Xcloud.id

NGO: PMI

  • Stimulus Ekonomi China Ternyata Tak Berdampak, Butuh Waktu Lebih Lama – Page 3

    Stimulus Ekonomi China Ternyata Tak Berdampak, Butuh Waktu Lebih Lama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – China telah menjalankan berbagai langkah stimulus moneter maupun fiskal sejak akhir September 2024 untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tetapi sampai saat ini dampak dari stimulus itu belum terlihat jelas. 

    Memang terdapat tanda-tanda perbaikan di sektor properti dan manufaktur tetapi dampaknya masih terbatas. Perusahaan-perusahaan besar seperti Meituan, Alibaba, dan Tencent tetap berhati-hati dalam memproyeksikan pertumbuhan.

    CFO Meituan Shaohui Chen menyatakan, dampak positif kebijakan stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini membutuhkan waktu.

    “Kami yakin kebijakan ini secara bertahap akan mendukung ekonomi riil dan mendorong belanja konsumen,” ujarnya dikutip dari CNBC pada Jumat (6/12/2024).

    Hingga saat ini, peningkatan yang terlihat belum signifikan. Indeks manajer pembelian (PMI) Caixin untuk manufaktur mencatat angka 51,5 pada November, tertinggi sejak Juni, menunjukkan adanya ekspansi kecil dalam aktivitas pabrik. PMI resmi juga naik menjadi 50,3, tertinggi sejak April.

    Ekonom senior di Caixin Insight Group, Wang Zhe mengatakan bahwa, “Meskipun ekonomi tampaknya sudah mencapai titik terendah, masih diperlukan konsolidasi lebih lanjut,” kata dia. 

    Dia juga menyoroti bahwa dampak stimulus belum terasa di pasar tenaga kerja.

    Selain itu, direktur pelaksana di Teneo, Gabriel Wildau menambahkan bahwa kebijakan stimulus ini akan berlangsung bertahap. “Prinsipnya adalah melakukan ‘cukup’ daripada ‘apa pun yang diperlukan’,” katanya.

  • Kukuhkan Tim Reaksi Cepat, Menteri P2MI Ingin Berantas Sindikat Pengiriman Pekerja Ilegal – Page 3

    Kukuhkan Tim Reaksi Cepat, Menteri P2MI Ingin Berantas Sindikat Pengiriman Pekerja Ilegal – Page 3

    Tim Reaksi Cepat tersebar di sejumlah provinsi yang terdapat kantong-kantong penyaluran PMI. Antara lain, yakni Sumatera Utara, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan NTB.

    Menteri tegas hingga dicopot dari jabatan.

    “Pokoknya harus (kerja) cepat, jgn ikut bermain, biasanya kita bentuk tim malah ikut bermain gitu. Itu yg saya enggak pengen. Saya sudah bilang tadi, kalau ada apa-apa, saya copot atau beri sanksi,” ungkap dia.

    Selain itu, Karding berharap, tim ini bisa bergerak cepat dalam menangani sindikat penyaluran PMI non-prosedural. Ia meminta bawahannya tidak hanya menunggu aduan dari masyarakat.

    “Saya sudah bilang, jangan model menunggu. Satu, ada aduan. Yang kedua, ada temuan, mainkan,” katanya.

  • TNI AD sumbangkan darah untuk kebutuhan medis masyarakat

    TNI AD sumbangkan darah untuk kebutuhan medis masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pasukan TNI AD yang terdiri dari Yonif Para Raider (YTP) 411/Pandawa menyumbangkan darahnya untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat lewat Palang Merah Indonesia (PMI) di kawasan Rahlat Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, Jumat.

    Dalam siaran pers yang diterima ANTARA hari ini, dijelaskan kegiatan ini merupakan upaya TNI dalam rangka membantu masyarakat di luar dari koridor pengamanan wilayah.

    “Di sela-sela jadwal latihan yang padat, kami tetap ingin berbagi kepada sesama. Donor darah adalah bentuk kepedulian kami sekaligus wujud semangat gotong royong,” kata Komandan Satgas YTP 411/PDW, Mayor Inf Ilham Datu dalam siaran pers tersebut.

    Mayor Ilham menjelaskan proses donor darah dilakukan sesuai prosedur kesehatan yang berlaku didampingi langsung oleh tim Palang Merah Indonesia(PMI).

    Namun demikian, tidak dijelaskan berapa kantong darah yang disumbangkan personel TNI kepada PMI untuk memenuhi kebutuhan warga.

    Mayor Ilham pun berharap darah yang disumbangkan para personelnya dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat.

    “Kami berharap darah yang didonorkan dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah bentuk nyata kepedulian prajurit TNI AD terhadap masyarakat,” kata Mayor Ilham.

    Setelah melakukan donor darah, Mayor Ilham dan seluruh pasukannya kembali menjalankan tugas pengamanan wilayah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lonjakan PMI Non Prosedural Picu Kekhawatiran, Banyak Terjebak Jadi Scammer Online

    Lonjakan PMI Non Prosedural Picu Kekhawatiran, Banyak Terjebak Jadi Scammer Online

    JABAR EKSPRES – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri melalui jalur non prosedural terus menjadi perhatian serius. Salah satu dampak mencoloknya adalah tren peningkatan PMI yang dipekerjakan sebagai scammer online di luar negeri.

    Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya pada Disnaker Jawa Barat, Halijah, mengungkapkan bahwa fenomena ini sangat memprihatinkan.

    “Itulah yang sangat kami sayangkan, karena kalau mereka mempunyai skill dan pendidikannya tinggi, harus lebih berhati-hati, terutama terhadap ajakan bekerja melalui media sosial,” ujarnya pada awak media, Jumat (6/12/24).

    BACA JUGA: UMP Naik 6,5 Persen, Menperin Siapkan Solusi Ini untuk Industri

    Halijah menjelaskan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Disnaker, dan BP3MI untuk menangani kasus-kasus PMI non prosedural.

    Salah satu upaya Satgas adalah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat agar calon PMI memilih jalur prosedural saat bekerja ke luar negeri.

    “Jadi, boleh bekerja di luar negeri tetapi menempuh jalur prosedural. Yang sangat kami sayangkan yang menempuh jalur non prosedur itu ke Arab Saudi dengan bekal pendidikan rendah,” sambung Halijah.

    BACA JUGA: Ingin Lahirkan Bibit-Bibit Atlet Indonesia, Menpora Minta Guru Olahraga Terus Perbaharui Materi

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendaftar melalui pemerintah setempat jika ingin bekerja di luar negeri.

    Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan dan Penanganan Kasus BP3MI Jawa Barat, Neng Wefi, mencatat pada 2023 terdapat 1.103 PMI yang mereka tangani, di mana 80 persen di antaranya berangkat secara non prosedural.

    Wefi menyebutkan bahwa keberangkatan ilegal ini kerap membawa dampak buruk, termasuk menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    BACA JUGA: Tanggapi Kekhawatiran Publik, PPN 12 Persen akan Dikaji Ulang

    “Hingga saat ini, di Myanmar yang mengadu pada kami ada 14 orang, 10 sudah pulang. Tapi itu yang mengadukan pada kami, tetapi berdasarkan keterangan dari KBRI dan Kemlu ada 3.000 warga Indonesia yang ada di Myanmar,” ungkapnya.

    Data dari World Bank mencatat bahwa sembilan juta PMI tersebar di berbagai negara penempatan, sementara data BP3MI menunjukkan hanya 4,5 juta yang tercatat resmi.

  • 70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural

    70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KP2MI: 70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 23:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa 70 persen korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.

    “Salah satu faktor krusial dari tingginya jumlah korban TPPO adalah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi mereka,” kata Menteri Karding dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di Komnas HAM, di Jakarta, Kamis (5/12).

    Dalam diskusi bertajuk “Mendorong Penyusunan Road Map Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis HAM” tersebut, Menteri Karding mengatakan bahwa mayoritas korban TPPO merupakan perempuan dan tenaga kerja dengan keterampilan (skill) rendah.

    Kelompok tersebut, kata dia, rentan terhadap eksploitasi, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

    Menteri Karding juga menyoroti pemberangkatan nonprosedural sebagai penyebab utama meningkatnya kasus TPPO. Oleh karena itu, dia mendorong penguatan sistem pelindungan bagi pekerja migran melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang prosedur keberangkatan yang aman.

    Penguatan juga dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran secara ilegal.

    Dalam memberikan pandangan dan usulan untuk mengatasi TPPO terhadap PMI, Karding berencana memperkuat regulasi pemberangkatan dengan menggunakan sistem sertifikasi.

    “Skill itu paling utama, terutama skill berbahasa. Kemampuan ini menjadi bekal penting agar pekerja migran tidak hanya mampu beradaptasi di negara tujuan, tetapi juga lebih percaya diri dalam menghadapi situasi sulit dan menghindari eksploitasi,” kata dia.

    Selain itu, Menteri Karding juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran melalui kerja sama yang lebih erat dengan aparat desa di seluruh daerah.

    “Kami akan memperkuat relasi dengan pejabat desa karena mereka adalah garda terdepan dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keberangkatan pekerja migran yang aman dan prosedural,” kata dia lebih lanjut.

    Sementara itu, dalam upayanya mencegah TPPO, Menteri Karding juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan siber.

    “Untuk mengatasi TPPO, pemerintah harus memperkuat sistem siber karena modus operandi para pelaku kejahatan TPPO saat ini banyak menggunakan media sosial untuk merekrut korbannya,” demikian kata Karding.

    Sumber : Antara

  • Nofel Saleh Hillaby dilantik, Pepermindo: Sistem penempatan lebih profesional 

    Nofel Saleh Hillaby dilantik, Pepermindo: Sistem penempatan lebih profesional 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Nofel Saleh Hillaby dilantik, Pepermindo: Sistem penempatan lebih profesional 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Perkumpulan Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pepermindo) menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pelantikan Nofel Saleh Hillaby sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Penempatan, Pelatihan/Vokasi, Perlindungan dan Pasca Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

    Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pepermindo) Herry Darman berpendapat, pelantikan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, serta meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka melalui program pelatihan yang lebih terarah dan relevan.

    “Kami meyakini bahwa dengan pengalaman dan komitmen Bapak dalam dunia vokasi, pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja, Indonesia akan mampu menghadirkan sistem penempatan yang lebih profesional, aman, dan terstruktur dengan baik,” tambah Herry Darman di Jakarta, Kamis (5/12).

    Sebagai asosiasi yang bergerak di bidang penempatan, pelatihan, serta perlindungan tenaga kerja migran, sambung Herry, pihaknya sangat mendukung visi Nofel dalam menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan para pekerja migran.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan Nofel akan menjadi pendorong bagi terciptanya kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi elshinta.com, Kamis (5/12). 

    Selanjutnya, Pepermindo berharap kepemimpinan Nofel Saleh Hillaby dapat mewujudkan beberapa hal seperti:

    1.Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Vokasi: Agar para pekerja migran memiliki keterampilan yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.

    2.Perlindungan yang Lebih Optimal: Terutama dalam hal hak-hak pekerja, keselamatan kerja, serta dukungan hukum selama masa penempatan dan setelah kembali ke tanah air.

    3.Peningkatan Koordinasi Antar Instansi: Memastikan bahwa program-program yang ada saling terintegrasi, serta memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran.

    4.Peningkatan Sistem Pasca Penempatan: Memberikan kesempatan bagi para pekerja migran untuk mengembangkan keterampilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, serta memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

    “Dengan segala dukungan dan kerja sama yang ada, kami yakin bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, sektor penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak,” kata Herry. 

    “Sekali lagi, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Nofel Saleh Hillaby atas pelantikan ini. Kami siap bekerja sama dan memberikan dukungan penuh dalam upaya mewujudkan visi Bapak untuk tenaga kerja Indonesia yang lebih baik dan lebih terlindungi,” tutup Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pepermindo) Herry Darman

    Sumber : Elshinta.Com

  • KKP-Kemlu pulangkan 19 ABK Run Zeng usai proses hukum selesai

    KKP-Kemlu pulangkan 19 ABK Run Zeng usai proses hukum selesai

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Luar Negeri mengawal pemulangan 19 anak buah kapal (ABK) Run Zeng 05 perikanan dari Port Moresby, Papua Nugini ke Tanah Air.

    “Belasan awak kapal Run Zeng 05 ini merupakan pekerja di kapal ilegal berbendera Rusia,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Setelah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby di Jayapura, mereka diberangkatkan ke Jakarta dengan pesawat, dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Kepulauan Riau (1 orang), Jawa Barat (15 orang), Jawa Timur (1 orang), dan Nusa Tenggara Timur (2 orang).

    Latif menyampaikan bahwa sejak dari Jayapura sampai ke Jakarta, para awak kapal didampingi tim dari Ditjen Perikanan Tangkap. Kedatangan mereka juga disambut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah.

    Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pemulangan ABK dari Papua Nugini ke Indonesia, khususnya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Port Moresby, dan Konsulat RI Vanimo.

    “Kami berterima kasih kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia atas komitmennya mendukung KKP dalam penanganan awak kapal perikanan WNI eks Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 ini,” ujar Latif.

    “IOM juga intens terlibat dalam pemulangan sampai dengan pemberdayaan para awak ini setelah tidak bekerja sebagai awak kapal perikanan,” tambah Latif.

    Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah mengungkapkan bahwa KM Run Zeng 05 menjadi target operasi aparat penegak hukum Indonesia karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

    Meski sempat kabur ke wilayah Daru, yang berada di selatan Papua Nugini, KM Run Zeng 05 akhirnya berhasil ditangkap oleh otoritas setempat pada bulan Juni 2024.

    Pemulangan 19 awak kapal perikanan eks Run Zeng 05 ini sudah lama ditunggu, namun karena harus mengikuti proses hukum terhadap operator kapal ilegal tersebut oleh otoritas di Papua Nugini yaitu sejak penangkapan kapal tersebut pada bulan Juni 2024, maka baru dapat dipulangkan saat ini.

    “Kami bersyukur mereka dalam kondisi sehat. Ini sekaligus bisa menjadi pengalaman berharga agar teman-teman ABK lebih berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu bekerja di kapal perikanan karena banyak calo/agen ilegal yang menjerumuskan untuk bekerja di kapal ilegal,” kata Idnillah.

    Sebelumnya, aparat penegak hukum Indonesia lebih dulu menangkap kapal ilegal yang dioperasikan oleh operator yang sama, yaitu Run Zeng 03 di wilayah Maluku pada pertengahan Mei 2024.

    Terhadap Run Zeng 03, telah dilakukan penegakan hukum yaitu tindak pidana perikanan (illegal fishing) dan pelakunya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

    Kapal tersebut diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena mempekerjakan ABK WNI yang melanggar prosedur, saat ini sedang berproses di Bareskrim Polri.

    Di sisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk terus meningkatkan pengawasan menyasar pelaku illegal fishing dan perdagangan orang di kapal perikanan.

    Trenggono sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding untuk meningkatkan keahlian ABK yang akan bekerja di kapal perikanan luar negeri agar terhindar dari praktik ilegal perdagangan orang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Transformasi BPJS Ketenagakerjaan Hasilkan Capaian Positif di HUT Ke-47

    Transformasi BPJS Ketenagakerjaan Hasilkan Capaian Positif di HUT Ke-47

    Jakarta –

    Memperingati hari jadi ke-47, BPJS Ketenagakerjaan tegaskan komitmen mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia melalui berbagai capaian. Salah satunya adalah peningkatan peserta aktif menjadi 43,5 juta dan pembayaran manfaat Rp51,9 triliun hingga November 2024.

    Sejak tahun 1977, pemerintah memulai program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) melalui PP No.33 tahun 1977. Perum Astek, cikal bakal badan penyelenggara jaminan sosial, diberi amanah konstitusi untuk menjalankan program strategis negara tersebut.

    Setelah 15 tahun, PT. Jamsostek (Persero) melanjutkan visi Perum Astek dengan memberikan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarga mereka saat kehilangan penghasilan akibat risiko sosial ekonomi. Perlindungan ini mencakup empat program; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

    Seiring perkembangan zaman dan peningkatan populasi, dunia ketenagakerjaan Indonesia mengalami pergeseran. Pekerja sektor informal kini mendominasi dan jumlahnya terus bertambah tiap tahun. Mereka lebih rentan terhadap risiko sosial ekonomi dan memerlukan jaring pengaman untuk menghindari kemiskinan.

    Hal ini menjadi tonggak awal lahirnya era baru Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diikuti dengan transformasi PT. Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

    Sejak itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan wajib bagi pekerja sektor formal (Penerima Upah) dan informal (Bukan Penerima Upah). BPJS Ketenagakerjaan mengemban amanah besar untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek melalui tiga program eksisting yaitu JKK, JKM, JHT dan dua program baru yaitu Jaminan Pensiun (JP) serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Segenap manajemen menyampaikan terima kasih kepada para Penggagas, Pendiri, Pimpinan sebelumnya, serta Pensiunan BPJS Ketenagakerjaan yang telah membawa lembaga ini hingga mencapai kemajuan luar biasa hingga saat ini,” ujar Anggoro dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

    Berbagai capaian positif berhasil diukir BPJS Ketenagakerjaan di usianya saat ini. Jumlah peserta aktif mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun lalu menjadi 43,5 juta. Terdiri dari 27,7 Juta pekerja Penerima Upah (PU), 9,5 juta pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) , serta 6 Juta pekerja Jasa Konstruksi dan PMI.

    Anggoro menyebut peningkatan jumlah peserta harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan. Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) menjadi kanal andalan yang mendekatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta, terbukti dengan 24,5 juta pengguna dan lebih dari 60 persen pengguna aktif.

    Selain itu tingkat kepuasan layanan Call Center 175 turut naik menjadi 92,5 persen, dan mendapatkan 6 kategori penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2024 dari Indonesian Contact Center Association (ICCA).

    “Kita juga telah meluncurkan New e-PLKK untuk mempermudah operasional dan layanan JKK bagi peserta, yang saat ini sudah diterapkan di lebih dari 74 persen PLKK. Tahun ini kami juga memfasilitasi para pekerja disabilitas mengakses lapangan pekerjaan dengan mengembangkan portal Inclusive Job Center,” imbuhnya.

    Hingga November 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar 3,8 juta klaim dengan total manfaat Rp51,9 triliun, termasuk beasiswa untuk 92 ribu anak senilai Rp387,6 miliar. Selama satu dekade, jumlah ini melonjak hampir 4 kali lipat, menunjukkan semakin banyak pekerja dan keluarganya yang merasakan manfaat nyata dan terhindar dari kemiskinan.

    Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang penuh ketidakpastian. Terbukti dana pekerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan tetap tumbuh 13,85 persen (YoY) menjadi Rp 782 Triliun.

    Keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mencetak return tinggi selama lima tahun terakhir, membuatnya dianugerahi penghargaan sebagai ‘Largest Investment Return in Five Years for Social Insurances’ oleh InvestorTrust.

    Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat pengakuan internasional sebagai satu-satunya lembaga social security dengan jumlah pengakuan ISSA terbanyak di dunia, yaitu 8 ISSA Recognition dan 10 ISSA Good Practice.

    “Ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai standar internasional dan diakui kualitas dan kapabilitasnya,” tegas Anggoro.

    BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen meningkatkan produktivitas pekerja dan ekonomi nasional melalui kesadaran dan penguatan jaminan sosial.

    Salah satunya adalah menyelenggarakan The First Social Security Summit 2024 pada November lalu, sebagai forum diskusi dan sinergi stakeholders untuk mencari solusi inovatif dan strategi kolaboratif, mengatasi permasalahan seperti Middle Income Trap dan perlindungan pekerja.

    Anggoro berharap seluruh pegawai BPJS Ketenagakerjaan terus berfokus mencapai universal coverage demi Indonesia Emas 2045, dengan tetap mengedepankan integritas, sehingga para pekerja Indonesia dapat bekerja keras tanpa rasa cemas. Ia menegaskan meskipun tahun ini penuh tantangan, BPJS Ketenagakerjaan terus maju memperluas cakupan jaminan sosial dengan memastikan perlindungan yang tepat sasaran.

    “Dengan semangat budaya Iman ETHIKA, mari kita jadikan tugas ini sebagai ladang ibadah untuk memberi dampak nyata pada pekerja dan keluarganya,” pungkas Anggoro.

    (akn/ega)

  • Guru Besar UI Ungkap Dampak Mengerikan Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada Awal 2025

    Guru Besar UI Ungkap Dampak Mengerikan Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wacana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan menuai protes dan polemik yang berkepanjangan. Kebijakan ini dipandang akan berdampak negatif, khususnya pada daya beli masyarakat.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa jika pemerintah tidak melakukan mitigasi yang tepat terhadap dampak negatif kebijakan ini, hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah penurunan konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Terutama dampak langsung bagi konsumsi rumah tangga, yang telah mengalami pelambatan, dari 5,22% pada kuartal I 2023 menjadi 4,91% di kuartal III 2024. Peningkatan PPN dikhawatirkan akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Telisa dalam wawancara dengan Beritasatu.com, Kamis (5/12/2024).

    Telisa juga menyampaikan bahwa sektor ritel dan industri menghadapi tekanan berat akibat menurunnya daya beli. Penurunan ini berdampak pada lemahnya penjualan barang tahan lama, sementara sektor manufaktur menunjukkan kontraksi, terlihat dari Purchasing Manager Index (PMI) yang turun ke angka 48,9 pada 2024.

    “Akibatnya, lebih dari 64.000 pekerja diprediksi akan kehilangan pekerjaan pada akhir tahun ini. Dalam konteks global, kenaikan PPN menjadi 12 persen juga akan meningkatkan biaya produksi domestik yang akhirnya menurunkan daya saing ekspor hingga -1,41%,” tambah Telisa.

    Selain itu, Telisa memprediksi bahwa kenaikan PPN akan mendorong inflasi sebesar 0,97%, yang dirasakan paling berat oleh masyarakat miskin, mengingat proporsi pengeluaran konsumsi mereka lebih besar dibandingkan pendapatan. Tanpa adanya kompensasi yang memadai, kebijakan ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

    “Meski kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki ketahanan fiskal, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

    Telisa menilai, meskipun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal, dampaknya pada daya beli masyarakat, inflasi, dan sektor industri tidak dapat diabaikan.

  • Hari Terakhir Career Expo di Bojonegoro Masih Diburu Pencari Kerja

    Hari Terakhir Career Expo di Bojonegoro Masih Diburu Pencari Kerja

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Hari terakhir pembukaan career expo 2024 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih ramai pengunjung. Pembukaan bursa kerja itu dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pencari kerja atau pengangguran.

    Salah seorang pengunjung dalam pameran bursa kerja yang digelar di Gedung Islamic Center Jalan Panglima Polim Kabupaten Bojonegoro, Nanda, mengaku datang ke lokasi pameran bursa kerja untuk mencari informasi lowongan pekerjaan.

    “Sambil mencari kerja yang cocok sesuai yang saya inginkan,” ujarnya, Kamis (5/12/2024).

    Untuk diketahui, dalam pameran bursa kerja 2024 ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro menyediakan 2.494 lowongan pekerjaan (loker) dari 36 perusahaan.

    Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disperinaker Bojonegoro, Ida Agustin mengatakan, pameran bursa kerja ini diharapkan bisa menekan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Selain itu, pengunjung yang datang juga bisa memilik bidang pekerjaan sesuai keahlian.

    “Jadi antara pencari kerja dan perusahaan bisa langsung bertemu, dan melakukan wawancara dan seleksi,” katanya saat berada di lokasi pameran bursa kerja yang digelar dari tanggal 4-5 Desember 2024.

    Ida mengatakan, ada sebanyak 2.494 lowongan pekerjaan dari 36 perusahaan yang disediakan bagi pencari kerja. Jumlah tersebut terdiri dari lowongan kerja di dalam negeri dan luar negeri.

    Dari 36 perusahaan itu, 15 diantaranya berada di Kabupaten Bojonegoro yang bergerak dibidang Industri Manufaktur, Industri Rokok, Jasa Perhotelan, Jasa Spa Therapist, Jasa Keuangan, Dealer, Retail Supermarket, Perusahaan Jasa Alih Daya/Outsourcing, serta Industri Makanan dan Minuman. Total 666 Lowongan kerja.

    Kemudian perusahaan yang berada di luar Kabupaten Bojonegoro ada 17 Perusahaan yakni terdiri dari Industri Manufaktur, Jasa Alat Kesehatan, Jasa Keuangan, Retail Supermarket, Perusahaan Jasa Alih Daya/Outsourcing, serta Industri Furniture/Meubel dengan jumlah 1.218 lowongan kerja.

    Selanjutnya terdapat dua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang membuka lowongan keluar negeri sebanyak 610 lowongan kerja. Serta terdapat 3 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang berfokus pada peningkatan keterampilan serta mengembangkan softskill. [lus/suf]