Xcloud.id

NGO: PMI

  • Manufaktur Masih Kontraksi, Kemenperin Lempar Bola Panas Lagi ke Mendag

    Manufaktur Masih Kontraksi, Kemenperin Lempar Bola Panas Lagi ke Mendag

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut kontraksi manufaktur dalam 4 bulan terakhir menjadi bukti konkret bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor membebani industri dalam negeri. 

    Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur RI pada Oktober 2024 masih berada di level kontraksi yaitu 49,2. Laporan dari S&P Global mengungkap penyebabnya yakni output dan pesanan baru yang terus turun.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selama tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendukung industri manufaktur, termasuk dalam melindungi pasar, maka kontraksi akan terus terjadi. 

    “Jadi, kami mempertanyakan pernyataan menteri perdagangan bahwa Permendag No. 8/2024 bertujuan melindungi industri dalam negeri, terutama industri tekstil. Fakta yang terjadi justru sebaliknya,” kata Febri dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024). 

    Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024 yang selama ini menjadi penyebab pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk jadi impor. 

    Sebab, Permendag No. 8/2024 menghilangkan aturan penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian. Akibatnya, semua tekstil dan produk tekstil (TPT), terutama produk jadi, dibukakan pintu impor seluas-luasnya oleh kebijakan tersebut. 

    Padahal, dari 518 kode HS kelompok komoditas yang direlaksasi impornya dalam kebijakan tersebut, hampir sebagian besar, yakni 88,42% atau 458 komoditas, merupakan kode HS barang jadi yang sudah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri. 

    “Berlakunya Permendag No. 8/2024 telah membuka pintu seluas-luasnya bagi produk jadi impor dan telah membanjiri pasar Indonesia,” imbuhnya. 

    Dia pun menegaskan untuk melindungi industri nasional, Kemenperin tak bisa bertindak sendirian. Kebijakan kementerian/lembaga lain sangat menentukan kinerja manufaktur.

    Kemenperin meminta pada kementerian/lembaga lain untuk menurunkan ego sektoral masing-masing dalam rangka melindungi industri manufaktur dalam negeri. 

    “Kemenperin sudah meng-exercise semua tugas pokok dan fungsi kami sebagai pembina industri demi mendongkrak pertumbuhan industri, guna mencapai pertumbuhan ekonomi 7%-8%,” tuturnya. 

    Untuk itu, dia berharap agar k/l yang memiliki kebijakan terkait sektor manufaktur bisa bersinergi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan sektor industri. 

    Salah satu kebijakan dari k/k lain yang juga dibutuhkan dan mendesak saat ini oleh Kemenperin dan industri adalah pemberlakuan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) pakaian jadi. Sebelumnya, Kemenperin sudah mengusulkan BMTP pakaian jadi dan dibahas di Bandung beberapa waktu lalu.

    “Namun kementerian/lembaga terkait masih menolak usulan tersebut. Sektor industri benar-benar membutuhkan perlindungan pada pasar produk jadi atau produk hilir sehingga perlu segera ada tindakan nyata agar industri manufaktur bisa bertahan,” pungkasnya.

  • Kemenperin kembali sebut produk impor buat PMI manufaktur kontraksi

    Kemenperin kembali sebut produk impor buat PMI manufaktur kontraksi

    PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkrit dampak dari Permendag 8/2024Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur yang pada Oktober tetap kontraksi di angka 49,2 poin, masih dikarenakan masifnya produk barang jadi impor yang masuk ke pasar domestik.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Jumat mengatakan PMI manufaktur bulan Oktober dipengaruhi oleh sedikit penurunan pada hasil (output) dan pesanan baru, sehingga memperpanjang periode kontraksi yang telah berlangsung selama empat bulan sejak Juli 2024.

    Disampaikan Febri, selama belum ada kebijakan yang signifikan untuk mendukung sektor manufaktur dan melindungi pasar dalam negeri, seperti merevisi aturan perdagangan untuk membatasi produk impor, maka PMI manufaktur Indonesia bakal terus mengalami kontraksi.

    “PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkrit dampak dari Permendag 8/2024,” kata Febri.

    Ia mengatakan, pemberlakuan beleid ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja manufaktur, karena pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk jadi impor, mengingat aturan ini menghapus penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk produk pakaian jadi.

    Selanjutnya, ia menjelaskan dari 518 kode HS kelompok komoditas yang direlaksasi impornya hampir sebagian besar, yakni 88,42 persen atau 458 komoditas, merupakan kode HS barang jadi yang sudah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

    Ia kembali menegaskan bahwa Kemenperin tidak bisa bertindak sendiri dalam menjaga iklim yang kondusif bagi industri dalam negeri agar terus tumbuh dan menjadi tulang punggung untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7–8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mengharapkan agar kementerian lembaga yang memiliki kebijakan terkait sektor manufaktur bisa bersinergi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan sektor industri,” katanya.

    Baca juga: Pemerintah evaluasi kebijakan usai PMI manufaktur kontraksi beruntun
    Baca juga: Kus rupiah melemah di tengah kontraksi PMI manufaktur Indonesia

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Alasan PMI Manufaktur Ambruk: Daya Beli Warga RI Lemah

    Alasan PMI Manufaktur Ambruk: Daya Beli Warga RI Lemah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menyatakan akan kembali fokus menyehatkan konsumsi atau daya beli masyarakat untuk menghadapi terus ambruknya angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang baru dirilis S&P Global hari ini, Jumat (1/11/2024).

    Rilis terbaru indeks yang menjadi indikator gambaran kondisi bisnis di sektor manufaktur suatu negara itu per Oktober 2024 sebesar 49,2 atau kembali terkontraksi karena di bawah angka 50. PMI Manufaktur Indonesia sudah kontraksi selama empat bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), dan Oktober (49,2).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebetulnya kondisi kontraksi indeks PMI Manufaktur itu tidak hanya dialami Indonesia, namun terjadi juga di berbagai negara ASEAN.

    “Berbagai negara masih kontraksi di sektor manufaktur termasuk di ASEAN. Hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Khusus Indonesia, Airlangga mengatakan merosotnya angka indeks manufaktur itu masih disebabkan oleh pelemahan tingkat konsumsi di dalam negeri. Maka, fokus ke depan pemerintah adalah memperbaiki konsumsi mereka.

    “Tentu kita akan melihat kalau bagi kita di Indonesia kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga. Nah tentu kita berharap ini bisa recover, kalau konsumsinya recover kita juga berharap industri-nya juga bisa akan terdorong,” ungkap Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, S&P menjelaskan manufaktur Indonesia mengalami penurunan marginal dan tidak berubah angkanya karena melemahnya output, pesanan baru, dan tambahan lapangan pekerjaan. Kondisi ini mencerminkan lesunya pasar manufaktur serta tenaga kerja.

    Tumpukan pekerjaan berkurang karena beban perusahaan dalam produksi berkurang menyusul berkurangnya pesanan. Stok barang pun jadi meningkat selama empat bulan beruntun. Yang mengkhawatirkan, keyakinan terhadap prospek ekonomi ke depan juga turun ke level terendah dalam empat bulan.

    “Manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang lesu pada Oktober, dengan produksi, pesanan baru, dan lapangan pekerjaan semuanya mengalami penurunan marginal sejak September,” tutur Paul Smith, Direktur Ekonomi di S&P Global Market Intelligence, dalam website resminya.

    Begitu pula dengan negara di ASEAN yang mayoritas masih berada di teritori kontraksi (angka PMI Manufaktur kurang dari 50). Contohnya di Myanmar dengan PMI Manufaktur berada di angka 48,4 pada Oktober 2024 dengan penurunan pesanan baru dan output yang mereda sejak September.

    Malaysia juga berada di kategori kontraksi dengan angka PMI Manufaktur sebesar 49,5 atau tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun Thailand belum masuk ke zona kontraksi karena level PMI Manufaktrunya 50, turun tipis dari sebelumnya 50,4. Hanya Vietnam yang di level 51,2 dari sebelumnya 47,3.

    (arj/mij)

  • Menteri PANRB-Menaker bahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan

    Menteri PANRB-Menaker bahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan

    Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas penguatan kebijakan di lingkup ketenagakerjaan.

    Saat ini, pemerintah sedang fokus pada pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih.

    “Kita mendiskusikan bagaimana penguatan-penguatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan untuk disesuaikan dengan AstaCita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan itu turut dibahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk melakukan penguatan terhadap penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI).

    Pembentukan Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI itu diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pelindungan PMI secara end to end.

    Menurut dia, hal tersebut berdampak pada penataan fungsi penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri kepada Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI.

    Rini mengatakan Kementerian PANRB siap mendukung penguatan tata kelola kelembagaan di Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan arahan dari Presiden tersebut.

    “Tentunya tugas Kementerian PANRB membantu Pak Menteri Ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan arahan-arahan dari Bapak Presiden, dan membantu Bapak Menaker untuk bisa menyelesaikan strategi yang sudah disampaikan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan aspirasi dan apresiasi kepada Kementerian PANRB. Ia berharap dari hasil diskusi tersebut didapatkan pemahaman yang sejalan khususnya terkait transformasi organisasi.

    “Kami berterima kasih sekali kepada Ibu Menteri. Seperti yang disampaikan, kami mendiskusikan arahan dari Pak Presiden terkait dengan Astacita, kita punya misi punya program strategis dan kita pastikan bahwa terkait tentang transformasi organisasi, reformasi organisasi, dan seterusnya itu kita inline dengan apa yang disiapkan oleh Kementerian PANRB, dan hasil diskusi Alhamdulillah kita memiliki kesatuan pemahaman bagaimana organisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan,” pungkas Yassierli.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto; Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengendara Mobil Mabuk Miras Tabrak Warung di Surabaya, 2 Orang Meninggal Dunia

    Pengendara Mobil Mabuk Miras Tabrak Warung di Surabaya, 2 Orang Meninggal Dunia

    Liputan6.com, Surabaya – Pemuda inisial A (18) warga asal Sendang Mahar, Sumenep, mengemudi mobil Innova dengan nomor polisi W 1168 CQ, menabrak sebuah mobil Honda Jazz yang sedang parkir dan warung di Jalan Kedung Doro Surabaya, sekitar pukul 04.08 WIB, dini hari tadi, Jumat (1/11/2024).

    “Berdasarkan keterangan yang didapat, pengemudi mobil Innova sedang dalam pengaruh minuman keras,” ujar salah satu petugas call center 112 kedaruratan Kota Surabaya, Aprilia, Jumat (1/11/2024).

    Aprilia mengungkapkan, akibat kecelakaan itu, dua perempuan yaitu EN (27) dan T (27) yang berada di mobil Honda Jazz mengalami luka sobek pada kepala bagian belakang.

    “Sedangkan pemilik warung inisial U, usia 34 tahun selamat dari kejadian ini. Namum, dua orang pengunjung, seorang laki-laki dan perempuan yang sedang makan di warung itu meninggal dunia,” ucapnya.

    Aprilia mengatakan, empat orang korban sudah dapat pengecekan awal oleh tim TGC Utara, PMI dan TRC BPBD Kota Surabaya.

    “Setelah dilakukan pengecekan dan penanganan oleh TGC UTARA dan PMI, dua korban dinyatakan meninggal dunia dan dua korban hanya penanganan dilokasi,” ujarnya.

    Aprilia menyebut, dua korban meninggal dunia peristiwa mobil tabrak warung itu langsung dievakuasi dan dibawah ke RSUD dr Soetomo Surabaya, menggunakan ambulan PMI.

    “Unit kendaraan sudah diamankan dan peristiwa ini juga ditangani oleh jajaran kepolisian,” ucapnya.

     

  • IHSG ditutup melemah ikuti bursa kawasan Asia

    IHSG ditutup melemah ikuti bursa kawasan Asia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup melemah ikuti bursa kawasan Asia
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (30/10) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia.

    IHSG ditutup melemah 36,75 poin atau 0,48 persen ke posisi 7.569,85. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,43 poin atau 0,58 persen ke posisi 924,63.

    “IHSG dan bursa regional Asia melemah di saat pelaku pasar lebih berhati-hati jelang rilis data manufaktur China dan serangkaian rilis data ekonomi utama Amerika Serikat (AS) pekan ini, serta antisipasi pemilihan presiden AS dan keputusan suku bunga The Fed,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

    Dari China, pelaku pasar fokus terhadap penantian rilis Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur untuk menilai dampak dari langkah-langkah stimulus terkini.

    Dari mancanegara, pelaku pasar masih terbebani potensi ancaman tarif dagang apabila dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS menghasilkan kemenangan besar bagi partai Republik.

    Kekhawatiran pasar tersebut merujuk hasil survei popular vote, capres Demokrat Kamala Harris yang unggul tipis dari capres Republik Donald Trump.

    Pelaku pasar juga bersiap terhadap data indikator ekonomi penting yang dapat mempengaruhi kebijakan The Fed, yang mana Gross Domestic Product (GDP) kuartal III-2024 AS akan dirilis hari ini, diikuti oleh laporan Personal Consumption Expenditures (PCE) pada Kamis (30/10), serta data penggajian nonpertanian pada hari Jumat (01/11) waktu AS

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tiga sektor meningkat dengan sektor transportasi & logistik paling tinggi yaitu 0,28 persen, diikuti sektor energi dan sektor barang kesehatan yang masing- masing naik sebesar 0,27 persen dan 0,10 persen.

    Sedangkan delapan sektor terkoreksi dimana sektor teknologi turun paling dalam yaitu minus 1,56 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen primer dan sektor keuangan yang masing-masing minus sebesar 1,20 persen dan minus 0,49 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu GPSO, MPPA, SONA, INOV, dan MPOW. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BBRI, BBCA, BMRI, BRMS dan TLKM.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.267.930 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan 18,49 miliar lembar saham senilai Rp11,80 triliun. Sebanyak 234 saham naik, 354 saham menurun, dan 191 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 394,30 poin atau 1,01 persen ke 39.298,00, indeks Hang Seng melemah 320,50 poin atau 1,55 persen ke 20.380,64, indeks Shanghai melemah 20,16 poin atau 0,61 persen ke 3.266,23, dan Indeks Straits Times melemah 31,48 poin atau 0,88 persen ke 3.558,87.

    Sumber : Antara

  • Menteri Karding Sebut Perusahaan yang Sehat Miliki Karyawan Solid dan Loyalitas Tinggi

    Menteri Karding Sebut Perusahaan yang Sehat Miliki Karyawan Solid dan Loyalitas Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan, perusahaan yang sehat adalah yang memiliki karyawan loyal dan solid.

    “Loyalitas sangat penting. Jadi, perusahaan sehat adalah yang punya (karyawan) loyalitas dan solid,” kata Abdul Kadir Karding dalam acara di Hotel Rafles, Jakarta, Rabu (31/10/2024) malam.  

    Abdul Kadir mengatakan perusahaan di Indonesia wajib menaikkan kemampuan karyawan agar bisa berkompetisi di level global. “Perusahaan masa kini, perlu berkompetisi dengan baik dan terus menaikkan keterampilan dan kompetensi karyawannya,” kata dia.

    Menteri Abdul Kadir juga menekankan perlunya pencegahan eksploitasi pekerja migran Indonesia(PMI). “Nilai devisa pekerja migran bisa capai Rp 227 triliun (setahun),” kata dia.

    Sayangnya, kata dia, masih banyak yang berangkat ke luar negeri berasal dari jalur nonprosedur atau ilegal. Mereka kurang memiliki keterampilan kerja dan kemampuan berbahasa sehari-hari di negara tujuannya, sehingga menjadi sasaran eksploitasi.

    “Nah, kalau kita bisa menaikkan keterampilan tenaga kerja tersebut, maka 50% persoalan eksploitasi bisa hilang. Hal inilah yang sangat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto,” kata Abdul Kadir.
     

  • DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    GELORA.CO – Sistem perekrutan pekerja migran di Indonesia terus menjadi sorotan. Pasalnya praktik mafia yang merugikan para calon pekerja migran kerap terjadi.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 31 Oktober 2024.

     

    Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi para pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi dan kurangnya dukungan perlindungan di negara-negara penempatan.

     

    “Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah satunya dan yang paling utama dari pekerja migran ini,” ujar Nurhadi. 

     

    Ia juga menyoroti terkait Perlindungan Jaminan Sosial atau program-program lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja migran Indonesia. 

    “Selanjutnya saya mau tanya udah berapa persen PMI yang ter-cover dalam layanan Perlindungan Jaminan Sosial atau Program di BPJS Ketenagakerjaan baik JHT, JK atau JKP? Kalau memang belum ada tolong secepatnya melakukan koordinasi dan kerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

     

    Diketahui, sumbangan pekerja migran untuk meningkatkan devisa negara sangat besar. Berdasarkan laporan Kepala BP2MI di tahun 2023 saja kontribusi pekerja migran meningkatkan devisa negara sebesar Rp159,6 Triliun. 

    Maka, ia meminta Kementerian PPMI membuat blueprint untuk mengukur hal apa saja yang akan dilakukan di lima tahun ke depan.

     

    Kemudian, melihat tingginya permintaan pekerjaan migran dan meningkatnya minat usia pekerja produktif untuk bekerja di luar negeri, politisi Partai Nasdem itu juga meminta untuk memperhatikan pelatihan vokasi terutama peningkatan keterampilan bahasa untuk calon pekerja migran.

    “Dan terakhir saya meminta untuk kementerian baru ini juga melakukan banyak kegiatan pelatihan vokasi ke calon pekerja migran. Kita secara kualitatif masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Padahal pekerja migran Indonesia terkenal lebih gesit dan terampil tapi karena kekurangan skill bahasa terkadang ini menjadi penilaian tertentu pihak penerima kerja,” pungkasnya.

  • Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menginginkan sekali-kali pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) digelar di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya hal itu akan menjadi pesan bahwa pemerintah yang merupakan simbol negara melindungi keberlangsungan PMI. Dia mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan kegiatan itu yang rencananya akan digelar pada November 2024.

    “Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga,” kata Karding setelah rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong agar para pejuang devisa-devisa diberi pelindungan oleh negara secara manusiawi.

    Selain soal seremoni pelepasan, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun program-program agar negara bisa hadir secara optimal bagi para PMI, salah satunya dengan membentuk tim gerak cepat.

    “Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, Indonesia sudah memiliki hubungan bilateral yang baik mengenai urusan PMI dengan sejumlah negara, yakni Taiwan, Hong Kong, hingga Korea. Menurutnya Kementerian PPMI juga perlu memperbaiki hubungan bilateral terkait PMI dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

    Walaupun urusan pendampingan hukum untuk PMI merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, dia pun memastikan bahwa Kementerian PPMI akan bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kepulangan seluruh PMI yang terdata maupun yang tidak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    GELORA.CO  – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang.

    Tampak hadir di Istana yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Selain itu, hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    Baca juga: Harga Minyak Dunia Melandai, Anjlok 5 Persen Pasca Iran Klaim Serangan Israel Seperti Kembang Api

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Harga BBM Diturunkan

    Pemerintah diminta menurunkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi di tengah penurunan harga minyak dunia dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Ekonom Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, penyesuaian harga BBM tidak hanya sekadar mencerminkan perubahan harga pasar, tetapi juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang menurun. 

    Selain itu, langkah ini dapat membantu sektor industri yang tertekan serta mengimbangi tekanan deflasi yang terus berlanjut.

    “Penurunan harga BBM secara langsung akan membantu memulihkan daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi industri untuk bertumbuh dalam kondisi permintaan yang lemah dan indeks PMI yang menunjukkan pelemahan,” papar Achmad dikutip Rabu (30/10/2024).

    Achmad menjelaskan, ada beberapa pertimbangan harga BBM di dalam negeri mesti diturunkan.

    Pertama, harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent. 

    Pada Oktober 2024, harga WTI sempat anjlok sebesar 6 persen dalam sehari, mencapai level terendah sejak awal bulan Oktober di kisaran USD67 per barel.

    “Penurunan harga ini disebabkan oleh lemahnya permintaan global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mulai mereda,” paparnya.

    Dengan adanya penurunan harga minyak global, kata Achmad, biaya pengadaan bahan bakar di dalam negeri juga ikut mengalami penurunan. Idealnya, penurunan ini tercermin pada harga jual BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di dalam negeri.

    Kedua, daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, terlihat dari angka deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. 

    Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak konsumen kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara harga BBM yang tetap tinggi memperburuk situasi.

    “Penurunan harga BBM akan langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, karena biaya transportasi dan logistik akan lebih rendah. Hal ini akan menstabilkan harga barang kebutuhan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

    Ketiga, harga BBM yang tinggi menciptakan beban biaya tambahan bagi sektor industri, terutama industri yang sangat bergantung pada bahan bakar, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur. 

    Achmad menyampaikan, dalam kondisi ekonomi global yang lemah dan permintaan yang menurun, sektor industri menghadapi tantangan besar untuk menjaga profitabilitas sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional.

    Penurunan harga BBM akan mengurangi beban operasional bagi perusahaan dan memberikan ruang bagi industri untuk beroperasi lebih efisien. 

    “Ini juga membantu menjaga harga produk lebih stabil dan menghindari pengurangan produksi atau PHK. Dengan harga BBM yang lebih rendah, sektor industri dapat lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutur Achmad.

    Keempat, deflasi yang berlanjut selama lima bulan berturut-turut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi saat ini. Penurunan harga ini disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen.

    Kondisi ini dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi, karena konsumen dan perusahaan akan menahan pengeluaran dan investasi mereka. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

    Kelima, indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia baru-baru ini menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan penurunan aktivitas di sektor manufaktur dan industri secara keseluruhan. Tren ini mengindikasikan pelemahan sektor industri yang cukup mengkhawatirkan.

    Indeks PMI yang lebih rendah menunjukkan bahwa sektor-sektor utama mengalami penurunan pesanan baru dan produksi. Dengan menurunkan harga BBM, pemerintah dapat memberikan stimulus bagi sektor industri.

    Penurunan harga BBM ini juga dapat membantu menjaga biaya produksi pada level yang lebih kompetitif. Sehingga sektor manufaktur dapat kembali bergairah dan berkontribusi positif bagi perekonomian.

    Keenam, harga BBM yang tinggi membuat ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi semakin besar. Dengan menurunkan harga BBM nonsubsidi, masyarakat dapat beralih ke BBM nonsubsidi dengan beban yang lebih ringan.

    Ketujuh, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, konsumsi domestik memiliki peran penting sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Kedelapan, penurunan harga BBM juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi pascapandemi. 

    Kesembilan, harga BBM yang lebih rendah akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah ini sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik yang ada,” ucapnya