Xcloud.id

NGO: PMI

  • Banjir Malang Sisakan Lumpur, Puluhan Sumur Warga Sumbermanjing Wetan Dikuras

    Banjir Malang Sisakan Lumpur, Puluhan Sumur Warga Sumbermanjing Wetan Dikuras

    Malang (beritajatim.com) – Puluhan sumur warga di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, terpaksa dikuras setelah terendam banjir beberapa hari lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Rabu (24/9/2025) menjelaskan pihaknya kini fokus pada pemulihan dan penanganan bencana hidrometeorologi di kawasan terdampak.

    Banjir menerjang Desa Sitiarjo dan Desa Kedungbanteng, menggenangi rumah warga di Dusun Krajan Tengah berpenduduk 705 jiwa atau 240 kepala keluarga (KK), Dusun Krajan Kulon 411 jiwa atau 163 KK, Dusun Krajan Wetan 648 jiwa atau 250 KK, serta Dusun Roworate 464 jiwa atau 177 KK.

    “Estimasi luas daerah tergenang kurang lebih 1.494 hektare. Selain permukiman, jalan dan sumber air terdampak banjir. Banjir membawa material ranting pohon dan lumpur. Sekitar 6 jam banjir berangsur surut,” tegas Sadono.

    Menurutnya, pembersihan dampak banjir dilakukan secara manual maupun menggunakan alat berat bersama PU Bina Marga Provinsi Jatim. Bantuan juga sudah didistribusikan bagi masyarakat terdampak. Termasuk pengurasan sumur warga yang tercemar lumpur dan penjernihan air menggunakan cairan khusus dari Dinas Kesehatan.

    Pengurasan dilakukan di sejumlah titik, meliputi RT 45 sebanyak 5 sumur, RT 46 sebanyak 5 sumur, RT 47 sebanyak 4 sumur, RT 13 sebanyak 6 sumur, RT 14 sebanyak 6 sumur, serta RT 55 sebanyak 5 sumur.

    “Total pengurasan serta pembersihan sumur warga hari ini sudah 53 sumur yang dibersihkan. Pembersihan dilakukan oleh personel gabungan. Kami dari BPBD dan PMI akan mendukung penanganan darurat di Desa Sitiarjo dengan fokus pelaksanaan pembersihan sumur warga,” pungkas Sadono. [yog/ian]

  • Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

    Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

    Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif bulanan pengurus RT dan RW dinilai masih belum mencukupi kebutuhan operasional di lapangan.
    Meski disyukuri, sejumlah ketua RW di Jakarta Barat menilai kenaikan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta per bulan masih jauh dari janji kampanye yang sempat menyebut akan digandakan.
    Salah satunya disampaikan Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan (51). Ia menilai tambahan dana sebesar Rp 500.000 atau sekitar 25 persen cukup membantu, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan.
    “Walaupun belum sesuai janji kampanye kan, harapannya bisa benar-benar dinaikkan 100 persen sesuai janji kampanye. Karena kebutuhan anggaran di RT RW juga kan banyak,” ujar Beni saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (23/9/2025).
    Menurut Beni, tanggung jawab RT dan RW semakin luas, mulai dari pemberdayaan sosial, edukasi masyarakat, pengembangan kreativitas, hingga inovasi yang melibatkan warga langsung.
    “Kami ini kan belakangan juga diminta untuk melakukan berbagai program edukasi, sosialisasi. Untuk edukasi misalnya, pendekatan langsung ke masyarakat itu yang paling penting, bukan sekadar kasih infografis,” jelasnya.
    Ia menambahkan, insentif yang diterima harus dialokasikan ke banyak pos, mulai dari kegiatan kesekretariatan, kesehatan, pembinaan generasi muda, hingga keamanan dan ketertiban lingkungan.
    Selain itu, RT dan RW kerap ikut menanggung biaya sejumlah program sosial seperti kegiatan yang digelar Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Operasional kami kadang-kadang kami juga terbebani oleh istilahnya eh anggaran-anggaran penyerapan sosial seperti program Baznas, PMI. Itu kami bisa satu tahun itu ada beberapa titik,” ujar Beni.
    Meski begitu, ia mengaku tetap berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada.
    “Sebenarnya kami cukup-cukupin saja. Tapi kalau secara ideal, tentu masih kurang. Supaya bisa berinovasi secara ideal kan, jelas warga, apalagi anak muda juga butuh dukungan yang mumpuni juga,” tambahnya.
    Hal serupa disampaikan Ketua RW 14 Palmerah, Rini Astuti (49), yang akrab disapa Tuti. Ia menyebutkan, harus pintar mengatur anggaran agar semua program bisa berjalan.
    “Kalau memang benar mau naik, ya
    alhamdulillah
    . Jadi, setidak-tidaknya kan membantu operasional. Karena selama ini mah kami cukup-cukupin aja, adanya segitu ya dimaksimalin,” ujar Tuti.
    Menurut dia, banyak warga yang meminta perbaikan fasilitas umum, seperti posyandu dan lapangan bermain anak.
    Namun, kebutuhan dana yang besar membuat pihak RW harus menabung anggaran bertahun-tahun.
    “Jadi kami sisihin gitu, kumpul-kumpul nanti, ya kami anggarkan. Kami target dengan anggaran yang ada disisihin, dua tahun lah ya, nanti kami renovasi dua tempat itu,” jelasnya.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif pengurus RT dan RW akan naik mulai Oktober 2025. RT akan menerima Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW Rp 3 juta per bulan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, kenaikan dilakukan bertahap, tidak langsung dua kali lipat sebagaimana janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam kampanye Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan kenaikan insentif ini diharapkan mampu mendorong semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, baik melalui pendataan warga, pengelolaan lingkungan, maupun menjadi garda terdepan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Ramal Manufaktur Ngebut Kuartal IV/2025 Usai Guyuran Rp200 Triliun

    Menkeu Purbaya Ramal Manufaktur Ngebut Kuartal IV/2025 Usai Guyuran Rp200 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meramal kinerja manufaktur nasional tumbuh positif seiring dengan penyaluran dana likuiditas Rp200 triliun ke perbankan untuk menggerakan perekonomian. 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sektor manufaktur sebagai kontributor ekonomi terbesar kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,68% (year-on-yaer/yoy) pada kuartal II/2025 atau tertinggi sejak tahun 2022. 

    “Manufaktur kita di Q2 sudah mulai recovery [pulih], mungkin Q3 akan melambat sedikit tapi Q4 akan tumbuh lebih cepat lagi perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena supply uang ditambah di sistem perekonomian,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita September 2025, Senin (22/9/2025). 

    Optimisme tersebut juga didukung permintaan domestik yang terus pulih dan keberhasilan penetrasi pasar ekspor, terutama untuk produk hasil hilirisasi. 

    Di samping itu, kinerja pertumbuhan manufaktur pada kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,43% yoy. 

    Sejumlah sektor pendukung yakni industri logam dasar yang tumbuh 14,9% yoy ditopang meningkatnya permintaan ekspor khususnya komoditas berbasis hilirisasi. 

    Tak hanya itu, industri makanan dan minuman juga tumbuh sebesar 6,2% yoy yang didorong permintaan domestik dan ekspor untuk produk seperti CPO, minyak goreng, dan berbagai olahan lainnya. 

    Lebih lanjut, industri kimia yang periode kuartal kedua ini tumbuh 9,4% yoy yang tumbuh ditopang permintaan domestik untuk produk farmasi. 

    “Membaiknya situasi global, aktivitas manufaktur dunia kembali ekspansif. wilayah eropa utk pertama kalinya sejak pertengahan 2022 kembali mencatat ekspansi, sebagian besar negara G20 dan Asean juga menunjukkan pemulihan yg cukup solid,” tuturnya. 

    Jika dilihat dari laporan S&P Global, PMI manufaktur global berada di level ekspansi yakni 50,6. Purbaya memproyeksi tren ke depan akan terus positif, begitupun dengan manufaktur di negara-negara Asean dan G20 yang ikut pulih. 

    Adapun, PMI manufaktur Indonesia juga pulih ke level 51,2 pada Agustus 2025 setelah 4 bulan sebelumnya mengalami kontraksi beruntung dibawah ambang batas 50. 

    “Sepertinya global tidak seburuk yang ditakutkan selama ini, mereka mulai recovery, kalau hitungan saya tidak salah, recover nya akan sangat lama siklus bisnis itu kan amerika 10 tahun mereka mulai ekspansi 2023 sampai 2030 akan aman,” terangnya. 

    Purbaya juga menilai mestinya Indonesia akan makin berani ke depan untuk eskpansi karena permintaan domestik yang dinilai kuat. Ketidakpastian global pun disebut telah berkurang dari sebelumnya. 

    “The Fed menurunkan bunga itu akan memberikan stimulus tambahan ke ekonomi Amerika yang biasanya akan diikuti oleh perbaikan negara-negara lain, termasuk China, Jepang, Korea, dan kita juga karena AS masih merupakan mesin pertumbuhan utama ekonomi dunia,” pungkasnya. 

  • Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

    Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

    Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta menilai kenaikan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Oktober 2025 belum sebanding dengan beratnya peran RT di lapangan.
    Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Zulfikar (54) yang sudah menjabat sejak 2017, mengaku bingung insentif yang diterima RT sebagai dana operasional atau gaji.
    “Saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujar Zulfikar saat ditemui Kompas.com, Senin (22/9/2025).
    Menurut dia, insenstif Rp 2,5 juta tidak bisa memenuhi kegiatan RT yang memiliki wilayah yang luas.
    “Kalau untuk sementara mungkin cukup, tapi kan tergantung lingkungannya. Kalau RT saya kecil, bisa ke-cover. Tapi kalau RT lain dengan jumlah warga lebih banyak, itu pasti terasa kurang,” kata dia.
    Ia menjelaskan, sejak era Gubernur Anies Baswedan, insentif RT naik dari Rp 900.000 menjadi Rp 2 juta.
    Namun, meski ada rencana kenaikan lagi menjadi Rp 2,5 juta per bulan, kebutuhan sehari-hari dan biaya kegiatan warga membuat dana itu cepat habis.
    “Kan nanti ada laporan-laporan juga. Jadi bingung ini sebenarnya gaji pribadi atau operasional. Kalau dibilang gaji, tapi kenyataannya dipakai buat kebutuhan masyarakat, rapat, kerja bakti, acara 17-an, sampai kegiatan keagamaan,” ujar Zulfikar.
    Menurutnya, RT sering menjadi garda terdepan untuk menalangi kebutuhan warganya, mulai dari iuran mendadak hingga kegiatan sosial.
    “Ya kita jujur aja, kalau untuk ukuran sekarang, masih kurang. Apalagi harga-harga naik, beras naik, semua naik,” tuturnya.
    Senada dengan Zulfikar, Ketua RT 05 RW 07 Kebon Sirih, Kusmoro (45) juga merasa kenaikan insentif belum bisa menjawab tantangan yang dihadapi RT.
    Ia bahkan menyebut, kenaikan baru kali ini langsung dibarengi kewajiban menyetor iuran untuk Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Naik Rp 500 ribu, tapi Oktober langsung kita disodorin PMI, RT suruh bayar 500 ribu. Nah sama aja, kan? Baru naik, tapi sudah ada potongan. Kita juga mikir kalau mintain ke warga, ya berat juga,” ungkap Kusmoro.
    Dengan jumlah warga aktif di wilayahnya hanya sekitar 25 kepala keluarga, Kusmoro mengaku sulit mengandalkan iuran warga untuk menutupi kebutuhan operasional RT.
    “Kalau hitungan matematika, ya jelas kurang. Hidup makin mahal, kegiatan warga banyak, tapi insentif segitu masih jauh. Sebenarnya yang kita harapkan itu gaji, bukan cuma dana operasional,” ujarnya.
    Kusmoro menambahkan, RT seharusnya mendapat pengakuan lebih layak mengingat perannya sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah.
    “Warga taunya semua lewat RT. Kalau ada yang sakit, meninggal, acara lingkungan, sampai laporan ke kelurahan, pasti lewat RT dulu. Jadi ya harusnya memang seimbang dengan perannya,” tuturnya.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
    “Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
    Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
    Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
    “Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
    Pada kampanye Pilgub 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
    “Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
    Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sementara RW tercatat 2.741.
    Dengan jumlah tersebut, Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025

    Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025

    Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan mulai Oktober 2025, mendapat respons beragam dari para pengurus RT.
    Alih-alih lega, sebagian mengaku tambahan Rp 500.000 tidak cukup menutup kebutuhan operasional yang terus meningkat. Sejumlah ketua RT di Jakarta Pusat menilai insentif baru itu masih jauh dari ideal.
    “Kalau hitungan matematika, dengan segitu masih kurang. Bukan enggak bersyukur, tapi realitanya memang berat,” ujar Kusmoro (45), Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Kusmoro menambahkan, insentif yang baru keluar ini bahkan harus “tergerus” sejak awal karena langsung diminta menyetor Rp 500.000 untuk sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Jadi naiknya Rp 500.000, tapi kami disodori (iuran) PMI Rp 500.000. Sama aja, kan? Baru mau nikmati (insentif) naik, langsung ada iuran lagi. Kesannya dadakan banget,” ungkapnya.
    Selain itu, kebutuhan operasional RT sering kali melebihi insentif yang diterima, terutama saat ada acara besar seperti peringatan 17 Agustus atau warga yang membutuhkan bantuan darurat.
    “Kalau ada acara nasional atau musibah di warga, duit bisa habis sebelum sebulan. Akhirnya kami irit-iritin,” kata Kusmoro.
    Zulfikar (54), Ketua RT 06 RW 07 Kebon Sirih, Menteng, juga menyoroti ketidakjelasan status insentif tersebut.
    “Makanya saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujarnya.
    Zulfikar menilai tambahan Rp 500.000 per bulan tidak signifikan mengingat biaya operasional terus naik, mulai dari rapat, kegiatan warga, hingga dukungan sosial saat ada warga sakit atau meninggal.
    “Beras naik, semua naik. Kalau buat hidup sehari-hari manusia mana ada cukup-cukupnya. Kami cukup-cukupin aja. Tapi kalau ditanya, ya masih kurang,” katanya.
    Meski demikian, Kusmoro dan Zulfikar berharap janji pemerintah untuk menggandakan insentif RT dan RW dapat terealisasi.
    Jika benar terjadi, mereka menilai insentif tersebut bisa membuat pengurus RT bekerja lebih fokus tanpa harus mencari pekerjaan sampingan.
    “RT RW itu tulang punggung pelayanan warga. Kalau benar naik sampai UMR seperti janji kampanye, ya semoga bisa bikin kita lebih semangat,” tutur Kusmoro.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2.228 Jiwa Terdampak Banjir di Malang Selatan

    2.228 Jiwa Terdampak Banjir di Malang Selatan

    Malang (beritajatim.com)– Banjir melanda Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, pada Sabtu (20/9/2025) dini hari. Sedikitnya 830 kepala keluarga (KK) atau 2.228 jiwa terdampak setelah hujan deras mengguyur sejak Jumat (19/9/2025) malam dan membuat Sungai Penguluran meluap.

    Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, Jalur utama Malang–Sendangbiru juga sempat lumpuh karena tertutup banjir hingga lebih dari 1 meter.

    Polres Malang bersama Polsek Sumbermanjing Wetan bergerak cepat dengan mendatangi lokasi terdampak, melakukan evakuasi, hingga mendirikan posko di Balai Desa Sitiarjo.

    [

    Personel juga membantu warga membersihkan lumpur yang menutupi rumah maupun jalan.

    “Sejak dini hari kami langsung menurunkan personel gabungan bersama BPBD, TNI, PMI, dan relawan. Fokus utama adalah evakuasi warga, mendirikan dapur umum sementara, serta pendataan kerugian,” kata Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, Minggu (21/9/2025).

    Berdasarkan data yang diperoleh, luapan air setinggi 1 hingga 2 meter merendam permukiman di sejumlah dusun. Antara lain Dusun Krajan Wetan (250 KK/648 jiwa), Krajan Tengah (240 KK/705 jiwa), Rowotrate (177 KK/464 jiwa), serta Krajan Kulon (163 KK/411 jiwa).

    Menurut Bambang, dapur umum sementara didirikan di GKJW Induk Sitiarjo dan GKJW Sumberembak, Gunungtumo. Posko data juga disiapkan untuk mencatat jumlah korban terdampak dan kebutuhan mendesak.

    “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun, akses ke beberapa dusun seperti Rowotrate dan Gunungtumo sempat sulit ditembus karena genangan mencapai lebih dari setengah meter,” tegasnya.

    Selain Polri, penanganan banjir juga melibatkan sejumlah unsur lain. Di antaranya BPBD Kabupaten Malang, Tagana, SAR Awangga, TNI AL Sendangbiru, Malang Selatan Rescue, hingga komunitas relawan lokal.

    Mereka bergotong-royong melakukan evakuasi, distribusi logistik, hingga pembersihan pasca-banjir.

    “Polres Malang tetap siaga mengantisipasi potensi banjir susulan. Kami mengimbau warga agar tetap waspada karena intensitas hujan di wilayah selatan Kabupaten Malang masih cukup tinggi,” pungkas Bambang. [yog/aje]

  • NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    Blitar (beritajatim.com) – Komitmen untuk melindungi nasib para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Blitar terus ditunjukkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Pada Sabtu (20/9/2025), ia menginisiasi sebuah forum edukasi strategis yang mempertemukan puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan dengan perwakilan kementerian dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Acara yang digelar di Blitar ini difokuskan untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan calon PMI serta memastikan kemudahan akses klaim jaminan sosial bagi mereka dan keluarganya.

    Nurhadi menegaskan bahwa desa tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi benteng pertama perlindungan bagi warganya yang mencari nafkah di luar negeri.

    “Mayoritas PMI yang berangkat berasal dari Blitar Selatan. Karena itu, saya hadirkan para kepala desa agar bisa langsung berdialog dengan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia—sebelumnya BP2MI—dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bisa menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi warganya di lapangan,” jelas Nurhadi di sela-sela acara.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga menyoroti langkah progresif Presiden Prabowo yang mengubah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian. Menurutnya, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan PMI secara kelembagaan.

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan besar ini memerlukan waktu untuk bisa dirasakan dampaknya secara menyeluruh.

    “Kita butuh waktu dan proses. Sebagai wakil rakyat di Komisi IX, tugas saya adalah memastikan anggaran untuk kementerian ini benar-benar terserap tepat sasaran. Kebijakan yang ada harus betul-betul mampu melindungi PMI, termasuk soal keamanan sejak proses pemberangkatan,” tegasnya.

    Forum ini menjadi ajang interaksi dua arah yang produktif. Para kepala desa secara aktif berbagi pengalaman mengenai berbagai dampak sosial yang timbul di tengah masyarakat akibat warganya bekerja di luar negeri. Di sisi lain, pihak kementerian memaparkan sejumlah praktik baik (best practices) dari daerah lain yang dinilai berhasil mengantisipasi dan menangani permasalahan serupa.

    Nurhadi menilai dialog semacam ini sebagai langkah positif untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh dari tingkat paling bawah.

    “Para kades bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Dengan begitu, desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam mencegah masalah sosial sekaligus memastikan perlindungan PMI sejak awal keberangkatan hingga jaminan sosialnya terpenuhi,” ujar Nurhadi.

    Melalui inisiatif ini, ia berharap peran desa akan semakin nyata dan terintegrasi dalam sistem perlindungan pekerja migran. “Jika desa kuat dan terlibat aktif, maka perlindungan untuk pahlawan devisa kita pun akan semakin kokoh,” pungkasnya. (owi/kun)

  • Pemkab Sidoarjo Berikan Tanda Penghargaan Donor darah Sukarela

    Pemkab Sidoarjo Berikan Tanda Penghargaan Donor darah Sukarela

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Peringati HUT ke-80 Palang Merah Indonesia (PMI), Pemkab Sidoarjo memberikan tanda penghargaan donor darah sukarela kepada 1.932 pendonor darah di Sidoarjo.

    Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas dedikasinya yang telah rutin mendonorkan darah demi kemanusiaan.

    Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi kepada para pendonor dengan jumlah donor darah terbanyak.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada, diantaranya pendonor aktif 125 kali sebanyak 13 orang, pendonor aktif 100 kali sebanyak 15 orang, pendonor aktif 75 kali sebanyak 34 orang, pendonor aktif 50 kali sebanyak 120 orang, pendonor aktif 25 kali sebanyak 750 orang, dan terakhir pendonor aktif 10 kali sebanyak 1.000 orang.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi, menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pendonor serta relawan yang telah menjadi bagian penting dalam menyelamatkan banyak nyawa manusia.

    “Penghargaan ini nilainya sangat tinggi. Dedikasi dan keikhlasan para pendonor adalah bagian dari penyelamat kehidupan. Setetes darah mampu memberi cahaya harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat-lipat kebaikan,” ucapnya usai acara HUT ke-80 PMI di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (20/9/2025).

    H. Subandi juga menambahkan Pemkab Sidoarjo terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap PMI, baik dalam kegiatan donor darah maupun pengembangan layanan kesehatan.

    “Mari kita terus jadikan donor darah sebagai budaya hidup sehat dan wujud nyata kepedulian. Dengan tagline tebar kebaikan, kita berharap semua pendonor senantiasa diberi kesehatan,” imbuhnya.

    “Donor darah bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga budaya kemanusiaan, karena kemanusiaan tidak membutuhkan panggung, melainkan tindakan nyata,” sambung bupati.

    Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan darah di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Pada tahun 2024, PMI Sidoarjo berhasil mengumpulkan 58.141 kantong darah, naik 18 persen dibandingkan tahun 2023 sebanyak 49.329 kantong. Pada semester pertama 2025, pemakaian darah telah mencapai 31.690 kantong, dan diperkirakan kebutuhan darah hingga akhir tahun bisa mencapai 62 ribu kantong. Meski meningkat, PMI Sidoarjo optimis kebutuhan darah akan terpenuhi 100 persen.

    Selain fokus pada donor darah, Ketua PMI Sidoarjo, Andjar Surjadianto, juga menjelaskan bahwa PMI mendukung program pemerintah pusat, yaitu industri ftaksionasi plasma.

    Dijelaskannya, PMI Sidoarjo merupakan satu diantara 10 UPTD PMI se-Indonesia yang sudah mendapat sertifikasi 3 badan, yaitu sertifikat CPOB BPOM RI, Sertifikat akreditasi dari Kemenkes, dan Sertifikat akreditasi SK Plasma dari Korea Selatan sehingga PMI Sidoarjo menyiapkan obat albumin dan imunoglobulin.

    “Saat ini, Sidoarjo sudah mengirim sebanyak 948 liter, ditargetkan tiap bulan mampu memproduksi 300 liter sebagai upaya menuju kemandirian produksi obat agar mengurangi ketergantungan import obat,” jelasnya. (isa/ted)

  • Dampak Banjir Malang Selatan, Ratusan Rumah Tergenang, BPBD Kerahkan Tim Tambahan

    Dampak Banjir Malang Selatan, Ratusan Rumah Tergenang, BPBD Kerahkan Tim Tambahan

    Malang (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memberangkatkan Tim II Pendukung untuk membantu menormalisasi kondisi pasca banjir di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan. Kedua kecamatan yang berada di wilayah selatan Malang ini menjadi titik terparah terdampak banjir.

    “Hujan tadi malam mengakibatkan sungai penguluran di Desa Sitiarjo meluap. Ketinggian air mencapai 1,5 meter dan menggenangi sebagian rumah warga dan akses jalan raya,” ungkap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Sabtu (20/9/2025).

    Menurut Sadono, pihaknya hari ini mengerahkan Tim II untuk mempercepat penanganan banjir di Desa Sitiarjo dan Desa Kedungbanteng. Proses identifikasi dampak masih dilakukan, namun berdasarkan skenario terburuk, ratusan rumah warga tergenang air dan lumpur sisa banjir.

    Di Dusun Krajan Tengah, terdapat 705 jiwa atau 240 kepala keluarga (KK) terdampak. Di Dusun Krajan Kulon ada 411 jiwa atau 163 KK, Dusun Krajan Wetan sebanyak 648 jiwa atau 250 KK, dan Dusun Rowoterate dihuni 464 jiwa atau 177 KK.

    “Kondisi saat ini air sudah surut. Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Balai PU Bina Marga Provinsi terkait pembersihan dampak banjir di jalan. Termasuk pengurasan sumur warga terdampak,” jelasnya.

    Selama proses pembersihan, BPBD dibantu TNI-Polri, PMI Kabupaten Malang, SAR Awangga, Malang Selatan Rescue, relawan, serta masyarakat. Upaya ini difokuskan pada pembersihan akses jalan, rumah warga, dan sarana umum yang sempat lumpuh akibat banjir. [yog/ian]

  • Bulan Dana PMI Jaksel 2025 ditargetkan capai Rp10 miliar

    Bulan Dana PMI Jaksel 2025 ditargetkan capai Rp10 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Selatan (Jaksel) menargetkan perolehan hingga Rp10 miliar pada Bulan Dana PMI Jaksel 2025 untuk kegiatan kemanusiaan.

    “Dengan potensi yang baik di Jakarta Selatan, saya optimis bukan hanya tercapainya target (Bulan Dana PMI Jaksel) dari PMI DKI sebesar Rp10 miliar, namun Rp 20 miliar pun kami usahakan meraihnya tahun ini,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Jumat.

    Dia pun meminta kepada PMI Jaksel agar terus mensosialisasikan program tersebut secara masif, baik ke kecamatan, sekolah atau perusahaan se-Jakarta Selatan, salah satunya dengan memutarkan video kiprah dan pencapaian PMI Jaksel selama ini.

    Selain itu, dia juga meminta kepada seluruh pihak, baik pemerintahan, swasta maupun masyarakat agar bergotong royong mewujudkan target capaian Bulan Dana PMI 2025.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyatakan perolehan pada Bulan Dana PMI Jaksel 2024 mencapai Rp8,5 miliar, yang nantinya digunakan untuk berbagai kegiatan sosial kemanusiaan.

    “Kami optimis bisa mencapai target, nantinya kami juga akan melakukan evaluasi kepada camat dan lurah agar hasilnya ini semakin optimal,” ujar Anwar.

    Sementara itu, Ketua Bulan Dana PMI Jaksel Ali Murthadho menjelaskan hasil bulan dana itu sepenuhnya akan digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti pelayanan penanggulangan bencana, pelayanan sosial dan kesehatan serta pembinaan relawan.

    “Dengan memperhatikan analisa dan potensi yang ada hingga 30 November 2025 nanti, kami pastikan ini akan berjalan baik dan lancar. Terlebih, PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan yang nyata dampaknya di masyarakat,” tutur Ali.

    Di sisi lain, Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani berharap agar tim panitia Bulan Dana PMI 2025 dapat berkolaborasi penuh sehingga kegiatan itu terlaksana dengan baik dan hasilnya sesuai dengan target.

    “Kalau saya sangat optimis sekali Jakarta Selatan dapat melebihi target, apalagi Walikota saat ini tidak pernah kalah capaiannya saat memimpin bulan dana di kota sebelumnya yang ia jabat,” ungkap Beky.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.