Xcloud.id

NGO: PMI

  • Pencari Rumput Hilang di Magetan Ditemukan Lemas di Jurang

    Pencari Rumput Hilang di Magetan Ditemukan Lemas di Jurang

    Magetan (beritajatim.com) – Lansia pencari rumput, Tukimun (63), warga Desa Sundul, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan yang sebelumnya dilaporkan hilang akhirnya ditemukan pada Sabtu (27/4/2024) pagi. Tukimun dalam kondisi lemas dan duduk di dasar jurang saat ditemukan Khoirun (50) saat mencari rumput.

    “Pada saat saya cari rumput terdengar suara pergerakan dari jurang. Krusak-krusuk, sempat saya kira binatang. Ketika saya periksa ternyata Pak Tukimun yang katanya dilaporkan hilang,” kata Khoirun.

    Menurut dia, Tukimun dalam kondisi sadar. Khoirun kemudian membawa Tukimun ke rumah keponakannya, Nasori.

    Kapolsek Parang AKP Joko Hari Prayitno membenarkan jika orang yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan pagi ini.

    “Korban telah ditemukan oleh pencari rumput lain di Jurang Gantung dalam kondisi lemas akibat tidak makan selama tiga hari,” kata Joko.

    Selanjutanya, Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat desa, BPBD, dan petugas kesehatan (PMI) kemudian menuju ke rumah Nasori untuk melakukan pengecekan pada Tukimun.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Pak Tukimun masih dalam kondisi lemas karena tidak makan selama tiga hari namun secara keseluruhan dalam keadaan sehat dan sadar. Sudah dijemput pihak keluarga,” pungkasnya.

    Sebelumnya, seorang lansia pencari rumput, Tukimun (63), warga Desa Sundul, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dilaporkan hilang di hutan Gunung Bancak. Korban tidak pulang sejak Kamis (25/4/2024) pagi.

    Menurut Yahmi (50), kakak ipar korban, Tukimun tidak pernah mencari rumput di hutan Gunung Bancak. Biasanya korban mencari rumput di dekat rumah.

    “Biasanya cari rumput hanya di sawah sekitar rumah saja. Ini malah sampai ke gunung hingga akhirnya tidak pulang hingga siang,” kata Yahmi saat ditemui di rumahnya, Jumat (26/4/2024).

    Upaya pencarian yang dilakukan warga hingga malam hari tidak membuahkan hasil. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Parang.

    Kapolsek Parang, AKP Hari Joko Prayitno membenarkan kabar orang hilang tersebut. Saat ini, pihaknya bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Magetan, dan warga bersama-sama melakukan pencarian dan penyisiran di lokasi terakhir korban ketemu warga.

    “Sekitar orang dalam tim gabungan kami libatkan untuk menyisir sejumlah lokasi. Rumput dan karung milik korban ditemukan. Kita periksa juga di semak dan jurang-jurang ya,” terangnya.

    Sayangnya, proses pencarian terkendala medan terjal, hutan lebat, dan hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.

    “Jika hujan tidak reda, proses pencarian akan kita lanjutkan besok pagi. Bila kita paksakan justru membahayakan tim, ancaman pohon tumbang, longsor dan petir bisa saja terjadi sewaktu-waktu,” pungkas Hari.

    Hingga sore ini, proses pencarian belum membuahkan hasil. Tim gabungan belum dapat menemukan keberadaan korban. Pencarian akan dilanjutkan besok pagi, mengingat hujan turun lebat serta medan terjal dan gelap.

    Keluarga korban berharap Tukimun dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan, terutama saat cuaca buruk. [fiq/beq]

  • Pemkab Madiun Kecolongan, PJTKI Putri Samawa Mandiri Diduga Menipu  

    Pemkab Madiun Kecolongan, PJTKI Putri Samawa Mandiri Diduga Menipu  

    Madiun (beritajatim.com) – Pemkab Madiun bisa dibilang kecolongan dengan adanya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Putri Samawa Mandiri. Perusahaan tersebut dilaporkan menipu sejumlah warga Madiun dan sekitarnya.

    Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kabupaten Madiun tak dapat berbuat banyak ketika tahu ada puluhan korban terkait kasus dugaan penipuan. 

    Kadisnakerperin Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi, mengaku sudah mendatangi kantor cabang PJTKI PT Putri Samawa Mandiri di Jalan Raya Madiun-Ponorogo, Desa Purworejo, Kecamatan Geger. Namun, tak ada aktivitas. Pemilik ruko mengatakan kantor itu sepi sejak setahun lalu. 

    Imam juga bakal berkomunikasi dengan Disnaker Provinsi Jatim dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  pusat. Menurutnya, apabila ada P3MI yang terlibat, nantinya akan diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.

    Pihaknya juga bakal melakukan penelusuran guna memastikan tidak ada oknum yang terlibat, dengan mengatasnamakan PJTKI atau P3MI.

    “Kalau hanya oknum yang mengatasnamakan salah satu PJTKI, maka kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian. Apalagi ini menyangkut wilayah di Kabupaten Madiun. Sehingga menjadi tanggung jawab kami,” jelasnya.

    Sepanjang catatannya, rata-rata pekerja migran diberangkatkan ke negara Asia seperti Taiwan dan Hongkong. Jarang yang memberangkatkan ke negara Eropa.

    “Kalaupun ada hanya beberapa, seperti di Polandia dan Italia masing-masing satu orang. Kebanyakan ke Taiwan dan Hongkong. Berdasarkan catatan Disnakerperin Kabupaten Madiun, belum ada yang mengajukan untuk bekerja di Inggris,” papar Imam.

    Disamping itu Imam juga menyampaikan, kewenangan  terhadap PJTKI atau P3MI hanya sebatas verifikasi perjanjian penempatan, sebelum calon TKI berangkat ke luar negeri, kemudian diinput dalam aplikasi siap kerja. 

    “Verifikasi perjanjian penempatan itu sangat penting dan menjadi syarat mutlak sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Tanpa adanya berkas tersebut, tak bisa berangkat. Kadang-kadang masyarakat tidak paham mengenai hal itu, sehingga dimanfaatkan oleh sebagian oknum,” pungkas Imam.

    Terpisah, pemerintah Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, baru mengetahui PJTKI PT Putri Samawa Mandiri  dari pemberitaan sejumlah media soal beberapa korban yang melapor ke polisi. 

    Kepala Desa Purworejo Riyadi, mengaku sudah mendatangi tempat yang digunakan PT Putri Samawa Mandiri, sebagai kantor operasional di Jalan Raya Madiun-Ponorogo.

    “Tidak pernah ada konfirmasi dengan pemdes. Kami juga tidak tahu, begitu juga dengan masyarakat desa setempat. Itu kan ngontrak di ruko itu pada 2022. Sudah saya panggil pemilik kontrakan dan membenarkan kalau dulu dikontrak oleh PJTKI tersebut. Tapi sudah pindah setahun lebih,” kata Riyadi, Jumat (26/4/2024) .

    Kata pemilik kontrakan, memang benar, perusahaan itu merekrut calon pekerja migran dan memberangkatkan ke Hongkong, Taiwan, dan Malaysia. 

    “Kalau memberangkatkan TKI ke Inggris. Terus terang kami tidak tahu soal itu. Kemarin juga sudah saya hubungi perwakilan perusahaan tetapi tidak ada respon. Mungkin promosi mereka dari mulut ke mulut. Kalau sekarang bangunan itu ditempati perusahaan PJTKI dengan nama yang berbeda,” pungkasnya. [fiq/but]

  • Pj Wali Kota Mojokerto Ungkap Peran Penting Perempuan dalam Pembangunan

    Pj Wali Kota Mojokerto Ungkap Peran Penting Perempuan dalam Pembangunan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menyebut perempuan dan pembangunan merupakan hal yang tidak dipisahkan dan di Indonesia peran perempuan tidak bisa diremehkan. Perempuan pemimpin dalam pemerintahan.

    Seperti Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI, Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur dan Ika Puspitasari menjadi Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto. Hal tersebut disampaikan saat hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) ke 45.

    “Perempuan adalah garda terdepan untuk penciptaan peradaban generasi bagi bangsa ini. Kalau mau menciptakan sebuah peradaban baru maka yang harus dididik pertama adalah ibu bukan bapak,” ungkapnya di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kota Mojokerto, Jumat (26/4/2024).

    Masih kata Mas Pj (sapaan akrab, red), di masa yang akan datang tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat sangat luar biasa dan ada istilah Megatrend 2045. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, kunci untuk mengahadapi tantangan ini adalah investasi sumber daya manusia.

    “Saat ini, ada sebuah PR besar yang harus dihadapi bersama-sama. Salah satunya adalah menghadapi generasi saat ini yang luar biasa pintar dalam menguasai teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, namun etikanya mulai berangsur-angsur turun,” katanya.

    Setidaknya ada empat poin yang harus disiapkan yakni investasi Sumber Daya Manusia (SDM), kedua masyarakat atau lingkungan, ketiga sekolah dan empat adalah seluruh stakeholder harus bersinergi. Dalam mempersiapkan investasi SDM, Mas Pj berharap GOW Kota Mojokerto mampu memberikan kontribusinya.

    “Ini PR bersama, bersama GOW Kota Mojokerto pasti akan bisa berkontribusi yang luar biasa untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua GOW Kota Mojokerto, Dewi Ratna Wati Gaguk menyatakan, GOW siap bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk meningkatkan kapasitas anggota sehingga lebih berdaya dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi dan kepedulian sosial.

    “GOW Kota Mojokerto ini merupakan gabungan dari 30 organisasi wanita yang ada di Kota Mojokerto, tentu kami siap bersinergi bersama pemerintah Kota Mojokerto dalam berbagai bidang,” tegasnya.

    Dalam rangka peringatan HUT ke-45 kali ini, GOW Kota Mojokerto juga menggelar donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah menipisnya stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto. [tin/but]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Selain merekomendasi urusan ekonomi, kemiskinan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, DPRD Jember juga merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Undang-Undang Desa, pelaksanaan dana desa, terutama dalam peningkatan linerja badan usaha milik desa (BUMDes). Pemerintah desa juga perlu dilibatkan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa.

    “Pemerintah Kabupaten Jember diminta mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi, baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa, serta mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” kata Mufid.

    Dalam sektor transportasi publik,. DPRD Jember mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan program yang jelas dan terukur dalam tata kelola transportasi publik yang ramah. “Prasarana perhubungan termasuk terminal, halte, dan bandara harus dooptimalkan.” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan DPRD untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). “Lakukan moratorium pembangunan aplikasi, dengan lebih mengutamakan peningkatan pemanfaatan aplikasi yang sudah beroperasi, untuk mendukung pelayanan serta konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, sebagaimana arahan Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya mendorong pemberdayaan dan kelembagaan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), terutama di desa, serta mendorong keterbukaan Informasi public dengan membentuk Komisi Informasi Publik di daerah,” kata Mufid.

    DPRD Jember merekomendasikan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi, melalui dua hal. “Pertama, peningkatan capaian target legalitas, dan, kedua, peningkatan kemampuan untuk naik kelas, serta mendorong pasar UMKM menuju UMKM mendunia yang bisa melakukan ekspor,” jelas Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember juga diminta menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai rumusan strategi pemajuan kebudayaan. “PPKD juga menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi salah satu acuan kerangka baru Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang,” kata Mufid.

    “Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” kata Mufid. [wir]

  • 16 Rumah dan 1 Sekolah di Bangilan Tuban Terdampak Banjir

    16 Rumah dan 1 Sekolah di Bangilan Tuban Terdampak Banjir

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban mencatat 16 rumah dan satu sekolah di Dusun Banjarwaru, Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban terdampak banjir usai hujan deras yang mengguyur pada Minggu (21/4/2024) siang.

    Kalaksa BPBD Tuban, Sudarmaji mengatakan, hujan deras mengguyur sejak pukul 13.00 WIB hingga berjam-jam kemudian. Kemudian, datang air dari dataran tinggi Perhutani menuju Desa Banjarworo sehingga terjadi banjir.

    “Akibat dari luberan air tersebut, beberapa jalan poros desa dan rumah warga sepanjang 400 meter tergenang,” ucap Sudarmaji. Senin (22/4/2024).

    Adapun tinggi air sekitar 30 cm sampai 50 cm dan sebagian lahan pertanian rusak akibat banjir tersebut. Termasuk lingkungan sekolah dan fasilitas umum seperti masjid ikut terendam.

    “Jadi selain faktor hujan deras juga kiriman air dari dataran tinggi dari hutan perhutani desa Banjaworo dan desa Kumpulrejo,” kata Sudarmaji.

    Tak hanya itu, masih kata Sudarmaji, indikasi penyebab banjir adalah saluran air yang terlalu kecil sehingga saluran tidak bisa menampung debit air yang besar, sehingga terjadilah banjir bandang yang terdampak ke rumah warga dan beberapa fasilitas umum.

    “Alhamdulilah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” bebernya.

    Kemudian, ada 16 rumah warga yang dilaporkan mengalami dampak banjir ialah rumah milik Mashuri, Eliyanti, Samingun, Sajimin, Nurmaji, Budi, Hanik Lumintu, M Firdaus, Kanti Rahayu, Sumini, Coyo, Katimah, Solikin, Yauma, Muhaimin.

    Sedangkan, untuk SDN 2 Banjarworo juga dilaporkan terendam banjir serta jalan paving sepanjang 5 meter juga dilaporkan rusak akibat banjir.

    “Kalau untuk lahan pertanian tanaman jagung mengalami kerusakan kurang lebih setengah hektare,” imbuhnya.

    Sementara itu, sejak semalam tim BPBD dibantu warga setempat membersihkan area fasilitas umum seperti sekolahan agar bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

    “Sampai hari ini alhamdulilah air sudah surut, jalan poros desa sudah dapat di lewati dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujarnya.

    Termasuk, sampai hari ini proses pembersihan masih terus dilakukan, kata Sudarmaji ada tim TRC BPBD Tuban yang masih berada di lokasi untuk pembersihan sekolahan SDN 2 Desa Banjarworo dengan dibantu oleh TNI, Polri, PMI, perangkat Kecamatan dan perangkat desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan.

    “Hari ini juga kami kirimkan bantuan sembako kepada korban yang terdampak banjir,” pungkasnya. [ayu/beq]

  • Target 100 Kantong Darah, Polres Mojokerto Hanya Penuhi 86 Kantong Darah

    Target 100 Kantong Darah, Polres Mojokerto Hanya Penuhi 86 Kantong Darah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto menggelar bakti kesehatan donor darah yang dikemas dalam Jumat Curhat. Donor darah yang digelar di Gedung Serbaguna Sarja Arya Kencana Polres Mojokerto ini menyikapi stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD), Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto yang menipis pasca Lebaran.

    Dari target 100 kantong, hanya 86 kantong yang berhasil diperoleh dari anggota Polres Mojokerto dan jajaran menyusul sebanyak 45 anggota ditolak petugas lantaran usai minum obat, kadar hemoglobin (HB) tinggi dan lain-lain. Sehingga petugas tidak memperbolehkan melakukan donor darah.

    Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi jika stok darah di UTD PMI Kabupaten Mojokerto menipis. “Kalau target, saya menargetkan hari ini bisa tercapai minimal 100 kantong. Karena stok terbatas pasca Lebaran,” ungkapnya, Jumat (19/4/2024).

    Masih kata Kapolres, pasca Lebaran banyak kasus DB sehingga masyarakat banyak membutuhkan stok darah. Dalam kegiatan tersebut, lanjut Kapolres, tidak hanya anggota Polres Mojokerto namun dari anggota polsek jajaran. Kapolres menjelaskan, anggota yang akan donor darah mengikuti screening kesehatan terlebih dahulu.

    “Alhamdulilah dari teman-teman polsek juga ada tapi tahapan harus dilalui, harus di creening terlebih dahulu. Bagaimana HB-nya? Bagaimana golongan darah-nya? Namun yang paling penting bagaimana kondisi kesehatannya. Namanya kegiatan sosial tidak diwajibkan tapi Polres Mojokerto memberikan yang terbaik,” katanya.

    Kapolres menjelaskan, donor darah tersebut digelar lantaran kebutuhan mendesak dari UTD PMI Kabupaten Mojokerto. Namun kedepan Polres Mojokerto akan menggelar donor darah setiap tiga bulan sekali dengan menggandeng stocholder terkait yang diharapkan bisa bermanfaat.

    Sekedar diketahui, stok darah di UTD PMI Kabupaten Mojokerto semakin menipis sejak hari Rabu (17/4/2024) kemarin. Per tanggal 19 April 2024, golongan darah A sebanyak 25 kantong, golongan B sebanyak 39 kantong, golongan AB sebanyak 8 kantong dan golongan O sebanyak 13 kantong. [tin/but]

  • Lapas Lamongan Bersama PMI Gelar Donor Darah

    Lapas Lamongan Bersama PMI Gelar Donor Darah

    Lamongan (beritajatim.com) – Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIB Lamongan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur menggelar donor darah di momen peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-60 tahun 2024.

    Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Lapas Lamongan dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lamongan, yang bertempat di Gedung PMI Kabupaten Lamongan, Kamis (18/4/2024).

    Turut hadir secara langsung Kepala Lapas (Kalapas) Lamongan dan seluruh pegawai beserta jajaran PIPAS Lapas Lamongan yang sebelumnya telah lolos mengikuti rangkaian kegiatan pratest donor darah.

    Kalapas Kelas IIB Lamongan, Mahrus menyampaikan bahwa donor darah ini merupakan kegiatan yang terbuka untuk partisipasi dari semua keluarga Lapas Lamongan, baik staf maupun anggota Regu Pengamanan dan jajaran PIPAS Lapas Lamongan.

    “Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk komitmen, dedikasi dan kontribusi Lapas Lamongan dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke 60 pada tahun ini,” ungkap Mahrus.

    Mahrus juga menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya sebagai simbol dari komitmen Lapas Lamongan dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah.

    “Ini adalah salah satu cara Lapas Lamongan untuk menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak positif kepada masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan,” terang Mahrus.

    Lebih lanjut, Mahrus berharap, kegiatan tersebut dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk menjadi sukarelawan donor darah. Sehingga dapat membantu dan menjaga ketersediaan pasokan darah yang sangat dibutuhkan di fasilitas kesehatan.

    Tak hanya itu, Kalapas juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Lapas dan PMI yang berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan sosial itu.

    “Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan kantong darah dan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan transfusi darah, serta menjadi ladang amal bagi yang mendonorkan darah,” harapnya. [riq/suf]

  • Pohon Tumbang Timpa Warung di Telaga Sarangan 

    Pohon Tumbang Timpa Warung di Telaga Sarangan 

    Magetan (beritajatim.com) – Pohon tumbang menimpa warung di area wisata Telaga Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, pada Sabtu (13/4/2024) sekitar pukul 19.04 WIB.

    Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon anggrung dengan diameter sekitar 110 cm tumbang dan menutup 100% jalan di area wisata Telaga Sarangan. Pohon tumbang juga menimpa warung milik Maidi, warga Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan.

    “Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerusakan pada warung dengan perkiraan nilai kerusakan sekitar Rp 1 juta. Pohon tumbang juga mengganggu mobilitas wisatawan di area Telaga Sarangan,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan Eka Wahyudi.

    Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Magetan, TNI, Polri, Perhutani, PMI, PLN, Perangkat Kelurahan Sarangan, Hanom Hancala, Lifeguard, dan masyarakat segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Pohon tumbang telah dievakuasi menggunakan chainsaw dan arus wisata kembali normal pada pukul 20.50 WIB.

    BPBD Kabupaten Magetan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap dampak cuaca ekstrim saat peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Jika terjadi kejadian serupa atau bencana lainnya, masyarakat dapat menghubungi nomor pelayanan BPBD Kabupaten Magetan. [fiq/but]

     

     

     

  • Jasad Bayi Ditemukan di Sungai Marmoyo Mojokerto

    Jasad Bayi Ditemukan di Sungai Marmoyo Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Warga Dusun Bolorejo, Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan jasad bayi, Sabtu (6/4/2024). Jasad bayi tersebut ditemukan warga saat mengambil daun di sekitar Sungai Marmoyo.

    Jasad bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan di aliran Sungai Marmoyo sekitar pukul 15.30 WIB. Saat pertama kali ditemukan kondisi jasad bayi sudah berwarna kebiruan dan hitam. Warga langsung melaporkan ke pihak Polsek Kemlagi dan petugas langsung datang ke lokasi.

    Petugas bersama Tim Inavis melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah melakukan olah TKP, petugas bersama relawan dan PMI mengevakuasi jasad bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ke ruang jenazah ke RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk diautopsi.

    Kapolsek Kemlagi, AKP Sugeng Budi Santoso mengatakan, jasad bayi tersebut pertama kali ditemukan warga saat hendak mengambil daun untuk dijadikan sayuran di sekitar TKP. Saat melintas di jembatan Sungai Marmoyo, warga tersebut melihat sosok jasad bayi tersangkut tumpukan batang bambu.

    “Jasad bayi tersebut tersangkut tumpukan batang bambu, kondisinya tidak mengenakan telanjang. Saat ditemukan, kondisinya masih ada tali pusar menempel di tubuh bayi. Perkiraan meninggal 1-2 hari karena masih lengkap dengan tali pusarnya,” ungkapnya.

    Pihaknya belum bisa memastikan penyebab dari kematian bayi tersebut mengingat Sungai Marmoyo sangat panjang mulai dari Jombang. Pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi yang melihat pertama kali jasad bayi tersebut.

    “Kami akan menyelidiki dengan mengecek desa-desa di sekitar Sungai Marmoyo mungkin ada keluarga yang meninggal. Selain itu kami akan mengecek ke bidan desa,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Imigrasi Bandung Bentuk Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan TPPM

    Imigrasi Bandung Bentuk Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan TPPM

    Bandung (beritajatim.com)- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berfokus pada pembentukan Desa Binaan Imigrasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

    “Kerja sama dengan BP3MI Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang membantu memetakan daerah rawan TPPO dan TPPM,” ungkap Agung Pramono, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

    Berdasarkan data dan informasi, Desa Cicadas di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi.

    Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait melalui forum WhatsApp Grup Desa Binaan Imigrasi.

    Informasi yang disampaikan meliputi kasus penjualan ginjal, PMI Nonprosedural, perdagangan orang, penipuan judi online, tata cara memperoleh paspor, berpergian ke luar negeri, pernikahan kontrak, hak dan kewajiban WNI di luar negeri, serta isu-isu terkini terkait TPPO dan TPPM.

    “Desa Binaan Imigrasi adalah kolaborasi antara Kantor Imigrasi dan perangkat desa untuk memperluas jangkauan informasi keimigrasian, khususnya bagi masyarakat yang sulit menjangkau kantor imigrasi,” jelas Agung.

    Akses informasi ini melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi dan menghadirkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).

    Agung menegaskan bahwa TPPO dan TPPM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Modus TPPO dan TPPM di Indonesia termasuk penyalahgunaan dokumen perjalanan, pemanfaatan celah perbatasan, dan eksploitasi seksual.

    “Potensi TPPO dan TPPM dapat diminimalisasi dengan memastikan penerbitan paspor sesuai ketentuan, pengawasan jalur pergerakan legal dan ilegal, pemeriksaan keberangkatan sesuai aturan, dan kerja sama dengan BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja,” pungkas Agung.(ted)