Xcloud.id

NGO: PMI

  • Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    GELORA.CO -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dianggap minim gagasan dan gebrakan karena mengajarkan konsep kelas migran di sekolah. Bahkan, konsep Karding dianggap mendukung gagasan “Kabur aja dulu”.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons gebrakan Menteri Karding yang akan membuat kelas migran di Sekolah Rakyat.

    “Menteri P2MI Karding minim gagasan dan gebrakan kalau mengajarkan konsep kelas migran di Sekolah Rakyat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Menurut Hari, Menteri Karding harus belajar lagi makna P2MI. Bahkan, Hari menyinggung soal kabar “pahlawan devisa” saat ini.

    “Sudah negara hadir memberi perlindungan kepada para TKI/TKW legal maupun ilegal yang keberadaannya di luar negeri?” tanya Hari.

    Untuk itu, Hari meminta agar Menteri Karding tidak gagal paham dengan jabatannya saat ini.

    “Atau memang tidak memahami tupoksi sebagai menteri P2MI yang diembannya. Jangan nanti alasan klasik karena anggaran yang minim seiring sejalan dengan kinerja Karding,” pungkas Hari. 

  • Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus, siang.

    Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus, bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

    Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu, 16 Agustus.

    “Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya.

    Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

    “Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” katanya.

    Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

    Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda Lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

    “Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

    Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023.

    “Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan.

    Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi.

    Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30 persen sejak tahun 2020.

    “Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ucapnya.

    “Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

    Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga.

    “MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan.

    Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

    Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama.

    “Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan.

    “Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat,

    Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” kata Puan.

  • Ini 8 Inisiatif BRI untuk Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat

    Ini 8 Inisiatif BRI untuk Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan nasional dalam rangka merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah inisiatif nyata dijalankan untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat, sejalan dengan tema kemerdekaan tahun ini, ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, perayaan kemerdekaan menjadi momentum penting bagi perseroan untuk memperkuat kontribusi bagi bangsa.

    “Kami percaya bahwa kedaulatan dan kemajuan Indonesia berawal dari kemandirian ekonomi rakyat. Dalam kaitan ekonomi kerakyatan, BRI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang pro-aktif mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia utamanya melalui pemberdayaan UMKM,” ujar Hery.

    Upaya tersebut diwujudkan lewat berbagai langkah, seperti.

    1. Salurkan Kredit UMKM Terbesar

    Per Juni 2025, penyaluran kredit BRI mencapai Rp1.416,6 triliun dengan porsi UMKM sebesar Rp1.137,84 triliun atau 80,32%. Sepanjang semester I 2025, BRI juga menyalurkan KUR Rp83,88 triliun kepada 1,8 juta debitur.

    2. Perluas Inklusi Keuangan

    AgenBRILink menjadi ujung tombak layanan perbankan hingga ke pelosok negeri. Saat ini, jumlahnya mencapai 1,22 juta agen di 67 ribu desa dengan transaksi senilai Rp843 triliun dalam enam bulan terakhir. Layanan BRI juga diperkuat dengan 7.422 kantor di seluruh Indonesia.

    3. BRImo Semakin Diminati

    Super app BRImo mencatat 42,7 juta pengguna, naik 21,2% YoY, dengan volume transaksi Rp3.231,7 triliun per Juni 2025. Aplikasi ini juga meraih rating 4,7 di Google Play dan App Store.

    4. Pemberdayaan UMKM

    BRI mendampingi pelaku usaha melalui 41.217 Klaster Usaha, 4.625 Desa BRILiaN, dan 54 Rumah BUMN. Program ini mencakup literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas usaha.

    5. Perkuat Ekonomi Akar Rumput

    Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah melayani 34,7 juta debitur dengan pembiayaan Rp 631,9 triliun hingga Triwulan II 2025. Rekening simpanan mikro pun mencapai Rp 126 juta.

    6. Dukung Program 3 Juta Rumah

    BRI mendapat tambahan kuota penyaluran 25.000 unit KPR FLPP tahun ini. Hingga pertengahan 2025, BRI sudah menyalurkan kepada 97.878 penerima manfaat dengan outstanding Rp13,35 triliun.

    7. Koperasi Desa Merah Putih

    Sebagai mitra program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), BRI memberikan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, hingga platform digital untuk memperkuat koperasi di desa.

    8. Layanan untuk Pekerja Migran

    Hingga kini, sebanyak 1,5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggunakan jasa remitansi BRI. Untuk memperluas layanan, BRI membuka cabang baru di Taipei, Taiwan, melengkapi jaringan internasional di New York, Singapura, Hong Kong, Timor Leste, dan Cayman Islands.

    “BRI akan terus menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa ini, memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi rakyat. Dengan memperkuat UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong transformasi, kami optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang semakin berdaulat, sejahtera, dan maju,” pungkas Hery.

    (anl/ega)

  • Meriahkan HUT RI, puluhan ibu-ibu di Tamansari ikut donor darah

    Meriahkan HUT RI, puluhan ibu-ibu di Tamansari ikut donor darah

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 89 ibu-ibu yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
    Tamansari, Jakarta Barat, mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Sabtu.

    Kegiatan bertajuk “Semarak 80” itu berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Taman Sari, Jalan Mangga Besar IV, Taman Sari, Jakarta Barat (Jakbar). Suasana kegiatan “Semarak 80” berlangsung meriah mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

    “’Semarak 80′ diisi serangkaian bakti sosial, di antaranya, Senam Sehat Nusantara, donor darah, bazar UMKM dan puluhan bingkisan serta ‘Kopi Pagi Kemerdekaan’. Untuk setiap pendonor dan peserta senam disiapkan souvenir, makanan tambahan dan undian hadiah,” kata Lurah Taman Sari, Abdul Malik Raharusun di Jakarta.

    Tujuannya, kata Abdul, untuk mempererat rasa kebersamaan, kepedulian terhadap sesama. “Serta menumbuhkan semangat nasionalisme,” katanya.

    Selain anggota PKK, kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi bersama Kelurahan Tamansari, PMI Jakarta Barat, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Barat serta sejumlah pihak lainnya.

    Kegiatan sosial donor darah diikuti sebanyak 89 orang. Dari jumlah tersebut, PMI Jakarta Barat (Jakbar) berhasil mengumpulkan sebanyak 56 kantong darah.

    “Sisanya belum bisa donor, karena masalah kesehatan. Kebanyakan tensi darah tinggi karena kecapaian,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Polisi Soal Video Viral Aparat Pukuli Demonstran Pemakzulan Bupati Pati

    Respons Polisi Soal Video Viral Aparat Pukuli Demonstran Pemakzulan Bupati Pati

    Seperti diberitakan kanal Liputan6.com sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat sebanyak 64 korban luka dalam demo di depan Kantor Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/8/2025). Sedangkan korban meninggal belum ditemukan.

    “Dari 64 korban luka tersebut, ada yang dirawat di RSUD RAA Soewondo, Klinik Marga Husada, Klinik Pratama PMI, RS Keluarga Sehat, dan perawatan di tempat,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Lucky Pratugas Nasrimo di Pati dikutip Kamis (14/8/2025).

    Untuk pasien yang dirawat di RSUD RAA Soewondo ada 40 orang, Klinik Marga Husada empat orang, Klinik Pratama PMI satu orang, RS Keluarga Sehat ada tujuh orang, dan perawatan di tempat ada 12 orang.

    Sebagian besar korban luka saat demo Pati menjalani rawat jalan. Sedangkan rawat inap enam orang. Selebihnya rawat jalan dan ada yang observasi. Terkait korban meninggal hingga saat ini nihil.

    Hal itu, juga dipertegas pernyataan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto bahwa setelah dilakukan konfirmasi hingga Rabu sore usai aksi massa, hasil penelusuran pihak Kepolisian nihil.

    “Tidak ada korban meninggal dunia dalam aksi anarkis tersebut,” tegasnya.

    Dari sejumlah korban luka, kata dia, aparat Kepolisian tercatat ada tujuh hingga delapan orang, sedangkan luka yang dialami aparat antara lain lebam, robek pada kulit, hingga luka di kepala akibat aksi anarkis.

    Sementara itu, Bupati Pati Sudewo menambahkan korban luka ditangani oleh pihak RSUD RAA Soewondo Pati. “Mereka yang sakit mudah-mudahan segera membaik dan sehat wal afiat kembali,” tukas Sudewo. 

  • Semarakkan HUT RI, KKP gelar Bakti Nelayan di 80 pelabuhan perikanan

    Semarakkan HUT RI, KKP gelar Bakti Nelayan di 80 pelabuhan perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Bakti Nelayan secara serentak di 80 pelabuhan perikanan seluruh Indonesia dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pelabuhan perikanan adalah simpul penting dalam kehidupan nelayan, bukan hanya sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan, tetapi juga sebagai pusat layanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

    “Melalui kegiatan Bakti Nelayan, kami ingin memastikan nelayan mendapatkan manfaat langsung dari perayaan kemerdekaan ini. Ada layanan kesehatan, perizinan, hingga perbaikan mesin kapal agar mereka bisa melaut dengan aman dan nyaman,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Rangkaian kegiatan yang digelar di pelabuhan perikanan meliputi bazar murah kebutuhan pokok, donor darah bekerja sama dengan PMI, pelayanan perbaikan mesin kapal nelayan secara gratis.

    Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis melalui bakti kesehatan, gerai perizinan kapal dan penangkapan ikan, serta lomba rakyat untuk memeriahkan peringatan HUT RI.

    “Adanya bazar murah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat pesisir. Sementara itu, donor darah yang melibatkan nelayan dan petugas pelabuhan menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan medis,” jelasnya.

    Menurut Latif, layanan perbaikan mesin kapal nelayan menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati nelayan. Banyak nelayan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki armada mereka sebelum kembali melaut.

    Hal itu sejalan dengan upaya KKP untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan produktivitas penangkapan ikan.

    “Kegiatan bakti kesehatan menjadi perhatian khusus sejalan dengan program Presiden RI yaitu pengecekan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan umum dan pengobatan gratis diberikan oleh tenaga medis yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat,” imbuhnya.

    Latif menilai gerai perizinan yang dibuka di pelabuhan perikanan juga mempermudah nelayan dalam mengurus berbagai dokumen perizinan, mulai dari surat izin usaha perikanan hingga dokumen kapal perikanan.

    Kemudahan layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap regulasi yang berlaku.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan semangat kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Kegiatan bakti nelayan adalah wujud gotong royong seluruh pihak untuk memajukan sektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan yang juga sejalan dengan program prioritas KKP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024 melalui sektor kelautan dan perikanan yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenko Polkam pulangkan 264 PMIB dari Malaysia

    Kemenko Polkam pulangkan 264 PMIB dari Malaysia

    Mereka dipulangkan karena dianggap bermasalah di bidang administrasi dan perilaku di luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memulangkan 264 pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari Malaysia.

    “Mereka dipulangkan karena dianggap bermasalah di bidang administrasi dan perilaku di luar negeri,” kata Asisten Deputi Kerjasama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah saat menerima PMIB di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat.

    Dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, ia menjelaskan proses pemulangan ini merupakan uji coba Pedoman Pemulangan PMI Bermasalah dari Luar Negeri hingga ke daerah asal yang disusun oleh Satgas Koordinasi Pelindungan Desk P2MI.

    Rokhmah menjelaskan, para pekerja migran ini dipulangkan ke tiga tempat, diantaranya 120 orang di Sumatera Utara, 126 di Jakarta dan 18 orang di Lombok.

    “Proses pemulangan para PMIB itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kementerian yang berlaku,” katanya.

    Rokhmah juga mengapresiasi pemerintah Malaysia karena telah membantu pemulangan PMIB tersebut.

    “Kami mengapresiasi bantuan pemerintah Malaysia dan kami harapkan WNI/PMIB dapat tiba dengan selamat dan aman hingga ke rumah masing-masing di daerah asal,” kata Rohkmah

    Rokhmah menambahkan nantinya prosedur pemulangan PMIB ini akan dievaluasi agar nantinya dapat dipakai sebagai pedoman untuk kementerian dan lembaga terkait dalam memulangkan WNI bermasalah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Guyuran insentif untuk industri padat karya pada awal tahun ini belum signifikan mendorong kinerja pertumbuhan. Hal ini tercerminkan dari sejumlah sektor yang masih terkontraksi meski telah diguyur stimulus dari negara.

    Pemerintah memberikan paket stimulus untuk sektor industri padat karya pada awal tahun ini. Pertama, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang berlaku untuk sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur. 

    Kedua, pemerintah juga memberikan diskon 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan untuk 3,76 juta pekerja di sektor padat karya. 

    Ketiga, untuk mendukung peningkatan produktivitas industri maka diberikan pembiayaan revitalisasi mesin dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu. 

    Meski berlaku sepanjang paruh pertama tahun ini, kinerja sejumlah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian, serta furnitur/kayu masih stagnan dan cenderung melemah di kuartal II/2025, meskipun industri alas kaki masih tumbuh positif. 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Hal serupa terjadi di industri furnitur yang terkontraksi -0,95% yoy pada kuartal II/2025 atau turun dari kuartal sebelumnya 9,86% yoy. Industri kayu juga kontraksi -3,71% yoy turun dari sebelumnya 0,11% yoy. 

    Sementara itu, industri alas kaki masih dapat tumbuh positif di angka 8,31% yoy pada kuartal kedua tahun ini, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 6,95% yoy. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran dan mendorong low cost economy untuk menstimulasi industri padat karya. 

    Menurut Ajib, percepatan restitusi, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM merupakan bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian, tingkat suku bunga kredit yang murah perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” kata Ajib kepada Bisnis, dikutip Kamis (14/8/2025). 

    Kisi-kisi Stimulus Padat Karya Berlanjut

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025 senilai Rp24,44 triliun.  

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu. 

    Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga disebut akan memperkuat sektor manufaktur nasional, di antaranya melalui stimulus dari sisi suplai pada semester I/2025. 

    Kebijakan yang ditempuh meliputi fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya, optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha.

    “Respons kebijakan terkait perdagangan global disiapkan, mengantisipasi munculnya berbagai risiko tekanan. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran diyakini mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat daya saing ekspor, serta mendukung kesinambungan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Menurut Febrio, upaya tersebut sebagai langkah untuk memulihkan kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025. 

    Meski sudah membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 46,9, posisi itu masih di bawah 50 yang menandakan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi. 

    “Perkembangan ini mencerminkan tantangan pemulihan sektor manufaktur global masih berlangsung,” tuturnya. 

  • Usai Diadukan ke PBB, Giliran Ekonom UI Paparkan Bukti Kejanggalan Data Pertumbuhan Ekonomi BPS

    Usai Diadukan ke PBB, Giliran Ekonom UI Paparkan Bukti Kejanggalan Data Pertumbuhan Ekonomi BPS

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, setoran PPN dan PPnBM sampai dengan Juni 2025 secara bruto bahkan masih terkontraksi 4,5% dengan nilai hanya sebesar Rp 443,93 triliun. Sedangkan secara neto ambruk lebih dalam, yakni minus 19,7% dengan nilai yang terkumpul hanya Rp 267,27 triliun.

    “Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa konsumsi itu terjadi dari PPN, karena setiap beli kopi dan sebagainya itu pasti akan terefleksikan dari penerimaan PPN. Namun, kita tidak menemukan itu,” tegas Jahen.

    Kejanggalan selanjutnya, dari sisi investasi yang disebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025. Investasi yang tergambar dari pembentukan modal tetap bruto atau PMTB memang mampu tumbuh hingga 6,99% meski share nya terhadap PDB hanya 27,83%.

    Sayangnya, Jahen menegaskan data purchasing manager’s index (PMI) pada saat itu malah tengah dalam fase terkontraksi seiring dengan data indeks keyakinan konsumen (IKK) yang juga dalam posisi melemah meski masih dalam zona optimistis.

    Data PMI kuartal II-2025 konsisten di bawah titik tengah 50, yakni 46,7, 47,4, dan 46,9 selama periode April-Juni 2025. Sementara itu, angka IKK Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2025 tercatat sebesar 117,8, hanya sedikit meningkat dari 117,5 pada Mei 2025.

    “Kalau di teori, saat ekspektasi ke depan akan melambat, perekonomian akan memburuk, orang biasanya akan mengurangi konsumsi durable goods, dia gak akan beli mobil dan sebagainya. Tapi orang mungkin akan banyak saving,” ujar Jahen.