Xcloud.id

NGO: PMI

  • Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa, memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

    “Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

    Dalam kesempatan terpisah, saat jumpa pers perdananya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Selasa sore, Sjafrie menyatakan dirinya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam ad interim.

    “Ini hari pertama saya masuk di Kantor Menko Polkam, dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan, yang sebelumnya, saya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam,” kata Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam terhitung sejak 8 September 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025. Dalam Keppres itu, Presiden Prabowo belum menunjuk menko polkam definitif.

    Pemberhentian Budi Gunawan merupakan bagian dari hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yang juga turut mencakup pemberhentian Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden juga melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, selanjutnya Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Kementerian Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.

    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.

    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.

    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.

    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.

    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.
     
    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.
     
    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

     
    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.
     
    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.
     
    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.
     
    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:
     
    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raja Juli minta maaf ke Prabowo soal main domino dengan Azis Wellang

    Raja Juli minta maaf ke Prabowo soal main domino dengan Azis Wellang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi IV DPR RI, dan masyarakat terkait foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Azis Wellang.

    “Dari hati terdalam saya mohon maaf sebesar besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV DPR mitra saya, terutama kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi, karena foto yang beredar tersebut,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Raja Juli membantah mengenal dua orang yang bermain domino bersama dirinya dan mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Raja Juli menjelaskan bahwa dirinya hadir di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) untuk berbincang selama hampir tiga jam dengan Karding.

    Setelah hendak meninggalkan lokasi, dirinya diajak untuk ikut bermain domino. Saat itu menurut dia, terdapat sekitar 20 hingga 30 orang yang sedang berada di posko.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya bermain dua kali sebelum kemudian pulang. Raja Juli juga menyatakan tidak mengetahui status orang yang berada di samping kiri dan kanannya ketika permainan berlangsung.

    “Jadi saya dari toilet mau pulang terus mereka (bilang) ‘main dulu’, mereka sedang main, Mas Karding ada di situ, dua orang berdiri dan saya duduk di sana, dan saya cuma main dua kali, setelah itu saya pulang, saya enggak tahu status teman main saya yang kiri dan kanan,” ujar Raja Juli.

    Dia berharap peristiwa itu dapat menjadi pelajaran baginya sebagai pejabat publik untuk lebih berhati-hati, aspiratif, dan peka terhadap sensitivitas masyarakat.

    “Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya pada November 2024 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), yang kala itu masih bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menetapkan tiga tersangka kasus pembalakan liar berupa penebangan kayu di luar izin konsesi di kawasan hutan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Kontraktor penebangan telah melakukan penebangan di luar areal izin konsesi PT ABL yang memiliki izin melakukan pengelolaan areal konsesi seluas 11.580 hektare.

    Hasil kegiatan penebangan ilegal itu menghasilkan volume kayu sebesar kurang lebih 1.819 meter kubik dan diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp2,72 miliar.

    Dari tindakan ilegal itu, ditetapkan tersangka MAW (61) yang merupakan Dirut PT ABL dan DK (56) serta HT selaku Direktur PT GBP sekaligus kontraktor penebangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman Industri (PBPH-HTI) PT ABL. MAW adalah Muhammad Aziz Wellang.

    Aziz Wellang mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka itu dan pada 9 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan status tersangkanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diganti oleh Presiden Prabowo Subianto karena perlu adanya tenaga dan semangat baru untuk mengatasi problematika di sektor pekerja migran.

    Berdasarkan pengawasan DPR, menurut dia, sektor pekerja migran masih memiliki beragam permasalahan. Dia mengatakan proteksi bagi pekerja migran pun harus terus ditingkatkan, selain memikirkan pendapatan devisa.

    “Presiden juga melakukan reshuffle ini bagaimana dengan tenaga baru, semangat baru, bisa lebih fresh lebih kerjanya sesuai dengan yang diharapkan,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran. Jangan sampai, kata dia, pekerja-pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri, proteksinya tidak mendapat kejelasan.

    “Anak-anak bangsa yang mencari hidup di negara orang itu harus betul-betul terlindungi,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri P2MI dan melantik Mukhtaruddin sebagai menteri yang baru. Mukhtaruddin sebelumnya merupakan anggota DPR RI.

    Selain Menteri P2MI, Prabowo juga melantik Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

    Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), serta Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Adapun Menkopolkam akan dijabat oleh penjabat sementara, sedangkan Menpora yang baru sejauh ini belum dilantik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Budi Arie Setiadi menjadi salah satu pejabat negara yang terdampak perombakan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koperasi yang baru, yakni Ferry Juliantono, pada Senin (8/9) kemarin.

    Sebelumnya, Ferry Juliantono adalah Wakil Menteri Koperasi. Adapun Budi Arie di era pemerintahan Jokowi pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari 2019-2023.

    Kemudian, di akhir jabatan Jokowi, Budi Arie ditugaskan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dari 2023-2024. Salah satu isu yang diprioritaskan Budi Arie selama menjadi Menkominfo adalah pemberantasan aktivitas judi online (judol) di Tanah Air.

    Prabowo kemudian menunjuk Budi Arie sebagai Menteri Koperasi. Tak sampai setahun, Budi Arie akhirnya harus keluar dari pemerintahan.

    “Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tulis Budi Arie dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (9/9/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie menekankan bahwa setiap langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ia berharap perjuangan dan kebangkitan koperasi terus berlanjut demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kementerian Koperasi atas kebersamaan, dukungan, dan pengabdian yang telah kita jalani bersama selama ini,” kata dia.

    Budi Arie juga menitip pesan bagi masyarakat Indonesia.

    “Mari kita tetap bersatu, rukun, saling mendukung, dan terus bekerja keras demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ia memungkasi.

    Selain Budi Arie, ada beberapa menteri yang turut diganti. Beberapa di antaranya adalah Sri Mulyani yang diganti Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), serta Abdul Kadir Karding yang diganti Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Mentero Olahraga (Menpora) juga diganti, tetapi belum disebut sosok penggantinya.

    Selain itu, dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Prabowo mengangkat M. Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar sebagai wakil menteri.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PPP Sumut: Reshuffle menteri beri harapan baru bagi kemajuan

    PPP Sumut: Reshuffle menteri beri harapan baru bagi kemajuan

    Sebagai warga masyarakat, kita mendukung langkah presiden. Apalagi kita kan penganut sistem pemerintah presidensial. Keseiramaan langkah dan kebijakan menteri dan Presiden itu menjadi pasti

    Medan (ANTARA) – DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara (Sumut) menilai reshuffle atau pergantian menteri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto memberikan harapan baru bagi kemajuan bangsa, terutama dalam merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah.

    “Dengan menteri yang baru akan ada suasana baru, harapan baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat,” ujar Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumut Usman Effendi Sitorus, di Medan, Selasa.

    Menurutnya, pergantian menteri merupakan upaya Presiden dalam menjaga stabilitas kebijakan pemerintahan.

    “Saya kira reshuffle kabinet yang dilakukan oleh pak Prabowo adalah langkah tepat untuk memecahkan kebuntuan politik selama ini,: kata dia.

    Oleh karena itu, dia berharap menteri tersebut harus dihormati seluruh elemen masyarakat karena merupakan hak prerogatif Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan

    Dia meyakini menteri yang baru dilantik tersebut merupakan tokoh yang dipercaya dalam menjalankan program pemerintah pusat.

    “Sebagai warga masyarakat, kita mendukung langkah presiden. Apalagi kita kan penganut sistem pemerintah presidensial. Keseiramaan langkah dan kebijakan menteri dan Presiden itu menjadi pasti,” sebut dia.

    Dengan pergantian menteri, dia juga berharap program yang telah dicanangkan pemerintah pusat dapat berjalan optimal dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Harapan kita dengan adanya reshuffle ini, kondusifitas dan kepastian ekonomi lebih baik,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Selain itu, Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM, serta Irfan Yusuf, sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilinya Dahnil Azhar.

    Sedangkan, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan.

    Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden turut mengangkat Muktaruddin.

    Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Emas Kembali Cetak Rekor Termahal, Siap-siap Sentuh Level USD 3.700 – Page 3

    Harga Emas Kembali Cetak Rekor Termahal, Siap-siap Sentuh Level USD 3.700 – Page 3

    Ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed adalah pendorong utama kenaikan harga emas. Pelaku pasar mayoritas memprediksi adanya pemangkasan sebesar 25 basis poin (bp) pada pertemuan September, meskipun ada juga spekulasi yang lebih agresif sebesar 50 basis poin.

    Keputusan akhir The Fed akan sangat bergantung pada rilis data inflasi dan kondisi ekonomi Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan.

    Data pasar tenaga kerja AS yang melemah semakin memperkuat alasan The Fed untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Penciptaan lapangan kerja di bulan Agustus hanya mencapai 22 ribu, jauh di bawah ekspektasi.

    Kenaikan tingkat pengangguran dari 4,2% menjadi 4,3% juga menekan nilai Dolar AS, yang secara otomatis meningkatkan daya tarik emas sebagai aset aman.

    Di sisi lain, meskipun ada sedikit perbaikan di sektor jasa yang terlihat dari PMI Jasa ISM, fokus pasar tetap tertuju pada data inflasi. Indeks Harga Produsen (IHP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan dirilis dalam waktu dekat.

    Jika inflasi terus mendingin, peluang pemangkasan suku bunga akan semakin besar, menjaga harga emas tetap tinggi. Sebaliknya, inflasi yang meningkat bisa memicu pemulihan Dolar AS dan menekan harga emas.

     

  • Macquarie sebut menkeu berganti momen uji konsistensi disiplin fiskal

    Macquarie sebut menkeu berganti momen uji konsistensi disiplin fiskal

    Pasar kini menaruh perhatian pada kesinambungan disiplin fiskal, sembari menantikan strategi baru dari menkeu yang ditunjuk di tengah perlambatan ekonomi.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Riset Macquarie Capital Indonesia Ari Jahja mengatakan pergantian menteri keuangan (menkeu), menjadi momentum untuk menguji konsistensi pemerintah dalam menjalankan reformasi struktural dan disiplin fiskal.

    Menurutnya, saat ini pelaku pasar menantikan strategi baru dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang telah menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    “Pasar kini menaruh perhatian pada kesinambungan disiplin fiskal, sembari menantikan strategi baru dari menkeu yang ditunjuk di tengah perlambatan ekonomi. Purbaya sebelumnya mendukung program prioritas pemerintah dan menilai target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen masih realistis,” ujar Ari Jahja dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Ari mengatakan kunci utamanya adalah eksekusi kebijakan, termasuk menjaga kredibilitas dengan tetap mempertahankan batas defisit anggaran tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Ia menilai pelaku pasar menantikan dorongan lebih jauh terhadap langkah-langkah struktural demi meningkatkan daya saing, di antaranya peningkatan rasio pajak, belanja yang lebih terarah, eksekusi program prioritas yang lebih baik, serta kemudahan berusaha.

    “Kenaikan belanja pemerintah pada paruh kedua 2025 dibandingkan paruh pertama akan krusial untuk mendukung pertumbuhan. Defisit fiskal diperkirakan melebar hingga Juli 2025, serta indeks PMI Manufaktur menunjukkan tanda-tanda ekspansi pada Agustus 2025,” ujar Ari.

    Di sisi lain, ia mengingatkan risiko arus keluar modal asing (capital outflow) akan bergantung terhadap kecepatan eksekusi reformasi, yang mana capital outflow tercatat 675 juta dolar Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2025.

    “Mobilitas masyarakat meningkat seiring meredanya gelombang demonstrasi, tetapi dalam jangka menengah masih ada pertanyaan terkait kecepatan eksekusi reformasi struktural,” ujar Ari lagi.

    Ia melanjutkan, pelaku pasar juga mencermati penciptaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan belanja modal perusahaan- perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

    “Pasar juga menanti penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan belanja modal BUMN, di tengah potensi perlambatan investasi swasta,” ujar Ari.

    Terkait nilai tukar rupiah, ia mengingatkan bahwa cadangan devisa menurun ke level 150,7 miliar dolar AS pada Agustus 2025, atau terendah sejak November 2024.

    Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet (reshuffle) di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih.

    Salah satu reshuffle yaitu penunjukan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Purbaya sebelumnya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko, Petinggi BI hingga OJK Hadiri Sertijab Menkeu Baru

    Menko, Petinggi BI hingga OJK Hadiri Sertijab Menkeu Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berlangsung hari ini, Selasa (9/9/2025), Acara akan dimulai pukul 10.00 WIB di Aula Mezanin Gedung Juanda I.

    Tamu undangan telah berdatangan ke Gedung Kementerian Keuangan, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamendagri Ribka Haluk, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Anggota Dewan OJK Friderica Widyasari Dewi.

    Foto: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, kemarin, Senin (8/9/2025).

    Purbaya dilantik bersama beberapa menteri lainnya. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Purbaya sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun, jabatannya berakhir pada akhir tahun ini.

    Foto: Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
    (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)

    Adapun, Purbaya menegaskan sebagai Menteri Keuangan dirinya akan berfokus agar ekonomi bisa menuju ke arah 6%.

    “Kalau tahun ini 8% mungkin agak sulit. Dua tahun, tiga tahun ke depan ada peluangnya dicapai,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (8/9/2025).

    Pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,87% dan kuartal II naik menjadi 5,12%. Kuartal III, ekonomi diperkirakan sedikit melambat karena belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah.

    “Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let’s say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi,” terangnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]