Xcloud.id

NGO: PMI

  • Wacana Pencabutan Moratorium Jangan Karena Titipan

    Wacana Pencabutan Moratorium Jangan Karena Titipan

    Jakarta: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengemukakan wacana untuk kembali membuka pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah. Sejak 2015, pemerintah telah menerapkan moratorium atau penghentian sementara bagi pekerja Indonesia di sektor domestik, seperti pekerja rumah tangga, di kawasan Timur Tengah.

    Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menegaskan bahwa Menteri P2MI tidak memiliki kewenangan untuk mencabut moratorium yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

    “Beliau ini masih baru dalam dunia ketenagakerjaan migran. Meski memiliki kewenangan sebagai menteri, sejauh mana beliau memahami persoalan ini? Selain itu, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 juga belum direvisi, sehingga pencabutan moratorium ini masih berada dalam ranah Kemnaker,” ujar Aznil Tan dalam keterangannya, Kamis 14 November 2024.

    Baca juga: Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Bantu Kembalikan Ijazah PMI yang Ditahan Perusahaan

    Sebagai aktivis ketenagakerjaan ’98 yang fokus pada isu tenaga kerja dalam dan luar negeri, Aznil menduga ada kepentingan pihak tertentu di balik wacana pencabutan moratorium yang diusulkan oleh Menteri Karding.

    “Kami di NGO terkejut mengapa beliau begitu cepat melemparkan wacana pencabutan moratorium. Apakah ada titipan di balik rencana tersebut?” tanya Aznil Tan.

    Aznil menjelaskan bahwa Migrant Watch bersama masyarakat pencari kerja pernah menggelar aksi tiga hari di depan Istana untuk mendesak presiden mencabut moratorium. Meskipun pemerintah sudah membuka opsi pencabutan, hambatan masih terjadi dalam implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

    “Kami sepakat agar moratorium dicabut. Tahun lalu kami mengadakan aksi tiga hari untuk menuntut pencabutan moratorium ke Timur Tengah ini. Pemerintah sebenarnya sudah setuju, tetapi sampai sekarang belum terealisasi karena ada sistem SPSK. Sekarang ada perubahan di kementerian, sehingga butuh pendekatan baru untuk membukanya kembali,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Aznil mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dan waspada terhadap potensi pengaruh dari oknum di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

    “Kawasan Timur Tengah masih kental dengan budaya perbudakan. Di sisi lain, para oknum pelaku P3MI cenderung memiliki watak kartel dan monopoli yang dapat mengancam perlindungan bagi pekerja migran kita. Menteri harus memahami hal ini agar beliau jangan terpeleset,” pungkas Aznil.

    Jakarta: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengemukakan wacana untuk kembali membuka pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah. Sejak 2015, pemerintah telah menerapkan moratorium atau penghentian sementara bagi pekerja Indonesia di sektor domestik, seperti pekerja rumah tangga, di kawasan Timur Tengah.
     
    Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menegaskan bahwa Menteri P2MI tidak memiliki kewenangan untuk mencabut moratorium yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.
     
    “Beliau ini masih baru dalam dunia ketenagakerjaan migran. Meski memiliki kewenangan sebagai menteri, sejauh mana beliau memahami persoalan ini? Selain itu, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 juga belum direvisi, sehingga pencabutan moratorium ini masih berada dalam ranah Kemnaker,” ujar Aznil Tan dalam keterangannya, Kamis 14 November 2024.
    Baca juga: Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Bantu Kembalikan Ijazah PMI yang Ditahan Perusahaan
     
    Sebagai aktivis ketenagakerjaan ’98 yang fokus pada isu tenaga kerja dalam dan luar negeri, Aznil menduga ada kepentingan pihak tertentu di balik wacana pencabutan moratorium yang diusulkan oleh Menteri Karding.
     
    “Kami di NGO terkejut mengapa beliau begitu cepat melemparkan wacana pencabutan moratorium. Apakah ada titipan di balik rencana tersebut?” tanya Aznil Tan.
     
    Aznil menjelaskan bahwa Migrant Watch bersama masyarakat pencari kerja pernah menggelar aksi tiga hari di depan Istana untuk mendesak presiden mencabut moratorium. Meskipun pemerintah sudah membuka opsi pencabutan, hambatan masih terjadi dalam implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
     
    “Kami sepakat agar moratorium dicabut. Tahun lalu kami mengadakan aksi tiga hari untuk menuntut pencabutan moratorium ke Timur Tengah ini. Pemerintah sebenarnya sudah setuju, tetapi sampai sekarang belum terealisasi karena ada sistem SPSK. Sekarang ada perubahan di kementerian, sehingga butuh pendekatan baru untuk membukanya kembali,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, Aznil mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dan waspada terhadap potensi pengaruh dari oknum di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
     
    “Kawasan Timur Tengah masih kental dengan budaya perbudakan. Di sisi lain, para oknum pelaku P3MI cenderung memiliki watak kartel dan monopoli yang dapat mengancam perlindungan bagi pekerja migran kita. Menteri harus memahami hal ini agar beliau jangan terpeleset,” pungkas Aznil.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Turnamen Voli UIN Walisongo Tingkat SMA Berlangsung Seru, Inilah Para Juaranya – Espos.id

    Turnamen Voli UIN Walisongo Tingkat SMA Berlangsung Seru, Inilah Para Juaranya – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tim SMA NU Al-Ma’ruf Kudus meraih Juara 1 kategori Putra pada Turnamen Voli UIN Walisongo Semarang. (Istimewa)

    Esposin, SEMARANG – Turnamen Voli Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo mempertemukan 55 tim voli dari 44 sekolah SMA/MA/SMK Se-Jawa Tengah dan digelar sejak Selasa (12/11/2024) lalu di Gedung Serbaguna UIN Walisongo.

    SMA NU Al-Ma’ruf Kudus berhasil meraih Juara 1 kategori Putra setelah mengalahkan SMK NU Ma’arif Kudus di partai Final. Sedangkan SMAN 2 Kebumen Juara 1 Putri setelah mengalahkan MAN 2 Banjarnegara di final yang digelar Kamis (14/11/2024).

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    Perjalanan SMA NU Al-Ma’ruf Kudus dimulai dari babak penyisihan dengan mengalahkan SMK BTB Juwana Pati, mengalahkan SMK TKM Kebumen di Babak 16 besar, mengalahkan SMK Muhammadiyah Sumowono di babak perempat final, dan mengalahkan SMK Binawiyata Sragen di Babak Semifinal sebelum akhirnya memukul telak 3-0 SMK NU Ma’arif Kudus di final.

    Di lapangan lain, perjalanan SMAN 2 Kebumen dimulai dari babak penyisihan mengalahkan SMA Kesatrian 2 Semarang, mengalahkan SMK N 3 Kendal di babak 16 besar, mengalahkan SMA NU Al-Ma’ruf Kudus di babak perempat final, dan mengalahkan SMAN 2 Bae Kudus sebelum akhirnya mengalahkan MAN 2 Banjarnegara di final.

    Tim SMAN 2 Kebumen Juara 1 Putri pada Turnamen Voli UIN Walisongo Semarang. (Istimewa)

     

    Sebagai apresiasi para juara akan mendapatkan hadiah berupa piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp10 juta untuk juara 1, Rp7,5 juta untuk juara 2, dan Rp5 juta untuk juara 3.

    Sukendar, Ph.D sebagai perwakilan Wakil Dekan 3 dari FUHUM menegaskan para juara juga akan mendapatkan keistimewaan masuk UIN Walisongo tanpa tes, dan berkesempatan mendapatkan beasiswa.

    “Kalian para juara sangat hebat. Kami UIN Walisongo akan mengapresiasi dengan golden ticket, berupa masuk UIN Walisongo tanpa tes. Kalian juga bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa saat kuliah nanti,” tutur Sukendar seperti dikutip dari rilis.

    Sukendar juga berharap para atlet yang sudah sangat bertalenta ini dapat mengembangkan bakatnya hingga terus berprestasi. Tidak hanya di kancah regional, bahkan sampai nasional dan internasional. Penutupan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan foto bersama semua atlet.

     

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kementerian PPMI-Kemendikdasmen Sepakat Desain Kurikulum SMK agar Mudah Bekerja di Luar Negeri

    Kementerian PPMI-Kemendikdasmen Sepakat Desain Kurikulum SMK agar Mudah Bekerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sepakat mendesain kurikulum pendidikan untuk mempermudah pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) agar lebih mudah dapat bekerja di luar negeri.

    Kesepakatan tersebut terangkum dalam pembahasan dua menteri, yaitu Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Pertama, kita sepakat bekerja sama. Paling tidak dalam hal penyiapan tenaga kerja yang skill atau profesional untuk beberapa negara yang memang ada kaitannya,” kata Karding di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (14/11/2024).  

    Kedua, menurut Karding, terdapat banyak permintaan tenaga kerja dari berbagai negara, seperti di bidang hospitality dan tenaga kesehatan. Nantinya, berbagai permintaan tenaga kerja akan dicocokkan dengan sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria berdasarkan Kemendikdasmen.

    “Kejuruan-kejuruan yang dipilih untuk menyesuaikan job order yang ada sehingga langsung bisa diterima dengan baik di sana, tanpa harus berkali-kali pelatihan,” ujarnya.

    Ketiga, kata Karding, Kementerian PPMI juga meminta agar dilakukan pelatihan terhadap purna PMI yang telah kembali dari luar negeri.

    “Jadi, kami juga minta tolong, bukan hanya mau berangkat, kita minta pelatihan. Setelah pulang, purna PMI ini juga butuh pelatihan, butuh skill, supaya mereka tidak menganggur, supaya mereka ekonominya bisa tumbuh, keluarganya bisa terurus,” bebernya.

    Karding mengatakan kedua kementerian akan membentuk sebuat tim terkait kerja sama tersebut. “Kami sudah sepakat untuk membentuk tim dua kementerian untuk segera berjalan. Nanti kita cari pilot project mana dahulu, baru bisa disampaikan ke publik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama tersebut. Dia mengatakan akan mengkaji berbagai kemungkinan untuk mempermudah kesiapan para lulusan SMK agar bisa bekerja di luar negeri.

    “Mungkin kita akan decide, misalnya SMK-SMK tertentu yang dia tidak 3 tahun, tetapi bisa 4 tahun,” ucapnya.

    Mu’ti mengungkapkan, sebelum Kemendikbudristek dipecah dua, ada program di Ditjen Vokasi. Dalam program tersebut, SMK ada yang 4 dan 5 tahun sehingga para siswa bisa siap untuk bekerja.

    “Sekarang karena sudah ada perubahan dalam struktur kementerian. Jadi ya kami harus mencoba untuk mengeksplorasi, mencari pilot project untuk SMK-SMK tertentu. Bisa kita kembangkan menjadi institusi khusus yang memang lulusan itu siap untuk bekerja di luar negeri,” pungkas Mu’ti.

  • Bulan Dana PMI Jakbar capai 54 persen dari target Rp7 miliar

    Bulan Dana PMI Jakbar capai 54 persen dari target Rp7 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Penggalangan dana oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Barat melalui Bulan Dana PMI 2024 telah mencapai 54 persen dari target sebesar Rp7 miliar.

    Hingga pertengahan November ini, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, perusahaan serta instansi pemerintah di Jakarta Barat tersebut telah menghimpun donasi sebesar Rp4,3 miliar.

    Ketua PMI Kota Jakarta Barat, Beky Mardani di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat serta perusahaan di wilayah Jakarta terhadap kegiatan kemanusiaan PMI Jakbar.

    “Kami optimis mampu capai target sebelum akhir periode penggalangan dana pada 30 November mendatang,” ungkap Beky.

    Program Bulan Dana PMI 2024 di Jakarta Barat mengusung berbagai kegiatan seperti kunjungan ke perusahaan-perusahaan, menyediakan QRIS dan “drop box” di pusat perbelanjaan serta kampanye di sekolah dan komunitas.

    Baca juga: Targetkan 200 kantong, PMI gelar donor di Kantor Wali Kota Jakbar
    Baca juga: PMI Jakbar beri layanan kesehatan bagi korban kebakaran di Kapuk

    PMI Jakarta Barat (Jakbar) tak hanya mengajak masyarakat untuk berdonasi tetapi juga untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam berbagai program kemanusiaan.

    Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat yang juga Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2024 menyampaikan bahwa hasil penggalangan dana akan digunakan untuk mendanai berbagai program PMI.

    “Dana yang terkumpul nantinya untuk dukung kegiatan PMI dalam penanganan bencana, pelatihan pertolongan pertama, distribusi bantuan bagi penyintas kebakaran dan program sosial lainnya di Jakarta Barat,” tutur Hendra.

    Dengan terus melibatkan berbagai sektor, pihaknya bersama PMI Jakbar optimis mencapai dan bahkan melebihi target Rp7 miliar untuk memperkuat kegiatan kemanusiaan.

    Bulan Dana PMI ini akan berlangsung hingga 30 November 2024 dan masih terbuka bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sulit Capai 5,1% Meski Ada Momen Pilkada dan Nataru

    Ekonom Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sulit Capai 5,1% Meski Ada Momen Pilkada dan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,1% pada 2024 diproyeksikan akan sulit tercapai, meski pada akhir tahun terdapat momentum pemilikan kepada daerah (Pilkada) serta libur Natal dan Tahun Baru. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan secara tren sepanjang tahun ini terjadi perlambatan ekonomi bahkan sejak kuartal pertama dan mengindikasikan adanya tekanan dari berbagai faktor, termasuk ketidakpastian global dan moderasi konsumsi domestik. 

    “Dengan tren seperti ini, sangat sulit bagi ekonomi untuk tiba-tiba melompat ke level 5,3% di kuartal IV/2024,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (14/11/2024). 

    Apalagi, kata Yusuf, indikator utama yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga tidak terlalu baik perkembangannya. 

    Mulai dari Indikator Penjualan Riil yang secara bulanan pada Oktober diproyeksikan akan mengalami kontraksi pertumbuhan di angka 0,5%. Padahal di tahun lalu di periode waktu yang sama, pertumbuhan penjualan riil itu mencapai 3,2%. 

    Indikator lain yang juga menggambarkan terkait kondisi perekonomian pada kuartal terakhir adalah Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur yang pada Oktober masih berada pada level kontraksi di level 49,2. 

    Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya permintaan barang dari masyarakat dan berdampak terhadap penyesuaian produksi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di sektor manufaktur.

    “Meskipun ada katalis positif dari pelaksanaan Pilkada serentak dan momentum Natal dan Tahun Baru [Nataru], saya berpendapat dampaknya tidak akan cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan hingga 5,3%,” ujarnya. 

    Meskipun Pilkada memang berpotensi menggerakkan ekonomi melalui peningkatan belanja politik dan aktivitas kampanye. Namun, efeknya cenderung terlokalisir dan tidak merata secara nasional. Di mana penyelenggaraan Pilkada di level provinsi efeknya tidak akan sama dengan perayaan Pilkada di level Kabupaten. 

    Sementara momentum Nataru, meski mampu mendorong konsumsi dan pariwisata, durasi dampaknya relatif singkat yakni hanya di penghujung kuartal.

    Meski demikian, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso tetap berharap pada momentum tersebut agar target pemerintah 5,1% tercapai.   

    “Perlu kerja keras kita, khususnya untuk government spending juga harus tinggi karena siklusnya di kuartal IV itu kan biasanya tinggi government spending,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (12/11/2024). 

    Berdasarkan siklus tersebut, umumnya pemerintah melakukan belanja modal besar-besaran pada akhir tahun. 

    Sementara adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas para pegawai pemerintahan, Susi menilai tidak akan berdampak besar kepada government spending sepanjang bukan belanja modal yang dipangkas. 

  • Perdagangan Orang Berkedok Pekerjaan di Luar Negeri, Raup Cuan dari Janji Kerja Fiktif

    Perdagangan Orang Berkedok Pekerjaan di Luar Negeri, Raup Cuan dari Janji Kerja Fiktif

    JABAR EKSPRES – Bermodalkan janji pekerjaan di luar negeri, LF (50), seorang perempuan asal Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), meraup keuntungan jutaan rupiah dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang digelutinya selama empat tahun terakhir.

    Meskipun LF tidak memiliki pengalaman sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), ia menguasai cara memberangkatkan orang untuk bekerja ke luar negeri.

    “Pelaku ini memanfaatkan masyarakat di wilayah hukum Polres Cimahi yang tidak mengerti dan dijanjikan pekerjaan di luar negeri tidak sesuai prosedur yang resmi,” ujar Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, saat ditemui di Mapolres Cimahi, Kamis (14/11/24).

    Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak jelas dan menggunakan visa wisata.

    “Jadi posisi kerjanya pun tidak diketahui apa dan menggunakan visa wisata,” katanya.

    BACA JUGA: Driver Ojol Dibegal Pria Bersajam di Bandung Barat, Pelaku Pura-pura jadi Penumpang

    Kasus ini terungkap setelah jajaran Sat Reskrim Polres Cimahi mendapatkan informasi dan melakukan penggerebekan di sebuah kontrakan yang dijadikan tempat penampungan.

    “Saat penggerebekan, kami menemukan enam korban yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Bandung Barat,” jelasnya.

    Para korban dijanjikan pekerjaan di Arab Saudi dan dikumpulkan di Bandung untuk persiapan keberangkatan.

    “Paspor mereka dipersiapkan, kemudian direncanakan akan dipindahkan ke penampungan kedua di Kendal, Jawa Tengah,” tambah Tri.

    Namun, lanjutnya, sebelum rencana itu terwujud, polisi berhasil menggagalkan operasi tersebut.

    BACA JUGA: Benarkah Aplikasi XGHG Penghasil Uang? Ini Bukti Aplikasi ini Penipuan

    LF, yang telah beroperasi selama empat tahun, mengaku merekrut masyarakat yang tidak mengerti dan sangat membutuhkan pekerjaan. Pelaku dijerat Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara minimal 15 tahun.

    “Dari setiap korban yang diberangkatkan, pelaku mendapatkan komisi mulai dari Rp1 juta hingga Rp3 juta, dan memotong dua bulan gaji korban,” terang Tri.

    Kepala BP3MI Jawa Barat, KBP Mulia Nugraha, mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri.

    “Penuhi persyaratan seperti usia minimal 18 tahun, terdaftar sebagai peserta BPJS, memiliki kompetensi, dan dokumen resmi seperti paspor serta visa kerja,” tegasnya.

  • Dampingi Presiden Prabowo, Mayor Teddy Jabat Tangan Joe Biden – Espos.id

    Dampingi Presiden Prabowo, Mayor Teddy Jabat Tangan Joe Biden – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Seskab Mayor Teddy berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024) waktu setempat. (Istimewa)

    Esposin, WASHINGTON – Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menlu Sugiono berkesempatan berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024). Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Selain bertemu langsung Joe Biden, Prabowo sempat berbicara pertelepon dengan Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Saat bertemu Presiden Joe Biden, Prabowo memperkenalkan Menlu Sugiono dan Seskab Mayor Teddy . Dari video yang direkam Sekretariat Presiden, terlihat Joe Biden dengan tersenyum menjabat tangan Mayor Teddy.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    Sedang delegasi AS yang hadir adalah Asisten Presiden untuk Urusan Keamanan Nasional Jake Sullivan, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Lakhdir, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Dan Kritenbrink, serta Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Mira Rapp-Hooper.  

    Prabowo tiba di Gedung Putih melalui gerbang North West dengan iring-iringan mobil kepresidenan. Ketika  mobil memasuki kawasan  Gedung Putih, barisan tentara yang membawa bendera dari 50 negara bagian AS memberi penghormatan, menunjukkan penghargaan dan keakraban antara kedua negara. 

    Mobil kemudian berhenti di depan West Wing Portico. Ketika Presiden Prabowo turun dari  mobil, ia disambut Penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenzweig. Selanjutnya, Presiden Ke-8 RI itu diarahkan menuju Ruang Roosevelt, untuk mengisi buku tamu kepresidenan sebagai tanda kehormatan kunjungannya. 

    Dari Ruang Roosevelt, Prabowo diajak ke Oval Office. Di sana, Presiden RI  Indonesia  disambut langsung oleh Presiden Joe Biden. Keduanya berjabat tangan dengan hangat sebelum memulai perbincangan. Setelah pertemuan, Joe Biden menghampiri Prabowo serta Mayor Teddy dan Sugiono. 

    Pertemuan Prabowo dan Joe Biden membahas sejumlah isu strategis, di antaranya  kerja sama di sejumlah bidang. Diskusi berlangsunng  dalam suasana bersahabat dan penuh hormat.  “Terima kasih, Presiden Biden. Terima kasih telah menerima saya. Saya juga ingin berterima kasih, Anda secara pribadi menelepon saya untuk memberi selamat atas pemilihan saya,” kata  Prabowo.

    Pertemuan kedua pemimpin itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja resmi Presiden Prabowo di Amerika Serikat untuk  memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang sudah mencapai 75 tahun.

    Kunjungan Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC Amerika Serikat menjadi momen yang istimewa, lantaran menjadi kunjungan pertama Mantan Danjen Kopassus itu setelah terpilih  menjadi presiden RI. 

    Lahir di Manado, Sulawesi Utara, 14 April 1989, Mayor Teddy  merupakan perwira menengah TNI Angkatan Darat berdarah Jawa-Minahasa. Ia berasal dari keluarga militer. Ayahnya Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Ibunya Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

    Setelah lulus Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, 2011, ia dipercayakan menjadi Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus.  Dari Kopasus ia ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Sejak menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Mayor Teddy sudah menunjukkan ketertarikannya pada militer. Setelah lulus tahun 2007, ia masuk Akademi Militer Magelang. Orang kepercayaan Presiden Prabowo ini juga menyelesaikan pendidikan  S1 di Universitas Jenderal Achmad Yani  tahun 2012, dan S2 Kajian Terorisme di Universitas Indonesia pada tahun 2021.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut dengan struktur timbunan di atas laut diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. (Istimewa)

    Esposin, JAKARTA — Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dwi Purwantoro, menyampaikan pembangunan Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap.

    Tahapan itu dilakukan seiring dengan kebutuhan biaya yang besar dalam proyek yang rencana pembangunannya akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall itu memang kita akan melakukan tahap A dulu, baru tahap B, baru tahap C,” ujar Dwi dalam Seminar Nasional bertajuk Resiliensi Pantai Utara Jawa Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Tanggul Pantai tahap A dan B akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Ancol, Jakarta Utara.

    Lalu, pembangunan Tanggul Pantai tahap C akan dilakukan mulai dari Pantai Ancol, Jakarta Utara sampai dengan Pantai Utara Kabupaten Bekasi.

    Kemudian, nantinya akan ada tahap-tahap berikutnya hingga pembangunan Tanggul Pantai selesai sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    “Jadi yang A ini dari Banten sampai dengan Ancol, nanti rencana juga tahap B ini dari Banten sampai Ancol. Yang tahap C ini dari Ancol sampai dengan Bekasi,” ujar Dwi sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Terkait anggaran, Dwi mengungkapkan setiap pembangunan Tanggul Pantai sepanjang 1 kilometer (km) membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun.

    Sehingga, untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur, diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

    Namun demikian, lanjutnya, biaya pembangunan Tanggul Pantai itu belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya, yang apabila diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Memang biayanya sangat mahal. Satu kilometer-nya (km) sekitar Rp1 triliun. Jadi. kalau dari Banten sampai Surabaya sekitar Rp600 triliun, itu baru bangunannya. Belum penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya. Jadi, kurang lebih sekitar Rp800-an triliun kalau nggak salah,” ujar Dwi.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut Kementerian PU sedang melakukan studi kelayakan terkait desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Tanggul Laut atau Giant Sea Wall di DKI Jakarta.

    “Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” ujar Dody.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km.

    Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km, hang dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km.

    Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Presiden Prabowo Setujui 10 Capim KPK Pilihan Jokowi – Espos.id

    Presiden Prabowo Setujui 10 Capim KPK Pilihan Jokowi – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat akan menaiki pesawat untuk bertolak menuju China di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Prabowo akan melakukan kunjungan perdananya ke beberapa negara diantaranya untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, KTT G7 serta menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Inggris. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Nama-nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden,” kata Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/11/2024). 

    Yusril menegaskan Prabowo tidak akan menarik nama-nama hasil seleksi panitia yang telah disampaikan Jokowi ke DPR pada pemerintahan sebelumnya.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung bulan Desember 2024.

    Sementara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan bahwa presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

    Menanggapi hal tersebut, Yusril menuturkan pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Jokowi, membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak.

    Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR tersebut dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan, sebagai jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dan putusan MK dipatuhi.

    “Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir pada pengujung Desember yang akan datang,” tuturnya sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (13/11/2024). 

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon limpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024–2029.

    “Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk menganulir, kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya presiden,” kata Ghufron di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Ghufron mengatakan salah satu alasan agar calon pimpinan dan Dewas KPK dipilih oleh panitia seleksi bentukan presiden pada periode yang sama adalah dalam rangka menjaga independensi sehingga calon pimpinan dan Dewas KPK tidak mempunyai relasi dengan presiden periode sebelumnya.

    Sejumlah pihak pun juga sempat minta Presiden Prabowo mengulang seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK karena menilai pansel yang sah merupakan pansel yang dibentuk Prabowo selaku Presiden saat ini.

    Salah satunya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang mengajukan uji materi ke MK secara pribadi, terkait keabsahan Pansel KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

    Boyamin mengajukan permohonan pengujian materiel Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Penyelundupan 41 Calon TKI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Korban Bayar hingga Rp 4,5 Juta Regional 13 November 2024

    Penyelundupan 41 Calon TKI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Korban Bayar hingga Rp 4,5 Juta Regional 13 November 2024

    Penyelundupan 41 Calon TKI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Korban Bayar hingga Rp 4,5 Juta
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com –
    Polres
    Nunukan
    , Kalimantan Utara menggagalkan upaya penyelundupan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) illegal ke Malaysia.
    41 CTKI diamankan, beserta tujuh orang tersangka yang terlibat dalam kasus penyelundupan calon
    TKI ilegal
    ini.
    Kapolres Nunukan, AKBP.Bonifasius Rumbewas mengatakan, 41 calon TKI ilegal yang berhasil diamankan itu merupakan hasil operasi sejak Oktober hingga pertengahan November 2024.
    “Kita amankan 34 CTKI dewasa dan 7 anak-anak,” ujar Boni dalam jumpa pers, Selasa (12/11/2024).
    Para korban, berasal dari berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
    Mereka akan ditempatkan di sejumlah perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalabakan, Tawau, dan Kundasang, Malaysia.
    Boni mengatakan, tujuh tersangka yang diamankan adalah AM (58), SM (34), LK (58), dan MB (42) warga Nunukan Timur. Kemudian SF (56) warga Nunukan Barat, dua perempua, NM (39) dan NF (49) warga Nunukan Selatan.
    Ketujuh orang ini ditangkap di tempat berbeda. Ada yang ditangkap di rumah penampungan sementara, Pelabuhan Tradisional Sungai Bolong, dan di Jembatan Orde Baru Hakim.
    “Sementara mayoritas para CTKI illegal kita amankan di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan,’’ ujar Boni lagi.
    Dari hasil penyelidikan sementara penyidik, diketahui para CTKI dimintai bayaran RM 450 hingga RM 1.300, atau sekitar Rp 1,5 juta-4,5 juta per orang dalam kurs Rp 3.500 per RM 1.
    Para tersangka, menyediakan rumah penampungan sementara bagi para CTKI illegal, mengurus transportasi untuk penyeberangan illegal, dan sebagian, menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan tetap.
    “Ada juga yang memfasilitasi semua biaya keberangkatan, dengan janji pembayaran dilakukan saat CTKI tersebut menerima upah atau gaji pertamanya di Malaysia. Ataupun diganti oleh mandor di sana,” jelasnya.
    Boni mengatakan, TKI yang tidak memiliki dokumen resmi, rentan mendapat eksploitasi karena tidak terdata dan tidak mendapat perlindungan hukum layaknya TKI resmi.
    “Hal ini merupakan kejahatan kemanusiaan, dan akan terus kita perangi bersama seluruh instansi APH di perbatasan RI – Malaysia ini,’’ tegasnya.
    Para tersangka terancam pidana penyeludupan manusia dan atau pidana Perlidungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 10 Jo pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO dan atau Pasal 120 Ayat 2 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan atau Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Mereka juga terancam pasal 81 jo Pasal 69 UURI nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Pasal 10 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
    Dan pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia subsidair pasal 83 Juncto Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Sebagai informasi, dari kurun waktu bulan Januari 2024 sampai dengan 12 November 2024, Polres Nunukan telah berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana yang berhubungan dengan TKI illegal.
    10 kasus di antaranya masuk dalam ranah TPPO, sedangkan 7 kasus sisanya merupakan pelanggaran UU Keimigrasian dan PPMI.
    Jumlah korban yang berhasil diselamatkan, sebanyak 83 orang. Dengan jumlah tersangka 20 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, ditambah tersangka yang masih DPO berjumlah 2 orang laki-laki.
    Adapun 8 perkara, telah P-21 dan 7 perkara proses penyidikan, serta 2 perkara, masih dalam tahap penyelidikan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.