NGO: PMI

  • Dow Jones Tutup Perdagangan di Rekor Tertinggi

    Dow Jones Tutup Perdagangan di Rekor Tertinggi

    New York: Dow menutup rekor tertinggi baru pada hari Jumat, karena rotasi ke saham-saham siklis termasuk industri terus mendorong saham-saham lebih tinggi di tengah-tengah pelemahan di sektor teknologi.
     
    Melansir Investing.com, Sabtu, 23 November 2024, pada pukul 16.00 WIB (2100 GMT), Dow Jones Industrial Average naik 426 poin, atau 0,8 persen dan ditutup pada rekor 44.296,51. Indeks S&P 500 naik 0,3 persen, sementara NASDAQ Composite naik 0,2 persen.
    Boeing memimpin kenaikan
    Boeing Co (NYSE: BA) naik lebih dari 4 persen untuk menopang sektor industri yang lebih luas karena produsen pesawat terbang ini memenangkan kontrak modifikasi senilai USD2,39 miliar dari departemen pertahanan.
     
    Selain kenaikan Boeing, sentimen terhadap saham-saham siklis juga didukung oleh ekspektasi bahwa pemerintahan Donald Trump yang kedua akan memperpanjang eksepsionalisme ekonomi AS.
     

    Penurunan suku bunga Desember dipertanyakan
    Data aktivitas bisnis, yang dirilis pada hari Jumat sebelumnya, menunjukkan bahwa ekonomi AS tetap relatif sehat, menambah kuatnya data klaim pengangguran yang dirilis minggu lalu.
    Rilis PMI manufaktur S&P naik menjadi 48,8 di bulan November, dari 48,5 di bulan sebelumnya, sementara PMI jasa yang lebih signifikan melonjak menjadi 57,0, dari 55,0 di bulan Oktober.  
     
    Masih ada keraguan apakah Federal Reserve akan memangkas suku bunga di bulan Desember, terutama setelah angka inflasi yang kuat di bulan Oktober, sementara para pembuat kebijakan juga menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati untuk pelonggaran lebih lanjut.
     
    Para trader terlihat mengurangi proyeksi bahwa the Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Desember, CME Fedwatch menunjukkan minggu ini. Para pedagang memperkirakan peluang 61,7 persen untuk penurunan suku bunga pada bulan Desember.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • VIVERE Group tanam 1000 bibit mangrove di Ekowisata Mangrove

    VIVERE Group tanam 1000 bibit mangrove di Ekowisata Mangrove

    VIVERE Grop melakukan Penanaman  1000 bibit mangrove di Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) pada Jumat (23/11/2024). (foto: ist)

    Kurangi polusi dan pemanasan global

    VIVERE Group tanam 1000 bibit mangrove di Ekowisata Mangrove
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 06:05 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Kepedulian mengurangi pemanasan global dan mengurangi polusi yang ada di wilayah Jakarta, VIVERE Group melakukan Penanaman 1000 bibit mangrove di Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) pada Jumat (23/11/2024).

    Penanaman bibit mangrove bertemakan Program Acts of Hope ini, diikuti Ratusan karyawan VIVERE Group dari berbagai divisi, sebagai bentuk solidaritas dan aksi kemanusiaan.

    Deddy Rochimat, selaku CEO & Founder VIVERE Group mengatakan alasan penanaman mangrove di wilayah PIK 2 Jakarta,

    “Jakarta yang paling terpolusi. Jakarta polusinya luar biasa. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bukan perusahaan raksasa, tapi kita tetap aktivitasi. Penanaman mangrove ini bagus untuk menjaga kikisan air laut,” terangnya pada sejumlah awak media.

    Urai Deddy lagi, empat puluh tahun adalah perjalanan penuh makna. Keberadaan VIVERE Group tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan alam sekitar. 

    “Dalam kesempatan ini, kami ingin mengembalikan sebagian dari apa yang telah kami dapatkan dengan memberikan sesuatu yang lebih bermakna. Oleh karena itu, dalam momen bersejarah ini, kami dengan bangga meluncurkan program CSR VIVERE Peduli ‘Bersama Pulihkan Alam, Bersama Selamatkan Bumi’, sebuah inisiatif untuk mendukung kelestarian lingkungan melalui penanamaan pohon,” paparnya.

    Deddy menambahkan, mereka percaya, dengan langkah kecil ini, bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang” 40 Tahun Dedikasi untuk Negeri “Acts of Hope adalah cerminan dari nilai-nilai yang dipegang selama 40 tahun perjalanan VIVERE Group, yaitu inspirasi, kolaborasi, dan keberlanjutan,” jelasnya.

    Deddy meyakini, bahwa bisnis bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana  bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. 

    “Kita menyadari bahwa lingkungan hidup  merupakan warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Pohon bukan hanya penyedia oksigen, tetapi juga simbol kehidupan. Semangat ini selaras dengan makna kata “VIVERE” yang berarti “to live” atau “hidup,” ujar Deddy Rochimat.

    Program ini merangkum serangkaian kegiatan inspiratif yang tidak hanya menunjukkan kepedulian perusahaan ini terhadap sesama, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. 

    Sebagai perusahaan yang telah menjadi market leader di industri interior dan furnitur, VIVERE Group percaya bahwa keberlanjutan adalah inti dari keberhasilan jangka panjang.

    Bekerja sama dengan Lindungi Hutan dan didukung oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, perusahaan  ini menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian alam dan keberlanjutan.

    Kegiatan ini mencerminkan rasa tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam yang mendukung operasional bisnisnya selama ini. 

    Penanaman pohon mangrove dipilih sebagai simbol perlindungan lingkungan, mengingat mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir dan memitigasi dampak perubahan iklim.

    Acara yang berlangsung pada Jumat dan juga perayaan 40th Years of Excellence, VIVERE ini dihadiri oleh jajaran manajemen VIVERE Group.

    Sebanyak 1.000 bibit mangrove ditanam, melambangkan perjalanan empat dekade perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan lingkungan.

    Melalui program ini, VIVERE Group ingin menjadi inspirasi bagi pelaku bisnis lainnya untuk terus berkontribusi bagi negeri tercinta, Indonesia.

    Program Acts of Hope yang dilaksanakan sejak awal November 2024 berisi rangkaian kegiatan yang dimulai dengan aksi Donor Darah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Tangerang. 

    Aksi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga menginspirasi para karyawan untuk terus berbagi kebaikan.

    Melanjutkan kontribusi nyata, VIVERE Group juga menyerahkan donasi berupa furnitur ke tiga Puskesmas yang berada di sekitar area operasional perusahaan. 

    Donasi ini bertujuan mendukung optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik, sehingga masyarakat dapat menerima layanan kesehatan yang lebih nyaman dan memadai. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • 4 Fakta Ratusan Kasus TPPO Dibongkar Polri dalam Sebulan

    4 Fakta Ratusan Kasus TPPO Dibongkar Polri dalam Sebulan

    Jakarta

    Bareskrim Polri membongkar ratusan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam sebulan. Hampir seribu orang diselamatkan dari kasus perdagangan orang ini.

    Kabareskrim Komjen Wahyu Widada mengatakan penindakan terhadap kasus TPPO merupakan atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan atensi itu juga segera ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta seluruh jajaran Polri.

    “Pemerintah tentu memberikan perhatian yang serius melalui program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan ditindaklanjuti Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah mengarahkan kita semua dalam memaksimalkan penangkapan pelaku TPPO dan upaya untuk menyelamatkan saksi dan korban,” kata Wahyu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Berikut sejumlah fakta terkait pembongkaran ratusan kasus TPPO ini:

    1. Ungkap 397 Kasus

    Dalam operasi yang telah dilakukan sejak 22 Oktober hingga 22 November 2024, Bareskrim Polri bersama jajaran Polda di seluruh Indonesia telah membongkar 397 kasus TPPO. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 1.000 orang bisa diselamatkan.

    “Bareskrim Polri bersama seluruh jajaran sepanjang periode 22 Oktober sampai 22 November 2024 telah berhasil mengungkap jaringan TPPO sebanyak 397 kasus dengan tersangka 482 orang dan berhasil menyelamatkan 904 orang,” katanya.

    “Sebelum tahun 2023 kegiatan penindakan TPPO ini juga sudah cukup berhasil. Beliau meminta jangan kendor, terus intensifkan penindakan kepada para pelaku TPPO,” imbuh Wahyu.

    Bareskrim Polri mengungkap jumlah penindakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama sebulan terakhir. Total ada 397 kasus TPPO yang bisa diungkap. Foto: Agung Pambudhy/detikcom

    2. Dijadikan PSK

    Wahyu mebeberkan beragam modus TPPO. Salah satunya korban dijadikan pekerja seks komersial (PSK).

    “Negara tujuan para PMI tidak sesuai yang dijanjikan,” ucapnya.

    Dia mengatakan para tersangka ini juga bermodus menawarkan pekerjaan di luar negeri ke para korban. Setelah di negara tujuan, para korban malah dieksploitasi menjadi PSK.

    “Modusnya menawarkan pekerjaan, tetapi setelah sampai di negara yang lain tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan, ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial. Namun, di dalamnya mereka dipaksa untuk menandatangani perjanjian utang seolah mereka punya utang yang harus dibayarkan,” ujar Wahyu.

    “Ini adalah modus untuk mengikat mereka supaya mereka mau tetap bekerja,” sambungnya.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya

  • Kabareskrim Pastikan Bakal Ringkus Otak Kasus TPPO – Page 3

    Kabareskrim Pastikan Bakal Ringkus Otak Kasus TPPO – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada memastikan bahwa kepolisian akan meringkus otak dari kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Prinsipnya, kami melakukan penangkapan terhadap apa yang sudah ada dulu. Dari penyalurnya, pasti akan kami tarik ke atas, siapa yang menjadi cukong,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (22/11/2024) seperti dilansir Antara.

    Komjen Pol Wahyu mengatakan, cukong kasus TPPO sebagian berada di Malaysia. Menurutnya, Negeri Jiran banyak menjadi tujuan pengiriman PMI ilegal lantaran mudah diakses.

    “Karena memang negara paling dekat itu Malaysia. Aksesnya juga lebih mudah. Bisa melalui jalur laut, bisa melalui jalur darat. Kalau ke tempat lain, pasti kan harus menggunakan pesawat dan sebagainya, itu lebih mudah untuk kita ketahui,” ucapnya.

    Untuk menangkap otak TPPO yang berada di luar Indonesia, kata dia, diperlukan kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, Bareskrim Polri menjalin kerja sama kepolisian dengan negara-negara lain, termasuk Malaysia, dalam menangkap cukong-cukong kasus TPPO.

    “Bahkan sudah ada kerja sama P2P (police to police) untuk mempercepat koordinasi dengan shortcut. Kalau kita melewati saluran-saluran yang resmi, itu panjang, tapi bisa kita pendekkan. Jadi, mendapat dukungan juga dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” tutur dia.

     

  • Bareskrim Ungkap Pekerja Migran Ilegal Banyak Dijadikan PSK di Luar Negeri

    Bareskrim Ungkap Pekerja Migran Ilegal Banyak Dijadikan PSK di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabareskim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkapkan sejumlah nasib buruk yang diterima pekerja migran Indonesia yang dikirim secara ilegal ke luar negeri. Salah satu di antaranya, banyak pekerja migran Indonesia ilegal yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

    Hal ini disampaikan dalam konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jumat (22/11/2024).

    “Setelah sampai di negara lain, (korban) tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga menyampaikan, para pelaku TPPO banyak mencari pekerja migran Indonesia secara ilegal untuk melakukan eksploitasi anak.

    “Pokoknya memperdaya anak melalui aplikasi online untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kemudian juga dipekerjakan sebagai lady companion (LC) kalau di negara kita, kemudian juga sebagai PSK dan disalurkan ke beberapa negara lain di luar Indonesia,” ungkap Wahyu.

    Lebih lanjut, Wahyu juga menceritakan nasib-nasib menyedihkan lainnya yang dialami pekerja migran yang dikirim secara ilegal ke luar negeri. 

    Misalnya, para pekerja migran tersebut dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian jaminan utang sehingga seolah-olah mereka punya utang yang harus dibayarkan. Perjanjian ini pun membuat korban dipaksa bekerja karena harus membayar perjanjian utang tersebut. 

    “Ini adalah modus untuk mengikat mereka, supaya mereka tetap mau bekerja,” tutur Wahyu.

    Wahyu mengungkapkan, banyak korban yang diimingi-imingi bekerja dengan gaji tinggi. Padahal, mereka dipekerjakan di perusahaan, pabrik, atau perkebunan-perkebunan ilegal di negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, banyak dari korban dipaksa untuk memenuhi target dan jika tidak memenuhi target-target pekerjaan, maka mereka akan menerima konsekuensi berupa tindakan kekerasan dari para pelaku. 

    Dalam kasus TPPO yang telah diungkap, Wahyu menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku di antaranya adalah mengirimkan para pekerja migran Indonesia secara ilegal dengan menggunakan visa yang tidak sesuai seperti visa kunjungan, visa ziarah, maupun visa wisata.

    Para pekerja migran Indonesia juga diberangkatkan tanpa pelatihan kerja dan medical check-up dari perusahaan resmi yang telah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

    Wahyu juga menjelaskan jalur keberangkatan pekerja migran ilegal itu dilakukan melalui jalur tak resmi atau melalui jalur tikus di wilayah-wilayah perbatasan. Salah satu negara tujuan yang paling banyak dituju pekerja migran ilegal itu adalah Malaysia.

    Setibanya di luar negeri, para korban kebanyakan sudah diambil paspornya dan berkas administrasi lainnya oleh pelaku TPPO. Hal ini pun membuat korban tidak memungkinkan kembali ke Indonesia.

  • Menteri P2MI: Pekerja migran hasilkan devisa Rp227 triliun per tahun

    Menteri P2MI: Pekerja migran hasilkan devisa Rp227 triliun per tahun

    Kedua terbesar setelah minyak dan gas, salah satunya adalah pekerja migran. Sebenarnya kalau ini dikelola secara baik itu akan menjadi pemecah masalah pengangguran,.

    Temanggung (ANTARA) – Pekerja migran Indonesia menghasilkan devisa sekitar Rp227 triliun per tahun, kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    “Kedua terbesar setelah minyak dan gas, salah satunya adalah pekerja migran. Sebenarnya kalau ini dikelola secara baik itu akan menjadi pemecah masalah pengangguran,” kata Abdul Kadir Karding, di Temanggung, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut dia, pengangguran terus bertambah, sehingga salah satu solusi adalah selain memperkuat dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Indonesia, juga kirim pekerja ke luar negeri.

    “Itu sebenarnya peluangnya besar, bekerja di luar negeri, penghasilannya jauh lebih besar dari pada di Indonesia,” katanya.

    Ia mencontohkan lulusan SMA/SMK di Korea gajinya bisa Rp18 juta-Rp23 juta di berbagai sektor, kalau perawat di Eropa di atas Rp20 juta. Di Kanada dengan sertifikat khusus bisa Rp59 juta-Rp80 juta.

    “Jadi peluangnya sangat terbuka lebar, problemnya adalah kalau ditinggal anak itu rasanya gimana, syaratnya gampang bahasa saja baru tambah skil. Bahasanya siapkan sejak awal jauh lebih bagus,” katanya pula.

    Ia menuturkan kenapa banyak kejadian perlakuan tidak adil terhadap pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri, karena mereka berangkat tidak mengikuti prosedural atau ilegal.

    “Yang terdaftar menurut BI hampir 5 juta pekerja Indonesia di luar, tetapi banyak aktivis menyampaikan yang tidak terdaftar jauh lebih banyak. Paling banyak yang tidak terdaftar itu di Arab, Malaysia, dan sebagian di Hong Kong dan Taiwan,” katanya lagi.

    Dia menyampaikan Kementerian P2MI bertugas mengurangi orang yang berangkat kerja ke luar negeri tanpa keterampilan.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Neraca Pembayaran Indonesia Surplus Jadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga – Page 3

    Neraca Pembayaran Indonesia Surplus Jadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Stabilitas ketahanan eksternal Indonesia hingga saat ini tetap terjaga di tengah berbagai dinamika risiko global yang tengah terjadi. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh capaian surplus pada neraca transaksi ekonomi internasional Indonesia.

    Menurut laporan Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar. Sebelumnya NPI mengalami defisit sebesar USD 0,6 miliar pada kuartal II 2024.

    Penurunan Defisit Transaksi Berjalan

    Torehan surplus tersebut dipicu oleh perbaikan sejumlah indikator, salah satunya penurunan defisit transaksi berjalan menjadi USD2,2 miliar (0,6% dari PDB), lebih baik dibandingkan defisit USD3,2 miliar (0,9% dari PDB) pada kuartal II 2024.

    Perkembangan positif tersebut dipengaruhi oleh perbaikan defisit Neraca Jasa dari sebelumnya USD 5,1 miliar menjadi USD 4,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia karena penyelenggaraan acara berskala internasional dan periode libur musim panas.

    Selain dipengaruhi capaian Neraca Jasa, penurunan defisit transaksi berjalan juga didorong oleh perbaikan defisit Neraca Pendapatan Primer menjadi USD 8,9 miliar atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 9,6 miliar, yang disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portfolio sejalan dengan pola siklus bisnis.

    Kinerja positif lainnya juga ditunjukkan oleh peningkatan surplus Neraca Pendapatan Sekunder menjadi USD 1,6 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 1,5 miliar yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan hibah Pemerintah dan transfer personal dalam bentuk remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

  • Sebulan, Bareskrim Bongkar 397 Jaringan Kasus "Human Traficking" dan Tangkap 482 Tersangka
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 November 2024

    Sebulan, Bareskrim Bongkar 397 Jaringan Kasus "Human Traficking" dan Tangkap 482 Tersangka Nasional 22 November 2024

    Sebulan, Bareskrim Bongkar 397 Jaringan Kasus “Human Traficking” dan Tangkap 482 Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bareskrim Polri menangkap 482 tersangka dari 387 kasus tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ) sepanjang 22 Oktober 2024 hingga 22 November 2024.
    Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, dalam sebulan itu, pihaknya juga berhasil menyelamatkan korban TPPO sebanyak 904 orang.
    “Bareskrim Polri beserta seluruh jajaran sepanjang periode 22 Oktober sampai dengan 22 November 2024, satu bulan ini, telah berhasil mengungkap jaringan TPPO sebanyak 397 kasus, dengan tersangka sebanyak 482 orang,” kata Wahyu dalam konferensi pers, Jumat (22/11/2024).
    Wahyu mengatakan, berdasarkan arahan Kapolri, penanganan kasus TPPO harus dilakukan dan jangan kendor.
    Kapolri meminta kepolisian untuk mengintensifkan penindakan terhadap para pelaku TPPO.
    “Karena kalau korban ini sudah ada di luar, kita sulit untuk bisa memberikan perlindungan, sulit untuk
    tracing
    kalau keluar neginya melalui jalur-jalur yang ilegal, melalui mekanisme yang tidak semestinya,” ucap dia.
    Menurutnya, para pelaku berperan mengirimkan para pekerja migran Indonesia secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.
    “Visa yang digunakan adalah visa kunjungan atau visa ziarah atau wisata, tapi kemudian setelah sampai di sana digunakan untuk bekerja hingga menyalahkan aturan,” ujarnya.
    Para PMI berangkat tanpa pelatihan kerja dan bukan dari perusahaan resmi yang telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
    Negara tujuan PMI juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan, menggunakan visa-visa yang tidak sesuai.
    Lalu, jalur berangkat PMI tidak melalui jalur yang resmi atau mengelakukan jalur-jalur tikus yang sering terjadi di wilayah-wilayah perbatasan.
    “Modus mereka adalah dengan mendapatkan pekerjaan, tetapi setelah sampai di negara lain tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial,” ucapnya.
    Wahyu mengatakan, para WNI dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian jaminan utang, seolah-olah mereka punya utang yang harus dibayarkan apabila mereka dipaksa untuk bekerja karena mereka harus membayar perjanjian uang utang tadi.
    “Ini adalah modus untuk mengikat mereka supaya mereka tetap mau bekerja,” katanya. 
    Sesampainya di luar negeri, paspor WNI tersebut diambil dan berkas administrasi lainnya juga diambil, sehingga mereka tidak memegang berkas apa pun.
    Modus lainnya, eksploitasi anak. Jaringan TPPO ini melakukan eksploitasi anak melalui aplikasi
    online
    untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.
    “Mereka dipekerjakan sebagai LC kalau di negara kita di dalam negeri, kemudian juga sebagai PSK dan juga disalurkan ke beberapa negara lain di luar Indonesia,” ucap dia.
    Cara yang dilakukan untuk menjaring anak-anak yakni mengiming-imingi anak-anak itu bekerja dengan gaji yang besar di perusahaan, pabrik, atau perkebunan secara ilegal di negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
    Ada juga modus mempekerjakan sebagai anak buah kapal, tetapi kapalnya kemudian dipindah-pindah sehingga sulit bagi kepolisian untuk mendeteksi.
    “Mereka diberangkatkan menjadi ABK tetapi diberangkatkan tidak dengan dibekali kemampuan maupun
    basic safety training
    dan administrasi yang sebenarnya,” ucap Wahyu.
    Para korban juga dipaksa memenuhi target-target pekerjaan dan kalau tidak memenuhi target-target pekerjaan maka mereka juga akan menerima konsekuensi yaitu tindakan kekerasan dari para pelaku.
    Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.
    Tersangka juga akan dikenakan Pasar 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 juta.
    Sepanjang satu bulan terakhir, terdapat ada tiga polda dengan jumlah pengungkapan kasus TPPO cukup besar, yakni Kepulau Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Neraca Pembayaran Indonesia Alami Surplus Menjadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga

    Neraca Pembayaran Indonesia Alami Surplus Menjadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga

    Jakarta, Beritasatu.com – Stabilitas ketahanan eksternal Indonesia hingga saat ini tetap terjaga di tengah berbagai dinamika risiko global yang tengah terjadi, yang salah satunya ditunjukkan oleh capaian surplus pada neraca transaksi ekonomi internasional Indonesia. Menurut laporan Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Q3-2024 mencatatkan surplus sebesar US$ 5,9 miliar, dimana sebelumnya mengalami defisit sebesar US$ 0,6 miliar pada Q2-2024.

    Penurunan Defisit Transaksi Berjalan

    Torehan surplus tersebut dipicu oleh perbaikan sejumlah indikator, salah satunya penurunan defisit transaksi berjalan menjadi US$ 2,2 miliar (0,6% dari PDB), lebih baik dibandingkan defisit US$ 3,2 miliar (0,9% dari PDB) pada Q2-2024. Perkembangan positif tersebut dipengaruhi oleh perbaikan defisit Neraca Jasa dari sebelumnya US$ 5,1 miliar menjadi US$ 4,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia karena penyelenggaraan acara berskala internasional dan periode libur musim panas.

    Selain dipengaruhi capaian Neraca Jasa, penurunan defisit transaksi berjalan juga didorong oleh perbaikan defisit Neraca Pendapatan Primer menjadi US$ 8,9 miliar atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar US$ 9,6 miliar, yang disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portfolio sejalan dengan pola siklus bisnis. Kinerja positif lainnya juga ditunjukkan oleh peningkatan surplus Neraca Pendapatan Sekunder menjadi US$ 1,6 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar US$ 1,5 miliar yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan hibah Pemerintah dan transfer personal dalam bentuk remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Peningkatan Surplus Transaksi Modal dan Finansial

    Lebih lanjut, surplus Neraca Pembayaran juga dipicu oleh adanya peningkatan surplus Transaksi Modal dan Finansial menjadi US$ 6,6 miliar (1,8% dari PDB) dari sebelumnya hanya sebesar US$ 3,0 miliar (0,9% dari PDB) pada Q2-2024. Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus Investasi Langsung menjadi US$ 5,2 miliar, didorong tingginya penyertaan modal asing dalam bentuk ekuitas, terutama di sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Selain itu, peningkatan surplus Investasi Portfolio menjadi US$ 9,6 miliar, yang berasal dari pembelian instrumen jangka panjang yakni Surat Utang Negara (SUN) Rupiah dan Global Bond Pemerintah, serta instrumen jangka pendek yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga menjadi aspek yang mendorong perkembangan surplus Transaksi Modal dan Finansial.

    Cadangan Devisa Meningkat

    Capaian surplus Neraca Pembayaran tersebut juga turut mempengaruhi posisi cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa telah meningkat menjadi sebesar US$ 149,9 miliar pada akhir September 2024, atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Kebijakan Strategis Pemerintah

    Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketahanan eksternal di tengah tekanan global seperti penguatan indeks dolar AS yang memengaruhi volatilitas pasar keuangan Indonesia, Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan strategis untuk mengurangi kerentanan nilai tukar melalui penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Implementasi Local Currency Transaction (LCT), yang merupakan perluasan dari Local Currency Settlement (LCS), berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing tertentu. Langkah ini diharapkan mendukung pendalaman pasar keuangan serta stabilisasi nilai tukar.

    “Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan LCT, Pemerintah bersama Bank Indonesia membentuk Satuan Tugas Nasional LCT, yang ditargetkan untuk meningkatkan penggunaan LCT hingga 10% pada 2024 dan 2025,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Langkah ini juga diperkuat dengan sosialisasi dan insentif kepada pelaku usaha, eksportir, importir, dan BUMN untuk mendorong keterlibatan aktif dalam stabilisasi ekonomi melalui kebijakan tersebut. Dengan berbagai strategi yang telah diterapkan, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.

    Selain itu, Pemerintah terus menjalin kerja sama ekonomi di berbagai forum sebagai upaya untuk meningkatkan akses produk ekspor Indonesia dan mendorong investasi asing ke dalam negeri untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga surplus neraca pembayaran. Kemitraan Indonesia dengan negara IPEF telah memberikan langkah konkret bersama dalam mewujudkan perluasan pasar melalui rantai pasok global yang tangguh, fasilitasi ekonomi bersih, dan kemudahan investasi.

    Upaya aksesi OECD juga terus dilanjutkan untuk mendorong reformasi sesuai dengan standar negara maju, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan NPI 2024 akan tetap tumbuh positif dengan defisit neraca transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran rendah sebesar 0,1% hingga 0,9% dari PDB. Dengan mempertimbangkan capaian dan proyeksi positif tersebut, Pemerintah akan terus berupaya menjaga perkembangan NPI di tengah dinamika perekonomian global dengan memperkuat kebijakan dan koordinasi antar pihak.

  • BP Batam Disorot, Pegawainya Diduga Terlibat Mafia Penyelundupan Pekerja Migran

    BP Batam Disorot, Pegawainya Diduga Terlibat Mafia Penyelundupan Pekerja Migran

    Liputan6.com, Batam – Polda Kepri menangkap 2 orang pelaku penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura. Salah satunya adalah  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurut Direskrimum Polda Kepri Kombes Pol Doni Alexander, peran pegawai BP Batam itu mengontrol dan mengatur akses ke dalam pelabuhan yang akan masuk ke kapal Ferry. “Tersangka RO, merupakan ASN yang ada di kota Batam, terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pelabuhan Internasional Batam Center,” kata Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Dony Alexander.

    Disebutkan pula bahwa tersangka RO mendapat keuntungan sebesar Rp 800 ribu per orang jika berhasil melewatkan calon PMI Non-prosedural. RO bahkan mengaku sudah satu tahun meloloskan PMI Non Prosedural bekerja di luar negeri melaui Terminal International Batam Centre.

    Sementara itu BP Batam melalui Kepala Bagian Humas, Sazani membenarkan ada pegawainya yang ditangkap polisi. Pihaknya berjanji akan menghormati proses hukum terhadap Roni atau RO yang telah berstatus sebagai tersangka. “Prinsipnya, kami akan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini dan menghormati sepenuhnya proses hukum terhadap saudara RS,” kata Sazani, melalui siaran pers pada Senin (18/11/2024).