NGO: PMI

PHK Massal Pabrik Michelin, Industri Ban Nasional Mulai Gembos?

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen ban Michelin di Indonesia, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA), tengah menjadi sorotan setelah resmi dihapus pencatatannya dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada saat bersamaan MASA diguncang isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ratusan karyawannya.

BEI menyatakan bahwa delisting saham MASA mulai berlaku efektif pada Kamis (30/10/2025) setelah seluruh ketentuan dalam Peraturan Pencatatan No. I-N tentang Delisting dan Relisting terpenuhi. Langkah ini diambil setelah BEI menerima surat permohonan penghapusan pencatatan saham dari perusahaan pada 25 Juli 2024, dengan suspensi perdagangan yang telah diberlakukan sejak 26 Juli 2024.

“Dengan penghapusan pencatatan ini, status perseroan sebagai emiten di BEI resmi dicabut, dan perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat,” tulis manajemen BEI dalam keterangan resminya.

Meski begitu, BEI membuka kemungkinan bagi Multistrada untuk kembali mencatatkan sahamnya di kemudian hari, sesuai ketentuan yang berlaku.

Multistrada Arah Sarana, yang berdiri sejak 20 Juni 1988 dengan nama awal PT Oroban Perkasa, sempat melantai di bursa melalui penawaran umum perdana (IPO) pada 22 Desember 2004 dengan kode saham MASA.

Perusahaan ini berkembang pesat dan dikenal sebagai salah satu produsen ban terbesar di Indonesia. Setelah diakuisisi oleh Compagnie Générale des Etablissements Michelin (Michelin) pada 2020, Multistrada mulai memproduksi ban dengan merek Uniroyal dan BFGoodrich yang dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Namun, di tengah proses restrukturisasi bisnisnya, perusahaan yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat itu kini diterpa isu PHK massal. Berdasarkan informasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, perusahaan secara mendadak mengumumkan pengurangan sekitar 280 pekerja yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina, membenarkan bahwa perusahaan melakukan langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pasar dan kebutuhan operasional.

“Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Monika menegaskan, perusahaan tetap berkomitmen memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati selama proses berlangsung. Michelin Indonesia juga memastikan pemberian kompensasi yang layak, pendampingan karier, serta akses terhadap sumber daya untuk membantu karyawan terdampak.

Di sisi lain, serikat pekerja menilai kebijakan PHK dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku. Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk., Guntoro, menegaskan bahwa setiap langkah PHK harus melalui proses perundingan terlebih dahulu.

“PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK,” ujarnya. Ia menambahkan, perusahaan wajib berunding dengan pekerja sebelum mengambil keputusan, sesuai aturan ketenagakerjaan dan kesepakatan PKB yang berlaku.

Respons Asosiasi Pekerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, turut menyoroti kasus ini. Ia menyebut penurunan permintaan global terhadap produk ban menjadi penyebab utama pengurangan karyawan di pabrik Michelin Indonesia.

“Akibat permintaan yang menurun, maka terjadi pengurangan produksi dan karyawan atau PHK,” kata Said.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mengambil langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena penurunan konsumsi domestik turut berdampak pada sektor manufaktur, termasuk otomotif dan komponen kendaraan.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) menilai langkah efisiensi yang diambil Michelin Indonesia tidak terlepas dari tekanan biaya produksi dan tingginya beban gaji karyawan.

Ketua Umum APBI Aziz Pane mengatakan, situasi industri ban saat ini memang menantang, di tengah melambatnya sektor manufaktur nasional dan daya beli yang menurun.

“Mungkin karena beban gaji karyawan terlalu tinggi, tetapi kami imbau perusahaan anggota kami agar tetap membuka ruang dialog dengan pekerja untuk mencari opsi terbaik. Misalnya, dirumahkan sementara, lalu dipekerjakan lagi dengan gaji yang negotiable,” ujar Aziz kepada Bisnis.

Industri Ban Mulai ‘Gembos’?

Aziz mengakui bahwa industri ban sedang mengalami tekanan akibat melambatnya sektor manufaktur serta daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

Adapun, Indeks produktivitas manufaktur nasional mengalami perlambatan. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur di level 50,4 pada September 2025 atau turun dari bulan sebelumnya 51,5.

Namun, menurut Aziz, industri ban relatif lebih resilien di tengah pelemahan pasar. Sebab, komponen ban selalu dibutuhkan oleh setiap pemilik kendaraan, serta memerlukan penggantian secara berkala.

“Semua manufaktur sedang turun, karena daya beli yang rendah ditambah ketidakpastian geopolitik global. Tetapi industri ban tidak terlalu parah, karena ban itu sudah seperti kebutuhan bagi yang punya kendaraan,” jelasnya.

Di lain sisi, industri ban juga menghadapi tantangan kelebihan pasokan (oversupply). Pada pertengahan 2025 lalu, APBI sempat menolak investasi baru pabrik ban dari China yang semula direncanakan mencapai US$2 miliar tahun ini. Musababnya, penambahan investasi ban khusus pertambangan dan truk itu dinilai akan memicu oversupply.

Sebagai gambaran, saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pabrik ban multinasional dari seluruh dunia termasuk tiga pabrik ban baru dari China yang akan memproduksi ban pertambangan dan ban truk atau bus.

Dalam catatan APBI, pada 2024 industri ban roda 4 atau lebih kapasitas terpasang sebesar 97,6 juta unit, sedangkan yang diproduksi hanya sebesar 68,1 juta unit. Estimasi tahun ini kapasitas meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan produksi masih meningkat dibandingkan 2024.

Sementara itu, kapasitas terpasang ban vulkanisir ban 23 juta unit, dengan produksi 14,7 juta unit. Dia memprediksi pada 2025 kapasitas dan produksinya lebih besar dari 2024.

Kasus Multistrada mencerminkan tekanan yang tengah dihadapi sektor manufaktur nasional, di tengah menurunnya permintaan global dan kondisi ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih.

31/10/2025 08:45
Sambutan Hangat Diaspora Indonesia untuk Prabowo Saat Tiba di Gyeongju

Bisnis.com, GYEONGJU — Suasana hangat dan penuh antusiasme menyelimuti lobi hotel tempat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bermalam selama menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Kota Gyeongju, Republik Korea, Kamis (30/10/2025) malam.

Sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Republik Korea datang khusus untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

Di antara para diaspora, tampak pula para menteri Kabinet Merah Putih yang lebih dahulu tiba di Gyeongju—antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani—ikut menyambut kehadiran Kepala Negara di lobi hotel.

Bagi Wilson Purba, seorang editor dan social media specialist di lembaga penyiaran KBS, momen kedatangan Presiden Prabowo ke Republik Korea adalah pengalaman yang sangat membanggakan.

“Jujur senang banget, karena ini kan APEC jadi momen dari para pemimpin negara untuk bertemu, ya, bahkan gak hanya pemimpin negara tapi juga para pebisnis-pebisnis dari seluruh dunia gitu. Aku harap dengan kehadiran Pak Prabowo ke sini, ini bisa membuka hal baru bagi Indonesia entah itu kerja sama bilateral atau peluang pasar baru,” ujarnya antusias.

Wilson yang telah 6 bulan bekerja di Seoul juga berharap kunjungan ini bisa menjadi ajang pembelajaran bagi Indonesia.

Dia menambahkan, penyelenggaraan APEC di kota kecil seperti Gyeongju menunjukkan kemampuan Republik Korea dalam menggerakkan seluruh warganya untuk mendukung agenda internasional. Wilson pun menitipkan pesan pribadi untuk Presiden Prabowo.

“Kalau untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia, ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujarnya penuh harap.

Kesan serupa datang dari Muhammad Edi Suswanto, pengusaha kuliner asal Tegal yang telah tujuh tahun membuka usaha bakso di Republik Korea.

Dia mengaku sangat bangga mendapat kesempatan menyambut langsung Presiden di Gyeongju.

“Pertama saya dapat kabar itu sangat speechless. Sungguh sangat kaget dan sangat senang sekali,” ujar Edi dengan mata berbinar.

Sebagai perwakilan komunitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), Edi menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin berpihak kepada para pekerja di luar negeri.

“Tetap semangat, tetap kerja keras, jangan patah menyerah. Tetap bangga menjadi bangsa Indonesia walaupun di luar negeri,” ucap Edi.

Dari kalangan militer, tiga perwira TNI yang tengah menempuh pendidikan di Republik Korea turut hadir menyambut Presiden.

Kolonel Penerbang Safeano Cahyo Wibowo, Kolonel Infantri Freddino Janen Silalahi, dan Mayor Laut Pelaut Rachmat Fetaro Hia menyatakan rasa bangga mereka.

“Tentu saja kami merasa senang dan bangga dapat bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, hubungan kerja sama Indonesia dengan Korea yang sudah terjalin dengan baik akan dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.

30/10/2025 23:17
Pabrik Michelin PHK Massal, Asosiasi Ungkap Tantangan Industri Ban

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) mengungkapkan kondisi terkini yang tengah dihadapi oleh industri ban nasional, di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA).

Ketua Umum APBI Aziz Pane menilai, langkah PHK massal yang dilakukan Michelin Indonesia diduga berkaitan dengan tingginya beban gaji karyawan, sehingga langkah efisiensi menjadi pilihan yang sulit dihindari.

Kendati demikian, asosiasi mendorong perusahaan ban lainnya untuk tetap membuka ruang dialog dan negosiasi dengan para pekerja guna menghindari terjadinya PHK.

“Mungkin karena beban gaji karyawan terlalu tinggi. Tetapi kami imbau perusahaan anggota kami agar menegosiasikan kepada karyawannya untuk mencari opsi terbaik. Misalnya, dirumahkan sementara, lalu dipekerjakan lagi dengan gaji yang negotiable,” ujar Aziz kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Dia pun mengakui bahwa industri ban sedang mengalami tekanan akibat melambatnya sektor manufaktur serta daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

Adapun, Indeks produktivitas manufaktur nasional mengalami perlambatan. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur di level 50,4 pada September 2025 atau turun dari bulan sebelumnya 51,5.

Namun, menurut Aziz, industri ban relatif lebih resilien di tengah pelemahan pasar. Sebab, komponen ban selalu dibutuhkan oleh setiap pemilik kendaraan, serta memerlukan penggantian secara berkala.

“Semua manufaktur sedang turun, karena daya beli yang rendah ditambah ketidakpastian geopolitik global. Tetapi industri ban tidak terlalu parah, karena ban itu sudah seperti kebutuhan bagi yang punya kendaraan,” jelasnya.

Di lain sisi, industri ban juga menghadapi tantangan kelebihan pasokan (oversupply). Pada pertengahan 2025 lalu, APBI sempat menolak investasi baru pabrik ban dari China yang semula direncanakan mencapai US$2 miliar tahun ini. Musababnya, penambahan investasi ban khusus pertambangan dan truk itu dinilai akan memicu oversupply.

Sebagai gambaran, saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pabrik ban multinasional dari seluruh dunia termasuk tiga pabrik ban baru dari China yang akan memproduksi ban pertambangan dan ban truk atau bus.

Dalam catatan APBI, pada 2024 industri ban roda 4 atau lebih kapasitas terpasang sebesar 97,6 juta unit, sedangkan yang diproduksi hanya sebesar 68,1 juta unit. Estimasi tahun ini kapasitas meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan produksi masih meningkat dibandingkan 2024.

Sementara itu, kapasitas terpasang ban vulkanisir ban 23 juta unit, dengan produksi 14,7 juta unit. Dia memprediksi pada 2025 kapasitas dan produksinya lebih besar dari tahun 2024.

PHK Massal Pabrik Ban Michelin

Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) mengakui telah melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawannya. Dikabarkan, jumlah karyawan yang terdampak sekitar 280 orang.

Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina mengatakan, perseroan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang.

“Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak.

“Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” tuturnya.

30/10/2025 22:35
Indonesia Lanjut Negosiasi Tarif Dagang AS, Komoditas Sawit hingga Karet Bakal 0%

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS). Diharapkan Indonesia dapat meraih kesepakatan seperti Malaysia.

Demikian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Ratas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (30/10/2025).

Selain itu, ia juga mengungkapkan, beberapa indikator utama perekonomian masih menunjukkan tren positif sehingga menjadi bukti kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia.

“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 sampai 115. Ritel juga baik sebesar 5,8%, PMI senilai 50,4,” tutur Menko Airlangga ketika memberikan Keterangan Pers

Sektor investasi dan konsumsi masyarakat juga memperlihatkan tren positif. Realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index naik hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan kinerja perbankan yang juga meningkat. Dari sisi produksi, terjadi peningkatan pula pada utilisasi kapasitas industri yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak.

Menko Airlangga menuturkan, berbagai program unggulan lintas sektor yang sudah ditargetkan dan akan dilanjutkan pada tahun 2026. Regulasi pendukung untuk hal itu telah disiapkan guna memastikan kesinambungan program prioritas nasional.

“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM sampai tahun 2027. Kemudian PPH 21 untuk sektor pariwisata dan industri padat karya. Kemudian PPN DTP untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” ucap Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Dalam hal ini pentingnya terjadi kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

30/10/2025 13:30
Benarkah Ekonomi RI Kuartal III/2025 Bakal Melambat? Ini Penjelasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja perekonomian pada kuartal III/2025 diprediksi melambat dibandingkan kuartal II/2025. Sejumlah indikator mulai dari pertubuhan kredit perbankan hingga penerimaan pajak menjadi sinyal paling kentara tentang potensi pelemahan ekonomi pada periode Juli – September 2025.

Sekadar catatan, data analisis Bank Indonesia (BI) memaparkan bahwa pertumbuhan kredit sampai bulan September 2025 hanya sebesar 7,2% atau hanya naik tipis dibandingkan periode Agustus 2025 yang hanya 7%.

Namun demikian, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi penyaluran kredit perbankan ke sektor swasta mengalami penurunan. Pasalnya, pada September 2025, pertumbuhan kredit perbankan mampu menembus angka Rp10,4%.

Selain dari sisi kredit, tren pelambatan setoran pajak juga menjadi sinyal belum pulihnya kinerja ekonomi pada kuartal III/2025. Apalagi, sampai dengan September 2o25 lalu, penerimaan pajak masih terkontraksi 4,4%.

Salah satu jenis penerimaan pajak yang mengalami penurunan kinerja adalah PPN yang terkontraksi sebesar 13,2% dan PPh badan sebesar minus 9,4%. Pelemahan PPN bisa diartikan sebagai indikasi penurunan daya beli.

Sementara dalam konteks penerimaan PPh badan, hal itu terjadi karena banyak aspek salah satunya penurunan harga komoditas hingga tren pelemahan ekonomi yang berimplikasi terhadap merosotnya kinerja korporasi.

Kuartal III/2025 Tetap di Angka 5%

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 masih akan di atas 5% (yoy) meski adanya sinyal perlambatan akibat demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025.

Purbaya memperkirakan bahwa perekonomian kuartal III/2025 masih resilien atau tidak jauh dari posisi kuartal II/2025, yang tumbuh 5,12% (yoy).

“Masih sedikit di atas 5%. Sama aja enggak berubah, sedikit di atas 5% lah. Saya enggak tahu, mungkin lebih rendah sedikit karena ribut-ribut [demo akhir Agustus],” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Meski demikian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut kementeriannya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya atau kuartal IV/2025 akan bisa melesat di atas 5,5% (yoy).

Dia mengatakan bahwa perkiraan itu telah dihitung oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu. Menurut Purbaya, salah satu indikasi perbaikan kondisi ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 tercermin pada indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang naik. Hal itu terjadi setelah periode September 2025 anjlok imbas demonstrasi akhir Agustus.

Di sisi lain, adanya stimulus ekonomi yang digelontorkan akhir 2025 juga diyakini berkontribusi pada membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian.

Untuk diketahui, setelah mengumumkan delapan program paket akselerasi ekonomi senilai Rp16 triliun untuk kuartal IV/2025, pemerintah menambah paket stimulus itu dalam bentuk BLT serta penambahan kuota program magang senilai Rp30 triliun.

“Antara lain iya [berkat stimulus] karena perekonomian membaik dan karena message-nya clear ya dari pemerintah itu bahwa ke depan ekonominya akan lebih bagus. Jadi mereka ada harapan hidup lebih baik lagi ke depan. Itu yang membuat mereka lebih bersemangat,” ujarnya.

Prabowo Kumpulkan Tim Ekonomi

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (29/10/2025). Ratas digelar sore hingga malam hari membahas situasi perekonomian terkini dan program-program pemerintah.

Airlangga menyampaikan kepada Prabowo sejumlah indikator yang diklaim menunjukkan kondisi perekonomian relatif dalam kondisi baik. Misalnya, indeks keyakinan konsumen terkini (IKK) di level 115, indeks penjualan riil yang diperkirakan tumbuh 5,8% pada September 2025, Purchasing Manager’s Index (PMI) di level 50,4, serta realisasi investasi sampai dengan September 2025 sebesar Rp1.434,3 triliun.

“Kalau kami lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya naik di akhir tahun ke 297, dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” lanjut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Selain situasi perekonomian, Presiden turut bertanya ihwal realisasi program-program unggulan di pemerintahannya tahun ini serta yang akan dilanjutkan pada 2026.

Program-program itu sudah dibarengi dengan penyaluran berbagai stimulus ekonomi meliputi insentif final pajak penghasilan (PPh) UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2027, insentif pembebasan PPh 21 untuk karyawan horeka serta pada karya, maupun pembebasan pajak untuk pembelian rumah yakni pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Di sisi lain, termasuk dalam program paket stimulus ekonomi akhir tahun, pemerintah juga menyalurkan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Adapun dari sisi kementerian/lembaga, Kepala Negara turut mendengarkan berbagai perkembangan program-program prioritas setiap sektornya seperti terkait dengan pertanian, kelautan dan perikanan serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” tutur Airlangga.

30/10/2025 12:13
Airlangga & Purbaya Laporkan Kondisi Ekonomi RI ke Prabowo, Ini Isinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan poin-poin hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto soal perkembangan ekonomi nasional terkini.

Airlangga yang didampingi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya melaporkan sejumlah indikator ekonomi ke Presiden. Dia memastikan indikator ekonomi Indonesia masih solid, seperti indeks kepercayaan konsumen di level 100-115, pertumbuhan ritel 5,8%, dan PMI manufaktur 50,4.

“Tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik. Beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100-115. Retail juga baik, 5,8%,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam (29/10/2025).

Selain itu juga dari laporan Mandiri Spending Index juga naik menjadi 290,5 di bulan Oktober ini.

“Ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain, kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengatakan presiden menanyakan terkait perkembangan dari program unggulan yang sudah dicanangkan. Sehingga disampaikan beberapa program yang dilanjutkan pada tahun depan. Dia memastikan regulasi dan payung hukum untuk program-program ini akan disiapkan.

“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPh Final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk wisata dan padat karya, kemudian PPnDTP untuk sektor perumahan, dan juga diskon iuran JKK dan JKM,” kata Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Prabowo juga meminta progres program-program di berbagai sektor, seperti hilirisasi, revitalisasi tambak pantura, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG)

“Nah Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di KKP terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20 ribu hektare; pengembangan tambak undang terintegrasi di NTT; modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG,” kata Airlangga.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

30/10/2025 09:20
P2MI dan Pemprov DKI bahas kerja sama lindungi pekerja migran

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI) Mukhtarudin menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota pada Rabu.

Pertemuan itu untuk membahas kerja sama dalam melindungi sekaligus meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari DKI Jakarta.

“Kami ingin mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di sektor-sektor menengah ke atas, seperti pengelasan (welder), perhotelan (hospitality) dan teknik (engineering),” ujar Pramono.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mendukung langkah strategis Kementerian P2MI/BP2MI dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dapat bekerja secara resmi di negara tujuan yang aman dan potensial.

Pemprov DKI juga berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas peluang kerja bagi warga Jakarta di berbagai negara seperti Korea, Jepang dan negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Timur, Tiongkok hingga kawasan Timur Tengah.

Pramono menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab terhadap pekerja migran yang berangkat secara mandiri, termasuk dalam hal pemulangan dan perlindungan mereka.

Menteri P2MI/Kepala BP2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani isu pekerja migran Indonesia.

Menurut dia, perlindungan PMI bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem perlindungan yang menyeluruh.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen mengembangkan program peningkatan kapasitas, promosi dan pelatihan bagi calon pekerja migran agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja global yang kini bertransformasi dari “low skill” menjadi “medium-high skill”.

“Mulai dari peningkatan keamanan, kualitas, hingga promosi pekerja migran menjadi fokus utama dalam kerja sama ini,” katanya.

Mukhtarudin menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah strategis untuk menciptakan pekerja migran yang lebih berdaya saing dan memiliki keterampilan menengah hingga tinggi, sesuai kebutuhan pasar kerja internasional yang terus berkembang.

Permintaan tenaga kerja di luar negeri kini bergeser dari sektor rumah tangga menuju sektor keterampilan menengah dan tinggi.

“Karena itu, kami berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta yang telah berkomitmen dan bersinergi untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia,” kata Mukhtarudin.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

29/10/2025 21:34
Menteri P2MI ingatkan publik waspada tawaran kerja palsu di medsos

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengimbau masyarakat agar waspada dan tak langsung tergiur dengan lowongan bekerja di luar negeri yang ditawarkan melalui media sosial.

“Harapan kita, masyarakat sekalian jangan tergiur dengan tawaran-tawaran bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara yang bukan negara penempatan,” ujar Mukhtarudin di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Mukhtarudin mengatakan, jika masyarakat berminat untuk bekerja di luar negeri, mereka bisa mencari informasi resmi melalui laman (website) https://siskop2mi.bp2mi.go.id.

Menurut data pada Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), sejak 2023 hingga 2025, kurang lebih sebanyak 4.000 warga Jakarta sudah ditempatkan bekerja di luar negeri.

Melalui website tersebut, masyarakat bisa mencari informasi-informasi resmi negara yang menjadi penempatan pekerja migran, perusahaan penyalur dan sebagainya.

Ia memaparkan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar secara resmi sudah memenuhi syarat dan terakreditasi sehingga lebih aman.

Mukhtarudin juga mengingatkan soal negara-negara yang bukan negara penempatan resmi pekerja migran. Misalnya, Kamboja dan Myanmar.

Dia menegaskan bahwa Kamboja bukan negara tujuan penempatan dari pekerja migran. Kalau terjadi (berangkat) sekarang berarti berangkatnya mandiri.

“Kemudian juga melalui perusahaan-perusahaan yang tidak resmi, yang tidak terdaftar di BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia),” katanya.

Namun, jika ada warta Indonesia yang sudah terlanjur berangkat ke negara tersebut, tertipu dan sebagainya, Mukhtarudin menjamin pemerintah akan hadir untuk melindungi, membantu dan memulangkan mereka ke tanah air.

“Prinsipnya mereka yang berangkat secara ilegal, kita pulangkan. Kalau nggak mau pulang, ya kita paksa pulang,” kata Mukhtarudin.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

29/10/2025 20:36
Video Pemerintah Tegaskan Kamboja Bukan Negara Penempatan Pekerja Migran

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan, bahwa Kamboja bukan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia. Hingga kini, KP2MI belum pernah menetapkan Kamboja sebagai negara tujuan kerja.

Kasus pekerja Indonesia di Kamboja disebut sebagai keberangkatan ilegal dan masuk kategori TPPO.

28/10/2025 16:14
Muhaimin: 100.000 WNI yang Bekerja di Kamboja Ilegal

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan, lebih dari 100.000 warga negara Indonesia (WNI) saat ini bekerja di Kamboja, baik sektor formal maupun informal.

“Di sana itu terakhir sekitar 100.000 orang. Mereka bekerja pada sektor tertentu maupun yang men-support makanan dan konsumsi harian,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurut Muhaimin, banyak warga Indonesia yang bekerja pada sektor kuliner di Kamboja. Tak heran, berbagai makanan khas Indonesia kini mudah dijumpai di negara tersebut. “Makanya di sana ada soto Lamongan, ada rujak cingur, pecel Madiun. Banyak di sana,” tambahnya.

Namun, Muhaimin menegaskan Kamboja bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia (PMI). Hingga kini, belum ada kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja yang menjamin keselamatan serta hak-hak pekerja migran asal Indonesia.

Menko Muhaimin juga menyoroti meningkatnya potensi eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran yang berangkat melalui jalur tidak resmi.

Pemerintah, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh untuk memastikan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. “Kita terus mengampanyekan dan menyosialisasikan Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita,” tegas Muhaimin.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri, terutama yang tidak terdaftar secara resmi melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

28/10/2025 07:46