satu-satunya kantor cabang bank asal Indonesia di Taiwan, BRI Taipei Branch siap menjadi pusat layanan perbankan komprehensif, khususnya bagi sekitar 360 ribu PMI yang bekerja di Taipei melalui layanan remitansi, simpanan, dan investasi untuk perencanaan masa depan,” ujar Hery Gunardi.

Melalui kehadirannya, BRI Taipei Branch menawarkan solusi finansial terintegrasi, mulai dari produk tabungan, pembiayaan, hingga layanan remitansi.

Selain itu, cabang ini juga menghadirkan sejumlah inisiatif baru, seperti layanan Advance FX Licence untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi valuta asing, serta peluncuran kartu ATM BRI yang dapat digunakan di jaringan perbankan Taiwan.

“Selanjutnya, BRI Taipei Branch juga kami rencanakan menjadi gerbang investasi dari Taiwan ke Indonesia yang dapat membantu para investor untuk berinvestasi baik secara langsung maupun tidak langsung.”

“Dengan nilai Investment Yield yang lebih kompetitif tentu akan menarik minat Investor dari Taiwan untuk berinvestasi di Indonesia,” tutur Hery.

Pada kesempatan sama, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Arif Sulistiyo, berharap kehadiran BRI di Taiwan dapat semakin mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Taiwan.

Tercatat, jumlah diaspora Indonesia di Taiwan saat ini mencapai hampir 400 ribu orang, menjadikannya ketiga terbesar setelah Malaysia dan Arab Saudi, dengan mayoritas adalah PMI yang bekerja sebagai caregiver dan pekerja pabrik.

“PMI formal yang bekerja di pabrik memperoleh gaji 28.590 NTD (setara 14 juta rupiah). Sementara PMI informal pekerja rumah tangga mendapat sekitar 20.000 NTD (setara 10 juta rupiah).”

“Setiap bulannya, empat hingga enam ribu orang PMI baru datang ke Taiwan. Para pekerja migran ini pun setiap bulannya mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia. Remitansi dari Taiwan ke Indonesia mencapai lebih dari 40 triliun rupiah per tahun,” papar Arif.

Perlu diketahui, BRI Taipei Branch sendiri telah mengantongi izin operasional sebagai Full Retail Foreign Bank Branch Office License dari otoritas Taiwan sejak 2021. Dengan lisensi tersebut, cabang ini dapat memberikan berbagai layanan perbankan, meliputi simpanan, pinjaman, remitansi, trade finance, dan treasury.

Seiring berjalannya waktu, BRI Taipei Branch pun terus mengembangkan layanannya. Ke depan, akan hadir dua produk baru untuk memberikan kemudahan dan pilihan lebih luas bagi nasabah.

Pertama ialah BRImo Taiwan, yang akan menjadi super app perbankan dan memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi (termasuk remitansi ke Indonesia) dengan mudah, kapan pun, dan di mana pun.

Kedua, BRI Taipei Future Saving, program tabungan berjangka dalam mata uang dolar baru Taiwan (NTD) dengan skema installment saving dalam jangka waktu 12, 24, atau 36 bulan.

Pengembangan layanan di Taiwan ini melengkapi kehadiran BRI di berbagai negara melalui jaringan kantor internasional. Hingga saat ini, BRI tercatat telah memiliki beberapa kantor yang tersebar di beberapa negara.

Kantor cabang tersebut antara lain BRI New York Agency (BRINYA), BRI Singapore Branch (BRISG), BRI Hong Kong Representative Office (BRI HKRO), dan BRI Timor Leste Branch (BRITL), serta BRI Cayman Island Branch (BRICIB). (ADV)

10/08/2025 04:34
Tips Cak Imin Agar Pekerja Migran Tak Tertipu Lowongan di Luar Negeri Nasional 9 Agustus 2025

Tips Cak Imin Agar Pekerja Migran Tak Tertipu Lowongan di Luar Negeri
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membagikan tips bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, mulai dari cara mendapatkan informasi yang benar hingga peran pemerintah dalam memberikan perlindungan.
“Yang pertama, bagaimana mempersiapkan diri bekerja di luar negeri dari perspektif saya sebagai Menteri. Jadi begini, yang pertama informasi. Paling pokok informasi,” kata Cak Imin di Malang, Sabtu (9/8/2025).
Ia menekankan, calon pekerja migran harus proaktif memverifikasi sumber rekrutmen sebelum memutuskan berangkat. Hal ini bertujuan agar mereka tidak tertipu dengan tawaran yang menarik di awal, namun menyesatkan.
“Online itu sekarang sangat mudah mengakses sumber-sumber rekrutmen. Tapi jumlahnya sangat besar dan banyak yang hoaks. Ini yang parah ini. Terakhir, kita menyelamatkan perdagangan orang ke Myanmar, Kamboja,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa negara dengan jumlah rekrutmen pekerja migran yang sangat tinggi melalui Facebook. Untuk itu, dia berpesan agar calon pekerja migran lebih berhati-hati.
“Facebook ini juga harus betul-betul diverifikasi. Verifikasi dari pihak Anda yang calon ke luar negeri adalah betul-betul telusuri melalui online,” tegasnya.
Cak Imin juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, terutama di tingkat daerah, untuk memberikan informasi yang akurat, dan terupdate setiap saat.
“Harus setiap saat mampu mengupdate ke masyarakat tentang mana yang hoaks, mana yang clear, clean. Dulu zaman saya Menteri Tenaga Kerja, itu ada informasi yang bersifat
clear, clean and safe
. Itu harus ada,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berdiam diri di kantor, tetapi aktif memberikan verifikasi lapangan. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, P2MI.
Cak Imin mengungkapkan, kasus penipuan rekrutmen melalui Facebook sering berujung pada penyiksaan sampai dengan kasus-kasus TPPO.
“Kemarin ada yang rekrutmen melalui Facebook ke Myanmar dan Kamboja. Ujung-ujungnya disiksa di sana jadi pekerja online scamming,” ungkapnya.
Dia juga mengaku pernah melakukan diplomasi langsung ke Kamboja untuk menangani masalah tersebut.
Saat ini, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja diperkirakan tidak kurang dari 150.000 orang, baik yang bekerja legal maupun ilegal.
“Termasuk yang jualan soto Madura di sana. Padahal Kamboja lebih miskin dari Indonesia. Lebih miskin negaranya,” pungkasnya.
Selain itu, Cak Imin juga mengingatkan mengenai kemampuan bahasa, budaya setempat, hingga keterampilan calon PMI.
Dia bilang, pemerintah telah mempersiapkan berbagai pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk calon pekerja migran.
“Skill harus dipersiapkan, termasuk juga dengan bahasa. Pemerintah mempersiapkan pelatihan-pelatihan, ada yang gratis,” ujar dia.
“Kemudian juga calon pekerja harus memastikan skema kerjanya. Tanda tangan kontraknya itu harus clear. Jangan pernah berangkat sebelum kontrak kerjanya clear,” tambahnya.
Cak Imin menegaskan bahwa para perekrut tenaga kerja migran harus diawasi dengan ketat untuk memastikan para pekerja migran terlindungi.
“Ini juga akan kita awasi betul bentuk-bentuk kontrak kerjanya. Kerjasama boleh saling menguntungkan untuk para perekrut tenaga kerja, tapi harus dalam pengawasan yang kuat,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/08/2025 21:10
Cak Imin Mau Buat Migraint Centre di Malang: Saya Nanti Cari Duitnya Nasional 9 Agustus 2025

Cak Imin Mau Buat Migraint Centre di Malang: Saya Nanti Cari Duitnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin membuat pusat pekerja migran atau migrant centre di Malang, Jawa Timur. Hal ini dinilai penting mengingat ada 200.000 pekerja migran asal Malang.
“PMI keluar negeri dari Malang ini besar, dan di sini banyak perguruan tinggi bagus, saya sama Pak Leon (Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran) nanti cari duitnya, dari berbagai resources Jakarta, kita bikin migrant centre,” kata Cak Imin, di Malang, Sabtu (9/8/2025).
Dia mengatakan migrant centre ini nanti akan melibatkan perguruan tinggi, para ahli, perusahaan hingga investor. Cak Imin juga ingin penanganan PMI dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir.
Dia mengatakan bahwa migrant centre ini nanti melakukan riset, advokasi kebijakan, serta terlibat dalam pemberdayaan para pekerja pasca pulang ke Indonesia.
“Karena itu, kita cari jalannya bikin migrant centre di Malang, melibatkan perguruan tinggi mulai dari advokasi kebijakan sampai pada pendampingan dan pemberdayaan pasca PMI,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga memberi bantuan alat produksi kepada sejumlah purna Pekerja Migran Indonesia yang kini berwiraswasta.
Melalui bantuan tersebut Cak Imin berharap akan semakin banyak para purna PMI yang berdaya di dalam negeri usai pulang bekerja dari luar negeri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/08/2025 16:36
Cak Imin Sebut Daerah dengan Pekerja Migran Lebih dari 200.000 Perlu Penanganan Khusus Nasional 9 Agustus 2025

Cak Imin Sebut Daerah dengan Pekerja Migran Lebih dari 200.000 Perlu Penanganan Khusus
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menilai, perlu ada penanganan khusus dari pemerintah kabupaten/kota yang di wilayahnya jumlah pekerja migran lebih dari 200.000.
“Saya minta semua kabupaten di Indonesia yang jumlah pekerjanya sudah di atas 200.000, memiliki tanggung jawab secara khusus, perhatian khusus, cara penanganan khusus, terutama persiapan talent-talent global,” kata Cak Imin di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/8/2025).
Penanganan khusus yang dimaksud yaitu penguatan keterampilan atau skill serta penyiapan perusahaan rekrutmen tenaga kerja.
Menurut Cak Imin, persiapan harus dilakukan mulai di tingkat desa, untuk mengantisipasi berbagai masalah yang berpotensi terjandi ketika pekerja migran ditempatkan di luar negeri.
“Sudah tahu kalau di situ sumber rekrutmen tenaga kerja, maka sejak di desa itu kita (harus) persiapkan. Mulai dari bahasanya, skill-nya, sistem-nya, kerja sama pemerintah pusat, daerah-daerah, sampai RT/RW-nya, sampai perdes (peraturan desa),” ungkap Muhaimin.
Dia menjelaskan bahwa koordinasi lintas kementerian akan dilakukan untuk memperkuat pembekalan pekerja migran, terutama pada aspek bahasa.
“Nah ini akan kita kawal juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan dari Kementerian Keuangan, (tapi) faktor utama bahasa,” jelas dia.
“Bahasa akan dibenahi. Malang ini banyak pekerja migran, kira-kira di atas 200.000. Sudah tahu sebesar itu (maka) jangan menutup mata,” ujarnya.
Muhaimin menegaskan, bahwa PMI yang berasal dari Malang bukan hanya harus menguasai bahasa Arab saja. Tapi juga bahasa-bahasa lainnya, seperti Inggris, Taiwan, hingga Tiongkok.
“Bahasa Arab mungkin orang Malang biasa, soalnya ‘solate nganggo’ bahasa Arab. Tapi bahasa kedua selain bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Taiwan, bahasa Tiongkok itu juga harus menjadi perhatian kepada basis-basis desa yang memang pusat buruh migran, pusat pekerja migran Indonesia (PMI),” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa pola pikir tentang PMI juga perlu diubah. Dia menegaskan bahwa keputusan menjadi PMI harusnya merupakan pilihan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dan perhitungan.
Cak Imin juga menargetkan Malang menjadi pusat pengembangan pekerja migran terbaik di Indonesia. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas PMI.
“Ini kita ubah. Kita ingin agar negara ini becus nangani seluruh yang menjadi kebutuhan warganya. Karena itu, ayo kita bareng-bareng lah,” ujarnya.
“Insya Allah enggak lama lagi, paling lama setahun Malang akan menjadi percontohan pekerjaan migran terbaik di seluruh Indonesia. Amin,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/08/2025 16:25
Cak Imin Pastikan Kawal Anggaran Vokasi untuk Pekerja Migran Nasional 9 Agustus 2025

Cak Imin Pastikan Kawal Anggaran Vokasi untuk Pekerja Migran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan akan mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait alokasi anggaran vokasi khusus untuk calon pekerja migran.
Cak Imin menjelaskan alokasi anggaran vokasi khusus itu untuk mempermudah para calon pekerja migran menguasai keterampilan dan bahasa yang dibutuhkan.
“Baru kemarin ada rapat kabinet. Presiden telah menginstruksikan kepada kita semua, kepada Menteri Keuangan untuk ada alokasi anggaran vokasi khusus kepada calon pekerja migran ke luar negeri,” kata Cak Imin dalam acara Global Talent Day di Malang, Jawa Timur pada Sabtu (9/8/2025).
“Nah ini akan saya kawal juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Keuangan,” tambah dia.
Cak Imin menjelaskan sistem koordinasi untuk menjalankan arahan Presiden itu sedang disusun agar dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain, ia menuturkan alokasi anggaran khusus ini salah satunya akan menghasilkan kurikulum keterampilan dan bahasa bagi calon pekerja migran.
“Salah satu rencana ke depan adalah memberikan kemudahan kepada yang mau belajar baik bahasa maupun skill untuk keluar negeri,” ujarnya.
Tak hanya keterampilan bahasa, dia mengatakan bahwa anggaran vokasi kepada para PMI, diharapkan dapat berdampak pada perbaikan sistem dan perlindungan.
“Proses dan sistem penempatannya harus selamat, harus siap, harus memberi perlindungan,” tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi terpadu.
Pendidikan tersebut diharapkan dapat melatih para pekerja migran agar menjadi terampil sebelum bekerja ke luar negeri.
“Kemarin (saat sidang kabinet) Presiden juga memberikan arahan kepada Menteri Pekerja Migran untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi yang terpusat untuk menyiapkan tenaga terampil yang dikirimkan sebagai pekerja di luar negeri,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menurut Hasan, pasar tenaga kerja global kini membuka peluang di berbagai sektor. Oleh karenanya, diperlukan sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian teknis dan profesional.
Dengan demikian, pekerja migran bukan hanya tenaga kerja domestik.
“Hari ini ada mungkin lebih dari 40 sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil di Indonesia. Ini kita enggak bicara lagi pekerja di sektor domestik ya,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/08/2025 15:31
Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Paramadina mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (YoY).

Dalam keterangan resminya, Paramadina menilai data tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian, di tengah lemahnya daya beli masyarakat, stagnasi konsumsi rumah tangga, pesimisme produsen, dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.

“Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi bergulir menjadi bola liar yang merusak kredibilitas BPS,” tulis pernyataan Paramadina, Jumat (9/8/2025).

Paramadina meminta BPS menjelaskan secara rinci metodologi dan asumsi perhitungan produk domestik bruto (PDB), termasuk sumber data, pembobotan sektor, serta metode estimasi. Lembaga itu juga mendesak adanya penjelasan atas kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi dengan indikator sektoral yang menunjukkan perlambatan.

Selain itu, BPS diminta menegaskan komitmen menjaga independensi penuh dari intervensi pihak mana pun, agar data tetap menjadi cerminan realitas ekonomi dan bukan alat legitimasi politik.

“Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, kebijakan ekonomi nasional akan salah arah,” tulis Paramadina.

Menurut mereka, revisi data merupakan hal wajar dan bagian dari proses akademis. Sebaliknya, menutup diri akan menjadikan statistik bergeser dari ranah akademik ke ranah politik, yang berisiko mengikis kredibilitas BPS.

Paramadina juga mengajak ekonom, ilmuwan, dan akademisi untuk memantau kualitas data statistik nasional, mengingat hal tersebut menjadi pijakan penting menuju Indonesia maju dan sejahtera.

Ikuti Celios hingga Indef

Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) turut menyatakan keraguan atas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS. Bahkan, lembaga yang menaungi sejumlah ekonom seperti Bhima Yudhistira dan Nailul Huda itu menyurati Komisi Statistik PBB itu terkait dengan transparansi hingga independensi penghitungan data PDB oleh BPS untuk tiga bulan kedua 2025.

Berdasarkan dokumen yang dilihat Bisnis, surat tertanggal 8 Agustus 2025 itu ditujukan untuk Komisi Statistik PBB. Celios menyurati lembaga itu atas keprihatinan ihwal reliabilitas dan akurasi penghitungan pertumbuhan PDB Indonesia oleh BPS.

“Kami menulis surat ini untuk menyampaikan keprihatinan mendalam kami terkait meningkatnya jumlah inkonsistensi dan anomali yang ditemukan dalam data ekonomi nasional [PDB triwulan kedua 2025] yang baru-baru ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik [BPS],” demikian dikutip Bisnis, Jumat (8/8/2025).

Persoalan-persoalan ini, lanjut surat tersebut, khususnya berkaitan dengan penghitungan PDB, telah menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akurasi, dan independensi praktik statistik di Indonesia.

Beberapa inkonsistensi pada data BPS itu, terang Celios, dinilai tidak merepresentasikan realitas ekonomi dalam negeri. Beberapa komponen utama PDB dinilai tidak terhubung dengan indikator utama, seperti pendapatan pemerintah, volatilitas data yang tidak dijelaskan serta kurangnya keterbukaan atas metodologi penghitungan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga mempertanyakan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025.

Ekonom senior dan salah satu pendiri Indef, M. Fadhil Hasan, menilai bahwa konsensus proyeksi para ekonom maupun lembaga biasanya mirip dengan realisasi ekonomi atau hanya memiliki selisih tipis. Namun, anomali terjadi pada kuartal II/2025, ketika para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8% tetapi realisasinya ternyata mencapai 5,12%.

“Menimbulkan pertanyaan apakah ada metodologi yang harusnya diperbaiki atau disempurnakan, ataukah ada basis datanya, atau sebab-sebab lainnya yang membuat kita belum mengetahuinya secara pasti?” ujar Fadhil dalam diskusi publik yang berlangsung di kantor Indef, Jakarta pada Rabu (6/8/2025).

Indef pun menelisik sejumlah data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), mulai dari konsumsi sebagai komponen utama produk domestik bruto (PDB), investasi, ekspor, maupun sektor atau lapangan usaha. Namun, Indef merasa belum terdapat kejelasan dari data yang ada.

Menurut Fadhil, BPS patut menjelaskan mekanisme pengambilan maupun pengolahan data, karena menurutnya data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 tidak cukup mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Fadhil menjabarkan bahwa setidaknya terdapat 12 indikator utama perekonomian yang kurang sejalan dengan capaian tinggi ekonomi kuartal II/2025, mulai dari kinerja penjualan kendaraan bermotor, kinerja investasi, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lemahnya penjualan mobil dan motor menurutnya mencerminkan konsumsi masyarakat kelas menengah-atas yang turun. Hal itu juga seolah mengafirmasi fenomena rojali, alias rombongan jarang beli yang belakangan menjadi perbincangan.

Lalu, Fadhil juga menyoroti kondisi Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur yang masih kontraksi. Pada Juni 2025 atau akhir kuartal II/2025, PMI Manufaktur ada di level 49,60 alias masih kontraksi karena di bawah 50.

Indikator lainnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih lemah. Sebagai kontributor utama PDB, laju konsumsi rumah tangga masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

09/08/2025 12:16
5 Ribu Orang Padati “BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI”, Sambut Mitra Finansial Tanah Air di Taiwan

FAJAR.CO.ID, TAIPEI — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meresmikan BRI Taipei Branch di Taiwan melalui perayaan bertajuk “BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI”. Pembukaan kantor cabang ini diharapkan memperkuat peran BRI sebagai mitra finansial bagi lebih dari 360 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan dengan menyediakan layanan perbankan yang komprehensif.

Acara yang berlangsung di New Taipei City Hall Plaza pada Sabtu (9/8/2025) dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Wakil Walikota New Taipei City, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, serta Menteri Tenaga Kerja Taiwan. Suasana semakin semarak dengan kehadiran sekitar 5.000 pekerja migran yang turut menikmati penampilan GIGI Band dan special performance dari komunitas PMI.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kehadiran cabang BRI di Taipei menjadi wujud nyata komitmen Perseroan untuk melayani kebutuhan finansial PMI. “Para PMI secara rutin membutuhkan layanan remitansi untuk mengirimkan penghasilannya kepada keluarga, serta produk simpanan dan investasi untuk menjamin masa depan mereka,” jelas Hery.

Sebagai bagian dari komitmen mendukung PMI, BRI membangun ekosistem layanan keuangan yang menyeluruh, dimulai sejak tahap pra-keberangkatan. Di mana, calon PMI dapat mengakses fasilitas simpanan dan pembiayaan untuk mendukung persiapan keberangkatan, mulai dari pelatihan hingga kebutuhan administratif.

09/08/2025 11:50
Ekonom Curiga Data BPS Dimanipulasi, Minta PBB Turun Tangan!

Jakarta –

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meragukan data pertumbuhan kuartal II 2025 yang dirilis BPS karena diduga berbeda dengan kondisi riil. Hal ini membuat lembaga tersebut melayangkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada sejumlah anomali yang terjadi bila dibandingkan dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi kuartal II lebih tinggi dibandingkan kuartal I yang ada momen Ramadan-Idul Fitri.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal. Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri,” Jelas Huda, dalam keterangan tertulis, Jumat kemarin.

Huda mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 tercatat hanya tumbuh 4,87% year on year (yoy). Sedangkan pertumbuhan kuartal II 2025 mencapai 5,12%, yang mana kondisi ini menurutnya terlihat cukup janggal.

Selain itu, ia juga menyoroti data pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I 2025 hanya 4,95%, tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

“Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” ujarnya lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti dari sisi pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB). Pada rilis BPS terbaru, tercatat industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurutnya, PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

“Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ujar Bhima.

Kejanggalan-kejanggalan inilah yang pada akhirnya mendorong CELIOS mengirimkan surat permintaan peninjauan ulang ke Badan Statistik PBB. Langkah ini sebagai upaya menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

“Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

Dengan data yang tidak akurat, lanjut Media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha. investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.

(acd/acd)

09/08/2025 09:00
BRI Resmikan Kantor Cabang di Taipei, Sediakan Layanan Keuangan Bagi 360 Ribu PMI di Taiwan

FAJAR.CO.ID, TAIPEI — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi memperluas jangkauan layanan perbankannya ke Taiwan dan wilayah Asia Timur melalui pembukaan BRI Taipei Branch yang berlokasi di No. 166, Sec. 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan. Hal ini menjadi strategi BRI untuk menjangkau segmen pasar yang potensinya besar, mengingat volume transaksi perdagangan dan remitansi antara Taiwan-Indonesia terus meningkat.

Adapun, acara Grand Launching BRI Taipei Branch dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin bersama perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei Arif Sulistyo di BRI Taipei Branch Office pada Jumat (8/8/2025).

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa keberadaan cabang luar negeri BRI Taipei Branch akan memperkuat peran PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebagai penggerak ekonomi daerah. “Sebagai satu-satunya kantor cabang bank asal Indonesia di Taiwan, BRI Taipei Branch siap menjadi pusat layanan perbankan komprehensif, khususnya bagi sekitar 360 ribu PMI yang bekerja di Taipei melalui layanan remitansi, simpanan, dan investasi untuk perencanaan masa depan,” jelas Hery Gunardi.

Melalui kehadirannya, BRI Taipei Branch menawarkan solusi finansial terintegrasi, mulai dari produk tabungan, pembiayaan, hingga layanan remitansi. Selain itu, cabang ini juga menghadirkan sejumlah inisiatif baru, seperti layanan Advance FX Licence untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi valuta asing, serta peluncuran kartu ATM BRI yang dapat digunakan di jaringan perbankan Taiwan.

08/08/2025 16:53
Ragukan Data Ekonomi BPS, Lembaga Ini Kirim Surat ke PBB Minta Investigasi

Jakarta –

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Surat itu dilayangkan karena data pertumbuhan kuartal II 2025 yang dirilis BPS menimbulkan indikasi adanya perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia.

Salah satunya, terkait dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB).

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, inisiasi tersebut menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. “Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year,” kata Bhima, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

CELIOS pun mencoba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, lalu menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurut Bhima, PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

“Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ujar Bhima.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar menambahkan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

“Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

Dengan data yang tidak akurat, lanjut Media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha. investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.

CELIOS berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya kuartal II 2025. CELIOS juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS.

“Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Media.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda juga mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal.

“Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri. Triwulan I 2025 saja hanya tumbuh 4,87% year-on-year (YoY), jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%.” Jelas Huda.

Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

“Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” ujarnya lagi.

(acd/acd)

08/08/2025 15:59