NGO: PMI

  • Ikuti Fun Run dan Fun Walk 2024, Puluhan Ribu Kader PKK Gaungkan Indonesia Tanpa KDRT – Page 3

    Ikuti Fun Run dan Fun Walk 2024, Puluhan Ribu Kader PKK Gaungkan Indonesia Tanpa KDRT – Page 3

    Dalam pantauan di lapangan, terlihat sejumlah peserta Fun Walk membawa poster bertuliskan seruan Perempuan Indonesia Anti KDRT, Indonesia Tanpa Kekerasan Seksual kepada Perempuan, Stop Bullying pada Anak, dan kampanye lainnya yang menyuarakan kepentingan Ibu dan Perempuan Indonesia.

    Sebelumnya, para peserta Fun Run dan Fun Walk telah berkumpul di Silang Monas sejak pukul 05.30 dan sekitar pukul 06.15 WIB, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi secara resmi melepas lebih dari 20 ribu peserta dari titik start di Silang Monas Barat Daya.

    Rangkaian kegiatan PHI 2024 Fun Run 5K yang diikuti 500 orang dan terdiri dari kader PKK, Posyandu, masyarakat umum (khususnya wanita). Sementara untuk Fun Walk 2,5 Km diikuti 20.000 orang berasal dari kader PKK, Posyandu se-Jabodetabek. Adapun rute Fun Run yaitu start di Silang Monas, Sarinah, Thamrin, Harmoni dan finish kembali di Monas. Sementara untuk Fun Walk rutenya sama hanya tidak melewati Harmoni.

    Rangkaian kegiatan lainnya ialah pemeriksaan kesehatan yang diikuti 215 orang dari Jakarta. Sementara itu, untuk peserta donor darah ada 75 orang yang dibantu dari PMI dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan ini juga turut memberikan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan pasar murah sembako, daging/ikan sebanyak 11.900 paket seharga 70.000/paket.

    Peserta Fun Run dan Fun Walk TP PKK juga dihibur aksi kocak MC Okky Lukman dan Igor.  Kemudian diramaikan juga hiburan dari Drumband Gita Abdi Praja IPDN, The Chaplin dan penampilan tarian dari Dinas kebudayaan DKI Jakarta. Peserta tidak hanya berasal dari DKI Jakarta, tetapi juga dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama dalam sambutannya Istri Wamendagri yang juga Pengurus TP PKK Pusat Yane Bima Arya menyampaikan Selamat memperingati hari ibu kepada seluruh Ibu-ibu Kader PKK yang hadir dan kepada Ibu-ibu di seluruh Indonesia. Kata Yane, dengan tema Hari Ibu hari ini adalah, Perempuan Menyapa Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045.

    “Berdasarkan penelitian, kalau ibu bahagia maka bapak-bapak bisa tiga kali lebih bahagia,” ujar Yane yang disambut tepuk tangan dan gelak tawa seluruh peserta yang hadir.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Istri Menteri Kabinet Merah Putih, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, Plt. Ketua Antarwaktu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendagri Niken Tomsi Tohir dan jajaran TP PKK Pusat, Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Ika Oktaviana Teguh Setyabudi serta Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo.

  • Menteri P2MI Jenguk PMI Ilegal yang Sempat Koma di Malaysia

    Menteri P2MI Jenguk PMI Ilegal yang Sempat Koma di Malaysia

    Jakarta

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menjenguk seorang pekerja migran Indonesia (PMI) unprocedural yang kini dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Batam. PMI itu adalah Musripah (42) yang sempat koma ketika bekerja di Malaysia.

    Karding mendapat informasi ini dari laporan BP3MI Kepulauan Riau. Sebelumnya, Musripah koma dan dirawat di Malaysia sebab mengalami pecah pembuluh darah.

    “Saya menengok ibu Musripah salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat unprocedural, bekerja di Malaysia, lalu di sana beliau sakit,” kata Karding seusai menjenguk Musripah di RS Awal Bros, Batam, Kepri, Sabtu (8/12/2024).

    Kendati Musripah berangkat secara ilegal, Kementerian BP2MI akan membantu pembiayaan rumah sakit perempuan asal Malang, Jatim tersebut. Dia pun mengingatkan pada calon PMI yang hendak bekerja agar berangkat sesuai prosedur.

    “Seluruh proses pembiayaan rumah sakit sampai nanti dia pulang akan diurus Kementerian. Kita sengaja hadir di sini agar mengirim pesan ke publik bahwa besok-besok mau bskerja ke luar negeri harus sebaiknya sesuai prorsedur. Supaya pemerjntah negara bisa melindungi, bisa hadir dalam konteks ini,” kata dia.

    Karding menegaskan, Kementerian P2MI semaksimal mungkin bakal membantu Musripah sebab dia merupakan warga negara Indonesia.

    (maa/maa)

  • Kemenkes Bantah Tuduhan Intervensi Terkait Pemilihan Ketua Umum PMI – Halaman all

    Kemenkes Bantah Tuduhan Intervensi Terkait Pemilihan Ketua Umum PMI – Halaman all

    Tuduhan mengenai intervensi dan penyediaan dana untuk mendukung calon tertentu dinyatakan tidak berdasar.

    Tayang: Senin, 2 Desember 2024 22:03 WIB

    Freepik dan Kompas.com

    Ilustrasi Palang Merah Indonesia – Berikut ini sejarah hari Palang Merah Indonesia (PMI). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) membantah tuduhan intervensi pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Kemenkes menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam proses pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang akan berlangsung pada Desember 2024.

    Tuduhan mengenai intervensi dan penyediaan dana untuk mendukung calon tertentu dinyatakan tidak berdasar.

    “Kemenkes menghormati independensi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan mandiri. Kami tidak memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam proses pemilihan internal PMI,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman, dilansir dari website resmi Kemenkes, Senin (2/12/2024).

    Kemenkes ungkap pihaknya mendukung penuh PMI sebagai mitra strategis dalam program-program kemanusiaan.

    Namun, hubungan ini murni didasari pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

    “Kami menegaskan kembali bahwa keterlibatan Kemenkes dalam Munas PMI tidak pernah terjadi, apalagi dengan tujuan politis,” ujar Aji.

    Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi dan memastikan kebenaran sebelum menyebarkannya.

    “Fokus utama kami adalah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami berharap proses pemilihan Ketua Umum PMI berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi,” tambah Aji.

    Dengan klarifikasi ini, Kemenkes berharap semua pihak dapat memahami posisi dan komitmen kementerian dalam menjaga profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sesuai tujuan P3MI, Aspataki dukung Program Asta Cita Prabowo-Gibran

    Sesuai tujuan P3MI, Aspataki dukung Program Asta Cita Prabowo-Gibran

    Sumber foto: Eddy Suroso/elshinta.com.

    Sesuai tujuan P3MI, Aspataki dukung Program Asta Cita Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 14:17 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Saiful Mashud mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, melalui Program Penempatan PMI dan migrasi secara aman ke luar negeri. 

    Setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, masyarakat Indonesia masih banyak yang memilih bekerja ke luar negeri secara unprosedural/ilegal. Salah satu alasannya karena faktor ekonomi dan sulitnya pencari kerja yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi, melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

    Kini, guna mengatasi berbagai persoalan itu, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). 

    Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) mengapresiasi dan mendukung dibentuknya kementerian baru tersebut.

    “Aspataki sebagai mitra pemerintah, dimana di dalamnya terdapat keanggotaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki peran yang sangat strategis dalam penempatan PMI sekaligus menyusun kontribusi devisa negara yang dihasilkan cukup besar kedua oleh PMI setelah migas,” ujar Saiful Mashud dalam keterangan yang diterima Reporte elshinta, Eddy Suroso, Jumat (6/12).  

    Anggota Aspataki, kata Saiful bekerja tidak hanya mengejar keuntungan semata. Namun bekerja dengan landasan keberpihakan atas nama kemanusiaan. 

    Dalam dunia penempatan PMI, setiap negara asal tujuan penempatan PMI memiliki pola perilaku dan keunikan tersendiri. Aturan keimigrasian dan undang-undang ketenagakerjaan berbeda di setiap negara. 

    “Maka dalam membangun tata kelola penempatan dan pelindungan PMI tidak bisa didesain secara general (umum). Butuh metodologi dan pendekatan spesifik, baik untuk merebut peluang kerja ataupun penanganan persoalan terhadap PMI yang tertimpa masalah di negara penempatan,” jelas dia. 

    Saiful menegaskan, Aspataki mendukung Asta Cita pemerintah sebab sesuai dengan harapan dan tujuan P3MI. 

    “Kami juga mengapresiasi terhadap kinerja pemerintah dan Polri dalam upaya penegakan hukum kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, serta keberhasilannya dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang aman damai dan kondusif,” tandas Saiful.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sambangi Kantor KADIN, APJATI Bahas Perluasan Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia – Halaman all

    Sambangi Kantor KADIN, APJATI Bahas Perluasan Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia – Halaman all

    Bahas Isu Terkini dengan KADIN, APJATI Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menyambangi kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada Jumat (6/12/2024).

    Wakil sekjen DPP Apjati Ahmad Faisol mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas isu perekonomian nasional terkini.

    Terutama dalam proses perluasan pasar kerja global, yang ke depan akan menjadi salah satu program dari asosiasi perusahaan jasa penempatan pekerja migran tersebut. 

    “Hari ini kami dan beberapa pengurus APJATIB mewakili ketua umum kami pak Said Saleh Alwaini bertemu dengan Kadin Indonesia untuk membahas beberapa isu perekonomian terutama yang terkait dengan perluasan pasar kerja global, dalam pertemuan kami sampaikan juga bahwa secara organisasi kami akan turut serta mendorong agar target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen dapat tercapai dengan dukungan penuh para pelaku usaha,” kata Ahmad Faisol. 

    Lebih lanjut, APJATI berharap bisa melakukan kerja sama dengan KADIN Indonesia yang optimal ke depan, dalam mengembangkan usaha yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. 

    “Pasar kerja global saat ini sangat terbuka dan membutuhkan talenta-talenta Indonesia, kesempatan tersebut harus diambil melalui perluasan negara penempatan, penyiapan tenaga kerja skill yang baik dengan standar internasional hingga dukungan regulasi dari pemerintah. Selain memberikan devisa ke negara para pekerja kita yang berkarier di luar negeri saat ini juga memberikan dampak langsung ke daerah asal mereka karena pendapatan yang mereka terima akan dikirimkan ke keluarga di Indonesia,” ucapnya. 

    Dia juga berharap sinergi APJATI dan KADIN Indonesia dapat terus terbangun dengan baik untuk bersama-sama memberikan dukungan penuh, pada upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. 

    “Kami diterima langsung oleh Waktum Kadin, Pak Nofel Hilabi dan beliau menyambut baik gagasan temen-temen Apjati yang saat ini berupaya untuk melakukan perluasan negara tujuan penempatan supaya penyerapan pekerja Indonesia di pasar kerja global terus tumbuh,” katanya. 

     

     

  • Bencana Hidrometeorologi di Cianjur Meluas, 777 Warga Mengungsi, Apa Saja yang Rusak?
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        7 Desember 2024

    Bencana Hidrometeorologi di Cianjur Meluas, 777 Warga Mengungsi, Apa Saja yang Rusak? Bandung 7 Desember 2024

    Bencana Hidrometeorologi di Cianjur Meluas, 777 Warga Mengungsi, Apa Saja yang Rusak?
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com

    Bencana hidrometeorologi
    yang meliputi banjir, longsor, dan pergeseran tanah di Kabupaten
    Cianjur
    , Jawa Barat, meluas, Sabtu (7/12/2024).
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur mencatat, kejadian bencana tersebar di 18 wilayah kecamatan dan memaksa 777 jiwa mengungsi.
    Para pengungsi tersebar di 9 kecamatan, yakni Pagelaran, Tanggeung, Pasirkuda, Cibinong, Agrabinta, Leles, Takokak, Kadupandak, dan Sindangbarang.
    Mereka menempati rumah-rumah penduduk, aula desa serta posyandu sebagai tempat penanpungan sementara.
    “Akibat bencana ini, sebanyak 439 rumah warga mengalami kerusakan, sementara 357 rumah lainnya berada dalam kondisi terancam,” kata Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmana Wijaya saat ditemui di kantornya, Sabtu (7/12/2024).


    Dok. PMI Cianjur Sejumlah relawan dari PMI Cianjur tengah melakukan penanganan bencana di salah satu sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terdampak bencana banjir, Jumat (6/12/2024)
    Ia menjelaskan, bencana tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga infrastruktur. Tercatat 83 titik jalan, 4 saluran irigasi, dan 9 jembatan mengalami kerusakan dan terdampak bencana.
    “Selama hampir sepekan terakhir, bencana alam ini telah berdampak pada 2.760 jiwa terdampak, dengan satu korban meninggal dunia yang terbawa arus sungai,” katanya lagi.
    Asep menjelaskan, pemerintah daerah telah menetapkan status darurat bencana untuk 14 hari ke depan.
    Saat ini, tim gabungan terus bekerja melakukan penanganan, termasuk mendistribusikan bantuan logistik dan mendirikan dapur umum bagi pengungsi.
    “Upaya pembukaan akses jalan yang tertutup material longsor juga terus dilakukan. Beberapa ruas jalan saat ini sudah dapat dilalui kendarran, meskipun pengendara harus tetap berhati-hati,” imbuhnya.
    Tak hanya mengakibatkan kerusakan pada bangunan rumah warga dan infrastruktur jalan dan jembatan, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas pendidikan.
    Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mencatat, sedikitnya 32 bangunan sekolah dasar dan 7 SMP mengalami kerusakan.
    Kepala Bidang SD Disdikpora Cianjur, Aripin menerangkan, selain merusak bangunan sekolah, bencana alam terutama banjir juga merendam mebeler, dokumen penting, dan buku-buku pelajaran milik sekolah.
    Menurutnya, Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pihak sekolah mengingat urgensi dokumen kependidikan bagi operasional sekolah.
    “Kami sudah menginstruksikan seluruh perangkat, termasuk koordinator pendidikan (kordik) dan pengawas, untuk tetap waspada dan siaga menghadapi situasi bencana yang berdampak signifikan pada aktivitas pendidikan ini,” ujar Aripin kepada Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Logistik Beberkan Dampak Larangan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Pakar Logistik Beberkan Dampak Larangan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Agus Purnomo menyarankan agar Kemenhub mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan terhadap truk-truk logistik sumbu 3 ke atas beroperasi saat liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mendatang.

    Pasalnya, kebijakan ini bisa menyebabkan keterlambatan pasokan dan kelangkaan barang yang dapat mengurangi kepuasan konsumen dalam mengakses produk, terutama di sektor makanan dan minuman.
     
    “Saat ini, sektor manufaktur di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan seperti tercermin dari rendahnya Purchasing Managers’ Index atau PMI dan banyaknya perusahaan yang melakukan PHK,” ujarnya, Jumat (6/12/2024).

    Dikatakannya, pembatasan truk sumbu 3 pada saat libur Nataru mendatang berpotensi memperlambat distribusi bahan baku maupun produk akhir yang dibutuhkan sektor manufaktur ini  untuk mempertahankan operasi.

    Akibat kebijakan tersebut hanya akan memperburuk kondisi industri manufaktur yang otomatis akan mengganggu ekonomi nasional.

    Seperti diketahui, industri manufaktur ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional.
     
    “Jadi, kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 untuk beroperasi pada saat Nataru nanti jelas-jelas akan menambah tekanan pada sektor manufaktur yang sudah melemah, sehingga kebijakan ini perlu ditinjau dengan mempertimbangkan dampaknya bagi sektor-sektor kritis seperti industri manufaktur,” ucapnya.
     
    Apalagi, Nataru adalah hari libur besar yang diakui secara nasional, namun bukan hari raya keagamaan mayoritas seperti Lebaran. Karena itu, menurutnya, urgensi untuk pembatasan truk sumbu 3 demi mengurangi kemacetan atau kepadatan di jalan raya mungkin lebih rendah dibandingkan pada Lebaran.

     
    Dia menuturkan pemberlakuan pembatasan truk sumbu 3 pada Nataru akan memberikan beberapa dampak negatif bagi industri. Diantaranya, menyebabkan terjadinya gangguan terhadap rantai pasok dan logistik.

    Disebutkan, penundaan pengiriman bahan baku atau barang akibat pelarangan truk-truk sumbu 3 beroperasi akan memperlambat siklus produksi, mengurangi kapasitas operasional, dan berpotensi meningkatkan biaya logistik.

    “Hal ini sangat relevan bagi industri air minum dan kebutuhan lainnya yang memiliki permintaan tinggi selama periode liburan Nataru,” katanya.
     
    Menurutnya, industri minuman atau air minum dalam kemasan (AMDK) adalah salah satu sektor yang krusial, terutama selama musim liburan. Pembatasan truk sumbu 3 dapat menimbulkan kekurangan stok air minum tersebut di berbagai daerah, terutama di daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga dapat menyebabkan keresahan di masyarakat. 

     

  • Calo Perempuan Jadi Tersangka TPPO di Sumbawa, Korban Tak Digaji Selama 3 Bulan di Maroko
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2024

    Calo Perempuan Jadi Tersangka TPPO di Sumbawa, Korban Tak Digaji Selama 3 Bulan di Maroko Regional 6 Desember 2024

    Calo Perempuan Jadi Tersangka TPPO di Sumbawa, Korban Tak Digaji Selama 3 Bulan di Maroko
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Seorang perempuan berinisial ID telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
    Penetapan tersangka ini dikonfirmasi oleh PS KBO Reskrim Polres Sumbawa, Aiptu Arifin Setioko, Jumat (6/12/2024).
    “Benar, sudah ditetapkan tersangka ID atas kasus TPPO,” kata Arifin.
    Ia menjelaskan bahwa korban pernah menjadi
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) di Arab Saudi.
    Setelah pulang ke Tanah Air, korban berusaha mencari peruntungan kembali sebagai PMI.
    Pada Maret 2024, korban menghubungi tetangganya untuk mencari sponsor.
    Tetangga korban kemudian mengenalkan korban kepada ID, yang berperan sebagai sponsor.
    ID bertanggung jawab mengurus semua dokumen keberangkatan korban.
    “Pengurusan dokumen dilakukan di wilayah Bogor,” ungkap Arifin.
    Setelah dokumen selesai, ID menyerahkannya kepada seorang agen berinisial SR.
    Sebelum diberangkatkan, korban menerima fee sebesar Rp 2 juta.
    Proses pemberangkatan dilakukan melalui jalur darat dari Sumbawa hingga Jakarta.
    Sesampainya di Jakarta, korban dijemput oleh seseorang berinisial HS yang membantu mengurus dokumen kelengkapan lainnya.
    Korban akhirnya diberangkatkan ke Maroko pada April 2024.
    Namun, selama bekerja di Maroko, korban tidak menerima gaji selama tiga bulan.
    “Korban tidak betah bekerja pada majikannya karena kesulitan air,” kata Arifin.
    Akibatnya, korban memutuskan untuk kabur dari majikannya dan mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rabat, Maroko.
    Di KBRI, korban menceritakan pengalamannya dan selama empat bulan ditampung sambil menunggu proses pemulangannya.
    “Awalnya, anak korban melapor ke Polres Sumbawa terkait persoalan ini. Anak korban melaporkan ID karena proses perekrutan tidak sesuai prosedur,” ujar Arifin.
    Dokumen korban masih berada di majikannya, namun KBRI mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk memulangkan korban.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, ID diduga memberangkatkan korban secara tidak prosedural, tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja, sehingga korban tidak mendapatkan asuransi selama bekerja.
    Polres Sumbawa juga telah melakukan pemeriksaan terhadap SR, yang beralasan hanya membantu mencarikan pekerjaan.
    “Saat ini, sudah dilakukan penahanan terhadap ID sambil kami telusuri posisi SR yang berada di wilayah Depok,” sebut Arifin.
    Ia menambahkan bahwa pengungkapan kasus TPPO ini merupakan bagian dari upaya Polres Sumbawa mendukung Program 100 Hari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
    “Kami berharap masyarakat terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka,” tutupnya.
    Polres Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam memberantas praktik TPPO.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: PMI Manufaktur Indonesia Ambles 5 Bulan, PHK Mengintai

    Video: PMI Manufaktur Indonesia Ambles 5 Bulan, PHK Mengintai

    Jakarta, CNBC Indonesia –Aktivitas manufaktur Indonesia belum juga bangkit dan kembali mengalami kontraksi pada November 2024. Kontraksi ini memperpanjang masa koreksi manufaktur RI menjadi lima bulan beruntun. lalu bagaimana?

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (06/12/2024).

  • Agung Laksono Sebut Hubungan PMI dengan Pemerintah Kurang Baik

    Agung Laksono Sebut Hubungan PMI dengan Pemerintah Kurang Baik

    Jakarta, CNN Indonesia

    Politikus Senior Golkar sekaligus calon ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) Agung Laksono menyebut hubungan PMI di bawah pimpinan Ketua Umum Jusuf Kalla (JK) dengan Pemerintah kurang baik.

    “Kami mendengar bahwa hubungan ini berjalan kurang baik,” kata Agung dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Barat, Jumat (6/12).

    Oleh karena itu, Agung mengaku akan memperbaiki hubungan PMI dengan Pemerintah jika terpilih sebagai ketua umum PMI periode 2024-2029 dalam musyawarah nasional PMI 8-10 Desember nanti.

    Belum ada komentar dan tanggapan dari Jusuf Kalla terkait pernyataan Agung Laksono tentang hubungan PMI dengan pemerintah yang kurang harmonis. CNNIndonesia.com masih berupaya mencari komentar dari Jusuf Kalla.

    Terlebih, kata dia, hubungan PMI yang baik dengan Pemerintah krusial untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

    “Saya yakin Pemerintah dan Presiden akan siap untuk bekerjasama dengan kami ke depan, dalam rangka meningkatkan pelayanan dari palang merah Indonesia,” ujar dia.

    Di sisi lain, Agung mengaku mendengar JK akan kembali maju dalam pemilihan ketua umum PMI periode 2024-2029.

    Ia memprediksi pemilihan ketua umum PMI 2024-2029 akan diisi oleh dua kandidat yakni dirinya dan JK selaku petahana yang telah menjabat sejak 2009.

    “Kami tentu sudah mendengar, karena yang disebut tadi Pak Jusuf Kalla itu ketua PMI-nya sekarang, petahana yang sudah 3 kali memimpin PMI, sudah 3 periode dan mau maju lagi sekarang,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Agung enggan ambil pusing terkait keputusan JK yang diklaim akan kembali ikut pemilihan ketua umum PMI 2024-2029.

    Ia mengatakan keputusan wakil presiden ke-10 dan 12 RI tersebut sah dan tidak melanggar aturan hukum hingga aturan yang ada dalam PMI.

    “Sudah tiga periode dan akan masuk ke yang empat periode. Tapi kalau ini masih mau lagi ya, tidak apa,” ujar dia.

    (mab/ugo)

    [Gambas:Video CNN]